Upload
yulia
View
71
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
pengelolaan pemerintahan Kalbar terkini
Citation preview
KALIMANTAN BARAT
A. KONDISI UMUM
Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2008’ LU -
3002’ LS serta di antara 108030’ BT dan 114010’ BT pada peta bumi. Beberapa kehususan yang dimiliki
Provinsi Kalimantan Barat, yakni:
- Dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena
pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu
udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.
- sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu
dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya
Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan
keluar dari eegara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah
terbuka jalan darat antar negara dari Pontianak – Entikong – Kuching (Sarawak, Malaysia)
sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.
- sebagai provinsi dengan luas terbesar keempat di Indonesia, setelah Papua (319.036 km2), Kalimantan Timur (204.534 km2) dan Kalimantan Tengah (153.564 km2).
Batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat :
- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa & Kalimantan Tengah
- Timur : Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata
Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas
sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini
membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke
Timur.
Menurut kabupaten/kota, Kabupaten Ketapang menempati urutan terluas pertama dengan 31.240,74
km2 atau 21,28 persen, kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km2 atau 20,33 persen), dan
Kabupaten Sintang (21.635 km2 atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 11 (sebelas)
kabupaten/kota lainnya.
Memiliki ratusan sungai besar dan kecil, penduduk Kalimantan Barat masih mengandalkan sungai besar
sebagai jalur penghubung, terutama menuju daerah pedalaman.
Meski sebagian besar hutan telah berubah fungsi menjadi area pertambangan dan perkebunan,
Pemerintah daerah Kalimantan Barat mengaku masih memiliki kawasan hutan sebesar 67,96% dari total
daratannya. Areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 2.636.785 ha, kemudian
diikuti oleh Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.927.057 ha. Sedangkan areal perkebunan mencapai
2.640.199 ha.
Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.259/KPTS-II/2000
tanggal 31 Agustus 2001 adalah sebesar 9.178.760 ha yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya (tabel 5.5.1).
Dalam kawasan lindung, hutan lindung memiliki luas terbesar yaitu 2.307.045 ha, setelah itu adalah hutan taman nasional seluas
1.252.895 ha. Selanjutnya dalam kawasan budidaya sebagian besar adalah untuk hutan produksi terbatas sebesar 2.445.985 ha
dan 2.265.800 ha merupakan hutan produksi biasa. Sedangkan hutan produksi konversi hanya mencapai 514.350 ha.
Tahun 2013 Luas lahan kritis terbesar terjadi pada kabupaten Ketapang yaitu sebesar 77,47 persen dari luas lahan kritis di Kalimantan Barat. Dimana lahan kritis di dalam kawasan maupun diluar kawasn hampir sama besarnya yaitu masing-masing 50 persen dari lahan kritis.
Dari 14,68 juta ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,31 persen. Adapun
areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sambas dan
Kabupaten Ketapang. Tahun 2014, jumlah penduduk Kalimantan Barat mencapai 4.716.093 orang.
B. KONDISI EKONOMI
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku tahun 2013
mencapai Rp 84,96 triliun dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (23,08%), sektor
perdagangan hotel dan restoran (22,34%), dan sektor industri pengolahan (16,27%). Struktur ekonomi
ini masih menempatkan sektor pertanian sebagai leading sector. Bila ditinjau dari penggunaannya,
PDRB Kalbar 2013 masih didominasi dengan konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 51,49 persen.
Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2014
Bila dibedah lagi untuk sektor pertanian, maka komposisi PDRB tanaman bahan makanan dan tanaman
perkebunan merupakan penyumbang terbesar yakni masing-masing 35%, sementara ketiga sektor
lainnya seperti kehutanan, perikanan dan peternakan menyumbang kurang atau sama dengan 10%.
Warga Kalbar baik penduduk asli maupun pendatang pernah merasakan masa kejayaan dari hasil
penebangan kayu. Bukan saja perusahaan-perusahaan yang mengantongi ijin HPH menangguk kekayaan
hingga triliunan rupiah, masyarakat umum pun merasakan mudahnya mendapatkan uang dari bisnis
kayu.
Pada awal 90 an, lowongan menjadi pegawai negeri sipil di berbagai kantor dinas baik tingkat provinsi
maupun kabupaten / kota terbuka lebar. Namun peluang ini tidak dilirik karena gaji bulanan yang
nilainya jauh dari penghasilan sebagai karyawan perusahaan HPH. Ketika honor yang didapat PNS
berkisar Rp 500 ribu, karyawan HPH bisa mendapatkan gaji pokok Rp 1,2 juta belum ditambah dengan
penghasilan sampingan dari bisnis kayu illegal yang nilainya lebih besar dan diperoleh bisa per minggu,
tidak perlu menunggu 25 hari kerja. Namun masa jaya ini kemudian meredup dan mencapai klimaksnya
di penghujung tahun 2004 ketika banyak perusahaan kayu tutup.
Kini, sumbangan sektor kehutanan terhadap PDRB Kalbar presentasenya sangat kecil. Untuk produk
langsung kehutanan hanya menyumbang kurang dari 1% sedangkan barang kayu dan olahan hasil hutan
memberi kontribusi sekitar 5%.
Berdasar lapangan usaha, perdagangan besar dan retail menjadi denyut nadi perekonomian Kalbar
dengan kontribusi sekitar 20% diikuti jasa layanan pemerintahan umum sebesar 11,12%. Termasuk di
bidang layanan umum pemerintahan terkait pengurusan ijin usaha. Berikut persentase 10 besar
lapangan usaha penyumbang PDRB Kalbar.
No Jenis Lapangan Usaha Persentase PDRB
1 Perdagangan besar dan retail 20,50
2 Jasa layanan umum pemerintahan 11,12
3 Tanaman bahan makanan 9,76
4 Tanaman perkebunan 9,16
5 Bangunan 9,01
6 Industri pengolahan makanan,
minuman dan tembakau
8,65
7 Pengangkutan 6,24
8 Barang kayu dan olahan hasil hutan 4,61
9 Komunikasi 3,60
10 Sewa bangunan 2,30
C. Tingkat kesejahteraan
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk berjumlah
sekitar 4,641 juta jiwa, dimana sekitar 2,366 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,275 juta jiwa
adalah perempuan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km2 atau lebih besar dari
Pulau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat sekitar 32 Jiwa per kilometer persegi.
Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat, masih didominasi oleh pekerja yang
berpendidikan rendah, yaitu sekitar 75,25 persen tamat SLTP kebawah. Lapangan usaha yang paling
dominan adalah sektor pertanian yaitu menyerap sekitar 59,51 persen dari total angkatan kerja yang
bekerja.
Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebanyak 2.140.166 orang, dimana
2.053.823 orang diantaranya bekerja (95,97 persen).
Tabel. Rata-rata kebutuhan hidup layak per bulanNo Kabupaten KHL per bulan (Rp)1 Sambas 1,486,1312 Bengkayang 1,800,1303 Pontianak 1,789,9964 Landak 1,543,0835 Sanggau 1,850,5576 Ketapang 1,926,4277 Sintang 1,783,1428 Kapuas Hulu 1,822,8569 Sekadau 1,806,721
10 Melawai 2,020,55011 Kayong Utara 1,843,22312 Kubu Raya 1,369,75813 Kota Pontianak 1,500,93114 Singkawang 1,472,356Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka, 2014
Jumlah keluarga di provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sebanyak 1,22 juta keluarga. Jika dirinci
menurut klasifikasinya, maka yang terbanyak adalah Keluarga Sejahtera II yaitu 484.467 keluarga (39,65
persen), kemudian Keluarga Sejahtera I sebanyak 344.823 keluarga (28,22 persen), Keluarga Sejahtera III
sebanyak 237.574 keluarga (19,44 persen), Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 89.819 keluarga (7,35
persen) dan Keluarga Pra Sejahtera berjumlah 65.096 keluarga (5,33 persen).
Keluarga sejahtera II; 39.65
Keluarga sejahtera I; 28.22
Keluarga sejahtera III; 19.44
Keluarga sejahtera III Plus; 7.35
Keluarga pra se-jahtera; 5.33
Persentase tingkat kesejahteraan Penduduk Kalimantan Barat, 2013
Garis kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 ditetapkan pada 270.306 rupiah per kapita
per bulan. Garis kemiskinan terendah berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu 207.989 rupiah per
kapita per bulan dan tertinggi adalah di Kabupaten Sintang yaitu 358.693 rupiah per kapita per bulan.
Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 berjumlah sekitar 407,3 ribu orang
dengan persentase penduduk miskinnya sekitar 8,74 persen. Kabupaten yang memiliki penduduk miskin
terbesar adalah Kabupaten Ketapang dengan 58,80 ribu orang, sedangkan persentase penduduk miskin
terbanyak terdapat di Kabupaten Melawi yaitu sekitar 13,70 persen.
D. Pertanian
D.1 Tanaman Pangan
Variasi luas panen dan tingkat produktivitas antar kabupaten/kota yang cukup tinggi membuat beberapa
kabupaten/kota mendominasi produksi komoditi tertentu. Tanaman padi misalnya, pada tahun 2013
didominasi Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, dan Kab. Sanggau. Keempat kabupaten ini
menyumbang 58,37 persen dari total produksi provinsi sebesar 1.441.876 ton
Sedangkan untuk tanaman palawija, produksi jagung tahun 2013 mencapai 159.973 ton atau menurun
5,97 persen dari tahun 2012. Produksi jagung terbesar di Kabupaten Bengkayang mencapai 77,27 persen
dari total produksi jagung Kalimantan Barat. Produksi kacang tanah turun 21,98 persen dengan produksi
terbesar berada di Kabupaten Landak yaitu 28,40 persen dari total produksi Kalimantan Barat sebesar
1.317 ton.
Beberapa komoditi buah-buahan juga terpusat di beberapa Kabupaten/Kota, seperti jeruk di Kabupaten
Sambas, pisang di Kabupaten Pontianak, dan nenas di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang.
Satu komoditi unggulan yang sekarang ini sedang digalakkan dan dikembangkan oleh pemerintah
Kalimantan Barat, terutama pemerintahan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, adalah tanaman
lidah buaya (Aloe Vera). Tanaman lidah buaya di Kalimantan Barat dapat mencapai berat ratarata 1,2 kg
per helai daunnya dalam umur 8 bulan sampai 1 tahun. Hasil olahannya diantaranya berupa minuman,
permen, teh dan makanan kecil lainnya.
D.2 Perkebunan
Pada sektor perkebunan, karet dan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Kalimantan Barat.
Pada tahun 2014, produksi kelapa sawit mencapai total 1.174. 499 ton dengan kontribusi perkebunan
besar 681.506 ton dan perkebunan rakyat 492.993 ton. Jenis komoditi lainnya yang banyak
dikembangkan adalah kelapa dalam, kopi, lada dan kakao.
Tabel. Luas Area dan Produksi Tanaman Perkebunan, Sepuluh Komoditi UtamaNo Komoditi Luas (Ha) Produksi (Ton/Tahun)
Perkebunan Besar1 Kelapa sawit 972,651 681,5062 Karet 4,942 1,456
Perkebunan Rakyat1 Kelapa sawit 339,866 492,9932 Karet 588,387 258,7283 Kelapa dalam 99,651 74,6464 Kopi 11,763 3,7205 Kakao 11,477 2,6646 Kelapa hibrida 6,999 3,8757 Lada 7,229 3,4168 Pinang 1,884 7029 Kemiri 1,498 193
10 Sagu 1,192 231Lain-lain 2,613 2,222Total 2,050,152 1,526,352
Sumber: Dinas Perkebunan Kalimantan Barat
Terdapat 428 perusahaan perkebunan yang telah mendapat ijin operasi di Kalimantan Barat dengan
mayoritas merupakan perusahaan perkebunan sawit. Kabupaten Ketapang telah mengeluarkan ijin
paling banyak yakni untuk 81 perusahaan, diikuti Kabupaten Landak dengan 54 perusahaan.
Tabel. Perusahaan Perkebunan Berijin di Kalimantan BaratNo Kabupaten Jumlah1 Mempawah 92 Kubu Raya 323 Singkawang 14 Sambas 405 Bengkayang 436 Landak 547 Sanggau 488 Sekadau 229 Sintang 47
10 Melawi 1611 Kapuas Hulu 2912 Ketapang 8113 Kayong Utara 6
Jumlah 428Sumber: Dinas Perkebunan Kalimantan Barat
Kontribusi komoditi kelapa sawit bagi Kalimantan Barat sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan
sumbangan usaha sawit bagi pajak daerah. Direktorat jenderal pajak Kalimantan Barat menetapkan
target pajak 2015 sebesar Rp 6,48 triliun. Dari capaian pendapatan pajak Januari hingga Juli 2015
sebesar Rp1,8 triliun, kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 20,79%
E. Transmigrasi
Perpindahan penduduk dari luar pulau masuk ke Kalimantan Barat pada masa kemerdekaan RI dimulai dengan penempatan 225 KK atau 1.114 jiwa di di Desa Kuala Dua (dulu Desa Sei Durian) Kecamatan Rasau Jaya (dulu Kecamatan Sungai Raya) Kabupate Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) pada 1955.
Sampai akhir 2014 tercatat 127.714 KK atau 537.110 jiwa telah ditempatkan di area pemukiman transmigrasi. Mereka sebagian merupakan penduduk luar Provinsi Kalimantan Barat, sebagian lagi
merupakan penduduk asli atau setempat yang mengikuti pola alokasi penempatan penduduk tempatan daerah (APPDT).
Sepanjang tahun 2014 realisasi penempatan transmigrasi sebanyak 160 KK atau 580 jiwa di Kabupaten Kayong Utara dan Kubu Raya. Tahun sebelumnya, sebanyak 613 kepala Keluarga (KK) atau 2.417 Jiwa. Mereka ditempatkan di enam wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Kayong Utara (200 KK), Kubu Raya (100 KK), Kab. Sanggau (133 KK), Kab. Kapuas Hulu (105 KK), Kabupaten Ketapang (50 KK) dan Sambas (25 KK ).
Baru-baru ini terjadi gelombang penolakan terhadap penempatan transmigran dari luar pulau di
Kalimantan Barat. Banyak alasan dikemukakan, antara lain karena banyaknya masalah dan konflik yang
belum diselesaikan ataupun karena alasan sukuisme yakni kekhawatiran akan dominasi suku Jawa di
Kalimantan Barat. Namun, ada kecurigaan penolakan program transmigrasi ini didukung oleh
kepentingan bisnis dan perebutan lahan. Gubernur Kalimantan Barat Drs Cornelis MH dalam satu
kesempatan menyatakan tidak menolak program transmigrasi tetapi minta persoalan yang belum selesai
terkait pelaksanaan transmigrasi sebelumnya dituntaskan terlebih dahulu.
Di tengah aksi penolakan, Dinas Transmigrasi Kalimantan Barat tetap berniat melanjutkan pelaksanaan
program transmigras dengan mengajukan usulan penempatan 145 KK penduduk lokal dan 140 KK
penduduk luar Kalimantan Barat di Ketapang, Kapuas Hulu dan Kayong Utara untuk tahun anggaran
2015. Penempatan kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2016.
Alasan penempatan di ketiga kabupaten ini karena masih ada sisa daya tamping di unit pemukiman
transmigrasi di SP1 Sei Pelang (Ketapang) dengan sisa slot 40 KK, di UPT Keliling Semulung (Kapuas Hulu)
sebanyak 195 KK dan di Satai Lestari (Kayong Utara) sisa slot untuk 250 KK.
Tabel. Usulan Program Penempatan Transmigrasi
Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
No Kabupaten / Lokasi UPT Pola Daya Tampung Sisa Daya Tampung Usulan
(KK) (KK) TPS TPA
1 Ketapang / Sei Pelang SP.1TUL
B 240 40 20 20
2 Kapuas Hulu/ Keliling SemulungTUL
K 300 195 50 45
3 Kayong Utara / Satai LestariTUL
B 250 250 75 75
Keterangan:TULB: Transmigrasi Umum Lahan Basah
TULK Transmigrasi Umum Lahan Kering
TPS Transmigrasi Penduduk Setempat
TPA Transmigrasi Penduduk AsalSumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kalimantan Barat
Selain mengajukan usulan penempatan transmigrasi umum, Dinakersostran Kalimantan Barat saat ini juga sedang mempersiapkan program penguatan perbatasan yang dikaitkan dengan pelaksanaan transmigrasi.
Pada kurun waktu 2013-2014, kementrian tenaga kerja dan transmigrasi telah melakukan studi
kelayakan pelaksanaan transmigrasi di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang. Setelah beberapa
kali kunjungan lapangan, disimpulkan tidak bisa dilakukan penempatan dan pembangunan kawasan
transmigrasi baru karena di lokasi yang direncanakan telah dibangun kebun sawit. Padahal berdasar
data dari Kementrian Kehutanan daerah tersebut merupakan kawasan hutan yang belum dilakukan
proses pelepasan.
Studi kelayakan yang dilakukan di Kabupaten Sanggau juga menghasilkan kesimpulan serupa. Wilayah
kawasan hutan yang diusulkan untuk dilepaskan menjadi area pembangunan transmigrasi baru pada
kenyataannya telah menjadi area kebun sawit tiga perusahaan yakni PT Sepanjang Inti Surya Utama
(SISU), PT Bumi Tata Lestari (BTL) dan Mitra Karya Sentosa (MKS). PT SISU mengantongi ijin HGU Bupati
Sanggau pada tahun 2005 dengan luas 9.500 hektar di Kecamatan Sekayam. PT BTL memiliki ijin
pengelolaan kebun seluas 15.000 hektar di Kecamatan Noyan dan Sekayam sejak 2003, sedangkan PT
MKS mendapatkan restu membangun kebun sawit seluas 11.300 hektar di Kecamatan Sekayam pada
2009.
Meski demikian, niat Dinas Nakersostrans Kabupaten Sanggau untuk mengusulkan program penguatan
perbatasan dengan pola transmigrasi tidak surut. Karena tidak memungkinkan untuk membangun
pemukiman baru dan mendatangkan transmigran dari luar, maka disusun skenario program pemugaran
pemukiman dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2014 tentang ketransmigrasian,
Pasal 11. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan satuan pemukiman bisa merupakan SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-
Tempatan.
Satuan Permukiman Baru atau disebut SP-Baru adalah bagian dari Satuan Kawasan Pemukiman (SKP)
dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil
pembangunan baru.
Satuan Permukiman Pemugaran atau disebut SP-Pugar adalah bagian dari satuan kawasan
pengembangan (SKP) berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan
dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus)
keluarga.
Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman
penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai Satuan
Pemukiman (SP).
Saat ini sedang dimantapkan usulan progam SP-Pugar di Dusun Beruang, Desa Sungai Tekam Kecamatan
Sekayam untuk pemugaran pemukiman 3 SP. Dusun Beruang berbatasan langsung dengan Kampung
Lubuk Nibong, Serawak Malaysia. Kebutuhan sehari-hari warga Dusun Beruang dibeli dari warung
tetangga di Lubuk Nibong yang hanya berjarak 30 menit mengendarai motor melewati kebun sawit.
Mereka lebih familiar dengan mata uang ringgit dari pada rupiah, karena untuk membelanjakan rupiah
perlu waktu 2 jam berkendara motor atau mobil menuju Entikong.
Selain penataan perumahan, pilot project yang mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi ini juga
akan membangun jaringan pipa air dari mata air terdekat, karena saat ini warga mengalami kesulitan
untuk mendapatkan air bersih. Sumur pompa yang dibangun TNI dan PT SISU sering tidak beroperasi
karena bergantung pada energi listrik yang sering padam. Tentu saja perbaikan infrastruktur jalan dari
Kota Kecamatan Sekayam menuju Dusun Beruang merupakan syarat mutlak untuk mendukung program
mempercantik wajah perbatasan ini.
F. Kemitraan Perkebunan sawit
Sejarah kemitraan perusahaan kelapa sawit dan petani plasma di Kalimantan Barat telah dimulai sejak
program NES yang didukung Bank Dunia. Pada kurun waktu tahun tanam 1982-1983 dan 1989-1990,
PTPN XIII menjalankan proyek NES V Ngabang, Kabupaten Landak dengan pembangunan kebun inti
3.500 hektar dan plasma 8.000 hektar. Kemitraan terjadi antara PTPN XIII dengan penduduk setempat
yang menyerahkan lahan untuk pembangunan kebun inti dan sebagai gantinya mendapatkan jatah
kebun plasma.
PTPN XIII juga menjalankan program PIR-SUS di Kabupaten Sanggau melalui Proyek PIR-SUS I Parindu
pada tahun tanam 1982-1983 dan 1991-1992 dengan membangun kebun inti 2.500 hektar dan kebun
plasma 9.000 hektar. Pola PIR-SUS sebenarnya berencana mendatang transmigran dengan pola
trasmigrasi umum yang akan dijadikan pekerja kebun. Namun karena penolakan yang sangat keras dari
penduduk setempat maka yang bisa dilaksanakan adalah mendatangkan pekerja dari Jawa yang hanya
mendapatkan jatah mess karyawan, bukan melalui skema transmigrasi yang mendapatkan lahan
pekarangan dan lahan usaha. Program mendatangkan karyawan dilanjutkan dalam Proyek PIR-BUN
tahun 1985-1986.
Ketika memasuki pelaksanaan program PIR-Trans, terdapat 12 perusahaan kebun sawit yang ikut pola ini
dan tersebar di lima Kabupaten yakni Sambas, Landak, Sekadau, Sanggau dan Ketapang.
Tabel. Perusahaan Pelaksana PIR-Trans di Kalimantan BaratNo Nama Perusahaan Lokasi kebun Kabupaten
1 PT Mitra inti Sejahtera Plantation Subah Sejangkung Sambas
2 PT Cemaru Lestari Ngabang Landak
3 PT Kembayan Subur Agro Ngabang Landak
4 PT Surya Deli Kapuas Sekadau
5 PT Multi Prima Entekai Sekadau Hilir Sekadau
6 PT Duta Surya Permai Meliau, Kapuas Sanggau
7 PT Bintang Harapan Desa Meliau, Kapuas Sanggau
8 PT Subur Ladang Andalas Tumbang Titi, Sei Melayu Ketapang
9 PT Bangun Maya Indah Tumbang Titi, Sei Melayu Ketapang
10 PT Antar Mustika Segara Sukaraja, Tumbang Titi, Sei Melayu Ketapang
11 PT Duta Sumber Nabati Tumbang Titi, Sei Melayu Ketapang
12 PT Poliplan Sejahtera Marau, Manis Mata, Air Upas Ketapang
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kalimantan Barat
Memasuki rejim KKPA, pola kemitraan terjalin antara perusahaan swasta dengan petani peserta yang
mayoritas merupakan penduduk setempat. Bergairahnya pola KKPA tampak dari tumbuhnya koperasi
kebun sawit pada kurun 2000-2006. Beberapa kasus mencuat dan menjadi pemberitaan terkait
pelaksanaan KKPA. Misalnya PT PT. Harapan Hibrida Kalbar yang beroperasi di Ketapang digugat karena
dinilai melakukan penipuan terhadap Warga desa Suak Burung, desa Seguling, desa Batu Sedau dan desa
Manis Mata. Kemudian PT Harapan Sawit Lestari berhadapan dengan masyarakat adat dayak Jalai di
Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang. Warga sekitar PTPN XIII Parindu juga mengeluh tidak
transparannya kemitraan pola KKPA antara PTPN dengan warga. Pengurus koperasi dinilai tidak mampu
membela kepentingan peserta plasma.
Konflik antara perusahaan dengan petani plasma semakin tajam terlihat di era revitalisasi perkebunan.
Keberadaan koperasi dan pengurusnya tidak memperjelas duduk perkara kemitraan, malah menambah
kebingungan. Di era revitalisasi ini, masalah hasil kebun yang didapat tidak memadai menjadi persoalan
utama. Selain itu, soal kejelasan lahan setelah berakhirnya masa tanam menjadi tanda tanya besar bagi
peserta kemitraan.
Terkait masa depan Kalbar, sawit sepertinya masih menjadi daya magnet tersendiri bagi investor. Dalam
laporan kinerja Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Tahun 2014 disebutkan, salah satu strategi
pembangunan jangka menengah hingga 2019 adalah Pembangunan Kawasan Industri basis sawit (Tayan,
kab. Sanggau oleh PTPN13 & Badau, kab. Kapuas Hulu oleh PT SMART), Karet (Mandor, kab. Landak),
Aneka Industri (Semparuk, Kab. Sambas), Alumina (Kendawangan Ketapang oleh Well Harvest Winning)
Strategi Jangka pendek (2015-2016)
1. Penetapan sebagai pintu ekspor dan impor pada PPLB Entikong dan Badau serta Tempat Penimbunan sementara kepabean (Bongkar muat) didukung percepatan pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor pada PPLB tersebut
2. Tidak menjual karet (ekspor) jika harga di pasaran dunia < 1,5 US$ / kg dan upaya peningkatan konsumsi domestik pada produk karet alam , antara lain karet untuk campuran aspal ( Kemen PU dan PR, Kemendag dan GAPKINDO ) & harus didukung percepatan pembangunan sistim resi gudang karet yg sesuai kapasitas produksi daerah
3. Kelonggaran ijin ekspor untuk produk hasil pemurnian bauksit dengan kandungan Al2O3 > 70%4. Mempercepat ekspor melalui mekanisme goods in transit untuk komoditi CPO dan komoditi lainnya melalui pelabuhan
di Sarawak – Malaysia5. Memfasilitasi UKM /IKM Furniture ( Kerajinan Kayu ) dalam memperoleh Bahan Baku yang sesuai dengan Legalitas
Kayu (SVLK) dengan mendorong Kementerian Kehutanan agar Tempat Penimbunan Terpadu (TPT) Kayu di Kabupaten / Kota yang memiliki potensi ekspor produk dari kayu
6. Peningkatan pemanfaatan Teknologi In fo rma si ( Ata se Pe rd a g a n g a n – Kementerian Perdagangan – Dinas Perindag Prov – Dinas Perindag Kab / Kota ) untuk kelancaran informasi ekspor – impor (regulasi , potensi pasar , legalitas dan validitas buyer serta persaingan usaha)
7. Meningkatkan peran daerah dalam menciptakan eksportir baru dan eksportir UKM
Strategi jangka menengah hingga 2019
1. Penyelesaian Pembangunan Terminal Ekspor-impor di PPLB Badau dan PPLB Entikong Pembangunan sistim resi gudang karet untuk standarisasi bahan baku karet dan sebagai penyangga supply dan demand karet
2. Fasilitasi ekspor dengan mekanisme goods in transit via Badau dan Entikong melalui pelabuhan di Sarawak Pembangunan Pelabuhan Internasional Temajo/Sei Kunyit
3. P e n y e l e s a i a n P e n a t a a n K a w a s a n perbatasan termasuk Pembangunan Dry port di Badau dan Entikong yang representative
4. Percepatan Pembangunan Smelter SGA (Smelter Grade alumina) Pembangunan Kawasan Industri basis sawit (Tayan, kab. Sanggau oleh PTPN13 & Badau, kab. Kapuas Hulu oleh PT SMART), Karet (Mandor, kab. Landak), Aneka Industri (Semparuk, Kab. Sambas), Alumina (Kendawangan Ketapang oleh Well Harvest Winning)
5. P e n u m b u h a n Tr a d e C e n t r e y a n g memfasilitasi UMKM untuk Ekspor Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014
Data Badan Penanaman Modal Kalbar memperlihatkan rencana proyek dan investasi baik investor
dalam negeri maupun asing masih didominasi sektor perkebunan dengan 93 (43%) proyek PMDN dan 81
(34%) proyek PMA dari total 216 proyek PMDN dan 237 proyek PMA.