Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2019. Laporan
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 merupakan tahun
kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
MENPANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mempunyai beberapa
fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif,
merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja menuju terwujudnya good governance,
dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
Selanjutnya, performance Satuan Polisi Pamong Praja
diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
strategis sebagaimana telah ditetapkan pada kontrak atau
Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019.
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 30 Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja
ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan secara aktif segenap komponen Satuan Polisi Pamong Praja.
Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja tahun 2019 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi, peningkatan efisiensi, efektifitas, dan
produktifitas seluruh jajaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara
H. FIDA HURASANI, S.Sos NIP. 19731101 200012 1 003
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun
berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong
Praja 2016-2021, didukung kebijakan dari Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja,
Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta Sumber Daya
Keuangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2019 menyajikan berbagai
keberhasilan/capaian strategis organisasi dan beberapa hal yang
perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin
dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis
kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk itu, seluruh program
kerja Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan kepada tujuan, sasaran
strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD,
RENSTRA, maupun Penetapan Kinerja.
Secara keseluruhan tingkat Capaian Kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2019
sebesar 99% yang tertuang pada 8 Program dan 32
Kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2019 sebesar Rp 14.301.692.936.
IKHTISAR EKSEKUTIF
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 2
Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :
Akhirnya semoga peyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini bermanfaat bagi yang
berkepentingan terutama bagi penyelengaraan Pembangunan/tugas-tugas pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai bahan evaluasi guna menigkatkan kualitas kinerja
dimasa-masa yang akan datang.
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 3 DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................. i
Daftar Isi ............................................................................. ii
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................. 1 BAB I ............................................................................. 4
Pendahuluan ............................................................................. 4
A. Latar Belakang ............................................................................. 4
B. dasar Hukum ............................................................................. 5
C. aspek Strategis Organisasi ............................................................................. 6 D. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................. 7
E. Struktur Organisasi ............................................................................. 8
F. Sumber Daya Manusia ............................................................................. 10
G. Sarana dan Prasarana
Kantor ............................................................................. 13
BAB II ............................................................................. 13
Perencanaan & Perjanjian
Kinerja ............................................................................. 15
2.1 Perencanaan Strategis ............................................................................. 15
Ikhtisar Perjanjian Kinerja ............................................................................. 19
BAB III ............................................................................. 21 Akuntabilitas Kinerja ............................................................................. 21
A. Capaian Kinerja ............................................................................. 21
B. Realisasi Anggaran ............................................................................. 27
BAB IV ............................................................................. 28
Penutup ............................................................................. 28 LAMPIRAN
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 4
A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (perpres) Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis
yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada atasan masing-
masing, Lembaga-Lembaga Pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang pada akhirnya disampaikan
kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Adapun laporan tersebut menggambarkan kinerja Instansi
Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang pada
dasarnya berorientasi pada hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya secara efektif,
efisien, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, dengan harapan untuk
mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel.
pendahuluan
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 5 Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung harapan dan tujuan diatas, dalam konteks
Otonomi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting adanya. Hal ini disebabkan karena, pusat
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bergeser arah dari Pusat menuju Daerah. Keberadaan
Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Umum di Daerah, mempunyai arti yang cukup
strategis, karena tugasnya membantu Kepala Daerah dibidang tugas Pemerintahan Umum. Artinya lebih
melengkapi dan memantapkan penyelenggaraan tugas–tugas pemeliharaan keamanan, ketertiban,
keteraturan dan keindahan.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai misi strategis
dalam membantu Kepala Daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP).
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama atas perda nomor 15 tahun
2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur tetap
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 6 9. Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan
Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong
Praja.
C. Aspek Strategis Organisasi
Dalam RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019 – 2021, Visi dan
Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
Terwujudnya Kabupaten Kutai
Kartanegara yang Maju, Mandiri,
Sejahtera, dan Berkeadilan. Misi pertama
adalah, “Memantapkan reformasi
birokrasi untuk rakyat “, dengan Tujuan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, dan sasaran
Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan,
ketertiban, dan kesiap-siagaan penanggulangan bencana. Dalam hal menjaga keamanan, ketertiban,
dan membantu kesiap-siagaan penanggulangan bencana adalah tugas dari Satuan Polisi Pamong
Praja.
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan
Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut
untuk mengemban tugas dan fungsinya kearah terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah dibidang
Ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, teknologi dan sumber daya masyarakat,
peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis dalam mendukung jalannya pembangunan dan
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 7 pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu
mengedepankan azas kemanusiaan namun tetap tegas dalam bertindak. Dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan
masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang tertib, tentram dan aman.
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Pada Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5,
Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Fungsi SATPOL PP terdapat pada pasal 6,
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 8
E. Struktur Organisasi
Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, didukung pula dengan
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Kepala Satuan
b. 1 (satu) orang Sekretaris
c. 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :
� Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
� Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
� Bidang Perlindungan Masyarakat
� Bidang Sumber Daya Aparatur
d. 8 (delapan) orang Kepala Seksi, yaitu :
� Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
� Penyelidikan dan Penyidikan
� Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum
� Seksi Kerjasama
� Seksi Pelatihan Dasar
� Seksi Teknis Fungsional
� Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
� Seksi Bina Potensi Masyarakat
e. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian :
� Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
� Sub Bagian Kepegawaian
� Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 9
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 10 F. Sumber Daya Manusia
Pembagian Tugas dan Kewenangan masing – masing unsur Pejabat Esselonnering pada Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, keadaan Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kutai Kartanegara saat ini sebanyak 170 ( Seratus tujuh puluh ) orang, sebagaimana tabel berikut :
I. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Status :
� Pegawai Negeri Sipil : 165 orang
� Non Pegawai Negeri Sipil : 270 orang
� PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 3 orang
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 11
II. Rincian Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
1. Tingkat Pendidikan
2. Kepangkatan / Golongan
3. Jenis DIKLAT
S2 S1 D3 SLTA SLTP 165 ORANG3 27 2 130 3Tingkat PendidikanIV/BIV/AIII/DIII/CIII/BIII/AII/DII/CII/BII/AI/DI/C165 ORANG 23 8 1165 43 709521 Kepangkatan/Golongan
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 12
STRUKTURALFUNGSIONALPEMERINTAHANTEKNISDIKLAT DASAR289 ORANG 1600 18 255Diklat
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 13 G. Sarana dan Prasarana Kantor
Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kegiatan
operasional ( berdasarkan Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin SATPOL PP Tahun 2019 ) saat ini
adalah:
Mengingat semakin luas dan semakin
bertambahnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja,
dimana dengan bertambahnya jumlah penduduk dan
perkembangan pembangunan daerah yang ada,
menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung
tombak Pemerintah khususnya didalam menangani
masalah Kententraman dan Ketertiban, Penegakan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat dituntut lebih aktif dan
Profesional.
1 8092 27610022 8694Alat – alat besarAlat – alat AngkutanAlat Bengkel dan Alat UkurAlat PertanianAlat Kantor dan Rumah TanggaAlat Studio dan KomunikasiAlat – alat Kedokteran Alat LaboratoriumAlat – alat Persenjataan/Keamanan670 Unit Sarana & Prasarana SATPOL PP
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 14 Untuk itu sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini masih sangat
kurang guna menunjang kinerja dari pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara,
Sehingga sangat diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini.
Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini, masih kurang
lengkap untuk menunjang kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan kepada
masyarakat. Kurangnya sarana mobil patroli bagi Anggota, karena mengingat terdapat beberapa unit
di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan patroli sesuai dengan uraian tugasnya masing-
masing.
Selama ini, jika ingin melaksanakan patroli atau penertiban di lapangan, Petugas harus bergantian
dan antri menunggu mobil patroli datang. Sehingga menyebabkan tidak efisien dalam pemanfaatan
waktu dan sering terjadi keterlambatan dalam hal pemantauan kondisi di lapangan.
Selain itu, bangunan kantor yang sudah tidak memadai dan kurang refresentatif, membuat kinerja
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja masih belum bisa dimaksimalkan.
Sehingga disarankan agar sarana dan prasarana yang masih kurang, bisa dilengkapi. Dengan
harapan, jika sarana dan prasarana terpenuhi bisa mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Satuan
Polisi Pamong Praja dilapangan, sehingga kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja kedepan diharapkan
dapat lebih baik dan meningkat sehingga dapat memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Perda.
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 15
2.1 Perencanaan Strategis
Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya organisasi SATPOL PP adalah untuk menegakkan Perda dan
Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat.
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan
arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan
selama 5 (lima) tahun. Visi tersebut adalah Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri,
Sejahtera, dan Berkeadilan.
Sedangkan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021
adalah :
1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur
ekonomi daerah;
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 16 5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.
Tujuan Misi pertama adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik dan Satuan Polisi Pamong Praja mengemban sasaran kelima yaitu Optimalnya kerjasama
pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana, dengan indikator Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per
100.000 penduduk.
Oleh karena itu, SATPOL PP telah merencanakan program dan kegiatan melalui Rencana Strategis
(RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) yang mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran
Visi Misi Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja :
TUJUAN 1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
Pembangunan. 2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat
terhadap produk hukum daerah.
SASARAN 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP. 3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap
produk hukum daerah .
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 17 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Utama Pada Tahun Ke - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan. 1.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah B/75 B/75 B/75 B/75 BB/80 A/82 2 Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap produk hukum daerah. 2.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP. 2.1.1 Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP. - - - 70 76 80 2.2 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah. 2.2.1 Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 40% 60% 80%
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita
sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kutai Kartanegara mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
B Indikator ini merupakan target capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP
70 Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap SATPOL PP.
Persentase Penegakan PERDA
40% Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah realisasi penegakan produk hukum daerah/jumlah pelanggaran produk hukum daerah dalam setahun x 100
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 18
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
a. Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
b. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
c. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan SATPOL.PP.
d. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur.
e. Peningkatan kualitas perencanaan SATPOL.PP.
2 Meningkatkan
kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap produk hukum daerah.
2.1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP.
1. Peningkatan presentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten.
2. Peningkatan jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
3. Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur SatPol.PP
1. Pelaksanaan patroli. deteksi dini dan pengendalian gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).
2. Pembentukan kelompok
regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini.
3. Peningkatan kompetensi
SDM Aparatur SatPol.PP.
2.2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah.
Peningkatan presetanse cakupan penegakan produk hukum daerah.
Penegakan produk hukum daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 19 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. B 2.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP. 2.1.1 Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP. 7 2.2 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah. 2.2.1 Persentase Penegakan PERDA. 40%
No Program / Kegiatan Target Kinerja
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
3 Program peningkatan disiplin aparatur 60% 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 80%
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
80%
1 Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah
20 Kegiatan Pengawalan & Pengamanan Acara dan tempat Acara
2 patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum
490 Kali dalam Setahun
7 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
40%
1 Pengamanan Pemilu 3028 anggota
8 Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah
50%
2.2 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 20 1 Pendataan & pemetaan wilayah rawan
pelanggaran Produk Hukum Daerah 2 Dokumen
2 Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
500 laporan kejadian dan pelanggaran
3 Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial
2 Perda
4 Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan
3 Perda
Tahun Anggaran 2019
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 8 6 5 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 6.782.624.200,00 6.701.477.600,00 (81.146.600,00) (1,20)
SKPD 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 2500 lembar materai 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 SKPD 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 6 Rekening Telpon 21.390.000,00 33.640.000,00 12.250.000,00 57,27 SKPD 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 2 79 Unit 31.157.200,00 56.157.200,00 25.000.000,00 80,24
SKPD 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 12 bulan(25 orang, 175 orang ) 257.774.200,00 220.409.600,00 (37.364.600,00) (14,50)
SKPD 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2 145 unit(65 HT,12 AC,20 Komputer,15 Printer, Alat Fitness)
25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00
SKPD 10 Penyediaan alat tulis kantor 2 67 Jenis( 3343-Pack,rim,roll,Block,Buku,Bua
h,Lusin,Kotak,Pad,Botol,Unit )
115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
SKPD 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 11250 exemplar 4.800.000,00 6.390.000,00 1.590.000,00 33,13
SKPD 15 Penyediaan bahan logistik kantor 2 21 jenis 8.170.000,00 8.170.000,00 0,00 0,00 Kantor Satpol PP
dan Lokasi Lainnya 16 Penyediaan makanan dan minuman 2 1971 porsi/12 Bulan 61.000.000,00 59.410.000,00 (1.590.000,00) (2,61)
SKPD 18 Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran 2 270 (12 orang/ 12 bulan) 6.066.744.000,00 5.960.712.000,00 (106.032.000,00) (1,75)SKPD 19 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 7 Jenis 27.560.000,00 27.560.000,00 0,00 0,00
Dalam dan Luar Kabupaten Kutai
Kartanegara
20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
2 2890 O/H 151.028.800,00 176.028.800,00 25.000.000,00 16,55
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 473.670.338,00 524.270.338,00 50.600.000,00 10,68
SKPD 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 76 unit 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 SKPD 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 SKPD 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 79 unit 203.670.338,00 254.270.338,00 50.600.000,00 24,84
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 8 6 5 9 10
SKPD 48 Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 883 unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 60 % 961.646.000,00 906.046.000,00 (55.600.000,00) (5,78)
SKPD 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 444 stel 860.000.000,00 804.400.000,00 (55.600.000,00) (6,47)SKPD 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2 52 stel 101.646.000,00 101.646.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80 % 644.550.000,00 644.550.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kutai Kartanegara
5 Fasilitasi Tim Bekias 2 13 orang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kutai Kartanegara 6 Peningkatan Kemampuan Dasar Kepamong Prajaan 2 270 orang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Kabupaten Kutai
Kartanegara 7 Peningkatan Kemampuan Anggota KORSIK (Korps Musik)
SATPOL PP 2 43 orang 269.550.000,00 269.550.000,00 0,00 0,00
Luar Daerah 8 Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional 2 4 0rang 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 249.000.000,00 380.146.600,00 131.146.600,00 52,67
SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 1 dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 SKPD 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 1 dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
SKPD , Kabupaten dan Luar Kabupaten
13 Penyusunan RENJA, RENSTRA, LPPD, Capaian Kinerja Satpol PP
2 6 dokumen 219.000.000,00 165.600.000,00 (53.400.000,00) (24,38)
Kabupaten Kutai Kartanegara
16 Pengendalian Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
2 15 kegiatan 0,00 184.546.600,00 184.546.600,00 0,00
15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
80 ; 775 %; Pelanggaran 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kutai Kartanegara
7 Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah 2 20 Kegiatan Pengawalan & Pengamanan Acara dan tempat
Acara
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kutai Kartanegara
8 patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum 2 490 Kali dalam Setahun 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
40 ; 500 %; Penegakan 4.757.760.000,00 4.757.760.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kutai Kartanegara
3 Pengamanan Pemilu 2 3028 anggota 4.757.760.000,00 4.757.760.000,00 0,00 0,00
29 Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah
50 % 493.591.000,00 448.591.000,00 (45.000.000,00) (9,12)
Kabupaten Kutai Kartanegara
1 Pendataan & pemetaan wilayah rawan pelanggaran Produk Hukum Daerah
2 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kutai Kartanegara
2 Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah 2 500 laporan kejadian dan pelanggaran
200.000.000,00 170.000.000,00 (30.000.000,00) (15,00)
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 8 6 5 9 10
Kabupaten Kutai Kartanegara
3 Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial 2 2 Perda 100.000.000,00 85.000.000,00 (15.000.000,00) (15,00)
Kabupaten Kutai Kartanegara
4 Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan
2 3 perda 143.591.000,00 143.591.000,00 0,00 0,00
JUMLAH 14.637.841.538,00 14.637.841.538,00 0,00 0,00
Halaman 3
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 21 CAPAIAN KINERJA
RJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada penjanjian
kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
tahun 2019 sebesar 99,97%. Secara keseluruhan, capaian kinerja SATPOL PP tahun 2019 dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
2019 • 98,96%2018 • 99,97%2017 • 94,00% Akuntabilitas
Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 22 1. CAPAIAN IKU SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2019,
memiliki 6 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian dari masing-masing Indikator
Kinerja Utama (IKU) adalah :
No Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Capaian Realisasi Kinerja (%) Target Realisasi
1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
B - -
2 Indeks kepuasan Pelayanan terhadap satpol PP
70 - 0%
3 Persentase penegakan PERDA 40% 100% 250%
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2019 dari Satuan Polisi Pamong
Praja dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama (IKU)
TARGET REALISASIB/75 0Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 23
Indikator Kinerja Realisasi 2018
Realisasi 2019
Keterangan
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
B/61.60 - Realisasi 2019 belum dapat disajikan karena belum ada penilaian LKjIP dari Inspektorat
Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2021 Realisasi Realisasi Target Realisasi Target
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
B/69 B/61.60 B/75 - BB/82
Capaian Sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 belum dapat
dituangkan karena belum tahap melalui penilaian oleh Inspektorat, sedangkan capaian pada tahun 2018
adalah B/61.60, lebih rendah dari target yaitu B/75, hal ini dikarenakan proses perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi belum dapat dilaksanakan dengan baik.
Permasalahan utama penyebab penurunan penilaian kinerja SATPOL PP adalah lemahnya
perencanaan kinerja mulai dari Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan yang tertuang
dalam RENSTRA 2016-2021 sehingga pelaksanan program dan kegiatan tahunan tidak sesuai dengan target-
target yang telah ditetapkan pada RENSTRA tersebut. Solusi yang digunakan adalah melakukan perubahan
pada RENSTRA SATPOL PP dan hasil perubahan tersebut tertuang pada RENSTRA PERUBAHAN 2016-
2021 yang telah diselesaikan pada tahun 2019.
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 24
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Realisasi 2018
Realisasi 2019
Keterangan
Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP
- - Realisasi 2019 belum dapat disajikan karena belum ada penilaian LKjIP dari Inspektorat
Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2021 Realisasi Realisasi Target Realisasi Target
Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP
- - 7 - 8
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan SATPOL PP dengan indikator Indeks Kepuasan
Pelayanan terhadap satpol PP pada tahun 2019 belum dapat dituangkan karena Satuan Polisi Pamong Praja
belum melaksanakan survey Indeks Kepuasan Pelayanan.
Permasalahan utama penyebab tidak terlaksananya survey Indeks kepuasan pelayanan adalah
lemahnya perencanaan kinerja mulai dari Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan yang
TARGET REALISASI70 0Indeks Kepuasan Pelayanan terhadap satpol PP
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 25 tertuang dalam RENSTRA 2016-2021 sehingga survey Indeks kepuasan pelayanan tidak pernah
dianggarkan. Solusi yang digunakan adalah melakukan perubahan pada RENSTRA SATPOL PP dan hasil
perubahan tersebut tertuang pada RENSTRA PERUBAHAN 2016-2021 yang telah diselesaikan pada tahun
2019. Survey Indeks kepuasan pelayanan akan dilaksanakan pada tahun 2020 melalui Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah
dengan indikator Persentase Penegakan PERDA pada tahun 2019 sebesar 100% diperoleh dari realisasi
penegakan produk hukum daerah sebesar 305 kasus dibagi dengan pelanggaran produk hukum daerah
yang dilaporkan sebesar 305 dikali. Capaian ini lebih besar dari target yaitu hanya 40%.
TARGET (%) REALISASI (%)40 100Persentase Penegakan PERDA
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 26 Berdasarkan SOP penegakan perda, tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan pelanggaran
perda adalah teguran lisan, membuat surat pernyataan, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga
dan tindakan represif, dari seluruh laporan pelanggaran yang diterima, seluruhnya bisa diselesaikan hanya
pada tahap membuat surat pernyataan dan teguran tertulis. Program yang menunjang pelaksanaan
penegakan perda adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan anggaran
sebesar Rp 275.000.000,- dan Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah dengan
anggaran sebesar Rp 448.591.000.-
Secara umum, SATPOL PP telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan, dengan capaian 99.08%. Program dan kegiatan penunjang tercapainya tujuan organisasi
SATPOL PP juga dapat dilaksanakan dengan baik. Program – program tersebut terdiri dari Program
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran
Rp 267.490.000, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan
capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran Rp 4.730.800.050, dan Program Pembinaan dan penegakan
Produk Hukum Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran Rp 428.233.360,- .
SASARAN
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PERANGKAT
DAERAH
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
TARGET
PROGRAMKegiatan
Indikator Kinerja
Kegiatan (output)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatnya
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Kinerja Satuan
Polisi Pamong
Praja
Meningkatnya
Transparansi dan
Akuntabilitas Kinerja
Satuan Polisi
Pamong Praja
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 6.649.041.684
Penyediaan jasa
surat menyuratJumlah Jasa
Surat Menyurat
2500
lembar
materai
12.750.000 - 400
lembar
materaile
2.400.000 1.500.000 4.950.000 400
lembar
matera
8.850.000 69,41% 69,41%
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
4
Rekening
Telpon
33.640.000
4
Rekening
Telpon
2.647.850
4
Rekening
Telpon
4.222.430
4
Rekening
Telpon
5.826.000
4
Rekening
Telpon
12.995.159
2
Rekening
Telpon
25.691.439 76,37% 76,37%
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Jumlah
Kendaraan
Dinas/
79 Unit 56.157.200 1 Unit 1.431.800 1 Unit 8.334.100 20 unit 12.038.900 58 unit 26.037.100 2 Unit 47.841.900 85,19% 85,19%
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah jasa
administrasi
keuangan
12
bulan(25
orang,
220.409.600 -
3
bulan(25
orang,
77.023.200 0 12
bulan(25
orang,
143.386.400
3
bulan(25
orang,
220.409.600 100,00% 100,00%
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Jumlah unit
peralatan kerja
diperbaiki
145
unit(65
HT,12
25.250.000 2
komputer 750.000 1.950.000 0
145
unit(65
HT,12
22.252.000 2
komputer 24.952.000 98,82% 98,82%
Penyediaan alat tulis
kantorJumlah alat tulis
kantor
67 Jenis(
3343
Pack,rim,r
115.000.000 67 Jenis(
3343
Pack,rim,r
113.967.500 - 0 - 67 Jenis(
3343
Pack,rim,r
113.967.500 99,10% 99,10%
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
1. Jumlah Bahan
Bacaan
2. Jumlah
11250
exemplar4.800.000
308
exemplar -
308
exemplar - 2.120.000 4.240.000
616
exemplar 6.360.000 132,50% 132,50%
Penyediaan bahan
logistik kantor
Tersedianya
bahan logistik
kantor , berupa
21 jenis 8.170.000 16 jenis 800.000 16 jenis 750.000 16 jenis 1.530.000 16 jenis 4.448.500 16 jenis 7.528.500 92,15% 92,15%
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah Makanan
dan Minuman
8852
porsi/12
Bulan
61.000.000 60 porsi/1
bulan 1.800.000
120
porsi/1
bulan
3.614.000 19.500.000 33.367.000
180
porsi/1
bulan
58.281.000 95,54% 95,54%
Penyediaan Jasa
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
Jumlah jasa
administrasi
Teknis
270 (12
orang/ 12
bulan)
6.066.744.000 268 org/3
bln 1.501.158.000
266
orang/2
bln
998.332.000 998.332.000 270
orang 2.442.760.000
268 org/5
bln 5.940.582.000 97,92% 97,92%
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
7 Jenis 27.560.000 1 jenis
(3238 lbr) 1.426.550 2 Jenis 16.628.800 0 8.125.250 3 Jenis 26.180.600 94,99% 94,99%
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
Jumlah kegiatan
rapat-rapat dan
Koordinasi
2844 O/H 151.028.800 32 O/4 H 26.680.000 19 O/11
H 18.400.000 44.500.000 78.817.145
85 O/30
H 168.397.145 111,50% 111,50%
6.782.509.600 98,03% 98,03%
Sangat TinggiSangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Cakupan
Sarana
Prasarana
Perkantoran
Dalam Kondisi
Baik
96% 516.340.640
B. REALISASI ANGGARAN
TARGET KEGIATAN Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja Tahun
2019 (%)
I II
3 47 8 9
III IV
10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4
7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah
pengadaan
peralatan gedung
76 unit 200.000.000 - - - 76 unit 195.635.100 76 unit 195.635.100 100,00% 97,82%
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Gedung
Kantor yang
dipelihara
1 paket 20.000.000 - - - 1 paket 17.000.000 1 paket 17.000.000 100,00% 85,00%
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
Jumlah
Kendaraan
Dinas/Operasion
79 unit 254.270.338 10 unit 28.785.000 24 unit 34.081.000 80.999.940 110.400.000 34 unit 254.265.940 100,00% 100,00%
Inventarisasi Barang
Milik DaerahJumlah Barang
Milik Daerah883 unit 50.000.000 450 unit 33.384.600 450 unit 11.695.400 - 4.359.600 900 unit 49.439.600 100,00% 98,88%
524.270.338 100,00% 98,49%
Sangat TinggiSangat
Tinggi Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4
7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%
Program
Peningkatan
Disipilin
Pegawai
Jumlah
pelanggaran
disiplin4 895.542.942
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
444 stel 804.400.000 - - 444 stel 794.077.042 444 stel 794.077.042 100,00% 98,72%
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian
khusus52 stel 101.646.000 - - 52 stel 101.465.900 52 stel 101.465.900 100,00% 99,82%
906.046.000 100,00% 98,84%
Sangat TinggiSangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Rata-Rata
Nilai Kinerja
SKP 87,5 620.466.540
Fasilitasi Tim BekiasJumlah Inovasi 13 orang 100.000.000 - - 18.990.000 76.080.000 13 orang 95.070.000 100,00% 95,07%
Peningkatan
Kemampuan Dasar
Kepamong Prajaan
Jumlah Orang
yang Terdidik
dan Terlatih
270 orang 150.000.000 50 orang 28.958.600 - 50 orang 26.446.600 170
orang 90.738.600 50 orang 146.143.800 100,00% 97,43%
Peningkatan
Kemampuan
Anggota KORSIK
(Korps Musik)
SATPOL PP
Jumlah Orang
yang Terdidik
dan Terlatih
43 orang 269.550.000 43 orang 39.344.900 - 43 orang 40.512.700 43 orang 182.774.400 43 orang 262.632.000 100,00% 97,43%
Peningkatan
Kemampuan Teknis
Fungsional
Jumlah Orang
yang Terdidik
dan Terlatih
4 0rang 125.000.000 - - 2 orang 81.914.300 2 orang 34.706.440 4 0rang 116.620.740 100,00% 93,30%
644.550.000 100,00% 96,26%
Sangat TinggiSangat
Tinggi
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Tingkat
Konsistensi
Renstra dan
Renja90% 193.777.720
Ketepatan
Pelaporan
Keuangan dan
Aset
100%
Persentase
tindak lanjut
Temuan Audit100%
Penyusunan laporan
keuangan
semesteran
Jumlah laporan
keuangan
1
dokumen 10.000.000 - -
1
dokumen 10.000.000 - - 10.000.000 100,00% 100,00%
Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah laporan
keuangan
1
dokumen 20.000.000 -
1
dokumen 19.997.000 -
1
dokumen 19.997.000 100,00% 99,99%
Penyusunan RENJA,
RENSTRA, LPPD,
Capaian Kinerja
Jumlah dokumen5
dokumen 165.600.000 - - -
5
dokumen 163.780.720
5
dokumen 163.780.720 100,00% 98,90%
Pengendalian Sistem
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Jumlah dokumen5
dokumen 184.546.600 - - 82.559.800
5
dokumen 100.697.100
5
dokumen 183.256.900 100,00% 99,30%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4
7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%
195.600.000 100,00% 99,07%
Sangat TinggiSangat
Tinggi
Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Satpol PP
Meningkatnya
kualitas Pelayanan
Satpol PP
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran
K3 (ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten
90% 267.490.000 267.490.000
Fasilitasi
Pengamanan
Tempat dan Acara
Jumlah hari-hari
besar
20
Kegiatan
Pengawal
125.000.000 2
Kegiatan
Pengawal
19.600.000 - 97.900.000 20
Kegiatan
Pengawal
117.500.000 100,00% 94,00%
patroli dan deteksi
dini gangguan
Trantibum
Jumlah Patroli490 Kali
dalam
Setahun
150.000.000 7 Kali
dalam
Setahun
9.150.000 - 140.840.000
490 Kali
dalam
Setahun
149.990.000 100,00% 99,99%
275.000.000 100,00% 97,27%
Sangat TinggiSangat
Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Predikat kinerja
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4
7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%
Program
pemberdayaan
masyarakat
untuk menjaga
ketertiban dan
keamanan
Cakupan
pemberdayaan
masyarakat Di
dalam
menjaga
ketentraman
dan ketertiban
30% 4.730.800.050
Pengamanan Pemilu Jumlah
Satlinmas
3028
anggota 4.757.760.000 8 O/4 H 207.611.800
3028
anggota 4.226.960.650 296.227.600
3028
anggota 4.730.800.050 100,00% 99,43%
4.757.760.000 100,00% 99,43%
Sangat TinggiSangat
Tinggi
Meningkatnya
kesadaran
hukum
masyarakat
terhadap
produk hukum
daerah
Meningkatnya
kesadaran hukum
masyarakat
terhadap produk
hukum daerah
Program
Pembinaan
dan penegakan
Produk Hukum
Daerah
Cakupan
penegakan
produk Hukum
Daerah 40% 428.233.360
Pendataan &
pemetaan wilayah
rawan pelanggaran
Jumlah Dokumen2
Dokumen 50.000.000 10.000.000 - 39.986.300 -
2
Dokumen 49.986.300 100,00% 99,97%
Pengawasan
Pelanggaran Produk
Hukum Daerah
Jumlah
Sosialisasi dan
Pembinaan
500
laporan
kejadian
170.000.000 14.980.000 - - 151.160.000
500
laporan
kejadian
166.140.000 100,00% 97,73%
Pembinaan dan
Penindakan Preventif
non yustisial
Jumlah
Pembinaan dan
Penindakan
2 Perda 85.000.000 - - 27.062.000 57.938.000 2 Perda 85.000.000 100,00% 100,00%
Pelaksanaan yustisi
penegakan peraturan
daerah dan peraturan
Jumlah Perda,
Jumlah
Pelanggar (
3 perda
(PKL,Tow
er,
143.591.000 1 perda
(Perda
Tower)
14.000.000 - 29.968.800 83.138.260 3 perda
(PKL,Tow
er,
127.107.060 100,00% 88,52%
448.591.000 100,00% 95,46%
Sangat TinggiSangat
Tinggi
14.301.692.936,00
14.534.326.938 99,08% 98,40%
Sangat TinggiSangat
Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
Total Rp Realisasi
Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat kinerja
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4
7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%
KRITERIA
PENILAIAN
REALISASI
KINERJA
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019
27
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi pemerintah yang diberi tugas,
tanggungjawab dan amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Produk Hukum Daerah dan
Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja
berlandaskan kepada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD,
Rencana Strategis Perubahan dan Penetapan Kinerja.
Laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 menyajikan berbagai
keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Secara umum, akuntabilitas kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2019 telah meningkat, dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok
PENUTUP
Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019
28 dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan
dukunan aktif segenap anggotanya, serta peran serta masyarakat.
Demikian yang dapat kami laporkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
• Percepatan langkah dan akselerasi dalam pencapaian target kinerja.a • Penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.b • Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis maupun Diklat untuk meningkatkan SDM bagi Anggota Satpol PP.cKepala
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
H. FIDA HURASANI, S.Sos
NIP. 19731101 200012 1 003,- Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :