Click here to load reader

Sertifikat Ganda

  • View
    170

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Sertifikat Ganda

  • TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKATGANDA : STUDI KASUS PUTUSAN PTUN

    NOMOR 53/G.TUN/2005/PTUN-MDN

    TESIS

    Oleh

    SERILELA MASIDAH097011112/M.Kn

    FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

    MEDAN2012

    Universitas Sumatera Utara

  • TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKATGANDA : STUDI KASUS PUTUSAN PTUN

    NOMOR 53/G.TUN/2005/PTUN-MDN

    TESIS

    Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan PadaProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

    Universitas Sumatera Utara

    Oleh

    SERILELA MASIDAH097011112/M.Kn

    FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

    MEDAN2012

    Universitas Sumatera Utara

  • Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALANSERTIPIKAT GANDA : STUDI KASUS PUTUSANPTUN NOMOR 53/G.TUN/2005/PTUN-MDN

    Nama Mahasiswa : Serilela MasidahNomor Pokok : 097011112Program Studi : Kenotariatan

    MenyetujuiKomisi Pembimbing

    (Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

    Pembimbing Pembimbing

    (Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn) (Chairani Bustami, SH, SpN, MKn)

    Ketua Program Studi, Dekan,

    (Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) (Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

    Tanggal lulus : 20 Januari 2012

    Universitas Sumatera Utara

  • Telah diuji pada

    Tanggal : 20 Januari 2012

    PANITIA PENGUJI TESIS

    Ketua : Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

    Anggota : 1. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn

    2. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn

    3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum

    4. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum

    Universitas Sumatera Utara

  • SURAT PERNYATAAN

    Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

    Nama : SERILELA MASIDAH

    NIM : 097011112

    Program Studi : Magister Kenotariatan

    Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKATGANDA : STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NOMOR53/G.TUN/2005/PTUN-MDN

    Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat adalah asli karya

    saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui tesis saya

    tersebut plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi

    sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya

    tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

    Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam

    keadaan sehat

    Medan,Yang Membuat Pernyataan

    Nama : SERILELA MASIDAHNIM : 097011112

    Universitas Sumatera Utara

  • iABSTRAK

    Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanahdan surat ukur, yang diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkanoleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagai tanda buktihak sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam penerbitan sertipikatsering kali terjadi sengketa tanah yang berakibat batalnya salah satu sertipikat hakatas tanah seperti halnya yang terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara No. 53/G.TUN/2005/PTUN.MDN. Dalam putusan tersebut terdapat adanya 2(dua) kali penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Medandalam satu bidang tanah dengan letak, batas dan luas bidang yang sama yang terletakdi Jalan Guru Sinumba II, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia,Kota Medan. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahannya yaitu bagaimanafaktor-faktor penyebab timbulnya sengketa pembatalan sertipikat ganda, bagaimanakewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan sertipikat ganda,bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam pembatalan sertipikat ganda.

    Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, danpengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni dengan mengadakan analisa datayang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapanganmenurut kualitas dan kebenarannya.

    Faktor-faktor penyebab terbitnya sertipikat ganda oleh Kantor PertanahanKota Medan dalam perkara No. 53/G.TUN/2005/PTUN.MDN yaitu karena adanyapemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dengan melaluipenyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan oleh PanitiaAjudikasi, yang dalam pelaksanaannya didapati adanya pelanggaran terhadap tugasdan wewenang Panitia Ajudikasi, dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1172. Sedangkan yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalampembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dapat dilihat dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu untuk menyelesaikan secara administratifsengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, jika dalam putusan Tata UsahaNegara terdapat adanya kepentingan yang dirugikan dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Pertimbangan Hukum Hakimberpendapat bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1172 KelurahanHelvetia Timur tertanggal 19 April 2000 oleh Badan Pertanahan Nasional KotaMedan telah mengandung cacat hukum, dan mengakibatkan sertipikat tersebutdibatalkan, ini disebabkan karena pihak Badan Pertanahan Nasional tidak benar-benarmeneliti dan memperhatikan data fisik maupun data yuridis atas tanah yang akanditerbitkan sertipikatnya. Untuk itu Sebaiknya ketentuan lembaga Rechtsverwerking(penglepasan hak) yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

    Universitas Sumatera Utara

  • ii

    dicantumkan dalam bentuk Undang-Undang, Kepada Kantor Pertanahan agar dapatlebih efektif dalam penyelesaian sengketa pertanahan termasuk sertipikat ganda.Dalam hal pengumuman melalui media maupun terhadap oknum petugas pendaftarantanah yang menyimpang agar dapat diberlakukan sanksi disiplin sesuai peraturanyang berlaku sehingga menimbulkan efek jera, dan Hendaknya Kebijakanadministrasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya pembayaran ganti rugi terhadappihak yang merasa dirugikan akibat adanya sengketa pertanahan.

    Kata kunci : Pembatalan, Sertipikat, Ganda

    Universitas Sumatera Utara

  • iii

    ABSTRACT

    A certificate is a legal document which comprises of a copy of land title deed andmap of premises; it is wrapped and bound into one, and its shape is set by the StateMinister of Land/Heads of National Land Board. As a legal document, a certificate isconsidered strong evidence. In the case of the issuance of certificates, land disputesfrequently occur due to the cancellation of one of the land certificates as the case in theState Administrative Court No. 53/G.TUN/2005/PTUN.MDN. In the Courts verdict,there are two land certificates issued by Medan Land Office on a piece of land with thesame site, boundary, and area, located on Jalan Guru Sinumba II, Helvetia TimurVillage, Medan Helvetia Sub-district, Medan. Based on the explanation above, there aresome problems which arise in this study: what factors which cause the dispute on thecancellation of the certificates after it is found out that they are doubled; to what extentthe authority of the State Administrative Court in the case of the cancellation of thesedouble certificates is; and how about the Judges consideration in canceling these doublecertificates is.

    The research used a judicial normative method. The data were gatheredqualitatively and analyzed by grouping and selecting the collected data from the fieldresearch according to their quality and reliability.

    Some factors which bring about the issuance of the double certificates by MedanLand Office in the case No.53/G.TUN/2005/PTUN.MDN, were the giving of new right byMedan Land Office through the performance of Land Registration systematically byAdjudication Committee in which there are some violations of right and obligation of theAdjudication Committee in the process of the issuance of Land Certificate No.1172..Meanwhile, the authority of the State Administrative Court in cancelling land certificatesis stipulated in the Article 48, paragraph (1) of Law No.5/1986 on the resolutionadministratively of the State Administrative disputes in the first level; if in the StateAdministrative verdict there is someone who suffers a loss, he can file a complaint in awritten form to the Court, demanding that the verdict is revoked and invalid with orwithout any compensation or rehabilitation. If the judge considers that the LandCertificate No.1172 at Kelurahan Helvetia Timur on April 19, 2000 by Medan LandOffice is legally disabled, the certificate has to be canceled, and this is because theNational Land Board has not carefully examined the physical judicial data on the landwhich will be certified.

    It is recommended that the legal provisions in the Rechtsverwerking (therenunciation of rights) in the Government Regulation No. 24/1997 should be attached inthe form of law, the Head of Land Office should effectively handle land disputes,including double certificates. In giving wrong announcements in the media, the staffswho are responsible in the land registration should have given disciplinary sanctionsimposed on them so that they will be discouraged, and the administrative policy shouldinclude the compensation given to those who are inflicted loss due to the land disputes.

    Keywords: Cancellation, Certificate, Double

    Universitas Sumatera Utara

  • iv

    KATA PENGANTAR

    Dengan segala kerendahan hati mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah

    Subahana Wataala yang telah memberi Rahmat dan Hidayahnya sehingga dapat

    menyusun dan menyelesaikan tesis ini, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

    Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, adapun

    judul tesis adalah TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT

    GANDA : STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NOMOR 53/G.TUN/2005/PTUN-

    MDN.

    Dalam penyusunan dan menyelesaian

Search related