SAMBUTAN KETUA BAWASLU RI · PDF filekepada persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan Gubernur, ... SAMBUTAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU

0

1

SAMBUTAN KETUA BAWASLU RI

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Perlulah kiranya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

pertolongan-Nya kita mampu menunaikan tugas berat dalam melaksanakan tugas

pengawasan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014, meskipun diwarnai oleh beberapa

reaksi kecil. Secara umum pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dengan demokratis,

lancar, dan damai. Pada aspek pengawasan Pemilu, kinerja seluruh jajaran pengawas

Pemilu berjalan dengan baik, yang ditandai oleh pengakuan dari Komisi Pemilihan

Umum, Mahkamah Konstitusi, jajaran lembaga penegak hukum pemilu, Pemerintah,

serta DPR.

Tiada terasa, baru beberapa saat kita melewati hiruk pikuk penyelenggaraan mandat

konstitusi dalam penyelenggaraan kedua Pemilu tersebut, saat ini kita telah dihadapkan

kepada persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota meskipun bersifat lokal, namun tetap memiliki peran

yang sangat penting dalam pembangunan demokrasi di negeri kita tercinta ini.

Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki posisi penting dalam rangka memfasilitasi

proses pergantian kepemimpinan politik di tingkat daerah secara demokratis. Bahkan,

Gubernur, Bupati dan Walikota ini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan

pembangunan di daerah.

Salah satu aspek penting dalam persiapan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah

pembentukan kelembagaan pengawas pemilu. Mengacu kepada UU Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pembentukan kelembagaan pengawas pemilu

dilakukan secara berjenjang.

Pengalaman dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden menunjukkan bahwa terdapat sebagian jajaran pengawas Pemilu

yang bermasalah dari sisi integritas, independensi, dan professionalitas, sehingga

mendapatkan sanksi dalam berbagai bentuk dari Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu. Hal ini tidak hanya mencoreng nama baik Pengawas Pemilu, namun juga

menciderai kepercayaan publik, karena sebagai penyelenggara proses kontestasi politik,

intergritas, independensi, dan professionalitas menjadi pra-syarat mutlak yang harus

dimiliki. Bawaslu RI menegaskan perlunya bertindak secara hati-hati, bijak,

professional, imparsial, dan berintegritas dalam menjalankan proses rekrutmen dan

pembentukan Pengawas Pemilu.

Dalam kerangka tersebut, Bawaslu RI menerbitkan Pedoman ini untuk menjadi acuan

bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan

Kecamatan dalam melakukam pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu. Pedoman

ini pada dasarnya disusun dengan mengedepankan pertimbangan kemudahan

(simplicity), kecepatan proses, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam

2

proses pembentukan pengawas Pemilu. Aspek kemudahan dan kecepatan proses tak

lain didasari oleh keterbatasan waktu yang tersedia dalam proses rekrutman dan

pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu.

Akhirnya, besar harapan kami agar Pedoman ini dapat diikuti dan diterapkan secara

konsisten dan bertanggungjawab. Kami ingin menggarisbawahi dan sekaligus

mengingatkan kepada Bawaslu Provinsi yang akan terbentuk nantinya bahwa

pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu merupakan pintu gerbang yang akan

menjadi penentu kesuksesan kinerja pengawas Pemilu. Kesalahan dan kegagalan dalam

memilah dan memilih calon pengawas Pemilu, akan menjadi titik awal bagi kegagalan

dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

3

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU .............................. 2

DAFTAR ISI ..................................................................................... 4

BAB I PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

TAHUN 2015......................................................................................6

Pendahuluan...............................................................................6

1. Dasar Pengaturan .................................................................. .8

2. Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota ................................................................................ .8

3. Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran Pengawasan

Pemilihan............................................................................... .9

4. Skema Alur Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran

Pemilihan………………………………………………………………….10

5. Tips Menghadapi Kendala Anggaran Pengawasan Pemilihan .. 10

BAB II PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWAS

KABUPATEN/KOTA DAN PANWAS KECAMATAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA .............................................. 11

I. Organisasi Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas

Kecamatan...........................................................................11

II. Persyaratan .......................................................................... 12

III. Tata Cara Konsultasi............................................................12

IV. Tata Cara Pengangkatan.......................................................13

A. Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota................................13

B. Sekretariat Panwas Kecamatan........................................14

V. Tata Cara Pemberhentian......................................................15

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWAS

KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN

WALIKOTA........................................................................................17

I. Kewenangan Pembentukan.....................................................17

II. Kelompok Kerja.......................................................................17

III. Prinsip Umum Tata Kerja........................................................17

IV. Tahapan Pembentukan...........................................................18

V. Penjaringan dan Penyaringan secara terbuka..........................18

VI. Penetapan Anggota Panwas Kecamatan…................................25

4

VII. Pelaporan................................................................................25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILU

LAPANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN

WALIKOTA.......................................................................................66

I. Kewenangan Pembentukan ................................................... 66

II. Prinsip Umum Tata Kerja ..................................................... 66

III. Penjaringan Calon ................................................................. 66

IV. Pelaporan .............................................................................. 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB V PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN

WALIKOTA.......................................................................................95

I. Kewenangan Pembentukan ................................................... 95

II. Prinsip Umum Tata Kerja......................................................95

III. Penjaringan Calon.................................................................95

IV. Pelaporan ............................................................................. 99

V.LAMPIRAN-LAMPIRAN

5

BAB I

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

TAHUN 2015

Pendahuluan

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak akan

diselenggarakan pada Bulan Desember 2015. Pemilihan secara serentak

menuntut adanya kebutuhan anggaran yang cukup. Oleh karenanya dibutuhkan

satu regulasi atau peraturan yang menjadi dasar penganggaran pemilihan

tersebut. Aturan yang masih berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Permendagri Nomor 44 Tahun 2007. Kemudian Permendagri Nomor 57 Tahun

2009 tersebut kembali mengalami perubahan. Perubahan itu didasari oleh

perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota yang akan diselenggarakan secara langsung dan serentak.

Namun perubahan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 masih dalam

bentuk draft dan belum dapat digunakan. Berdasarkan informasi dari Direktorat

Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan pada saat

pelaksanaan Focus Group Discussion Penyusunan Desain dan Materi Pembekalan

Bagi Pengawas Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota, tanggal 31 Maret 2011 di

Bawaslu RI bahwa posisi perubahan permendagri tersebut saat ini berada di Biro

Hukum Kemendagri dan menunggu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam Pelaksanaan FGD tersebut ada beberapa hal penting yang

disampaikan oleh Direktur Keuangan Daerah, perihal substansi dari Draft

Perubahan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 yaitu;

1. Banyak terobosan yang diadopsi oleh Draft Perubahan Permendagri Nomor

57 tahun 2009 sehingga beberapa masalah teknis pengelolaan anggaran

pemilihan dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya masa tugas pengawas

pemilu lapangan menurut Permendagri 57 tahun 2009 adalah 9 bulan sangat

bertentangan dengan UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu

yang memberi pengaturan bahwa masa tugas pengawas pemilu lapangan

6

adalah 2 bulan sebelum tahapan pemilu dimulai dan 1 bulan setelah seluruh

tahapan pemilu selesai. Artinya tidak sampai 9 bulan pengawas pemilu

lapangan bekerja mengawasi penyelenggaraan pemilihan. Tentu perbedaan

pengaturan ini berdampak pada penggunaan anggaran yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah bagi Bawaslu ataupun Panwaslu. Oleh revisi Permendagri

simpul masalah ini dapat diselesaikan dengan klausul yang ada pada pasal 3

ayat (1) dan ayat (2) yaitu “kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota diusulkan oleh KPU Provinsi, Bawaslu

Provinsi kepada Gubernur dan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas

Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota” Penyusunan kebutuhan anggaran

pengawasan pemilihan disusun oleh Bawaslu/Panwaslu bersama Pemerintah

Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu tim yang

dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan

kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan. Klausul ini menjadi poin sentral dalam persoalan anggaran

karena melalui mekanisme pembahasan bersama oleh penyelengara pemilu

(KPU dan Bawaslu) maka kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan dan

pengawasan pemilihan dapat teridentifikasi dan terumuskan sesuai dengan

kebutuhan masing masing lembaga. Dalam menyusun kebutuhan anggaran

pengawasan, bawaslu dan Panwaslu berkoordinasi dengan TAPD.

2. Catatan yang ada pada Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri bahwa

terdapat 68 daerah yang belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan

dan pengawasan pemilihan. Daerah- daerah ini dalam pengawasan dan

pengawalan Kemendagri sehingga tidak ada alasan untuk menunda atau

mengundur pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada

Desember 2015.

3. Persoalan honorarium pengawas pemilu tetap memperhatikan PMK 53 Tahun

2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai

rujukan. Adapun terkait dengan standar kebutuhan pendanaan diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/1196/SJ, Perihal

Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun

2015 menegaskan bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 dianggarkan pada jenis belanja hibah dari

Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu

7

Provinsi/Panwaslu Kabupaten /Kota sesuai dengan kebutuhan dengan

mempedomani Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah

dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Permendagri Nomor 44 Tahun 2007.

Dengan adanya Surat Edaran Nomor 900/1196/SJ maka Pemerintah

Daerah masih menggunakan Permendagri Nomor 44 tahun 2007 dan

Permendagri Nomor 57 Tahun 2009. Konsekuensi masih digunakannya kedua

Permendagri ini adalah bahwa persoalan-persoalan yang berdampak pada

kebutuhan anggaran seperti masa tugas pengawas di lapangan, mekanisme

penyusun anggaran pengawasan yang tidak melibatkan bawaslu tetap akan

menjadi masalah.

1. Dasar Pengaturan

a. UU No 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara;

b. PMK 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2015;

c. Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan

Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Permendagri

Nomor 44 Tahun 2007;

e. Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pendoman Penyusunan APBD

2015;

2. Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pendanaan untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

dianggarkan pada jenis belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota

sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani Permendagri Nomor 44

Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Permendagri

Nomor 44 Tahun 2007.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1196/SJ

Tertanggal 9 Maret 2015 ditegaskan bahwa khusus kegiatan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diselenggarakan bersamaan dalam

daerah yang sama, dilakukan pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempedomani Pasal 8, Pasal 8A dan

8

Pasal 8B Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan

Permendagri Nomor 57 Tahun 2009.

Untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

terdiri atas belanja hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah

Daerah (NHPD) yang ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu

Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dan Ketua Panwaslu

Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati/Walikota. NHPD tersebut paling

sedikit memuat ketentuan mengenai:

1. Pemberi dan penerima hibah;

2. Tujuan pemberian hibah;

3. Besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan;

4. Hak dan Kewajiban; dan

5. Tata Cara penyaluran hibah.

NHPD tersebut juga wajib dilampiri Pakta Integritas dari penerima hibah yang

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

3. Langkah-langkah penyusunan anggaran pengawasan pemilihan.

a. Bawaslu Provinsi berkoordinasi dengan Gubernur perihal kebutuhan

anggaran pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur.

b. Panwas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota perihal

kebutuhan anggaran pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati/Walikota.

c. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota masing-masing

mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan

pemilihan dan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan

penyelenggaraan pemilihan

d. Proses penyusunan kebutuhan pendanaan ditetapkan melalui rapat pleno

Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota.

e. Dalam menyusun dan mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan

pengawasan pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

perlu memperhatikan dasar hukum yang berlaku;

f. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota masing-masing membahas

usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pengawasan pemilihan bersama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk mengevaluasi kebutuhan

9

pendanaan kegiatan pengawasan pemilihan sesuai dengan standar

kebutuhan dan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan

pemilihan.

g. Hasil pembahasan antara Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan

sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Skema alur penyusunan dan pelaksanaan anggaran pemilihan.

Bawaslu Prov/Panwas Kab/Kota

Susun dan usul kebutuhan

pendanaan kegiatan pemilihan

Pembahasan bersama

TAPD, KPU, Bawaslu

Berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yg atur standar kebutuhan pendanaan

dan standar satuan harga kebutuhan pendanaan

kegiatan Evaluasi kebutuhan

pendanaan

kegiatanpemilihan sesuai

standar kebutuhan dan

Hasil Pembahasan Bersama:

Dasar Penganggaran Belanja Hibah

Kepala SKPKD

Susun DPA-PPKD

(Belanja Hibah

Pemilihan)

Dasar Pelaksanaan

Anggaran Belanja

Hibah kegiatan

Pemilihan

Belanja Hibah dituangkan

dalam NPHD PPKD

Menerbitkan SPD

Ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU

Prov/Bawaslu Prov; oleh Bupati/Walikota dan

Ketua KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota

Dasar bagi pemerintah daerah melakukan proses

pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui

mekanisme pembayaran langsung baik sekaligus

ataupun bertahap

10

5. Tips menghadapi kendala anggaran Panwas Pemilihan.

h. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah setempat

(Sekda, Pejabat Perencanaan Daerah, dan PPKD)

i. Melakukan koordinasi secara intensif dengan DPRD setempat

j. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI untuk Pemilihan Gubernur dan

koordinasi dengan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Bupati/Walikota.

k. Menjelaskan kepada publik kebutuhan pendanaan dan kendala proses

pengesahan anggaran.

11

BAB II

PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANWAS KABUPATEN KOTA DAN

PANWAS KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN

WALIKOTA

I. ORGANISASI SEKRETARIAT PANWAS KABUPATEN/KOTA DAN PANWAS

KECAMATAN

1. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya

disebut Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota, adalah lembaga sekretariat yang

menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya di bawah dan bertanggung

jawab kepada Panwas Kabupaten/Kota.

2. Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut

Sekretariat Panwas Kecamatan, adalah lembaga sekretariat yang menjalankan

tugas, fungsi, dan wewenangnya di bawah dan bertanggung jawab kepada

Panwas Kecamatan.

3. Panwas Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kecamatan membentuk Sekretariat

Panwas paling lambat 1(satu) bulan sejak pelantikan Panwas Kabupaten/Kota

dan/atau Panwas Kecamatan.

4. Sekretariat Panwas menjalankan fungsi pemberian dukungan administratif

dan teknis operasional pengawasan pemilu.

5. Pegawai Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat Panwas

Kecamatan berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

6. Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Sekretariat,

Bendahara, dan staf pendukung.

7. Staf pendukung pada sekretariat Panwas Kabupaten/Kota membidangi tugas:

a. Dukungan teknis administratif Organisasi dan SDM;

b. Dukungan teknis administratif Pengawasan Pemilu dan Hubungan Antar

Lembaga; dan

c. Dukungan teknis administratif Penindakan Pelanggaran

9. Sekretariat Panwas Kecamatan terdiri atas Kepala Sekretariat, Bendahara

Pembantu, dan staf pendukung.

10. Staf pendukung pada sekretariat Panwas Kecamatan membidangi tugas:

a. Dukungan teknis administratif Organisasi dan SDM;

b. Dukungan teknis administratif Pengawasan, Sosialisasi, dan Hubungan

Antar Lembaga; dan

c. Dukungan teknis administratif Penindakan Pelanggaran.

12

11. Jumlah pegawai Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 6

(enam) orang dan jumlah pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan sekurang-

kurangnya 4 (empat) orang.

II. PERSYARATAN

1. Syarat untuk menjadi calon Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota

adalah:

a. Pegawai negeri sipil;

b. Berpendidikan paling rendah S-1 dibidang ilmu sosial, hukum, politik,

pemerintahan, manajemen atau ekonomi; dan

c. Diutamakan tidak merangkap dalam jabatan pemerintahan.

2. Syarat untuk menjadi calon Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan adalah:


b. Berpendidikan paling rendah SLTA dan diutamakan berpendidikan S1; dan

c. Diutamakan tidak merangkap dalam jabatan pemerintahan.

3. Syarat untuk menjadi Bendahara dan Bendahara Pembantu adalah :


b. Berpendidikan paling rendah SLTA;

c. Diutamakan Tidak merangkap dalam jabatan pemerintahan; dan

d. Diutamakan berpengalaman dalam mengelola keuangan.

4. Syarat untuk menjadi pegawai Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dan

pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan diutamakan berpendidikan S-1.

kecuali pegawai untuk kebutuhan pembantu teknis sekretariat yang

berpendidikan paling rendah SLTA.

III. TATA CARA KONSULTASI

1. Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota

untuk konsultasi terkait pengisian jabatan Kepala Sekretariat dan

Bendahara Panwas Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat dan Bendahara

Pembantu Panwas Kecamatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hari

pelantikan.

2. Panwas Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bupati/Walikota

untuk menyepakati nama-nama calon Kepala Sekretariat dan Bendahara

Panwas Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat dan Bendahara Pembantu

Panwas Kecamatan.

3. Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota

untuk meminta secara formil paling sedikit 2 (dua) nama calon Kepala

Sekretariat dan 1 (satu) nama calon Bendahara dan/atau calon Bendahara

Pembantu.

13

4. Setelah mendapatkan nama calon Kepala Sekretariat dan calon Bendahara

dan/atau calon Bendahara Pembantu dari Bupati/Walikota, Panwas

Kabupaten/Kota meminta calon yang diusulkan untuk menyerahkan

dokumen persyaratan berupa :

a. Daftar riwayat hidup;

b. Fotocopy SK pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Fotocopy SK penetapan golongan/pangkat terakhir;

d. Fotocopy SK jabatan terakhir;

e. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir;

f. Surat izin dari atasan langsung; dan

g. Mempunyai setifikasi/diklat bendahara (jika ada).

5. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyerahkan sekurang-kurangnya 2 nama

calon Kepala Sekretariat dan calon Bendahara dan/atau calon Bendahara

Pembantu, atau nama yang diusulkan tidak memenuhi syarat, Panwas

Kabupaten/Kota berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.

IV. TATA CARA PENGANGKATAN

A. Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota

1. Kepala Sekretariat

a. Panwas Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno untuk memeriksa

kelengkapan dan keterpenuhan persyaratan calon Kepala Sekretariat

dan selanjutnya menetapkan 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat

Panwas Kabupaten/Kota yang akan diusulkan kepada Kepala

Sekretariat Bawaslu Provinsi.

b. Ketua Panwas Kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno,

mengusulkan 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat Panwas

Kabupaten/Kota kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

c. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi memilih salah satu dari 2 (dua)

nama calon tersebut berdasarkan kelayakan calon Kepala Sekretariat

Panwas Kabupaten/Kota.

d. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi menetapkan calon terpilih

menjadi Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.

2. Pegawai Sekretariat

a. Pegawai Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota bukan Pegawai Negeri

Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui

sistem kontrak.

14

b. Panwas Kabupaten/Kota bersama Kepala Sekretariat menyusun

standar kompetensi pegawai Sekretariat sebagaimana dimaksud

huruf a, sesuai dengan pos jabatan yang diperlukan.

c. Standar kompetensi dimana dimaksud huruf b meliputi antara lain:

1) Administrasi;

2) Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu; atau

3) Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga

d. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengujian

kemampuan dan pengetahuan calon Pegawai Sekretariat yang

berasal dari bukan pegawai negeri sipil berdasarkan standar

kompetensi sebagaimana dimaksud huruf b.

e. Pegawai Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota diangkat oleh Kepala

Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada


B. Sekretariat Panwas Kecamatan

1. Kepala Sekretariat

a. Panwas Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk memeriksa

kelengkapan dan keterpenuhan persyaratan calon Kepala Sekretariat

dan selanjutnya menetapkan 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat

Panwas Kecamatan yang akan diusulkan kepada Kepala Sekretariat


b. Ketua Panwas Kecamatan berdasarkan rapat pleno, mengusulkan 2

(dua) nama calon Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan kepada

Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dilengkapi dengan

dokumen persyaratan.

c. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota memilih salah satu dari

2 (dua) nama calon berdasarkan kelayakan calon Kepala Sekretariat

Panwas Kecamatan.

d. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten menetapkan calon terpilih

menjadi Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan.

2. Pegawai Sekretariat

a. Pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan bukan Pegawai Negeri Sipil

diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem

kontrak.

b. Panwas Kecamatan bersama Kepala Sekretariat menyusun standar

kompetensi pegawai Sekretariat sebagaimana dimaksud huruf a,

sesuai dengan pos jabatan yang diperlukan.

15

c. Standar kompetensi dimana dimaksud huruf b meliputi antara lain:

1) Administrasi;

2) Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu; atau

3) Hubungan Masyarakat.

d. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan melakukan pengujian

kemampuan dan pengetahuan calon Pegawai Sekretariat yang

berasal dari bukan pegawai negeri sipil berdasarkan standar

kompetensi sebagaimana dimaksud huruf b.

e. Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan mengusulkan nama calon

pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan bukan Pegawai Negeri Sipil

kepada Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota setelah

berkonsultasi kepada Panwas Kecamatan.

f. Kepala Sekreatriat Panwas Kabupaten/Kota mengangkat pegawai

Sekretariat Panwas Kecamatan bukan Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan usulan Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud

huruf d.

V. TATA CARA PEMBERHENTIAN

1. Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota

dan Panwas Kecamatan berhenti apabila berakhir masa jabatan;


dan Panwas Kecamatan diberhentikan apabila:

a. Berhalangan tetap.

b. Mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatan.

c. Melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai kepagawaian.

d. Melakukan pelanggaran atas kode etik penyelenggara Pemilu dan kode

perilaku pegawai.

e. Menjadi terdakwa suatu tindak pidana yang dapat menghalangi

pelaksanaan tugas.


diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama

Sekretaris Jenderal Bawaslu berdasarkan usul Panwas Kabupaten/Kota

dengan menyebutkan alasan pemberhentian.

4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membentuk tim klarifikasi paling

lambat 1 (satu) hari setelah menerima usul dari Panwas Kabupaten/Kota.

16

5. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan kecukupan alasan untuk

memberhentikan Kepala Sekretariat dan/atau staf sekretariat, dengan

ketentuan :

a. Tim terdiri atas 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Kasubbag Hukum,

Kasubbag Administrasi dan tim asistensi divisi Umum.

b. Tim melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekretariat, dan/atau staf

sekretariat yang diusulkan untuk diberhentikan, serta kepada pihak-

pihak terkait.

c. Dalam hal Kepala Sekretariat dan/atau staf sekretariat tidak

memberikan klarifikasi maka tim membuat kajian dan rekomendasi

tanpa keterangan atau pembelaan dari yang bersangkutan.

d. Tim membuat kajian terhadap hasil klarifikasi dan menyampaikan

rekomendasi kepada Kepala Sekertariat Bawaslu Provinsi paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak dibentuknya tim klarifikasi.

6. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi menetapkan pemberhentian Kepala

Sekretariat dan/atau pegawai Panwas Kabupaten/Kota berdasarkan

rekomendasi tim klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 4.

7. Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Sekretariat Panwas Kecamatan

diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota

berdasarkan usul Panwas Kecamatan dengan menyebutkan alasan

pemberhentian.

8. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota membentuk tim klarifikasi

paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima usul dari Panwas Kecamatan.

9. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan kecukupan alasan untuk

memberhentikan Kepala Sekretariat dan/atau staf sekretariat, dengan

ketentuan :

a. Tim terdiri atas 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) koordinator divisi

umum Panwas Kabupaten/Kota, dan 2 (dua) staf Administrasi Panwas

Kabupaten/Kota.

b. Tim melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekretariat, dan/atau staf

sekretariat yang diusulkan untuk diberhentikan, serta kepada pihak-

pihak terkait.

c. Dalam hal Kepala Sekretariat dan/atau staf sekretariat tidak

memberikan klarifikasi maka tim membuat kajian dan rekomendasi

tanpa keterangan atau pembelaan dari yang bersangkutan.

17

d. Tim membuat kajian terhadap hasil klarifikasi dan menyampaikan

rekomendasi kepada Kepala Sekertariat Panwas Kabupaten/Kota paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya tim klarifikasi.

10. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian

Kepala Sekretariat dan/atau pegawai Panwas Kecamatan berdasarkan

rekomendasi tim klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 8.

18

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN PADA

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

I. KEWENANGAN PEMBENTUKAN

a. Panwas Kabupaten/Kota membentuk Panwas Kecamatan untuk

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan

b. Dalam melaksanakan pembentukan Panwas Kecamatan sebagaimana

dimaksud huruf a, Panwas Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja

(Pokja) pembentukan Panwas Kecamatan.

II. KELOMPOK KERJA

a. Kelompok kerja atau Pokja pembentukan Panwas Kecamatan terdiri dari

unsur anggota Panwas Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwas

Kabupaten/Kota, memilih ketua dan sekretaris yang dituangkan dalam

Berita Acara Rapat Pokja sebagaimana dalam Lampiran i;

b. Unsur sekretariat bertugas membantu Panwas Kabupaten/Kota dalam hal

administratif;

c. Pokja memiliki tugas:

1. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan; dan

2. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan;

d. Pokja memiliki kewajiban menyampaikan laporan kegiatan pembentukan

Panwas Kecamatan.

III. PRINSIP UMUM TATA KERJA

a. Panwas Kabupaten/Kota dalam membentuk Panwas Kecamatan

berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri,

transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi

dan efektifitas;

b. Panwas Kabupaten/Kota dalam membentuk Panwas Kecamatan perlu

memperhatikan keterwakilan perempuan;

c. Hari kerja adalah hari kalender;

d. Jumlah peserta minimal untuk dapat dilakukan seleksi pembentukan

Panwas Kecamatan sebanyak 6 (enam) orang;

e. Jangka waktu pembentukan Panwas Kecamatan selama 1 (satu) bulan;

dan

f. Panwas Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi.

19

IV. TAHAPAN PEMBENTUKAN

Pembentukan Panwas Kecamatan, dilakukan melalui tahapan sebagai

berikut:

1. Penjaringan dan penyaringan secara terbuka;

2. Pemilihan; dan

3. Penetapan

V. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SECARA TERBUKA

a. Persiapan

1. Kelompok kerja menyusun rencana kerja :

a) administrasi pengumuman pendaftaran;

b) penerimaan berkas;

c) pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas administrasi;

d) pengumuman hasil pemeriksanaan berkas administrasi;

e) tes tertulis;

f) penilaian hasil tes tertulis;

g) pengumuman hasil tes tertulis;

h) persiapan pelaksanaan tes wawancara;

i) pelaksanaan tes wawancara;

j) penilaian hasil tes wawancara;

k) pengumuman hasil tes wawancara; dan

l) pengajuan calon anggota Panwas Kecamatan kepada Panwas

Kabupaten/Kota.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud angka 1 disertai dengan jadwal

waktu pelaksanaan.

3. Pokja mempersiapkan berkas, formulir, dan bahan yang diperlukan

terkait proses penjaringan dan penyaringan calon Anggota Panwas

Kecamatan meliputi:

a. surat pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan;

b. pengumuman pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan;

c. formulir penerimaan kelengkapan berkas pendaftaran;

d. formulir berita acara pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas

calon anggota Panwas Kecamatan;

e. formulir laporan hasil pendaftaran, penerimaan berkas pendaftaran;

f. formulir pengumuman hasil seleksi administrasi;

g. formulir penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat;

h. tata tertib tes tertulis;

i. berita acara penilaian hasil tes tertulis;

20

j. formulir pengumuman hasil tes tertulis;

k. formulir laporan pelaksanaan tes tertulis;

l. pedoman penilaian tes wawancara;

m. bahan/materi tes wawancara;

n. formulir berita acara penilaian hasil tes wawancara;

o. laporan hasil pelaksanaan tes wawancara;

p. formulir pengumuman hasil tes wawancara; dan

q. formulir hasil penjaringan dan penyaringan.

4. Mengidentifikasi kebutuhan dan fasilitasi yang diperlukan dalam

rangka melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan calon

anggota Panwas Kecamatan, antara lain:

a. ruang kerja pokja;

b. staf pendukung;

c. peralatan kantor;

d. alamat email; serta

e. sarana dan prasarana lainnya secara proporsional dengan

memperhatikan ketersediaan anggaran.

b. Pengumuman pendaftaran

Panwas Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota

Panwas Kecamatan dengan ketentuan :

1. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dimulainya waktu

pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan;

2. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan, tata cara pendaftaran,

batas waktu pendaftaran dan kelengkapan dokumen, dan tempat

pengambilan formulir pendaftaran sebagaimana dalam (Lampiran ii);

3. Pengumuman pendaftaran dilakukan di media setempat sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali di 2 (dua) media yang berbeda, dengan

mempertimbangkan ketersediaan anggaran;

4. Media lokal meliputi antara lain koran, radio, website, buletin, papan

pungumuman yang ada di kantor Kecamatan atau kantor Sekretariat

Panwas Kabupaten/Kota;

5. Pokja dapat melakukan penjaringan calon-calon potensial untuk

menjadi bakal anggota Panwas Kecamatan;

6. Penjaringan calon-calon potensial dilakukan dengan cara mengirimkan

surat yang berisi pemberitahuan/himbauan pendaftaran calon anggota

Panwas Kecamatan kepada masyarakat potensial antara lain

21

akademisi, pemantau pemilu, mantan pengawas pemilu, tokoh

masyarakat atau wartawan;

7. Calon anggota Panwas Kecamatan hasil proses penjaringan calon

potensial melakukan pendaftaran dengan mekanisme sebagaimana

diatur dalam peraturan Bawaslu, diproses secara bersamaan, dan

mendapatkan perlakuan yang sama dengan calon anggota Panwas

Kecamatan lainnya; dan

8. Pokja menyusun laporan hasil penjaringan calon potensial

sebagaimana dalam Lampiran iii, dan disampaikan kepada Bawaslu

Provinsi.

c. Pendaftaran dan penerimaan berkas

1. Pokja bekerjasama dengan pihak kecamatan menyediakan formulir

pendaftaran di kantor Kecamatan dan/atau tempat-tempat yang dapat

dijangkau oleh lapisan masyarakat;

2. Pokja menerima surat lamaran untuk mengikuti seleksi melalui pos,

faximile, surat elektronik (e-mail) atau disampaikan langsung ke

Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota;

3. Pokja menerima berkas persyaratan calon anggota Panwascam paling

lama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran yang meliputi:

a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten/Kota

(Lampiran iv);

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;

d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;

e. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran v);

f. Surat keterangan sehat dari puskesmas;

g. Surat pernyataan (Lampiran vi) yang memuat:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita

proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;

2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik;

3. Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5

(lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai

politik;

4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

22

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih;

5. Bersedia bekerja penuh waktu;

6. Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di

pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

Daerah/Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan

apabila terpilih; dan

7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama

penyelenggara pemilu.

4. Pokja memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang

disampaikan pendaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana

dalam (lampiran vii);

5. Penyampaian berkas pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan

disampaikan kepada Pokja secara langsung, melalui pos, email, atau

Fax;

6. Dalam hal berkas dikirimkan melalui faximile atau email maka

pendaftar wajib menyampaikan berkas asli paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak dibukanya pendaftaran;

7. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan administratif,

Pokja menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya paling

lambat 1 x 24 jam setelah berkas persyaratan diterima;

8. Calon anggota Panwas Kecamatan memperbaiki dan melengkapi

kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari

sejak berakhirnya pendaftaran;

9. Perbaikan berkas yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari sejak

berakhirnya pendaftaran, tidak dapat diterima;

10. Apabila jumlah peserta minimal tidak terpenuhi, Pokja membuka

kembali pendaftaran Panwas Kecamatan paling lama 5 hari;

11. Panwas Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat

mengenai perpanjangan masa pendaftaran;

12. Panwas Kabupaten/Kota mengirimkan informasi perpanjangan masa

pendaftaran kepada calon potensial; dan

13. Tata cara pendaftaran, penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan

berkas dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang disebutkan dalam

angka 2 dan angka 3.

23

d. Pemeriksanan Keabsahan dan Legalitas Berkas

1. Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan bakal

calon anggota Panwas Kecamatan;

2. Penelitian administrasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja sejak

penerimaan berkas;

3. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan dengan

berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;

4. Pemeriksaan berkas menggunakan formulir Daftar Hasil Pemeriksaan

Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Panwas Kecamatan yang diisi

sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas administrasi

pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan;

5. Pokja melakukan rapat pleno untuk memutuskan nama-nama calon

yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti proses

selanjutnya;

6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dalam

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Calon Anggota Panwas

Kecamatan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pokja untuk

selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Pokja dan dituangkan dalam

Lampiran viii; dan

7. Pokja membuat laporan hasil pendaftaran, penerimaan, dan

pemeriksaan berkas;

e. Pengumuman calon yang lulus penelitian administrasi

1. Panwas Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama calon anggota

Panwas Kecamatan hasil penelitian administrasi, yang memenuhi

syarat untuk mengikuti tes selanjutnya;

2. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah penelitian

administrasi selesai dilakukan melalui media setempat;

3. Pengumuman berisi daftar nama calon anggota Panwas Kecamatan

yang memenuhi persyaratan administrasi, meminta masyarakat untuk

memberikan masukan dan tanggapan dan undangan kepada calon

peserta untuk mengikuti tes tertulis dengan menggunakan lampiran ix;

dan

4. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pokja

Pembentukan Panwas Kecamatan.

f. Penerimaan dan pemeriksaan tanggapan dan masukan masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat,

integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama yang telah

24

diumumkan oleh Pokja sebagai calon anggota Panwas Kecamatan yang

telah memenuhi syarat untuk mengikuti tes tertulis/wawancara;

2. Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Pokja paling lambat 5

(lima) hari kerja sejak pengumuman bakal calon dilakukan melalui

surat, faximile, email, sms atau datang langsung ke sekretariat Pokja;

3. Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir

Tanggapan dan Masukan Masyarakat sebagaimana dalam Lampiran x;

4. Dalam hal tanggapan masyarakat disampaikan melalui email, sms,

faximile, Pokja menuangkan dalam formulir sebagaimana dimaksud

pada angka 3;

5. Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas

yang jelas dan masih berlaku;

6. Panwas Kabupaten/Kota menjaga kerahasiaan identitas masyarakat

yang memberikan masukan dan tanggapan;

7. Panwas Kabupaten/Kota wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan

dan masukan masyarakat; dan

8. Panwas Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada calon yang

bersangkutan pada saat tes wawancara, dalam hal calon tersebut lulus

seleksi tes tertulis;

g. Seleksi tertulis

a. Pokja melakukan seleksi tertulis kepada calon Panwas Kecamatan;

b. Tes tertulis dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah

pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan

c. Materi seleksi tertulis berupa soal dan kunci jawaban disiapkan oleh

Bawaslu Provinsi berupa pertanyaan pilihan ganda;

d. Tes tertulis dilaksanakan dengan mengacu pada tata tertib ujian yang

disusun oleh Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan;

e. Pokja menyusun BA pelaksanaan tes tertulis dengan mengacu pada

formulir xi;

f. Pokja melakukan pemeriksaan dan memberikan penilaian terhadap

lembar jawaban peserta tes tertulis dengan mengacu kepada kunci

jawaban yang disediakan oleh Bawaslu Provinsi;

g. Pokja menyusun daftar nama calon berdasarkan abjad disertai dengan

hasil tes tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil

Tes Tertulis sebagaimana dalam Lampiran xii;

h. Pokja selanjutnya menyampaikan kepada Panwas Kabupaten/Kota

paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 9 (sembilan) nama calon

25

yang memperoleh nilai tertinggi untuk mengikuti tahapan tes

wawancara;

i. Pokja mengumumkan calon anggota Panwas Kecamatan yang lulus tes

tertulis disertai dengan undangan untuk mengikuti tes wawancara,

dengan menggunakan Lampiran xiii;

j. Pengumuman hasil seleksi tertulis dilakukan melalui media lokal yang

dipilih oleh Pokja dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dari

Panwas Kabupaten/Kota;

k. Pengumuman sebagaimana dimaksud diatas dilakukan paling lambat

3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tes wawancara; dan

l. Membuat laporan pelaksanaan tes tertulis yang dilampiri dengan

seluruh berkas tes tertulis.

h. Pelaksanaan Tes wawancara

a. Panwas Kabupaten/Kota melakukan tes wawancara terhadap calon

anggota Panwas Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi tertulis

b. Materi wawancara / uji kelayakan dan kepatutan meliputi:

1) Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan

wewenang Panwas Kecamatan, serta peraturan perundang-

undangan mengenai pemilu;

2) Integritas diri, komitmen dan motivasi;

3) Kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim;

4) Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;

5) Pengetahuan muatan lokal; dan

6) Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

c. Wawancara dilakukan dengan cara:

1) Presentasi oleh calon Panwas Kecamatan mengenai motivasi

menjadi anggota Panwas Kecamatan; dan

2) Tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi dan

klarifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat.

d. Wawancara terhadap masing-masing calon anggota Panwas Kecamatan

dilaksanakan paling lama 60 menit;

e. Panwas Kabupaten/Kota menyusun materi dan metode wawancara

yang akan digunakan setelah mendapat masukan dari Bawaslu

Provinsi;

f. Dalam hal diperlukan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan

klarifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon anggota Panwas

Kecamatan;

26

g. Panwas Kabupaten/kota menuangkan pelaksanaan wawancara dalam

Berita Acara Pelaksanaan Wawancara sebagaimana dalam Lampiran

xiv;

h. Penilaian wawancara dilakukan berdasarkan pedoman penilaian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran xv; dan

i. Panwas Kabupaten/Kota menyusun 6 (enam) nama calon berdasarkan

perolehan nilai tertinggi dan dibuatkan Berita Acara Penilaian Hasil Tes

Wawancara dan dituangkan dalam Lampiran xvi;

VI. PENETAPAN ANGGOTA PANWAS KECAMATAN

Panwas Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan anggota

Panwas Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Panwas Kabupaten/Kota memeriksa berkas hasil tes wawancara calon

anggota Panwas Kecamatan dari Pokja

2. Panwas Kabupaten/Kota memilih 3 (tiga) dari 6 (enam) nama calon

Panwas Kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes

wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota Panwas Kecamatan.

3. Nama-nama anggota Panwas Kecamatan dipilih dan ditetapkan melalui

rapat pleno Panwas Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan

Panwas Kabupaten/Kota dengan dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil

Tes Wawancara.

VII. PELAPORAN

Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kerja penjaringan

dan penyaringan kepada Bawaslu Provinsi yang terdiri dari:

1. Laporan tahapan penjaringan dan penyaringan.

Laporan tahapan penjaringan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak

berakhirnya tahapan penjaringan dan penyaringan yang terdiri dari:

a. Laporan hasil pendaftaran dan penerimaan pendaftaran yang

dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam Lampiran xvii

disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas

Berkas Administrasi (Lampiran viii);

b. Laporan hasil pelaksanaan tes tertulis dituangkan dalam Formulir

sebagaimana dalam Lampiran xviii yang disertai dengan Berita Acara

Pelaksanaan Tes Tertulis (Lampiran xi) dan Berita Acara Penilaian

Hasil Tes Tertulis (Lampiran xii); dan

c. Laporan hasil pelaksanaan tes wawancara yang dituangkan dalam

Formulir sebagaimana dalam Lampiran xix yang disertai dengan

Berita Cara Penilaian Wawancara (Lampiran xvi)

27

2. Laporan Akhir proses Pembentukan Panwas Kecamatan.

Laporan akhir ini disampaikan oleh Panwas Kabupaten/Kota kepada

Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses

pembentukan Panwas Kecamatan selesai dilaksanakan. Laporan Akhir

ini disertai dengan uraian evaluasi dan saran rekomendasi

penyempurnaan.

Laporan Akhir tersebut dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam

Formulir sebagaimana dalam Lampiran xx.

28

Lampiran i

BERITA ACARA

Nomor:…………………

Pada hari…….., tanggal……, bertempat di sekretariat Panwas

kabupaten/Kota……., Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan…*

melakukan Rapat Pemilihan Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja Pembentukan

Calon Anggota Panwas Kecamatan….*

Berdasarkan Rapat Kelompok Kerja tersebut, ditetapkan sdr….. sebagai ketua

Kelompok Kerja, dan sdr…..sebagai Sekretaris Kelompok Kerja.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan semestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

Nama ttd

1……………………… (…………………………...)

2……………………… (…………………………...)

3…………………….. (……………………………)

4……………………... (……………………………)

5……………………… (……………………………)

29

Lampiran ii

PANWAS KABUPATEN/KOTA ………..*)

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN

PANWAS KECAMATAN...........**)

Alamat :……………..

Telepon:……………….

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN

Nomor :..................................

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwas

Kecamatan), maka Panwas Kabupaten/Kota…………*membuka kesempatan bagi

Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri

sebagai calon anggota Panwas Kecamatan.

1. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

2. Persyaratan calon anggota Panwas Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Warga negara Indonesia;

b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (tiga puluh) tahun;

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;

f. Berpendidikan paling rendah SLTA;

g. Berdomisili di wilayah kecamatan yang bersangkutan yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

h. mampu secara jasmani dan rohani.

i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri

dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5

(lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;

j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha

Milik Desa pada saat mendaftar sebagai calon;

30

k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

l. Bersedia bekerja penuh waktu;

m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan

badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik

Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara

Pemilu.

3. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukan kepada Panwas

Kabupaten/Kota …………*) dengan dilampiri:

a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh

instansi yang berwenang;

c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;

d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);

e. Surat pernyataan yang memuat:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;


3. Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik;

4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;


6. Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di


Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila

terpilih;

7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama

Penyelenggara Pemilu.

4. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung

kompetensi calon.

31

5. Formulir berkas administrasi calon Anggota Panwas Kecamatan dan

keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Panwas Kabupaten…*

atau Kantor Kecamatan…**;

6. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, dikirim melalui pos, email,

atau fax ke Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota…*, Jl…….

7. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua)

fotocopi.

8. Waktu penerimaan pendaftaran mulai

tanggal……………..…s/d……………………..

9. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

………/………/20……

PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA...............*)

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN...........**)

(Ketua) (Sekretaris)

(………………) (…………………)

* diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**diisi sesuai kecamatan

32

Lampiran iii

PANWAS KABUPATEN/KOTA.....*)

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN......**)

Alamat Sekretariat :………………………………

________________________________________________________________

LAPORAN HASIL PENJARINGAN CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN

Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan.......*) telah melakukan

penjaringan terhadap calon potensial untuk menjadi calon anggota Panwas

Kecamatan.

Dari hasil penjaringan tersebut didapatkan calon yang memenuhi persyaratan

dan selanjutnya akan mengikuti proses penyaringan.

Calon Panwas Kecamatan hasil penjaringan.

NO

NAMA

CALO

N

Pengalaman Kepemiluan

Kelengkapan

berkas

Lengkap/Tida

k Lengkap Akade

misi

Pemant

au

pemilu

Pengaw

as

pemilu

Penyelengg

ara pemilu

Wartawan

1.

Dst

..

Tanggal/Bulan/Tahun

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN.......*)

KETUA SEKRETARIS

(…………………………………..) (……………………………..)

*) Diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**) Diisi sesuai wilayah Kecamatan

33

Lampiran iv

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN

…..*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………………………….

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………….

Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………………………….

Usia : ……………………………………………………………….

Pekerjaan/Jabatan : ……………………………………………………………….

Alamat : ……………………………………………………………….

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwas Kecamatan……..*

berdasarkan pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Panwas

Kabupaten/Kota…..Nomor…..tanggal…….

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi

ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

yaitu:

1………

2………

3…….

4.dst

Dibuat di : ………………………….

Pada tanggal : ……………………………

Pendaftar,

(………………………………………….)

* diisi sesuai dengan wilayah

34

Lampiran v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTAPANWAS KABUPATEN/KOTA……………….*

1. Nama : ………………………………………………..........

2. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)

3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : ………………………………………………..........

4. Pekerjaan / Jabatan : ………………………………………………..........

5. Agama : ………………………………………………..........

6. Alamat : ………………………………………………..........

7. Status Perkawinan a. Belum /sudah/pernah kawin *)

b. nama istri/suami *) …………………………

8. Riwayat Pendidikan : a. …………………………………………………..

b. …………………………………………………..

c. …………………………………………………..

d. …………………………………………………..

e. …………………………………………………..

9. Pengalaman Pekerjaan : a. …………………………………………………..

b. …………………………………………………..

c. …………………………………………………..

d. …………………………………………………..

e. …………………………………………………..

10. Pengalaman Organisasi : a. …………………………………………………..

b. …………………………………………………..

c. …………………………………………………..

d. …………………………………………………..

e. …………………………………………………..

11. Penghargaan yang : ..……………….…………………………………..

pernah diperoleh terkait

Kepemiluan (jika ada)

(disertai photo copy bukti-bukti)

12. Karya tulis terkait dengan :

Dengan kepemiluan (jika ada)


35

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai

bukti pemenuhan syarat calon anggota Panwas Kecamatan…………………

…………,……………………………,20….

Yang membuat pernyataan

…………………………………

Catatan:

* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.

Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

36

Lampiran vi

SURAT PERNYATAAN


Nama : ……………………………………………………………….

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………….


Usia : ……………………………………………………………….


Alamat : ……………………………………………………………….

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Setia kepada Pancasila sebgai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara RI

Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;


3. Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terakhir (bagi yang pernah menjadi anggota partai politik);

4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah




6. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik

Desa selama masa keanggotaan; dan

7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara

pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Panwas Kecamatan

…………

Dibuat di : ………………………….


Yang Membuat Pernyataan,

(………………………………………….)

Materai

Rp.6.000

37

Lampiran vii

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI

CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN …………………………

Nomor Pendaftaran:……………………………

Nama Pendaftar :…………………………..

Tempat & tgl Lahir :……………………………

Jenis Kelamin :…………………………….

Alamat :……………………………

NAMA Tgl

Daftar

Surat

Lamaran

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN (ADA/TIDAK ADA) *)

DOKUMEN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI RP.6.000,-

38

(ADA/

TIDAK

ADA**)

Fotoco

pi KTP

Pas

Foto

Sur

at

kete

rang

an

seha

t

dari

Pus

kes

mas

CV Fotokopi

Ijazah

Setia

kepada

Pancasil

a sebagai

Dasar

Negara,

UUD

1945,

dan cita-

cita

Proklama

si 17

agusutus

1945

Bukan

Anggota

Parpol

Tidak

Anggot

a

Parpol

5

Tahun

Tidak

pernah

dijatuhi

pidana

penjara

dengan

ancama

n 5

(lima)

tahun

atau

lebih

Bersedia

bekerja

penuh

waktu

Kesediaan

untuk

tidak

mendudu

ki jabatan

politik,

jabatan di

pemerinta

han dan

jabatan di

BUMN/B

UMD/BU

MDes

selama

masa

keanggota

an

Tidak

berada

dalam

satu

ikatan

perkawina

n dengan

sesama

penyeleng

gara

pemilu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

39

Catatan:

Dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk:

1) 1 rangkap untuk Pokja;

2) 1 rangkap diberikajn kepada pendaftar.

*Coret dan diisi sesuai dengan pilihan

** Beri Tanda Vuntuk ADA, dan X untuk TIDAK

PENDAFTAR KETUA POKJA

ttd ttd

(.......................................) (......................................)

40

Lampiran viii

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN………..

Pada hari ………., tanggal…….., bertempat di………,Pokja Pembentukan Calon Anggota Panwas Kecamatan…….., melakukan

pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwas Kecamatan ……dengan rincian sebagaimana dalam tabel

di bawah ini

NAMA Tgl

Daftar

Surat

Lamaran

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN (ADA/TIDAK ADA) *) KET **

MS/TMDOKUMEN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI RP.6.000,-

41

(ADA/

TIDAK

ADA**)

Fotoc

opy

KTP

Surat

ketera

ngan

sehat

Pas

Foto CV

Fotoko

pi

Ijazah

Setia

kepada

Pancasila

sebagai

Dasar

Negara,

UUD 1945,

dan cita-

cita

Proklamasi

17

agusutus

1945

Bukan

Anggota

Parpol

Tidak

Anggota

Parpol

5

Tahun

Tidak

pernah

dijatuhi

pidana

penjara

dengan

ancaman

5 (lima)

tahun

atau

lebih

Bersedia

bekerja

penuh

waktu

Kesediaan

untuk

tidak

mendudu

ki jabatan

politik,

jabatan di

pemerinta

han dan

jabatan di

BUMN/B

UMD/BU

MDes

selama

masa

keanggota

an

Tidak

berada

dalam

satu

ikatan

perkawi

nan

dengan

sesama

penyele

nggara

pemilu

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

42

Demikian Berita Acara Penelitian kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Panwas

Kecamatan ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal/bulan/tahun

POKJA PEMBENTUKAN CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN

1…………………………………..

2………………………………….

3……………………………….....

4…………………………………

5………………………………….

*Beri Tanda Vuntuk ADA, dan X untuk TIDAK

**Coret dan diisi sesuai dengan pilihan

43

Lampiran ix

PANWAS KABUPATEN/KOTA.............*)

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN ……………**)

Alamat :…………………………..

PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI

CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN……*)

Nomor …...

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan

Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar

Negeri “Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas

berkas persyaratan calon anggota Panwas Kecamatan" bersama ini kami

umumkan nama-nama Calon Anggota Panwas Kecamatan……………*) yang lulus

Penelitian Berkas Administrasi sebagai berikut:

NO. NOMOR

PENDAFTARAN

NAMA CALON KETERANGAN

1

2

3

4

dst.

dst.

44

Nama-nama yang lulus penelitian berkas administrasi agar mengikuti tes tertulis

pada tanggal…………bulan………..tahun, pukul…., bertempat di…….

Tanggal/Bulan/Tahun

PANWAS KABUPATEN/KOTA.............*


Ketua Sekretaris

(……………….) (…………………)

* )Disesuaikan dengan wilayah.

45

Lampiran x

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT

TERHADAP CALON ANGGOTA PANWAS

KECAMATAN………….*

Nomor : ...........................

Sifat : ..........................

Lampiran: ........................

Perihal : ......................

Tempat dibuatnya laporan,

Tanggal/Bulan/Tahun

Kepada Yth.

Ketua Pokja Pembentukan Panwas

Kecamatan…………*)

di –

...................

1. Pelapor

Nama : ……………………………….................

Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : ……………………………….................

Tempat/Tanggal Lahir :……………………………….................

Jenis Kelamin : ……………………………….................

Pekerjaan : ……………………………….................

Kewarganegaraan : ………………………………................

Alamat : ……………………………….................

No.Telp/HP : ……………………………….................

Fax : ……………………………….................

E-mail : ……………………………….................

2. Uraian tanggapan/masukan:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

3. Bukti-Bukti:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

(Identitas diri, tanggapan/masukkan, dan bukti diisi serta dilampirkan

dengan lengkap dengan menggunakan tulisan tangan/komputer.)

46

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan

saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Pelapor

…………………..

Catatan:

*) diisi sesuai dengan daerah

47

Lampiran xi

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES TERTULIS

Nomor:…………………

Pada hari…….., tanggal……, pukul…, bertempat di……. Pokja Pembentukan

Calon Anggota Panwas Kecamatan……….*) melakukan tes tertulis terhadap calon

Anggota Panwas Kecamatan…………. *) berdasarkan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan

Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Nama-nama calon anggota Panwas Kecamatan……. *) yang mengikuti tes tertulis

adalah sebagai berikut:

NO NOMOR

PENDAFTARAN


1

2

3

4

dst.

dst.

Selama proses pelaksanaan tertulis terdapat kejadian khusus sebagai berikut:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………

48

Demikian pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwas Kecamatan….*) tersebut

dilaksanakan.

Tanggal/Bulan/Tahun



1……………………

2……………………

3……………………..

4………………………

5…………………………

Catatan:


49

Lampiran xii

BERITA ACARA PENILAIAN TES TERTULIS

Nomor:…………………

Pada hari…….., tanggal……, bertempat di Sekretariat Panwas

Kabupaten/Kota………….*), Kelompok Kerja Pembentukan calon anggota Panwas

Kecamatan…….* melakukan penilaian hasil pelaksanaan tes tertulis terhadap

calon Anggota Panwas Kecamatan…………. *)berdasarkan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10

Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu

Badan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas

Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO NOMOR

PENDAFTARAN

NAMA CALON NILAI KETERANGAN

LULUS/TIDAK

LULUS

1

2

3

4

dst.

dst.

50

Demikian Berita Acara Penilaian Hasil pelaksanaan tes tertulis tersebut

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun



1…………………………………

2…………………………………

3…………………………………

4………………………………..

5…………………………………

Catatan:


51

Lampiran xiii



Alamat Sekretariat:…………………………..

PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS

CALON ANGGOTA PANWAS KECAMATAN….*)

Nomor …....................


tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan setelah melakukan pemeriksaan

dan penilaian atas hasil tes tertulis calon anggota Panwas Kecamatan, bersama

ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota Panwas Kecamatan ……………*)

yang lulus seleksi tes tertulis sebagai berikut:

NO.

URUT

NOMOR

PENDAFTARAN


52

Nama-nama yang lulus tes tertulis, agar mengikuti tes wawancara pada

…….tanggal/……..bulan/……….tahun, pukul …., bertempat di……. dan kepada

masyarakat untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap figur calon anggota

Panwas Kecamatan……….*) yang ditujukan kepada Sekretariat Panwas

Kabupaten/Kota…………….*) (Identitas pelapor akan dirahasiakan).

Tanggal/Bulan/Tahun

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN………*)

KETUA SEKRETARIS

(…………………………………..) (……………………………..)

* diisi sesuai dengan daerah

53

Lampiran xiv

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES WAWANCARA

Nomor:…………………

Pada hari…….., tanggal……, bertempat di……., kelompok kerja pembentukan

calon anggota Panwas Kecamatan…………. melakukan tes wawancara terhadap

calon anggota Panwas Kecamatan……….*

Nama-nama Calon Panwas Kecamatan ………. yang mengikuti tes wawancara

adalah sebagai berikut:

NO. NOMOR

PENDAFTARAN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

54

Selama proses tes wawancara ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………Demikian Berita Acara pelaksanaan tes wawancara ini dilaksanakan.

Tanggal/Bulan/Tahun



1……………………….

2……………………….

3……………………….

4……………………….

5………………………..

55

Lampiran xv

PEDOMAN PENILAIAN TES WAWANCARA

NAMA Penguas

aan

materi

dan

strategi

pengawa

san

pemilu,

system

hukum,

system

politik

serta

peratura

n per-

uu-an

mengena

i pemilu

Integrita

s diri,

komitme

n dan

motivasi

Kemampu

an

komunika

si dan

kerja

sama tim

Kualitas

kepemimp

inan dan

kemampu

an

berorganis

asi

Pengetah

an

muatan

lokal

Klarifi

kasi

tangga

pan

dan

masuk

an

masya

rakat

(baik/

buruk)

Total

1+2+3

+4+5

nil

ai

nilai

X

Bob

ot

30%

nil

ai

nilai

x

bob

ot

20%

nilai nilai

x

bob

ot

20%

nilai Nilai

x

bob

ot

20%

nil

ai

nilai

x

bob

ot

10%

1 2 3 4 5

56

Lampiran xvi

BERITA ACARA PENILAIAN TES WAWANCARA

Pada hari……….., tanggal……, tahun .......... bertempat di Sekretariat Panwas

Kabupaten/Kota………..*, Panwas Kabupaten/Kota………..*, melakukan penilaian

terhadap pelaksanaan tes wawancara terhadap calon anggota Panwas Kecamatan

....….*

Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini:

NO NAM

A

Penguas

aan

materi

dan

strategi

pengawa

san

pemilu,

system

hukum,

system

politik

serta

peratura

n

perunda

ng-

undanga

n

mengena

i pemilu

Integrita

s diri,

komitme

n dan

motivasi

Kemamp

uan

komunik

asi dan

kerja

sama tim

Kualitas

kepemim

pinan

dan

kemamp

uan

berorgan

isasi

Pengetaha

n muatan

lokal

Klarifi

kasi

tangga

pan

dan

masuk

an

masya

rakat

(baik/

buruk)

Tota

l

1+2

+3

+4+

5

Ket

Lulu

s/

Tida

k

lulus

nil

ai

nilai

X

bob

ot

nil

ai

nilai

x

bob

ot

nil

ai

nilai

x

bob

ot

nil

ai

Nilai

x

bob

ot

nilai nilai

x

bob

ot

1 2 3 4 5

57

Demikian penilaian tes wawancara tersebut dilaksanakan dengan semestinya.

Tanggal/bulan/tahun

PANWAS KABUPATEN/KOTA…….*

1………………………….

2………………………….

3………………………….

58

Lampiran xvii

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS CALON

ANGGOTA PANWAS KECAMATAN

Alamat Sekretariat :……………………………………………………

________________________________________________________________________________

_______

I. Data Panwas Kabupaten/Kota:

1. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................

2. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................

3. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................

II. Menerangkan bahwa :

Telah menerima berkas bakal calon Panwas Kecamatan………….*, yang

dilakukan:

Tempat : ………………………………………...

Hari/Tgl/Bln/Tahun : ……../…....../………./...............

Waktu : ...................................................

Dari penerimaan berkas Administrasi tersebut didapati nama-nama bakal

calon yang sudah melengkapi berkas persyaratan calon anggota Panwas

Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan

Keabsahan dan Legalitas Berkas Administrasi (Lampiran viii)

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

59

Lampiran xviii

LAPORAN PELAKSANAAN TES TERTULIS PANWAS KECAMATAN........*)

Alamat Sekretariat :……………………….

I. Data anggota Panwas :

b. Nama : .................................................................................

Jabatan : .................................................................................

c. Nama :..................................................................................

Jabatan :..................................................................................

d. Nama :..................................................................................

Jabatan :..................................................................................


Telah melakukan tes tertulis yang terhadap bakal calon anggota Panwas

Kecamatan………….*, yang dilakukan:

Tempat : ………………………………………...


Waktu : ...................................................

Berdasarkan hasil pelaksanaan tes tertulis tersebut didapati nama-nama

bakal calon yang sudah lulus tes tertulis sebagaimana tercantum dalam

berita acara penilaian tes tertulis (Lampiran xii)


Tanggal/Bulan/Tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

60

Lampiran xix

LAPORAN PELAKSANAAN TES WAWANCARA

Alamat Sekretariat :………………………….

II. Data anggota Panwas:

1. Nama : ................................................................................

Jabatan :..................................................................................

2. Nama :..................................................................................

Jabatan :..................................................................................

3. Nama :.................................................................................

Jabatan :.................................................................................


Telah melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Panwas

Kecamatan………….*, yang dilakukan:

Tempat : ………………………………………...


Waktu : ...................................................

Dari hasil pelaksanaan tes wawancara tersebut didapatkan calon anggota

Panwas kecamatan yang lulus, sebagaimana tercantum dalam berita acara

tes wawancara (Lampiran xvi)


Tanggal/bulan/tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

61

Lampiran xx

PANWAS KABUPATEN/KOTA ………………*)

Alamat Sekretariat:.....................................

LAPORAN AKHIR HASIL KERJA PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

PANWAS KECAMATAN............**)

I. PENDAHULUAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. ISI LAPORAN




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxx


xxxxxxxxx

III. KESIMPULAN URAIAN EVALUASI DAN SARAN REKOMENDASI



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV. PENUTUP

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Tanggal/Bulan/Tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

*diisi sesuai dengan daerah

62

63

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILIHAN

LAPANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA


a. Panwas Kecamatan membentuk Pengawas Pemilihan Lapangan untuk

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b. Panwas Kecamatan melakukan penjaringan terhadap calon anggota

Pengawas Pemilihan Lapangan;

c. Dalam melakukan penjaringan calon anggota Pengawas Pemilihan

Lapangan, Panwascam melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penjaringan calon;

2. Menerima berkas pendaftaran;

3. Meneliti administrasi pendaftaran;

4. Tes wawancara; dan

5. Penetapan calon terpilih

d. Pangawas Pemilihan Lapangan dibentuk untuk seluruh desa atau nama

lain/kelurahan yang ada dalam wilayah kecamatan; dan

e. Jumlah Pengawas Pemilihan Lapangan 1 (satu) orang untuk 1 (satu) desa

atau nama lain/kelurahan.

II. PRINSIP UMUM TATA KERJA

a. Panwas Kecamatan dalam membentuk Pengawas Pemilihan Lapangan

berpedoman pada asas-asas penyelenggara Pemilihan yaitu mandiri,

transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi

dan efektifitas;

b. Panwas Kecamatan dalam membentuk Pengawas Pemilihan Lapangan

perlu memperhatikan keterwakilan perempuan;

c. Proses pembentukan Pengawas Pemilihan Lapangan dilakukan paling

lama 21 (dua puluh satu) hari;

d. Hari kerja adalah hari kalender; dan

e. Panwas Kecamatan bertanggungjawab kepada Panwas Kabupaten/Kota.

III. PENJARINGAN CALON

a. Penjaringan calon dilakukan oleh Panwas Kecamatan dengan meminta

usulan nama calon Pengawas Pemilihan Lapangan dari tokoh

masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda setempat paling sedikit

2 (dua) kali dari jumlah anggota PPL di Desa/Kelurahan;

64

b. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda sebagaimana dimaksud

huruf a merupakan tokoh yang netral dan berintegritas;

c. Dalam melakukan penjaringan sebagaimana dimaksud huruf a Panwas

Kecamatan menyampaikan berkas persyaratan calon Pengawas Pemilihan

Lapangan yang meliputi:

1. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwas Kecamatan

(Lampiran i);

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

3. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;

4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir SLTA yang disahkan/dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang;

5. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran ii);

6. Usia minimal 25 tahun;

7. Surat pernyataan (Lampiran iii) yang memuat:

a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang



b. Tidak pernah menjadi anggota partai politik;

c. Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5


politik;

d. Sehat Jasmani dan Rohani;

e. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan


tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

f. Bersedia bekerja penuh waktu;

g. Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di


Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

h. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama


d. Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panwas

Kecamatan meminta kepada calon Pengawas Pemilu Lapangan yang

diusulkan untuk mendaftarkan diri; dan

e. Panwas Kecamatan melakukan Penerimaan pendaftaran dengan

ketentuan

65

1. Panwas Kecamatan menerima berkas persyaratan calon anggota

Pengawas Pemilihan Lapangan selama 7 (tujuh) hari kerja.

2. Pada saat menerima berkas persyaratan, Panwas Kecamatan

memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang

disampaikan pendaftar dengan menggunakan Formulir sebagaimana

dalam (Lampiran iv);

3. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan

administratif, Panwas Kecamatan menyampaikan kepada calon

Pengawas Pemilihan Lapangan untuk melengkapinya;

4. Calon anggota Pengawas Pemilihan Lapangan memperbaiki dan

melengkapi kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling

lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran;



6. Apabila jumlah calon minimal tidak terpenuhi, Panwas Kecamatan

membuka kembali pendaftaran Panwas Kecamatan paling lama 5

(lima) hari.

7. Panwas Kecamatan meminta usulan kepada tokoh masyarakat

mengenai perpanjangan masa pendaftaran; dan



angka 2 sampai angka 4.

f. Penelitian administrasi pendaftaran

1. Panwascam memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan

calon anggota PPL;


penerimaan berkas;

3. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan

dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;

4. Panwas Kecamatan melakukan rapat pleno untuk memutuskan

nama-nama yang berdasarkan pemeriksaan berkas dianggap

memenuhi syarat untuk mengikuti proses selanjutnya; dan

5. Hasil pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan Berkas Calon Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan

sebagaimana dalam Lampiran v.

66

g. Pengumuman calon yang lulus seleksi administrasi

1. Panwas Kecamatan mengumumkan daftar nama calon anggota PPL

hasil penelitian administrasi, yang memenuhi syarat untuk mengikuti

tes selanjutnya;


administrasi selesai dilakukan melalui papan pengumuman di

secretariat Panwas Kecamatan dan/atau tempat lain yang dapat

dijangkau oleh masyarakat luas;

3. Pengumuman berisi daftar nama calon anggota PPL yang memenuhi

persyaratan administrasi, meminta masyarakat untuk memberikan

masukan dan tanggapan dan undangan kepada calon peserta untuk

mengikuti tes wawancara dengan menggunakan formulir lampiran vi;

dan

4. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panwas Kecamatan.

h. Tes wawancara

1. Anggota Panwas Kecamatan melakukan tes wawancara terhadap

calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan;

2. Tes Wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman nama

calon yang lulus seleksi administrasi;

3. Materi wawancara meliputi:

a) penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan

wewenang Pengawas Pemilu Lapangan, serta peraturan

perundang-undangan mengenai pemilu;

b) integritas diri, komitmen dan motivasi;

c) kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim; dan

d) pengetahuan muatan lokal.

4. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang meliputi materi

wawancara;

5. Panwas kecamatan menuangkan pelaksanaan wawancara dalam

Berita Acara Pelaksanaan Wawancara sebagaimana dalam Lampiran

vii;

6. Penilaian wawancara dilakukan berdasarkan pedoman penilaian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran viii; dan

7. Panwas Kecamatan menyusun nama calon berdasarkan perolehan

nilai tertinggi dan dibuatkan Berita Acara Penilaian Hasil Tes

Wawancara dan dituangkan dalam Lampiran ix;

67

i. Penetapan calon terpilih

Panwas Kecamatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan anggota

Pengawas Pemilu Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panwas Kecamatan memeriksa hasil tes wawancara untuk

menetapkan nama-nama calon anggota Pengawas Pemilihan

Lapangan terpilih;

2. Panwas Kecamatan memilih 1 (satu) nama calon Pengawas Pemilihan

Lapangan untuk setiap desa atau nama lain/kelurahan yang

memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara untuk

ditetapkan sebagai anggota Pengawas Pemilihan Lapangan; dan

3. Nama-nama anggota Pengawas Pemilihan Lapangan dipilih dan

ditetapkan melalui rapat pleno Panwas Kabupaten/Kota dan

ditetapkan dengan keputusan Panwas Kabupaten/Kota dengan

dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara.

IV. PELAPORAN

Panwas Kecamatan menyampaikan laporan hasil kerja penjaringan kepada

Panwas Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1. Laporan tahapan penjaringan.


berakhirnya tahapan penjaringan yang terdiri dari:


dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam Lampiran x disertai

dengan Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas

Administrasi (Lampiran v); dan

b. Laporan hasil pelaksanaan tes wawancara yang dituangkan dalam

Formulir sebagaimana dalam Lampiran xi yang disertai dengan Berita

Cara Penilaian Wawancara (Lampiran ix)


Laporan akhir ini disampaikan oleh Panwas Kabupaten/Kota kepada

Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses

pembentukan Panwas Kecamatan selesai dilaksanakan. Laporan Akhir

ini disertai dengan uraian evaluasi dan saran rekomendasi

penyempurnaan.


Formulir sebagaimana dalam Lampiran xii.

68

Lampiran i

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN

LAPANGAN DESA ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN…..*


Nama : ……………………………………………………………….

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………….


Usia : ……………………………………………………………….


Alamat : ……………………………………………………………….

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas Pemilihan

Lapangan Desa atau nama lain/Kelurahan


ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan

Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yaitu:

1………

2………

3…….

4.dst

Dibuat di : ………………………….


Pendaftar,

(………………………………………….)


69

Lampiran ii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN DESA ATAU NAMA

LAIN/KELURAHAN…..*

13. Nama : ………………………………………………..........

14. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)

15. Tempat Tgl. Lahir/Usia : ………………………………………………..........

16. Pekerjaan / Jabatan : ………………………………………………..........

17. Agama : ………………………………………………..........

18. Alamat : ………………………………………………..........

19. Status Perkawinan a. Belum /sudah/pernah kawin *)

b. nama istri/suami *) …………………………

20. Riwayat Pendidikan :a. …………………………………………………..

b. …………………………………………………..

c. …………………………………………………..

d. …………………………………………………..

e. …………………………………………………..

21. Pengalaman Pekerjaan : a. …………………………………………………..

b. …………………………………………………..

c. …………………………………………………..

d. …………………………………………………..

e. …………………………………………………..

22. Pengalaman Organisasi : a. …………………………………………………..

b. …………………………………………………..

c. …………………………………………………..

d. …………………………………………………..

e. …………………………………………………..

23. Penghargaan yang : ..……………….…………………………………..

pernah diperoleh terkait

Kepemiluan (jika ada)


24. Karya tulis terkait dengan :

Dengan kepemiluan (jika ada)


70

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai

bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas Pemilihan Lapangan Desa atau

nama lain/Kelurahan…………………

…………,……………………………,20….

Yang membuat pernyataan

…………………………………

Catatan:

* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.

Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

71

Lampiran iii

SURAT PERNYATAAN


Nama : ……………………………………………………………….

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………….


Usia : ……………………………………………………………….


Alamat : ……………………………………………………………….







11. Sehat Jasmani dan Rohani;






BUMN, BUMD, BUMDesa selama masa keanggotaan; dan


pemilu;


digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Panwas Kecamatan

…………*

Dibuat di : ………………………….



(………………………………………….)

Materai

Rp.6.000

72

Lampiran iv


CALON ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN DESA ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN…..*





Alamat :……………………………

NAMA Tgl

Daftar

Surat

Lamaran

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN (ADA/TIDAK ADA) *) Keteranga

n DOKUMEN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI RP.6.000,-

73

(ADA/

TIDAK

ADA**)

Foto

copi

KTP

Pas

Foto CV

Fotoko

pi

Ijazah

Setia

kepada

Pancas

ila

sebagai

Dasar

Negara

, UUD

1945,

dan

cita-

cita

Prokla

masi

17

agusut

us

1945

Bukan

Anggot

a

Parpol

Tidak

Angg

ota

Parpo

l 5

Tahu

n

Sehat

jasman

i dan

rohani

Tidak

pernah

dijatuhi

pidana

penjara

dengan

ancama

n 5

(lima)

tahun

atau

lebih

Bersedia

bekerja

penuh

waktu

Kesediaan

untuk

tidak

menduduki

jabatan

politik,

jabatan di

pemerintah

an dan

jabatan di

BUMN/BU

MD/BUMD

es selama

masa

keanggotaa

n

Tidak

berada

dalam

satu

ikatan

perkawina

n dengan

sesama

penyeleng

gara

pemilu

Lengkap/

tidak

lengkap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

74

Catatan:


3) 1 rangkap untuk Panwascam;




PENDAFTAR KETUA PANWASCAM

ttd ttd

............................ .................................

75

Lampiran v

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS CALON ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN DESA ATAU

NAMA LAIN/KELURAHAN…..*

Pada hari ………., tanggal…….., bertempat di………, Panwas Kecamatan…….., melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas

persyaratan bakal calon anggota Pengawas Pemilihan Lapangan……dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NAMA Tgl

Daftar

Surat

Lamaran

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN (ADA/TIDAK ADA) *) KET


76

(ADA/

TIDAK

ADA**)

Fotocopy

KTP

Pas

Foto CV

Fotok

opi

Ijaza

h

Setia

kepada

Pancasila

sebagai

Dasar

Negara,

UUD 1945,

dan cita-

cita

Proklamasi

17

agusutus

1945

Bukan

Anggot

a

Parpol

Tidak

Anggota

Parpol

5

Tahun

Sehat

jasmani

dan

rohani

Tidak

pernah

dijatuhi

pidana

penjara

dengan

ancaman

5 (lima)

tahun

atau

lebih

Bersedia

bekerja

penuh

waktu

Kesediaan

untuk

tidak

menduduki

jabatan

politik,

jabatan di

pemerintah

an dan

jabatan di

BUMN/BU

MD/BUMD

es selama

masa

keanggotaa

n

Tidak

berada

dalam

satu

ikatan

perkawi

nan

dengan

sesama

penyele

nggara

pemilu

MS/

TMS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

77

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Pengawas Pemilihan lapangan ini dibuat dengan

semestinya:

Tanggal/bulan/tahun

PANWAS KECAMATAN.................*)

1…………………………………..

2………………………………….

3……………………………….....



78

Lampiran vi

PANWAS KECAMATAN ……………*)

Alamat :…………………………..


CALON ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN DESA ATAU NAMA

LAIN/KELURAHAN…..*

Nomor: …...


tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan

Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar

Negeri "Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas

berkas persyaratan calon anggota Panwas Kecamatan" bersama ini kami

umumkan nama-nama Calon Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan desa atau

nama lain/Kelurahan……………*) yang lulus Penelitian Berkas Administrasi

sebagai berikut:

NO. NOMOR

PENDAFTARAN


1

2

3

4

dst.

dst.

79

Nama-nama yang lulus penelitian berkas administrasi agar mengikuti tes

wawancara pada ……tanggal…………bulan………..tahun........., pukul ….,

bertempat di…….

Tanggal/Bulan/Tahun

PANWAS KECAMATAN……….*

Ketua

(…………………)

* )Disesuaikan dengan wilayah

80

Lampiran vii


Nomor:…………………

Pada hari…….., tanggal……, bertempat di Sekretariat Panwas……., Panwas

Kecamatan....... melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Pengawas

Pemilihan Lapangan Desa atau nama lain/Kelurahan……….*

Nama-nama Calon anggota Pengawas Pemilihan Lapangan yang mengikuti tes

wawancara adalah sebagai berikut:

NO. NOMOR

PENDAFTARAN


1

2

3

Dst..


…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


Tanggal/Bulan/Tahun

PANWAS KECAMATAN…….*

1……………………….

2……………………….

3……………………….

81

Lampiran viii


NAMA Penguas

aan

materi

dan

strategi

pengawa

san

pemilu,

system

hukum,

system

politik

serta

peratura

n per-

uu-an

mengena

i pemilu

Integrita

s diri,

komitme

n dan

motivasi

Kemampu

an

komunika

si dan

kerja

sama tim

Kualitas

kepemimp

inan dan

kemampu

an

berorganis

asi

Pengetah

an

muatan

lokal

Klarifi

kasi

tangga

pan

dan

masuk

an

masya

rakat

(baik/

buruk)

Total

1+2+3

+4+5

nil

ai

nilai

X

Bob

ot

30%

nil

ai

nilai

x

bob

ot

20%

nilai nilai

x

bob

ot

20%

nilai Nilai

x

bob

ot

20%

nil

ai

nilai

x

bob

ot

10%

1 2 3 4 5

82

Lampiran ix



Kecamatan………..*, Panwas Kecamatan………., melakukan penilaian terhadap

pelaksanaan tes wawancara terhadap calon anggota Pengawas Pemilihan

Lapangan Desa atau nama lain/Kelurahan....….*


NO NAM

A

Penguas

aan

materi

dan

strategi

pengawa

san

pemilu,

system

hukum,

system

politik

serta

peratura

n

perunda

ng-

undanga

n

mengena

i pemilu

Integrita

s diri,

komitme

n dan

motivasi

Kemamp

uan

komunik

asi dan

kerja

sama tim

Kualitas

kepemim

pinan

dan

kemamp

uan

berorgan

isasi

Pengetaha

n muatan

lokal

Klarifi

kasi

tangga

pan

dan

masuk

an

masya

rakat

(baik/

buruk)

Tota

l

1+2

+3

+4+

5

Ket

Lulu

s/

Tida

k

lulus

nil

ai

nilai

X

bob

ot

nil

ai

nilai

x

bob

ot

nil

ai

nilai

x

bob

ot

nil

ai

Nilai

x

bob

ot

nilai nilai

x

bob

ot

1 2 3 4 5

83


Tanggal/bulan/tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

84

Lampiran x


ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN DESA ATAU NAMA

LAIN/KELURAHAN.............*)


________________________________________________________________________________

_______

II. Data Panwas Kecamatan:

4. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................

5. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................

6. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................


Telah menerima berkas bakal calon Pengawas Pemilihan Lapangan Desa

atau nama lain/Kelurahan………….*, yang dilakukan:

Tempat : ………………………………………...


Waktu : ...................................................


calon yang sudah melengkapi berkas persyaratan calon anggota Pengawas

Pemilihan Lapangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Administrasi (Lampiran v)


85

Lampiran xi

LAPORAN PELAKSANAAN TES WAWANCARA CALON PENGAWAS PEMILIHAN

LAPANGAN DESA ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN ………….*


III. Data anggota Panwas Kecamatan:

4. Nama : ................................................................................

Jabatan :..................................................................................

5. Nama :..................................................................................

Jabatan :..................................................................................

6. Nama :.................................................................................

Jabatan :.................................................................................


Telah melakukan tes wawancara terhadap calon Pengawas Pemilihan

Lapangan Desa atau nama lain/Kelurahan ………….*, yang dilakukan:

Tempat : ………………………………………...


Waktu : ...................................................


Pengawas Pemilihan Lapangan yang lulus, sebagaimana tercantum dalam

berita acara Penilaian tes wawancara (Lampiran ix)


Tanggal/bulan/tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

86

Lampiran xii

PANWAS KECAMATAN………………*)


LAPORAN AKHIR HASIL KERJA PROSES PENJARINGAN

CALON PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN DESA ATAU NAMA

LAIN/KELURAHAN............**)

V. PENDAHULUAN



VI. ISI LAPORAN






xxxxxxxxx


xxxxxxxxx

VII. KESIMPULAN URAIAN EVALUASI DAN SARAN REKOMENDASI




VIII. PENUTUP




Tanggal/Bulan/Tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

*diisi sesuai dengan wilayah

87

88

BAB V

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA


a. Panwas Kecamatan membentuk Pengawas TPS berdasarkan usulan PPL

untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b. Dalam melakukan pembentukan Pengawas TPS, Panwascam melakukan

hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima berkas pendaftaran;

2. Meneliti administrasi pendaftaran;

3. Tes wawancara; dan

4. Penetapan calon terpilih

c. Pengawas TPS dibentuk untuk seluruh TPS;

d. Jumlah Pengawas TPS 1 (satu) orang untuk setiap TPS; dan

e. Dalam hal dalam 1 (satu) desa hanya terdapat 1 (satu) TPS, Pengawas TPS

tidak dibentuk

II. PRINSIP UMUM TATA KERJA

a. Panwas Kecamatan dalam membentuk Pengawas TPS berpedoman pada

asas-asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, transparan, adil,

kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas;

b. Panwas Kecamatan dalam membentuk Pengawas TPS perlu

memperhatikan keterwakilan perempuan;

c. Proses pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dilakukan

paling lama 21 (dua puluh satu) hari;

d. Hari kerja adalah hari kalender; dan

e. Panwas Kecamatan bertanggungjawab kepada Panwas Kabupaten/Kota.

III. PENJARINGAN CALON

a. Pengawas Pemilu Lapangan mengusulkan calon Pengawas TPS kepada

Panwas Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah TPS di

Desa/Kelurahan;

b. Dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud huruf a PPL

menyampaikan berkas persyaratan calon Pengawas TPS yang meliputi:

1. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwas Kecamatan

(Lampiran i);

89

2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

3. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;

4. Usia minimal 18 tahun;

5. Mempunyai kemampuan baca dan tulis dan/atau memiliki

pengetahuan dibidang kepemiluan;

6. surat pernyataan (Lampiran ii) yang memuat:

a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang



b. tidak pernah menjadi anggota partai politik;

c. tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5


politik;

d. Sehat Jasmani dan Rohani;

e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan


tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

f. bersedia bekerja penuh waktu;

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan

politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa

selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

h. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama


c. Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panwas

Kecamatan meminta kepada calon Pengawas TPS yang diusulkan untuk

mendaftarkan diri;

d. Panwas Kecamatan melakukan Penerimaan pendaftaran dengan

ketentuan

1. Panwas Kecamatan menerima berkas persyaratan calon anggota

Pengawas TPS selama 7 (tujuh) hari kerja.

2. Pada saat menerima berkas persyaratan, Panwas Kecamatan

memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang

disampaikan pendaftar dengan menggunakan Formulir sebagaimana

dalam (Lampiran iii);

90

3. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan

administratif, Panwas Kecamatan menyampaikan kepada calon

Pengawas Pengawas TPS untuk melengkapinya;

4. Calon anggota Pengawas TPS memperbaiki dan melengkapi

kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling lambat 3 (tiga)

hari sejak berakhirnya pendaftaran;



6. Apabila jumlah calon minimal tidak terpenuhi, Panwas Kecamatan

membuka kembali pendaftaran Panwas Kecamatan paling lama 3 (tiga)

hari.

7. Panwas Kecamatan meminta usulan kepada Pengawas Pemilihan

Lapangan mengenai perpanjangan masa pendaftaran; dan



angka 2 sampai angka 4.

e. Penelitian administrasi pendaftaran

1. Panwascam memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan

calon anggota Pengawas TPS;


penerimaan berkas;

3. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan

dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;

4. Panwas Kecamatan melakukan rapat pleno untuk memutuskan

nama-nama yang berdasarkan pemeriksaan berkas dianggap

memenuhi syarat untuk mengikuti proses selanjutnya; dan

5. Hasil pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan Berkas Calon Anggota Pengawas TPS yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan

sebagaimana dalam (Lampiran iv).

f. Pengumuman calon yang lulus seleksi administrasi

1. Panwas Kecamatan mengumumkan daftar nama calon anggota

Pengawas TPS hasil penelitian administrasi, yang memenuhi syarat

untuk mengikuti tes selanjutnya;


administrasi selesai dilakukan melalui papan pengumuman di

91

sekretariat Panwas Kecamatan atau ditempat lain yang mudah

dijangkau oleh masyarakat luas;

3. Pengumuman berisi daftar nama calon anggota Pengawas TPS yang

memenuhi persyaratan administrasi, meminta masyarakat untuk

memberikan masukan dan tanggapan dan undangan kepada calon

peserta untuk mengikuti tes wawancara dengan menggunakan

(lampiran v); dan

4. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panwas Kecamatan.

g. Tes wawancara

1. Anggota Panwas Kecamatan melakukan tes wawancara terhadap

calon anggota Pengawas TPS;

2. Tes Wawancara dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah

pengumuman calon yang lulus seleksi administrasi;

3. Materi wawancara meliputi:

e) penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan

wewenang Pengawas TPS, serta peraturan perundang-undangan

mengenai pemilu;

f) integritas diri, komitmen dan motivasi;

g) kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim; dan

h) pengetahuan muatan lokal.

4. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang meliputi materi

wawancara.

5. Panwas kecamatan menuangkan pelaksanaan wawancara dalam

Berita Acara Pelaksanaan Wawancara sebagaimana dalam

(Lampiran vi);

6. Penilaian wawancara dilakukan berdasarkan pedoman penilaian

sebagaimana tercantum dalam (Lampiran vii); dan

7. Panwas Kecamatan menyusun nama calon berdasarkan perolehan

nilai tertinggi dan dibuatkan Berita Acara Penilaian Hasil Tes

Wawancara dan dituangkan dalam (Lampiran viii);

h. Penetapan calon terpilih

Panwas Kecamatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan anggota

Pengawas TPS dengan ketentuan sebagai berikut:


menetapkan nama-nama calon anggota Pengawas TPS terpilih;

92

2. Panwas Kecamatan memilih 1 (satu) nama calon Pengawas TPS

untuk setiap TPS yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil

tes wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota Pengawas TPS; dan

3. Nama-nama anggota Pengawas TPS dipilih dan ditetapkan melalui

rapat pleno Panwas Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan

Panwas Kecamatan dengan dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil Tes

Wawancara.

i. Penetapan calon terpilih

Dalam menetapkan Pengawas Pemilu Lapangan, Panwas Kecamatan

melakukan hal-hal sebagai berikut:


menetapkan nama-nama calon anggota TPS terpilih;

2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan

melalui rapat pleno;

3. Penetapan sebagaimana dimaksud angka 2 dituangkan dalam surat

keputusan Panwas Kecamatan;

4. Panwas Kecamatan melaporkan penetapan Pengawas TPS kepada

Panwas Kabupaten/Kota dengan dilampiri berita acara sebagaimana

dimaksud angka 2; dan

5. Panwas Kecamatan mengumumkan anggota Pengawas Tempat

Pemungutan Suara terpilih melalui papan pengumuman dikantor

Panwas Kecamatan.

IV. PELAPORAN

Panwas Kecamatan menyampaikan laporan hasil kerja penjaringan kepada

Panwas Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

3. Laporan tahapan penjaringan.


berakhirnya tahapan penjaringan yang terdiri dari:


dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam (Lampiran ix) disertai

dengan Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas

Administrasi (Lampiran iv); dan

b. Laporan hasil pelaksanaan tes wawancara yang dituangkan dalam

Formulir sebagaimana dalam (Lampiran x) yang disertai dengan

Berita Cara Penilaian Wawancara (Lampiran viii)

93


Laporan akhir ini disampaikan oleh Panwas Kecamatan kepada Panwas

Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses

pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara selesai

dilaksanakan. Laporan Akhir ini disertai dengan uraian evaluasi dan

saran rekomendasi penyempurnaan.


Formulir sebagaimana dalam Lampiran xi.

94

Lampiran i

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN

SUARA DESA ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN…..*


Nama : ……………………………………………………………….

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………….


Usia : ……………………………………………………………….


Alamat : ……………………………………………………………….

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota calon Pengawas Tempat

Pemungutan Suara Desa atau nama lain/Kelurahan…..*


ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan

Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yaitu:

1………

2………

3…….

4.dst

Dibuat di : ………………………….


Pendaftar,

(………………………………………….)


95

Lampiran ii

SURAT PERNYATAAN


Nama : ……………………………………………………………….

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………….


Usia : ……………………………………………………………….


Alamat : ……………………………………………………………….







19. Sehat Jasmani dan Rohani;






BUMN, BUMD, BUMDesa selama masa keanggotaan; dan


pemilu;


digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas Pemilihan

Lapangan Desa atau nama lain/Kelurahan…………*

Dibuat di : ………………………….



(………………………………………….)

Materai

Rp.6.000

96

Lampiran iii


CALON ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN…..*





Alamat :……………………………

NAMA Tgl

Daftar

Surat

Lamaran

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN (ADA/TIDAK ADA) *) Keteranga

n DOKUMEN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI RP.6.000,-

97

(ADA/

TIDAK

ADA**)

Foto

copi

KTP

Pas

Foto CV

Fotoko

pi

Ijazah

Setia

kepada

Pancas

ila

sebagai

Dasar

Negara

, UUD

1945,

dan

cita-

cita

Prokla

masi

17

agusut

us

1945

Bukan

Anggot

a

Parpol

Tidak

Angg

ota

Parpo

l 5

Tahu

n

Sehat

jasman

i dan

rohani

Tidak

pernah

dijatuhi

pidana

penjara

dengan

ancama

n 5

(lima)

tahun

atau

lebih

Bersedia

bekerja

penuh

waktu

Kesediaan

untuk

tidak

menduduki

jabatan

politik,

jabatan di

pemerintah

an dan

jabatan di

BUMN/BU

MD/BUMD

es selama

masa

keanggotaa

n

Tidak

berada

dalam

satu

ikatan

perkawina

n dengan

sesama

penyeleng

gara

pemilu

Lengkap/

tidak

lengkap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

98

Catatan:


5) 1 rangkap untuk Panwascam;




PENDAFTAR KETUA PANWASCAM

ttd ttd

............................ .................................

99

Lampiran iv

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS CALON ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA

ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN…..*

Pada hari ………., tanggal…….., bertempat di………, Panwas Kecamatan…….., melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas

persyaratan bakal calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara……dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NAMA Tgl

Daftar

Surat

Lamaran

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN (ADA/TIDAK ADA) *) KET


100

(ADA/

TIDAK

ADA**)

Fotocopy

KTP

Pas

Foto CV

Fotok

opi

Ijaza

h

Setia

kepada

Pancasila

sebagai

Dasar

Negara,

UUD 1945,

dan cita-

cita

Proklamasi

17

agusutus

1945

Bukan

Anggot

a

Parpol

Tidak

Anggota

Parpol

5

Tahun

Sehat

jasmani

dan

rohani

Tidak

pernah

dijatuhi

pidana

penjara

dengan

ancaman

5 (lima)

tahun

atau

lebih

Bersedia

bekerja

penuh

waktu

Kesediaan

untuk

tidak

menduduki

jabatan

politik,

jabatan di

pemerintah

an dan

jabatan di

BUMN/BU

MD/BUMD

es selama

masa

keanggotaa

n

Tidak

berada

dalam

satu

ikatan

perkawi

nan

dengan

sesama

penyele

nggara

pemilu

MS/

TMS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

101

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara ini dibuat

dengan semestinya:

Tanggal/bulan/tahun

PANWAS KECAMATAN.................*)

1…………………………………..

2………………………………….

3……………………………….....



102

Lampiran v

PANWAS KECAMATAN ……………*)

Alamat :…………………………..


CALON ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA ATAU

NAMA LAIN/KELURAHAN…..*

Nomor: …...

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur

Bupati/Walikota sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 18

Tahun 2015 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan

Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri "Setelah melakukan pemeriksaan

kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon anggota Panwas

Kecamatan" bersama ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota Pengawas

Tempat Pemungutan Suara Desa atau nama lain/Kelurahan……………*) yang

lulus Penelitian Berkas Administrasi sebagai berikut:

NO. NOMOR

PENDAFTARAN


1

2

3

4

dst.

dst.

Nama-nama yang lulus penelitian berkas administrasi agar mengikuti tes

wawancara pada ……tanggal…………bulan………..tahun........., pukul ….,

bertempat di…….

103

Tanggal/Bulan/Tahun

PANWAS KECAMATAN……….*

Ketua

(…………………)

* )Disesuaikan dengan wilayah

104

Lampiran vi


Nomor:…………………

Pada hari…….., tanggal……, bertempat di Sekretariat Panwas……., Panwas

Kecamatan....... melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Pengawas

Tempat Pemungutan Suara Desa atau nama lain/Kelurahan……….*

Nama-nama Calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang mengikuti

tes wawancara adalah sebagai berikut:

NO. NOMOR

PENDAFTARAN


1

2

3

Dst..


…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


Tanggal/Bulan/Tahun


1……………………….

2……………………….

3……………………….

105

Lampiran vii


NAMA Penguas

aan

materi

dan

strategi

pengawa

san

pemilu,

system

hukum,

system

politik

serta

peratura

n per-

uu-an

mengena

i pemilu

Integrita

s diri,

komitme

n dan

motivasi

Kemampu

an

komunika

si dan

kerja

sama tim

Kualitas

kepemimp

inan dan

kemampu

an

berorganis

asi

Pengetah

an

muatan

lokal

Klarifi

kasi

tangga

pan

dan

masuk

an

masya

rakat

(baik/

buruk)

Total

1+2+3

+4+5

nil

ai

nilai

X

Bob

ot

30%

nil

ai

nilai

x

bob

ot

20%

nilai nilai

x

bob

ot

20%

nilai Nilai

x

bob

ot

20%

nil

ai

nilai

x

bob

ot

10%

1 2 3 4 5

106

Lampiran viii



Kecamatan………..*, Panwas Kecamatan………., melakukan penilaian terhadap

pelaksanaan tes wawancara terhadap calon anggota Pengawas Tempat

Pemungutan Suara Desa atau nama lain/Kelurahan....….*


NO NAMA Penguas

aan

materi

dan

strategi

pengawa

san

pemilu,

system

hukum,

system

politik

serta

peratura

n

perunda

ng-

undanga

n

mengena

i pemilu

Integrita

s diri,

komitme

n dan

motivasi

Kemamp

uan

komunik

asi dan

kerja

sama tim

Kualitas

kepemim

pinan

dan

kemamp

uan

berorgan

isasi

Pengetaha

n muatan

lokal

Klarifi

kasi

tangga

pan

dan

masuk

an

masya

rakat

(baik/

buruk)

Tota

l

1+2

+3

+4+

5

Ket

Lulu

s/

Tida

k

lulus

nil

ai

nilai

X

bob

ot

nil

ai

nilai

x

bob

ot

nil

ai

nilai

x

bob

ot

nil

ai

Nilai

x

bob

ot

nilai nilai

x

bob

ot

1 2 3 4 5

107


Tanggal/bulan/tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

108

Lampiran ix


ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA ATAU NAMA

LAIN/KELURAHAN.............*)


________________________________________________________________________________

_______

III. Data Panwas Kecamatan:

7. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................

8. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................

9. Nama : ..................................................................................

Jabatan : ..................................................................................


Telah menerima berkas bakal calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Desa atau nama lain/Kelurahan………….*, yang dilakukan:

Tempat : ………………………………………...


Waktu : ...................................................


calon yang sudah melengkapi berkas persyaratan calon anggota Pengawas

Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Administrasi (Lampiran iv)


109

Lampiran x

LAPORAN PELAKSANAAN TES WAWANCARA CALON PENGAWAS TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DESA ATAU NAMA LAIN/KELURAHAN ………….*


IV. Data anggota Panwas Kecamatan:

7. Nama : ................................................................................

Jabatan :..................................................................................

8. Nama :..................................................................................

Jabatan :..................................................................................

9. Nama :.................................................................................

Jabatan :.................................................................................


Telah melakukan tes wawancara terhadap calon Pengawas Tempat

Pemungutan Suara Desa atau nama lain/Kelurahan ………….*, yang

dilakukan:

Tempat : ………………………………………...


Waktu : ...................................................


Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang lulus, sebagaimana tercantum

dalam berita acara Penilaian tes wawancara (Lampiran viii)


Tanggal/bulan/tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

110

Lampiran xi

PANWAS KECAMATAN………………*)


LAPORAN AKHIR HASIL KERJA PROSES PENJARINGAN

CALON PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA ATAU NAMA

LAIN/KELURAHAN............*)

IX. PENDAHULUAN



X. ISI LAPORAN






xxxxxxxxx


xxxxxxxxx

XI. KESIMPULAN URAIAN EVALUASI DAN SARAN REKOMENDASI




XII. PENUTUP




Tanggal/Bulan/Tahun


1………………………….

2………………………….

3………………………….

*diisi sesuai dengan wilayah

111

Documents

SAMBUTAN KETUA BAWASLU RI · PDF filekepada persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan Gubernur, ... SAMBUTAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU