SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN · 2017. 8. 30. · 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di kabupaten Magetan S atuan Polisi Pamong Praja beralamat di Jl. Basuki

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2016

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN MAGETAN Jln. Basuki Rahmat Selatan No. 01 Magetan Kode Pos 63314

Telepon. (0351) 8198139

i

LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

KATA PENGANTAR

Sebagai langkah penilaian dan pertanggung jawaban secara instansional dari

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan maka dibuatlah Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dalam penyusunannya telah kami sesuaikan

dengan pedoman penyusunan yang berlaku dan sedapat mungkin dapat memenuhi

azas akuntabilitas. Mengingat azas akuntabilitas merupakan azas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja dalam

lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan agar lebih

berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta mempunyai arah kebijakan, tujuan

dan sasaran yang jelas, maka telah disusunlah Perencanaan Strategis (RENSTRA)

sebagai bagian dari sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang harus dibuat

pada instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Magetan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekaligus dalam

penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja

Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

(LKjIP) ini masih terdapat permasalahan-permasalahan yang belum/ kurang

mengarah kepada hal-hal yang menjadi tujuan akhir sesuai visi dan misi yang

dituangkan.

ii


Untuk itu kami mohon saran dan masukan demi kesempurnaan LKjIP ini agar

lebih bermanfaat.

Magetan, Februari 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN MAGETAN

Drs. CHANIF TRI WAHYUDI , M.Si. P e m b i n a

NIP. 19721001 199203 1 004

iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyajikan dan

mengukur kinerja setiap instansi pemerintah sehingga dapat diketahui tingkat

keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi SKPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja instansi

pemerintah selama 1 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan di tahun

2016 ini melaksanakan 6 program yang dituangkan dalam 15 kegiatan dan

dimasukan kepada 3 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja.

Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2016

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN Ket.

1.

Meningkatnya

Ketertiban Umum

Presentase

Penindakan

Pelanggaran Peraturan

Daerah dan peraturan

pelaksanaannya

134% Melebihi

Target

Presentase kawasan

bebas reklame yang

tertib

143% Melebihi

Target

Presentase event

daerah/ kegiatan kepala

daerah dan wakil kepala

daerah yang tertib dan

aman

97%

Tidak

Mencapai

Target

Presentase penurunan

pelaku penyakit

masyakat

330% Melebihi

Target

Presentase kawasan

bebas PKL yang tertib 119%

Melebihi

Target

2.

Meningkatnya

Ketentraman

Masyarakat

Presentase kecamatan

yang melampaui SPM

rasio Linmas

127% Melebihi

Target

Presentase kecamatan 143% Melebihi

iv


yang setiap 1 bulan

sekali dipatroli oleh

Satpol PP

Target

3.

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan publik

Presentase laporan

yang ditindaklanjuti

dalam kurun waktu

maksimal 3x24 jam

143% Melebihi

Target

Nilai IKM (Indeks

Kepuasan Minimal) 106%

Melebihi

Target

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Strategis

(IKS) 149%

Melebihi

Target

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi

Pamong Praja Kab. Magetan tahun 2016 rata-rata sebesar 149%, hal ini

menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Magetan tahun 2016 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan

harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan

untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal

mungkin dalam pencapaiannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong

Praja Kab. Magetan tahun 2016



KABUPATEN MAGETAN

Drs. CHANIF TRI WAHYUDI , M.Si. P e m b i n a

NIP. 19721001 199203 1 004

v


DAFTAR ISI

PENGANTAR……………………………………………………………………….. i

IKHTISAR EKSEKUTIF.................................................................................... iii

DAFTAR ISI..................................................................................................... v

DAFTAR TABEL.............................................................................................. vi

BAB I. PENDAHULUAN............................................................................. 1

A. Kedudukan Organisasi............................................................. 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi.......................................................... 2

C. Struktur Organisasi................................................................... 7

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA................................. 8

A. Rencana Strategis………………………………………………… 8

B. Visi dan misi………………………………………………………. 8

C. Tujuan dan Sasaran……………………………………………… 9

D. Strategi dan Kebijakan…………………………………………… 9

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2016…………………………………… 10

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................. 13

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2016………………………………… 13

B. Analisis Capaian Kinerja........................................................... 14

C. Akuntabilitas Kinerja.................................................................. 23

BAB IV. PENUTUP......................................................................................... 27

vi


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Satpol PP tahun 2016 13

Tabel 3.2. Jumlah Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Pelaksananya Tahun 2016 15

Tabel 3.3. Kawasan Bebas Reklame Kab. Magetan 16

Tabel 3.4. Event Besar Daerah yang diamankan Satpol PP 16

Tabel 3.5. Kawasan bebas PKL yang tertib 18

Tabel 3.6. Rasio Anggota Linmas Per Kecamatan 20

Tabel 3.7 Kecamatan yang Dipatroli Oleh Satpol PP 21

Tabel 3.8. Data Laporan Masyarakat yang ditindaklanjuti Satpol PP 22

Tabel 3.9 Tabel Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi anggaran Renja

yang dievaluasi 23

1

LKJiP Satpol PP Kab. Magetan 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu sebelah timur yang

membentang dari selatan ke utara, yang dikenal dengan sebutan Green Belt

Lawu atau lingkar hijau Lawu. Ibukota Kabupaten Magetan terletak di

Kelurahan/Kecamatan Magetan. Secara geografis, Magetan terletak di antara 7°

38' 30" lintang selatan dan 111° 20' 30" bujur timur dengan ketinggian antara 660

s.d 1.660 meter di atas permukaan air laut.1 Kabupaten Magetan terbagi dalam

235 desa/kelurahan dengan rincian 208 desa dan 27 kelurahan 1.047 RW dan

4.715 RT. Berdasarkan klasifikasinya, 88 desa/kelurahan berklasifikasi perkotaan

dan 147 desa/kelurahan berklasifikasi pedesaan.

Luas wilayah Magetan 68.885 ha, terbagi atas 28.250 ha tanah sawah dan

40.635 ha tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di

Kabupaten Magetan, karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari

bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih

merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan.

Seiring perkembangannya, Kab. Magetan kini banyak didatangi

pengunjung dari luar daerah sehingga rawan menimbulkan gangguan-gangguan

terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum.

Dalam hal ini Pemerintah Kab. Magetan sebagai Pemerintah Daerah yang

mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan

ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan,

kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsi

tersebut Pemerintah Kab. Magetan membuat peraturan-pertauran daerah salah

satunya Peraturan Daerah Kab. Magetan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan adalah salah satu instansi

Pemerintah Kab. Magetan yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung

jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta

penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan

2


Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan intruksi tersebut Bupati Magetan telah

memberikan tugas pokok kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan

berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Magetan Nomor 03 Tahun 2014 untuk

menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota,

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,

efektif, efisien dan akuntabel.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah

yang mempunyai tugas di bidang

penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dasar

hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di kabupaten Magetan Satuan Polisi

Pamong Praja beralamat di Jl. Basuki Rahmat Selatan no 2 Magetan. Terdiri dari

84 personil dan dipimpin oleh seorang kepala satuan dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah

melalui sekretaris daerah.

Menurut PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja di

pasal 4 Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

(Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini

berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan

bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP)

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan

kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara

3


Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau

aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan

hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;

dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak perda dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP

Kabupaten Magetan didukung oleh visi dan misi yang menjadi pedoman dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan :

“Terwujudnya Masyarakat Magetan Yang Aman, Tentram, Tertib Dan Teratur

Yang Berakar Pada Kesadaran Masyarakat Dalam Mentaati Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati Dan Keputusan Bupati”

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan :

a. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Di Bidang Ketentraman Dan Keteriban

Masyarakat

b. Meningkatkan Kualitas Aparat Satpol Pp Yang Berfungsi Melayani

Masyarakat Secara Profesional, Ramah, Transparan Dan Berdayaguna

c. Meningkatkan Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

d. Meningkatkan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Dan

Keputusan Bupati

Disamping fungsi, visi dan misi yang disebutkan sebelumnya, setiap bidang di

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan juga memiliki Tugas Pokok dan

Fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Magetan nomor 45 Tahun 2013

tentang TUPOKSI Satpol PP yakni sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan

kebijaksanaan pelayanan administrasi, menyusun program pengelolaan

keuangan, kepegawaian dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai

fungsi :

1) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi

ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan;

4


2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan

pegawai;

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;

4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan dan asset;

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

b. Seksi Penegakan Perundang – Undangan Daerah

Seksi Penegakan Perundang – Undangan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan Penegakan Perundang-undangan Daerah terhadap

masyarakat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah serta

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang

tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penegakan Perundang

– Undangan Daerah mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana program kerja dan kebijakan teknis bidang

penegakan Perundang – undangan Daerah;

2) Pelaksanaan koordinasi Penegakan Perundang – undangan Daerah yang

dilakukan oleh PPNS terhadap masyarakat atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

3) Pelaksanaan tata administrasi PPNS dalam pemeriksaan dan teknis

pelaksanaan penyelesaian ke lembaga Peradilan atau instansi

berwenang;

4) Pelaksanaan pembinaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum

yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyidikan

terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

6) Pelaksanaan pengamanan dan pencatatan terhadap barang sitaan hasil

operasi sebagai bahan bukti dan bekerja sama dengan aparat penegak

hukum;

7) Pelaksanaan penyiapan tata administrasi sebagai bahan dalam rangka

penyegelan dan pembongkaran;

8) Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan

mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang

— undangan lainnya yang berlaku;

9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan

Penegakan Perundang – undangan Daerah;

10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

c. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

5


Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai

tugas merumuskan kebijakan mengendalikan operasional, pendataan dan

pelaporan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat mempunyai fungsi

1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Operasional

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

2) Pelaksanaan operasional penertiban dalam rangka penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati;

3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Lembaga

Perangkat Daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat;

4) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pemantapan

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

5) Penyelenggaraan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam rangka

memelihara dan memantapkan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat;

6) Pelaksanaan penertiban dan penindakan warga masyarakat atau badan

hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

7) Penyelenggaraan evaluasi, pengendalian dan penertiban perijinan;

8) Pemberian pertimbangan/ rekomendasi perijinan;

9) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat;


d. Seksi Pengembangan Kapasitas.

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan

pengawalan pejabat negara, melaksanakan kesiapsiagaan (kesamaptaan)

dan melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap situasi wilayah

serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan

bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan

Kapasitas mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan tugas di bidang

Pengembangan Kapasitas;

2) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengembangan

Kapasitas;

6


3) Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawalan dan

Kesiapsiagaan/kesamaptaan;

4) Pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan pengawasan dalam

menciptakan ketentraman dan ketertiban;

5) Pelaksanaan pengendalian di bidang Pengembangan Kapasitas;

6) Pelaksanaan pengendalian di bidang pengawalan dan

kesiapsiagaan/kesamaptaan;

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan

Pengembangan Kapasitas;

8) Pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan pengawasan terhadap

instalasi vital Pemerintah Daerah;


e. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan, penyiapan dan pengendalian serta pengerahan potensi bidang

kesiagaan, peningkatan sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat;

serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, seksi perlindungan masyarakat mempunyai

fungsi :

1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan

kelembagaan dan personil satuan perlindungan masyarakat;

2) Melaksanakan fasilitasi dalam upaya peningkatan sumber daya manusia

satuan perlindungan masyarakat.

3) Melakukan penyusunan perumusan pedoman pelatihan perlindungan

masyarakat;

4) Melakukan pengkajian pengembangan program pembinaan dan

kesiagaan satuan perlindungan masyarakat;

5) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan

perlindungan masyarakat;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan

C. Struktur Organisasi

7


BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN

KEPALA SAT POL – PP

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KASUBAG TATA USAHA

SEKSI PENEGAKAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

DAERAH

SEKSI KETERTIBAN

UMUM

DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT

SEKSI PENGEMBANGAN

KAPASITAS

SEKSI PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

UNIT PELAKSANA

SATPOL PP

KECAMATAN

S T A F

S T A F

S T A F

S T A F

S T A F

8


8 LKjIP Satpol PP Kab. Magetan 2016

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan

pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

pemerintahandi Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah,selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan

Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan

Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang

–Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) :

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan

pelindungan masyarakat.”. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 3

peran yaitu:

a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

b. menegakkan Peraturan Daerah

c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat

B. Visi dan Misi 1. Visi :

“Terwujudnya masyarakat Magetan yang aman, tenteram, tertib dan teratur yang

berakar pada kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati ”

2. Misi :

a. Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas aparat Satpol PP yang berfungsi melayani masyarakat

secara professional, ramah, transparan dan berdayaguna

c. Meningkatkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum


d. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

Keputusan Bupati

C. Tujuan dan Sasaran

Misi 1 Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

a. Tujuan Meningkatkan kualitas SDM, serta pemahaman dan pengetahuan

masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum

b. Sasaran Meningkatkan pengertahuan dan peran serta masyarakat dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum

Misi 2 Meningkatkan kualitas aparat Satpol PP yang berfungsi

melayani masyarakat secara professional, ramah, transparan

dan berdayaguna

a. Tujuan Meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP untuk menjawab

tantangan tugas dan dinamika social yang berkembang di era

masyarakat global

b. Sasaran Meningkatkan profesionalisme aparatur pengendali ketentraman

dan ketertiban umum

Misi 3 Meningkatkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum

a. Tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kondisi lingkungan

yang aman, tertib dan kondusif

b. Sasaran Meningkatkan pelayanan dan penanganan terhadap gangguan

ketentraman dan ketertiban umum

Misi 4 Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati dan Keputusan Bupati

a. Tujuan Meningkatkan ketatan masyarakat kepada Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

b. Sasaran Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

menjaga ketentraman dan ketertiban umum

D. Strategi dan Kebijakan Misi 1 Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang ketentraman dan

ketertiban masyarakat.

Strategi dan

Kebijakan

Pelaksanaan sosisalisasi tentang pentingnya kententraman dan

ketertiban umum

Meningkatkan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi

gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Misi 2 Meningkatkan kualitas aparat Satpol PP yang berfungsi


melayani masyarakat secara professional, ramah, transparan

dan berdayaguna

Strategi dan

Kebijakan

Peningkatan profesionalisme aparatur yang didukung

kelembagaan dan sarana prasarana yang memadai

Meningkatkan Sumber daya manusia yang ada dari segi kuantitas

dan kualitas untuk melaksanakan tugas secara profesional

Misi 3 Meningkatkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum

Strategi dan

Kebijakan

Peningkatan kinerja pelayanan aparatur dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban secara bersama-sama

antara aparatur dan masyarakat (kemitraan bermasyarakat)

Misi 4 Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati dan Keputusan Bupati

Strategi dan

Kebijakan

Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan

bimbingan dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. MAGETAN

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Satpol PP Magetan tahun 2016

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1. Meningkatnya

Ketertiban Umum

Presentase

Penindakan Pelanggaran

Peraturan


pelaksanaannya

% 70

Presentase kawasan bebas

reklame yang tertib

% 70

Presentase event daerah/ % 70


kegiatan kepala daerah dan wakil

kepala daerah yang tertib dan

aman

Presentase penurunan pelaku

penyakit masyakat

% 10

Presentase kawasan bebas PKL

yang tertib

% 70

2. Meningkatnya

Ketentraman

Masyarakat

Presentase kecamatan yang

melampaui SPM rasio Linmas

% 70

Presentase kecamatan yang setiap

1 bulan sekali dipatroli oleh

Satpol PP

% 70

3. Terwujudnya

peningkatan kualitas

pelayanan publik

Presentase laporan yang

ditindaklanjuti dalam kurun waktu

maksimal 3x24 jam

% 70

Nilai IKM (Indeks Kepuasan

Minimal)

Nilai 70

Tabel. 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

378,000,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

75,000,000

Pengadaan peralatan studio dan komunikasi

55,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

164,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

90,000,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

140,000,000

4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan 300,000,000

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan

64,000,000

Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan

masyarakat

100,000,000

Pengendalian keamanan lingkungan

60,000,000

Penegakan PeraturanDaerah dan pengendalian

Keamanan dan kenyamanan lingkungan

255,000,000

5 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi

pamong praja

100,000,000

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi

pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

60,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS

400,000,000

6 Program Mengintensifikasikan Penanganan Masyarakat

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

20,000,000

JUMLAH

2,261,000,000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka untuk mengetahui dan memulai sejauh mana tingkat keberhasilan

maupun kendala serta permasalahan yang ada dalam melaksanakan kegiatan,

khususnya pada kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan maka berikut ini

disampaikan evaluasi dan analisis kinerja yang telah dijalankan.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Tolok ukur capaian kinerja tahun 2016 berdasarkan Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Kinerja Satpol PP Magetan Tahun 2016

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Meningkatnya

Ketertiban

Umum

Presentase

Penindakan

Pelanggaran Peraturan


pelaksanaannya

70 % 94% 134%

Presentase kawasan

bebas reklame yang

tertib

70 % 100% 143%

Presentase event

daerah/ kegiatan

kepala daerah dan

wakil kepala daerah

yang tertib dan aman

70 % 68% 97%

Presentase penurunan

pelaku penyakit

masyakat

10 % 33% 330%

Presentase kawasan

bebas PKL yang tertib 70 % 83% 119%

2. Meningkatnya

Ketentraman

Masyarakat


yang melampaui SPM

rasio Linmas

70 % 89% 127%



yang setiap 1 bulan

sekali dipatroli oleh

Satpol PP

70 % 100% 143%

3. Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

Presentase laporan

yang ditindaklanjuti

dalam kurun waktu

maksimal 3x24 jam

70 % 100% 143%

Nilai IKM (Indeks

Kepuasan Minimal) 70 74.95 106%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 sasaran strategis

dengan 9 indikator kinerja utama. Dari 9 indikator kinerja utama terdapat 8 indikator

yang melebihi target, yakni:

1. Presentase Penindakan Pelanggaran PeraturanDaerah dan peraturan

pelaksanaannya

2. Presentase kawasan bebas reklame yang tertib

3. Presentase penurunan pelaku penyakit masyarakat

4. Presentase kawasan bebas PKL yang tertib

5. Presentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas

6. Presentase kecamatan yang setiap 1 bulan sekali dipatroli oleh Satpol PP

7. Presentase laporan yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal

3x24 jam

8. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Minimal).

Sedangkan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yakni Presentase

event daerah/ kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertib dan

aman.

Sehingga dengan kondisi capaian di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Magetan dapat dikatakan berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas

pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

1. Analisis capaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Ketertiban Umum

Meningkatnya ketertiban umum diukur dengan 5 indikator, yakni:

a. Presentase Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan

Pelaksanaannya


Pada tahun 2016 target yang ditetapkan oleh Satpol PP magetan

adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 94%. Data jumlah pelanggaran

Perda yang berhasil ditertibkan oleh Satpol PP Magetan adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan

Pelaksananya Tahun 2016

NO Kategori

Jumlah pelanggaran

yang

dilaporkan/diketahui

petugas Satpol PP

Jumlah

pelanggaran

yang

ditertibkan

1 Reklame 200 188

2

Pengamen, gelandangan,

pengemis dan anak

jalanan 60 59

3 PSK, warung remang-

remang 15 15

4

Bangunan Liar, galian C

dan toko modern tidak

berijin 47 47

5 Orang Gila 20 15

6 Penertiban/penataan PKL 52 47

7 Pelajar bolos 3 3

8 Kebisingan 1 1

9 Tindakan asusila di tempat

umum 19 15

TOTAL 417 390

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol

PP telah berhasil melebihi target.

b. Presentase Kawasan Bebas Reklame Yang Tertib

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan oleh Satpol PP adalah 70%

sedangkan realisasinya adalah 100%. Kawasan bebas reklame adalah

kawasan yang tidak diijinkan untuk dipasang reklame. Kawasan bebas

reklame yang menjadi sasaran utama Satpol PP di Kab. Magetan adalah

sebagai berikut:


Tabel 3.3

Kawasan Bebas Reklame Kab. Magetan

NO KAWASAN BEBAS REKLAME TERTIB/BLM

TERTIB

1. Alun-alun dan sekitarnya TERTIB

2. Depan gedung milik pemerintah Kab. Magetan TERTIB

3. Tempat-tempat tertentu yang dapat menutupi

traffic light

TERTIB

Kawasan tersebut dipatroli dan ditertibkan oleh Satpol PP secara

intensif. Apabila diketahui terdapat pemasangan reklame di kawasan

tersebut maka Satpol PP akan mengambil tindakan.

Selain di kawasan bebas reklame, penertiban reklame juga

dilakukan di seluruh wilayah Kab. Magetan. Pada dasarnya kasus

pelanggaran pemasangan reklame selalu ditemui setiap hari. Dari tahun ke

tahun, penertiban reklame kebanyakan dilakukan pada reklame liar tanpa

ijin.



c. Presentase Event Daerah/ Kegiatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Yang Tertib Dan Aman.

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan oleh Satpol PP adalah 70%

sedangkan realisasinya adalah 68%. Dalam satu tahun jumlah event

daerah/kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhasil

diamankan oleh Satpol PP adalah pada 24 event besar. Diantaranya adalah:

Tabel. 3.4

Event Besar Daerah Kab. Magetan yang Diamankan Petugas Satpol PP

NO EVENT BESAR DAERAH YANG BERHASIL DIAMANKAN SATPOL PP

A Pengamanan hari Besar Keagamaan:

1. Hari raya Kenaikan Isa Al Masih

2. Hari raya Isra Miraj Nabi Muhammad

3. Hari raya Waisak

4. Hari raya Imlek

5. Tahun Baru Islam


6. Hari raya Idul FItri

7. Hari raya Idul Adha

8. Maulid Nabi Muhammad

9. Hari raya Natal

10. Safari Ramadhan

11. Poskotis Idul Fitri

12. Poskotis Tahun Baru

B Pengamanan Hari Besar Nasional

1. Tahun Baru Masehi

2. Hari Buruh Internasional

3. Hari Lahir Pancasila

4. Hari Kemerdekaan 17 Agustus

5. Peringatan G 30 S PKI

6. Hari Korpri

7. Hari Kartini

8. Hari Pendidikan

9. Hari Kebangkitan Nasional

10. Hari Koperasi

11. Hari Kesaktian Pancasila

12. Hari Jadi Magetan

Dari 35 event besar Magetan terdapat 24 event yang diamankan oleh

Satpol PP Magetan, realisasi pencapaian pengamanan tidak memenuhi

target 70% yakni hanya 68%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian

target adalah:

a. Kurangnya jumlah anggaran dan personil

b. Tidak adanya permintaan pengamanan, pada acara-acara tertentu

terkadang yang diminta oleh Kepala daerah hanya pengawalan saja.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP

tidak mencapai target.

d. Presentase Penurunan Pelaku Penyakit Masyakat

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah penurunan pekat

sebanyak 10%, sedangkan yang terealisasi adalah terjadi penurunan pekat

sebanyak 33%.


Pelaku penyakit masyarakat pada tahun sebelumnya adalah 45

orang sedangkan pada tahun ini hanya sekitar 30 orang,. Artinya jumlah

pelaku pekat menurun sejumlah 15 orang dibandingkan tahun lalu atau

turun kurang lebih 33%.



e. Presentase Kawasan Bebas PKL Yang Tertib

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 70%, yang

terealisasi adalah 83 %. Kawasan bebas PKL yang selama ini diawasi dan

dipatroli Satpol PP adalah 15 kawasan yakni:

Tabel. 3.5

Kawasan Bebas PKL yang Tertib

NO KAWASAN BEBAS PKL TERTIB/BLM

TERTIB

1 Alun-alun Magetan TERTIB

2 Jln Pahlawan BLM TERTIB

3 Jln Jendral Sudirman TERTIB

4 Jln Ahmad Yani TERTIB

5 Jln Basuki Rahmat Selatan TERTIB

6 Jln Basuki Rahmat Utara TERTIB

7 Jln Basuki Rahmat Timur TERTIB

8 Jln Basuki Rahmat Barat TERTIB

9 Jln MT Haryono TERTIB

10 Jln Mayjend Sungkono TERTIB

11 Pasar Baru TERTIB

12 Jln Mongonsidi TERTIB

13 Kec. Barat BLM TERTIB

14 Kec. Plaosan BLM TERTIB


15 Kawasan wisata Sarangan TERTIB

16 Jln Yos Sudarso BLM TERTIB

Dari 16 kawasan tersebut terdapat 12 kawasan yang tertib.

Sedangkan kawasan yang sulit ditertibkan adalah Kec. Barat, Kec. Plaosan,

Jln Yos Sudarso dan Jln Pahlawan.

Kendala yang dihadapi dalam penertiban PKL adalah banyaknya

PKL yang sulit ditertibkan, selama tahun 2016 sebenarnya sudah seringkali

dilakukan penertiban PKL, tetapi apabila ditertibkan hari ini maka akan

kembali lagi pada keesokan harinya. Selama ini Satpol PP lebih melakukan

upaya-upaya pendekatan dan pembinaan kepada para PKL agar lebih bisa

dikondisikan.



2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Ketentraman Masyarakat

a. Presentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 70%, sedangkan

realisasinya adalah 89%. Target rasio linmas berdasarkan Permendagri no

69 tahun 2012 adalah 1 (satu) orang satuan linmas di setiap RT atau

sebutan lainnya. Kab. Magetan memiliki 18 Kecamatan, dari semua

Kecamatan tersebut terdapat 2 Kecamatan yang belum melampaui rasio

SPM linmas yakni Kec. Magetan dan Kec. Bendo.

Jumlah rasio anggota Linmas disetiap kecamatan adalah sebagai

berikut:


Tabel. 3.6

Rasio Anggota Linmas per Kecamatan di Kab. Magetan

NO KECAMATAN JUMLAH

RT

JUMLAH

ANGGOTA

LINMAS

RASIO

PETUGAS

LINMAS

Melampaui /

tidak

melampaui

SPM

1 Magetan 326 292 0.9 TIDAK

2 Panekan 307 507 1.7 YA

3 Poncol 188 243 1.3 YA

4 Parang 307 398 1.3 YA

5 Plaosan 361 468 1.3 YA

6 Lembeyan 291 302 1.0 YA

7 Takeran 194 337 1.7 YA

8 Kawedanan 318 588 1.8 YA

9 Maospati 321 361 1.1 YA

10 Barat 251 389 1.5 YA

11 Karangrejo 175 313 1.8 YA

12 Sukomoro 275 424 1.5 YA

13 Kartoharjo 174 361 2.1 YA

14 Karas 178 305 1.7 YA

15 Ngariboyo 267 370 1.4 YA

16 Bendo 670 501 0.7 TIDAK

17 Nguntoronadi 125 273 2.2 YA

18 Sidorejo 220 294 1.3 YA

Total 4.948 6.726 1.5




b. Presentase Kecamatan Yang Setiap 1 Bulan Sekali Dipatroli Oleh Satpol PP

Pada tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 70%, sedangkan

realisasinya adalah 100%. Kecamatan yang dipatroli oleh Satpol PP dalam

1 bulan adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Magetan. Diantaranya

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Kecamatan yang Dipatroli oleh Satpol PP

No Nama Kecamatan Frekuensi Patroli

1 Poncol 1 kali per minggu

2 Parang 1 kali per minggu

3 Lembeyan 1 kali per minggu

4 Takeran 1 kali per minggu

5 Nguntoronadi 1 kali per minggu

6 Kawedanan 1 kali per minggu

7 Magetan 5 kali per minggu

8 Ngariboyo 1 kali per minggu

9 Plaosan 1 kali per minggu

10 Sidorejo 1 kali per minggu

11 Panekan 1 kali per minggu

12 Sukomoro 1 kali per minggu

13 Bendo 1 kali per minggu

14 Maospati 1 kali per minggu

15 Karangrejo 1 kali per minggu

16 Karas 1 kali per minggu

17 Barat 1 kali per minggu

18 Kartoharjo 1 kali per minggu



3. Analisis capaian kinerja Sasaran 3 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

publik

a. Presentase Laporan Yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu Maksimal

3x24 Jam


Target yang tetapkan pada tahun 2016 adalah 70% laporan

ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam, sedangkan

realisasinya adalah 100%.

Laporan dari masyarakat yang diterima oleh Satpol PP Magetan

berupa laporan lisan, maupun tertulis. Dari data yang masuk ada sekitar 168

laporan. Dari 168 laporan tersebut semuanya ditindaklanjuti dalam kurun

waktu maksimal 3x24 jam.

Tabel 3.8

Data Laporan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP

NO Kategori Laporan Masuk

1 Reklame 50

2

Pengamen, gelandangan, pengemis dan

anak jalanan 40

3 PSK, warung remang-remang 7

4

Bangunan Liar, galian C dan toko modern

tidak berijin 20

5 Orang Gila 15

6 Penertiban/penataan PKL 12

7 Pelajar bolos 8

8 Kebisingan 1

9 Tindakan asusila di tempat umum 15

Total 168



b. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Minimal)

Pada tahun 2016 target nilai IKM adalah 70, sedangkan realisasinya

adalah 74.95. Pada akhir tahun 2016, Satpol PP bekerja sama dengan

lembaga survey untuk mengadakan survey indeks kepuasan masyarakat.

Dari survey tersebut diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat terhadap

Satpol PP Magetan adalah 74.95 (predikat Baik). Berdasarkan data tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah berhasil melebihi target.


C. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.9

Tabel Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi anggaran Renja yang dievaluasi

No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2016

yang dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang

dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja

yang dievaluasi (%)

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

Volume Satuan Rp Volume Satuan Rp

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan 378,000,000 12 Bulan 366,931,393 100% 97%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas yang memadai

3 Buah 75,000,000 3 Buah 73,318,500 100% 98%

Pengadaan peralatan studio dan komunikasi

Tersedianaya alat komunikasi yang memadai

15 Unit 55,000,000 15 Unit 54,615,000 100% 99%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 164,000,000 1 Tahun 161,397,225 100% 98%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

5 Unit 90,000,000 5 Unit 89,617,392 100% 100%


3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan seragam dinas

90 Stel 140,000,000 90 Stel 139,524,800 100% 100%

4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Mengoptimalkan kinerja Satpol PP

1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 281,275,800 100% 94%

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyelenggaraaan kegiatan peningktan SDM Satpol PP dan Kasi Trantib Kec. Dan Kelurahan

235 Personel 64,000,000 235 Personel 64,000,000 100% 100%

Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Kegiatan pengamanan rutin kegiatan daerah berjalan lancar

18 Kec. 100,000,000 18 Kec. 100,000,000 100% 100%

Pengendalian keamanan lingkungan

Pengamanan kegiatan insidentil

12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 59,914,000 100% 100%

Penegakan PeraturanDaerah dan pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penegakan perda berjalan lancar

1 Tahun 255,000,000 1 Tahun 254,998,000 100% 100%


5 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Pengawasan kinerja Satpol PP

100 % 100,000,000 100 % 100,000,000 100% 100%

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

90 Orang 60,000,000 90 Orang 60,000,000 100% 100%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

-

Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS

Terlaksananya pengamanan hari besar dan perayaan kegiatan ormas

1 Tahun 400,000,000 1 Tahun 261,620,000 100% 65%

6 Program Mengintensifikasikan Penanganan Masyarakat

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan pelayanan Satpol PP

1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 19,045,000 100% 95%

JUMLAH

2,261,000,000 585 - 2,086,257,110

Rata-rata capaian kinerja (%) 100% 96%

Realisasi fisik kegiatan seluruhnya mencapai 100% walaupun realisasi keuangan sebesar 96 % dikarenakan sudah sesuai kebutuhan belanja.

27


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan

Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah

yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan tahun 2016.

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh

semua pihak. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan Tahun 2016 ini dapat

menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab Magetan dan Evaluasi terhadap

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan menetapkan sebanyak 3

(tiga) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja

Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran

164% dapat diinterpretasikan dalam kategori melebihi target.

2. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator kinerja memiliki rata-rata capaian target sebesar 135%

dapat diinterpretasikan dalam kategori melebihi target.

3. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator memiliki rata-rata capaian target sebesar 125% dapat

diinterpretasikan dalam kategori melebihi target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum

Satpol PP Kab. Magetan telah melebihi target.

Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab. Magetan

dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2016 adalah sebesar Rp 2,261,000,000,

sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 2,086,257,110 atau dengan kata lain realisasi

penyerapan anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar 96%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

28


Kab. Magetan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang

telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kab. Magetan.



KABUPATEN MAGETAN

Drs. CHANIF TRI WAHYUDI , M.Si.

P e m b i n a NIP. 19721001 199203 1 004

Documents

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN · 2017. 8. 30. · 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di kabupaten Magetan S atuan Polisi Pamong Praja beralamat di Jl. Basuki