40

Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id
Page 2: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2019. Laporan

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 merupakan tahun

kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

MENPANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mempunyai beberapa

fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif,

merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja menuju terwujudnya good governance,

dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja

setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya, performance Satuan Polisi Pamong Praja

diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan pada kontrak atau

Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019.

Page 3: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 30 Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja

ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan secara aktif segenap komponen Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja tahun 2019 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi, peningkatan efisiensi, efektifitas, dan

produktifitas seluruh jajaran anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kutai Kartanegara

H. FIDA HURASANI, S.Sos NIP. 19731101 200012 1 003

Page 4: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun

berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong

Praja 2016-2021, didukung kebijakan dari Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja,

Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta Sumber Daya

Keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun 2019 menyajikan berbagai

keberhasilan/capaian strategis organisasi dan beberapa hal yang

perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin

dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis

kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk itu, seluruh program

kerja Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan kepada tujuan, sasaran

strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD,

RENSTRA, maupun Penetapan Kinerja.

Secara keseluruhan tingkat Capaian Kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun 2019

sebesar 99% yang tertuang pada 8 Program dan 32

Kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2019 sebesar Rp 14.301.692.936.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Page 5: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 2

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

Akhirnya semoga peyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini bermanfaat bagi yang

berkepentingan terutama bagi penyelengaraan Pembangunan/tugas-tugas pada Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai bahan evaluasi guna menigkatkan kualitas kinerja

dimasa-masa yang akan datang.

Page 6: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 3 DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................. i

Daftar Isi ............................................................................. ii

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................. 1 BAB I ............................................................................. 4

Pendahuluan ............................................................................. 4

A. Latar Belakang ............................................................................. 4

B. dasar Hukum ............................................................................. 5

C. aspek Strategis Organisasi ............................................................................. 6 D. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................. 7

E. Struktur Organisasi ............................................................................. 8

F. Sumber Daya Manusia ............................................................................. 10

G. Sarana dan Prasarana

Kantor ............................................................................. 13

BAB II ............................................................................. 13

Perencanaan & Perjanjian

Kinerja ............................................................................. 15

2.1 Perencanaan Strategis ............................................................................. 15

Ikhtisar Perjanjian Kinerja ............................................................................. 19

BAB III ............................................................................. 21 Akuntabilitas Kinerja ............................................................................. 21

A. Capaian Kinerja ............................................................................. 21

B. Realisasi Anggaran ............................................................................. 27

BAB IV ............................................................................. 28

Penutup ............................................................................. 28 LAMPIRAN

Page 7: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 4

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah telah

menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (perpres) Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis

yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada atasan masing-

masing, Lembaga-Lembaga Pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang pada akhirnya disampaikan

kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Adapun laporan tersebut menggambarkan kinerja Instansi

Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang pada

dasarnya berorientasi pada hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya secara efektif,

efisien, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, dengan harapan untuk

mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel.

pendahuluan

Page 8: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 5 Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung harapan dan tujuan diatas, dalam konteks

Otonomi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting adanya. Hal ini disebabkan karena, pusat

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bergeser arah dari Pusat menuju Daerah. Keberadaan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Umum di Daerah, mempunyai arti yang cukup

strategis, karena tugasnya membantu Kepala Daerah dibidang tugas Pemerintahan Umum. Artinya lebih

melengkapi dan memantapkan penyelenggaraan tugas–tugas pemeliharaan keamanan, ketertiban,

keteraturan dan keindahan.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai misi strategis

dalam membantu Kepala Daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban

Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP).

4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Daerah nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga antara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama atas perda nomor 15 tahun

2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur tetap

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Page 9: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 6 9. Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan

Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong

Praja.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2019 – 2021, Visi dan

Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

Terwujudnya Kabupaten Kutai

Kartanegara yang Maju, Mandiri,

Sejahtera, dan Berkeadilan. Misi pertama

adalah, “Memantapkan reformasi

birokrasi untuk rakyat “, dengan Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, dan sasaran

Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan,

ketertiban, dan kesiap-siagaan penanggulangan bencana. Dalam hal menjaga keamanan, ketertiban,

dan membantu kesiap-siagaan penanggulangan bencana adalah tugas dari Satuan Polisi Pamong

Praja.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan

Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut

untuk mengemban tugas dan fungsinya kearah terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah dibidang

Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, teknologi dan sumber daya masyarakat,

peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis dalam mendukung jalannya pembangunan dan

Page 10: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 7 pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu

mengedepankan azas kemanusiaan namun tetap tegas dalam bertindak. Dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan

masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang tertib, tentram dan aman.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5,

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi SATPOL PP terdapat pada pasal 6,

Page 11: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 8

E. Struktur Organisasi

Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2011 tentang

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, didukung pula dengan

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Kepala Satuan

b. 1 (satu) orang Sekretaris

c. 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

� Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

� Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

� Bidang Perlindungan Masyarakat

� Bidang Sumber Daya Aparatur

d. 8 (delapan) orang Kepala Seksi, yaitu :

� Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

� Penyelidikan dan Penyidikan

� Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum

� Seksi Kerjasama

� Seksi Pelatihan Dasar

� Seksi Teknis Fungsional

� Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

� Seksi Bina Potensi Masyarakat

e. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian :

� Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

� Sub Bagian Kepegawaian

� Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Page 12: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 9

Page 13: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 10 F. Sumber Daya Manusia

Pembagian Tugas dan Kewenangan masing – masing unsur Pejabat Esselonnering pada Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, keadaan Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan pada Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kutai Kartanegara saat ini sebanyak 170 ( Seratus tujuh puluh ) orang, sebagaimana tabel berikut :

I. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Status :

� Pegawai Negeri Sipil : 165 orang

� Non Pegawai Negeri Sipil : 270 orang

� PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 3 orang

Page 14: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 11

II. Rincian Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

1. Tingkat Pendidikan

2. Kepangkatan / Golongan

3. Jenis DIKLAT

S2 S1 D3 SLTA SLTP 165 ORANG3 27 2 130 3Tingkat PendidikanIV/BIV/AIII/DIII/CIII/BIII/AII/DII/CII/BII/AI/DI/C165 ORANG 23 8 1165 43 709521 Kepangkatan/Golongan

Page 15: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 12

STRUKTURALFUNGSIONALPEMERINTAHANTEKNISDIKLAT DASAR289 ORANG 1600 18 255Diklat

Page 16: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 13 G. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kegiatan

operasional ( berdasarkan Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin SATPOL PP Tahun 2019 ) saat ini

adalah:

Mengingat semakin luas dan semakin

bertambahnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja,

dimana dengan bertambahnya jumlah penduduk dan

perkembangan pembangunan daerah yang ada,

menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung

tombak Pemerintah khususnya didalam menangani

masalah Kententraman dan Ketertiban, Penegakan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat dituntut lebih aktif dan

Profesional.

1 8092 27610022 8694Alat – alat besarAlat – alat AngkutanAlat Bengkel dan Alat UkurAlat PertanianAlat Kantor dan Rumah TanggaAlat Studio dan KomunikasiAlat – alat Kedokteran Alat LaboratoriumAlat – alat Persenjataan/Keamanan670 Unit Sarana & Prasarana SATPOL PP

Page 17: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 14 Untuk itu sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini masih sangat

kurang guna menunjang kinerja dari pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara,

Sehingga sangat diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini.

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini, masih kurang

lengkap untuk menunjang kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan kepada

masyarakat. Kurangnya sarana mobil patroli bagi Anggota, karena mengingat terdapat beberapa unit

di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan patroli sesuai dengan uraian tugasnya masing-

masing.

Selama ini, jika ingin melaksanakan patroli atau penertiban di lapangan, Petugas harus bergantian

dan antri menunggu mobil patroli datang. Sehingga menyebabkan tidak efisien dalam pemanfaatan

waktu dan sering terjadi keterlambatan dalam hal pemantauan kondisi di lapangan.

Selain itu, bangunan kantor yang sudah tidak memadai dan kurang refresentatif, membuat kinerja

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja masih belum bisa dimaksimalkan.

Sehingga disarankan agar sarana dan prasarana yang masih kurang, bisa dilengkapi. Dengan

harapan, jika sarana dan prasarana terpenuhi bisa mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Satuan

Polisi Pamong Praja dilapangan, sehingga kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja kedepan diharapkan

dapat lebih baik dan meningkat sehingga dapat memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Perda.

Page 18: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 15

2.1 Perencanaan Strategis

Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya organisasi SATPOL PP adalah untuk menegakkan Perda dan

Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan

masyarakat.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan

arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan

selama 5 (lima) tahun. Visi tersebut adalah Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri,

Sejahtera, dan Berkeadilan.

Sedangkan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

adalah :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;

4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur

ekonomi daerah;

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Page 19: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 16 5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Tujuan Misi pertama adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik dan Satuan Polisi Pamong Praja mengemban sasaran kelima yaitu Optimalnya kerjasama

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan

penanggulangan bencana, dengan indikator Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per

100.000 penduduk.

Oleh karena itu, SATPOL PP telah merencanakan program dan kegiatan melalui Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) yang mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran

Visi Misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja :

TUJUAN 1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Pembangunan. 2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat

terhadap produk hukum daerah.

SASARAN 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP. 3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap

produk hukum daerah .

Page 20: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 17 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Utama Pada Tahun Ke - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan. 1.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah B/75 B/75 B/75 B/75 BB/80 A/82 2 Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap produk hukum daerah. 2.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP. 2.1.1 Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP. - - - 70 76 80 2.2 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah. 2.2.1 Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 40% 60% 80%

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita

sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kutai Kartanegara mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B Indikator ini merupakan target capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP

70 Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap SATPOL PP.

Persentase Penegakan PERDA

40% Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah realisasi penegakan produk hukum daerah/jumlah pelanggaran produk hukum daerah dalam setahun x 100

Page 21: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 18

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

a. Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

b. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

c. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan SATPOL.PP.

d. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur.

e. Peningkatan kualitas perencanaan SATPOL.PP.

2 Meningkatkan

kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap produk hukum daerah.

2.1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP.

1. Peningkatan presentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten.

2. Peningkatan jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

3. Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur SatPol.PP

1. Pelaksanaan patroli. deteksi dini dan pengendalian gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

2. Pembentukan kelompok

regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini.

3. Peningkatan kompetensi

SDM Aparatur SatPol.PP.

2.2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah.

Peningkatan presetanse cakupan penegakan produk hukum daerah.

Penegakan produk hukum daerah.

Page 22: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 19 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. B 2.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP. 2.1.1 Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP. 7 2.2 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah. 2.2.1 Persentase Penegakan PERDA. 40%

No Program / Kegiatan Target Kinerja

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

3 Program peningkatan disiplin aparatur 60% 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 80%

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

80%

1 Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah

20 Kegiatan Pengawalan & Pengamanan Acara dan tempat Acara

2 patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum

490 Kali dalam Setahun

7 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

40%

1 Pengamanan Pemilu 3028 anggota

8 Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah

50%

2.2 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Page 23: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 20 1 Pendataan & pemetaan wilayah rawan

pelanggaran Produk Hukum Daerah 2 Dokumen

2 Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

500 laporan kejadian dan pelanggaran

3 Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial

2 Perda

4 Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan

3 Perda

Page 24: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Tahun Anggaran 2019

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./ KEG.

Sumber Dana SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 8 6 5 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 6.782.624.200,00 6.701.477.600,00 (81.146.600,00) (1,20)

SKPD 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 2500 lembar materai 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 SKPD 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 6 Rekening Telpon 21.390.000,00 33.640.000,00 12.250.000,00 57,27 SKPD 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 2 79 Unit 31.157.200,00 56.157.200,00 25.000.000,00 80,24

SKPD 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 12 bulan(25 orang, 175 orang ) 257.774.200,00 220.409.600,00 (37.364.600,00) (14,50)

SKPD 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2 145 unit(65 HT,12 AC,20 Komputer,15 Printer, Alat Fitness)

25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00

SKPD 10 Penyediaan alat tulis kantor 2 67 Jenis( 3343-Pack,rim,roll,Block,Buku,Bua

h,Lusin,Kotak,Pad,Botol,Unit )

115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00

SKPD 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 11250 exemplar 4.800.000,00 6.390.000,00 1.590.000,00 33,13

SKPD 15 Penyediaan bahan logistik kantor 2 21 jenis 8.170.000,00 8.170.000,00 0,00 0,00 Kantor Satpol PP

dan Lokasi Lainnya 16 Penyediaan makanan dan minuman 2 1971 porsi/12 Bulan 61.000.000,00 59.410.000,00 (1.590.000,00) (2,61)

SKPD 18 Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran 2 270 (12 orang/ 12 bulan) 6.066.744.000,00 5.960.712.000,00 (106.032.000,00) (1,75)SKPD 19 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 7 Jenis 27.560.000,00 27.560.000,00 0,00 0,00

Dalam dan Luar Kabupaten Kutai

Kartanegara

20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah

2 2890 O/H 151.028.800,00 176.028.800,00 25.000.000,00 16,55

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 473.670.338,00 524.270.338,00 50.600.000,00 10,68

SKPD 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 76 unit 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 SKPD 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 SKPD 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 79 unit 203.670.338,00 254.270.338,00 50.600.000,00 24,84

Halaman 1

Page 25: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./ KEG.

Sumber Dana SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 8 6 5 9 10

SKPD 48 Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 883 unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 60 % 961.646.000,00 906.046.000,00 (55.600.000,00) (5,78)

SKPD 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 444 stel 860.000.000,00 804.400.000,00 (55.600.000,00) (6,47)SKPD 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2 52 stel 101.646.000,00 101.646.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80 % 644.550.000,00 644.550.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Kutai Kartanegara

5 Fasilitasi Tim Bekias 2 13 orang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Kutai Kartanegara 6 Peningkatan Kemampuan Dasar Kepamong Prajaan 2 270 orang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Kabupaten Kutai

Kartanegara 7 Peningkatan Kemampuan Anggota KORSIK (Korps Musik)

SATPOL PP 2 43 orang 269.550.000,00 269.550.000,00 0,00 0,00

Luar Daerah 8 Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional 2 4 0rang 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 249.000.000,00 380.146.600,00 131.146.600,00 52,67

SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 1 dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 SKPD 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 1 dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

SKPD , Kabupaten dan Luar Kabupaten

13 Penyusunan RENJA, RENSTRA, LPPD, Capaian Kinerja Satpol PP

2 6 dokumen 219.000.000,00 165.600.000,00 (53.400.000,00) (24,38)

Kabupaten Kutai Kartanegara

16 Pengendalian Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

2 15 kegiatan 0,00 184.546.600,00 184.546.600,00 0,00

15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

80 ; 775 %; Pelanggaran 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Kutai Kartanegara

7 Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah 2 20 Kegiatan Pengawalan & Pengamanan Acara dan tempat

Acara

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Kutai Kartanegara

8 patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum 2 490 Kali dalam Setahun 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

40 ; 500 %; Penegakan 4.757.760.000,00 4.757.760.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Kutai Kartanegara

3 Pengamanan Pemilu 2 3028 anggota 4.757.760.000,00 4.757.760.000,00 0,00 0,00

29 Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah

50 % 493.591.000,00 448.591.000,00 (45.000.000,00) (9,12)

Kabupaten Kutai Kartanegara

1 Pendataan & pemetaan wilayah rawan pelanggaran Produk Hukum Daerah

2 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Kutai Kartanegara

2 Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah 2 500 laporan kejadian dan pelanggaran

200.000.000,00 170.000.000,00 (30.000.000,00) (15,00)

Halaman 2

Page 26: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./ KEG.

Sumber Dana SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 8 6 5 9 10

Kabupaten Kutai Kartanegara

3 Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial 2 2 Perda 100.000.000,00 85.000.000,00 (15.000.000,00) (15,00)

Kabupaten Kutai Kartanegara

4 Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan

2 3 perda 143.591.000,00 143.591.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 14.637.841.538,00 14.637.841.538,00 0,00 0,00

Halaman 3

Page 27: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 21 CAPAIAN KINERJA

RJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada penjanjian

kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

tahun 2019 sebesar 99,97%. Secara keseluruhan, capaian kinerja SATPOL PP tahun 2019 dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

2019 • 98,96%2018 • 99,97%2017 • 94,00% Akuntabilitas

Kinerja

Page 28: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 22 1. CAPAIAN IKU SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2019,

memiliki 6 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian dari masing-masing Indikator

Kinerja Utama (IKU) adalah :

No Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Capaian Realisasi Kinerja (%) Target Realisasi

1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B - -

2 Indeks kepuasan Pelayanan terhadap satpol PP

70 - 0%

3 Persentase penegakan PERDA 40% 100% 250%

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2019 dari Satuan Polisi Pamong

Praja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

TARGET REALISASIB/75 0Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Page 29: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 23

Indikator Kinerja Realisasi 2018

Realisasi 2019

Keterangan

Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B/61.60 - Realisasi 2019 belum dapat disajikan karena belum ada penilaian LKjIP dari Inspektorat

Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2021 Realisasi Realisasi Target Realisasi Target

Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B/69 B/61.60 B/75 - BB/82

Capaian Sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 belum dapat

dituangkan karena belum tahap melalui penilaian oleh Inspektorat, sedangkan capaian pada tahun 2018

adalah B/61.60, lebih rendah dari target yaitu B/75, hal ini dikarenakan proses perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Permasalahan utama penyebab penurunan penilaian kinerja SATPOL PP adalah lemahnya

perencanaan kinerja mulai dari Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan yang tertuang

dalam RENSTRA 2016-2021 sehingga pelaksanan program dan kegiatan tahunan tidak sesuai dengan target-

target yang telah ditetapkan pada RENSTRA tersebut. Solusi yang digunakan adalah melakukan perubahan

pada RENSTRA SATPOL PP dan hasil perubahan tersebut tertuang pada RENSTRA PERUBAHAN 2016-

2021 yang telah diselesaikan pada tahun 2019.

Page 30: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 24

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Realisasi 2018

Realisasi 2019

Keterangan

Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP

- - Realisasi 2019 belum dapat disajikan karena belum ada penilaian LKjIP dari Inspektorat

Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2021 Realisasi Realisasi Target Realisasi Target

Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP

- - 7 - 8

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan SATPOL PP dengan indikator Indeks Kepuasan

Pelayanan terhadap satpol PP pada tahun 2019 belum dapat dituangkan karena Satuan Polisi Pamong Praja

belum melaksanakan survey Indeks Kepuasan Pelayanan.

Permasalahan utama penyebab tidak terlaksananya survey Indeks kepuasan pelayanan adalah

lemahnya perencanaan kinerja mulai dari Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan yang

TARGET REALISASI70 0Indeks Kepuasan Pelayanan terhadap satpol PP

Page 31: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 25 tertuang dalam RENSTRA 2016-2021 sehingga survey Indeks kepuasan pelayanan tidak pernah

dianggarkan. Solusi yang digunakan adalah melakukan perubahan pada RENSTRA SATPOL PP dan hasil

perubahan tersebut tertuang pada RENSTRA PERUBAHAN 2016-2021 yang telah diselesaikan pada tahun

2019. Survey Indeks kepuasan pelayanan akan dilaksanakan pada tahun 2020 melalui Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah

dengan indikator Persentase Penegakan PERDA pada tahun 2019 sebesar 100% diperoleh dari realisasi

penegakan produk hukum daerah sebesar 305 kasus dibagi dengan pelanggaran produk hukum daerah

yang dilaporkan sebesar 305 dikali. Capaian ini lebih besar dari target yaitu hanya 40%.

TARGET (%) REALISASI (%)40 100Persentase Penegakan PERDA

Page 32: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019 26 Berdasarkan SOP penegakan perda, tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan pelanggaran

perda adalah teguran lisan, membuat surat pernyataan, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga

dan tindakan represif, dari seluruh laporan pelanggaran yang diterima, seluruhnya bisa diselesaikan hanya

pada tahap membuat surat pernyataan dan teguran tertulis. Program yang menunjang pelaksanaan

penegakan perda adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan anggaran

sebesar Rp 275.000.000,- dan Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah dengan

anggaran sebesar Rp 448.591.000.-

Secara umum, SATPOL PP telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan, dengan capaian 99.08%. Program dan kegiatan penunjang tercapainya tujuan organisasi

SATPOL PP juga dapat dilaksanakan dengan baik. Program – program tersebut terdiri dari Program

peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran

Rp 267.490.000, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan

capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran Rp 4.730.800.050, dan Program Pembinaan dan penegakan

Produk Hukum Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran Rp 428.233.360,- .

Page 33: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

SASARAN

PERANGKAT

DAERAH

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

PERANGKAT

DAERAH

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAM

TARGET

PROGRAMKegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan (output)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Meningkatnya

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Kinerja Satuan

Polisi Pamong

Praja

Meningkatnya

Transparansi dan

Akuntabilitas Kinerja

Satuan Polisi

Pamong Praja

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 6.649.041.684

Penyediaan jasa

surat menyuratJumlah Jasa

Surat Menyurat

2500

lembar

materai

12.750.000 - 400

lembar

materaile

2.400.000 1.500.000 4.950.000 400

lembar

matera

8.850.000 69,41% 69,41%

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

4

Rekening

Telpon

33.640.000

4

Rekening

Telpon

2.647.850

4

Rekening

Telpon

4.222.430

4

Rekening

Telpon

5.826.000

4

Rekening

Telpon

12.995.159

2

Rekening

Telpon

25.691.439 76,37% 76,37%

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Jumlah

Kendaraan

Dinas/

79 Unit 56.157.200 1 Unit 1.431.800 1 Unit 8.334.100 20 unit 12.038.900 58 unit 26.037.100 2 Unit 47.841.900 85,19% 85,19%

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jumlah jasa

administrasi

keuangan

12

bulan(25

orang,

220.409.600 -

3

bulan(25

orang,

77.023.200 0 12

bulan(25

orang,

143.386.400

3

bulan(25

orang,

220.409.600 100,00% 100,00%

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

Jumlah unit

peralatan kerja

diperbaiki

145

unit(65

HT,12

25.250.000 2

komputer 750.000 1.950.000 0

145

unit(65

HT,12

22.252.000 2

komputer 24.952.000 98,82% 98,82%

Penyediaan alat tulis

kantorJumlah alat tulis

kantor

67 Jenis(

3343

Pack,rim,r

115.000.000 67 Jenis(

3343

Pack,rim,r

113.967.500 - 0 - 67 Jenis(

3343

Pack,rim,r

113.967.500 99,10% 99,10%

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan perundang-

1. Jumlah Bahan

Bacaan

2. Jumlah

11250

exemplar4.800.000

308

exemplar -

308

exemplar - 2.120.000 4.240.000

616

exemplar 6.360.000 132,50% 132,50%

Penyediaan bahan

logistik kantor

Tersedianya

bahan logistik

kantor , berupa

21 jenis 8.170.000 16 jenis 800.000 16 jenis 750.000 16 jenis 1.530.000 16 jenis 4.448.500 16 jenis 7.528.500 92,15% 92,15%

Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah Makanan

dan Minuman

8852

porsi/12

Bulan

61.000.000 60 porsi/1

bulan 1.800.000

120

porsi/1

bulan

3.614.000 19.500.000 33.367.000

180

porsi/1

bulan

58.281.000 95,54% 95,54%

Penyediaan Jasa

Administrasi Tekhnis

Perkantoran

Jumlah jasa

administrasi

Teknis

270 (12

orang/ 12

bulan)

6.066.744.000 268 org/3

bln 1.501.158.000

266

orang/2

bln

998.332.000 998.332.000 270

orang 2.442.760.000

268 org/5

bln 5.940.582.000 97,92% 97,92%

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

7 Jenis 27.560.000 1 jenis

(3238 lbr) 1.426.550 2 Jenis 16.628.800 0 8.125.250 3 Jenis 26.180.600 94,99% 94,99%

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

Jumlah kegiatan

rapat-rapat dan

Koordinasi

2844 O/H 151.028.800 32 O/4 H 26.680.000 19 O/11

H 18.400.000 44.500.000 78.817.145

85 O/30

H 168.397.145 111,50% 111,50%

6.782.509.600 98,03% 98,03%

Sangat TinggiSangat

Tinggi

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan

Sarana

Prasarana

Perkantoran

Dalam Kondisi

Baik

96% 516.340.640

B. REALISASI ANGGARAN

TARGET KEGIATAN Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

dievaluasi (2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja Tahun

2019 (%)

I II

3 47 8 9

III IV

10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Page 34: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4

7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah

pengadaan

peralatan gedung

76 unit 200.000.000 - - - 76 unit 195.635.100 76 unit 195.635.100 100,00% 97,82%

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

dipelihara

1 paket 20.000.000 - - - 1 paket 17.000.000 1 paket 17.000.000 100,00% 85,00%

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

Jumlah

Kendaraan

Dinas/Operasion

79 unit 254.270.338 10 unit 28.785.000 24 unit 34.081.000 80.999.940 110.400.000 34 unit 254.265.940 100,00% 100,00%

Inventarisasi Barang

Milik DaerahJumlah Barang

Milik Daerah883 unit 50.000.000 450 unit 33.384.600 450 unit 11.695.400 - 4.359.600 900 unit 49.439.600 100,00% 98,88%

524.270.338 100,00% 98,49%

Sangat TinggiSangat

Tinggi Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Page 35: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4

7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%

Program

Peningkatan

Disipilin

Pegawai

Jumlah

pelanggaran

disiplin4 895.542.942

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

444 stel 804.400.000 - - 444 stel 794.077.042 444 stel 794.077.042 100,00% 98,72%

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian

khusus52 stel 101.646.000 - - 52 stel 101.465.900 52 stel 101.465.900 100,00% 99,82%

906.046.000 100,00% 98,84%

Sangat TinggiSangat

Tinggi

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Rata-Rata

Nilai Kinerja

SKP 87,5 620.466.540

Fasilitasi Tim BekiasJumlah Inovasi 13 orang 100.000.000 - - 18.990.000 76.080.000 13 orang 95.070.000 100,00% 95,07%

Peningkatan

Kemampuan Dasar

Kepamong Prajaan

Jumlah Orang

yang Terdidik

dan Terlatih

270 orang 150.000.000 50 orang 28.958.600 - 50 orang 26.446.600 170

orang 90.738.600 50 orang 146.143.800 100,00% 97,43%

Peningkatan

Kemampuan

Anggota KORSIK

(Korps Musik)

SATPOL PP

Jumlah Orang

yang Terdidik

dan Terlatih

43 orang 269.550.000 43 orang 39.344.900 - 43 orang 40.512.700 43 orang 182.774.400 43 orang 262.632.000 100,00% 97,43%

Peningkatan

Kemampuan Teknis

Fungsional

Jumlah Orang

yang Terdidik

dan Terlatih

4 0rang 125.000.000 - - 2 orang 81.914.300 2 orang 34.706.440 4 0rang 116.620.740 100,00% 93,30%

644.550.000 100,00% 96,26%

Sangat TinggiSangat

Tinggi

Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Tingkat

Konsistensi

Renstra dan

Renja90% 193.777.720

Ketepatan

Pelaporan

Keuangan dan

Aset

100%

Persentase

tindak lanjut

Temuan Audit100%

Penyusunan laporan

keuangan

semesteran

Jumlah laporan

keuangan

1

dokumen 10.000.000 - -

1

dokumen 10.000.000 - - 10.000.000 100,00% 100,00%

Penyusunan

pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah laporan

keuangan

1

dokumen 20.000.000 -

1

dokumen 19.997.000 -

1

dokumen 19.997.000 100,00% 99,99%

Penyusunan RENJA,

RENSTRA, LPPD,

Capaian Kinerja

Jumlah dokumen5

dokumen 165.600.000 - - -

5

dokumen 163.780.720

5

dokumen 163.780.720 100,00% 98,90%

Pengendalian Sistem

Pelaporan dan

Pertanggungjawaban

Jumlah dokumen5

dokumen 184.546.600 - - 82.559.800

5

dokumen 100.697.100

5

dokumen 183.256.900 100,00% 99,30%

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Page 36: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4

7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%

195.600.000 100,00% 99,07%

Sangat TinggiSangat

Tinggi

Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Satpol PP

Meningkatnya

kualitas Pelayanan

Satpol PP

Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran

K3 (ketertiban,

ketentraman,

keindahan) di

Kabupaten

90% 267.490.000 267.490.000

Fasilitasi

Pengamanan

Tempat dan Acara

Jumlah hari-hari

besar

20

Kegiatan

Pengawal

125.000.000 2

Kegiatan

Pengawal

19.600.000 - 97.900.000 20

Kegiatan

Pengawal

117.500.000 100,00% 94,00%

patroli dan deteksi

dini gangguan

Trantibum

Jumlah Patroli490 Kali

dalam

Setahun

150.000.000 7 Kali

dalam

Setahun

9.150.000 - 140.840.000

490 Kali

dalam

Setahun

149.990.000 100,00% 99,99%

275.000.000 100,00% 97,27%

Sangat TinggiSangat

Tinggi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Predikat kinerja

Page 37: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4

7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%

Program

pemberdayaan

masyarakat

untuk menjaga

ketertiban dan

keamanan

Cakupan

pemberdayaan

masyarakat Di

dalam

menjaga

ketentraman

dan ketertiban

30% 4.730.800.050

Pengamanan Pemilu Jumlah

Satlinmas

3028

anggota 4.757.760.000 8 O/4 H 207.611.800

3028

anggota 4.226.960.650 296.227.600

3028

anggota 4.730.800.050 100,00% 99,43%

4.757.760.000 100,00% 99,43%

Sangat TinggiSangat

Tinggi

Meningkatnya

kesadaran

hukum

masyarakat

terhadap

produk hukum

daerah

Meningkatnya

kesadaran hukum

masyarakat

terhadap produk

hukum daerah

Program

Pembinaan

dan penegakan

Produk Hukum

Daerah

Cakupan

penegakan

produk Hukum

Daerah 40% 428.233.360

Pendataan &

pemetaan wilayah

rawan pelanggaran

Jumlah Dokumen2

Dokumen 50.000.000 10.000.000 - 39.986.300 -

2

Dokumen 49.986.300 100,00% 99,97%

Pengawasan

Pelanggaran Produk

Hukum Daerah

Jumlah

Sosialisasi dan

Pembinaan

500

laporan

kejadian

170.000.000 14.980.000 - - 151.160.000

500

laporan

kejadian

166.140.000 100,00% 97,73%

Pembinaan dan

Penindakan Preventif

non yustisial

Jumlah

Pembinaan dan

Penindakan

2 Perda 85.000.000 - - 27.062.000 57.938.000 2 Perda 85.000.000 100,00% 100,00%

Pelaksanaan yustisi

penegakan peraturan

daerah dan peraturan

Jumlah Perda,

Jumlah

Pelanggar (

3 perda

(PKL,Tow

er,

143.591.000 1 perda

(Perda

Tower)

14.000.000 - 29.968.800 83.138.260 3 perda

(PKL,Tow

er,

127.107.060 100,00% 88,52%

448.591.000 100,00% 95,46%

Sangat TinggiSangat

Tinggi

14.301.692.936,00

14.534.326.938 99,08% 98,40%

Sangat TinggiSangat

Tinggi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Total Rp Realisasi

Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

Page 38: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 4

7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100%

KRITERIA

PENILAIAN

REALISASI

KINERJA

Sangat tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

Page 39: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019

27

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi pemerintah yang diberi tugas,

tanggungjawab dan amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Produk Hukum Daerah dan

Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja

berlandaskan kepada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD,

Rencana Strategis Perubahan dan Penetapan Kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 menyajikan berbagai

keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Secara umum, akuntabilitas kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun 2019 telah meningkat, dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok

PENUTUP

Page 40: Satuan Polisi Pamong Praja - prokom.kukarkab.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Laporan Kinerja Instamsi Pemerintahan ( LKjIP ) 2019

28 dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan

dukunan aktif segenap anggotanya, serta peran serta masyarakat.

Demikian yang dapat kami laporkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

• Percepatan langkah dan akselerasi dalam pencapaian target kinerja.a • Penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.b • Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis maupun Diklat untuk meningkatkan SDM bagi Anggota Satpol PP.cKepala

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara

H. FIDA HURASANI, S.Sos

NIP. 19731101 200012 1 003,- Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :