SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA Renstra 2016-2021 Satpol... · fungsi Satpol PP, telaahan dan isu-isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya

RENSTRA REVIEW 2016-2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA

2017

ii

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ….………………………………………………………..........ii

DAFTAR ISI ……………………….……………………………………………………iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …………………………………..……………………1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………..3

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………..5

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………..6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi …………………………….8

2.2 Sumber Daya Satpol PP ……………..………………………….….14

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP …………….………………………..16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

PelayananSKPD ………………………………………………….....19

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permaslahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi SKPD …………………………………………....21

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program

Kepala dan Wakil Daerah Terpilih…………………………………..22

3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis ……………………………………….24

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Satpol PP ……………..……………………………..25

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Satpol PP …………………………………………………………….26

4.3 Strategi dan Kebijakan ……………………………………………….26

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………………………………..28

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……………………………………….30

BAB VII PENUTUP ……………………………………………………………………32

Renstra Review Satuan Polisi Pamong Praja 2016 - 2021

1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Review SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan

Peraturan Walikota Surabaya No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Bersama ini disusunlah Rencana

Strategis Review SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra Review SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Review Perangkat Daerah (Renstra

Review – PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Satpol PP)

Tahun 2016– 2021 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk

melaksanakan dan mengemban amanat yang ditetapkan baik dalam

ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun Dokumen

Perencanaan Daerah (RPJP Daerah dan RPJM Daerah), serta

dilaksanakan dengan ikut memenuhi tuntutan Visi, Misi dan agenda

Pembangunan Walikota Surabaya sebagai acuan dalam penyelenggaraan

Pembangunan di Kota Surabaya. Untuk itu dalam rangka melaksanakan

tugas sesuai dengan peran dan posisi Satpol PP Kota Surabaya, maka

disusunlah Renstra Review – PD Satpol PP Tahun 2016 – 2021 sebagai

salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya.


2

Renstra Review - SKPD Satpol PP 2016 – 2021 memuat

gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang

diformulasikan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan strategi yang akan

dijalankan selama kurun waktu kedepan (s/d Tahun 2021).

Renstra Review Satpol PP Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021

adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya kemanan dan kenyamanan

kota yang merupakan tuntutan masyarakat Kota Surabaya, dengan

melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh

kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif

oleh pimpinan bersama tim kerja dan diimplementasikan guna mancapai

visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Review PD

Renstra Review PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Lihatlah Pasal 11 Ayat (1) dalam Permendagri 54/2010, sebagai berikut

Renstra Review PD disusun berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra

Review PD) dan pagu indikatif (Untuk Penyusunan RKPD dan Renja

PD); dan

c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata

daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi

tanggung jawab PD.

Untuk lebih jelas, lihat dan dijelaskan Gambar 1.1 berikut ini :


3

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Review SKPD

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Review PD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra Review PD merupakan satu kesatuan yang

terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra Review

PD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-

2021. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra Review PD dengan

dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan

pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana

ditunjukkan pada gambar 1.2.


4

Gambar 1.2

Alur Penyusunan Renstra

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

danKewenangan SKPD

Landasan penyusunan Renstra-SKPD Satuan Polisi Pamong

Praja Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;


5

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tantang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan

Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

i. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

j. Peraturan Walikota Surabaya No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

1.2.2 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);


6

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012

(Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2008) Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

1.2.3 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,

ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi

dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya

proses pembangunan dalam rangka tercapainnya tujuan yang

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya

hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan

kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman

dan ketertiban umum melalui penegakan perda, penyelesaian


7

pelanggaran K3 serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan

penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta

peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Satpol PP Kota Surabaya Tahun

2016-2021 mengacu pada ketentuan pada Rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun

2016-2021 yaitu : Rasio Personil Satpol PP terhadap Jumlah

Penduduk (Jumlah Satpol PP : Jumlah Penduduk) X 1.000.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Review PD

Penyusunan Renstra Review-PD Satuan Polisi Pamong

Praja 2016 -2021 dimaksudkan sebagai tolok ukur dan alat bantu

dalam melaksanakan tugas yang berfungsi di setiap unit kerja di

lingkungan Satpol PP untuk secara konsekuen dan konsisten

dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran

yang diemban.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Review PD

Renstra Review – PD Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Surabaya 2016 - 2021 bertujuan untuk memantapkan

terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi,

misi, tujuan, sasaran dan strategis yang ingin dicapai oleh Satpol

PP.

Tujuan penyusunan Renstra Review PD adalah :

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi

Pemerintah Kota


8

2. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan SKPD dalam

jangka 5 tahun

3. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan SKPD dalam

jangka 5 tahun

4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Review Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Surabaya didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ tanggal 11 Agustus 2005

tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

dengan susunan sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Review Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Surabaya mulai dari pengertian, proses penyusunan

dan keterkaitan Renstra Review dengan dokumen lain, landasan hukum

serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Satpol PP dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. mengulas secara

ringkas sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kota Surabaya dan

menjelaskan capaian-capaian indikator kinerja Satpol PP dalam

pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, serta tantangan dan

peluang.


9

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat perumusan dan penentuan isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi Satpol PP, telaahan dan isu-isu strategis pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan jangka

menengah Satpol PP Kota Surabaya serta telaahan visi, misi dan program

Walikota Surabaya terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satpol PP Kota Surabaya

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP

Kota Surabaya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surabaya

Tahun 2016-2021.

BAB VII PENUTUP


10

BBAABB IIII

GGAAMMBBAARRAANN PPEELLAAYYAANNAANN SSAATTPPOOLL PPPP

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1.a Tugas Satpol PP

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya,

bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah

unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan

sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan.

2.1.1.b Fungsi Satpol PP

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.


11

2.1.2 STRUKTUR SATPOL PP

Dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya No. 68

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

sebagai berikut :

1. KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kewenangan Daerah di bidang Memelihara dan menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah dan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Pengelolaan Ketatausahaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Satuan Polisi Pamong Praja di bidang kesekretariatan yang meliputi

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjunjuk

teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas

dan fungsinya sedangkan fungsinya :


12

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran

dan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan

masyarakat dan protokol;

g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. Pelaksanaan koordinasi penyeleggaraan tugas-tugas bidang;

i. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja Sekretariat yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

j. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indicator kinerja Satpol PP

yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

k. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol

PP sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1). Sub Bagian Umum dan kepegawaian

2). Sub Bagian Keuangan

3. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Pengembangan

Sumber Daya yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana

program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan


13

kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan

pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya

melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang

pengendalian operasional, sedangkan fungsinya :

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non

perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta

rencana kegiatan pelatihan pembinaan dan pengembangan

sumber daya aparatur;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan

pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dasar bagi Anggota Satpol

PP;

e. Pelaksanaan pelatihan teknis fungsional pasca Diklat Dasar

Satpol PP;

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau

lembaga terkait;

g. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indicator kinerja bidang yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol

PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya terdiri dari :

1). Seksi Pelatihan Dasar

2). Seksi Teknis Fungsional


14

3. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

sedangkan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat :

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/

rekomendasi sesuai bidangnya;

b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Penegakan

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

c. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat;

d. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

e. Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;

f. Pengamanan tempat-tempat penting;

g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan Bidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat;

h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;


15

i. Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

j. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol


Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

1). Seksi Operasi dan Pengendalian

2). Seksi Pengawasan

5. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Penegakan

Peraturan Daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan

rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan

kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan

pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non

perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang

penegakan peraturan daerah;

c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap

masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan


16

kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol

PP dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan bidang penegakan peraturan daerah;

f. Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggar

Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS;

g. Pelaksanaan pemeriksaan, mengumpulkan dan mengolah data

hasil penyelidikan;

h. Pelaksanaan fasilitasi administrasi dan peningkatan kapasitas

SDM PPNS;

i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain terkait dengan penyelidikan dan penuntutan;

j. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang

yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol


Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :

1). Seksi Pembinaan dan Penyelidikan

2). Seksi Penyidikan dan Penuntutan

Selanjutnya gambaran tentang bagan Organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja berdasarkan Peraturan Walikota Surabya Nomor 68

Tahun 2016 adalah sebagaimana ditunjukkan dibawah ini yaitu :


17

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Surabaya

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

SEKSI PEMBINAAN DAN PENYELIDIKAN

SEKSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

SEKSI PENGAWASAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

SEKSI PELATIHAN DASAR

SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


18

2.2 Sumber Daya Satpol PP

Rincian Pegawai dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Surabaya sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai

No Status Kepegawaian Jumlah (Orang)

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 165

2. Tenaga Harian Lepas (THL) 3

3. Tenaga Tehnik Madya 12

4. Tenaga Out Sourching 370

5. Tenaga Kebersihan 4

Jumlah .......... 554

b. Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah (Orang)

1. Pasca Sarjana (S-2) 8

2. Sarjana (S-1) 20

3. Akademi (D-3) 0

4. - SLTA 72

- SMK 33

- KPPA 1

5. - SLTP 21

- ST 1

6. SD 9

Jumlah .......... 165


19

c. Kepangkatan / Golongan

No Golongan Jumlah (Orang)

1. Golongan IV 3

2. Golongan III 24

3. Golongan II 131

4. Golongan I 7

Jumlah .......... 165

d. Jenis Kediklatan

No Status Kepegawaian Jumlah (Orang)

1. Struktural 11

2. Fungsional -

3. Pemerintahan -

4. Teknis 107

5. Diklat Dasar Pol PP 150

Jumlah .......... 268

e. Kendaraan Dinas

No Jenis Kendaraan Jumlah (Unit)

1. Station Wagon 5

2. Mini Bus APV 1

3. Strada Triton Double Cabin 1

4. Patroli 12

5. Truck Penumpang 6

6. Truck Barang 5

7. Sky Walker 1

8. Motor 27

Jumlah .......... 58


20

2.3 KINERJA PELAYANAN SATPOL PP

Kegiatan yang mendukung sehingga dapat mendorong keberhasilan capaian

kinerja antara lain :

A. Perencanaan matang sebelum melaksanakan penertiban dengan

melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan dinas terkait serta

jajaran samping (TNI/POLRI) guna memaksimalkan hasil capaian

penertiban.

B. Inovasi dengan dibentuknya Tim-tim di Satpol PP dalam penertiban

dapat dilakukan dengan cara Persuasif Humanis tidak ada benturan fisik

antara aparat dan masyarakat yang ditertibkan sebagai berikut :

1. TIM KAYPANG

Tugas utamanya adalah menangkap PMKS (Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial), Anjal & Gepeng, T4 (Tempat Tinggal Tidak

Tetap) dll, dalam melaksanakan tugas Tim ini menggunakan pakaian

bebas (penyamaran agar pelanggar Perda tidak menaruh kecurigaan

dan tidak melarikan diri)

2. TIM REMBUG

Bertugas untuk melakukan sosialisasi terhadap pelanggar Perda

sebelum dilakukan Penertiban, saat bertugas Tim ini mengutamakan

Anggota perempuan berada di garda paling depan untuk bernegosiasi

pada pelanggar Perda

3. TIM ODONG-ODONG

Tugas utama dari Tim ini adalah bertindak cepat (quick respons) dan

selalu mobile (berkeliling) untuk menindak segala pelanggaran Perda


21

serta membantu masyarakat yang memerlukan, dalam melaksanakan

tugasnya Tim ini menggunakan rompi hitam bertuliskan Tim Odong-

odong dengan mengendarai motor tiger dan trail.

4. TIM JUDGE BAO

Bertugas sebagai Tim Penindakan terhadap pelanggar Perda setelah

dilakukan sosialisasi dan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh

Tim Rembug.

5. TIM BECAK AIR

Bertugas sebagai Tim penjaga perairan di Surabaya barangkali ada

yang terjatuh di sungai dan saat terdapat lokasi banjir untuk melakukan

pertolongan pertama.

6. TIM UNDUR-UNDUR

Tim ini bertugas untuk menjaga K3 (Keindahan, Ketertiban dan

Kebersihan) di lokasi Pedestrian Jalan dengan menggunakan sepatu

roda.

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Surabaya berdasarkan sasaran/target Renstra Review periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja

pelayanan sebagaimana berikut:


22

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Surabaya

No

Target SPM

Target

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Indikator

dan Fungsi SKPD IKK Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Tingkat penyelesaian 100% 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman dan

keindahan)


23

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Surabaya

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi & Anggaran pd

Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Anggaran

Realisasi

Penertiban, Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi Bidang I

3.214.954.557

3.536.450.013

3.890.095.014

4.279.104.515

4.707.014.967

3.214.954.557 3.536.450.013 3.890.095.014 4.279.104.515

4.707.014.967 100% 100% 100% 100% 100% 10% 100%

Penertiban, Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi Bidang II

1.624.370.196

1.786.807.216

1.965.487.937

2.162.036.731

2.378.240.404

1.624.370.196 1.786.807.216 1.965.487.937 2.162.036.731

2.378.240.404 100% 100% 100% 100% 100% 10% 100%

Penertiban, Pengawasan,

Pengendalian & Evaluasi Bidang III

6.609.316.295

7.270.247.925

7.997.272.717

8.796.999.989

9.676.699.988

6.609.316.295 7.270.247.925 7.997.272.717 8.796.999.989

9.676.699.988 100% 100% 100% 100% 100% 10% 100%


24

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2014 – 2016

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 (Tw.II)

1. Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3

84.382 72.218 47.067

2. Jumlah Pelanggaran K3 84.382 72.218 47.067

3. % penyelesaian pelanggaran K3 100 % 100 % 100 %

22..44.. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan analisis keadaan eksternal Satpol PP Kota Surabaya

akan dapat diidentifikasi faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan

yang mempengaruhi strategi pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP

Kota Surabaya.

Faktor eksternal pada dasarnya adalah merupakan faktor yang ada di

sekeliling Satpol PP Kota Surabaya, yang dapat terdiri atas kondisi politik,

ekonomi, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, lingkungan fisik,

lingkungan hidup, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi,

demografi, stakeholders dan lain-lain.

2.4.2. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan merupakan faktor penghambat yang berasal dari

eksternal organisasi dalam hal ini Satpol PP Kota Surabaya, beberapa

tantangan yg teridentifikasi saat ini dan yang masih ada di waktu yang

datang adalah :


25

1. Keberadaan PMKS yang mengganggu ketertiban

2. Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada

pelanggaran Perda

3. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda

4. Pihak ketiga yang mengintervensi terjadinya pelanggaran Perda

5. Regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penertiban PKL, Tower

dan Bangunan Liar

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang merupakan faktor pendorong yang berasal dari eksternal

organisasi Satpol PP Kota Surabaya, beberapa peluang yg teridentifikasi

saat ini dan masih ada di masa yang akan datang adalah :

1. Dukungan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda

2. Kerjasama dengan instansi vertikal dan akademisi dalam rangka

penagakkan Perda

3. Dukungan SKPD dan Trantib di Kecamatan

4. Dinamika Peraturan Perundang-undangan dalam peningkatan

Kompetensi SDM


26

BBAABB IIIIII

IISSUU--IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS BBEERRDDAASSAARRKKAANN TTUUGGAASS DDAANN FFUUNNGGSSII

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Surabaya sebagai Kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta

dengan penduduk 2.943.528 jiwa yang bersifat heterogen, mengalami

percepatan dalam pembangunan menuntut adanya kestabilan, ketentraman dan

ketertiban yang berkesinambungan. Adapun hal-hal yang dapat mendukung

dengan situasi diatas :

1. Kompetensi Personil

2. Jumlah Sarana Pendukung Operasional

3. Jumlah PPNS

4. Inovasi dalam system dan mekanisme kerja

5. Kewenangan penindakan dalam pelanggaran Perda

Untuk mengetahui isu – isu strategis yang menjadi pokok dalam

melaksanakan pelayanan publik dirumuskan analisis faktor – faktor pendukung

dan penghambat dalam analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity,

Treath).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi

pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Surabaya, dapat diperoleh nilai

dan kriteria isu strategis sebagai berikut :


27

KEKUATAN / STRENGTHS (S) PELUANG / OPPORTUNITIES (O)

S1: Kompetensi personil O1: Dukungan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda

S2: Jumlah sarana pendukung operasional O2: Kerjasama dengan instansi vertikal dan akademisi dalam rangka penegakan Perda

S3: Jumlah PPNS O3: Dukungan SKPD dan Trantib di Kecamatan

S4: Inovasi dalam sistem dan mekanisme kerja

O4: Dinamika peraturan perundang-undangan dalam peningkatan kompetensi SDM

S5: Kewenangan penindakan dalam pelanggaran peraturan daerah

KELEMAHAN / WEAKNESS (W) ANCAMAN / THREATS (T)

W1: Beban pemakaian sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penertiban

T1: Keberadaan PMKS yang mengganggu ketertiban

W2: Jumlah personil T2: Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggar Perda

W3: Legalitas SOP penegakan Perda T3: Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda

W4: Kapasitas gudang penyimpanan hasil penertiban dan tempat parkir mobil operasional

T4: Pihak ketiga yang mengintervensi terjadinya pelanggaran Perda

W5: T5: Regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penertiban PKL, tower dan bangunan liar

W6: T6:

3.2 Telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih

Berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan dari Walikota dan Wakil

Walikota Surabaya tahun 2016-2021, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota


28

Surabaya menindaklanjuti dari visi, misi dan tujuan pembangunan di Kota

Surabaya.

a. Visi Kota Surabaya

Visi Pokok Visi Penjelasan Visi

Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Sentosa dan Berkarakter

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri. Berkarakter adalah Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila

Berdaya Saing Global

Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

Berbasis Ekologi

Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

b. Misi Kota Surabaya

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya masuk dalam kategori Misi

Walikota dan Wakil Walikota terpilih point 3. MEMELIHARA KEAMANAN DAN

KETERTIBAN UMUM

Penjelasan :

Mewujudkan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan

kondusif untuk melaksanakan aktifitas keseharian bagi warga Kota

c. Program Kota Surabaya

Program Penegakan Peraturan Daerah


29

Penjelasan :

Persentase pelanggaran Perda yang ditemukan / pelanggaran Perda yang

dilaporkan dan ditindaklanjuti.

3.3 Penentuan Isu-isu Starategis

Isu Strategis :

1. Kompetensi personil yang handal dan profesional dalam melaksanakan kinerja

2. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dan akademisi dalam

rangka penegakan Perda

3. Jumlah personil yang masih kurang dalam melakukan penertiban

Penjelasan :

Jumlah Personil dan Kerjasama dengan instansi vertikal dan akademisi dapat

meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dengan

mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

serta Kompetensi personil sangat diperlukan untuk lebih memperbesar

cakrawala perkembangan dari Dinamika peraturan perundang-undangan

dalam peningkatan kompetensi SDM.


30

BBAABB IIVV

VVIISSII,, MMIISSII,, TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN,, SSTTRRAATTEEGGII DDAANN KKEEBBIIJJAAKKAANN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Adapun Visi dan Misi tersebut sebagai berikut :

A. VISI

Visi Satuan Polisi Pamong Praja :

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum dengan

Personil yang Profesional

Penjelasan Visi :

“ Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum dengan Personil

yang Profesional “ adalah sebuah tekad dan semangat Satuan Polisi

Pamong Praja untuk menciptakan Kota Surabaya menjadi Aman dan tertib

dengan melakukan serangkaian penertiban yang bersifat Humanis

(manusiawi) dibarengi dengan kekuatan Personil yang Profesional, dengan

terciptanya keamanan dan ketertiban umum sehingga berdampak untuk

kenyamanan warga serta bisa mendorong kemajuan pembangunan kota.

B. MISI

Misi Satuan Polisi Pamong Praja :

Mewujudkan situasi dan kondisi yang memberikan rasa

aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktifitas

keseharian bagi warga kota


31

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

- Tujuan :

Guna lebih mengoptimalkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Surabaya memiliki tujuan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

2. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan peraturan daerah

Dengan Indikator tujuan :

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban yang dapat menjamin keamanan masyarakat

- Sasaran :

Meningkatkan Penertiban dan Pengawasan Peraturan Daerah

Dengan Indikator Sasaran :

Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang sampai ke Proses Verbal

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan

kreatifitas dan pemahaman Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah.

b. Kebijakan :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pelaksanaan

penertiban yang bersifat persuasif humanis dengan didahului sosialisasi

kepada masyarakat.

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur


32

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

Sasaran 1 2 3 4 5

1. Meningkatkan kualitas dan Meningkatkan Penertiban Persentase Pelanggaran Peraturan 100% 100% 100% 100% 100%

intensitas pengawasan dan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang sampai ke Proses

pengendalian pelaksanaan Daerah Verbal

Peraturan Daerah

PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA (Dir. ABDUL KHOLIK, SE)


33

BBAABB VV

RREENNCCAANNAA PPRROOGGRRAAMM DDAANN KKEEGGIIAATTAANN,, IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA,,

KKEELLOOMMPPOOKK SSAASSAARRAANN DDAANN PPEENNDDAANNAAAANN IINNDDIIKKAATTIIFF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan kota Surabaya

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusunlah perencanaan strategis Satpol

PP Kota Surabaya, yang menjadi pedoman bagi Satpol PP dalam menjalankan

program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan. Pedoman tersebut adalah indikator-

indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari program dan

kegiatan, dilengkapi pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mencapai target-

target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan isu strategis dan potensi

masalah bidang Kesbangpol yang menonjol terjadi di Kota Surabaya dalam kurun

waktu 5 tahun kedepan.

Pada penentuan target indikator kinerja program dan kegiatan

memperhatikan trend capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Penentuan

target yang ditetapkan mempertimbangkan identifikasi faktor eksternal maupun

internal yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kota Surabaya. Penentuan

peningkatan target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor internal

yaitu kekuatan dan faktor eksternal yaitu peluang yang dimiliki dalam memacu

kinerja Satpol PP. Sedangkan faktor internal yaitu kelemahan dan faktor eksternal

yaitu ancaman dipertimbangkan dalam rasionalisasi target capaian.

Pendanaan indikatif ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas program

dan kegiatan terutama yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran

pembangunan Kota Surabaya. Berikut tabel tentang prgoram, kegiatan, indikator

kinerja dan pendanaan indikatif :


34

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA SURABAYA

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD

Penang gungjawa

b

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

target Rp. (000.000)






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Meningkatkan Penertiban dan Pengawasan Peraturan Daerah

Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang sampai ke proses verbal

1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

23 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi Bid. I

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi Reklame

21.763 Obyek

18.618 Obyek

3.214 20.901 Obyek

3.535 20.483 Obyek

3.889 20.073 Obyek

4.278

19.672 Obyek

4.706 19.672 Obyek

4.706 Satpol PP Surabaya

24 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi Bid. II

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi IMB, HO, Kebersihan,

Parkir Umum, Perda Lainnya

1.732 Obyek

1.760 Obyek

1.624 1.663 Obyek

1.786 1.630 Obyek

1.965 1.598 Obyek

2.162 1.566 Obyek

2.378 1.566 Obyek


25 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi Bid. II

Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi PKL, PSK, Insidentil, RHU, Anjal/ Gepeng

48.723 Obyek

40.205 Obyek

6.609 46.794 Obyek

7.270 45.858 Obyek

7.997 44.941 Obyek

8.797 44.042 Obyek

9.676 44.042 Obyek



35

BBAABB VVII

IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA SSAATTPPOOLL PPPP YYAANNGG MMEENNGGAACCUU PPAADDAA TTUUJJUUAANN

DDAANN SSAASSAARRAANN RRPPJJMMDD

Visi kota Surabaya terkait bidang ketentraman dan ketertiban umum yaitu :

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA

SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Dalam rangka mencapai visi tersebut ditetapkan misi kota terkait bidang

kesbangpol yaitu pada Misi 3 yaitu :

“ Memelihara keamanan dan ketertiban umum ”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya Memelihara keamanan dan

ketertiban umum adalah :

“ Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah “

Dengan indikator tujuan : Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk

Formulasinya : (Jumlah pelanggaran Perda tahun (t) : jumlah penduduk) x

1000

Sesuai Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Surabaya yaitu melaksanakan

sebagian urusan Pemerintah Bidang Memelihara dan menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, terdapat unsur – unsur

bidang diantaranya : Pengendalian Operasional, Penyidikan dan Penindakan

serta Pengembangan Kapasitas. Masing – masing bidang mencerminkan dan


36

berkontribusi pada misi kota yang ditetapkan sebagai tujuan Satpol PP Kota

Surabaya.

Indikator kinerja utama Satpol PP Kota Surabaya mengacu pada

indikator tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dengan maksud untuk

memastikan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dapat

mendukung pencapaian visi melalui misi pembangunan kota.

Berikut indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

pembangunan kota Surabaya :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Pembangunan Kota

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Sasaran Pembangunan Kota

NO

Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk

18,34 17,97 17,61 17,26 16,91 16,57

NO

Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang sampai ke proses verbal

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %


37

BBAABB VVIIII

PP EE NN UU TT UU PP

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Review Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan memandang situasi dan kondisi di

lapangan saat ini, serta memperhatikan masukan dari hasil rumusan RPJMD Kota

Surabaya tahun 2016–2021, juga didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat

rutin serta insidentil.

Dengan telah disusunnya Renstra 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Surabaya, sehingga dapat dijadikan acuan dan indikator kinerja dalam

Documents

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA Renstra 2016-2021 Satpol... · fungsi Satpol PP, telaahan dan isu-isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya