Sanitasi - ptsmi.co.id · Jika kotoran dari fasilitas sanitasi yang ditingkatkan tidak dikelola dengan aman maka orang yang menggunakan fasilitas tersebut akan digolongkan memiliki

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id SMI Insight 2019

Insight SMI 2019 - 1stquarter

1

Agenda untuk pembangunan berkelanjutan meliputi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

dengan 169 kelompok sasaran yang terintegrasi dan tak terpisahkan satu sama lain. Salah satu

agenda tersebut adalah SDG 6: memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi

yang berkelanjutan.

Sanitasi, begitu juga air bersih, secara khusus dibahas pada tujuan enam SDGs, walaupun tetap per-

lu menjadi catatan bahwa tujuan-tujuan yang ada ini sesungguhnya merupakan suatu kesatuan. Da-

lam penjelasan mengenai tujuan enam, ditetapkan target atau sasaran capaian sebagai berikut :

Sanitasi

Gambar 1. Komponen SDG 6: Memastikan Ketersediaan dan Pengelolaan Air dan Sani-tasi Berkelanjutan untuk Semua

Sumber: UNICEF’s Strategy for Water, Sanitation and Hygiene (2016-2030)

“ Tahun 2030 Setiap Orang Akan Mem-

iliki Air Yang Aman Untuk Diminum ”

#GlobalGoals


2

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan

terjangkau bagi semua;

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk

semua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan (BABS), memberikan perhatian khusus

pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan dan orang-orang dalam situasi rentan;

6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan

timbulan sampah serta mengurangi pembuangan bahan kimia berbahaya, dan mengurangi hingga

separuh proporsi air limbah yang tidak ditangani serta meningkatkan guna ulang dan daur ulang

aman secara global;

6.4 Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua

sektor dan memastikan keberlangsungan pengambilan dan pasokan air tawar untuk mengatasi

kelangkaan air dan secara substansial menurunkan jumlah masyarakat yang menderita

kelangkaan air;

6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumberdaya air terpadu di semua tingkatan,

termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai;

6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan memperbaiki ekosistem yang terkait air, termasuk

pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau;

6.A Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan pengembangan kapasitas dukungan

internasional untuk negara-negara berkembang dalam kegiatan ataupun program yang

berhubungan dengan air bersih dan sanitasi, termasuk pemeliharaan sumber air, desalinasi,

efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan guna ulang;

6.B Pada tahun 2030, mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam

meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Program Bersama WHO & UNICEF untuk memantau Pasokan Air, Sanitasi dan Kebersihan (JMP)

telah membuat laporan perkiraan negara, regional dan global tentang perkembangan air minum,

sanitasi dan kebersihan (WASH) sejak tahun 1990. JMP mempertahankan basis data global secara

luas dan telah menjadi sumber utama estimasi kemajuan di tingkat nasional, regional dan global

yang berimbang. Laporan update 2015 menandai akhir periode Tujuan Pembangunan Milenium

(MDG) dan update 2017 menjadi dasar perkiraan untuk memantau target-target SDGs yang baru.

Layanan air minum mengacu pada aksesibilitas, ketersediaan dan kualitas sumber utama air yang

digunakan oleh rumah tangga untuk minum, memasak, kebersihan pribadi dan keperluan rumah

tangga lainnya.

AIR LAYAK MINUM

Gambar 2. Kriteria layanan air minum yang dikelola dengan aman

Sumber: WHO/UNICEF JMP Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG baseline


3

JMP telah membuat tabel layanan baru untuk memfasilitasi kemajuan pemantauan air minum

selama era SDG (Gambar 4). Tabel ini dibuat atas dasar klasifikasi jenis sumber air yang telah

ada, sehingga menjaga kesinambungan dengan pemantauan MDG, dan memperkenalkan krite-

ria tambahan tentang aksesibilitas, ketersediaan, dan kualitas layanan air minum. Tingkatan di

tabel dirancang untuk memungkinkan negara-negara di berbagai tahap perkembangan dapat

membandingkan kemajuan dari waktu ke waktu.


Gambar 3. Estimasi dasar SDG untuk layanan air minum

Gambar 4. Tabel JMP baru untuk air minum rumah tangga



4

Sumber air minum yang diperbaiki adalah sumber-sumber yang, berdasarkan sifat desain dan

konstruksinya, memiliki potensi untuk menghasilkan air yang aman. JMP membagi penduduk da-

lam penggunaan sumber air yang membaik menjadi tiga kelompok sesuai dengan tingkat

layanan yang diberikan. Untuk memenuhi kriteria layanan air minum yang dikelola dengan aman,

orang harus menggunakan sumber air yang membaik untuk memenuhi tiga kriteria:

harus dapat diakses di tempat,

air harus tersedia saat dibutuhkan, dan

air yang disalurkan harus bebas dari kontaminasi.

Jika sumber air yang diperbaiki tidak memenuhi salah satu dari kriteria ini tetapi perjalanan pu-

lang pergi untuk mengambil air membutuhkan waktu 30 menit atau kurang, maka itu akan diklas-

ifikasikan sebagai layanan air minum dasar. Jika pengambilan air dari sumber yang diperbaiki

melebihi 30 menit, itu akan dikategorikan sebagai layanan terbatas. JMP juga membedakan pop-

ulasi yang menggunakan sumber yang tidak diperbaiki seperti sumur atau mata air yang tidak

dilindungi, dan populasi yang minum dari air permukaan yang diambil langsung dari sungai, ben-

dungan, danau, aliran atau saluran irigasi.

Laporan dari WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa di antara tiga aspek penting dari SDG 6,

yaitu air minum, sanitasi dan kebersihan, akses ke air minum telah mengalami peningkatan

paling signifikan di setiap negara. Tetapi masih ada jutaan orang di dunia yang tidak memiliki

akses ke air minum yang aman, yaitu air minum di tempat, tersedia saat dibutuhkan, dan bebas

dari kontaminasi. Meskipun 71% populasi dunia memiliki akses ke air minum yang aman, 161

juta orang masih menggunakan air permukaan (air langsung dari sungai, bendungan, kolam, dll.)

sebagai sumber air mereka. Ada sekitar 264 juta orang yang melakukan perjalanan 30 menit

atau lebih untuk mendapatkan air minum. Pada tahun 2015, 181 negara mencapai cakupan lebih

dari 75% dengan setidaknya berupa layanan dasar.

Gambar 5. Proporsi populasi nasional yang menggunakan setidaknya layanan air minum dasar, 2015



Bhutan dan Mauritania membuat peningkatan paling signifikan dalam akses ke air layak minum.

Persentase populasi Bhutan, sebuah negara kecil di Himalaya, yang memiliki akses ke air minum

dasar meningkat 17% antara tahun 2000 dan 2015. Disisi lain, persentase orang yang

menggunakan air permukaan turun dari 11% menjadi hampir tidak ada. Ditempat lain di

Mauritania, yang terletak di wilayah barat Afrika, penggunaan air permukaan menurun hingga

hampir nol pada tahun 2015 dari sebelumnya 6% di tahun 2000. Akses ke air minum dasar di

negara ini juga meningkat dari 54% menjadi 70%. Sementara itu, akses ke setidaknya air minum

dasar di Zimbabwe dan Komoro justru mengalami penurunan antara tahun 2000 dan 2015.

Persentase warga Zimbabwe yang memiliki akses ke air minum dasar turun dari 70% menjadi

67%, sementara penggunaan air permukaan meningkat dari 6% menjadi 7% antara tahun 2000

dan 2015. Sementara di Komoro, sebuah pulau kecil di lepas pantai timur Afrika, populasi yang

memiliki akses ke air minum dasar turun dari 86% pada tahun 2000 menjadi 84% di tahun 2015.

Namun, negara tersebut meningkatkan jumlah orang yang minum dari sumber air permukaan.

Persentase turun dari 2% menjadi 1% pada tahun 2015.

5


Gambar 6. Cakupan air minum global dan regional, 2015

Target 6.1: “Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata ke air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. Indikator 6.1.1 Proporsi penduduk yang menggunakan layanan air minum yang dikelola dengan aman.”

Tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua


6

Catatan penting di tahun 2015 :

1. 71 persen dari populasi global (5,2 miliar orang) menggunakan layanan air minum yang

dikelola dengan aman, yaitu air minum yang terletak di lokasi, tersedia saat dibutuhkan dan

bebas dari kontaminasi.

2. Estimasi untuk air minum yang dikelola secara aman tersedia untuk 96 negara (mewakili 35

persen dari populasi global), dan untuk empat dari delapan SDG wilayah 1.

3. Satu dari tiga orang yang menggunakan layanan air minum yang dikelola dengan aman (1,9

miliar) tinggal di daerah pedesaan.

4. Delapan dari sepuluh orang (5,8 miliar) menggunakan sumber yang lebih baik dan tersedia

saat air dibutuhkan.

5. Tiga perempat populasi global (5,4 miliar) menggunakan sumber yang lebih baik yang berlo-

kasi di pemukiman.

6. Tiga dari empat orang (5,4 miliar) menggunakan sumber yang telah diperbaiki, bebas dari

kontaminasi.

7. 89 persen dari populasi global (6,5 miliar orang) menggunakan setidaknya layanan dasar,

yaitu sumber air yang diperbaiki dengan waktu 30 menit perjalanan pulang pergi untuk

mengambil air.

8. 844 juta orang masih kekurangan bahkan layanan air minum dasar.

9. 263 juta orang menghabiskan lebih dari 30 menit per perjalanan pulang pergi untuk mengam-

bil air dari sumber yang diperbaiki (yang merupakan layanan air minum terbatas).

10. 159 juta orang masih mengumpulkan air minum langsung dari sumber air permukaan, 58%

tinggal di Afrika sub-Sahara.

Layanan sanitasi merujuk pada pengelolaan kotoran dari fasilitas yang digunakan oleh individu,

melalui pengosongan dan pengangkutan kotoran untuk dilakukan tindakan dan akhirnya dibuang

atau digunakan kembali.

SANITASI

Gambar 7. Definisi JMP tentang perbedaan antara layanan dasar dan layanan yang dikelola dengan aman



7

Fasilitas sanitasi yang ditingkatkan adalah fasilitas yang dirancang untuk secara higienis

memisahkan kotoran dari kontak manusia. Ada tiga cara utama untuk memenuhi kriteria memiliki

layanan sanitasi yang dikelola dengan aman (SDG 6.2). Orang-orang harus menggunakan

fasilitas sanitasi yang ditingkatkan yang tidak dibagi dengan keluarga lain, dan kotoran yang di-

produksi juga harus:

dikelola dan dibuang dilokasi,

disimpan sementara dan kemudian dikosongkan dan diangkut ke tempat pengolahan di lu-

ar lokasi, atau

diangkut melalui saluran pembuangan dengan air limbah dan kemudian diolah di luar lo-

kasi.

Jika kotoran dari fasilitas sanitasi yang ditingkatkan tidak dikelola dengan aman maka orang

yang menggunakan fasilitas tersebut akan digolongkan memiliki layanan sanitasi dasar (SDG

1.4). Orang yang menggunakan fasilitas yang ditingkatkan yang dipake bersama dengan rumah

tangga lain akan diklasifikasikan sebagai memiliki layanan terbatas. JMP juga akan terus me-

mantau populasi yang melakukan buang air besar sembarangan yang merupakan fokus eksplisit

dari target SDG 6.2.

Tangga layanan JMP digunakan untuk membuat tolok ukur dan membandingkan tingkat layanan

di seluruh negara. Ini telah diperbarui dan diperluas untuk memfasilitasi pemantauan global air

minum, sanitasi dan kebersihan. Tangga baru ini dibangun di atas kemapanan klasifikasi tipe

fasilitas yang ditingkatkan/tidak ditingkatkan, dengan demikian memberikan kesinambungan

dengan pemantauan masa lalu, dan memperkenalkan anak tangga baru dengan kriteria tamba-

han yang berkaitan dengan tingkat layanan.

Gambar 8. Estimasi dasar SDG untuk layanan sanitasi


Target 6.2: “Pada tahun 2030, mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua dan mengakhiri buang air besar sembarangan, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan.”



Ada tiga cara utama di mana rumah tangga dapat memenuhi kriteria untuk layanan sanitasi yang

dikelola dengan aman. Rumah tangga yang menggunakan toilet di mana kotoran dikeluarkan

dari rumah tangga, diangkut melalui saluran pembuangan dan diolah di pabrik pengolahan, dihi-

tung sebagai air limbah yang diolah di luar lokasi. Untuk rumah tangga yang menggunakan toilet

atau kakus yang terhubung dengan septic tank atau lubang, kriteria tersebut dipenuhi ketika ko-

toran dikosongkan dan diolah di luar lokasi, atau tetap disimpan dan dianggap diolah serta dibu-

ang di tempat.

Gambar 10 menunjukkan bahwa, secara global, populasi yang menggunakan koneksi saluran

pembuangan maupun yang menggunakan sanitasi di tempat memiliki porsi yang sama, masing-

masing 38 persen. Di empat wilayah SDG, sistem sanitasi di tempat (on-site) adalah yang lebih

umum digunakan .

8

Gambar 9. Tangga JMP baru untuk mengukur akses ke layanan sanitasi


Gambar 10. Populasi yang menggunakan sistem sanitasi di tempat dan yang menggunakan koneksi saluran pembu-angan, berdasarkan wilayah, 2015



Dua dari lima orang di seluruh dunia (38 persen), dua pertiga dari mereka di daerah perkotaan

(63 persen) dan 1 dari 10 di daerah pedesaan (9 persen) melaporkan memiliki koneksi saluran air

limbah. Rumah tangga ini diklasifikasikan sebagai memiliki layanan sanitasi yang dikelola dengan

aman jika toilet tidak dipake bersama, dan jika limbah yang keluar dari rumah tangga sampai di

pabrik pengolahan dan menjalani setidaknya tingkat pengolahan minimum:

pengolahan primer dimana limbah cair dibuang melalui muara sungai yang panjang,

pengolahan sekunder, atau

perawatan tersier atau lanjutan.

Data tentang pengolahan air limbah di tingkat nasional tersedia dari 115 negara, mewakili 88

persen populasi global yang memiliki koneksi saluran pembuangan. Di 76 negara ini, lebih banyak

orang menggunakan koneksi saluran pembuangan daripada sanitasi di tempat (on-site).

Secara global, tiga perempat air limbah yang melalui saluran pembuangan (73 persen)

diperkirakan menjalani setidaknya pengolahan sekunder. Dengan menerapkan rasio ini atas

populasi dengan koneksi saluran pembuangan (2,8 miliar), dan diselaraskan untuk pemakaian

bersama (mengingat bahwa 5 persen orang yang menggunakan toilet dengan koneksi saluran

pembuangan saling berbagi diantara mereka), 1,9 miliar orang dengan koneksi saluran

pembuangan diklasifikasikan sebagai memiliki layanan sanitasi yang dikelola dengan aman.

Sebanyak 711 juta orang, lebih dari 90 persen di antaranya tinggal di daerah perkotaan, memiliki

sambungan saluran air kotor yang tidak menerima perawatan pada tingkat minimum yang

disebutkan di atas. Lebih banyak lagi yang terhubung ke instalasi pengolahan air limbah namun

tidak memberikan perawatan yang efektif atau memenuhi persyaratan limbah cair.

9

Gambar 11. Cakupan sanitasi global dan regional, 2015



Catatan penting di tahun 2015:

1. 39 persen dari populasi global (2,9 miliar orang) menggunakan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman; yaitu, kotoran yang dibuang dengan aman di tempat (in-situ) atau dikelola di luar lokasi (off-site).

2. Perkiraan untuk sanitasi yang dikelola dengan aman tersedia untuk 84 negara (mewakili 48 persen dari populasi global), dan untuk lima dari delapan wilayah SDG.

3. Dua dari lima orang yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman (1,2 miliar) tinggal di daerah pedesaan.

4. 27 persen dari populasi global (1,9 miliar orang) menggunakan fasilitas sanitasi pribadi yang terhubung ke saluran pembuangan tempat pengolahan air limbah.

5. 13 persen populasi global (0,9 miliar orang) menggunakan toilet atau jamban dimana kotoran dibuang di tempat (in-situ).

6. Data yang tersedia tidak cukup untuk membuat estimasi global proporsi populasi menggunakan septic tank dan kakus tempat dimna kotoran dikosongkan dan diolah di luar lokasi (off-site).

7. 68 persen populasi global (5,0 miliar orang) menggunakan setidaknya layanan sanitasi dasar.

8. 2,3 miliar orang masih kekurangan bahkan untuk layanan sanitasi dasar.

9. 600 juta orang menggunakan layanan sanitasi terbatas; yaitu, fasilitas yang ditingkatkan dan digunakan bersama dengan rumah tangga lain.

10. 892 juta orang di seluruh dunia masih melakukan buang air besar sembarangan.

Higiene mengacu pada kondisi dan praktik yang membantu menjaga kesehatan dan mencegah

penyebaran penyakit termasuk mencuci tangan, manajemen kebersihan menstruasi, dan kebersihan

makanan.

Higiene memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, tetapi tidak dimasukkan dalam target

atau indikator apapun dari MDG. Referensi eksplisit untuk higiene dalam teks target 6.2 SDG

menunjukkan pengakuan yang semakin tinggi tentang pentingnya higiene dan hubungannya yang erat

dengan sanitasi. Higiene terdiri dari banyak segi dan dapat terdiri dari banyak perilaku, termasuk

mencuci tangan, kebersihan menstruasi, dan kebersihan makanan. Konsultasi internasional di antara

para profesional sektor WASH mengidentifikasi cuci tangan dengan sabun dan air sebagai prioritas

utama dalam semua keadaan, dan juga sebagai indikator yang cocok untuk pemantauan secara

nasional maupun global.

Kehadiran fasilitas mencuci tangan dengan sabun dan air di tempat tinggal telah diidentifikasi sebagai

indikator prioritas untuk pemantauan higienis global. Rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan

dengan sabun dan air tersedia di lokasi tinggal akan memenuhi kriteria untuk fasilitas kebersihan

dasar. Rumah tangga yang memiliki fasilitas tetapi kekurangan air atau sabun akan digolongkan

sebagai memiliki fasilitas terbatas, dan dibedakan dari rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas

sama sekali. Dalam beberapa budaya, abu, tanah, pasir atau bahan lain digunakan sebagai sarana

mencuci tangan, tetapi ini kurang efektif dibanding sabun dan karena itu dianggap sebagai fasilitas

cuci tangan terbatas.

10

KEBERSIHAN (HIGIENE)

Target 6.2: “Pada tahun 2030, mencapai akses sanitasi dan higienis yang memadai dan merata untuk semua dan mengakhiri buang air besar sembarangan, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan .”



Indikator baru SDG global untuk mencuci tangan adalah proporsi populasi dengan fasilitas

mencuci tangan menggunakan sabun dan air di rumah. Fasilitas cuci tangan dapat berupa

wastafel dengan air ledeng, tetapi juga dapat termasuk perangkat lain yang mengandung,

mengangkut, atau mengatur aliran air. Ember dengan keran, keran goyang, dan bak jinjing adalah

contoh fasilitas cuci tangan. Sabun batangan, sabun cair, deterjen bubuk dan air sabun semuanya

termasuk sabun untuk tujuan pemantauan ini.

11


Gambar 12. Tabel baru JMP untuk higienis

Gambar 13. Indikator higienis global, 2015



Antara tahun 2000 dan 2015, jumlah orang yang melakukan buang air besar di tempat terbuka

menurun dari 1.229 juta menjadi 892 juta, suatu penurunan rata-rata 22 juta orang per tahun.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13, kemajuan perlu dipercepat untuk mengakhiri buang air

besar sembarangan pada tahun 2030.

Semua wilayah SDG menunjukkan penurunan jumlah orang yang melakukan buang air besar

sembarangan, kecuali di Sub-Sahara Afrika, di mana pertumbuhan populasi yang tinggi

menyebabkan peningkatan buang air besar sembarangan dari 204 menjadi 220 juta. Begitu juga

di Oseania, di mana buang air besar sembarangan meningkat dari 1 menjadi 1,3 juta orang.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14, sebagian besar negara di Afrika kurang dari 50% yang

memiliki cakupan fasilitas cuci tangan dasar pada tahun 2015.

Catatan penting di tahun 2015 :

1. 70 negara memiliki ketersediaan data yang sebanding mengenai mencuci tangan dengan

sabun dan air, mewakili 30 persen dari populasi global.

2. Cakupan fasilitas cuci tangan dasar dengan sabun dan air bervariasi dari 15 persen di sub-

Sahara Afrika hingga 76 persen di Asia Barat dan Afrika Utara, tetapi data saat ini tidak cukup

untuk menghasilkan perkiraan global, atau perkiraan untuk wilayah SDG lainnya.

3. Di negara kurang berkembang, 27 persen dari populasi memiliki fasilitas cuci tangan dasar

dengan sabun dan air, sementara 26 persen memiliki fasilitas mencuci tangan yang

kekurangan sabun atau air. Sisanya 47 persen tidak memiliki fasilitas sama sekali.

4. Di sub-Sahara Afrika, tiga dari lima orang dengan fasilitas cuci tangan dasar (89 juta orang)

tinggal di daerah perkotaan.

5. Banyak negara berpenghasilan tinggi tidak memiliki data yang cukup untuk memperkirakan

populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dasar.

12

Gambar 14. Proporsi penduduk nasional dengan fasilitas mencuci tangan termasuk sabun dan air di rumah, 2015



JMP telah membentuk basis data baru tentang ketidaksetaraan dalam air minum dasar, sanitasi

dan higienis. Ketidaksetaraan ditemukan di semua negara, tetapi penyebaran cakupan layanan

dasar antara kuintil yang berbeda memberikan informasi yang berguna mengenai sejauh mana

akses ke layanan tersebut telah merata atau tidak.

Gambar 15 mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam cakupan air dasar, sanitasi dasar

dan kebersihan dasar di kuintil kekayaan. Secara keseluruhan, kesenjangan antar kuintil lebih

besar untuk sanitasi daripada air minum atau higienis. Kesenjangan absolut cenderung lebih kecil

pada tingkat cakupan yang sangat rendah dan kemudian meningkat melalui cakupan yang lebih

rendah dan menengah, sebelum mendekat lagi pada tingkat cakupan yang lebih tinggi.

Selama tahun 2011-2015, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum

yang layak terus meningkat. Secara agregat (perkotaan+perdesaan), persentase rumah tangga

yang memiliki akses air minum yang layak meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 63,95 persen

pada tahun 2011 menjadi 70,97 persen pada tahun 2015. Dengan peningkatan yang konsisten,

target SDGs untuk memberikan kemudahan bagi seluruh penduduk dan menjamin akses

perumahan dengan pelayanan dasar yang layak pada tahun 2030 juga optimis akan tercapai.

Pada tahun 2015, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sudah mencapai

81,30 persen dan sudah melebihi target MDGs yaitu sebesar 75,29 persen pada tahun 2015.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak untuk daerah perkotaan

meningkat setiap tahunnya. Tingginya persentase rumah tangga dengan akses air minum yang

layak juga memberikan optimisme tercapainya target SDGs dengan tetap mengupayakan

mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dasar untuk air minum yang aman bagi rumah

tangga perkotaan.

13

Gambar 15. Penggunaan air minum dasar, sanitasi dan higienis oleh kuintil kekayaan nasional, 2010–2014


PERKEMBANGAN SDG 6 DI INDONESIA


Akses terhadap layanan sumber air minum layak relatif sudah merata namun perlu percepatan

untuk mencapai target 100% pada tahun 2019. Tinggal akses sumber air minum layak untuk

penduduk perdesaan yang masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Saat ini,

walaupun mengecil namun jurang pemisah (gap) antara akses rumah tangga di perkotaan dan

pedesaan terhadap sumber air layak minum masih relatif lebar.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain

klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir

tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan

fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah

tangga lain tertentu.

Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar

sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah

tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair

rumah tangga dengan aman.

14

Gambar 16. Proporsi populasi dengan akses ke layanan air minum layak dan berkelanjutan menurut provinsi (dalam Persen), 2016

Sumber: Biro Pusat Statistik, diolah

Gambar 17. Persentase Sumber Air Minum Layak untuk Rumah Tangga, 2009 - 2017



Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan adalah

perbandingan (dalam persentase) rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang

layak dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur penduduk atau

rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di perkotaan

maupun di perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek

kesehatan.

Selama tahun 2011-2015, persentase rumah tangga

di Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak

mengalami peningkatan. Persentase rumah tangga

dengan sanitasi layak mencapai 62,14 persen tahun

2015. Pembangunan sanitasi layak perlu mendapat

perhatian dan percepatan untuk mencapai target

universal akses 100% di tahun 2019. Dengan

peningkatan yang konsisten tiap tahun, target SDGs

untuk memberikan akses sanitasi dan kesehatan

yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk

pada tahun 2030 optimis akan tercapai.

Dalam periode yang sama, persentase rumah

tangga daerah perkotaan yang memiliki sanitasi

layak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015,

persentase rumah tangga dengan akses sanitasi

layak sudah mencapai 76,36 persen. Hal tersebut

menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan

akses sanitasi layak sesuai target MDGs sebesar 76,82 persen pada tahun 2015 belum sepenuhnya

tercapai. Dengan upaya yang terus menerus dalam meningkatkan pelayanan akses sanitasi yang

layak, target SDGs optimal akan tercapai.

Rumah tangga di perdesaan yang memiliki sanitasi layak lebih sedikit dibanding rumah tangga di

perkotaan. Selama tahun 2011-2015 persentasenya meningkat setiap tahun dari 39,04 persen

menjadi 47,84 persen. Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak

mengharuskan pemerintah bekerja keras untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030, yaitu

tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk.

15

Gambar 18. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak menurut provinsi (dalam Persen), 2017


Gambar 19. Persentase rumah tangga memiliki akses ke sanitasi layak, 2009 - 2017

Sumber: Biro Pusat Statistik , diolah


16

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis

dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. STBM meliputi 5 (lima)

kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan

air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman;

dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang

mengalir dan sabun. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan

kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga

kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip

higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

Berikut ini adalah rangkuman peraturan di Indonesia tentang penyediaan air layak minum dan

sanitasi.

16

Gambar 20. Proporsi populasi memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air menurut provinsi (dalam Persen), 2016

Source: Portrait of SDG development in Indonesia , Central Bureau of Statistics

Figure 17. Sources of Decent Household Water Supply, 2009 - 2017

Sumber: Portrait of SDG development in Indonesia, Central Bureau of Statistics , processed

Sumber: Regulasi di Indonesia, diolah

Gambar 21. Regulasi terkait penyediaan air minum dan sanitasi di Indonesia


17

Pada tahun 2009, Indonesia meluncurkan program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan

mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Saat itu, program ini juga untuk mendukung upaya

Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs), khususnya

yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDGs, yakni mengurangi hingga setengahnya jumlah

penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang

layak pada tahun 2015. Target PPSP adalah pada tahun 2015 dapat menjangkau 330 kota/

kabupaten di seluruh Indonesia. Ternyata, hasil pencapaiannya jauh melebihi target. Sampai

dengan tahun 2014 ini, telah 446 kota/kabupaten yang tercatat sebagai peserta program PPSP.

Oleh sebab itu, PPSP diharapkan bisa menjadi payung bagi berbagai aktivitas terkait

pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung.

PPSP diarahkan pada 3 sasaran, yakni :

1. Menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2014, di perkotaan

dan pedesaan .

2. Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah

lingkungan

3. Pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 hektar .

Untuk pembiayaan program pembangunan sanitasi yang layak, selain melalui anggaran yang

dialokasikan melalui APBN dan APBD perlu dilakukan berbagai inovasi sumber pembiayaan

mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan sesuai SDGs.

Gambar 22. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi di Indonesia

Sumber: PPSP, 2009


18

Berikut ini adalah jenis dan bidang bangunan fisik yang telah dianggarkan dalam program

pembangunan sanitasi dan air minum layak untuk tahun anggaran 2019.

Gambar 23. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Sanitasi Layak di Indonesia

Sumber: Road Map 2015 - 2019 : Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) ; Kementerian Keuangan RI

Gambar 24. Jenis dan Bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2019


19

Arah kebijakan DAK bidang Air Minum adalah untuk mewujudkan akses universal air minum dan

pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional

melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan SPAM

baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM melalui

penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana yang ada.

Gambar 25. Target Pencapaian Output dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019

Sumber: diolah

Gambar 26. Kriteria Teknis Penilaian DAK Fisik Bidang Air Minum Tahun 2019

Sumber: Kementerian PUPR


20

Kebijakan DAK Fisik Bidang Sanitasi bertujuan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan

pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) melalui dukungan pemda terutama untuk

peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat,

yaitu berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan

sambungan rumah, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan truk

tinja pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) serta

pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS JR) dan

Pembangunan Drainase Lingkungan.

TANTANGAN DAN KENDALA

UNTUK AKSES 100 % KE AIR LAYAK MINUM

Dengan melihat tren capaian tahun 2009—2016, untuk melompat ke tahun 2019 ada gap atau jarak sebesar 28,86%. Diharapkan pada tahun 2019 dapat dicapai.

Idle capacity atau kapastias yang tidak terpakai masih sangat besar yaitu 37.900 liter/detik. Artinya dari semua sumber air baku, terdapat air yang belum terolah dalam SPAM.

Kemudian Non-Revenue Water yang disebut volume air tak berekening atau kehilangan air dari PDAM sangat besar yaitu di angka 33%. Dalam hitung-hitungan perusahaan, angka ini merupakan kerugian yang sangat besar.

Diperlukan teknologi dan infrastruktur yang baik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Jumlah PDAM sehat hanya 196 buah (52%) dan kurang sehat atau sakit sebanyak 172 perusahaan (48%) serta peningkatan akses 5 tahun terakhir yang bahkan hanya menyentuh angka 4,5% per tahun.

Alokasi APBN yang masih perlu dilakukan budget tagging untuk alokasi kebutuhan pencapaian SDG khususnya air minum dan sanitasi

Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum kurang dari 10% dari kebutuhan APBD.

Gambar 27. Kriteria Teknis Penilaian DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2019

Sumber: Kementerian PUPR


21

TANTANGAN DAN KENDALA

UNTUK AKSES SANITASI LAYAK

Keberhasilan penanganan sanitasi adalah yang memenuhi kaidah teknis yang dipersyaratkan.

Faktor nonteknis antara lain adanya partisipasi masyarkat mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sehingga keberjalanan fasilitas atau infrastruktur sanitasi dapat terjaga

Faktor penting pembangunan sanitasi berbasis masyarkat antara lain peraturan, peran swasta, pembiayaan, kelembagaan, teknologi, keterlibatan masyarkat, budaya, gender, dampak sosial dan dampak lingkungan.

Selama ini pembiayaan dilakukan oleh pemerintah. Mahalnya proses pengelolaan membuat masyarakat enggan mengelolannya. Perlu regulasi untuk sebagai insentif bagi Pemda untuk meningkatkan alokasi dari APBD. Diperlukan inovasi pembiayaan khususnya bagi Pemda

Teknologi meliputi kemudahan suku cadang terutama yang berasal dari lokal, penerimaan masyarakat, ketahanan alat, tingkat efsiensi, dan kemudahan operasional.

Faktor kelembagaan melingkupi regulasi, sanksi, pengendalian pemerintah, dan kelembagaan masyarkat.

Faktor keterlibatan masyarakat meliputi keterlibatan tanpa melihat gender, kesediaan memelihara, kesediaan berkontribusi, dan kesediaan membayar.

Faktor dampak lingkungan dilihat dari kemampuan fasilitas tersebut mengelola lingkungan, adnaya energi yang efisien, dan juga efsien bahan baku.

KESIMPULAN

Diperlukan percepatan dalam pembangunan akses air minum yang layak, dan khususnya sanitasi yang layak.

Perlu pemantauan capaian secara berkelanjutan.

Pembangunan sanitasi relatif tertinggal sehingga perlu dikaji pembangunan air minum seiring dengan pembangunan sanitasi.

Pembiayaan untuk penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi layak perlu ditingkatkan. Namun evaluasi atas alokasi secara spesifik perlu dilakukan agar data lebih akurat.

Selain pembangunan fisik, pemberian eduakasi dan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi baik pembangunan dan pemeliharaan.

REKOMENDASI

Diperlukan review regulasi rekait dengan insentif bagi Pemda dalam meningkatkan alokasi APBD untuk sanitasi dan pembangunan fasilitasnya.

Perlu budget tagging atas APBN dan APBD sebagai alokasi anggaran dalam pencapaian SDG, khususnya pembangunan sanitasi.

Perlu dilakukan inovasi pembiayaan khususnya kepada Pemda untuk mempercepat capaian target universal access pada tahun 2019.

Sejauh ini alokasi DAK Fisik untuk bidang pendidikan, kesehatan memiliki porsi terbesar. Perlu dikaji mengenai alokasi pada air minum dan sanitasi sebagai bagian dari pencegahan di bidang kesehatan.

Perlu melibatkan NGO dalam memberikan edukasi dan advokasi mengenai pentingnya sanitasi kepada masyrakat.


22

RISET LANJUTAN

Alokasi ABPN dan APBD secara detail untuk bidang air minum dan sanitasi.

Sistem edukasi kepada masyarakat yang paling efektif.

Pola pembiayaan untk pembangunan sanitasi dengan melibatkan masyarakat secara luas.

Disclaimer

All information presented were taken from multiple sources and considered as true by the time they were

written to the knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) can

not be held responsible from any inaccuracy contained in the material.

PT SMI follows all internal and external guidelines and regulations that govern the evaluation process on

determining the financing feasibility of an infrastructure project. Every decision to finance or not to finance a

project is therefore based on a responsible and thorough due diligence process.

Any complaint in the process of financing irregularities can be submitted to:

Ms. Ramona Harimurti, Corporate Secretary PT SMI

Tel : +62 21 808 252 88

Fax : +62 21 808 252 58

Email : [email protected]

Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential and handled by a special committee to

ensure that complaints are addressed appropriately.

***

Documents

Sanitasi - ptsmi.co.id · Jika kotoran dari fasilitas sanitasi yang ditingkatkan tidak dikelola dengan aman maka orang yang menggunakan fasilitas tersebut akan digolongkan memiliki