55

Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur
Page 2: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur
Page 3: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

“Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia.”Presiden Joko Widodo dalam pidato pada KTT Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dalam pidato pada kuliah umum di Universitas Airlangga, Surabaya, 8 September 2018

“Indonesia memiliki visi dan misi menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional.”

Page 4: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kegiatan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kegiatan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam penggunaan dana publik guna menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan pemerintahan.

Kegiatan-kegiatan yang disajikan dalam Laporan ini merupakan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pada struktur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pada tahun 2019, unit kerja pada struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi belum efektif melaksanakan kegiatan karena baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Saat ini Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus melakukan pembenahan terhadap organisasi untuk mendukung tugas baru yang lebih luas dengan perluasan jumlah K/L yang dikoordinasikan. Bidang investasi sebagai isu baru yang menjadi tanggung jawab Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dikoordinasikan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka perencanaan program dan kegiatan yang efektif terus diupayakan sehingga menghasilkan kinerja yang menguatkan kedua isu yang dikoordinasikan, kemaritiman dan investasi.

Laporan Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai koordinasi yang dilakukan Kemenko Bidang Kemaritimatan bersama pemangku kepentingan untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan ini.

Jakarta, Maret 2020

Sekretaris Kementerian Koordinator

Agung Kuswandono

KATA PENGANTAR

iv v

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 5: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

IKHTISAR EKSEKUTIFArah kebijakan Kementerian Koordinator bidang Kemariti-

man dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebi-jakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang

dalam RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk jangka waktu lima tahun (2015-2019) akan diimplementasikan melalui aktualisasi 4 kebijakan pokok di bidang Kemaritiman dan peningkatan dukungan kesekretariatan, yakni :

1. Memperkuat Kedaulatan Maritim

2. Memperkuat Sumber Daya Manusia, IPTEK dan Budaya Maritim

3. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Jasa yang berkelanjutan

4. Meningkatkan Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Poros Maritim

Pada Tahun 2019, 4 kebijakan pokok tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Beberapa hasil pelaksanaan kegiatan sebagai upaya penanganan isu yang menjadi tugas masing-masing unit kerja sebagaimana berikut:

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Hasil kegiatan terkait Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim antara lain: 1) penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) periode 2020-2024 telah dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan K/L terkait, 2) Buku Putih Diplomasi Maritim telah ditetapkan melalui Keputusan Menko Maritim Nomor 128 tahun 2019. Diagendakan pada tahun 2020 akan dilakukan distribusi Buku Putih dengan Kegiatan Maritime Diplomacy Day, 3) telah dilaksanakan pertemuan dengan negara-negara anggota Dewan Arktik serta telah tersusun draft naskah urgensi pengajuan Indonesia sebagai negara Observer di Dewan Aktik, dan 4) tekait hasil sinkronisasi penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Kecelakaan Laut di Perairan Indonesia, telah dilakukan plotting prioritas platform di peta laut yang mempengaruhi keselamatan pelayaran oleh Kementerian ESDM, TNI AL (termasuk Pushidrosal), dan Kementerian Perhubungan

Foto : setkab.go.id

vi vii

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 6: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

Hasil kegiatan Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa antara lain: 1) telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Ikan Hias 2020-2024 yang akan diintegrasikan dengan KKI, 2) penegasan zonasi antara wilayah konservasi dan wilayah wisata bahari melalui mitigasi kerusakan terumbu karang dan keanekan ragaman hayati akibat pariwisata tidak ramah lingkungan, 3) telah selesainya kriteria dan standar aspal Buton dalam penggunaannya dalam rangka peningkatan pemanfaatan Aspal Buton demi pengurangan impor, 4) percepatan pembangunan kemaritiman khususnya aksesabilitas energi dan pariwisata dilakukan dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah-daerah terdepan dan terluar, 5) progres pengembangan destinasi pariwisata super prioritas pada tahun 2019 pada tahap penyusunan Integration Tourism Master Plan (ITMP), dan 6) telah dibuat komponen pada parameter untuk menghitung Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) dan telah ditentukan 3 Working Group (WG) yang mencakup 10 goals.

Bidang Koordinasi Infrastruktur

Hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Koordinasi Infrastruktur antara lain: 1) Progres pembangunan Pelabuhan Patimban untuk paket satu sekitar 27,5% yang terfokus pada pengerukan dan pemancangan site pile. Untuk status update pembebasan tanah access road, dari 121 bidang tanah warga yang akan dibebaskan; 113 bidang sudah dibayarkan, 6 bidang dalam proses pengajuan ke LMAN dan 2 bidang konsinyasi. 2) Pembangunan Infrastruktur perkeretaapian seperti pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung (progres pembebasan lahan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung telah mencapai 80 % atau 113 Km dari sepanjang 142,3 Km), pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya (progres penyusunan preparatory survey oleh JICA sampai pada tahapan Inception Report), 3) Pengadaan kapal baru melalui program kapal perintis, program kapal pelayaran rakyat, program kapal tol laut dan kapal bantuan perikanan, terus dilanjutkan dengan pengawasan ketat untuk TKDN. Kemudian RPP Industri maritim dapat diselesaikan draftnya pada tahun 2019, dan 4) Terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan KBL Berbasis Baterai tanggal 8 Agustus 2019 sebagai pengendalian terhadap implementasi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan.

Bidang Koordinasi Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim

Hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim antara lain: 1) upaya penerapan kurikulum pendidikan kemaritiman dengan pendampingan di 21 provinsi dengan jumlah sekolah yang dilakukan pendampingan sebanyak 84 sekolah. Kemudian telah dilakukan penandatanganan komitmen impelementasi kurikulum kemaritiman di sekolah percotohan, 2) diterbitkannya buku pengelolaan sampah. Buku ini merupakan buku suplemen pendukung untuk kurikulum bermuatan kemaritiman yang berisikan tentang materi tematik pengelolaan sampah, memadukan teori pembelajaran dan permainan interaktif, 3) penanganan DAS Citarum yang sesuai dengan 6 (quick wins); a. penanganan lahan kritis, b. penanganan limbah industri, c. penanganan sampah domestik, d. penataan keramba jaring apung, e. penegakan hukum, f. perubahan perilaku, 4) Penanganan sampah laut telah dilakukan koordinasi dan juga implementasi metode pengunaan aspal plastik. Hingga akhir tahun 2019, telah dilakukan penerapan teknologi aspal plastik sepanjang 22,23 Km pada lokasi Pabrik Chandra Asri Petrochemical, Kota Cilegon, Cileungsi - Bogor, dan Kota Tegal, 5) Pada bulan April 2020 ditetapkan secara sah bahwa Geopark Kaldera Toba dinyatakan memenuhi syarat menjadi Unesco Global Geopark, dan 6) Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih dengan K/L terkait yang dilaksanakan di 47 lokasi di Indonesia, diikuti total sekitar 20.598 peserta.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait isu kebijakan dan program prioritas pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan mengkoordinasikan K/L terkait didukung dengan pagu anggaran sebesar 260.043.852.000 dengan nilai realisasi sebesar 251.041.375.137 sehingga persentase realisasi anggaran 96,54%.

viii ix

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 7: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................................ iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................................................. xii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................................................... xii

DAFTAR BAGAN .................................................................................................................................................................... xiii

DAFTAR GRAFIK .................................................................................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................................... 1 1.1. Pengembangan Organisasi ............................................................................................................. 2 1.2. Profil Pimpinan ...................................................................................................................................... 4

BAB II RENCANA KERJA ............................................................................................................................................... 6

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ........................................................................................................................... 12 3.1. Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim ...................................................................................... 13 3.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Implementasi Perpres No.16 Tahun ............................................................................................................................................. 13 3.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Diplomasi Maritim .......... 14 3.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Nasional Peta NKRI ............. 16 3.1.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Traffic Separation Scheme (TSS) di Perairan Strategis Indonesia .............................................. 19 3.1.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ....................................................................................... 21 3.2 Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa .................................................................... 22 3.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan ......................................................................................... 22 3.2.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati ...................................................................... 24 3.2.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Garam ................ 27 3.2.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi .............. 28 3.2.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata ............................................................................................................................. 29 3.2.6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional ................................................................................................................ 32 3.2.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim ................................................................................................................ 33 3.2.8 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut .......................................................................................................... 33 3.3 Bidang Koordinasi Infrastruktur .................................................................................................... 35 3.3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi ................................................................................................................. 35

3.3.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Angkutan Masal di Kota Besar ............................................................................................................................. 39 3.3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Gas Nasional Indonesia Timur ...................... 40 3.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ................. 41 3.3.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Nasional Short Sea Shipping .............................................................................................................................. 41 3.3.6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Bahari di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas ....... 42 3.3.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ............................................................. 48 3.3.8 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Nasional ............................................................................... 49 3.4 Bidang Koordinasi Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim ...................................................................................................... 50 3.4.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan ............................................................................. 50 3.4.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengendalian Rencana Aksi Daerah Aliras Sungai (DAS) Citarum ............................................................................... 52 3.4.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan National Ocean Data Center (NODC) .......................................................................................................................... 55 3.4.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Penanganan Sampah Laut (Marine Debris) ........................................................................................................ 56 3.4.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengembangan Geopark Nasional .... 58 3.4.6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Gerakan Indonesia Bersih ...................... 61 3.5 Kesekretariatan ..................................................................................................................................... 63 3.5.1 Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Standar Luaran Kebijakan ................................................................................................................. 63 3.5.2 Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Permohonan Rapat Terbatas Tentang Kawasan Ekonomi serta Industri Terpadu Bekasi – Karawang – Purwakarta .................................................................................................. 65 3.53. Bimtek Penyusunan SOP, Proses Bisnis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Sosialisasi Permenko Nomor 2 Tahun 2019 ...................................................................... 66 3.5.4. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman terkait Kearsipan .................................................................................................................................... 67 3.5.5. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) ..................................................................................................................................... 67 3.5.6. Entry Meeting Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ...................................................................... 68 3.5.7. Percepatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah............................. 69 3.5.8. Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tahun 2020 .......................................................... 70 3.5.9. Pembahasan Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ........................................................................................................................................... 72 3.5.10. Penguatan Budaya Kerja Organisasi “PATEN” Menuju Organisasi Berbasis Kinerja ....................................................................................................................................................... 73 3.5.11. Rapat Kerja Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ........................................................................................................................... 74 3.5.12. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 ................. 75

DAFTAR ISI

x xi

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 8: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

DAFTAR GAMBARGambar 1 The Next Continental Shielf Submission Of Indonesia (South West Of Sumatera) 18Gambar 2 Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas dan 5 Destinasi Pariwisata Unggulan......... 30Gambar 3 Dukungan Infrastruktur Danau Toba ......................................................................................... 32Gambar 4 Pembangunan infrastuktur dasar dan peningkatn konektivitas ................................... 36Gambar 5 Pengembangan Pelabuhan Patimban ...................................................................................... 37Gambar 6 Progres Konstruksi Pelabuhan Patimban ................................................................................ 37Gambar 7 Peta Jaringan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek ................................................. 39Gambar 8 Kerjasama Indonesia Jepang : Distribusi Gas Bumi untuk Indonesia Timur ............ 40Gambar 9 Rencana trayek penyelenggaraan angkutan barang di laut ........................................... 42Gambar 10 Koridor ekonomi di Banten ............................................................................................................ 44Gambar 11 Wonder Destinasi Wisata di KEK Tanjung Lesung .............................................................. 44Gambar 12 Rencana penataan 4 gerbang dan koridor wisata utama kawasan Borobudur .... 47Gambar 13 Sebaran sekolah percontohan implementasi kurikulum muatan kemaritiman ...... 51Gambar 14. Pembuatan Taman pada Bantaran Sungai Citarum ........................................................... 52Gambar 15 Tampilan web Data Kelautan Nasional (nodc.id) .................................................................. 55Gambar 16. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2019 ................................ 58Gambar 17. Pantai Tanjung Tinggi Belitung ..................................................................................................... 59Gambar 18 Sebaran Kegiatan Gerakan Indonesia Bersih Tahun 2019 ................................................ 62Gambar 19 Peta Infrastruktur Kawasan Ekonomi BEKAPUR ................................................................. 66

DAFTAR TABELTabel 1 Status penyusunan produk perundang-undangan sebagai turunan Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ............................................................. 23Tabel 2 Progres Percepatan Pembangunan PLTSa ............................................................................. 41Tabel 3 Alur Pelayaran ...................................................................................................................................... 41Tabel 4 Perbandingan Jumlah Wisatawan .............................................................................................. 46Tabel 5 Capaian Realisasi Industri Pengunaan Produk Dalam Negeri ........................................ 48Tabel 6 Capaian Industri maritim/galangan kapal ............................................................................... 49Tabel 7 Capaian pengembangan industri kedirgantaraan ............................................................... 49Tabel 8 Pengelolaan kebijakan pada tingkat unit ................................................................................. 64

Tabel 9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemenko Kemaritiman Tahun 2019 per unit Eselon 1 ................................................................................................................................... 79Tabel 10 Alokasi dan Realisasi Kemenko Marves TA 2019 per Jenis Belanja ............................. 79Tabel 11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman per kegiatan ..... 80Tabel 12 Realisasi Anggaran/Bulan TA. 2018 ........................................................................................... 81Tabel 13 Realisasi Anggaran Kumulasi TA. 2019 .................................................................................... 82

DAFTAR BAGANBagan 1 Tujuh Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia ................................................................................ 13Bagan 2 Proses Perundingan Penetapan Batas Maritim RI 2019 .................................................... 17Bagan 3 Dukungan BUMN dalam pembangunan Kuala Tanjung ................................................... 38Bagan 4 Percepatan Pembangunan PLTSa .............................................................................................. 41Bagan 5 Pusaran Ekonomi Indonesia ........................................................................................................... 43Bagan 6. Infografik terkait penanganan limbah industri ...................................................................... 53Bagan 7. Kendala Penanganan Limbah Industri ...................................................................................... 54Bagan 8. Infografik terkait penegakan hukum pada penanganan DAS Citarum ...................... 54Bagan 9 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan National Ocean Data Center (NODC) ......... 55Bagan 10 Penanganan Sampah Laut ............................................................................................................. 56Bagan 11 Data tersaji pada Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia 2018 ........................................................................................................................ 58Bagan 12 Tahapan Pencapaian Status Geopark ....................................................................................... 60Bagan 13 Informasi terkait Peningkatan Status Geopark ...................................................................... 61Bagan 14 Fokus Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 .................................................................... 61Bagan 15 Sasaran Reformasi Birokrasi .......................................................................................................... 69Bagan 16 Fokus Permasalahan Birokrasi ...................................................................................................... 69Bagan 17 Fokus Pengawasan Pelaksanaan Tujuan Organisasi .......................................................... 70Bagan 18 Nilai Nilai Budaya Kerja PATEN ..................................................................................................... 85

DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Total Area of Mangroves .................................................................................................................. 26Grafik 2 Konsumsi Aspal Nasional & Perbandingan Aspal Pertamina vs Aspal Impor ........ 28Grafik 3 Pertumbuhan Wisman 2009-2018 ............................................................................................. 30Grafik 4 Tingkat Kesejahteraan di Banten ................................................................................................. 43Grafik 5 Jumlah Kunjungan WIsatawan ..................................................................................................... 46Grafik 6. Grafik Penanganan Lahan Kritis Sungai Citarum ................................................................. 53Grafik 7 Komposisi Alokasi Anggaran ......................................................................................................... 80Grafik 8 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko TA. 2019 ............................................................... 82Grafik 9 Perkembangan Kumulasi Realisasi Anggaran TA. 2019 .................................................... 83Grafik 10 Capaian Kinerja Anggaran Satker Kemenko Marves TA. 2019 ....................................... 83Grafik 11 Capaian Evaluasi Kinerja Anggaran Kemenko Marves TA. 2019 ................................... 83

3.5.13. Koordinasi Pembahasan Program Strategis 2019-2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan ............................................................................................... 76 3.5.14. Koordinasi Program Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2019 – 2024 ............................................................................................................................ 77 3.5.15. Koordinasi Penyusunan rencana Aksi Tahun 2020 .............................................................. 78 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran ......................................................................................................... 79

BAB IV BUDAYA KERJA ................................................................................................................................................... 84

BAB V PENUTUP ................................................................................................................................................................ 88

TIM PENYUSUN ....................................................................................................................................................................... 90

xii xiii

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 9: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

PENDAHULUAN

BAB

I

Visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dicanangkan Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya. Hal ini juga telah

disampaikan dalam berbagai kesempatan. Keinginan untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia dan menjadikan indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dalam sejarah pernah berjaya menguasai laut. Terlalu lama Indonesia telah memunggungi laut. Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan mengembalikan jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim. Kesungguhan dari visi ini juga tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dimana misi Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat serta berbasiskan kepentingan nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk sebagai upaya meningkatkan koordinasi dalam mempercepat perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu sebuah negara kepulauan yang maju, kuat dan mandiri yang menjadi pusat orientasi peradaban kemaritiman dunia. Secara umum tujuan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah: “menyinergikan kebijakan Kementerian dan/atau Lembagaguna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat menuju poros maritim dunia”

Melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemari-timan, Kemenko Bidang Kemaritiman berkeinginan:

1) Mewujudkan pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat Regional dan Global;

2) Memperkuat jatidiri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara;

3) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam;

4) Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim; dan

5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kemen-terian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Foto : www.pertamina.com/id

1

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 10: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN PARIWISATA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA

DAN EKONOMI KREATIFKEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Keinginan-keinginan tersebut diupayakan melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada penyelesaian isu-isu yang muncul setiap tahunnya. Penyelesaian isu selama tahun 2019 diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai bentuk pelaksanaan tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015.

1.1. Pengembangan Organisasi

Pada era kabinet Indonesia maju, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengalami perubahan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain itu jumlah unit Eselon I juga mengalami penambahan menjadi 7 (tujuh) unit Eselon I yang semula berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 hanya sebanyak 5 (lima) Eselon I. Hal lain yang juga berkembang adalah jumlah K/L yang dikoordinasikan yang semula hanya 4 (empat) K/L menjadi 7 (tujuh) K/L.

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pengembangan Organisasi Kemenko Bidang Kemaritiman menjadi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

PERPRES NO. 10 TAHUN 2015

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 5 Unit Kerja Eselon 1 & 4 K/L yang Dikoordinasikan

PERPRES NO. 92 TAHUN 2019

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN & INVESTASI 7 Unit Kerja Eselon 1 & 7 K/L yang Dikoordinasikan

MENJADI

Tentang KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

PERPRES NO. 10 TAHUN 2015

K/L YANG DIKOORDINASIKAN

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

KEDAULATAN MARITIM

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

INFRASTRUKTUR

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK DAN BUDAYA

MARITIM

PERPRES NO. 92 TAHUN 2019

K/L YANG DIKOORDINASIKAN

7

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN

MARITIM DAN ENERGI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

SUMBER DAYA MARITIM

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN

KEHUTANAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

7 UNIT ESELON I

Tentang KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN & INVESTASI

5 UNIT ESELON I

4

2 3

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 11: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Purbaya Yudhi SadewaDEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

Dr. Ir. Safri Burhanuddin, D.E.ADEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM

Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.ScDEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI

Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.ScPlt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

Ir. Agung Kuswandono, M.ASEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

Profil Pimpinan

1.2

Odo R.M Manuhutu, M.ScPlt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Septian Hario SetoPlt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

Dr. Ir. Tukul Rameyo Adi, M.TSTAF AHLI MENTERI BIDANG SOSIO-ANTROPOLOGI

Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.TSTAF AHLI MENTERI EKONOMI MARITIM

4 5

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 12: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

RENCANA KERJA

BAB

2

Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selama

Tahun 2019. Rencana kerja merupakan wujud upaya Kemenko Bidang Kemaritiman dalam pencapaian visi dan misi yang termuat dalam Rencana Strategis.

Foto : www.pertamina.com/id

VISI :

INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

6 7

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 13: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Dalam pelaksanaan kebijakan pokok tersebut, maka rencana kerja Tahun 2019 yang terdiri dari program prioritas Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai berikut:

2.1 Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Implementasi Perpres No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Rencana Aksi KKI

2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Diplomasi Maritim

2.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Nasional Peta NKRI

2.1.4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Traffic Separation Scheme (TSS) di Perairan Strategis Indonesia

2.1.5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

2.2 Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

2.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

2.2.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati

2.2.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Garam

2.2.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi

2.2.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata

2.2.6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional

MISI :

Mempertegas jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, mandiri dan kuat.

Membangun kekuatan ekonomi maritim dengan dukungan IPTEK yang handal.

TUJUAN :

Mewujudkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat serta berdaulat dan bangsa bahari yang berkarakter budaya nusantara yang memiliki kepemimpinan kuat dalam diplomasi kemaritiman dunia.

1

Mengembangkan kekuatan ekonomi maritim yang berdaya saing melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas serta pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan dengan dukungan IPTEK yang handal.

2

KEBIJAKAN POKOK

Memperkuat Sumber Daya Manusia, IPTEK dan Budaya Maritim

2

Memperkuat Kedaulatan Maritim

1

Meningkatkan Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Poros Maritim

4

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Jasa yang berkelanjutan

3

Foto : Humas KKP/Mongabay Indonesia

8 9

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 14: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

2.2.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim

2.2.8 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut

2.3 Bidang Koordinasi Infrastruktur

2.3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi

2.3.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Angkutan Masal di Kota Besar

2.3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Gas Nasional Indonesia Timur

2.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

2.3.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Nasional Short Sea Shipping

2.3.6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Bahari di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas

2.3.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

2.3.8 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Nasional

2.4 Bidang Koordinasi Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim

2.4.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan

2.4.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengendalian Rencana Aksi Daerah Aliras Sungai (DAS) Citarum

2.4.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan National Ocean Data Center (NODC)

2.4.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Penanganan Sampah Laut (Marine Debris)

2.4.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengembangan Geopark Nasional

2.4.6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Gerakan Indonesia Bersih

Foto : viva.co.id

10 11

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 15: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB

33.1 Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

3.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Perpres No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Rencana Aksi KKI

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan salah satu dokumen acuan bagi K/L dan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia, yang mencakup dokumen nasional KKI dan Rencana Aksi.

Capaian Kerja Tahun 2019

a. Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia periode pertama (Periode 2016-2019) melalui verifikasi Laporan implementasi setiap triwulan dalam setiap tahun. Bulan Desember 2019 merupakan akhir dari periode implementasi dari Rencana Aksi Periode pertama, hasil pelaksaan Renaksi Periode pertama akan disampaikan kepada Presiden RI.

b. Proses penyusunan Rancangan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode Ke-2 (Tahun 2020-2024) telah berjalan dengan baik dengan melibatkan K/L.

Foto : Qwadru P. Wicaksono

BAGAN 1. TUJUH PILAR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

12 13

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 16: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

3.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Diplomasi Maritim

a. Koordinasi penyusunan produk hukum bidang kemaritiman (RUU tentang Kawasan, RUU tentang Zona Tambahan, RUU Landas Kontinen);

Rancangan Perpres tentang Kawasan Dasar Laut Internasional (KDLI), RUU Zona Tambahan, dan RUU Landan Kontinen saat ini sedang dalam proses penyusunan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan berpandangan bahwa perlu diatur lebih lanjut mengenai aktivitas militer di RUU landas kontinen, terutama untuk 5 (lima) kegiatan yaitu latihan militer, uji coba persenjataan, kegiatan intelijen, pengumpulan data atau spionase terhadap negara Indonesia, penggunaan kekuatan militer, dan menempatkan peralatan militer.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan pelarangan tersebut telah cukup terakomodir dalam Pasal 15 draft RUU dengan menambahkan pertahanan pada akhir pasal.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Percepatan Penyusunan dan Pengesahan Konvensi Internasional di Bidang Kemaritiman (CTA, ILO C188);

Dalam rangka mengkoordinasikan persiapan peluncuran Perpres No. 18 tahun 2019 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan atau STCW-F tahun 1995. Saat ini sebanyak 29 negara telah meratifikasi konvensi internasional tersebut. Pelaksanaan peluncuran Perpres yang dimaksud sejalan dengan arah pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia.

Konvensi internasional STCW-F 1995 merupakan bagian dari 4 pilar aturan internasioal (PSMA, ILO C. 188, CTA) untuk pelindungan di sektor perikanan mengingat Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pelaut terbesar ketiga tenaga kerja sektor perikanan dan penyumbang terbesar devisa untuk sektor perikanan.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Kemaritiman tingkat Bilateral (BMF RI Belanda dan RI Jerman) dan akan dilanjutkan di bulan Februari 2019;

Area kerja sama antara RI – Korea terdiri dari :

1) Human resources and development and research capacity building in maritime sectors;

2) Marine environment;

3) Fisheries;

4) Ocean policy and the law of the sea;

5) Maritime industries;

6) Port;

7) Shipping and logistics;

8) Maritime safety;

9) Other areas of cooperation.

Area Kerja sama RI-Jerman adalah sebagai berikut:

1) Marine science and technology, human resources development and research capacity building in maritime sectors (training/education);

2) Marine environmental and protection;

3) Maritime industries, such as promoting cooperation in the maritime service sector;

4) Port development and operation

5) Shipping and logistics, such as developing port logistics information system and conducting research and cooperation on maritime transport and port operation;

6) Maritime infrastructure and connectivity, etc

d. Sikronisasi dan tindak lanjut hasil gap analisis antara Peraturan Perundang-undangan Nasional dengan Ketentuan UNCLOS;

Menindaklanjuti pembahasan mengenai realignment FIR pada South China Sea Corridor serta danger area dan restricted area, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggara-kan koordinasi pada tanggal 24 Mei 2019 yang dihadiri oleh perwakilan dari K/L terkait guna membahas Pasal 51 United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dalam koordinasi tersebut telah disepakati akan dibentuk tim kecil yang terdiri dari bidang regulasi dan teknis guna membahas mengenai penetapan danger area dan restricted area secara sepihak oleh Singapura yang akan berimplikasi terhadap realign-ment FIR oleh Indonesia.

Pada tanggal 8 Oktober 2019 lalu, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura telah mengumumkan bahwa Indonesia dan Singapura telah memulai pembahasan tentang FIR dalam rangkaian leaders retreat. Kedua negara telah menyepakati framework of discussion between Indonesia and Singapore.

Pada tanggal 7 Oktober 2019 Tim teknis kedua negara juga telah bertemu untuk memulai proses negosiasi. Tim FIR telah mengajukan TOR perubahan Proposal realignment yang diajukan pada tanggal 2 Agustus 2019 serta mengajukan timeframe penyelesaian realignment.

e. peranan Indonesia di Forum United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Food and Agriculture Organization (FAO), International Maritime Organization (IMO), International Criminal Police Organization (Interpol), dan ASEAN.

Indonesia sepakat untuk mendorong sentralitas dan mekanisme ASEAN dalam pengembangan arsitektur regional di kawasan Indo-Pasifik. India mengusulkan India-Indonesia-Japan trilateral dialogue. Indonesia menyampaikan sepakat untuk dilakukan sesuai yang sudah dilakukan saat ini yaitu India-Indonesia-Australia Dialogue. Kedua negara sepakat mendorong penyelesaian negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). India harapkan dukungan Indonesia terhadap pencalonan India pada berbagai organisasi internasional, antara lain DK PBB (2021-2022), ICAO dan FAO.

f. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Diplomasi Maritim melalui Pengesahan Permenko tentang Buku Putih Diplomasi Maritim;

Pada tahun 2019 telah selesai disahkan Buku Putih Diplomasi Maritim melalui Keputusan Menko Maritim Nomor 128 tahun 2019. Diagendakan pada tahun 2020 akan dilakukan distribusi Buku Putih dengan Kegiatan Maritime Diplomacy Day, dan pada saat ini sedang dirancang implementasi Buku Putih Diplomasi Maritim tersebut sehingga dokumen tersebut tidak hanya menjadi dokumen namun juga diimplementasikan.

14 15

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 17: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

3.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Nasional Peta NKRI

a. Zona Tambahan dan Perairan Pedalaman memasuki tahap Pembentukan Perundangan

Dalam rangka program Penetapan Perairan Pedalaman Indonesia pada tahun 2019 dan surat Deputi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Nomor 028/Deputi1/Maritim/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal penyampaian data SHP (shape-file) Hasil Kajian Penutupan Perairan Pedalaman Indonesia tahun 2018, hasilnya adalah :

1) Reviu Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Perairan Pedalaman Indonesia tahun 2018 teridentifikasi data: polyline garis penutup teluk sejumlah 266, polygon setengah lingkaran sejumlah 130, polygon teluk sejumlah 262.

2) FGD menghasilkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bapak Andi Arsana beserta tim, diantaranya mengenai penyesuaian data garis penutup teluk dengan data garis pantai KSP 2018.

3) Data yang diserahkan oleh tim teknis UGM pada 7 Februari 2019, terdapat file garis penutup teluk sebagai berikut: nama file GPT.shp terdapat sejumlah 403 garis, nama file Papua_Kalimantan.shp terdapat sejumlah 266 garis, dan tidak ada dile polygon teluk dan polygon setengah

b. Pembakuan Nama Rupabumi

Terdapat 220 titik pulau telah ditelaah dan tersisa 837 titik pulau yang belum ditelaah, hasil penelaahan adalah sebagai berikut:

1) Provinsi Kalimantan Timur: 28 titik pulau lokasi sudah sesuai, 17 titik pulau direposisi, dan 15 titik pulau ditunda. Total sejumlah 60 titik pulau telah ditelaah;

2) Provinsi Kalimantan Tengah; 2 titik pulau lokasi sudah sesuai, 5 titik pulau direposisi, 3 titik pulau ditunda dan 1 titik pulau dihapus. Total sejumlah 11 titik pulau telah ditelaah;

3) Provinsi Kalimantan Utara: 2 titik pulau lokasi sudah sesuai. Total sejumlah 2 titik pulau telah ditelaah;

4) Provinsi Kalimantan Barat: 9 titik pulau lokasi sudah sesuai, 58 titik pulau direposisi, 4 titik pulau ditunda. Total sejumlah 71 titik pulau telah ditelaah;

5) Provinsi Kalimantan Selatan: 9 titik pulau lokasi sudah sesuai, 40 titik pulau direposisi, 31 titik pulau ditunda. Total sejumlah 80 titik pulau telah ditelaah;

6) Provinsi Kepulauan Riau: 6 titik pulau lokasi sudah sesuai, 182 titik pulau direposisi, dan 5 titik pulau dihapus. Total sejumlah 193 titik pulau telah ditelaah dan tersisa 122 titik pulau belum ditelaah;

7) Provinsi DI Yogyakarta sejumlah 2 titik pulau lokasi sudah sesuai, 13 titik pulau direposisi, dan 1 titik pulau ditunda. Total sejumlah 16 titik pulau telah ditelaah;

8) Provinsi Bangka Belitung: 3 titik pulau lokasi sudah sesuai, 93 titik pulau direposisi, dan 27 titik pulau ditunda. Total sejumlah 123 titik pulau telah ditelaah;

9) Provinsi Papua Barat: 13 titik pulau lokasi sudah sesuai, 186 titik pulau direposisi, dan 21 titik pulau ditunda.

c. Finalisasi Batas Maritim Indonesia–Malaysia segmen selatan Selat Malaka dan Laut Sulawesi

Dalam rangka finalisasi batas maritim Indonesia – Malaysia segmen Selat Malaka dan Laut Sulawesi dilaksanakan FGD Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Jasa Kemaritiman di Kawasan Antarwilayah di Selat Malaka.

Hal yang menjadi perhatian dalam penyempurnaan dokumen antara lain:

1) Alokasi dumping area, sempadan pantai, dan kajian AMDAL di wilayah Selat Malaka yang perlu menjadi perhatian;

2) Untuk wilayah grey area, dalam pemetaan dirasa masih ada area yang belum mengakomodir daerah-daerah yang menjadi lokasi ditangkapnya nelayan Indonesia oleh pihak Malaysia;

3) Untuk kesesuaian dengan dokumen RZWP3K, masih terdapat data yang belum sinkron seperti area perikanan tangkap dan budidaya, area yang sudah eksisting, area peruntukan ruang laut untuk pemukiman, zona pertahanan dan keamanan, serta wilayah konservasi dan biota laut;

4) Untuk perencanaan ruang, tidak boleh diikat dalam sekat sektoral;

5) Aspek keamanan dan keselamatan maritim serta alur kenavigasian.

d. percepatan perundingan batas maritim RI–Malaysia, RI–Timor Leste, dan RI-Vietnam

Upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang diharapkan dapat mengkoordinasikan 12 stakeholder yang berperan di perairan wilayah Indonesia sehingga semua pihak dapat turut menjaga keamanan dan keselamatan di perairan wilayah Indonesia dan membentuk PAK antar Kementerian/Lembaga.

Rancangan Peraturan Presiden tersebut disusun oleh pakar-pakar dalam bidang keamanan dan keselamatan laut dan rancangan ini mengatur 5 (lima) kebijakan, yaitu membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini terintegrasi dan terpadu; menyinergikan penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan; optimalisasi

BAGAN 2. PROSES PERUNDINGAN PENETAPAN BATAS MARITIM RI 2019

16 17

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 18: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

penanganan tindak pidana; peningkatan sarana prasarana pendukung patroli keamanan dan keselamatan; dan peningkatan perlindungan lingkungan laut.

Untuk mempercepat penyusunan rancangan Peraturan Presiden akan dibentuknya tim kecil dari perwakilan peserta rapat dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut. Terdapat 3 tahap dalam menjaga keamanan laut yaitu pengamanan, penyidikan, dan penangkapan sehingga perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian yang berupa MoU dalam hal penyidikan.

e. Penyiapan Dokumen Submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut segmen barat Sumatera

1) Tim pengarah teknis, pakar, dan tim teknis sepakat mengeksplorasi keberadaan natural bridge atau saddle pada sisi barat Pulau Mentawai dan Pulau Pagai Selatan sebagai lokasi keberlanjutan alamiah antara kedua pulau tersebut dengan Investigator Ridge.

2) Investigator Ridge dan submarine elevations di sekitarnya ditetapkan sebagai area of interest (AOI) penentuan outer limit continental margin Indonesia di segmen Barat Sumatera. Selanjutnya tim teknis bathymetry agar mengeksplorasi lokasi penentuan foot of slope pada Aol untuk dilaporkan pada pertemua selanjutnya (area of interest terlampir).

3) Tim sepakat untuk segera melakukan penyusunan dokumen analisis teknis submisi ekstensi Landas Kontinen Indonesia pada Aol dengan menggunakan data sintesis Indonesian National Bathymetric Data (INDB) serta data global yang tersedia. Struktur dokumen yang disusun agar sesuai dengan struktur dokumen submisi.

4) Kemenko Bidang Kemaritiman akan mengajukan penyesuaian timeline kerja tim nasional penetapan landas kontinen di luar 200 Mil laut sehubungan dengan mundurnya waktu penyelenggaraan survei Utara Papua 2019, pelaksanaan initial presentation Indonesia dihadapan UN-CLCS dan penyusunan dokumen analisis teknis potensi ekstensi landas kontinen di segmen Barat Sumatera.

Kawasan Dasar Laut Internasional, Kementerian ESDM diminta untuk menyusun kajian mengenai urgensi penyusunan Rperpres dimaksud

3.1.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Traffic Separation Scheme (TSS) di Perairan Strategis Indonesia

a. Pengendalian upaya penetapan TSS Selat Sunda dan/atau Selat Lombok di IMO yang ditindaklanjuti dengan penyampaian di Sidang National Center of Sustainability Reporting (NCSR) Januari 2019;

Pengajuan dua usulan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok ke IMO merupakan salah satu elemen implementasi dari Perpres No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Penetapan TSS bertujuan untuk menjaga keselamatan pelayaran dan pelindungan wilayah maritim Indonesia. Penetapan TSS juga perlu memperhatikan populasi dan migrasi Biota Laut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan aturan 10 TSS yaitu kapal yang berlayar di bagan pemisah:

1) berlayar dalam arah jalur lalu lintas yang sesuai;

2) menjauhi garis/zona pemisah;

3) memasuki/meninggalkan jalur pada ujung jalur; iv. menghindari memotong jalur-jalur lalu lintas;

4) menghindari berlabuh jangkar, dan

5) menghindari menangkap ikan.

Setelah adopsi di IMO, langkah selanjutnya adalah:

1) pengendalian pelaksanaan rencana aksi yg disepakati antar K/L.

2) Mengkaji peluang pengembangan jasa kemaritiman untuk memanfaatkan naiknya volume pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok.

3) membangun dan mempromosikan portofolio jasa layanan kepelabuhanan Indonesia yang terkoordinasi dengan layanan VTS.

4) diskusi lebih lanjut dengan Pelindo 1 dan 3, pengusaha pelayaran, asuransi, dan mencari mitra pengembang pelabuhan.

b. Pengendalian upaya penetapan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Selat Lombok di IMO yang ditindaklanjuti dengan penyampaian proposal lengkap pada Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) 74;

Setelah adopsi di IMO, langkah selanjutnya yang dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana aksi yg disepakati antar K/L. Selain itu, dikaji peluang pengembangan jasa kemaritiman untuk memanfaatkan naiknya volume pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok. Dalam hal ini di anggap perlunya membangun dan mempromosikan portofolio jasa layanan kepelabuhanan Indonesia yang terkoordinasi dengan layanan VTS. PT SMI memberikan masukan terhadap draf dokumen submisi, dokumen tersebut dikirimkan kembali kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kemenkomarves akan melakukan rapat koordinasi lanjutan terkait potensi pledge dan tim yang akan melakukan presentasi pada sidang ke-75 MEPC di London

f. Kebijakan Regulasi Partisipasi Indonesia di Dasar Laut Internasional (tahap pembentukan perundangan)

Terkait Partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional, Sekretaris Kabinet menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Partisipasi Indonesia di

GAMBAR 1 THE NEXT CONTINENTAL SHIELF SUBMISSION OF INDONESIA (SOUTH WEST OF SUMATERA)

18 19

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 19: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

c. Pengendalian Efektivitas Delegasi Republik Indonesia (Delri) di Sidang IMO yang ditindaklanjuti dengan Submisi Indonesia tentang MASS dan aspek lain dari navigasi dan keselamatan pelayaran internasional dan evaluasi jumlah anggota Delri pada setiap Sidang IMO.

Terkait kegiatan ini telah dilaksanakan FGD Persiapan Indonesia Menghadapi Era Kapal Laut Permukaan Otonom (Marine Autonomous Surface Ships/MASS). Beberapa negara (diantaranya Perancis, Tiongkok, Israel, Amerika Serikat, /norwegia) telah melakukan pengujian atau penerapan MASS pada tahapan awal. International Maritime Organization (IMO) telah mulai melakukan pembahasan mengenai persiapan menghadapi era beroperasinya MASS dan meninjau dampaknya terhadap regulasi maritim yang ada saat ini.

Untuk menyiapkan Indonesia menghadapi era MASS telah disusun identifikasi sembilan lingkup isu utama yang perlu menjadi perhatian dalam program persiapan menghadapi era MASS beserta pemangku kepentingan yang relevan dengan lingkup isu tersebut.

Persiapan menghadapi era MASS mencakup lingkup isu yang luas dan memerlukan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, program persiapan menghadapi era MASS perlu dijadikan program strategis nasional dan dibuatkan paying hukumnya.

Untuk mempercepat komersialisasi dan dihasilkannya purwarupa produk secara spesifik, diusulkan untuk melakukan adopsi MASS dalam flagship project penerapan. Diterima usulan untuk penerapan flagship project MASS dalam sector pelayaran penyeberangan; dan koordinasi program secara keseluruhan akan dilakukan oleh unit kerja Asdep Navigasi dan Keselamatan Maritim

d. Pengendalian Keselamatan Pelayaran yang ditindaklanjuti dengan Pengesahan White Paper tentang Keselamatan Maritim di Indonesia di Danau Toba, Jalur ALKI serta Keselamatan Pelayaran di Laut Cina Selatan dalam konteks ASEAN Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) dan Code of Conduct (CoC);

Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara alur pelayaran di laut telah memetakan lima alur pelayaran dan koordinat posisi SBNP di perairan Danau Toba. Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan telah membuat perencanaan pembangunan sarana danau (KMP Ihan Batak, Kapal Penyeberangan 200 GT dan Bus Air RoRo) 2017-2020 dan membuat rencana peningkatan pelabuhan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Kemenko Maritim akan menindaklanjuti kegiatan monitoring ke Danau Toba dengan melibatkan K/L terkait (Kementerian Perhubungan, Bappenas, BMKG, dan Kementerian Perindustrian)

e. Pengendalian Implementasi MoU 7 K/L (Nota Kesepahaman tentang Keselamatan Navigasi, Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari)

Kesepahaman bersaman antar 7 K/L telah ditandatanani pada tanggal 26 Maret 2019 di Kemenko Maritim. Selanjutnya, Kemenko Bidang Kemaritiman dan tim teknis terkait telah menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar K/L di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari. Tim juga akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan kemudian mengimplementasikan MoU tersebut. PKS dijadwalkan ditandatangani pada pertengahan Januari 2020. Langkah selanjutnya adalah penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) implementasi PKS.

f. keikutsertaan Indonesia sebagai Negara Pengamat (Observer) di Dewan Artik serta Tantangan dan Peluang Terbukanya Jalur Artik

Terkait kegiatan ini, telah diselenggarakan pertemuan dengan negara-negara anggota Dewan Arktik (perwakilan dari Kedutaan Norwegia, Swedia, Rusia dan Denmark) dan kunjungan lapangan ke Semarang dalam rangka melihat area terdampak penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut. Wakil Rusia menyampaikan harapan agar rencana pengajuan Indonesia sebagai negara observer DA dapat diumumkan ke publik pada kunjungan Presiden Putin yang sudah direncanakan sejak tahun lalu. Timing tersebut dapat dimanfaatkan untuk menguatkan kesan dukungan Rusia di mata dunia internasional. Draft naskah urgensi pengajuan Indonesia sebagai negara observer telah disusun dan menunggu masukan dari K/L terkait.

3.1.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

a. Koordinasi Kebijakan Kerja Navigasi dan Keselamatan Maritim (ALKI);

Keberadaan anjungan migas tidak terpakai di perairan Indonesia mengganggu kese-lamatan pelayaran dan membahayakan lingkungan laut. Dari 634 anjungan (platform), terdapat 100 anjungan yang tidak aktif, 13 siap dibongkar dan 10 diantaranya berlokasi di wilayah ALKI. Tujuh anjungan yang berada di ALKI I agar segera di bongkar sebagai kewajiban Pemerintah untuk menghindari terjadinya kecelakaan pelayaran dan jangka waktu penyelesaian adalah satu tahun.

Tiga anjungan yang berada di ALKI II diarahkan untuk ditawarkan kepada pihak swasta melalui lelang terbuka dan dapat dimanfaatkan sebagai rig-to-farm dan pelaksanaan decommissiong menjadi tanggung jawab perusahaan swasta tersebut.

Pada 9 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memberikan instruksi melalui rakor kepada Kementerian Keuangan untuk segera menghitung biaya pembongkaran dari 7 anjungan siap di bongkar yang berada di jalur ALKI dan melakukan verifikasi data dengan Kementerian ESDM. Proses lelang terbuka akan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan berkonsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan target waktu penentuan pemenang lelang adalah 3 bulan. Apabila tidak ada pihak swasta yang tertarik, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan PT Pertamina segera menyusun skema pendanaan dan jadwal pembongkaran.

Wakil Menteri ESDM menindaklanjuti dengan mengundang Kementerian/Lembaga teknis terkait. Wamen ESDM menginstruksikan bahwa seluruh anjungan yang sudah tidak beroperasi di Indonesia wajib untuk dibongkar.

b. Koordinasi Kajian Kebijakan tentang ALKI Timur ke Barat atau sebaliknya;

Terkait kegiatan ini telah dilaksanakan FGD Pengendalian Keselamatan Navigasi terkait Anjungan Minyak dan Gas di Perairan Indonesia. Dasar hukum dalam Decommissioning Platform pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diantaranya UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Teknis Penghapusan BMN, PP No.17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas Lepas Pantai, dan Permen ESDM No.15/2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas dan Kementerian ESDM mengajukan usulan untuk proses pelelangan platform. Prioritas akan ditentukan berdasarkan: pada ALKI-I, ALKI-II, ALKI-III dan yang berada diperairan atau alur sempit sehingga aman untuk pelayaran.

20 21

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 20: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

c. Sinkronisasi penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Kecelakaan Laut di Perairan Indonesia

FGD Pengendalian Keselamatan Navigasi terkait Anjungan Minyak dan Gas di Perairan Indonesia dilaksanakan dengan hasil Kementerian ESDM, TNI AL (termasuk Pushidrosal), dan Kementerian Perhubungan (terutama Dit. Navigasi) melakukan plotting prioritas platform di Peta Laut yang mempengaruhi keselamatan pelayaran.

3.2 Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa

3.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

a. Koordinasi Pembangunan Industri Ikan hias

Capaian yang didapatkan terkait industri ikan hias adalah sebgai berikut:

1) RPerpres RAN Pembangunan Industri Ikan Hias 2017-2021

2) Sudah diusulkan penetapan maskot ikan hias nasional melalui Kepmen KP yaitu ikan arwana merah (maskot kan hias air tawar) dan ikan kardinal bangai (maskot ikan hias air laut)

3) Sedang disusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan Ikan Hias 2020-2024, yang akan diintegrasikan dalam KKI

4) Persiapan Pameran dan Kontes Ikan Hias Internasional (Nusatic-4)

b. Pembangunan Industri Mutiara

1) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait tata kelola pengembangan Mu-tiara

2) Isu pembahasan meliputi: Karantina, Penghapusan PPN, impor Mutiara air tawar, perbaikan data, perbedaan data kode HS.

c. Tropical Seaweed Innovation Network

1) Jejaring virtual networking berbasis web untuk hilirisasi produk turunan rumput laut (RL) hasil innovator RL, yang melibatkan 42 research center, dan 153 pakar, K/L, pelaku usaha, akademisi dan asosiasi.

2) Kerjasama dgn PBB (Uni-ted Nation Industrial Deve-lopment Organization/Unido dan program SMARTFISH)

3) Struktur kelembagaan dibawah Kemenristekdikti (masih dalam pembahasan)

d. Hidrolisat Protein Ikan (HPI) di Kawasan Edu Ekologi Kampong Teripang Mas

1) HPI dan produk turunan dirintis sebagai sumber protein dalam program pencegahan stunting nasional

2) Kampong teripang mas menjadi kawasan destinasi wisata bahari alternatif dengan unggulan produk bioteknologi hasil laut (HPI, kolagen teripang, albumin) dalam paket wisata tematik (spa, kuliner, coffee shop dsb)

3) Penandatanganan MoU antara PT Kimia Farma dan PT Aruna Industri Bintan

e. Koordinasi dan sinronisasi penyusunan produk perundang-undangan sebagai turunan Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Status penyelesaian per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut:TABEL 1. STATUS PENYUSUNAN PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI TURUNAN UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2014

TENTANG KELAUTAN

NO. JENIS PERATURAN STATUS

1.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan

Telah diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

2.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim

Masih dalam pembahasan di Kementerian Perindustrian

3.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi Laut

Telah diajukan ke Sekretariat Kabinet

4.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Budaya Bahari

Telah diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

5.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Pusat Fasilitas Kelautan serta Tugas, Kewenangan dan Pembiayaannya

Masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Kelautan dan Perikanan

6.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Ruang Laut

7.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional

8.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi di Laut

9.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Patroli, Keamanan dan Keselamatan di Laut

Telah diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

10.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Jurisdiksi Indonesia

Telah diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

11.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA

22 23

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 21: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

f. Pengendalian Keramba Jaring Apung

Pengendalian kebijakan perikanan dilaksanakan melalui pengendalian pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) Offshore. Atas pengendalian kebijakan KJA Offshore telah menghasilkan rekomendasi agar kerusakan KJA Sabang, Karimun Jawa dan Pangandaran dapat segera diperbaiki dan direlokasi. Keadaan ini memerlukan penanganan serius untuk mencegah proyek mangkrak dan berimplikasi hukum. Keterlambatan pembangunan KJA Offshore selama lima bulan dikarenakan keterlambatan buka blokir dari Kementerian Keuangan sehingga diperlukan pertimbangan dan penanganan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati

a. Koordinasi Mitigasi Kerusakan Terumbu Karang dan Keanekaragaman Hayati Akibat Pariwisata Tidak Ramah Lingkungan

Koordinasi dilaksanakan pada Selasa 27 Agustus 2019 dilakukan dalam upaya untuk memitigasi dan mengurangi dampak kerusakan terumbu karang dan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi perairan dan taman nasional akibat kegiatan wisata bahari yang tidak ramah lingkungan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebaga berikut:

1) Penyebaran informasi kawasan konservasi ke asosiasi pengusahaan pariwisata bahari dan/atau kapal wisata.

2) Perlunya sangsi yang tegas terhadap kapal yang melakukan penggaran.ataupun pengerusakan terhadap terumbu karang dan keanekaragaman hayati.

3) Perlu memperjelas zonasi mana wilayah konservasi dan mana wilayah wisata bahari.

4) Diperlukan membangun rambu-rambu yang jelas diwilayah atau kawasan konservasi untuk pembagian wilayah kapal dan wisata air.

5) Pembangunan Fasilitas Titik Singgah (Basic Marina)

6) Pemerintah daerah dapat membangun dermaga/titik labuh/singgah kapal wisata (yacht) untuk meningkatkan kunjungan kapal wisata (yacht) asing.

b. Koordinasi Pemulihan Kerusakan Terumbu Karang

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi perkembangan status terumbu karang Indonesia dan merumuskan upaya pemulihan kerusakan terumbu karang yang terintegrasi.

Hasil dari kegiatan ini sebagai berikut:

1) Program pemulihan terumbu karang yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari pembentukan kawasan konservasi perairan, transplantasi terumbu karang, pembuatan rencana aksi nasional (RAN) mitigasi pemutihan karang, ikut serta dalam forum kerjasama regional dan internasional terkait pengelolaan terumbu karang seperti International Coral Reef Initiative ( ICRI) dan Global Reef Monitoring Network (GCRMN).

2) LIPI telah menerbitkan buku indeks kesehatan terumbu karang pada bulan November Tahun 2017. Data kondisi karang di Indonesia selama ini hanya dilihat dari tutupan karang hidup saja. Kriteria tutupan karang dibagi menjadi empat, yaitu Jelek (tutupan karang 0 – 25 %), Cukup (tutupan karang 26 – 50 %), Baik (tutupan

karang 51 – 75%), dan sangat baik (tutupan karang 76 – 100 %). Sedangkan pada buku indeks kesehatan terumbu karang yang dilihat komponen bentik (karang hidup, Fleshy Macro-Algae, dan Rubble) dan ikan terumbu karang. Nilai indeks kesehatan terumbu karang terdiri dari 10 kriteria.

3) Kerusakan terumbu karang secara alami disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan pemangsa alami, sedangkan secara antropogenik disebabkan oleh tangkapan berlebih, perikanan destruktif, penambangan, pengerukan dan pembangunan pantai, pencemaran, pariwisata, dan perubahan iklim.

4) Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata No 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaran Wisata Selam Rekreasi. Selain itu, Kementerian Pariwisata tengah merancang Peraturan Menteri Pariwisata terkait penanganan sampah laut sesuai dengan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 tentang RAN Penanganan Sampah Laut Tahun 2018 – 2025.

5) Perlu adanya peta kawasan konservasi dan akan disinkronkan dengan peta alur pelayaran. Peta tersebut akan dilaporkan kepada International Maritime Organization (IMO).

c. Percepatan Rehabilitasi Mangrove

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas upaya percepatan gerakan rehabilitasi mangrove di Indonesia yang telah dicanangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 20 September 2018 yang memerlukan sinergi antar stakeholder terkait.

Koordinasi menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Penanaman mangrove telah menjadi program rutin yang dilakukan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) namun keberlangsungannya terkendala oleh masalah anggaran.

2) Jumlah LANAL sebanyak 56 lokasi di Indonesia telah mengakomodir setiap garis pantai dan pesisir di seluruh wilayah Indonesia sehingga kedepannya diharapkan dapat sekaligus membantu pengawasan dan pemeliharaan terhadap mangrove yang ditanam agar tingkat keberhasilan tumbuhnya tinggi.

3) Rehabilitasi mangrove di Indonesia telah dijalankan bersama-sama oleh banyak stakeholder terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (target rehabilitasi 500 Ha/tahun), Kementerian Kelautan dan Perikanan (sekarang fokus ke pemeliharaan), Pemerintah daerah, BUMN, Perusahaan Swasta, NGO, dan masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai leading sektor diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masing-masing pihak tersebut dan mengawal setiap program terkait sosialisai, fasilitasi dan regulasi lebih lanjut.

4) Hambatan pada program rehabilitasi mangrove, diantaranya :

a) Bibit harus berasal dari daerah asli, dikarenakan karakteristik wilayah satu dengan yang lain berbeda-beda.

b) Faktor penghambat lainnya seperti ombak, aktivitas nelayan dan karakteristik pinggiran pantai (gambut, dll), alih guna lahan (fasilitas: wisata, hotel, dll), kebijakan pemerintah untuk alokasi anggaran penanaman mangrove dan monitoring

24 25

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 22: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

GRAFIK 1. TOTAL AREA OF MANGROVES

Sejak tahun 2015-2019, terjadi penurunan luasan mangrove kritis dan kenaikan luasan mangrove secara total:

JENIS 2015 (HA) 2019 (HA)

Krtis 1,81 juta 1,19 juta

Sehat 1,67 juta 2,37 juta

TOTAL 3,48 juta 3,56 juta

d. Penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan melalui enam komponen kegiatan.

Pertama, koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Rancangan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan tujuh Taman Nasional dan 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional 2019-2015. Setelah melalui serangkaian pembahasan rapat koordinasi pada bulan Maret 2019, rancangan Peraturan Presiden tersebut selesai disusun. Per 31 Desember 2019, posisi rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional 2019-2015 telah berada di meja Presiden dan telah diparaf oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kedua, koordinasi kebijakan pembentukan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Papua. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di BLKB, Kemenko Bidang Kemaritiman telah mengoordinasikan penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Kementerian/ Lembaga terkait tentang jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung. Jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi adalah kerjasama pengelolaan dua atau lebih kawasan konservasi secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik serta memperhatikan keterkaitan aspek sosial budaya, ekonomi dan aspek tata kelola. Pembentukan jejaring pengelolaan ini juga merupakan mandat Aichi Biodiversity Target 11 Konvensi Keanekaragaman Hayati. Rancangan Kesepakatan Bersama jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan telah selesai disusun dan ditargetkan dapat ditandatangani pada awal tahun 2020.

Ketiga, pengendalian kebijakan penghentian penerbitan health certificate (HC) atas komoditas koral dan anemon oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini selanjutnya berdampak pada terhambatnya ekspor, pelanggaran terhadap kontrak/

kesepakatan dengan pihak luar negeri dan pelanggaran kontrak dengan kargo pesawat. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa juga mengambil peran dalam Rapat Dengar Pendapat DPR-Pemerintah-Para Pihak tanggal 25 Sept 2019. Hasilnya adalah rekomendasi kebijakan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap menerbitkan HC sembari menata regulasi dan kelembagaan perdagangan karang hias di Indonesia

Keempat, pengendalian kasus pengelolaan dan konservasi ikan Arwana di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), Riau. Permasalahan ini terjadi dikarenakan adanya rencana pengerukan bendungan di Tahura SSH. Pengerukan ini berpotensi mengancam sumber air bagi usaha penangkaran arwana oleh 6 perusahaan penangkar arwana, termasuk PT Salmah Arowana Lestari (SAL). Dari hasil koordinasi dan kunjungan lapangan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, direkomendasikan untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam rangka penguatan Tahura Minas antara Pengelola Tahura SSH dengan PT SAL dan para penangkar lain sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

3.2.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Garam

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden Tentang Swasembada Garam Nasional

Rancangan Instruksi Presiden ini memuat langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/ Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan swasembada garam nasional. Per 31 Desember 2019, posisi rancangan Instruksi Presiden ini telah berada di Sekretariat Kabinet.

b. Koordinasi penyusunan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Yang dimaksud Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan garam sebagai bahan baku industri yang terbilang tinggi yakni sekitar 4 juta ton per tahun, perlu untuk memasukkan garam dalam kategori Barang Penting. Dengan memasukkan garam dalam kategori Barang Penting maka akan mempermudah pemerintah mengatur harga garam dan melindungi sekitar 400 industri yang menggunakan garam sebagai bahan utama produksinya. Selama tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan revisi Peraturan Presiden ini dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2019.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Ekstensifikasi Lahan Pergaraman Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selama tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dan kunjungan lapangan. Selain itu, terkait ektensifikasi lahan ini, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah pula melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi sistem tunnel dan prisma yang dikembangkan oleh PT Antar Tirta Kharisma (ATK) di Sumenep dan Indramayu. Sistem ini berhasil melakukan uji coba yang menghasilkan garam standar industri (NaCl >95%) dengan kapasitas hingga 250 ton/hektar/tahun

26 27

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 23: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

d. Koordinasi Percepatan Peningkatan Nilai Tambah dan Diversifikasi Produk Turunan Komoditas Pergaraman

Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah mengoordinasikan mengembangkan garam pangan dengan fortifikasi rempah-rempah khas Nusantara oleh Pusat Unggulan Iptek Garam- Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, telah dilaksanakan pula fasilitasi perizinan ekspor garam artisan Buleleng dan olahan garam SPA di Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon

3.2.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Aksesibilitas Energi

a. Pengembangan Aspal Buton: Reindustrialisasi

Aspal Buton merupakan aspal alam yang telah 350 tahun dikelola sebelum Indonesia merdeka demgan total potensi sebaran mencapai 240,401 Hektare (Ha). Luasan itu terdiri 75,321 Ha yang berada dalam kawasan hutan dan 165,089 di luar kawasan hutan. Adapun jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 41 IUP operasi produksi, namun saat ini terdapat 6 IUP yang aktif produktif bahan baku aspal Buton olahan karena minimnya permintaan pasar.

GRAFIK 2. KONSUMSI ASPAL NASIONAL & PERBANDINGAN ASPAL PERTAMINA VS ASPAL IMPOR

internasional dengan luasan 123,82 Ha. Pada kawasan ini direncanakan akan dibangun terminal Ferry Internasional sebagai salah satu akses pintu masuk Kawasan FTZ.

2) Terdapat beberapa pilihan lokasi untuk rencana pembangunan marina di Kabupaten Anambas yaitu di Teluk Mampok (Padang Melang), Tanjung Soka, Bayat, Temburun, Teluk Encau dan Teluk Melikan dan Teluk Mibih,

3) Saat ini tengah dirampungkan perencanaan untuk menjadikan Natuna pusat perikanan dengan pendekatan lingkungan hidup yang terjaga. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Natuna terutama Dinas Pariwisata dapat bergabung dalam perencanaan proyek ini.

4) Pembangunan marina dapat berupa pelabuhan laut/umum, pelabuhan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TERSUS/TUKS), Bidang usaha pokoknya bisa pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan galangan kapal. Rencana teknis pengembangan pelabuhan terdiri dari tiga tahapan yaitu pradesain, desain kemudian tahapan konstruksi dan pasca konstruksi.

3.2.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Destinasi Strategis Pariwisata

Langkah dan Capaian yang dilaksanakan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dalam upaya pengembangan ini adalah dengan melakukan Koordinasi:

a. Koordinasi Progres Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas

1) Sasaran Strategis

a) Meningkatkan infrastruktur, kualitas lingkungan, melibatkan masyarakat; serta Single destination dan single management;

b) 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas, diantaranya: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo;

c) RPJMN 2015-2019 target utama secara orientasi angka, meliputi: jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan nusantara;

d) RPJMN 2020-2024 memiliki target utama penghasilan masyarakat dari pariwisata secara pengalaman kualitas pariwisata, meliputi: devisa pariwisata, jumlah dan keterampilah SDM pariwisata, serta nilai tambah sektor pariwisata.

2) Capaian Pelaksanaan

Tahun 2016: Arahan Wakil Presiden (Wapres) ialah 3 (tiga) destinasi pariwisata prioritas Toba, Borobudur, dan Mandalika-Lombok serta dilakukan kajian demand assessment World Bank Grant, Toba, Borobudur, dan Mandalika –Lombok;

Tahun 2017: Persiapan implementasi ITMP, BAPPENAS, BPIW Kementerian PUPR (Penyiapan dokumen dan persyaratan yang diperlukan);

Tahun 2018: Proses pengadaan konsultan ITMP dan penandatanganan kontrak;

Tahun 2019: Penyusunan ITMP

Hasil capain koordinasi aspal Buton 2019 adalah dengan kebijakan peningkatan pemanfaatan Aspal Buton demi pengurangan impor:

1) Potensi aspal buton cukup besar, namun pemanfaatannya belum maksimal dan kesiapan infrastruktur pengelolaan dan distribusi aspal buton masih lemah

2) Working groups dalam rangka percepatan pengembangan Aspal Buton dan evaluasi.

3) Kriteria dan Standar Aspal Buton dalam penggunaannya telah selesai

b. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Aktual terkait Pemenuhan Kebutuhan Energi (Kelistrikan, BBM, dan Gas bumi)

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas percepatan pembangunan kemaritiman khususnya aksesabilitas energi dan pariwisata dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah-daerah terdepan dan terluar di Provinsi Kepulauan Riau. Rapat fokus pada upaya percepatan pembangunan sektor pariwisata bahari khususnya pembangunan marina.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Pemeritah Kabupaten Karimun telah memiliki konsep pembangunan “Karimun Gold Coast” yakni pembangunan Kawasan Strategis di Kabupaten Karimun yang akan dijadikan sebagai Centre Bussiness District (CBD) atau pusat perdagangan

28 29

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 24: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

b. Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur

Koordinasi ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1) Tindak lanjut mengenai percepatan pengembangan destinasi Wisata Borobudur adalah pelebaran dan perpanjangan jalan lingkar boulevard menuju Candi Borobudur di luar pagar candi. Kementerian PUPR telah menyelesaikan rancangan jalan dan gerbang masuk Kawasan Candi Borobudur, tetapi anggaran untuk pembangunan yang belum dialokasikan. Gerbang Samudera Yaksa masih terkendala masalah lahan;

2) Relokasi pasar cenderamata melalui beberapa tahap, seperti: memindahkan pasar cenderamata ke lapangan Kujon, sambil menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Model bisnis pengelolaan pasar cinderamata dan lahan parkir akan diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang dibantu dari Deputi Perekonomian Setkab, ditargetkan selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Akan dibentuk Tim Penataan untuk menangani isu relokasi dan penataan pedagang (saat ini berjumlah 2.068 pedagan). Tim terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: Kelompok bidang pembangunan sarana-prasarana (dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR) dan Kelompok Non-Teknis yang menangani permasalahan sosial (dikoordinasikan oleh Pemkab Magelang).

3) Akses jalan dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo ke Candi Borobudur melalui tahap, meliputi: Sesuai arahan Presiden dalam rapat terbatas, pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan (feasibility) dan biaya yang paling murah, rapat memutuskan trase jalan yang dipilih adalah ruas Bandara – Sentolo – Nanggulan (Janti) – Dekso – Klangon – Mendut – Candi Borobudur sepanjang 67 km dengan kondisi sedang sampai baik, serta proiritas selanjutnya ialah peningkatan jalan akses ke Lahan Badan Otorita Borobudur (BOB) pada ruas Bedah Menoreh, Plono – Tritis;

4) Penanaman pohon yang memiliki nilai historis akan ditangani oleh Kementerian LHK dan berkoordinasi dengan Balali Konservasi Borobudur dan pihak-pihak terkait lainnya;

c. Koordinasi Pembangunan Kawasan Destinasi Unggulan Pariwisata Mandalika

Koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019. Hasil yang didapat dari pelaksanaan koordinasi ini sebagai berikut:

1) Terkait KSPN Mandalika adalah analisis target tourism dari BAPPENAS yang terlalu tinggi yaitu 15,4 juta wisatawan sehingga pengembangan kawasan tidak sustainable, oleh karena itu dilakukan penyesuaian target menjadi 7,2 juta wisatawan. Fokus utama adalah pada wilayah Senggigi dan 3 Gili, Selong Belanak, serta Pantai Selatan Lombok;

2) Konsultan penyusun masterplan untuk melakukan summary terhadap hasil kajiannya menjadi a) Analisis jumlah pengunjung/wisatawan, b) Kebutuhan akomodasi terhadap kenaikan pengunjung, dan c) Sustainable masterplan dan fokus kegiatan;

3) KSPN Pantai Selatan Lombok: a) pembangunan Ruas Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta, b) pengembangan ruas jalan Bil – Kuta akan disesuaikan dengan pengembangan Kawasan Mandalika sebagai lokasi MotoGP di tahun 2021, c) kebutuhan pembebasan lahan diperkirakan sebesar Rp 147 Milyar plus BBOP Rp 3 M dan, d) adanya perubahan trase sepanjang 2,3 km untuk jalan BIL – Kuta

4) KSPN Mandalika: a) pembangunan Ruas Jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta memiliki total Panjang 17,39 km. b) pengembangan ruas jalan Bil – Kuta akan disesuaikan dengan pengembangan Kawasan Mandalika sebagai lokasi MotoGP 2022, c) Kebutuhan pembebasan lahan diperkirakan sebesar Rp 147 Milyar akan dilaksanakan dengan di tahun 2019, dan d) Adanya perubahan trase untuk jalan BIL – Kuta dikarenakan trase melewati Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

d. Koordinasi Tindak Lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba

Koordinasi mengenai tindak lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman meminta Direktur Utama BOPDT (Badan Otorita Pariwisata Danau Toba), Bupati Toba Samosir, dan Kementerian PUPR berkantor di kawasan otoritatif.

Hal-hal yang didapatkan melalui pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

1) Menteri Pariwisata mengarahkan para Bupati di Kawasan Danau Toba untuk segera melaporkan daftar destinai wisata di wilayahnya kepada Konsultan Penyusun ITMP (Integrated Tourism Masterplan) agar disertakan dalam masterplan sebelum Bulan Oktober 2019;

GAMBAR 2. SEPULUH DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS DAN 5 DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

GRAFIK 3. PERTUMBUHAN WISMAN 2009-2018

30 31

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 25: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

2) Menteri Pariwisata menargetkan jumlah wisatawan mancanegara menjadi 1 juta di 2024 dari yang saat ini 300 ribu wisatawan mancanegara;

3) Pada tanggal 4 September 2019, Danau Toba telah mendapatkan UNESCO Global Geopark;

GAMBAR 3. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DANAU TOBA

3.2.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Dampak Perubahan Iklim

a. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Merkuri (RAN-PPM)

RAN-PPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Daerah dan berdasarkan pada kebijakan serta rencana strategis daerah. Rencana Aksi Daerah (RAD-PPM) merupakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan menjaga agar kesesuaian dan keberlanjutan pembangunan secara nasional dan global terus dilaksanakan. RAD-PPM disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan derajat kesehatan manusia maupun lingkungan hidup

RAD-PPM merupakan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Indonesia dalam mengurangi dan menghapuskan penggunaan merkuri dan merupakan rencana yang memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan dan penghapusan merkuri di daerah pada bidang prioritas manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil, dan kesehatan;

Penyusunan RAD-PPM harus mengikut sertakan para pelaku pembangunan di daerah dari berbagai unsur masyarakat untuk memperkaya substansi RAD-PPM, meningkatkan kepemilikan (ownership), dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (participation). Metode yang digunakan adalah metode Tier I hingga Tier III. Pemerintah pusat diusulkan wajib untuk: Menyediakan data tentang baseline Nasional dengan berdasarkan lokasi (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Memberikan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah daerah;

Rencana Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2019, meliputi: Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja pelaksanaan RAN PPM, Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis RAN PPM dan RAD PPM, Pendampingan penyusunan RAD PPM, Melanjutkan pengembangan teknologi pengolahan emas non-merkuri (Kab. Halmahera Selatan, Pulang Pisau, Pohuwoto, Aceh Jaya, Kuantan Singingi, Bombana, Kota Waringin Timur, dan Banyuwangi), Pemulihan lahan terkontaminasi merkuri (Lebak dan Gunung Botak), Penarikan dan penghentian penggunaan alat kesehatan bermerkuri, Pengelolaan tempat penyimpanan merkuri, Pengendalian dan pemantauan emisi dan lepasan merkuri, serta Gerakan kampanye STOP merkuri.

3.2.8 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Pencemaran Limbah Di Laut

a. Kebijakan penanggulangan tumpahan minyak di laut di tingkat nasional dan daerah

Dalam rangka penanggulangan kasus tumpahan minyak di laut, dipandang bahwa Revisi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut merupakan langkah krusial agar payung hukum yang ada selaras dengan perubahan-perubahan Undang-Undang seperti Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mengakomodir Kementerian/Lembaga dalam keanggotaan tim dan nomenklatur Kementerian/ Lembaga yang telah mengalami perubahan. Reviu Peraturan Presiden ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Bahkan pada bulan Juni 2017, hasil reviu dimaksud telah disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa kepada Tim Nasional termasuk Kementerian Perhubungan

3.2.6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional

a. Koordinasi Kebijakan Tata Ruang Nasional

Koordinasi mengenai tata ruang laut nasional telah dilakukan sejak awal tahun melalui beberapa tema koordinasi seperti: Koordinasi Rencana Revitalisasi Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) (7 Januari 2019), Koordinasi hasil Penetapan Bismarck and Soolomon Seas Ecoregion (BSSE) sebagai Priority Seascape (17 Januari 2019), dan FGD Kelompok Kerja Bentang Laut CTI-CFF

Koordinasi lanjutan mengenai tata ruang laut ini juga dilaksanakan pada 13 Agustus 2019. Hasil koordinasi ini adalah:

1) Telah terjadi pendangkalan di Pelindo I Cabang Dumai dari kedalaman 12 meter menjadi 8,9 meter yang menyebabkan waktu sandar menjadi 5-7 hari per kapal. Hal ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi waktu dan penambahan biaya serta memperbesar peluang terjadinya kecelakaan kapal.

2) Berdasarkan perhitungan, sedimen yang akan dikeruk sekitar 113.000 m3, namun belum ditentukan lokasi pembuangannya (dumping area).

3) Menurut peraturan perundang-undangan, dumping area di laut harus minimal 12 mil dari pantai dan kedalaman minimal 20 meter. Berdasarkan aturan tersebut, maka dumping area yang memungkinkan adalah akan berada di Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

4) Selama ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) telah berkoordinasi dalam pelaksanaan pengerukan dan pembuangan endapan (dumping) di laut dan diikuti dengan monitoring yang dilakukan setiap tahun.

32 33

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 26: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

(selaku ketua Tim Nasional) untuk dapat ditindaklanjuti. Namun, sampai dengan akhir Desember 2019, revisi Peraturan Presiden tidak kunjung selesai.

Langkah lain yang diinisiasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman danInvestasi adalah dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka membentuk Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak. Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah pertama yang memiliki Tim Daerah. Tim Daerah yang telah terbentuk diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus tumpahan minyak yang terjadi selama ini dan mencegah untuk tidak terulang di kemudian hari.

b. Koordinasi Penanggulangan Kebocoran Sampah di Laut.

koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019. Kesimpulan yang didapat melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya penguatan regulasi dari Kementerian Perhubungan terkait dengan kewajiban kapal kapal untuk membuang sampah pada fasilitas RF yg telah disediakan di masing masing pelabuhan.

c. Koordinasi Penerapan Pelaksanaan Automatic Identification System (AIS)

AIS adalah alat utama untuk identifikasi awal untuk mengetahui titik lokasi kapal, baik untuk pengamatan maupun yang dijadikan target kapal untuk penangkapan dan pengejaran kapal bagi pihak terkait. Dengan adanya AIS, dapat memudahkan pihak-pihak terkait untuk saling berkoordinasi terhadap aktivitas pergerakan kapal-kapal di laut. Oleh karena itu AIS menjadi diwajibkan bagi semua kapal, terutama bagi kapal-kapal yang terindikasi berkeinginan untuk melakukan pelanggaran atau tindakan kriminal dimana biasanya mereka akan mematikan AIS agar tidak terdeteksi.

Pada tanggal 30 Oktober 2019 telah dilaksanakan koordinasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan AIS di lapangan sejak ditetapkannya Permenhub Nomor PM 7 Tahun 2019. Sejak ditetapkannya PM tersebut, diberikan waktu enam bulan untuk sosialisasi sebelum diberlakukan sepenuhnya. Kesimpulan yang dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Diketahui bahwa Permenhum nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia telah dilakukan revisi untuk beberapa pengaturan AIS yang tertuang dalam Permenhub Nomor 58 Tahun 2019. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kembali secara menyeluruh oleh K/L terkait kepada semua pihak, termasuk kepada penegak hukum, asosiasi nelayan dan pelayaran.

2) Untuk meringankan beban para pihak klas B, akan diupayakan untuk pengadaan dan pembelian AIS dengan mekanisme cicil atau kredit. Untuk itu akan coba dilakukan pertemuan lebih lanjut antara Dit. Kenavigasian, Jangkar, BPPT, dan BAKTI Kominfo. Diharapkan bisa diupayakan pendekatan dan kerja sama dengan bank untuk pengadaan AIS dengan kredit lunak atau dengan vendor lain.

3) Mandatory AIS akan sangat membantu semua pihak terkait dalam melakukan pengawasan di laut sebagai petunjuk awal untuk menentukan koordinat dan olah gerak kapal yang dicurigai.

4) Dianjurkan ada perlakuan khusus bagi kapal-kapal nelayan yang sebelumnya telah memasang peralatan sejenis yang fungsinya kurang lebih sama seperti AIS.

d. Workshop Implementasi Kajian Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Workshop diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 2019. Penting untuk terdapat 1 indeks yang terintegrasi agar tidak terdapat double calculating.

1) Ocean Health Index (OHI) adalah sebuah indeks yang menghitung tingkat kesehatan laut yang ditinjau dari 10 goals yang akan menjawab seberapa besar lautan memberikan manfaat kepada masyarakat pada masa sekarang dan yang akan dating;

2) Nilai OHI setiap negara diukur setiap tahunnya dari tim independen yang berpusat di Amerika. Pada tahun 2018. Indonesia mendapat nilai 6;

3) Framework OHI dikembangkan untuk dapat direplikasi ke skala yang lebih kecil ke tiap-tiap regional, yang disebut OHI+. Konsep inilah yang memungkinkan untuk dikustomisasi (goals-nya maupun parameternya) sesuai kondisi lingkungan dan ekonomi masing-masing regional.

4) Konsep OHI+ ini yang sedang dikerjakan oleh Kemenko Maritim dan K/L lainnya dengan nama Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI).

5) Indikator Global Assessment tidak harus seluruhnya diterapkan di Indonesia, namun perlu melihat kecocokan dengan kondisi di Indonesia serta penetapan framework setiap daerah dalam satu negara harus sama dan konsisten.

6) Pada rapat koordinasi sebelumnya telah dibuat komponen pada parameter untuk menghitung Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) yakni tujuan, sub-tujuan, definisi, variabel, indikator, tipe titik acuan, titik acuan, data dan skala cakupan yang digunakan serta sumber data. Selanjutnya dalam workshop implementasi kajian indeks kesehatan laut Indonesia telah ditentukan 3 Working Group (WG) yang mencakup 10 goals.

7) Pembagian goals setiap WG yakni sebagai berikut:

a) Working Group Coastal: carbon storage, biodiversity, clean waters, coastal protection, and sense of place

b) Working Group Fisheries: food provision and artisanal fishing opportunities

c) Working Group Social and Economics: livelihood and economics, natural products, tourist and recreation.

3.3 Bidang Koordinasi Infrastruktur

Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman khususnya isu-isu prioritas bidang Infrastruktur diprioritaskan pada 8 kegiatan prioritas, yaitu:

3.3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi

a. pengendalian pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi;

1) Intergrated Port Network

a) Integrated Port Network (IPN) merupakan perwujudan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang akan dimulai dari 7 hub utama melalui integrasi pelabuhan, pelayaran, dan industri

34 35

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 27: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

b) IPN dapat berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik ~1,6% terhadap PDB [meningkatkan efisiensi Rp 765 Triliun dalam 5 tahun]

c) IPN dapat mendorong direct call ~70%, tanpa transhipment di Singapura

d) Persiapan Masa transisi terhadap eksisting pelabuhan yang telah beroperasi untuk membentuk transhipment port di Indonesia

e) Integrated Port Network perlu landasan kebijakan berupa Peraturan Presiden

f) Program tersebut telah masuk RPJMN 2020 – 2024 (Bappenas).

Tahun 2018, soft opening pada awal tahun 2019, dan ditergetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027.

Progres pembangunan Pelabuhan Patimban untuk paket satu sekitar 27,5% pada tanggal 26 Mei 2019, dengan pekerjaan saat ini terfokus pada pengerukan dan pe-mancangan site pile. Untuk status update pembebasan tanah access road, dari 121 bidang tanah warga yang akan dibebaskan; 113 bidang sudah dibayarkan, 6 bidang dalam proses pengajuan ke LMAN dan 2 bidang konsinyasi.

2) Pelabuhan Patimban

Kendala yang dihadapi saat ini adalah pembebasan lahan. Sampai saat ini dari 121 bidang tanah warga, 104 sudah dibayarkan (progress 86%), sementara 60 bidang tanah non-warga masih dalam proses pengurusan dengan instansi terkait. Proses pembebasan lahan masih terkendala pada keinginan warga untuk mendapatkan nilai ganti yang lebih tinggi dari nilai appraisal, sehingga masih banyak lahan warga yang dibebaskan hingga musyawarah ketiga.

Pembangunan Pelabuhan Patimban melalui 3 tahap, yakni: Paket I, Paket II dan Paket III. Paket I dimulai dengan ditandatanganinya kontrak oleh Kementerian. Perhubungan dengan pihak investor pada tanggal 27 Juli 2018. Paket I meliputi pembangunan dermaga dan pengerukan kolam pelabuhan.

Pembangunan Pelabuhan Patimban adalah konsorsium antara Pemerintah Jepang sebesar 49 % dan Pemerintah Indonesia sebesar 51 %. Penandatangan kontrak dilakukan oleh pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Pelabuhan Patimban Paket I Aditya Karya dan Konsorsium Perusahaan Indonesia dan Jepang selaku Kontraktor Pelaksana Paket I, yaitu Penta Ocean, Toa, Rinkai, PT. Wijaya Karya dan PT. PP, Tbk yang diwakili oleh Hiromu Sinoda. Nilai kontrak Paket I adalah sebesar Rp. 6.061.135.260.121 (enam triliun enam puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah). Adapun total rencana biaya Paket I yang terdiri atas 3 Paket Konstruksi dan 1 Paket Supervisi hampir mencapai 9 triliun rupiah.

Telah dilaksanakan Cement Deep Mixing (CDM) serta akses jalan sudah dibangun. Sejumlah 116 bidang untuk akses jalan dan kawasan cadangan selesai diaudit BPKP dan dibayarkan oleh LMAN. Pembangunan Konstruksi dimulai pada bulan Agustus

Untuk memaksimalkan pembangunan Pelabuhan Patimban, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional.

GAMBAR 4. PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DASAR DAN PENINGKATN KONEKTIVITAS GAMBAR 5. PENGEMBANGAN PELABUHAN PATIMBAN

GAMBAR 6. PROGRES KONSTRUKSI PELABUHAN PATIMBAN

36 37

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 28: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

3) Pelabuhan Kuala Tanjung

Dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sangat dibutuhkan dukungan BUMN yang meliputi North Sumatera Gateway, Port-Industrial Cluster dan Transhipment Hub.

b) Rekomendasi kesesuaian trase dengan tata ruang

1. Pada tanggal 8 Agustus 2019 telah dilakukan rapat koordinasi kesesuaian tata ruang proyek Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta-Surabaya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilintasi jalur kereta api (Terdiri dari 4 Provinsi dan 23 Kabupaten/ Kota);

2. Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Proyek Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta-Surabaya telah diterbitkan dengan Surat Menteri ATR/Kepala BPN Nomor: PR.04.03/1160-200/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

c) AMDAL (Izin Lingkungan)

1. KA-ANDAL sudah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat (SK.93/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2019 tanggal 3 Desember 2019);

2. Dokumen ANDAL, RKL & RPL telah disampaikan kepada KLHK, dan saat ini menunggu proses penjadwalan sidang Teknik dan komisi AMDAL.

3.3.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Angkutan Masal di Kota Besar

GAMBAR 7. PETA JARINGAN TRANSPORTASI TERINTEGRASI DI JABODETABEK

b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian;

1) Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-BandungPembebasan lahan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung telah mencapai 80 % atau 113 Km dari sepanjang 142,3 Km yang menghubungkan 4 (empat) stasiun yaitu : Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar Bandung, dan pembangunan beberapa spot di STA Halim s/d STA Tegal Luar. Untuk mempercepat pembangunan ini sudah dikeluarkan 2 regulasi yang mendukung yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dan Peraturan presiden (Perpres) nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta (semi) cepat Bandung-Jakarta

2) Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.Progres Kegiatan Peningkatan Kecepatan KA Jakarta-Surabaya.

a) Penyusunan Preparatory survey oleh JICA sampai pada tahapan Inception Report (Minggu ke-3 Juli 2019), sedangkan laporan selanjutnya akan disesuaikan sehubungan dengan adanya situasi tanggap darurat penanganan Covid-19. Apabila sesuai jadwal sebelumnya, maka:

1. Progress Report M1 April 2020

2. Draft Interm Report M4 Mei 2020

3. Interm Report M1 September 2020.

Hasil yang dicapai pada pembangunan LRT Tahap I sebagai berikut:

1) Lintas Pelayanan 1, Cawang – Cibubur: 84,086%

Lintas Layanan Cibubur-Cawang dimana LRT Jabodebek nantinya akan melalui 4 stasiun dimulai dari Taman Mini Indonesia Indah, Kampung Rambutan, Ciracas, sampai Harjamukti Cibubur dengan panjang Trase 14,5 KM.

BAGAN 3. DUKUNGAN BUMN DALAM PEMBANGUNAN KUALA TANJUNG

38 39

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 29: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

2) Lintas Pelayanan 2 Cawang – Dukuh Atas: 54,019%

Lintas layanan Cawang-Bekasi Timur memiliki panjang 18,5 km dan melalui tujuh lokasi stasiun. Adapun lokasi stasiun tersebut berada di Halim, Jatibening Baru, Cikunir1, Cikunir2, Bekasi Barat, dan Jatimulya (Bekasi Timur)

3) Lintas Pelayanan 3 Cawang - Bekasi Timur: 58,262%

Lintas layanan Cawang - Kuningan - Dukuh Atas memiliki panjang 11,5 km, dengan tujuh lokasi stasiun pemberhentian. Enam stasiun pemberhentian tersebut antara lain, Ciliwung, Cikoko, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan Dukuh Atas.

Untuk mempercepat pembangunan ini telah di keluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

3.3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Gas Nasional Indonesia Timur

PENGENDALIAN PERMASALAHAN ARAHAN TINDAK LANJUT

Kelayakan distribusi gas bumi untuk pembangkit dan industri di Indonesia Timur

Kajian Kelayakan parsial dari sektor Pembangkit, Industri, Perikanan yang belum terpadu.

• telah dilakukan kerjasama CMMAI dengan METI Jepang, 2020 akan berlanjut ke penyusunan OBC

• perlu arahan bagaiman menurunkan harga gas (gap antara harga di well head dengan titik serah terlalu besar)

GAMBAR 8. KERJASAMA INDONESIA JEPANG : DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK INDONESIA TIMUR

3.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)

Agar layak dalam membangun infrastruktur LNG diperlukan demand yang pasti dan cukup dan memerlukan dukungan kebijakan pemerintah yang tegas dan luwes

Sesuai pertumbuhan demand yang ada, LNG Hub Potensial dibangun di Sorong/Amurang Sulawesi Utara, (4) keberadaan LNG HB akan menurunkan COE (Cost of Electricity dan COG (Cost of Gas). Diperlukan studi lanjutan (OBC) untuk menilai model pengusahaan yang tepat dan pengelolaan resiko dan mempersiapkan proposal struktur project yang bankable

KOTA KEMAJUAN

SurabayaProgres Fisk : 97,5% COD = Q1-2020

BekasiProses FS untuk skala 19 MWDukungan FS = IFC ; ADB

SurakartaFinancial Close CCB = 23 Oktober 2019Ground Breaking = 23 Oktober 2019COD = Q3 - 2021

DKI JakartaPP/PJBL = 16 Oktober 2019Finansial Close : Bank DKI ; IFCCOD = 2023

Bali Proses Lelang PQ : 9 Desember 2019Ground Breaking : 17 Agustus 2020

3.3.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Nasional Short Sea Shipping

TABEL 3 ALUR PELAYARAN

FAKTOR NILAI

Panjang 9 Mil

Lebar 600 Meter

Pasang tertinggi 1.8 M LWS

Pasang Terendah 1.2 M LWS

Jumlah Dermaga 10 Buah

Gudang 3 x 4.320 m2 dan 1x 432 m2

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan program Tol Laut maka setelah di lakukan beberapa kali diskusi dan koordinasi dengan kementerian terkait, maka rekomendasi adalah perlu adanya revisi Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2015 dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan program Tol Laut.

KonstruksiPendanaanPJBLPenetapan Investor

1. SoloGroundbreaking

23 Oct 2019CCB 23 Oct 2019Selesai 28 Dec 2018PT Solo Citra Metro Plasma Power

2. SurabayaOngoing

COD Q1- 2019Telah diperolehTarget Desember 2019PT Sumber Organik

3. PalembangGroundbreaking

Dec 2019Telah diperolehTarget Desember 2019PT Indo Green Power

4. Bekasi Belum dimulaiBelum diperolehTarget Desember 2019PT Nusa Wijaya

5. Jakarta Mulai Mei 2019Telah diperoleh Bank DKI & IFC 16 Oct 2019 Selesai 16 Oct 2019 Jakpro & Fortum

6. Tangerang Belum diperolehBelum diperolehTarget Awal 2020Proses tahap Final

7. BaliGroundbreaking

17 Aug 2020Belum diperolehTarget mid 2020proses PQ 9 Des 2019

PSEL

Transaction Advisor FBCOBC

8. Bandung JICA & KemenkeuJICA (Ongoing)MCA (Selesai)

9. Semarang KIAT (Mulai Mei 2019)KIAT (Selesai)

10. Makassar Belum DitentukanBelum DitentukanKEITI ((Selesai)

11. TangerangSelatan

KEITI - ADBKEITI –ADB (Mulai Nov 2019)KEITI (Selesai) market sounding 2019 05 21

12. Manado Belum DitentukanOBC : ICBC Skema kerjasama swasta

PSEL

TABEL 2. PROGRES PERCEPATAN PEMBANGUNAN PLTSA

BAGAN 4. PERCEPATAN PEMBANGUNAN PLTSA

40 41

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 30: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal , terpencil, terluar dan perbatasan. Peningkatkan tatakelola program tol laut terutama terkait isu angkutan multi moda dalam rangka kelancaran distribusi barang sampai ke end user serta melakukan perbaikan infrastruktur jalan.

1) Saat ini sedang tahap penyempurnaan Perpres 70 tahun 2017 tentang Penye-lenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan dengan menambahkan pe-libatan Kemenerian/Lembaga antara lain: Kementerian PUPR untuk infrastruktur jalan, Kemendagri dan Pemda untuk distribusi barang di daerah dan Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran subsidi

2) Dibentuk Tim Koordinasi yang lebih kuat dan bukan bersifat ad hoc dalam rangka koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan, melakukan evaluasi dan menyusun rencana untuk keberlangsungan program Tol Laut

3) Sudah ada 4 pelabuhan pangkal, 6 pelabuhan transhipment dan 66 pelabuhan singgah serta 18 trayek tol laut yang eksisting dengan penugasan 11 trayek.

4) Pelni (5 trayek)

5) ASDP (2 trayek)

6) Djakarta Lloyd (4 trayek) dan

7) Pelelangan swasta (6 trayek)

8) Sudah tersedia 18 trayek Tol Laut yang beroperasi pada 79 pelabuhan singgah dimana trayek penugasan Pelni: 6 trayek, ASDP: 2 trayek, Djakarta Lloyd: 3 trayek, dan pelelangan swasta: 7 trayek

antara konsentrasi 80% ekonomi di Jawa dan Sumatera, sekaligus menjadi wilayah penghubung antara Jawa dan Sumatera. Kondisi tersebut mampu mendorong Provinsi Banten memberikan kontribusi cukup positif terhadap perekonomian nasional, namun disisi lain kondisi kesejahteraan di Provinsi Banten masih timpang dan tertinggal dibanding provinsi-provinsi lainnya.

BAGAN 5. PUSARAN EKONOMI INDONESIA

3.3.6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Bahari di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas

a. Tanjung Lesung : Menuju Destinasi Pariwisata Bahari dan Geotourism yang Berdaya Saing;

Sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas yang berada di Provinsi Banten, Kawasan Tanjung Lesung menyandang status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Provinsi Banten sendiri memiliki posisi yang unik dan strategis di tengah pusaran pembangunan dan ekonomi Indonesia. Banten berada tepat di

Data jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa terdapat 0,66 juta penduduk setara dengan 5,36% penduduk Banten yang masuk kategori miskin. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,9% dan rasio gini 0,392%. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Banten secara umum menunjukkan peningkatan, khususnya di wilayah pedesaan. Sementara di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan relatif stagnan dan tidak menunjukkan perkembangan yang membaik. Sektor pertanian sebagai pendorong ekonomi di pedesaan belum optimal dalam menyerap tenaga kerja di pedesaan.

GRAFIK 4. TINGKAT KESEJAHTERAAN DI BANTEN

Kondisi dan ketimpangan tersebut tak lepas dari sejumlah kendala dan tantangan pembangunan yang terjadi di Banten. Pada aspek infrastruktur, infrastruktur perhubungan dan transportasi masih terbatas dan belum cukup untuk untuk mendukung dunia usaha maupun mobilitas penduduk. Infrastuktur jalan tercatat memiliki tingkat kerusakan lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Sementara itu, jalur kereta api double track yang tersedia juga masih sangat terbatas dan saat ini fungsinya lebih diutamakan untuk transportasi penumpang dan belum maksimal dalam mendukung transportasi barang dunia usaha. Meskipun Banten memiliki sejumlah pelabuhan laut utama, kapasitas pelabuhan juga masih kurang dan belum mendukung bagi pengembangan dunia usaha.

Pada aspek sumberdaya manusia, Banten juga memiliki tantangan yang tidak mudah. Tenaga kerja atau sumberdaya manusia yang tersedia dinilai memiliki etos kerja yang

GAMBAR 9. RENCANA TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT42 43

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 31: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, sebagai imbas akibat posisi Banten yang bertetangga langsung dengan DKI Jakarta, biaya tenaga kerja di Banten juga mahal. Hal tersebut tercermin dari nilai upah minumum, rata-rata upah bulanan serta premi upah yang tinggi.

Untuk mengatasi problematika dan tantangan pembangunan di Banten, Bappeda Banten merancang pembangunan Banten dalam tiga (3) koridor ekonomi, yaitu koridor utara, koridor tengah dan koridor selatan. Ketiga koridor tersebut dirancang dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan karakter sosial geografis Banten yang ada. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan yang diharapkan mampu menggerakkan dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di koridor tengah maupun koridor selatan. Pariwisata sangat layak dipertimbangkan dan dipilih sebagai sektor prioritas mengingat pariwisata memiliki modal potensi pariwisata yang melimpah di wilayah barat dan selatan Banten, sekaligus mampu melibatkan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat dengan nilai investasi yang relatif murah dan tidak besar.

GAMBAR 10. KORIDOR EKONOMI DI BANTEN

Kawasan Tanjung Lesung tepat berada di tengah pertemuan antara koridor tengah dan koridor selatan, sekaligus menjadi semacam titik sentral dan hub bagi sejumlah destinasi wisata utama lainnya di Banten. Provinsi Banten saat ini mengusung tagline “exciting Banten” untuk mempromosikan dan mengembangkan pariwisata Banten. Tagline atau tema tersebut sejalan dengan nafas dan tagline pariwisata nasional yaitu Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia.

b. Karimunjawa : Memadukan Pariwisata Bahari dan Area Konservasi yang Berkelanjutan;

Sebagai implementasi pengembangan destinasi pariwisata prioritas khususnya destinasi KSPN Prioritas Borubudur di Jawa Tengah, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (disingkat Badan Otorita Borobudur/BOB). Badan Otorita Borobudur dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2017, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Otorita Borobudur dikelola secara profesional untuk memprioritaskan sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan, yaitu pihak yang terlibat di bidang investasi dan bisnis industri pariwisata, pemerintah lokal, pemerintah pusat dan komunitas. Organisasi dan tata kerja Badan Otorita Borobudur diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017.

Tugas utama Badan Otorita Borobudur adalah :

1) menfasilitasi, mengkoordinasi, mensinkronisasi, merencanakan dan pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;

2) membuat perencanaan, pengembangan dan pengelolaan di lahan otoritatif;

3) mempromosikan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur.

Dalam operasionalnya, cakupan wilah kerja Badan Otorita Borobudur tidak hanya terbatas di Kawasan Pariwisata Borobudur saja, tapi juga turut mencakup sejumlah Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) lainnya di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional memiliki 4 destinasi pariwisata nasional. Ke empat destinasi tersebut adalah Borobudur – Yogyakarta dan sekitarnya, Solo - Sangiran dan sekitarnya, Semarang - Karimunjawa dan sekitarnya, serta Pangandaran – Nusakambangan dan sekitarnya.

Karimun Jawa sebagai bagian dari Destinasi Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya termasuk dalam kawasan koordinatif Badan Otorita Borobudur. Tugas Badan Otorita Borubudur terkait Karimunjawa adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah.

Karimun Jawa merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Semarang–Karimunjawa dan telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebagai kawasan strategis pariwisata, Karimunjawa berada dalam kewenangan koordinatif dari Badan Otorita Borobudur.

Posisi dan peranan Karimunjawa sebagai atraksi dan destinasi wisata cukup menonjol di Jawa Tengah. Hal ini bisa dilihat dari data jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan manacanegara ke Karimunjawa yang selalu memimpin di bandingkan daerah lain yang ada di pantau utara Jawa Tengah, khususnya di wilayah Destinasi Pariwisata Semarang dan sekitarnya.

GAMBAR 11. WONDER DESTINASI WISATA DI KEK TANJUNG LESUNG

44 45

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 32: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

TABEL 4. PERBANDINGAN JUMLAH WISATAWAN b) Perpanjangan dan pelebaran runway menjadi 2.650m x 45m, selesai 2018c) Perluasan apron 105 x 250m (2019)

3) Pembangunan Bandara Sibisaa) Perpanjangan Runway dari 750m menjadi 1200 mb) Pembangunan Terminal tahap 1 (kapasitas 50pax)c) Resmi beroperasi 12 April 2019, rute: Sibisa-Gn.Sitoli (Nias)d) Pembangunan jalan akses ke Bandara Sibisa dari jalan Nasional

4) Infrastruktur Konektivitas Danau Tobaa) Pengadaan Ferry di Danau Toba: 2 buah, sudah beroperasional b) Pembangunan jalan lingkar Samosir: on progress

5) Pengurangan Keramba Jaring Apung di Danau Tobaa) Sesuai Peraturan Gubernur 188.44/213/KPTS/2017, disepakati daya tampung

dan daya dukung Danau Toba untuk Budidaya Perikanan => max. 10.000 ton ikan/tahun

b) Kajian World Bank: Water Quality dan Roadmap for Lake Tobac) Kajian LIPI: rekomendasi pengurangan jumlah KJA di masing-masing Kabupaten/

lokasi (milik masyarakat maupun swasta)

d) Penandatangan Kesepakatan Bersama 8 Bupati untuk menjaga lingkungan dan pengurangan jumlah KJA

d. Borobudur

Progres terakhir dari pembangunan infrastruktur pariwisata Borobudur sebagai berikut:1) Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo sudah beroperasi terba-

tas. Februari 2020 penerbangan domestic dipindahkan ke YIA, April 2020: pener-bangan Internasiona (full operasional )

2) Penataan Kawasan Pedagang di Zona 1 Kawasan Borobudur3) Pembuatan Pintu Gerbang baru (arahan Presiden Ratas di Borobudur tgl 30

Agustus)

Berdasarkan data yang dihimpun sejak 1998, terlihat bahwa kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara selalu menunjukkan tren peningkatan yang positif dan signifikan.

GAMBAR 12. RENCANA PENATAAN 4 GERBANG DAN KORIDOR WISATA UTAMA KAWASAN BOROBUDUR

GRAFIK 5. JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

Secara geografis, Karimunjawa adalah gugusan kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas daratan ±1.500 Ha dan perairan ±110.000 Ha, Karimunjawa terdiri dari satu Kecamatan Karimun Jawa dan melingkupi tiga desa yaitu : Desa Karimunjawa, Kemojan dan Parang sesuai nama pulau yang dihuni. Keseluruhan terdapat 27 pulau dengan 5 pulau berpenghuni dan 22 pulau tidak berpenghuni. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah nelayan. Sementara suku/etnis yang ada terdiri dari Jawa, Bugis, Madura, Mandar, Buton, Bajo dan Luwu. Jumlah penduduk saat ini berjumlah 10.200 jiwa.

c. Danau Toba

Hasil yang dicapai dalam pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba adalah sebagai berikut:1) Lahan Otoritatif BODT di Sibisa

a) Pembangunan akses jalan di dalam Kawasan “Kaldera” Lake Toba Nomadic-Tourism

b) Pendanaan Studi BODT (Relokasi Anggaran Kementerian Pariwisata untuk pembuatan Masterplan, FS dan DED)

2) Pengembangan Bandara Silangita) Bandara Internasional Sisingamangaraja XII di Silangit, telah melayani rute

Internasional peningkatan runway 45 m x 2650 m dan perkuatan landas pacu hingga PCN 40

e. Mandalika

Progres terakhir dari pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika sebagai berikut:1) Pembangunan Sirkuit MotoGPTM, target selesai 20202) Pembangunan jalan dari Bandara ke KEK Mandalika (10 Km) sudah dialokasikan

Kem PUPR

46 47

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 33: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

3) Pelabuhan Gilimas 5 Nopember sudah uji sandar Kapal Pesiar (MV Princes dari Autralia)

f. Labuhan BajoPerkembangan pembangunan Destinasi wisata Labuan Bajo sebagai berikut:

1) Pulau Komodo: tidak akan ditutup, namun akan menjadi destinasi premium. Masih dalam proses pembahasan lanjut di KLHK terkait Tarif, dll. Mass tourism dialihkan ke P.Rinca. Saat ini PUPR sedang membuat disain dermaga (2019 DED selesai, konstruksi selesai 2020).

2) Perlu dilakukan penetapan alur pelayaran

g. Likupang – Bunaken – ManadoPerkembangan Pembangunan Kawasan pariwisata Likupang-Bunaken-Manado se-bagai berikut:

1) Likupang ditetapkan oleh Presiden sebagai kawasan destinasi super prioritas selain Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, dan Mandalika.

2) Kebutuhan infrastruktur: jalan tol, perluasan terminal Bandara Sam Ratulangi, penambahan hotel, serta peningkatan jalan nasional non-tol di Sulawesi Utara serta jalan akses ke Kawasan; utilitas dasar: penyediaan listrik, penyediaan air bersih, dan telekomunikasi.

3) Penetapan KEK Likupang melalui PP. (dalam proses di Dewan Nasional KEK)

3.3.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Kebijakan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

a. Industri penggunaan Produk dalam negeri

1) Perlu dilakukan penyusunan Roadmap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk material/ komponen utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap realisasi belanja pemerintah/BUMN/SKK Migas

2) Perlu mempertimbangkan preferensi harga TKDN Dalam Negeri dalam perhitungan Hasil Akhir Evaluasi (HAE) pengadaan barang/jasa untuk memperkuat struktur Industri Dalam Negeri

TABEL 5. CAPAIAN REALISASI INDUSTRI PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

CAPAIAN KENDALA TINDAK LANJUT

• Kepmenko No. 84/2019 Tentang Pokja timnas P3DN

• Sosialisasi program P3DN (20190902)

• Pokja TKDN Industri elektronika dan telematika

• Sosialisasi TKDN Proyek Kilang Pertamina dan Pembangkit PLN

• Sosialisasi TKDN Proyek Abadi Masela, Inpex & SKK Migas

• Surat Edaran Menteri Perindustrian

• PermenBUMN

• Masih banyak yang mengimpor walaupun sudah ada produk dalam negeri

• Pemerintah belum satu suara dalam mendukung produk DN

• Masih adanya celah dalam kebijakan yang digunakan oleh para pengusaha

• Belum diprioritaskannya produk dalam negeri

• Pertamina dan PLN belum mengirimkan detail perencanaan proyek Kilang dan Pembangkit kepada Pokja Timnas

• Penyiapan kebijakan sbg turunan PP29/2018 (Kemenperin)

• Kebijakan 5G

• Penyusunan SOP pengaduan dan rancangan sistem pengaduan terpadu.

• Indonesia memiliki kemampuan dan pelaku industri siap mendukung.

• Pokja Pemantauan P3DN melakukan pemantauan perencanaan proyek

b. Industri maritim/galangan kapal

Pengadaan kapal baru melalui program kapal perintis, program kapal pelayaran rakyat, program kapal tol laut dan kapal bantuan perikanan, terus dilanjutkan dengan pengawasan ketat untuk TKDN, building cost, dan time delivery sesuai target, karena secara signifikan dapat menyelamatkan kelesuan dunia perkapalan yang masih lesu.

RPP Industri maritim dapat diselesaikan draftnya pada tahun 2019 melalui koordinasi yang lebih intens dengan kementerian teknis yang membangun kapal seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan Perikanan

TABEL 6. CAPAIAN INDUSTRI MARITIM/GALANGAN KAPAL

CAPAIAN KENDALA TINDAK LANJUT

• Rapat harmonisasi kebijakan terkait Industri Galangan Kapal dan skema pendanaan

• Kerjasama peraktian Diesel Engine di Boma Bisma Indra (BBI) diresmikan Menteri BUMN (21 Agustus 2019)

• Surat Peninjauan Permendag 72/2030 impor kapal usia 30 tahun

• Draft PP Industri Maritim

• Masih mahalnya kapal produksi dalam negeri

• Kebijakan yang belum mendukung

• Impor kapal bekas usia >30 tahun

• perlu pendalaman draft PP Industri Maritim

• Rapat koodinasi dan FGD

• Evaluasi Kerjasama BBI dan dan Doosan untuk ditindaklanjuti kerjasama dengan PINDAD, Barata dan INKA

• FGD dan symposium industri Maritim QI 2020

c. Industri Kedirgantaraan

Langkah yang sudah dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1) Rapat Koordinasi dan FGD Pembahasan rencana induk Kawasan Industri Kedirgan-taraan

2) Kunjungan pembangunan Aerocity Park Bintan dan Lion Maintenance, Repair, Over-haul (MRO) Batam

3) Rapat Koordinasi percepatan pengembangan industri Kedirgantaraan (KSN R-80)

4) Lokakarya percepatan pengembangan PSN industri kedirgantaraan, 29 November 2018

TABEL 7. CAPAIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEDIRGANTARAAN

CAPAIAN KENDALA TINDAK LANJUT

• Rapat koordinasi pembahasan rencana induk dan roadmap industri Penerbangan Nasional

• FGD

• Draft peta jalan industri penerbangan dan komponen pesawat

• Rencana Induk Kawasan Industri Penerbangan/ belum ada

• Indonesia belum mempunyai kawasan Industri Kedirgantaraan Terpadu

• Perlu dukungan pemerintah dalam pengembangan industri pesawat R-80 melalui penguatan laboratorium uji di LPNK

• Rapat Koordinasi dan FGD penyusunan roadmap industry kedirgantaraan (20190913)

• Rapat koordinasi dan FGD

• Pembahasan, Draft peta jalan industri penerbangan dan komponen pesawat

3.3.8 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Nasional

Kegiatan tahun 2019 difokuskan pada koordinasi dan pengendalian terhadap implementasi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan. Progres capaian yang telah dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di tahun 2019 dalam implementasi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan adalah:

48 49

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 34: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

a. Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan KBL Berbasis Baterai tanggal 8 Agustus 2019

b. Terdapat 2 unit charging station di BPPT Thamrin BPPT Serpong

c. Terdapat 8 Unit Charging Station di Jakarta, Serpong, Bandung dan Bali

Kendala yang dihadapi dalam implementasi ini adalah:

a. Kebijakan turunan Perpres (Kemenperin, Kemenhub, KemenESDM, KLHK, dll)

b. Permen Kemenhub, ESDM, dan Kemendagri baru ada pada Januari 2020

Tindak lanjut yang di lakukan adalah:

a. Tim koordinasi dan pokja memastikan kebijakan berjalan lancar

b. Rapat Koordinasi teknis terkait Charging Station tanggal 10 September 2019)

c. Rapat koordinasi yang akan di lakukan pada awal Januari 2020

3.4 Bidang Koordinasi Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim

3.4.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan

a. Penerapan Kurikulum Pendidikan Kemaritiman

Pada tahun 2019 dilakukan beberapa kegiatan meliputi:

1) Pendampingan di 21 provinsi dengan jumlah sekolah yang dilakukan pendampingan sebanyak 84 sekolah

2) Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan Bimtek Instruktur Provinsi Pengintegrasian Muatan Kemaritiman dalam Pembelajaran. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan instruktur dengan materi pembelajaran tentang kemaritiman sekaligus menciptakan narasumber yang mampu mendiseminasikan dan mengimbaskan muatan kemaritiman di sekolah lainnya.

3) Melakukan penyusunan bahan referensi 5 materi/ruang lingkup kemaritiman untuk pendidik tingkat PAUD, Dasar dan Menengah

4) Melakukan penyusunan buku materi pembelajaran kurikulum muatan kemaritiman untuk setiap jenjang.

5) Melakukan penandatanganan komitmen impelementasi kurikulum kemaritiman di sekolah percotohan oleh 4 (empat) kepala sekolah/perwakilan dari kepala sekolah di jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK serta perwakilan dari pihak Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun isi komitmen tersebut meliputi:

1) Mengintegrasikan muatan kurikulum kemaritiman ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran yang relevan di sekolah;

2) Mengintegrasikan muatan kurikulum kemaritiman ke dalam proses pembelajaran berdasarkan rpp pada mata pelajaran yang relevan di sekolah;

3) Menerapkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan nilai-nilai karakter kurikulum kemaritiman dalam bentuk program ekstrakurikuler di sekolah;

4) Menerapkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan nilai-nilai karakter kurikulum kemaritiman dalam bentuk program pembudayaan di sekolah;

5) Melakukan diseminasi/sosialisasi kepada berbagai pihak terkait pentingnya muatan kurikulum kemaritiman.

GAMBAR 13. SEBARAN SEKOLAH PERCONTOHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MUATAN KEMARITIMAN

Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan kapasitas guru yang kemudian bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaran Bimbingan Teknis Instruktur Provinsi Pengintegrasian Muatan Kemaritiman dalam Pembelajaran mulai jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.

Terkait implementasi kurikum kemaritiman, kedepannya diharapkan adanya digitalisasi materi sehingga dapat mudah untuk diakses baik melalui website atau media social, lalu dilakukannya perluasan implementasi kurikulum kemaritiman pada setiap provinsi/kab/kota melalui pengimbasan dari sekolah-sekolah percontohan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Hal tersebut perlu dilaksanakan mengingat adanya sambutan positif dari Kemendikbud dan Pemerintah Daerah.

b. Pembelajaran Pengelolaan Sampah di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PT. Danone dan pihak lain untuk menciptakan materi pengelolaan sampah untuk SD/MI sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan generasi muda yang sadar akan sampah.

Buku ini merupakan buku suplemen pendukung untuk kurikulum bermuatan kema-ritiman yang berisikan tentang materi tematik pengelolaan sampah, memadukan teori pembelajaran dan permainan interaktif, dilengkapi dengan gambar gambar dengan tujuan agar tidak membosankan dan mengajak peserta didik untuk dapat mengerti dan memahami apa itu sampah dari bagaimana proses bagaimana adanya sampah, dampak yang ditimbulkan sampai dengan bagaimana cara memperlakukan dan me-ngelola sampah dengan baik.

50 51

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 35: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Selanjutnya buku ini sudah dikenalkan dan dibagikan ke perwakilan dari 75 sekolah percontohan yang tersebar dari Sabang–Merauke, di seluruh Indonesia. Telah dilaksanakan juga pelatihan (ToT) bagi para guru di sekolah-sekolah percontohan yang dimaksud. Kedepannya akan dilakukan digitalisasi materi pada buku ini, sehingga dapat diunduh oleh banyak orang dan sekolah sekolah lainnya secara luas, lalu juga akan dilakukan pengawalan implementasi integrase pembelajaran pengelolaan sampah tersebut di sekolah-sekolah percontohan serta akan dilakukan perluasan/pengimbasan ke sekolah-sekolah lainnya melalui kerjasama dengan Kemendikbud serta pihak swasta (Danone-Aqua)

c. Pengadaan Simulator

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pengadaan simulator bagi 25 SMK dan dengan pengawalan proses pengadan. Sarana belajar simulator yang ada di SMK adalah untuk meningkatkan daya rangsang para taruna agar lebih mengenal pelayaran dan untuk SMK bisa menjadikan simulator ini sebagai bahan promosi untuk murid-murid SMK agar mau mengenal lebih jauh tentang ilmu pelayaran/kelautan. Dengan terpenuhinya peralatan dasar pada sekolah kemaritiman dapat membantu meningkatkan kualitas lulusan SMK kemaritiman yang bisa kompetitif di pasar kerja.

3.4.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Rencana Aksi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

a. Pengendalian (Daerah Aliran Sungai) DAS Citarum

Telah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sungai citarum melalui berbagai program. Sampai dengan saat ini, telah dilaksanakan tujuh program sejak tahun 1989. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan

penanganan sungai citarum melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

Untuk melaksanakan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dibentuk juga struktur organisasi di tingkat pusat dan pada tataran operasional di lapangan. Di tingkat pusat dibentuk Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman yang melibatkan 22 K/L terkait. Untuk pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yaitu Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satuan Tugas (Satgas) DAS Citarum dibantu oleh 2 Wakil Komandan Satgas yaitu Wakil Komandan Satgas Bidang Penataan Ekosistem dan Wakil Komandan Satgas Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum. Implementasi di lapangan melalui pelibatan TNI di 22 sektor ditambah 1 sektor khusus pembibitan.

Kementerian Keuangan telah memberikan dukungan berupa pengalokasian anggaran sebesar Rp 65 miliar kepada Kementerian PUPR untuk operasional TNI melakukan kegiatannya.

Capaian sementara yang bisa terlihat dari keterlibatan TNI di lapangan antara lain adalah telah mulai berkurangnya timbulan sampah di badan air dan pinggiran sungai,

mulai dilakukannya pembibitan dan penanaman pohon di lahan kritis di daerah hulu DAS Citarum serta upaya pendekatan dan “shock therapy” yang diberikan kepada para pelaku industri yang selama ini membuang limbah ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Di beberapa sektor yang merupakan kawasan industri (4,8,21,22) telah dilakukan upaya sosialisasi dan pengecoran saluran pembuangan limbah industri yang ketahuan membuang limbah tanpa melalui pengolahan dalam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Keberadaan anggota TNI yang setiap hari tinggal bersama masyarakat telah memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku masyarakat melalui upaya persuasif dan keteladanan.

b. Penanganan DAS CITARUM Sesuai Quick Wins

Perkembangan dalam penanganan DAS Citarum sesuai dengan 6 (quick wins) adalah sebagai berikut:

1) Penanganan Lahan KritisBerikut adalah grafik dari penangan lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai Citarum:

GRAFIK 6. GRAFIK PENANGANAN LAHAN KRITIS SUNGAI CITARUM

GAMBAR 14. PEMBUATAN TAMAN PADA BANTARAN SUNGAI CITARUM

Kendala dalam proses rehabilitasi lahan kritis di daerah hulu adalah terkait penyediaan bibit dan alih profesi masyarakat yang masih menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian tanaman hortikultura dengan cara yang tidak ramah lingkungan.

2) Penanganan Limbah IndustriBerikut adalah informasi terkait penanganan limbah industri sepanjang Sungai DAS Citarum:

BAGAN 6. INFOGRAFIK TERKAIT PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI

52 53

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 36: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Berikut adalah kendala terkait penanganan limbah industri:

BAGAN 7. KENDALA PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI

6) Perubahan PerilakuPerubahan perilaku dilakukan melalui pelaksanaan KKN Tematik CItarum yang pada Tahun 2019 ini diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa. Kedepannya hal yang perlu ditindak lanjut adalah terkait diperlukan koordinasi dan pengawalan secara terus menerus dan berkelanjutan guna memastikan telaksananya upaya penataan DAS Citarum sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan. Rencana aksi perlu dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan seluruh aktivitas dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.4.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan National Ocean Data Center (NODC)a. Untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya yang ada, telah dilakukan

berbagai survei dan riset maupun kajian yang dilakukan berbagai Kementerian atau Lembaga (K/L) riset kelautan di Indonesia. Keberadaan data yang tersebar di setiap pemangku jabatan, data yang tidak memiliki standar/format yang sama serta data yang dikelola secara terpisah menjadi kendala yang ada saat ini.

b. Saat ini hampir semua instansi kelautan memiliki divisi khusus pusat data.

c. Rancangan Kebijakan Pengelolaan Data Kelautan Nasional telah terbentuk

3) Penanganan Sampah Domestika) Saat ini penanganan sampah masih dilakukan dengan cara konvesional, yaitu

pengangkutan sampah ke TPA dan dilakukan pembakaran dengan incinerator;

b) Diharapkan penanganan sampah secara regional akan membaik dengan implementasi proyek Integrated Solid Waste Management (ISWM) yang pelaksanaannya direncanakan pada Tahun 2020.

4) Penataan Keramba Jaring Apunga) Berdasarkan Keputusan Gubernur No: 660.31/Kep.923-DKP/2019, Jumlah KJA

pada Waduk Cirata, Waduk Saguling dan Waduk Jatiluhur adalah dasar bagi satgas untuk melakukan penataan/pengurangan Jumlah KJA;

b) Kendala dalam upaya pengurangan KJA adalah terkait adanya penolakan dari tenaga kerja yang terkena dampak dari pengurangan jumlah KJA. Ada 22.105 pelaku usaha/tenaga kerja yang terkena dampak dari pengurangan jumlah KJA.

5) Penegakan HukumBerikut adalah informasi penegakan hukum terkait penanganan Sungai DAS Citarum:

BAGAN 8. INFOGRAFIK TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PADA PENANGANAN DAS CITARUM

Kendala dalam proses penegakan hukum adalah terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di provinsi dan kab/kota. Deputi IV sebagai Kepala Sekertariat Pengarah telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubenur serta Bupati/Walikota sepanjang DAS Citarum untuk dapat memprioritaskan pengadaan Pejabat Fungsional PPLH guna mendukung upaya penegakan hukum.

BAGAN 9. PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN NATIONAL OCEAN DATA CENTER (NODC)

GAMBAR 15. TAMPILAN WEB DATA KELAUTAN NASIONAL (nodc.id)

54 55

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 37: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Pembangunan pusat data kelautan, akan dilaksanakan tindak lanjut terkait koordinasi integrasi data kelautan, kebijakan pengelolaan data kelautan dan kelembagaan NODC dan melakukan registrasi nodc.id ke IOC.

3.4.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Implementasi penanganan Sampah Laut (Marine Debris)

Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang diterbitkan pada akhir September 2018, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut dan Menteri LHK sebagai Ketua Harian serta anggota lainnya berasal dari 16 K/L antara lain Kemendagri, Kemlu, Kemenperin, KKP, Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Kemenkes.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengkoordinasikan penyusunan baseline data nasional mengenai sampah plastik yang mencemari laut. Kajian dilakukan bersama dengan LIPI, World Bank, dan National Plastic Action Partnership (NPAP) menggunakan metode dan data yang lebih baik dan telah diintegrasikan menjadi satu baseline data.

Lokakarya Updating Status Data Sampah Laut Nasional

Pencapaian Pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2018 selama tahun 2019 dibagi dalam 6 kategori, yaitu terkait program peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah pada kawasan pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum, penelitiaan dan pengembangan dan kerjasama bilagteral RI-Jepang untuk peningkatan kepasitas dalam pemantauan sampah laut, berikut adalah bagan-bagan terkait:

Penanganan sampah laut dengan pemanfaatan plastik pada aspal, telah masuk dalam Instruksi Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang untuk selanjutnya diterapkan dan dikoordinasikan secara teknis oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional seluruh Indonesia.

BAGAN 10. PENANGANAN SAMPAH LAUT

56 57

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 38: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Kementerian PUPR telah mengeluarkan Spesifikasi Khusus Interim Campuran Beraspal Panas Menggunakan Limbah Plastik dan Pedoman Perancangan dan Pelaksanaan Campuran Beraspal Panas Menggunakan Limbah Plastik yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pihak lain seperti private sector yang akan menerapkan teknologi aspal plastik di Indonesia.

BAGAN 11. DATA TERSAJI PADA LAPORAN INDEKS PERILAKU KETIDAKPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2018

2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkoordinasikan penyusunan kebijakan turunan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 tahun 2019 yaitu:

3) Menteri Koordinator bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2019 pasal 20, telah melakukan inisiasi ketentuan mengenai struktur organisasi, keanggotaan dan tugas Komite Nasional Geopark Indonesia. Penyusunan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Selaku Dewan Pengarah Komite Geopark Indonesia saat ini masih dalam bentuk Draft Rancangan.

4) Di awal tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim telah menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek dan Budaya Maritim Nomor Kep. 06/ DIV/Maritim/I/2019 tentang Perubahan Susunan Tim Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia tanggal 31 Januari 2019 untuk landasan operasional pengembangan geopark sebelum ditetapkan Keputusan Menko Kemaritiman.

5) Pembuatan data integrasi pengembangan geopark Indonesia melalui sistem informasi website Komite Nasional Geopark Indonesia dan buku Geopark Indonesia;

6) Kemenko Bidang Kemaritiman memberikan dukungan kegiatan simposium Asia Pacific Geopark Networks di Rinjani yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 6 September 2019. Peresmian dan pembukaan Kegiatan The 6th Asia Pacific Geopark Network Symposium 2019 dilakukan oleh Deputi Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim pada tanggal 3 September 2019 di Lombok.

b. Standardisasi Pengembangan Geopark Indonesia

Capaian dari kegiatan ini sebagai berikut:

1) Dukungan pemenuhan 8 (delapan) rekomendasi untuk Geopark Nasional Kaldera Toba sampai batas akhir Juni 2019 sehingga dapat ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark dalam sidang council pada September 2019 di Lombok Indonesia. Rekomendasi meliputi: Visibilitas, Masterplan, Upaya Konservasi, Informasi dalam Website, Kualitas informasi pada Pusat Informasi Parapat dan Panel Informasi, Warisan geologi dalam program pendidikan tingkat dasar, Networking dan partnership;

2) Dukungan koordinasi kegiatan dalam rangka persiapan kedatangan Tim Asesor UNESCO ke Geopark Nasional Pulau Belitong;

GAMBAR 17. PANTAI TANJUNG TINGGI BELITUNG

Dalam 2 (dua) tahun terakhir total jalan yang dibangun sepanjang 65,98 km dengan memanfaatkan kantong sampah plastik sebesar 332,63 ton atau sebanyak 55,7 juta lembar sampah kantong kresek.

Hingga akhir Tahun 2019, telah dilakukan penerapan teknologi aspal plastik sepanjang 22,23 Km pada lokasi Pabrik Chandra Asri Petrochemical, Kota Cilegon, Cileungsi-Bogor, dan Kota Tegal.

3.4.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengembangan Geopark Nasional

a. Standarisasi Pengembangan Geopark Indonesia

capaian dari kegiatan ini sebagai berikut:

1) Penetapan dan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia pada bulan Januari 2019 menjadi landasan yuridis dan operasional dalam dalam akselerasi Standarisasi Pengembangan Geopark Indonesia sehingga pengembangan geopark ini dapat melibatkan lintas Kementerian dan para pemangku kepentingan.

GAMBAR 16. PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN RI NO. 9 TAHUN 2019

58 59

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 39: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

3) Dukungan proses revalidasi status Gunung Sewu Unesco Global Geopark;

4) Pada Sidang Council pada tanggal 31 Agustus – 2 September 2019 bertempat di Gili Trawangan memutuskan kenaikan status Geopark Kaldera Toba dan Geopark Pulau Belitong serta Gunung Sewu Unesco Global Geopark, yang selanjutnya akan disahkan penetapannya pada Sidang Eksekutif UNESCO pada bulan April 2020;

a) Geopark Kaldera Toba dinyatakan memenuhi syarat menjadi Unesco Global Geopark.

b) Geopark Pulau Belitong masih belum memenuhi syarat sehingga kenaikan statusnya ditunda.

5) Gunung Sewu Unesco Global Geopark dinyatakan mendapatkan green card pada proses revalidasi.

6) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia yang dibagi menjadi 3 (tiga) regional, yaitu:

a) Regional Sumatera berlokasi di Sumatera Barat

b) Regional Jawa, Bali dan Kalimantan berlokasi di Bali

c) Regional Sulawesi, Maluku, NTT dan NTB dan Papua yang berlokasi di Makassar

7) Dukungan dalam peningkatan status dan kualitas Geopark Indonesia menuju UNESCO Global Geopark, khususnya Geopark Nasional Natuna, Geopark Nasional Banyuwangi, Geopark Nasional Raja Ampat dan Geopark Nasional Pongkor dan Geopark Nasional Karangsembung-Karangbolong.

BAGAN 12. TAHAPAN PENCAPAIAN STATUS GEOPARK

BAGAN 13. INFORMASI TERKAIT PENINGKATAN STATUS GEOPARK

Kedepannya hal yang dapat ditindaklanjuti terkait pengendalian peningkatan status dan kualitas geopark adalah terkait pengesahan penetapan pada Executive Board of UNESCO Paris pada Bulan April 2020.

3.4.6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Gerakan Indonesia Bersih

Pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, disebutkan bahwa Gerakan Indonesia Bersih memiliki dua fokus;

BAGAN 14. FOKUS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2016

Berikut adalah pencapaian yang didapat pada Tahun 2019 terkait pelaksanaan kegiatan Gerakan Indonesia Bersih:

1) Telah dibuat payung komunikasi Gerakan Indonesia Bersih berupa logo dan maskot Gerakan Indonesia Bersih yaitu Meta, Amboi dan Gurano yang resmi diluncurkan pada

60 61

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 40: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Indonesia Bersih yang dihadiri 11 Menteri terkait & Public Launching Gerakan Indonesia Bersih dan Pengenalan Maskot GIB;

2) Penyusunan strategi komunikasi dan materi sosialisasi Gerakan Indonesia Bersih;

3) Sosialisasi, edukasi, dan aksi Gerakan Indonesia Bersih bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Lembaga, Instansi Pendidikan maupun NGO terkait yang dilaksanakan di 47 lokasi di Indonesia, diikuti total sekitar 20.598 peserta;

4) Peningkatan mekanisasi dalam pengumpulan sampah;

5) Berkoordinasi dengan berbagai komunitas pecinta lingkungan, salah satunya adalah Let’s Do It Foundation yang telah melaksanakan World Clean Up Day 2019 bersama 9,1 juta relawan di seluruh daerah di Indonesia. Sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan partisipan terbanyak selama 2 tahun berturut-turut.

GAMBAR 18. SEBARAN KEGIATAN GERAKAN INDONESIA BERSIH TAHUN 2019

3.5 Kesekretariatan

Kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut:

3.5.1. Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Standar Luaran Kebijakan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara merata kepada pejabat dan staf di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman terkait standar luaran kebijakan. Hal ini dilakukan mengingat pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap pejabat dan staf dikarenakan output pelaksanaan kegiatan Kemenko Bidang Kemaritiman adalah kebijakan. Kegiatan diikuti oleh perwakilan seluruh unit Eselon 1 di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman, dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019.

Beberapa butir sosialisasi antara lain:

a) Muara keluaran kebijakan terdiri dari:

a) Kebijakan: dokumen regulasi, dokumen kelembagaan, dokumen strategis.

b) Dokumen lainnya: buku putih, kertas posisi, dokumen lain yang relevan.

b) Pembuatan/Formulasi Kebijakan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Proses internal.

2) Proses eksternal.

3) Proses eksternal lanjutan.

4) Proses internal akhir.

5) Proses eksternal akhir.

6) Proses akhir.

c) Ada tiga tipe kebijakan:

1) Kebijakan Kementerian/Lembaga yang bersifat strategis dan berdampak luas pada masyarakat.

2) Kebijakan Kementerian/Lembaga yang bersifat lintas sektor atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian/Lembaga lain.

3) Kebijakan Kementerian/Lembaga yang berskala nasional, penting, strategis, atau mempunya dampak luas kepada masyarakat.

d) Tahapan pelaksanaan kebijakan terdiri atas:

1) Kebijakan yang ditetapkan.

2). Sosialisasi kebijakan.

3) Uji coba pelaksanaa.

4) Pelaksanaan.

5) Manfaat kebijakan.

Kedepannya hal-hal yang harus diperhatikan dan ditindak lanjuti adalah Pemerintah Daerah perlu memberikan edukasi terkait kegiatan pemilahan sampah dari rumah dan meningkatkan mekanisasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pengguna dan berkoordinasi dengan K/L, swasta, dunia usaha dalam sosialisasi/aksi (gebrak sampah) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah.

62 63

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 41: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

e) 3 langkah pengendalian:

1) Pemantauan.

2) Evaluasi.

3) Tindak lanjut.

f) Tahapan pemantauan kebijakan meliputi:

1) Pembentukan tim pemantauan.

2) Perencanaan pemantauan.

3) Pelaksanaan pemantauan.

4) Perumusan hasil pemantauan.

5) Laporan hasil pemantauan.

6) Evaluasi kebijakan.

g) Tahapan evaluasi kebijakan terdiri dari:

1) Pembentukan tim evaluasi.

2) Perencanaan evaluasi.

3) Pelaksanaan evaluasi.

4) Pembahasan hasil evaluasi.

5) Laporan hasil evaluasi.

6) Rakor hasil evaluasi.

7) Keputusan hasil evaluasi.

h) Tahapan tindak lanjut pengendalian kebijakan:

1) Hasil evaluasi.

2) Perencanaan tindak lanjut.

3) Lanjutkan/perbaiki minor/perombakan/pembatalan.

i) Pengelolaan Kebijakan pada tingkatan Unit adalah sebagai berikut:

TABEL 8. PENGELOLAAN KEBIJAKAN PADA TINGKAT UNIT

3.5.2. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Permohonan Rapat Terbatas Tentang Kawasan Ekonomi serta Industri Terpadu Bekasi – Karawang – Purwakarta

RPJPN 2005-2025 mengamanahkan bahwa agar pembangunan wilayah Jawa, dimana Koridor Bekapur menjadi salah satu bagiannya, dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mampu mencapai kondisi ekonomi wilayah yang lebih kompetitif. Pengembangan wilayah sebagai salah satu pendekatan pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mendukung sedikitnya 2 (dua) misi pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 yakni misi ke-2 berupa misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta misi ke-5 berupa misi mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Kawasan Bekapur merupakan kawasan dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi baik dalam lingkup Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Kawasan koridor Bekapur (Bekasi, Karawang, Purwakarta) memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi ekonomi kawasan Bekapur yang direpresentasikan melalui share PDRB sektor industri kawasan Bekapur terhadap Nasional yang mencapai +/- 15 % dari PDB industri nasional. Share sektor industri tersebut didukung dari keberadaan 30 (tiga puluh) Kawasan Industri dengan total luas alokasi kawasan industri seluas 13 ribu ha dan terdiri dari sekitar 4100 industri. Koridor Bekapur juga memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, tercatat sekitar 1,6 juta tenaga kerja terserap dalam kegiatan ekonomi industri yang ada di kawasan Koridor Bekapur.

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Urgensi adalah tersusunnya Naskah Urgensi Tentang Rancangan Peraturan tentang Kawasan Ekonomi Industri Terpadu Bekasi Karawang Purwakarta (Bekapur) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Penyusunan naskah Urgensi Peraturan Presiden tentang Penetapan Kawasan Bekasi Karawang Purwakarta (Bekapur) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sangat penting sekali dalam rangka penetapan status kawasan bekapur sebagai KSN sehingga pengelolaan pembangunan di kawasan tersebut dapat dilakukan secara terpadu melalui pengembangan kelembagaan tingkat nasional. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Urgensi adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan tentang Kawasan Ekonomi Industri Terpadu Bekasi Karawang Purwakarta (Bekapur) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Kajian kelayakan Kawasan BEKAPUR sebagai Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bekapur yang melintasi 3 kabupaten yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta merupakan kawasan dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, ditandai dengan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Nasional. Penetapan Kawasan Bekapur sebagai Kawasan Strategis Nasional harus mengacu kepada beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Kawasan Strategis Nasional seperti UU 26/2007 TTG Penataan Ruang, PP No. 13/2017 jo PP No. 26/2oo8 tentang RTRWN, Permen PU No. 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSN, PP No. 14 Th 2015 Tentang RIPIN Tahun 2015-2035.

Evaluasi filosofis, sosiologis, dan yuridis peran penting pemerintah dalam peningkatan perekonomian, yakni sebagai pengatur/regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Dalam meningkatkan perkembangan Kawasan Bekapur pemerintah telah melakukan perannya sebagai regulator yaitu dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan Bekapur guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan kawasan Bekapur yaitu kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan

64 65

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 42: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

pengembangan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari: Kebijakan penataan ruang wilayah, kebijakan pengembangan industri, dan kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah.

kepentingan. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses. Input adalah sumberdaya yang akan digunakan dalam suatu proses. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses, sedangkan Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

3.5.4. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman terkait Kearsipan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beberapa hasil yang pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Substansi Permenko yang sudah diajukan perlu adanya perbaikan karena tidak adanya norma yang mengikat kepada pemilik arsip.

2. Permenko yang direvisi dan pengajuan draft peraturan baru akan dinormatifkan, dibentuk dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah hokum yang berlaku.

3. Perbaikan adan dilakukan Bersama antara Biro Umum dan Biro Hukum.

4. Pembuatan suatu peraturan harus terdiri dari norma, daya ikat kepada siapapun dan adanya sanksi tegas dalam peraturan yang dibuat.

Kesimpulan yang dihasilakan melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Segera akan bersurat meminta fatwa kepada Dirjen PP (Peraturan dan Perundang-undangan) terkait harmonisasi dan perubahan peraturan menteri (Permen) sesuai dengan prosedur yaitu adanya lampiran dan norma-norma.

2. Segera akan bersurat kepada Kepala Biro Umum perihal perbaikan draft peraturan yang diajukan membutuhkan waktu untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Aksasi Manusia (Kumham) dengan tembusan pada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Saran yang didapatkan melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi dengan Biro Hukum dalam pembuatan draft peraturan di Biro Umum, karena adanya inkonsistensi dalam penggunaan istilah pada draft peraturan yang diajukan.

2. Perlu bersurat kepada Dirjen PP (Peraturan dan Perundang-undangan) terkait penambahan poin untuk perubahan internal pada suatu peraturan Menteri (permen) yang sudah diundangkan.

3.5.5. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB)

Kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan, pengawasan (monitoring), dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kementerian Koordinator Kemaritiman berbasis elektronik sehingga penguatan implementasi RB lebih efesien dan efektif, baik ditingkat Kementerian dan Unit Kerja Eselon I;

1. Pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) secara elelktronik (E-RB) merupakan bagian dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB, yaitu melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi RB secara berkala. Aplikasi E-RB merupakan inovasi untuk memudahkan dalam penguatan implementasi RB di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman, dimana dokumen RB akan tersedia secara berkelanjutan. Dalam rangka memenuhi hal tersebut,

3.5.3 Bimtek Penyusunan SOP, Proses Bisnis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Sosialisasi Permenko Nomor 2 Tahun 2019

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis s.d Sabtu, 20 s.d 22 Juni 2019, bertempat di Hotel Sahira, Bogor. Hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan Bimtek ini adalah:

1. Penyusunan SOP seringkali terkendala pada komitmen pimpinan

2. Saat ini evaluasi SOP tidak pernah dilakukan

3. Dalam penilaian RB, penyusunan peta proses bisnis perlu di jabarkan

Permasalahan yang dibahas pada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut;

1. Harus ada komitmen pimpinan, pelaksana yang berperan dalam SOP tidak lengkap, kompetensi SDM penyusun SOP belum memadai, dinamika perubahan strategis internal dan eksternal, tidak terinvetarisasi kegiatan dengan baik, tidak terlibatnya pejabat pelaku kegiatan atau unit terkait dalam penyusunan SOP. Penyusunan SOP diserahkan secara personal atau tidak membentuk tim, adanya keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dalam penyusunan SOP, serta kurangnya dukungan anggaran kegiatan penyusunan SOP dan lemahnya koordinasi/ integrasi.

2. Substansi dari evaluasi SOP adalah: apakah SOP sudah mendorong kinerja pegawai dan organisasi, apakah pegawai sudah memahami terhadap SOP, apakah SOP perlu dibuat penyempurnaan, apakah SOP sudah mampu mengatasi permasalahan yang muncul, apakah SOP sudah mampu menjawab perubahan lingkungan organisasi dan apakah SOP sudah berjalan secara secara sinergis dengan SOP lainnya.

3. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan output yang bernilai tambah bagi pemangku

GAMBAR 19. PETA INFRASTRUKTUR KAWASAN EKONOMI BEKAPUR

66 67

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 43: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

maka diperlukan bantuan dari seluruh unit kerja untuk bersama-sama menginput dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan LKE yang telah ditetapkan Kementerian PAN dan RB;

2. Monev disarankan dan dilaporkan kepada pimpinan perkembangan RB pada setiap Triwulan I pada tanggal 25 Agustus dan Triwulan IV pada tanggal 25 Desember;

3. Aplikasi E-RB diharapkan memudahkan Inspektorat dalam melakukan penilaian internal serta Kemenpan RB dalam melakukan penilaian RB di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

4. Pertanyaan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenpan RB terus berkembang sehingga monitoring bukti dukung perlu dilakukan secara berkala melalui E-RB.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Input dokumen pendukung akan dilakukan oleh masing-masing focal point (Kabak Tata Usaha) dalam rangka persiapan entry meeting Kemenenterian PAN dan RB;

2. Perlu dilakukan rapat dengan Inspektorat berserta para Kepala Bagian Tata Usaha dan Kasubbag Tata Usaha serta operator pada masing-masing Kedeputian untuk evaluasi kesesuaian data dukung.

3.5.6. Entry Meeting Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 5 September 2019, bertempat pada Ruang Rapat Lt. 4 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kegiatan rapat ini dihadiri oleh perwakilan Tim Pokja PMPRB pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan unit kerja Eselon I.

1. Perkembangan pelaksanaan RB dan implementasi SAKIP di Lingkup Kemeterian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang hingga saat ini mencapai indeks RB sebesar 65.95 dengan kategori (B) dan nilai SAKIP yang dicapai adalah sebesar 66.99 (predikat B).

2. Pelaksanaan RB bukan hanya terkait pencapaian nilai tertinggi tetapi juga bagaimana perubahan birokrasi tersebut dapat diinternalisasikan pada setiap unit kerja Eselon I.

3. Dalam memulai perubahan terkait hal-hal birokrasi dapat diawali oleh tim agen perubahan yang telah dibentuk, sehingga peran dari agen perubahan dapat menjadi penggerak untuk seluruh pegawai Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi lebih lanjut guna pembahasan rekomendasi-rekomendasi dan hal-hal apa saja yang belum dilakukan dalam Lingkup Unit Kerja Eselon I

2. Perlu adanya koordinasi lanjutan dengan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB terkait pelaksanaan RB pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

3. Perlu adanya peningkatan komitmen dari seluuh pimpinan unit kerja agar bersama-sama dapat melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik

3.5.7. Percepatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hal-hal yang menjadi pembahasan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut;

a. Sasaran Reformasi Birokrasi

BAGAN 15. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

b. Fokus Permasalahan Birokrasi

BAGAN 16. FOKUS PERMASALAHAN BIROKRASI

68 69

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 44: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

c. Fokus Pengawasan Pelaksanaan Tujuan Organisasi.

Hasil yang didapatkan melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan arahan Presiden, baseline Belanja Barang TA 2020 diarahkan sama dengan Belanja Barang TA 2015;

b. Kondisi anggaran Kemenko Maritim untuk tahun anggaran yang akan datang (TA 2020) harus memperhatikan penambahan tukin, kenaikan gaji, gaji dan tunjangan CPNS serta Tenaga Kerja Kontrak (TKK);

c. Dalam menyusun RKA-K/L harus disesuaikan dengan rambu-rambu yang ada agar mendapatkan RKA yang optimal;

d. Pada saat proses penelaahan, apabila K/L akan menambah belanja operasional maupun belanja non-operasional, hal yang dapat dilakukan adalah mencatat kekurangan usulan tersebut. Surat dan dokumen pendukung dikirimkan ke DJA untuk diproses lebih lanjut. Diharapkan sebelum Pagu Alokasi tidak lagi ada tambahan;

e. Honor output kegiatan mengikuti ke activity/kegiatan induk, tidak berdiri sendiri. Dimanapun letaknya, baik pada output maupun suboutput, tidak ada dokumen pelaksanaan kegiatan Staf Ahli Menteri. Dalam RKA-KL pun tidak disebutkan milik siapa namun kajian yang ingin dihasilkan. Selain itu, perlu diingat bahwa judul kegiatan dalam RKA-K/L harus relevan dengan aktivitas/komponennya;

f. Apabila terjadi kekurangan pada saat perhitungan kembali belanja pegawai (gaji, tunjangan dan lainnya), maka dapat diambil dari dana on top sebesar 27 (dua puluh tujuh juta);

g. Penambahan anggaran berdasarkan Perpres untuk kegiatan-kegiatan prioritas dapat diajukan oleh K/L. Namun, usulan tambahan dan perolehannya disesuaikan berdasarkan skala prioritas. Adapun penentuan skala prioritas tersebut dilakukan oleh Presiden atau sesuai dengan RPJMN yang berlaku. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, DJA dibawah Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang dalam menentukan tambahan anggaran On Top. Penentuan tersebut harus melalui sidang kabinet terlebih dahulu;

d. Menyempurnakan keselarasan kinerja, kualitas ukuran-ukuran kinerja organisasi khususnya pada unit kerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan, agar selaras dengan kinerja organisasi yang dibutuhkan sehingga kinerja yang akan diwujudkan tersebut pun dapat menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai, serta terwujud performance based organization, yaitu organisasi yang efektif dan efisien;

e. Melakukan analisis hubungan kinerja antara Menteri ke unit kerja di bawahnya sampai dengan unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Kemudian berdasarkan pohon kinerja tersebut, melakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam kembali ukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu;

f. Aplikasi e-Kinerja (sik-maritim.id) yang telah diimplementasikan akan lebih baik jika dapat dikembangkan sehingga dapat menampilkan gambaran hubungan/keterkaitan antara kinerja (Outcome) organisasi dari level Menteri ke Eselon I ke Eselon II ke Eselon III kemudian Eselon IV sampai kepada Output di level individu. Juga agar aplikasi dapat menyampaikan informasi atas capaian kinerja organisasi di setiap level organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja, capaian Program/Kegiatan (output) yang ada pada Renja, serta serapan anggaran yang mendukung capaian kinerja tersebut. Kemudian perlu dilakukan pengembangan aplikasi teknologi informasi keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja (e-Performance) yang dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan reviu capaian kinerja secara berkala dan pertimbangan pemberian reward and punishment;

g. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Maritim, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan tersebut sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja;

3.5.8. Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tahun 2020

Kegiatan ini dilaksanakan pada 19-21 Juli 2019. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2020 yang disusun oleh tiap unit Eselon II dan Eselon III.

h. Tidak ada pembatasan anggaran terhadap Perjalanan Dinas. Namun, belanja perjalanan dinas dapat dipangkas pada saat pagu berjalan untuk memenuhi kebutuhan lainnya;

i. Selain itu, dihimbau kepada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman harus memeriksa kembali kegiatan yang berpotensi hibah, agar segera dikoordinasikan dengan Bappenas;

BAGAN 17. FOKUS PENGAWASAN PELAKSANAAN TUJUAN ORGANISASI

70 71

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 45: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

j. Jika ada penambahan dana, sampaikan dalam catatan TM. Catatan TM tersebut kemu-dian akan disampaikan oleh DJA pada saat penelaahan. Mereka akan menchallenge unit kerja untuk menyampaikan TOR dan RAB kegiatan dimaksud dalam rapat tambahan. Keputusan DJA dapat berupa penambahan atau optimalisasi anggaran;

Kesimpulan yang didapatkan melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan kegiatan penelitian atau penelaahan RKA-K/L 2020, perlu diperhatikan format TOR yang berlaku yaitu sebagaimana yang tercantum pada aplikasi e-planning oleh seluruh unit kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

b. Penyusunan anggaran harus sesuai SBM dan didasarkan pada perencanaan yang matang, tidak boleh hanya ‘copy-paste’;

c. Usulan penambahan anggaran dapat dilakukan namun perlu memperhatikan syarat-syarat yang diberikan dan akan dipilih hal-hal yang sifatnya urgen dan merupakan prioritas nasional.

3.5.9. Pembahasan Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2019 di Savero Hotel Depok. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Budi Purwanto, S.H., M.H selaku Kepala Biro Hukum sebagai pimpinan rapat. Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini yaitu dari 6 unsur utama Level 0 yang telah disepakati pada rapat sebelumnya, setelah diturunkan pada Level 1 dan 2 ternyata kurang tepat sehingga sudah tidak dapat diturunkan lagi, seharusnya kegiatan yang di Level 0 itu tidak teknis dan tidak terlalu detail, sehingga masih dapat diturunkan lagi hingga level pelaksana untuk dibuatkan SOP.

Pemecahan masalah yang dilakukan, setelah melihat hasil diskusi kelompok yang merupakan hasil cascading dari Level 0 – Level 1 – Level 2, Bpk. Sugeng memaparkan kembali isi Rencana Strategis Kemenko Bidang Kemaritiman dan menunjukan sasaran strategis lah seharusnya dijadikan unsur utama Level 0, sehingga masukan dari Bpk. Sugeng dan Bpk. Budi untuk memfinalisasikan unsur Level 0 dahulu yang sekiranya dapat diturunkan menjadi Level 1, Level 2, dan seterusnya.

Tindak lanjut yang diharapkan dari hasil rapat ini yang kurang tepat dan tidak memenuhi target yaitu dari Tim Konsultan penyusun peta proses bisnis agar menyiapkan draft peta proses bisnis yang baru sesuai dengan Renstra Kemenko Bidang Kemaritiman. Setelah itu, akan dilakukan kajian ulang sekaligus memvalidasi proses bisnis yang sesuai.

level 0 yang telah ditentukan kurang tepat karena sudah tidak dapat diturunkan lagi dan tidak memperlihatkan proses bisnis Kedeputian lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman. Proses selanjutnya, disarankan agar unsur Level 0 disesuaikan dengan Renstra Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun 2019-2025 sehingga proses bisnis yang dijalankan sejalan dengan arah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai organisasi.

3.5.10. Penguatan Budaya Kerja Organisasi “PATEN” Menuju Organisasi Berbasis Kinerja

Kegiatan Rapat Penguatan Budaya Kerja Organisasi “PATEN” Menuju Organisasi Berbasis Kinerja dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 bertempat pada Ruang Rapat Lt.4 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kegiatan rapat ini dihadiri oleh Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kepala Biro, Deputi dan Inspektur Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Agen of Change Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Berikut adalah beberapa dari hasil review tersebut:

a. Poin terkait olahraga pada rencana kerja AoC diharapkan dapat lebih mengenalkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Biro Kepegawaian akan menindaklanjuti untuk membuat surat edaran terkait olahraga bersamaan dengan kaos kemaritiman. Biro Kepegawaian sudah inisiatif untuk menyiapkan sarapan Setiap Hari Jumaat. Lantai 21 juga sudah disediakan barbel untuk olahraga. Biro Kepegawaian sudah mengkoordinir Deputi IV terkait seni dan budaya tetapi belum ada tanggapan dari Deputi IV

b. Disarankan jika tidak bisa dilakukan senam yang terpusat, bisa dilakukan senam di meja masing-masing ditutup dengan membersihkan meja

c. Untuk absen kehadiran,, dulu pernah ada kejadian duplikasi absen walau sudah dibuat sistem fingerprint tetapi sekarang karena keamanannya sudah ditingkatkan maka sudah tidak terjadi lagi duplikasi absen

d. Dari pemimpin harus ada kepedulian terkait masalah listrik

e. Dalam menginisiasi rencana kerja AoC harus dari pimpinan Eselon II, lalu kemudian berkembang dari pimpinan ke staff

f. Inisiatif staff tidak masalah karena kewajiban staff yang mengingatkan pimpinan

g. Setiap keberhasilan pada setiap pekerjaan bukan karena pimpinannya, tetapi juga karena pegawai teknisnya.

h. Sebagai agen perubahan harus bisa menggerakan kegiatan sharing dalam lingkup unit kerja

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada hal yang dibahas ini adalah sebagai berikut:

a. Biro Kepegawaian akan menindak lanjuti untuk membuat surat edaran terkait olahraga bersama dengan kaos kemaritiman

b. Biro Kepegawaian akan mengkoordinasikan tuan rumah senam Hari Jumaat antara BPPT, BSN dan Kemenko Maritim

c. Rencana Kerja Agen Perubahan akan segera ditandatangani oleh setiap individu Agen Perubahan

d. Rencana Kerja Agen Perubahan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mempercepat proses internalisasi budaya kerja PATEN di unit kerja nya masing-masing.

Kesimpulan dari rapat lanjutan pembahasan peta proses bisnis Kemenko Bidang Kemaritiman yaitu hasil draft peta proses bisnis yang disusun berdasarkan 6 unsur utama

72 73

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 46: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

Kesimpulan dari kegiatan rapat ini adalah sebagai berikut:

a. Agent of Change adalah project leader yang diharapkan dapat tetap terupdate dengan segala informasi dan dapat meningkatkan nilai perilaku pribadi sehingga dapat ideal sebagai role model untuk pegawai lain

b. Agent of Change Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah ditetapkan berjumlah 125 orang

c. Rencana kerja agen perubahan akan segera ditanda-tangani oleh setiap individu Agen Perubahan dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala una mempercepat proses internalisasi budaya kerja PATEN pada setiap unit kerja.

3.5.11. Rapat Kerja Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12-14 September 2019 di Hotel Discovery Ancol Jakarta Utara. Melalui pelaksanaan kegiatan ini didapatkkan kesimpulan sebagai berikut:

a. SKP wajib disusun oleh seluruh PNS di lingkungan Kemenko Kemaritiman.

b. Simulasi e-SKP yang telah dijelaskan oleh BKN cukup bisa dijadikan rekomendasi untuk diimplementasikan di lingkungan Kemenko Kamritiman.

c. Dalam penyusunan e-SKP seharusnya didampingi oleh BKN secara teknis hingga selesai, sehingga dalam proses casecading akan terarah dan sama di setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Kemaritiman.

3.5.12. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang RAN KN dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) 2018-2025 diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2019 bertempat di ruang rapat lantai 4 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kegiatan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

a. Perpres 56 Tahun 2019 disusun menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat terbatas Tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengelolaan Taman Nasional Laut agar Kemenko Maritim (a) menyusun roadmap Taman Nasional Laut (TNL); (b) mengoordinasikan pengelolaan TNL dengan K/L terkait; (c) melaporkan perkembangan pengelolaan TNL secara berkala kepada Presiden.

b. Tujuan Penyusunan Perpres yaitu sebagai pedoman bagi semua K/L dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalan perencanaan dalam perencanaan program dan kegiatan untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional.

c. Perpres No 56 Tahun 2019 terdiri dari 5 Strategi, 24 Program Kerja, 78 Rencana Aksi.

Implementasi Perpres No. 56 Tahun 2019:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Rencana Aksi sesuai tupoksi dan kewenangannya (pasal 4 ayat 1);

b. Pelaksanaan Rencana Aksi pada masing-masing Kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh Menteri atau pimpinan lembaga (pasal 4 ayat 3);

c. Rencana Aksi diintegrasikan dengan Dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJMN 2015-2019 dan RPJMN berikutnya (pasal 6);

d. Pendanaan Rencana Aksi bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sesuai dengan amanat Perpres tersebut, akan dibentuk kelompok kerja nasional pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi implementasi RAN pengelolaan terpadu TN dan KKPN.

f. Pembangunan infrastruktur strategis oleh Kementerian PURP selaku penangung jawab program serta pembangunan dan pengembangan akses transportasi oleh Kementerian Perhubungan diharapkan dapat berkoordinasi dengan UPT pada masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.

g. Inovasi pendanaan pada TN & KKPN, seperti APBN, pendanaan multilateral, modal swasta, dengan mekanisme blanded finance, trust fund, bond, dan pendanaan inovatif lainnya.

Rekomendasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk jangka waktu 25 tahun (2020-2045) dan ditetapkan paling lama 12 bulan sejak Perpres diundangkan;

Tindak lanjut setelah kegiatan ini yaitu setiap unit kerja harus menyelesaikan casecading SKP dari atasan ke staf untuk diinput langsung ke dalam sistem e-SKP. Selanjutnya akan diadakan sosialisasi e-SKP dari bagian kepegawaian kepada masin g-masing unit kerja di lingkungan Kemenko Kemaritiman.

74 75

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 47: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

b. penyusunan Kajian Kebutuhan Pendanaan untuk Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;

c. pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (target di Kepala Burung Papua dan Lesser Sunda);

d. pembentukan kelompok kerja nasional pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi implementasi RAN pengelolaan terpadu TN dan KKPN;

e. akan dilakukan pendalaman program pada masing-masing lokasi TN & KPPN.

3.5.13. Koordinasi Pembahasan Program Strategis 2019-2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan

Pembahasan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut;

a. Empat pilar program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada tahun 2019- 2024, meliputi:

1) Pilar lingkungan yang menyangkut perlindugan dan respon terhadap perubahan iklim,

2) Pilar ekonomi dengan pokok untuk menjaga daya dukung dan daya tampng lingkungan, serta mengoptimalisasikan industri kehutanan dan keberpihakan pada masyarakat kecil;

3) Pilar sosial terkait dengan aksesibilitas hutan bagi masyarkat, serta

4) Pilar Tata Kelola, yaitu: tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing.

b. Untuk mengatasi deforestasi, maka diharuskan menanam lebih kurang 800 ribu Ha per tahun. Saat ini, hanya menanam lebih kurang 200 ribu Ha per tahun. Angka tersebut masih lebih jauh dari target. Namun jika meakukan enforcement pada pihak swasta, maka akan ditanam kira-kra 400-500 ribu Ha per tahun;

c. Kontribusi sumber daya dengan daya dukung serta daya tamping lingkungan masih rendah. Kelihatannya penilaiannya masih dimasukkan ke Kementerian Pertanian atau Kementerian Perindustrian;

d. Angka ekspor masih sebesar 14 Miliar US Dolar dapat mencapai 30 Miliar US Dolar dengan bioprospecting. Bioprospecting dapat dijadikan sebagai bahan baku obat atau kosmetik sehingga membuat harganya lebih mahal;

e. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu: sebesar Rp. 6,3 Triliun pada tahun 2018;

f. Seluas 2,53 Juta kawasan hutan akan dilepas untuk tanah objek reforma agrarian;

g. Terkait pertambahan jumlah penduduk pada hutan sosial yang dikelola oleh masyarakat, Menteri LHK mnyampaikan bahwa dilakukan pembatas perkembagnan penduduk pada area cagar alam, misalnnya di Taman Nasional labuan Bajo;

h. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dapat diimpor. Terkait rencana impor lithium baterai bekas, disarankan agar diimpor dalam bentuk lain, misalnnya sudah dalam bentuk bubuk;

1. Terkait pengendalian kebakaran, Menteri LHK menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan tiap pengendalian memiliki coordinator sendiri dan Menter LHK akan

memberikan laporan kepada coordinator sendiri dan Menteri LHK akan memberikan laporan kepada coordinator terkait secara parallel dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Incestasi;

j. Proyek petrochemical yang sedang dikembangkan akan mengurangi impor dan akan sejalan dengan proyek Kementerian LHK;

3.5.14. Koordinasi Program Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2019 – 2024

Koordinasi ini membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat bahwa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditiru oleh negara lain, khusunya dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. Pada RPJMN 2015-2019 target utama Kementerian Pariwisata adalah kedatangan wisatawan untuk RPJMN 2020-2024 Kementerian Pariwisata menargetkan adanya peningkatan kualitas wisatawan yang datang sehingg akan meningkatkan devisa dan nilai tambah pariwisata melalui ASPA (Average Spending per Arrival). Untuk mencapai hal ini perlu dilakukan kesiapan destinasi pariwisata, kapasitas SDM, daya dukung lingkungan, serta citra pariwisata yang berdaya saing nusantara. Nilai- nilai utama yang dituju adalah mencipakan pariwisata berkelanjutan, SDM terampil, kepuasan pengalaman, diversifikasi produk dan jasa (pemasaran yang tepat sasaran), serta adopsi teknologi;

c. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2020-2024 dirioritaskan untuk pemban-guann ekonomi, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, serta pembangu-nan politik, hukum, pertahanan (Polhukhankam). Kebijakan akan mengarah kepada penguatan kewirausahaan dan UMKM, peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi disekor riil dan industrialisasi, peningkatan ekspor dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN., penguatan pilar ekonomi, peningkatan produktivitas dan daya saing, transformasi infrastrktur digital, serta menjaga stabilitas keamanan nasonal;

d. Untuk meningkatkan devisa dan nilai tambah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyasar lebih banyak wisatawan mancanegara dengan spending yang tinggi melali MICE (Meeting, Inventives, Conferences, and Exhibitions) dan wisata minat khusus (Cruise, Ecotourism, International Sports Event, dsb);

e. Untuk meningkatkan kesiapan destinasi, industri, dan masyarakat Kementerian Pariwisata akan mebangun destinasi pariwisata prioritas yang selaras Degnan pembangunan klister ekonomi kreatid dan lokasi regenerasi warisan budaya, serta melibatkan peaku ekonomi kreatif dan masyarkat. Perlu untuk membangun daya Tarik wisata yang disesuaikan dengan karakter destinasi. Saat ini, terdapat 10 destinasi pariwisata prioritas dengan 5 destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Brobudur, Mandalika, Labuan Bajo, serta Likupang);

f. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan membangun suatu distrik kreatif yang menjadi rumah bagi program pendampingan, inkubasi, fasilitasi inovasi, dan penguatan brand yang ditujukan untuk para pelaku ekonomi kreatif. Selain menjadi ekosistem ruang kreatif, distrik kreatif diharapkan menjadi destinasi wisata baru;

g. Tiga belas bidang usaha parwisata yang harus dikembangkan dalah daya Tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jawa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penylenggaraan kegiatan hburan dan rekreasi,

76 77

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 48: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

penyelenggaraan MICE, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, serta spa;

h. Kedaulatan dan regulasi data menjadi kunci utama dan paying regulasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ke depan. Di era digital ini big data memiliki peran stratgis dalam persaingan yang terjadi di industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.5.15. Koordinasi Penyusunan rencana Aksi Tahun 2020

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 dan berlokasi pada Ruang Rapat Lantai 15 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kesimpulan yang dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana aksi untuk setiap unit eselon III dilaksanakan pada tanggal 11-18 November 2019 dengan waktu penelaahan dilaksanakan pada tanggal 19 November dan penyerahan kembali hasil penelaahan kepada masing-masing unit kerja adalah pada tanggal 30 November 2019

b. Renaksi disusun berdasarkan dari RKA-K/L versi terakhir yang telah ditelaah oleh Tim Biro Perencanaan dan Informasi serta Tim Inspektorat

c. Renaksi disusun dengan membuat detail belanja dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan dan juga membuat fishbone berdasarkan dari redaksi yang telah dibuat.

Dalam langkah selanjutnya, setiap unit eselon III pada Lingkup Deputi IV perlu segera menyusun rencana aksi, melihat bahwa Biro Perencanaan dan Informasi telah menentukan waktu-waktu yang digunakan untuk menindaklanjuti rencana aksi ini dari masing-masing unit kerja.

3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 260.043.852.000,-. disahkan pada tanggal 05 Desember 2018, dan telah diunggah di DIPA Online Kementerian Keuangan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA120.01-0/2019, serta DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2019.

Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran dimaksud sebagai berikut

TABEL 9. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENKO KEMARITIMAN TAHUN 2019 PER UNIT ESELON 1

NO UNIT KERJA PAGU REALISASI %

Program Dukungan Manajemen dan Fasilitasi 163.606.209.000 159.224.515.281 97,32%

1Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

163.606.209.000 159.224.515.281 97,32%

Program Koordinasi Kebijakan 96.437.643.000 91.816.859.856 95,21%

2 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim 24.678.824.400 23.886.535.712 96,79%

3Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

19.600.036.000 18.856.139.053 96,20%

4 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur 22.343.406.000 21.259.399.052 95,15%

5Deputi Bidang koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim

29.815.377.000 27.814.786.039 93,29%

JUMLAH 260.043.852.000 251.041.375.137 96,54%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi keuangan Kemenko Kemaritiman sangat baik, karena mendekati 100% dari pagu atau melebihi target (95%). Dari tabel di atas juga nampak bahwa persentase realisasi dari pagu anggaran pada masing-masing unit kerja tidak terlalu jauh perbedaannya. Unit Eselon I dengan nilai persentase realisasi keuangan tertinggi adalah Setmenko (97,32%)lebih tinggi dari rata rata persentase realisasi keuangan 1 (satu) tahun anggaran. Sementara unit dengan nilai persentase realisasi terendah adalah unit Deputian Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim (93,29%).

TABEL 10. ALOKASI DAN REALISASI KEMENKO MARVES TA 2019 PER JENIS BELANJA

NO NAMA JENIS BELANJA PAGU REALISASIPERSENTASE REALISASI

PROPORSI DARI TOTAL ANGGARAN

1 51 Belanja Pegawai 44.075.018.000,00 42.783.790.596 97,07 16,95

2 52 Belanja Barang 202.237.113.000 194.895.015.148 96,37 77,77

3 53 Belanja Modal 13.731.721.000 13.362.569.393 97,31 5,28

4 57 Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0

260.043.852.000 251.041.375.137 96,54

Jika dihitung dari Pagu anggaran efektif, maka belanja barang memiliki pagu terbesar yaitu Rp 202,237 M (77,77%); kemudian belanja pegawai sebesar 44,075 Milyar (16,95%) dan yang terkecil belanja modal sebesar Rp 13,73 Milyar (5,28%). Realisasi per jenis belanja yang tertinggi belanja modal sebesar 97,31%; belanja pegawai 97,07%; dan belanja barang sebesar 96,37%.

78 79

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 49: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

GRAFIK 7. KOMPOSISI ALOKASI ANGGARANKODE KELUARAN PROGRAM PAGU REALISASI %

5752Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

5.850.235.000 5.713.996.634 97,67

5753Koordinasi Sumber Daya Mineral Energi dan Nonkonvensional

3.981.301.000 3.846.827.056 96,62

5754 Koordinasi Jasa Kemaritiman 3.924.447.000 3.733.182.068 95,13

5755 Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim 3.981.301.000 13.891.193.380 97,74

5756Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

3.731.293.000 13.539.072.064 94,85

5757 Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi 4.163.772.000 14.051.022.489 97,29

5758Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata

4.163.772.000 13.999.223.661 96,05

5759 Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur 3.913.772.000 13.605.677.491 92,13

5760Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

6.188.318.000 15.781.770.752 93,43

5761Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim

4.600.000.000 14.523.338.492 98,33

5762 Koordinasi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari 4.250.000.000 14.186.673.425 98,51

5763 Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim 3.900.000.000 13.887.222.818 99,67

5764Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM,Iptek dan Budaya Maritim

6.578.377.000 16.230.915.056 94,72

JUMLAH 260.043.852.000 251.041.375.137 96,54

Dari tabel di atas juga tergambar bahwa persentase realisasi anggaran antar unit kerja tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada kegiatan Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim yaitu sebesar 99,67%. Sementara realisasi terendah Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim sebesar 85,69%.

TABEL 12. REALISASI ANGGARAN/BULAN TA. 2018

B U L A N

JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI

2.972.798.996 9.746.080.517 25.097.882.801 16.668.586.673 19.679.500.726 16.948.878.252

JULI AGT SEP OKT NOV DES

22.301.338.430 21.375.255.385 19.819.522.894 28.394.060.083 32.739.274.932 58.133.905.726

TABEL 11. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN PER KEGIATAN

KODE KELUARAN PROGRAM PAGU REALISASI %

5601Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

137.186.435.000 133.684.810.715 97,45

5602Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja, dan Reformasi Birokrasi

10.097.522.000 9.754.983.693 96,61

5603Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi dan Hukum Organisasi

11.372.301.000 11.043.359.868 97,11

5604Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman

3.379.234.000 3.308.958.109 97,92

5605 Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim 1.570.717.000 3.190.255.754 96,14

5606 Koordinasi Sumber Daya Hayati 3.318.274.000 3.845.864.485 96,59

5607Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik

3.981.694.000 3.821.704.659 97,65

5608 Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim 3.913.772.000 8.986.636.248 85,69

5748Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman

10.487.000.000 1.432.402.896 91,19

5749 Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim 3.975.908.000 3.833.508.747 96,42

5750 Koordinasi Delitimasi Zona Maritim 4.352.852.000 4.151.500.849 95,37

5751 Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim 7.181.555.000 6.997.273.728 97,43

80 81

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 50: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

GRAFIK 8. REALISASI ANGGARAN PER BULAN KEMENKO TA. 2019 GRAFIK 9. PERKEMBANGAN KUMULASI REALISASI ANGGARAN TA. 2019

Dari grafik di atas, terlihat perbedaaan realisasi anggaran per bulan antara T.A 2019 dengan T.A 2018. Pada tahun 2018 terlihat fluktuasi yang cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2019 realisasi anggaran lebih baik dan merata, serta tidak memiliki lonjakan pada triwulan terakhir.

Realisasi anggaran tahun 2019 juga terlihat bahwa realisasi pada bulan Mei merupakan realisasi anggaran tertinggi. Selanjutnya realisasi dengan besar yang hampir sama terjadi pada bulan akhir Tahun 2019. Diharapkan untuk tahun berikutnya realisasi dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara merta serta tidak memiliki lonjakan realisasi yang terlalu tinggi.

Melalui nilai realisasi bulanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggran 2019, dapat dilihat nilai dan grafik realisasi secara kumulatif yaitu sebagai berikut:

TABEL 13. REALISASI ANGGARAN KUMULASI TA. 2019

KUMULASI BULANAN

JAN FEB MAR APRIL MEI JUN

6.938.736.528 21.263.320.993 42.648.336.780 62.312.017.872 93.343.898.120 110.176.906.675

JUL AGUST SEPT OKT NOV DES

131.993.666.827 152.905.145.377 176.422.639.024 203.162.390.359 221.332.092.416 251.041.375.137

Jika dilihat dalam grafik diatas, terlihat bahwa realisasi keuangan TA. 2019, secara kumulasi, sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun cenderung menaik, dengan kanaikan yang relatif sama. Namun jika dibandingkan dengan rencana penarikan dana, relaisasi anggaran ini cukup berbeda jauh (sebagaimana hasil capaian konsistensi RPD di aplikasi SMART).

GRAFIK 10. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN SATKER KEMENKO MARVES TA. 2019

GRAFIK 11. CAPAIAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN KEMENKO MARVES TA. 2019

Sumber: Aplikasi SMART Ditjen Anggaran Kemenkeu

82 83

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 51: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

NETWORKINGSelalu membangun hubungan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan kesuksesan organisasi

BUDAYA KERJA

BAB

4K emenko Bidang Kemaritiman telah

merumuskan Budaya Kerja PATEN sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan

organisasi yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas organisasi. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi

PASSIONTekad kuat untuk melakukan yang terbaik.

ACCOUNTABLEKewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan.

TEAMWORKMenyadari bahwa setiap orang/individu memiliki kontribusi dan peran yang penting dalam bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama.

EFFECIENT DAN EFFECTIVEBerorientasi pada hasil yang maksimal dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

NILAI NILAI BUDAYA KERJA PATEN

BAGAN 18. NILAI NILAI BUDAYA KERJA PATEN

84 85

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 52: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

MARVESPASSION

Selalu memberikan hasil kerja terbaik dan terus meningkatkan keahlian

Tekad untuk mencapai kesempurnaan

Tekad untuk melakukan yang terbaik

• Selalu melakukan perbaikan diri dan tim secara terus menerus tanpa diminta

• Responsif terhadap customer internal dan eksternal

• Menetapkan standar tinggi sebagai indikator keberhasilan bekerja

• Memotivasi diri sendiri dan tim

• Tekad memperbaiki diri sendiri dan tim secara terus menerus

• Bekerja dengan tepat proses, tepat waktu dan mencapai target

• Bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai target

• Berorientasi memberikan kontribusi terbaik untuk stakeholder

• Menggunakan waktu kerja untuk kegiatan non produktif

• Bersikap acuh pada pencapaian standar

• Bersikap acuh dan pesimis terhadap terget

DO’S

DON’T

ACCOUNTABLEKewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan.

• Bekerja terencana, transparan, dan terukur

• Melaporkan hasil kerja tepat waktu

• Bertanggung jawab terhadap hasil kerja

• Bekerjasama guna meningkatkan mutu hasil kerja

• Menerima berbagai masukan yang mendukung untuk melaksanakan pekerjaan

• Bekerja diluar rencana kerja yang telah ditetapkan

• Pelaporan hasil kerja tidak tepat waktu

• Rendahnya tanggung jawab atas hasil kerja

• Tidak terjalin kerja sama yang harmonis dalam melaksanakan pekerjaan

• Tertutup terhadap masukan

DO’S

DON’T

TEAMWORKMenyadari bahwa setiap orang/individu memiliki kontribusi dan peran yang penting dalam bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama.

• Saling percaya

• Terbuka (open minded)

• Saling menghargai

• Kompetensi/optimalkan potensi

• Solutif terhadap permasalahan

• Saling mengisi kekurangan/berbagi

• Curiga/berprasangka

• Tertutup/merasa paling benar

• Meremehkan orang lain

• Pasif/merasa tidak penting

DO’S

DON’T

EFFECIENT DAN EFFECTIVE

Berorientasi pada hasil yang maksimal dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

• Menyusun perencanaan program kerja yang selaras dengan tusi dan menghindari tumpang tindih

• Taat prosedur dan menjaga kualitas dalam mengelola pekerjaan

• Melaksanakan program yang tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran

• Melaksanakan Monev secara berkala

• Berperilaku hormat dalam penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu, sarana)

• Mempersulit proses penyelesaian pekerjaan yang sesungguhnya bisa dipermudah

• Pengambilan keputusan yang terburu-buru tanpa pertimbangan yang seksama

• Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun

• Mengerjakan rutinitas tanpa pengendalian

• Berperilaku boros dalam penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu, sarana)

DO’S

DON’T

NETWORKING Selalu membangun hubungan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan kesuksesan organisasi

• Mampu mengembangkan komunikasi dengan Stakeholder

• Mampu membangun koneksi/jejaring baik nasional maupun internasional

• Terus aktif mencari peluang

• Statis dalam berkomunikasi

• Membangun komunikasi hanya disaat membutuhkan

• Tidak mengembangkan jaringan dan merasa cukup dengan yang sudah ada

DO’S

DON’T

86 87

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 53: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

PENUTUP

BAB

5

Laporan kegiatan TA. 2019 ini disusun berdasarkan realisasi kegiatan dan Sasaran Strategis tahun anggaran 2019 yang telah disusun oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Laporan yang berisikan informasi kegiatan Kemenko Kemaritiman selama TA 2019 sebagai media

informasi dan komunikasi untuk lebih mengenalkan segala bentuk aktivitas Kemenko Kemaritiman, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh komunikasi yang baik dan kerja sama terkait dengan bidang kemaritiman/ pihak-pihak yang berkepentingan.

Foto : Qwadru P. Wicaksono

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kegiatan di Kemenko Kemaritiman selama tahun 2019 adalah:

1. realisasi anggaran Kemenko dibanding tahun-tahun sebelumnya mengalami perbaikan, yaitu tahun 2019 sebesar 96,54% naik dibanding tahun 2018 yaitu 91,20%, naik dibanding tahun 2017 (88,74%) dan masih lebih baik dibanding realisasi anggaran efektif tahun 2017 (90,87%), serta tahun 2015 (84,90%).

2. perbaikan realisasi anggaran lebih dominan karena semakin bertambahnya jumlah pegawai (PNS dan kontrak yang dimiliki), sehingga kelancaran kegiatan dan penyusunan administrasi keuangan lebih cepat dan lancar

3. selain perbaikan realisasi anggaran, kualitas kinerja dan capaian Kinerja Berada di atas 100%, yaitu dengan nilai capaian 101,56. Dari seluruh target kinerja yang diperjanjikan, hanya target peringkat indeks daya saing pariwisata yang masih cukup jauh target (tercapai 85,71%).

Dalam rangka peningkatan atau perbaikan capaian (kualitas dan kuantitas) kinerja telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

1. penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2. penajaman proses perencanaan kerja dan target kinerja dengan memperhatikan program-program prioritas

3. perbaikan aplikasi sistem pengelola data kinerja dan sistem pelaporan

Sedangkan untuk perbaikan di masa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. perlu dilakukan peningkatan pemutakhiran perencanaan dengan teknologi informasi, pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.

b. perbaikan aplikasi pelaporan (alikasi berbasis balanced score card dan e-Laporan)

c. melaksanakan pelatihan (diklat, bimtek, workshop) untuk peningkatan keahlian dan kompetensi pegawai

d. peningkatan kesadaran dan pengetahuan, terutama di level pimpinan, akan perlunya penyusunan rencana kerja/kegiatan dan kinerja yang terukur (dapat dicapai dan dihitung capaiannya) dan sesuai dengan tugas/fungsi unit kerjanya

Melalui laporan ini, diharapkan bisa menjadi umpan balik dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan kinerja, sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan Kemenko Bidang Kemaritiman dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Sehingga tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Bidang Kemaritiman.

88 89

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 54: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

PENASEHATMENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMANLuhut Binsar Pandjaitan

PENGARAHSEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATORAgung Kuswandono

PENANGGUNG JAWABKEPALA BIRO PERENCANAAN Arif Rahman

EDITORIndra SaragihAndini Mey Larasati

PENYUSUNKEPALA BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJAYetri FermilaKEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARANDirhansyah ConbulKEPALA BAGIAN PERSIDANGANLaode Aulia Rahman HakimKEPALA BAGIAN KEBIJAKAN STRATEGISMuhammad Ghazali UnusKEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN PENGUKURAN KINERJANuzulia YuanivaKEPALA SUBBAGIAN DUKUNGAN AKUNTABILITAS KINERJATiur Wulan Nusri P.KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAMSemuel RahallusKEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARANTeno SulistyantoPELAKSANA BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJASigit NugrohoDeby Purnama SariDewi Maharani

KONTRIBUTORDEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIMPurbaya Yudhi SadewaPlt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASAIr. Agung KuswandonoDEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTURDr. Ir. Ridwan DjamaluddinDEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TENOLOGI, DAN BUDAYA MARITIMDr. Ir. Safri Burhanuddin

TENAGA AHLI MENTERI BIDANG SOSIO-ANTROPOLOGIDr. Ir. Tukul Rameyo AdiTENAGA AHLI BIDANG EKONOMI MARITIMDr. Ir. Sugeng Santoso

INSPEKTUR

KEPALA BIRO HUKUM

KEPALA BIRO UMUM

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TENOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM

ASISTEN DEPUTI HUKUM DAN PERJANJIAN MARITIM, DEPUTI BIDANG KOORDI-NASI KEDAULATAN MARITIM

ASISTEN DEPUTI KEAMANAN DAN KETAHANAN MARITIM, DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

ASISTEN DEPUTI DELIMITASI ZONA MARITIM, DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

ASISTEN DEPUTI NAVIGASI DAN KESELAMATAN MARITIM, DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MINERAL,ENERGI, DAN NON KONVENSIONAL, DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN, DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM, DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS,DAN SISTEM LOGISTIK, DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PELAYARAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA, DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

ASISTEN DEPUTI INDUSTRI PENUNJANG INFRASTRUKTUR, DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

ASISTEN DEPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MARITIM, DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TENOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM

ASISTEN DEPUTI PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM, DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENG-ETAHUAN DAN TENOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM

ASISTEN DEPUTI BUDAYA, SENI DAN OLAHRAGA BAHARI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TENOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM

ASISTEN DEPUTI JEJARING INOVASI MARITIM DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TENOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM

TIMPENYUSUN

FOTO COVER :PERTAMINA HULU ENERGIWEST MADURA OFFSHORE

90

Laporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan InvestasiLaporan tahunan 2019 KemenTERIAN koORDINATOR Bidang Kemaritiman dan Investasi

Page 55: Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya ...serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. ” Puji Syukur

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASIJl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 - INDONESIA

Telp: +62 21 23951100 l Email: [email protected]

maritim.go.id

@kemenkomarves

@kemenkomarves

@Kemenko Kemaritiman Dan Investasi

@Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI