SALINAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA 2016-04-15آ  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SALINAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA 2016-04-15آ  Peraturan Pemerintah Nomor 34...

  • 1

    WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

    PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

    NOMOR 9 TAHUN 2014

    TENTANG

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

    NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, dan adanya Satuan Kerja

    Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah serta untuk memenuhi

    perkembangan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar

    Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah

    tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi

    Daerah.

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam

    Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    1092);

    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

    1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor

    46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

    SALINAN

  • 2

    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

    6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

    7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

    Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

    8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

    9. Undang-Udang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

    Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

    10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

    Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);

    11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

    Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    4444);

  • 3

    14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

    15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

    17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

    140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

    18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

    19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

    Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

    Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

    36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang

    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

    Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

    22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II

    Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 3328);

  • 4

    23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

    24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

    Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4655);

    26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

    Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    27. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang

    Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

    28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi

    Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

    dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

    29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka

    Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordoantie);

    30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992

    tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian

    Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;

    31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

    (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di luar Kawasan Industri;

    32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

    33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

    Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

  • 5

    34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 1993 tentang

    Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan

    Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;

    35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan

    Pemerintah Kota Pematangsiantar;

    36. Peraturan Daerah Kota Pematangsian