Selengkapnya dapat diunduh disini

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan

telah selesainya penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015-2019.

Dalam rangka mengaktualisasikan visi dan misi Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas dan fungsi

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap unit kerja

teknis lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu juga

melakukan koordinasi diantara unit-unit eselon II lingkup Dirjen Prasarana

dan Sarana Pertanian, antar eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta

koordinasi lintas sektoral. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan

pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing unit eselon II dapat

berjalan dengan terpadu, serasi dan sinergis. Keterpaduan tersebut

diwujudkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan fungsi pelayanan

dan koordinasi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat

Jenderal dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Jakarta, Agustus 2015 Sekretaris Direktorat Jenderal,

Abdul Madjid

Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 i

Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1. Kondisi Umum .................................................................. 1

1.2 Potensi dan Permasalahan ............................................... 3

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ........................................................ 9

2.1. Visi ................................................................................... 9

2.2. Misi .................................................................................... 9

2.3. Tujuan .............................................................................. 10

2.4. Sasaran ............................................................................. 10

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................... 13

3.1. Strategi ............................................................................. 13

3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan .................................... 14

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 21

LAMPIRAN .............................................................................................. 23

Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 iii

Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 iv

I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Tantangan utama pertanian saat ini adalah penyediaan pangan bagi

penduduk yang jumlahnya semakin meningkat di mana sumber daya

lahan dan air semakin terbatas, distribusi dan pengelolaan sarana

pertanian yang belum optimal, serta diperburuk dengan perubahan iklim

yang tidak dapat diprediksi. Pengelolaan prasarana dan sarana pertanian

yang baik menjadi penting dalam upaya peningkatan produksi pangan.

Dalam menjawab semua tantangan tersebut, maka pemerintah melalui

Peraturan Presiden Nomer 24 tahun 2010 telah menetapkan

pembentukan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tugas

untuk merumuskan serta melaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang prasarana dan sarana pertanian dan memiliki fungsi perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang prasarana dan sarana pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian terdiri dari 6 unit eselon II. Keenam unit eselon II

tersebut adalah: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perluasan dan

Pengelolaan Lahan, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat

Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida, dan Direktorat

Alat dan Mesin Pertanian.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

merupakan unit eselon II yang memiliki tanggung jawab untuk

memberikan pelayanan sebaik-baiknya yang bersifat teknis maupun

administratif dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi direktorat

Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 1

jenderal. Koordinasi juga merupakan tanggung jawab Setditjen yang

lainnya. Dua peran Setditjen ini merupakan peran penting untuk

mendukung kelancaran tugas dan fungsi direktorat jenderal. Oleh karena

pentingnya peran setditjen dalam keberhasilan kinerja direktorat jenderal,

maka pengelolaan manajerial harus dilakukan secara optimal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menghadapi beberapa

tantangan dan kendala seperti keterbatasan sumberdaya manusia yang

kompeten, belum optimalnya koordinasi, dll. Namun demikian kendala

dan tantangan tersebut harus dapat diatasi dengan penerapan strategi

yang tepat dan efisien.

Rencana strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan acuan

agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen tetap dalam koridor

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana strategis

ini juga dibuat sebagai dasar pembuatan berbagai program dan kegiatan

Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta untuk mendapatkan

strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana strategis ini terbagi dalam empat bagian yang dalam

analisisnya menggunakan analisa SWOT (strength, weakness,

opportunity, and threat) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pertanian Republik Indonesia Nomor: 135/Permentan/OT.1409/12/2013

tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

Setelah pendahuluan, bagian kedua memaparkan visi, misi, dan tujuan,

bagian ketiga membahas arah kebijakan dan strategi, bagian terakhir

merupakan penutup.

Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 2

1.2. Potensi dan Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi unit kerja Sekretariat

Direktorat Jenderal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai

penyedia layanan dan koordinasi bagi unit-unit kerja lingkup Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain adalah:

1. Aspek Perencanaan

a. Belum optimalnya koordinasi di bidang perencanaan

b. Kurangnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia di bidang

perencanaan yang disebabkan tidak sesuainya latar belakang

pendidikan

c. Belum mantapnya koordinasi baik intern Direktorat Jenderal

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian maupun internal

lingkup Kementerian Pertanian serta eksternal lintas sektoral

2. Aspek Umum

a. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan SDM bidang Hukum,

Kepegawaian, dan Kerumahtanggaan

b. Administrasi penatausahaan surat menyurat lingkup Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dikelola secara

optimal

c. Belum tumbuhnya pola kerja baku

d. Apresiasi terhadap pentingnya fungsi Hukum, Kepegawaian, dan

Rumah tangga relatif masih kurang

e. Terbatasnya bahan rancangan peraturan perundang-undangan

bidang prasarana dan sarana pertanian

3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan

a. Terbatasnya SDM pengelola bidang keuangan dan perlengkapan

baik jumlah maupun ketrampilan atau keahlian

Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019 3

b. Penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dapat dimonitor

secara optimal

c. Penatausahaan barang/ aset milik negara lingkup Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dikelola secara

optimal

4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan

a. Terbatasnya sumberdaya manusia baik jumlah maupun

kualitasnya, khususnya yang mencakup keterampilan dan

keahlian sesuai bidang tugasnya

b. Apresiasi aparat terhadap pentingnya fungsi evaluasi dan

pelaporan relatif masih kurang

c. Hasil evaluasi terhadap program dan kinerja pembangunan

prasarana dan sarana pertanian belum digunakan sebagai

bahan penyusunan perencanaan

d. Belum lengkapnya data base dan informasi yang akurat sebagai

bahan penyusunan perencanaan ke depan

e. Hasil evaluasi terhadap tindak-lanjut laporan hasil pengawasan

belum sepenuhnya ditindak-lanjuti oleh unit-unit kerja yang

bersangkutan

f. Dalam konteks penerapan otonomi daerah, sistem evaluasi dan

pelaporan masih dalam proses mencari bentuk dan belum ada

sistem yang mantap

g. Arus pelaporan pembangunan prasarana dan sarana pertanian

dari daerah relatif sangat kurang, sehingga menghambat dalam

proses penyusunan evaluasi hasil kinerja pembangunan