SALINAN GUBERNUR SULAWESI BARAT - salinan gubernur sulawesi barat peraturan daerah provinsi sulawesi

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SALINAN GUBERNUR SULAWESI BARAT - salinan gubernur sulawesi barat peraturan daerah provinsi sulawesi

  • 1

    SALINAN

    GUBERNUR SULAWESI BARAT

    PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

    NOMOR 6 TAHUN 2014

    TENTANG

    PERLINDUNGAN PEREMPUAN

    KAN)

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    GUBERNUR SULAWESI BARAT,

    Menimbang

    Mengingat

    :

    :

    a. bahwa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi

    terhadap kaum perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu adanya

    upaya pencegahan dan perlindungan secara terpadu;

    b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah bahwa Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dan mewujudkan pemerataan

    dan keadilan, maka untuk mewujudkan perlindungan, hak-hak dan kesejahteraan perempuan diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;

    c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;

    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 3277);

    3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

    4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

    Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3886);

    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

  • 2

    Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

    6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

    7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

    telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

    tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

    Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2

    Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

    11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 22

    Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

    12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan

    Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat;

    13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6

    Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi

    Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

    14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2010 Nomor

    3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);

  • 3

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

    dan

    GUBERNUR SULAWESI BARAT

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN

    PEREMPUAN.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

    2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

    3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah

    Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

    5. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan

    hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

    6. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk megurangi atau menghapuskan pengakuan,

    penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau

    apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

    7. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk

    diskriminasi yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan

    dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).

    8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar,

    menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.

    9. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

    seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

    rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

    10. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban.

    11. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam

  • 4

    rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

    12. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik lansung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

    13. Pendamping adalah orang tua atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk

    melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

    14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan

    rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

    15. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum

    dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

    16. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

    17. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

    18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai

    manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

    19. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

    20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang

    pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat, yang

    meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat

    pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman

    (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

    BAB II

    ASAS DAN TUJUAN

    Bagian Kesatu

    Asas

    Pasal 2 Penyelenggaraan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas

    Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi :

    a. perlindungan;

  • 5

    b. penghormatan hak asasi manusia;

    c. keadilan dan kesetaraan gender;

    d. nondiskriminasi; dan

    e. kepentingan ter