Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 97 · penyelesai an alih fungsi tanah kas desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa - Tersediannya buku hasil pe nyelesaian alih fungsi

Tabel V.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Tata Pemerintahan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

IndikatorKinerja Program

(outcome) dan Kegiatan(output)

Data Capaian padaTahun Awal

PerencanaanTh.2013

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPDPenanggungjawa

bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja padaakhir periode

RenstraSKPD

Th.2018

target Rp target Rp Target Rp target Rp Target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Mewujudkansinergitas danharmoni sasihubunganantar stratapemerintahan

1. Meningkatnyatertib penye-lenggaraantugas umumpemerintahan

a.JumlahKab/Kota yangpenyelenggaraan tugaspembantuanberjalan baik

Program :

PenyelenggaraanPemerintahan Umum

Indikator Program :- Jumlah Kab/Kota

yang penyelenggaraan tugaspembantuanberjalan baik

35 Kab/Kota

35Kab/Kota

425Juta

35Kab/Kota

475Juta

35Kab/Kota

475Juta

35Kab/Kota

500Juta

35Kab/Kota

500Juta

35Kab/Kota

500Juta

Biro Tata Pemerintahan SetdaProvinsi JawaTengah

JawaTengah

b. Jumlah Kab/Kotayangpelaksanaanpenyelenggaran admkecamatan danPATENberjalan baik

- Jumlah Kab/Kotayang pelaksanaanpenyelenggaranadm kecamatandan PATENberjalan baik

11 Kab 24Kab/Kota

400Juta

29Kab/Kota

425Juta

30Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

500Juta

35Kab/Kota

550juta

35Kab/Kota

550Juta

Kegiatan : Indikator Kegiatan :

I. Kegiatan Koor dinasi Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pe merintahan di Daerah.

- Jumlah Kabupaten/Kota Yg Dilaksanakan PembinaanTugasPembantuan

- Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan TugasPembantuan

35 Kab/Kota

35Kab/Kota

35Kab/Kota

175Juta

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

225Juta

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

225Juta

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

250Juta

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

250Juta

35KabKota

250Juta

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-201897





PerencanaanTh.2013



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD

Th.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

II. Kegiatan Fasili tasi Penyeleng garaan Peme rintahan

- Jumlah RakorFasili tasiPenyelenggara anPemerintahan seJateng

- JumlahBAKORWIL yangdilaksanakanFasilitasiPenyeleng garaanPemerintah an

- Jumlah Provinsiyang dikunjungidalam rangka Koordinasi Penyelenggaraan Peme-rintahan

3 Bakorwil

1Kali

3Bkrwil

4Prov

250Juta

1Kali

3Bkrwil

4Prov

250Juta

1Kali

3Bkrwil

4Prov

250Juta

1Kali

3Bkrwil

4Prov

250Juta

1Kali

3Bkrwil

4Prov

250Juta

1Kali

3Bkrwil

4Prov

250Juta

III. Kegiatan Pening-katan Penyeleng Pemerintahan Kecamatan

- Jumlah Kab/ KotaYang Difasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kec.

11 Kab 35Kab/Kota

200Juta

35Kab/Kota

225Juta

35Kab/Kota

250Juta

35Kab/Kota

275Juta

35Kab/Kota

300Juta

35Kab/Kota

300Juta

IV. Kegitan Penyu sunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

- Jumlah Kab/ Kotayang terfasilitasiValidasi/upadatingkode dan datawilayah administrasi pemerintahan

35 Kab/Kota 35Kab/Kota

200Juta

35Kab/Kota

200Juta

35Kab/Kota

200Juta

35Kab/Kota

225Juta

35Kab/Kota

250Juta

35Kab/Kota

250Juta






PerencanaanTh.2013



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD

Th.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

5. Meningkatnya penyelenggaraanpemerintahandesa dankelurahan danmeningkat nyatertib administrasi kependudukan

a. Jumlah Kab/Kotayang diberikan fasilitasi pembinaan penyeleng garaan pemeri ntahan Desa/ Kelurahan berjalan baik

Program :PenyelenggaraanPemerintahan Umum


yang diberikanfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan berjalanbaik

35 Kab/Kota

35Kab/Kota

275Juta

35Kab/Kota

300Juta

35Kab/Kota

300Juta

35Kab/Kota

325Juta

35Kab/Kota

325Juta

35Kab/Kota

325Juta


JawaTengah

b. Jumlah Kab/Kotayang diberikan fasilitasi Pembi naan Pengelola an Keuangan Desa berjalan tertib

- Jumlah Kab/Kotayang diberikanfasilitasi Pembinaan Pengelola anKeuangan Desaberjalan baik

29 Kab 29Kab

285Juta

29Kab

250Juta

29Kab

260Juta

29Kab

275Juta

29Kab

280Juta

29Kab

280Juta

Kegiatan : Indikator Kegiatan

I. Kegiatan Pe ningkatan Pe nyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan

- Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Penyelenggaraan Pe merintahan Desa/ Kelurahan

- Jumlah Rakor Pe nyelenggaraan Pe merintahaan Desa/ Kelurahan


2 Rakor

275Juta

35Kab/Kota

2 Rakor

300Juta

35Kab/Kota

2 Rakor

300Juta

35Kab/Kota

2 Rakor

325Juta

35Kab/Kota

2 Rakor

325Juta

35Kab/Kota

325Juta

II. Kegiatan pem binaan dan fasi litasi pengelola an keuangan desa

- Jumlah Kabupaten yang terlaksana Pembinaan dan Fasili tasi Pengelolaan Ke uangan Desa.

- Jumlah Rakor Pe ngelolaan Keuang an Desa

29 Kab 29Kab

1Rakor

285Juta

29Kab

1Rakor

250Juta

29Kab

1Rakor

260Juta

29Kab

1Rakor

275Juta

29Kab

1Rakor

280Juta

29Kab

1Rakor

280Juta






PerencanaanTh.2013



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD

Th.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

c. Jumlah Kab/Kotayang diberikan fasilitasi pembinaan penyelenggaraanadministrasi kependudukan berjalan baik

Program

Kependudukan dan Catatan Sipil


yang diberikan fasilitasi pembinaanpenyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan baik


290,5Juta

35Kab/Kota

300Juta

35Kab/Kota

310Juta

35Kab/Kota

350Juta

35Kab/Kota

350Juta

35Kab/Kota


JawaTengah

Kegiatan Indikator Kegiatan :

I. Kegiatan pem binaan admi nitrasi kepen dudukan dan pencatatan sipil

- Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi peningkatan keter paduan & sinkroni sasi kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- Jumlah Kab./ Kota yang terfasilitasi data cakupan kepe milikan akta kelahir an dan pencapaian target menurut kelompok usia 0-5 tahun, >5-18 tahun,>18 tahun

- Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi data rasio pasangan berakta

- Masih sering ter jadinya per masalahan dalam pelayanan karenapetugas masih menga lami keterbatas an pemahaman terhadap sub stansi regulasi nasional.

- Belum ter sedianya data kepemilikan akta kelahiran me nurut kelompok umur, sehingga mengalami ke sulitan dalam pe nyusunan pro gram kegiatan dan pengukuran hasil kinerja.

- Belum ter sedianya data

35Kab/Kota

35Kab/Kota

35Kab/Kota

290,5Juta

35Kab/Kota

35 Kab/Kota

35Kab/Kota

300Juta

35

Kab/Kota

35 Kab/Kota

35Kab/Kota

310Juta

35Kab/Kota

35 Kab/Kota

35Kab/Kota

350Juta

35Kab/Kota

35 Kab/Kota

35Kab/Kota

350Juta

350Juta






PerencanaanTh.2013



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD

Th.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

nikah dan peningkatan cakupannya.

- Jumlah Kab./ Kota yang terfasilitasi tenaga pelayanan yang profesional dalam mewujudkanpelayanan prima kepada masyarakat.

rasio pasangan yang memiliki buku nikah/akta perkawinan

- Masih terbatasnyapemanfaatan datapencatatan peris tiwa penting untukkepentingan lintassektoral.

35Kab/kota

35Kab/kota

35Kab/kota

35Kab/Kota

35Kab/Kota

9. Meningkatnyatertib administrasi bidang pertanahan dankoordinasipelak sanaantrantib

a. Jumlah Kab/Kotayangpenyelesaianmasalahanpertanahanberjalan baik

Program :Penataan,Penguasaan,pemilikan,Penggunaan danpemanfaatanTanah

IndikatorProgram :

- Jumlah Kab/Kotayang penyelesaianmasalahanpertanahan berjalanbaik

29 Kab 29Kab

1,8 M 29Kab

1,85M

29Kab

1,95M

29Kab

2 M 29Kan

2 M 29Kan

2 M Biro Tata Pemerintahan SetdaProvinsi JawaTengah

JawaTengah

Kegiatan IndikatorKegaiatan :

I. Kegiatan Koor dinasi penanga nanpermaslah an dan penyele nggaraan uru san pertanahansebagai kewe nangan Prov.

- Jumlah Kab./Kota yang terfasilitasi penyelenggaraan urusan pertanah an sebagai kewe nangan Provinsi

Data/informasi permasalahan pertanahan yang menjadi ke wenangan provinsi.

35Kab/Kota

300Juta

35Kab/Kota

350Juta

35Kab/Kota

350Juta

35Kab/Kota

400Juta

35Kab/Kota

400Juta

35Kab/Kota

400Juta

II. Kegiatan Iden tifikasi tanah Hak Pakai Aset Pem Prov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & Sosiali sasi pengelolaan HGU

- Jumlah Kab./Kota yang teridentifikasi Hak Pakai Tanah di 12Lokasi (12 Kab/Kota.

- Jumlah Peta HGU

Tanah Hak Pakai aset Pemprov.jateng belum teridentifikasi peruntuk an sesuai dengan tata ruang wilayah kab/kota

12Lokasi/

Kab.

29Kab

350Juta.

400Juta

12Lokasi/Kab.

29Kab.

350Juta

400Juta

15Lokasi/Kab.

29Kab

350Juta

450Juta

15Lokasi/

Kab

29Kab.

350Juta.

450juta

15Lokasi/

Kab

29Kab.

350Juta

450Jura

15Lokasi/

Kab

29Kab.

350Juta

450Jura






PerencanaanTh.2013



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD

Th.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

di Kabupaten yang terfasilitasi

III. Kegiatan Fasili tasi penyelesai an alih fungsi tanah kas desa & Penyusunan data tata guna tanah kasdesa

- Tersediannya buku hasil pe nyelesaian alih fungsi tanah kas desa

- Terlaksananya fasi litasi penyelesai an alihfungsi tanah kas desa & penyusunan data tata guna tanah kas desa

Alih fungsi tanah kas desa belum sepenuh nya terdokumentasi dengan tertib

32buku

400Juta

32buku

400Juta

32buku

400Juta

32buku

400Juta

32buku

400Juta

32buku

400Juta

IV. Kegiatan pense rtipikatan tanah kasdesa di Jawa Tengah

Jumlah sertifikat TanahKas Desa di Jawa Tengah yang Terfasili tasi

Rendahnya bukti kepe milikan hak atas tanah kas desa berupa serti fikat tanah sehingga berpotensi menimbulkan sengketa perta nahan

40SERTIFIKAT

400Juta

40SERTIFIKAT

400Juta

40SERTIFIKAT

450Juta

40SERTIFIKAT

450Juta

40SERTIFIKAT

450Juta

40SERTIFIKAT

450Juta

V. Kegiatan Fasili tasi pengadaan tanah untuk ke pentingan umum

- Jumlah Kab./ Kotayang terfa silitasi pengada an tanahuntuk kepentinganumum

- Tersedianya Buku pengadaan tanah untuk kepentinganumum

Transisi regulasi pera-turan yang mengatur pengadaan tanah belum terosialisasi dan terpahami dengan baik oleh stakeholders pengadaan tanah untuk kepantingan umum

35Kab/Kota

400Juta

35Kab/Kota

400Juta

35Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450Juta






PerencanaanTh.2013



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD

Th.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

b. JumlahKab/Kota yangkondisi sosialdankamtibmascukup kondusif

Program : Indikator Program :- Jumlah Kab/Kota yang

kondisi sosial dan kamtibmas cukup kondusif

28Kab

28Kab

750Juta

28Kab

900Juta

28Kab

950Juta

28Kab

1050Juta

28Kab

1150Juta

28Kab

1150Juta


JawaTengah

Kegiatan Indikator Kegiatan

I. Kegiatan Fasili tasi Ketentram an dan Ketertib an Terpadu

- Jumlah Monev Tran tib Terpadu yang di laksanakan

- Jumlah Rakor Trantib se Jateng yang te rlaksana

15Kab/Kota

2Rakor

275Juta

15Kab/Kota

2Rakor

350Juta

15Kab/Kota

2Rakor

350Juta

15Kab/Kota

2Rakor

400Juta

15Kab/Kota

2Rakor

400Juta

15Kab/Kota

400Juta

II. Kegiatan Siner gitas Penangan an Ketertiban Lintas Lembaga dan Masyarakat

- Jumalah Unjuk Rasadi Lingkungan Kantor Gub Jateng yang terfasilitasi

- Jumlah Monev Kab/ Kota- Jumlah Orientasi

Trantib ke Provinsi Lain

60 Kali

28 Kab/Kota

2 kali

60Kali

28Kab/Kota

475 Juta

60Kali

28Kab/Kota

550 Juta

60Kali

28Kab/Kota

600Juta

60Kali

28Kab/Kota

650Juta

60Kali

28Kab/Kota

750Juta

60Kali

750Juta






PerencanaanTh.2013



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD

Th.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

12. Meningkatnya tertibadminis trasipenataanwilayah.

a. JumlahKab/Kota yangpelaksanaantoponiminyaberjalan baik

b. JumlahKabupatenKota yang adm.Bataswilayahnyabaik

Program : PenyeleanggaranPemerintahan Umum


yang pelaksanaan toponiminya berjalanbaik


175Juta

30Kab/Kota

450Juta

32Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450juta

35Kab/Kota

450juta


JawaTengah

- Jumlah Kabupaten Kota yang adm. Batas wilayahnya baik


745 27Kab/Kota

1,05M

31Kab/Kota

1,1M

34Kab/Kota

1,1M

35Kab/Kota

1,1M

35Kab/Kota

1,1M


Kegaiatan Indikator Kegiatan :

I. Kegiatan Pe- nyusunan Basis Data Rupabumi / Toponimi

- Jumlah sosialisasi/ rakor Inventarisasi Rupabumi - Jumlah Identifikasi

database - Jumlah Toponimi

Cetak Peta ToponimiUnsur Alam - Jumlah Verifikasi

Toponimi

1

25

25

35Kab/Kota

175Juta

35Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450Juta

35Kab/Kota

450Juta

II. Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

- Jumlah Perapatan Pilar Jateng DIY, Perapatan pilar batas grobogan - demak

- Jumlah Perawatan Pilar jateng-jabar dan jateng-jatim

15

-

50pilar

520,05Juta

50Pilar

50Pilar

750Juta

50Pilar

50Pilar

750Juta

50Pilar

50Pilar

750Juta

40Pilar

40Pilar

750Juta

40Pilar

40Pilar

750Juta

III. Kegiatan -Jumlah Kab./KotaYang Terfasilitasi Penye

4 35Kab/

225Juta

35Kab/

300Juta

35Kab/

350Juta

35Kab/

350Juta

35Kab/

350Juta

35Kab/

350Juta






PerencanaanTh.2013



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD

Th.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Fasi litasi Tata Ke lola Penataan danPemeta an Wilayah

lesai an PermasalahanPerbatas an segmen Kab/ Kota--Jumlah Kab./ Kota yang terfasilitasi Penye lesaian Permasalahan Perbatasan segmen Provinsi

1

Kota

13Kab/Kota

Kota

13 Kab/Kota

Kota

13 Kab/Kota

Kota

13 Kab/Kota

Kota

13 Kab/Kota

Kota

13Kab/Kota


Tabel V.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Otonomi dan Kerjasama Daerah




Data Capaianpada Tahun

AwalPerencanaan

Th.2013

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanData Capaianpada Tahun

AwalPerencanaan

Th.2013

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun20165

Tahun2017

Tahun2018

Kondisi Kinerjapada akhir

periode RenstraSKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama

1 Meningkatnyakejelasan pelaksanan pembagian urusan pemerintahandan pencapaian standar pelayanan minimal

1. JumlahKab/Kota yang dilakukan pembinaan, dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan/NSPK

2 . Jumlah Kab/Kota yangdilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan SPM Prov dan Kab/Kota

Program:

Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan :

Kegiatan sinkronisasi, sinegritas, implementasi dan pembagian urusan pemerintahan pusat, provinsi, dan kab/kota

1.Jumlah Kab/Kota yangdilakukan pembinaan,dan monitoringpelaksanaan urusanpemerintahan/ NSPK

35Kab/Kota 750

juta

-Kab/kota 1

milyar

8Kab/Kota 750

juta

9Kab/kota 750

juta

9Kab/Kota 750

juta35

Kab/Kota4

milyar

Biro Otda & Kerjasama

JawaTengah

2. Jumlah Kab/Kota yangdilakukan pembinaan,monitoring danevaluasi penerapanSPM Prov &Kab/Kota

7Kab/Kota

7Kab/Kota

7Kab/kota

7kab/kota

7Kab/Kota

35kab/Kota

3. Jumlah PesertaPeserta Rakorpersiapan penyusunanLaporan Capaian SPMProv dan Kab/Kota

110 org 120 org 120 org 120 org 120 org

590 org

5. Jumlah PesertaSosialisasi dalamrangka pelaksanaanUrusan pemerintahandan SPM


590 org

3. Jumlah Kab/Kota yg dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaanurusan pemerintahan

Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan :Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM

Jumlah Kab/Kota ygdilakukan pembinaan,monitoring, dan evaluasipelaksanaan urusanpemerintahan

35Kab/kota

750juta

35Kab/Kota

1milyar

35Kab/Kota

750juta

35Kab/Kota

750juta

35Kab/kota 750

juta35

Kab/Kota4

milyar

1. Jumlah PesertaSosiali sasi dalamrangka pelaksanaanUrusan pemerintahandan SPM

70 100 140 140 140

2. Jumlah pembinaan,monitoring, danevaluasi penerapan

35 35 35 35 35






AwalPerencanaan

Th.2013


AwalPerencanaan

Th.2013

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun20165

Tahun2017

Tahun2018


periode RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

SPM provinsi dankab/kota

4.Jumlah rakorpersiapanpenyusunan laporancapaian SPM provinsidan kab/kota

35 35 35 35 35

5.Jumlah laporansemester

4 4 4 4 4

6.Jumlah laporantahunan / profil SPM

4 4 4 4 4

2. Meningkatnyakualitas LKPPDProvinsi JawaTengah dan kualitasEKPPD Kabupaten/Kota dan pelaporanpemerintahandaerah

1. Jumlah kab/kota yangterdampingi danterbina dalampenyusunan LPPD

Program :


Kegiatan :

Kegiatan Analisis dan penyusunan LPPD dan Informasi LPPD

1. Jumlah kab/kota yangterdampingi danterbina dalampenyusunan LPPD

35Kab/Kota

1,2milyar

35Kab/Kota

2milyar

35Kab/Kota

2,25milyar

35Kab/Kota

2,4milyar

35Kab/Kota 2,5

milyar35

Kab/Kota10,35milyar


JawaTengah

2.Jumlah Kab/Kota yangtermonitor danterevaluasipenyelenggaraanpemerintahan daerah

2. Jumlah Kab/Kotayang termonitor danterevaluasipenyelenggaraanpemerintahan daerah

35Kab/Kota

35Kab/Kota

35Kab/kota

35Kab/kota

35Kab/Kota

3.Jumlah Kab/Kota yangtelah diverifikasi olehTim Prov

3. Jumlah Kab/Kotayang telah diverifikasioleh Tim Prov

11Kab/Kota

11Kab/Kota

11Kab/Kota

11Kab/Kota

11kab/Kota

4.Jumlah data LPPDProv Jateng yang telahdiverifikasi oleh timpusat

4. Jumlah data LPPDProv Jateng yangtelah diverifikasi olehtim pusat

2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku

1. Jumlah ILPPD yangdiinformasikankepada masyarakatmelalui media massaregional

1informasi

1informasi

1informasi

1informasi

1informasi






AwalPerencanaan

Th.2013


AwalPerencanaan

Th.2013

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun20165

Tahun2017

Tahun2018


periode RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2. Jumlah Buku LPPDyang tersusun

80 buku 80 buku 80 buku 80 buku 80 buku

3. Jumlah peserta bintektata cara penyusunanLPPD dan ILPPDyang terlaksana


3. Meningkatnya pengembangankapa sitasdaerah

1. Jumlah pelaksanaanke giatan peringatanhari jadi Prov.Jateng di35 kab/kota danProv.Jateng

2.Jumlah Rakorpengembang ankapasitas daerah

3.Jumlah Sosialisasipengem bangankapasitas daerah

4.Jumlah pergub pengembangan kapasitasdaerah di 35 kab/kota

5.Monitoring hasil rakor

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan :

Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah

1.Jumlah pelaksanaankegiatan peringatanhari jadi Prov.Jatengdi 35 kab/kota danProv.Jateng

2. Jumlah Rakorpengem bangankapasitas daerah

1 kgt

1kgt

1,2milyar

154juta

1kgt

1kgt

2,3milyar

750juta

1kgt

1kgt

2,5milyar

1milyar

1 kgt

1kgt

3milyar

750juta

1kgt

1kgt

3 milyar

750 juta

1

3milyar

3,4milyar

3.Jumlah Sosialisasi pengem bangan kapasitas daerah

1kgt

1kgt

1kgt 1

kgt1

kgt

4.Jumlah Pergub pengem bangan kapasitas daerah di 35 kab/kota yang tersusun.

1Pergub

1Pergub

1Pergub

1Pergub

1 Pergub

5.Monitoring hasil rakor 35Kab/Kota

35Kab/Kota

35Kab/Kota

35Kab/Kota

35Kab/Kota

4. Meningkatnyatertibadministrasipelak sanaanpemilihan umumkepala daerahdan wakil kepaladaerah

1. Jumlahpenyelenggaraanpemilukada 35kab/kota yangdifasilitasi

2. Jml pelantikan kepaladaerah dan wakilkepala daerah 35kab/kota yangdifasilitasi

Program


Kegiatan :

Kegiatan Desk Pilkada

1. Jumlahpenyelenggara anpemilukada 35 kab/kota yang difasilitasi

2. Jml pelantikankepala daerah danwakil kepala daerah35 kab/ kota yangdifasilitasi

3. Jumlah penanganan

4Kab/kota

4pasangan

4

400juta

17Kab/Kota

17pasangan

17

1,5milyar

7Kab/kota

7pasangan

7

1milyar

4Kab/Kota

4pasangan

4

800juta

7Kab/Kota

7pasangan

7

700juta

37Kab/Kota

37pasangan

37

4,4milyar







AwalPerencanaan

Th.2013


AwalPerencanaan

Th.2013

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun20165

Tahun2017

Tahun2018


periode RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

3. Jumlah penangananmasalah pilkada di 35kab/kota yangdifasilitasi

Jateng masalah pilkada di35 kab/kota yangdifasili tasi

pasangan4

Kab/Kota

pasangan17

Kab/Kota

pasangan7

Kab/Kota

pasangan4

Kab/Kota

pasangan7

Kab/Kota

pasangan37

Kab/Kota






AwalPerencanaan



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun20165

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

5. Meningkatnya tertibadministrasi pergantian antar waktuanggota DPRDKabupaten/Kota

1. Jumlah proses PAWDPRD Kab/Kota yangdifasilitasi

2. Jumlah proses PAWDPRD Prov. Yangdifasilitasi

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan :Implementasi Proses PAW Anggota DPRD Prov dan Kab/Kota

1 Jumlah proses PAWDPRD Kab/Kota yangdifasilitasi

2. Jumlah proses PAWDPRD Prov. Yangdifasilitasi

94

1

315,4juta

35

1

500juta

45

1

500juta

45

1

500juta

45

1

500juta

264 2,3milyar


JawaTengah

6. Meningkatnyatertib administrasipelak sanaan kerjasama daerah baikdalam negerimaupun luarnegeri

1. Jumlah draft/dokumen kerjasama

2. Jumlah Rakor

1. Jumlah draft/dkumenkerjasama.

2. Jumlah Rakor

1. Jumlah draft pergubyang disusun

2. Prosentase kerjasamaluar negeri yangditindaklanjuti

3 Jumlah monitoring danevaluasi pelaksanaankerjasama daerahdengan luar negeri

4. Jumlah penerimaandelegasi luar negeri(85 negara)

5. Jumlah pengajuanpermohonan ijin untukke luar negeri yangdiproses

Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Peningkatan KerjasamaPemda dengan LembagaPemerintah Dalam Negeri

2. Peningkatan KerjasamaPemda Dengan LembagaNon Pemerintah DalamNegeri

3. Peningkatan KerjasamaDaerah dengan Luar Negeri

1. Jumlah draft/ dokumen kerjasama

2. Jumlah Rakor

1. Jumlah draft/dkumenkerjasama.

2. Jumlah Rakor

1. Jumlah draft pergub yang disusun

2. Prosentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti

3 Jumlah monitoring danevaluasi pelaksanaankerjasama daerah dengan luar negeri

4. Jumlah penerimaan delegasi luar negeri (85 negara)

5. Jumlah pengajuan permohonan ijin untuk ke luar negeri yang diproses

10

1

5

2

1

2

10

15

20

2,2milyar 10

10

5

2

1

10

15

25

3milyar 10

10

5

2

1

10

15

25

3,9milyar 10

10

5

2

2

15

20

25

4milyar 10

10

5

2

2

15

20

25

4milyar

50

25

8

85

17,1milyar Biro Otda &

KerjasamaJawa

Tengah






AwalPerencanaan



bLokasiTahun

2014Tahu-2015

Tahun20165

Tahun2017

Tahun2018


RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

6.Jumlah pedomanpelaksanaan kerjasamadaerah dengan luarnegeri yang disusun

7.Jumlah sosialisasi tatacara kerjasama pemdadengan luar negeri

8.Jumlah rapat koordinasipelaksanaan kerjasamadaerah dengan luarnegeri

9. Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasitenaga magang luarnegeri

10.Jumlah forum Sisterprovince

11.Jumlah rintisan kerjasama Sisterprovince/city dengandaerah di luar negeri

12.Jumlah studi bandingpelaksanaan kerjasamaluar negeri

13.Jumlah pertukaran SDMdengan negara mitrasister province

6. Jumlah pedoman pelaksanaan kerjasamadaerah dengan luarnegeri yang disusun

7.Jumlah sosialisasi tatacara kerjasama pemdadengan luar negeri

8.Jumlah rapatkoordinasipelaksanaan kerjasama daerah denganluar negeri

9. Jumlah Kab/Kota yangdimonitoring dan evaluasi tenaga magangluar negeri

10.Jumlah forum Sisterprovince

11.Jumlah rintisan kerjasama Sister province/city dengan daerah diluar negeri

12.Jumlah studi bandingpelaksanaan kerjasama luar negeri

13.Jumlah pertukaranSDM dengan negaramitra sister province

1

35

2

1

1

35

3

1

1

1

1

35

3

1

1

1

35

3

1

1

1

1

35

3

1

1


Tabel V.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Hukum

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program danKegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcome)

dan Kegiatan (Output)


AwalPerencanaan


Unit KerjaSKPD

PenanggungJawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja pada

AkhirPeriodeRenstraSKPD

target Rp targe

t Rp target Rp targ

et Rp target Rp targ

et Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkat-kan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintah-an,pembangunan dan pelayanan masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupa-ten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

1. Prosentase produkhukum Provinsi JawaTengah maupun Kab./Kota yang sesuaidengan perkembangankeadaan, Peraturan PerUUan yang lebih tinggidan kepentinganumum.

2. Prosentase peningktankepastian hukum danpemenuhan HAM

3. Prosentasepeningkatan kesadaran,ketaatan dankepatuhan hukum diJawa Tenga

Program :

Penataan PeraturanPerundang-undang-an

Indikator Program

2. % produk hukumProv.Jawa Tengahmaupun Kab/ Kotayang sesuai denganperkembangan keadaan, Peraturan PerUUan yang lebihtinggi dan kepentingan umum.

3. % peningkatan kepastian hukum danpemenuhan HAM

4. % peningkatankesadaran ketaat an& kepatuhan hukumdi Jateng

100%

25%

35%

100%

30%

40%

6.550

100%

40%

50%

6.345

100%

50%

60%

7.625 100%

60%

70%

8.200

100%

70%

80%

8.850

100%

80%

90%

34.375




dan Kegiatan(Output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


UnitKerjaSKPD

Penanggung

Jawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja

pada AkhirPeriodeRenstraSKPD

target Rp tar

get Rp target Rp tar


get Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kegiatan :

Penyusunan/RevisiPeraturan Daerah.

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah PeraturanDaerah ProvinsiJawa Tengahyang dikaji

6 6 1300 7 1600 7 1700 8 1800 8 2000 36 8400 Biro Hukum

2. Jumlah Rancangan PeraturanDaerah ProvinsiJawa Tengahyang tersusun

6 7 7 8 8 8 38

3. Jumlah konsultasike PemerintahPusat dalam Penyusunan ProdukHukum Daerahyang terlaksana

28 23 30 30 33 33 149






AwalPerencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggung Jawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja pada


target Rp tar


get Rp target Rp targ

et Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4. Jumlah PeraturanDaerah ProvinsiJawa Tengahtentang PajakDaerah DanRetribusi Daerahyang terevaluasi.

35 35 35 35 35 35 35

5. Jumlah pendampingan publichearing denganDPRD dan SKPDProvinsi JawaTengah yangterlaksana

19 8 24 24 26 26 108

6. Jumlah pendampingan study banding dan / ataukunjungan kerjadengan DPRD keProvinsi yangdilaksanakan

15 10 18 18 20 20 86






AwalPerencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggung

Jawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja pada


target Rp tar



et Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7. Jumlah Rapergubmenjadi Pergubyang disinkronisasi dan diharmonisasi

0 5 10 10 12 12 49

Kegiatan :

Koordinasi, Konsultasi, dan Advokasi Hukum

Indikator Kgtn:

Jumlah Aset yangdiupayakan penyelesaian permasalahannya

3 3 800 3 850 3 900 3 950 3 1000 3 4500 Biro Hukum

JawaTengah

Kegiatan :

Penyeleng garaan BantuanHkm, Penanganan Sengketa dan Perdata/ Tata Usaha Negara

Indikator Kgtn :

1. Jumlah LBH yangbekerjasamadengan Pemerintah Prov. JawaTengah dalampenyelenggara anbantuan hukum

25 20 900 23 850 25 900 25 950 27 1000 27 4600 Biro Hukum

JawaTengah






AwalPerencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja pada


target Rp tar



et Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2. Jumlah perkara

bagi masyarakatyg tidak mampuberperkara dilembaga peradilan melalui LBHyang be-kerjasama dg Pemerintah ProvinsiJawa Tengah.

250 150

170

200 220 250 990 BiroHukum

JawaTengah

3. Jumlah penanganan per karayang di monitordan dievaluasi

20 20 25 30 35 40 150 BiroHukum

JawaTengah





DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggung

Jawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja pada


target Rp targ



et Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4. Jumlah Kab/ Kotayang difasilitasipenanganan per-kara perdata dantata usaha Negara.

0 15 25 30 35 35 35 BiroHukum Jawa

Tengah

5. Jumlah penanganan aduanmasyarakat yangterkait dg Pemda

0 10 15 15 20 20 80 BiroHukum Jawa

Tengah

Kegiatan : Fasilitasi Pencegahan danPembe\rantasan Korupsi

Indikator Kegiatan:

1. JumlahKab/ Kota yang difasilitasi da lampenyusun anRencana AksiDaerah Pence-gahan dan Pembe-rantasan Korupsi

2 16 200 20 400 25 500 30 550 35 600 35 2250Biro

HukumJawa

Tengah

2. Jumlah rencana aksi daerah pen cegahan dan pemberantasan ko-rupsi yg disusun

3 36 36 36 36 36 36 BiroHukum

JawaTengah

3. Jumlahaksi dae-rahpencegahan danpemberantas ankorupsi yangdilaksana kan

6 7 7 7 7 7 7 BiroHukum

JawaTengah


4. JumlahKab/ Kota yangdiverifikasilaporan pelaksa-naan aksi pence-gahan dan pemberantasankorupsi.

2 35 35 35 35 35 35 BiroHukum

JawaTengah

uan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program danKegiatan



DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggung

Jawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja pada


target Rp targ



et Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kegiatan:PeningkatanPe menuhan HAM

a. Jumlah aksiDaerah Prov.Jawa Tengahdalam pelaksanaan P5HAM.

b. Jumlah ter-fasilitasinya terpantaunya dan tersusunnya pelaporan pelaksanaan RANHAMserta kreteriaKabupaten/Kota PeduliHAM di 35 (tigapuluh lima) se-Prov. JawaTengah.

35 35 1.050 35 295 35 900 35 950 35 1000

35 1000 BiroHukum

JawaTengah






AwalPerencana an


Unit KerjaSKPD

Penanggung

Jawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja pada


target Rp targ

et Rp target Rp tar


et Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kegiatan :Lomba Kadarkum OrmasTingkat Prov.Jawa Tengahdan Monitoring dan evaluasi Desa/KelurahanSadarHukum.

Indikator Kgtn :

1. Lomba kadar kumOrmas di TingkatBakorwil I, II, III,Prov.Jateng, danmonev Desa/Kelurahan SadarHukum.

4 4 250 4 300 4 400 4 500 4 600 20 2050 BiroHukum

JawaTengah

2. Monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

12 10 10 10 10 10 50

Kegiatan :

1. Pengem bangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Indikator Kgtn :

1. Penambahan koleksi dokumen tasi hukum.

75 45 450 85 500 90 550 100 600 130 650 450 2750 BiroHukum

JawaTengah


Sasaran Indikator Sasaran Kode Program danKegiatan



DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggung

Jawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja pada


target Rp target Rp targ


et Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2. Peningkatan jum-lah datapd pang- kalan data pera-turan perundang-undangan.

50 40 65 70 75 80 330

3. Pengelolaan dan perawatan main-tenance website JDI Hukum.

12 6 12 12 12 12 54

4. Pengelolaan dan perawatan sistem otomasi doku- menta si hukum.

- 1 12 12 12 12 49

5. Pembinaan Ang-gota JDIHukum di Kab./Kota.

35 23 35 35 35 35 35

2. SosialisasiProduk produk hukumterkaitdengan PemerintahDaerah danPemerintahPusat.

1. JumlahPerda ProvinsiJawa Tengahyang disosialisasikan.

2 1 700 1 600 1 800 1 900 1 1000

5 4000 BiroHukum

JawaTengah

2. Lokasipenyeleng- garaansosiali-sasi perdaPro-vinsi JawaTengah di kab./kota.

35 35 35 35 35 35 35


Kegiatan : Pengawasan Produk hukum Kab/ Kota

Indikator Kgtn :

1. Jumlah Raper daKab./Kota yang ter evaluasi.

75 50 900juta

50 950juta

50 975juta

50 1milyar

50 1milya

r

250 4,825milyar

BiroHukum

2. Jumlah Perda /Perkada yangterklarifikasi

100 125 130 135 140 145 675


Tabel V.4

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Adm Pembangunan Daerah


IndikatorKinerja Program(outcome) dan

Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD Penanggungjawab

LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Kondisi Kinerjapada Akhir Periode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporanpelaksanaan pembangunan daerah

1. Meningkatnya tertib administrasipengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel

a) Jumlah paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi melalui ULP Provinsi Jawa Tengah

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator Program

1) Jumlah paketPengadaanBarang/Jasayang difasilitasimelalui ULPProvinsi JawaTengah.

80 250 4,119 275 4,5 300 5 325 5,5 350 6 400 6,5 Biro Adm.Bangda /Bagian Pengendalian Adm. Pelaksanaan Pembangunan

Jateng

b) % SKPD yangterkendali dalampe laksanaanAPBDnyadengan capaianreali sasi fisiksesuai targetRKO

2) % SKPD yangterkendali dalampe laksanaanAPBDnyadengan capaianreali sasi fisiksesuai targetRKO

65 70 1 75 1,2 80 1,3 85 1,4 90 1,5 92 1,6

a) % SKPD dan kab/ kota yang terkendali penyerapannya anggarannya melalui Sistem Monitoring TEPPA secara optimal

3) % SKPD dan kab/kota yang terkendali penyerapannya anggarannya melalui Sistem Monitoring TEPPA secara optimal

- 65 650 70 700 75 750 80 800 85 850 90 900

Kegiatan :

1. Peningkatan dan Pengembangan ULP Pem.Prov Jateng

Indikator Kegiatan

a. Jumlah SKPDyang difasilitasiuntuk pengadaan barang/jasa

59 59 59 59 59 59 59

2. Pengendalian Pembangunan Daerah

a. Jumlah SKPDyang dimonitorpelaksanaan

59 59 59 59 59 59 59




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan



LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

APBDnya

c. Jumlah rapatkoordinasitentang pengendalian pelaksanaan APBDProvinsi Jateng

4 4 4 4 4 4 4

d. Jumlah monitoring pengendalian pelaksanaan APBDProvinsi Jaten

5 5 5 5 5 5 5

3. Fasilitasi dan KoordinasiSis tem Monitoring TimEvaluasi Pe ngawasandan PenyerapanAnggaran (TEPPA)

a. Jumlah rakorteknis SistemMonitoringTEPPA

- 1 1 1 1 1 1

b. Jumlah SKPDProvinsi yang dievaluasi penyerapan anggarannya melalui SistemTEPPA

- 59 59 59 59 59 59

c. Jumlah kab/kota yang diasistensi pelaporan penyerapan anggarannya melalui Sistem Monitoring TEPPA

- 35 35 35 35 35 35




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan



LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2. Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan kab/kota

Indikator Program :

a) % progres penyelesaian kegiatan yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuanganpada kab/kota


Indikator Program :

1) % progres penyelesaian kegiatan yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuanganpada kab/kota

90 92 900 93 950 94 1 95 1,1 95 1,2 96 1,3

Biro Adm.Bangda /Bagian Pengendalian Adm. Pelaksanaan PembangunanWilayah

Jateng

b) Jumlah kegiatan yang difasilitasi untuk Peningkatan Prestasi Jateng diTk. Nasional

2) Jumlah kegiatan yang difasilitasi untuk Peningkatan Prestasi Jateng di Tk. Nasional

15 13 450 13 500 14 550 15 600 15 650 16 700

c) % usulan program pembangunan infrastruktur kab/kota yang difasilitasi

3) % usulan programpembangunan infrastruktur kab/kota yang difasilitasi

75 80 300 85 350 87 400 90 450 92 500 95 550

Kegiatan :

1. Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah


a. Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi menerima bantuankeuangan

35 35 35 35 35 35 35

b. Jumlah rapat koordinasi tentang pengendalian pelaksanaan bantuan keuangan

3 3 3 3 3 3 3

c. Jumlah monitoring pengendalian pelaksanaan bantuan keuangan

4 4 4 4 4 4 4

2. Peningkatan Prestasi Jateng di Tk Nasional

a. Jumlah Fasilitasi Penerima Penghargaan

15 13 13 14 15 15 16




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan



LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Prestasi di Tk. Nasional

3. Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kab/Kota se Jateng

a. Jumlah kab/kota yang yang terfasilitasi usulan dukungan pembangunan infrastrukturnya di Jawa Tengah

35 35 35 35 35 35 35

3. Meningkatnya kualitas pelaporandan analisis pelaksanaan pembangunan

Indikato Program :

a) % SKPD yang pelaporan pelaksanaan APBD tepat waktu


Indikator Program :

1) % SKPD yang pelaporan pelaksanaan APBD tepat waktu

65% 70% 650 75% 700 80% 750 85% 800 90% 850 90% 900

Biro Adm.Bangda /Bagian Pelaporan danAnalisis Pelaksanaan Pembangunan

Jateng

b) % kab/kota yang pelaporan bantuan keuangannya tepat waktu

2) % kab/kota yang pelaporan bantuankeuangannya tepatwaktu

65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%

c) Jumlah set buku Penyusunan LKPJ Gub. Jateng

3) Jumlah set buku Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng

400 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1

d) % efektifitas pelaksanaan DAKpada SKPD penerima

4) % efektifitas pelaksanaan DAKpada SKPD penerima

80 80 375 82 400 84 425 86 450 88 500 90 550

e) % kesesuaian SKPD dalam entrydata melalui SIMBANGDA

5) % kesesuaian SKPD dalam entry data melalui SIMBANGDA

70 70 350 75 385 80 400 85 425 90 475 92 500

f) % kesesuaian SKPD kab/kota dalam entry data bantuan keuanganmelalui

6) % kesesuaian SKPD kab/kota dalam entry data bantuan keuanganmelalui

65 65 70 75 80 85 90




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan



LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SIMBANGDA SIMBANGDA

Kegiatan :

1. Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan


a. Jumlah SKPD yang difasilitasi laporannya sesuai ketentuan

59 59 59 59 59 59 59

b. Jumlah kab/kota yang difasilitasi laporannya sesuai ketentuan

35 35 35 35 35 35 35

c. Jumlah buku laporan pelaks.APBD di SKPD Prov.& kab/kota

240 240 240 240 240 240 240

2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jateng

a. Jumlah set Draft buku LKPJ Gubernur Jateng yang tersedia

100 100 100 100 100 100 100

b. Jumlah set buku LKPJ Gubernur Jateng yang tersedia

400 400 400 400 400 400 400

3. Pengembangan Simbangda

a. Jumlah SKPD yang difasilitasi pelaporan pelaksanaan APBD melalui Simbangda

59 59 59 59 59 59 59

b. Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaporan bantuan keuangan melalui Simbangda

35 35 35 35 35 35 35

c. Jumlah asistensi pelaporan

10 10 10 10 10 10 10




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan



LokasiTahun2014

Tahu-2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018


Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Simbangda

d. Jumlah paket jaringan Simbangdayang terpelihara

1 1 1 1 1 1 1

4. Pemantauan dan Evaluasi PemanfaatanDAK di ProvinsiJateng

a. Jumlah SKPD penerima yang terkoordinasikan tentang pelaksanaan DAK

15 15 15 15 15 15 15

b. Jumlah laporan pelaksanaan DAK SKPD.

50 50 50 50 50 50 50

c. Jumlah monitoring pemanfaatan DAK di SKPD Penerima

4 4 4 4 4 4 4


Tabel V.5

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Perekonomian

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan


(outcome) dan Kegiatan (output)


AwalPerencanaan


Unit Kerja SKPD Penang

gungjawab

LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5


periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

MewujudkanKebijakan dankoordinasipelaksanaanbidangperekonomianyang lebih baikgunamenunjangpeningkatanpertumbuhanperekonomiandaerah.

1. Meningkatnyasinergitas dalam

penyusunankebijakan dan

pelaksanaanbidangperindustrian,

perdagangan,koperasi danUMKM.

Jumlah kegiatankoord Pengembangan Koperasi dan UMKM,data LKM berbadan hk yg berpotensi memajukan perekonomian pedesaan,sosialisasi ketentuan di bidangCukai dan pengumpulan informasi IHT CukaiIlegal di Kab/Kota Jateng..

Program : A. Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing.

Indikator Program :Jumlah keg. koord PengembanganKoperasi dan UMKM, data LKM berbdnhk yg berpotensi memajukan perekonomian pedesaan,sosialisasi ketentuan dibidang Cukai dan pengumpulaninformasi IHT Cukai Ilegal di Kab/KotaJateng.

95% 12 kgt 1,22milyar

24 kgt 1,45milyar

36 kgt 1,55milyar

48kgt

1,65milyar

60 kgt 1,75milyar

60 kgt 7,62milyar

BiroPerekonomian

Jateng

Kegiatan :

1. Koordinasi Pe ngembangan Koperasi dan UMKM

Indikator Keg :

Jumlah keg.koord PengembanganKoperasi dan UMKM, data LKMberbdn hk yg berpotensimemajukan perekonomian pedesaan, sosialisasi ketentuan di bidangCukai dan pengumpulan informasiIHT Cukai Ilegal di Kab/Kota Jateng

100% 6 kgt 525juta

12 kgt 650 juta 18 700juta

24kgt

750 juta 30 kgt 800juta

30 kgt 3,5milyar

Jateng

1. Jml rapat Pengembangan Koperasi& UMKM dg Instansi terkait

2. Jml rapat koordinasi Program KreditUsaha Rakyat (KUR) dan PKBLBUMN

3. Jml Koord.pengembangan Kop.&UMKM di Kab/Kota se-Jateng

4. Jml Sosialisasi Permodalan bagiUMKM yi: Program Kredit UsahaRakyat (KUR), Kredit KetahananPangan & Energi (KKPE), KreditUsaha Pembibitan Sapi (KUPS) &Program Kemitraan BinaLingkungan (PKBL) BUMN.

5. Jml Koordinasi dan konsultasidengan pemerintah pusat

4 4 4 4 4 20






AwalPerencanaan



gungjawab



periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3. Koordinasi Pemberdayaan EkonomiDesa (PED)

Jml keg. Koord data LKM berbdn hk yg berpotensi memajukan perekonomian pedesaan.

72% 4 kgt 200juta

8 kgt 300 juta 12 kgt 350juta

16kgt


20 kgt 1,7milyar

Jateng

1. Jml pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi LembagaKeuangan Mikro (LKM) di Kab/Kota

2. Jml rakor LKM

4. KegiatanSosialisasiKetentuan diBidang CukaidanPengumpulanInformasi IHTCukai Ilegal.

Jml keg. koord sosialisasi ketentuandi bidang Cukai dan pengumpulan informasi IHT Cukai Ilegal di Kab/KotaJateng

100% 2 kgt 500juta



10 kgt 2,5milyar

Jateng

Jumlah kegiatanRakor EKUINDA, MPU, RASKIN, Kerajinan Daerah, dan pemantauan komoditas strategis, penyaluran raskin, koordinasi pengembangan kerajinan serta

Rakor.

B. Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah (IKM) Yang Berbasis Pada Sumber Daya Lokal

Indikator Program :Jumlah kegiatan Rakor EKUINDA, MPU, RASKIN, Kerajinan Daerah, dan pemantauan komoditas strategis, penyaluran raskin, koordinasi pengembangan kerajinan sertaRakor.

100% 7 kgt 400juta


28kgt


35 kgt 3,7milyar

Jateng

Kegiatan : Indikator Keg :

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah kegiatan Rakor EKUINDA, MPU, RASKIN, Kerajinan Daerah, dan pemantauan komoditasstrategis, penyaluran raskin, koordinasipengembangan kerajinan.

100% 7 kgt 400juta 14 kgt 750

juta 21 kgt 800juta 28 kgt 850

juta 35 kgt 900juta 35 kgt

1. Jml rakor Ekuinda






AwalPerencanaan



gungjawab



periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

2. Jml rakor raskin

3. Jml rakor Pengembangan Kerajinan Daerah

4. Jml pemantauan Komoditas Strategis & Koordinasi TPPH.

5. Jml pemantauan Penyaluran Raskin

6. Jml koordinasi pengembangan kerajinan daerah dengan Pusat & Kabupaten/Kota

7. Jml rapat kerja dan gabungan anggota MPU

2.Meningkatnyasinergitas alampelaksanaanpromosi pembangunan pariwisata dan optimalisasi dalammewujudkaninfrastrukturperhubungan didaerah.

Jumlah kegiatan perimbangan moda bidangperhubungandan monevMP3EI.

C. Program : Pengembangan Perhubungan Darat

Indikator Program : Jumlah kegiatan perimbangan moda bidang perhubungan dan monev MP3EI.

100% 3 kgt 750juta

6 kgt 1 milyar 9 kgt 1,25milyar

12kgt

1,4milyar

15 kgt 1,5milyar

15 kgt 5,9milyar

Jateng

Kegiatan :

Koordinasi Bidang Perhubungan

Indikator Keg :

Jumlah kegiatan perimbangan modabidang perhubungan dan monevMP3EI di jawa Tengah.

100% 3 kgt 750juta

6 kgt 1 milyar 9 kgt 1,25milyar

12kgt

1,4milyar

15 kgt 1,5milyar

15 kgt 5,9milyar

Jateng

1. Jml koordinasi antar Instansi terkaittingkt Provinsi, Kabupaten/Kota bidang perhubungan dan penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran,Natal dan Th. Baru

2. Jml pantauan kelancaran Arus Mu dik dan Arus Balik pd transportasi Laut, Udara, Darat PendistribusianBBM dan Kepokmas.






AwalPerencanaan



gungjawab



periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3. Jml koordinasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan proyek MP3 EI di Jawa Tengah

Jumlah kegiatanfasilitasi event promosi potensi produk unggulandan Investasi Jateng untuk menarik minat calon investor.

D. Program :Peningkatan Promosi dan KerjaSama Investasi

Indikator Program:Jumlah kegiatan fasilitasi event promosi potensi produk unggulan dan Investasi Jateng untuk menarik minat calon investor.

90 2 kgt 100juta 4 kgt 150 juta 6 175

juta 8 180 juta 10 200juta 10 805

juta

Jateng

Kegiatan :Kerjasama Penanaman Modal

Indikator Keg :Jml kegiatan fasilitasi event promosi potensi produk unggulan dan Investasi Jateng untuk menarik minat calon investor.

90 2 kgt 100juta


8 180 juta 10 200juta

10 805juta

Jateng

1. Jml fas. event promosi produk unggulan dan Investasi utk menarik minat caloninvestor di Jakarta.

2. Jml monitoring perkembangan investasi di Kab/Kota

Jumlah keg. koordinasi urusan pariwisata lintas instansi dan kab/kota

E. Program :Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Indikator Program:Jumlah keg. koordinasi urusanpariwisata lintas instansi dan kab/kota.

68 2 kgt 300juta


8 450 juta 10 500juta

10 2.000juta Jateng


Kegiatan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi dan Kab/Kota

Jumlah kegiatan koordinasi urusan pariwisata lintas instansi dan kab/kota.

68 2 kgt 300juta


8 450 juta 10 500juta

10 2.000juta

1. Jml rapat koordinasi bid. Pariwisata.

2. Jml fasilitasi promosi bidang UKM, bidang pariwisata di luar daerah






AwalPerencanaan



gungjawab



periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

3. Jml monitoring perkembangan pariwisata di Kab/kota

Jumlah KegiatanFasilitasi UKM keikut sertaan pada pameran-pameran

F. Program :

Peningkatan & Pengembangan Ekspor

Indikator Program:Jumlah Kegiatan Fasilitasi UKM keikut sertaan pada pameran-pameran

100% 3 kgt 500juta

6 kgt 650milyar

9 kgt 700milyar

12kgt

1,4milyar

800kgt

900milyar

15 kgt 3,5milyar Jateng


Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Promosi

Jumlah kegiatan Fasilitasi UKM keikut sertaan pada pameran-pameran

100% 3 kgt 500juta

6 kgt 650milyar

9 kgt 700milyar

12kgt

1,4milyar

800kgt

900milyar

15 kgt 3,5milyar Jateng

1. Jml koordinasi guna peningkatan ekspor non migas Jateng di Kab/Kota.

2. Jml koordinasi jaringan pasar UKM Jtg ke pasar nasional.

3. Jml Fas. peningkatan promosi produk unggulan di Jakarta, Surakarta & Semarang.

3. Meningkatnya sinergitas kebijakandan pelaksanaanbidang investasidaerah dan meningkatnya kinerjaBUMD.

Jumlah kegiatanpembinaan BUMD

G. Program :Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Program:Jumlah kegiatan pembinaan BUMD .

100 11 1,2milyar

22 1,3milyar

33 1,4milyar

44 1,45milyar

88 1,5milyar

88 6,83milyar Jateng


Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Keuangan

Jml kegiatan Pembinaan BUMD 100 11 1,2milyar 22 1,3

milyar 33 1,4milyar 44 1,45

milyar 88 1,5milyar 88 6,83

milyar Jateng

1. Jml peningkatan/ pengembangan/koordinasi BUMD ke luar Provinsi

2. Jml Penyusunan Pergub Perda Penyertaan Modal

3. Jml Rakor BUMD dan FGD

4. Jml penyusunan Pergub






AwalPerencanaan



gungjawab



periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

5. Jml Desk Penghitungan hasil usahaPD.BPR BKK/BKK

6. Jml Desk evaluasi triwulanan PD.BPR BKK/BKK dan penyusunan RKAP

7. Jml evaluasi lapangan, Tamades PD.BPR BKK/BKK

8. Jml RUPS PD.BPR BKK/BKK

9. Jml Fasilitasi peningkatan status usaha PD.BKK

10. Jml penyusunan Perubahan Pergub PD.BKK

11. Jml pembinaan monev BUMD

12. Jml Evaluasi triwulanan BUMD Jasa Produksi (JP) dan Penyusunan RKAP

13. Jml RUPS BUMD JP

14. Jml Pembinaan dan Monev BUMD JP

15. Jml Peningkatan/pengembangan/koordinasi BUMD JP

16. Jml Terselenggaranya pembinaan pengelolaan aset BUMD

Jumlah Kebutuan ATK dan Rapat-rapat

H. Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program:Jumlah Kebutuan ATK dan Rapat-rapat

0 2 360 jt 4 425 jt 6 480 jt 8 540 jt 10 600 jt 10 2,405jt

Jateng


Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jml Alat Tulis Kantor 0 1 60 jt 2 75 jt 3 80 jt 4 90 jt 5 100 jt 5 405 jt

Rapat-rapat koordinasi dan

Jml rapat-rapat dan konsultasi di dalamdan luar daeran

0 1 300 jt 2 350 jt 3 400 jt 4 450 jt 5 500 jt 5 2.000jt






AwalPerencanaan



gungjawab



periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

konsultasi ke dalam dan luar daerah


Tabel V.6

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Bina Prodoksi





AwalPerencanaan


SKPDPenang

gungjawab


Kondisi Kinerjapada akhir periode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatkan produktivitas daerah, dibidang pertanian dalam arti luas, kehutanan, lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral.

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian

Jumlah kebijakan Kepala Daerah tentang pengembangan agribisnis pertanian dalam arti luas

Program Pengembangan Agrobisnis

Indikator Program :Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengembangan agrobisnis pertanian dan promosi pembangunan

2 300 2 320 2 325 2 326 2 331 2 1602 Biro Bina Produksi

JawaTengah

Kegiatan

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian

Output :1. Jumlah rapat koordinasi

Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (KP3)

2. Jumlah Rapat koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pupuk

3. Jumlah fasilitasi dankoordinasi pengadaanpenyaluran danpengawasan pupukbersubsidi

6 kali

3 kali

35Kab/Kota

5

45

250

6 kali

4 kali

35Kab/Kota

5

50

265

6 kali

4 kali

35 Kab/Kota

6

50

269

6 kali

4 kali

35 Kab/Kota

6

50

270

6 kali

3 kali

35 Kab/Kota

6

55

270

6 kali

4 kali

35Kab/Kota

Kegiatan

2. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian

Output :1. Rakor agrobisnis

pertanian tanaman pangan dan hortikultura

2. Rakor pengembangan agrobisnis perkebunan

3. Rakor pengembangan agrobisnis peternakan

4. Fasilitasi dan Koordinasi Agrobisnis pertanian arti luas.

5. Fasilitasi Pameran Promosi PembangunanPertanian

6. Fasilitasi dan

1 kali

1 kali

1 kali

35Kab/Kota

1 kali

350

25

25

25

55

50

1 kali

1 kali

1 kali

35Kab/Kota

1 ka

400

25

25

25

65

60

1 kali

1 kali

1 kali

35Kab/Kota

1 kali

500

35

35

35

75

70

1 kali

1 kali

1 kali

35Kab/Kota

1 kali

550

35

35

35

75

70

1 kali

1 kali

1 kali

35Kab/Kota

1 kali

600

35

35

35

75

70

7 kali

6 kali

7 kali

35kab/kota

5 kali






AwalPerencanaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

koordinasi pengembangan agropolitan 35

Kab/kota170 35

Kab/kota200 35

Kab/kota250 35

Kab/kota300 35

Kab/kota350 35

Kab/kota

3. Fasilitasi Sosialisasi SAE

Output :

1. Rakor Persiapan Sosialisasi SAE

2. Rakor Panitia SAE ke VII Tahun 2015

3. Sosialisasi dan promosi persiapan SAE

4. Fasilitasi dan Koordinasi persiapan

5. Pelaksanaan SAE

4 kali

2 kali

100booklet

1 paket

-

100

5

30

15

50

-

4 kali

3 kali

100 booklet

1 paket

1 kali

1500

5

45

15

250

1185

4 kali

2 kali

100 booklet

1 paket

-

100

5

30

15

50

-

5 kali

4 kali

100 booklet

1 paket

1 kali

1750

6

50

19

75

1600

4 kali

2 kali

100 booklet

1 paket

-

100

5

30

15

50

-

25 kali

13 kali

100booklet

5 paket

2 kali

3550


Jumlah fasilitasi peningkatan kesejahteraan petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Indikator Program :Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengembangan agrobisnis pertanian dan promosi pembangunan

35 1400 35 1650 35 1650 35 1650 35 1650 35 8000 Biro Bina Produksi

JawaTengah

Kegiatan.

1. Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Pangandan Dana Talangan

Output :1. Rapat persiapan

pengadaan bantuan pangan

2. Jumlah Pengadaan cadangan pangan

3. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi penyaluran bantuan pangan

4 kali

1 paket

35Kab/Kota

10

1200

190

4 kali

1 paket

35 Kab/Kota

5

1500

145

4 kali

1 paket

35 Kab/Kota

5

1500

145

4 kali

1 paket

35 Kab/Kota

5

1500

145

4 kali

1 paket

35 Kab/Kota

5

1500

145

20 kali

5 paket

35Kab/Kota

Kegiatan :

2. Fasilitasi dan Koordinasi

Output :1. Peda/Penas KTNA

35Kab/Kota

2 kali

1700

1000

35 Kab/Kota

1 kali

1700

1000

35 Kab/Kota

1 kali

1700

1000

35 Kab/Kota

2 kali

2250

1250

35 Kab/Kota

1 kali

2750

1500






AwalPerencanaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pembinaan Kelembagaan Pertanian

2. Penyelenggaraan HPS

3. Jumlah fasilitasi pemberian penghargaan Nasionaldan tali asih pada Pelaku agribisnis dan kelompok tani

4. Rembug Madya dan Rembug Utama

5. Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan kelembagaan pertanian

6. Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hibah kelompok tani

1 kali

1 kali

35Kab/Kota

35Kab/Kota

35Kab/Kota

75

300

75

150

100

1 kali

1 kali

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

75

300

75

150

100

1 kali

1 kali

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

75

300

75

150

100

1 kali

1 kali

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota2 kali

35 Kab/Kota

100

375

125

200

125

1 kali

1 kali

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

150

425

150

350

175


Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Indikator Program :Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan peningkatan produktivitas perikanan

5Kab/Kota

100 5Kab/Kota

200 5Kab/Kota

225 5Kab/Kota

250 5Kab/Kota

300 5Kab/Kota

1075 Biro Bina Produksi

JawaTengah

Kegiatan :

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Output :1. Rakor Pugar2. Fasilitasi dan

koordinasi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir

3. Fasilitasi dan Koordinasi pembinaanusaha garam rakyat

5 kali5

Kab/kota

5Kab/kota

35

30

35

5 kali5

Kab/kota

5Kab/kota

50

75

75

5 kali5

Kab/kota

5Kab/kota

50

80

95

5 kali5

Kab/kota

5Kab/kota

60

80

110

5 kali5

Kab/kota

5Kab/kota

60

100

140

25 kali

5Kab/kota

5Kab/kota






AwalPerencanaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)


Jumlah fasilitasi pengembangan perikanan tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Indikator Program :Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan peningkatan produktivitas perikanan

16Kab/Kota

100 16Kab/Kota

150 16Kab/Kota

200 16Kab/Kota

225 16Kab/Kota

250 16Kab/Kota


JawaTengah

Kegiatan :

Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumberdaya Kelautan

Output :1. Rakor pembinaan

perikanan tangkap sumberdaya kelautan

2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan perikanan tangkap

3. Rakor pembinaan KUB penerima bantuan kapal INKA MINA MAKMUR

2 kali

17Kab/Kota

2 kali

20

60

20

2 kali

17 Kab/Kota

2 kali

20

100

30

2 kali

17 Kab/Kota

3 kali

20

135

45

3 kali

17 Kab/Kota

3 kali

35

150

40

3 kali

17 Kab/Kota

3 kali

45

150

55

12 kali

17Kab/Kota

13 kali


Jumlah fasilitasi pengembangan perikanan budidaya

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Indikator Program :Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan danpeningkatan produktivitas perikanan

16Kab/Kota

100 16Kab/Kota

150 16Kab/Kota

200 16Kab/Kota

225 16Kab/Kota

250 16Kab/Kota


JawaTengah

Kegiatan :

Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan

Output :1. Rakor Pembinaan

Bidang Perikanan Budidaya

2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan pengembangan produksi perikanan

2 kali

35Kab/Kota

20

80

2 kali

35 Kab/Kota

30

120

3 kali

35 Kab/Kota

45

155

3 kali

35 Kab/Kota

45

180

3 kali

35 Kab/Kota

45

205

13 kali

35Kab/Kota





Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator

Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)


AwalPerencanaan



bLokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5


periode RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkanproduktivitasdaerah

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunanbidang kehutanan dan lingkungan hidup

- Peningkatan Pengendalian Gangguan Keamanan Hutan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kegiatan

Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan

OutcomeMeningkatnya Sinergitaspembangunan kehutanan diJawa Tengah

35 400 35 810 35 860 35 910 35 910 35 3,89 M Biro Bina Produksi/ Bagian Kehutanan

JawaTengah

- Peningkatan industri yang mempunyai sertifikasi SVLK

Output1. Terlaksananya Pameran di

bidang Kehutanan

1 30 1 50 1 50 1 50 1 50 5 250 Jt

- Penyelesaian Permasalahaan PPKH dan TMKH yang belum tuntas

2.Terselenggaranya RakorPengendalian GangguanKeamanan Hutan

1 45 1 45 1 45 1 45 5 225 Jt

- Peninmgkatan fungsi KKMD Kab/Kota

3. Terselenggaranya Hari Menanam Pohon dan GPTPP

1 25 1 45 1 45 1 45 1 45 5 225 Jt

- PenyusunanRencana KerjaKKMD Prov,Kab/Kota

4. Terselenggaranya RakorIndustri Primer Hasil Hutan

1 25 1 45 1 45 1 45 1 45 5 225 Jt

- Penanganan kerusakan hutan lindung

5.Terselenggaranya Rakor Penggunaan Kawasan Hutan

1 25 1 45 1 45 1 45 1 45 5 225 Jt

- Peningkatan Jasling

6. Terlaksananya Rakor Hutan Rakyat

1 45 1 45 1 45 1 45 5 225 Jt

7. Terlaksananya Rakor forum Daerah aliran Sungai

1 45 1 45 1 45 1 45 5 225 Jt

8. Terlaksananya Rakor HHBK 1 45 1 45 1 45 1 45 5 225 Jt

9. Terselenggaranya RakorPHBM

1 75 1 75 1 75 1 75 5 375 Jt

10. Terlselengaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan kehutanan dan fasilitasi kinerja Pokja MANgrove/KKMD Prov. Jateng

35 270 35 400 35 450 35 500 35 500 35 2,2 M

- Peningkat an Sertifikasi HR

Program RehabilitasiHutan dan Lahan Kegiatan

1. Fasilitasi dan koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

OutcomeMeningkatnya sinergitaspengelolaan rehabilitasi hutandan lahan di Jawa Tengah

35 200 35 475 35 525 35 575 35 625 35 2,22 M Biro Bina Produksi/ Bagian Kehutanan

JawaTengah

- Pembentuk an Forum DAS Tk. Kab/ Kota dan Penyusunan RPDAS Ter padu

Ouput/Keluaran1. Terselenggaranya Rakor

Pengelolaan Mangrove

1 25 1 45 1 45 1 45 1 45 5 205 Jt

- Penetapan HHBK Unggulan

2.Terselenggaranya Rakor Pengelolaan hutan lindung dan konservasi

1 45 1 45 1 45 1 45 5 180 Jt

- Peningkat an LMDH Mandiri

3.Fasilitasi Gerakan penanamanmangrove

1 25 1 45 1 45 1 45 1 45 5 205 Jt





AwalPerencanaan


Unit Kerja SKPDPenanggungjawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5


periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatkan produktivitas daerah

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang energi dansumber daya mineral

1. Peningkatan koordinasiketersediaan istrik danpengembangan rasio elektrifikasi di Jawa Tengah

ProgramPengembangan Ketenagalistrikan Dan Migas

Indikator program :

a. Peningkatan koordinasi pengendalian konsumsi BBM dan harga LPG 3 Kg di Jawa Tengah dan pengembangan energi baru terbarukan di JawaTengah

50% 200 60% 250 70% 300 80% 350 90% 400 95% 400

2. Peningkatan koordinasiketersediaan listrik danpengembangan rasio elektrifikasi

b. Peningkatan koordinasi ketersediaan listrik dan pengembangan rasio elektrifikasi

55% 200 65% 300 75% 350 85% 400 90% 400

3. Peningkatan pelaporanpelaksanaan gugus tugas pelaporan hematpengembangan energidan air di Jawa Tengah

c. Peningkatan pelaporan pelaksanaan gugus tugas pelaporan hemat pengembangan energi dan air di Jawa Tengah

30% 200 40% 250 50% 300 60% 350 70% 400 80% 400

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Energi Daerah Dan Energi Perdesaan

Indikator Kegiatan :a. Data pengembangan listrik

perdesaan di Jawa Tengah ;

35 175

b. Teridentifikasinya pelaksanaanpengendalian BBM Subsidi dan penyaluran dan harga LPG 3 Kg di Jawa Tengah ;

c. Rakor Energi Daerah Dan Energi Perdesaa

1 25






AwalPerencanaan




periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Ketengalistrikan dan pengembangan listrik perdesaan

35 250 35 300 35 350 35 400 35 1300

a. Jumlah koordinasi bidang ketenagalistrikan Kab/Kota

35 170 35 200 35 230 35 280 35

a. Rakor PengelolaanMigas di Jawa tengah ;

1 40 1 50 1 60 1 60 4 210

b. Rakor pengelolaanketenagalistrikan danpengembangan listrikperdesaan

1 40 1 50 1 60 1 60 4 210

Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan Migas dan pengembangan energi baru terbarukan

a. Data pelaksanaanpengendalian penyaluran danharga BBM subsidi dan LPG 3Kg ;

35 250 35 300 35 350 35 400 35 1300

b. Jumlah koordinasi pelaksanaanpengembangan energi baruterbarukan ;

35 200 35 220 35 250 35 300 35 970

c. Rakor pengelolaan Migas danpengembangan energi baruterbarukan

1 50 2 80 2 100 2 100 2 330

Fasilitasi Dan koordinasi Pelaksanaan Hemat

a. Identifikasi konsumsi energairi dan pelaksanaan gugustugas dan hemat energi ;

35 175 35 200 35 250 35 300 35 350 35 1275






AwalPerencanaan




periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Energi dan Air b. Sosialisasi perilaku budayahemat energi dan air

35 150 35 170 35 200 35 230 35 280 35 1030

d. Rakor pelaksranaan Hematenergi Dan Air

1 25 1 30 2 50 2 70 2 70 10 245

1. daya air Meningkat nya pendaya gunaan sum ber daya air ;

2. Meningkat nya partisipasi masyarakat dalam konser vasi sumber daya air

3. Meningkat nya pengeta huan tentang regulasi dan kebijakan sumber

PEKERJAAN UMUM/

Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Peningkatan koordinasipenanganan permasalahanpengelolaan dan konservasisumber daya air sertapeningkatan wawasan danpengetahuan aparat

50% 250 60% 300 70% 350 80% 400 90% 450 90% 1750

Kegiatan

Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air

1. Data permasa lahan dalampendayagunaan, konservasi,dan pengelolaan sumber dayaair

20 150 20 200 20 225 20 250 20 300 20

2. Pelaksanaan Peri ngatan HariAir Dunia

1 50 1 50 1 50 1 75 1 75 5

3. Rakor kebijakan sumber dayaair

1 50 1 50 1 75 1 75 1 75 5

1. Berkurang nyapermasa lahan sosialmasyarakat akibatkegiatan pertambangan

2. Berkuranya kegiatanpertambangan tanpaijin dan di zona/ daerahterlarang ;

3. Meningkat nya pengetahuan regulasi dankebijakan sektorpertambangan

ENERGI DANSUMBER DAYAMINERAL/

ProgramPengembanganPertambangan danAir Tanah /

Peningkaan koordinasipenangananpermasalahan,peningkatanpelayanan publik, peningkatannilai produksi usahapertambangan sera peningkatanwawasan dan pengetahuanaparat

50% 200 60% 250 70% 300 80% 350 90% 400 90% 1500

Kegiatan fasilitasi 1. Data permasalahan sosial dan

ekonomi serta permasala han20 150 20 150 20 175 20 200 20 250 20






AwalPerencanaan




periodeRenstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

pengelolaan pertambagnan Kab/Kota dengan Provinsi

pelayanan publik kegiatanusaha pertambangan

2. Rakor pengelo laanpertambangan

1 50 1 50 1 50 1 75 1 75 5

3. Data pertambangan diKab/Kota

1 50 1 75 1 75 1 75 4

1. Berkurang nya permasa lahan air baku di daerah rawan air

2. Berkurang nya permasa lahan sosial masyarakat dan permasa lahan air tanah antar daerah

3. Meningkat nya pengeta huan regulasi dan kebijakan air tanah di Jateng

ENERGI DANSUMBER DAYAMINERAL/

Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah /

Peningkatan koordinasi penanganan permasalahan lingkungan pemanfaatan air tanahdan daerah rawan air serta peningkatan wawasan dan pengetahuan aparat

60% 200 70% 250 80% 300 90% 350 90% 1100

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air Tanah Kab/Kota dengan Provinsi

1.Data permasalahan sosial danlingku ngan pemanfaatan airtanah

15 100 20 125 20 150 20 175

2. Rakor Kebijakan Pengelo laanAir Tanah

1 50 1 50 1 75 1 75

3.Data permasalahan daerahrawan air baku

15 50 15 75 1 75 1 100


Tabel V.7

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Bina Sosial




DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD

target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkanpembinaan dankesejahteraansosial masyarakat

Meningkatnyasinergitas dalampenyusunan kebijakandan pelaksanaanpembangunan bidangkesejahteraan sosialdan penanggulanganbencana

Jumlah rapatkoordinasi berkaitandengan kesejahteraansosial danpenanggulanganbencana (rakor)

ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Indikator Prgrm:Jumlah rapat koor dinasiberkaitan dengan kesejahteraan sosial (rakor)

6 10 640.000 9 725.000 9 775.000 9 825.000 9 900.000 46 3.865.000 Biro Binsos/ Bagian

Kesos PB

JawaTengah

Jumlah kab/kota diJateng yang dimonitor/ perlu dilakukan koordinasi berkaitandengan kesejahteraan sosial danpenanggulanganbencana (kab/ kota)

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Yayasan Sosial/Lembaga Sosial Lainnya

Jumlah kab/kota di Jatengyang dimo nitor/ perludilakukan koordinasiberkaitan dengan kesejahteraan sosial (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Indikator Kgtn:Jumlah rapat koor dinasiberkaitan dengan bidangkese jahteraan sosial (rakor)

3 3 3 3 3 3 15

Jumlah sosialisasi berkaitandengan hibah bidang kemasyarakatan (sosialisasi)

3 7 6 6 6 6 31

Jumlah kab/kota di Jatengyang dimo nitor dan dibinaberkaitan dengan bidangkesos (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Jumlah rapatkoordinasi ber kaitandengan kesejahteraansosial dan penanggulanganbencana (rakor)

ProgramPenyelenggaraanPenanggulanganBencana

Indikator Prgrm:Jumlah rapat koor dinasiberkaitan denganpenanggulangan bencana(rakor)

3 3 500.000 3 600.000 3 750.000 3 875.000 3 1.000.000 15 3.725.000 Biro Binsos/ Bagian

Kesos PB

JawaTengah

Jumlah kab/kota diJateng yang dimonitor/ perlu dilakukan koordinasi berkaitandengan kesejahteraan sosial dan

Jumlah kab/kota di Jatengyang dimo nitor/perludilakukan koordinasiberkaitan dengan penanggulangan bencana (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

penanggulanganbencana (kab/kota)

KegiatanSinergitas, Koordinasi, Fasilitasi pemantauan lapangandan pemantauanpemberian bantuanbencana

Indikator Kgtn:Terwujudnya penye lenggaraan penang gulangan bencanasecara sinergis, serta adanyakesiap siagaan dan koordinasi di 35 Kab/Kota dalampemenuhan kebutuhan dasarbagi korban bencana melaluirakor se Bakorwil I (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

KegiatanKoordinasi, Integrasidan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Terjalinnya kesiap siagaanantar instansi dan stake holder terkait dalam pemenuhankebutuh an dasar bagi korbanbencana (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Terciptanya jejaring komunikasi di 3 Kab. (Magelang,Klaten, Boyolali) dalam penanganan Pasca bencana G.Merapi, melalui Forum Kerjasama Penanggulangan Bencana

- 3 3 3 3 3 3

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan danpelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerjadan transmigrasi

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dg.kesehatan, tenagakerja, dan transmigrasi (rakor)

Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit

Indikator Prgrm:Jumlah rapat koor dinasi berkaitan dengan pencegahandan penanggulangan pe-nyakit (rakor).

1 1 275.000 1 350.000 1 400.000 1 450.000 1 500.000 5 1.975.000 Biro Binsos/ BagianKesnaker

trans

JawaTengah

Jumlah publikasi dimedia massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja,dan transmigrasi(kegiatan)

Jumlah publikasi di mediamassa berkaitan denganpencegahan danpenanggulangan penyakit(kegiatan)

3 3 3 3 3 3 15

Jumlah kab/kota diJateng yang perlu dimonev//dikoordinasiberkaitan dengan ke

Jumlah kab/kota di Jatengyang perlu dimonev berkaitandengan pencegahan danpenanggulangan penyakit

35 35 35 35 35 35 35





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

sehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi(kab/kota)

(kab/kota)

Jumlah konsultasi kepemerintah pusatberkaitan dengankesehatan, tenagakerja, dantransmigrasi (kali)

Jumlah konsultasi kepemerintah pusat berkaitandengan pencegahan danpenanggulangan penyakit(kali)

4 4 5 5 6 6 26

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (forum pokja)

Kegiatan PeningkatanKoordinasi Penanggulangan Penyakit Menular

Indikator Kgtn:Jumlah rakor berkaitan dengan penyakit menular (rakor)

1 1 1 1 1 1 5

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan penyakit menular (kegiatan)

3 3 3 3 3 3 15

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonev berkaitan dengan penyakit menular (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Konsultasi ke Pusat berkaitandengan penyakit menular

(kali)

4 4 5 5 6 6 26

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Indikator Prgrm:Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan promosi kesehatan dan

9 8 1.075.000 8 1.350.000 9 1.600.000 9 1.850.000 9 2.100.000 43 7.975.000 Biro Binsos/ BagianKesnaker

trans

JawaTengah





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

transmigrasi (rakor) Masyarakat pemberdayaan masyarakat (rakor)

Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)

Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kegiatan)

10 12 12 12 12 12 60

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev / dikoordinasi berkaitandengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kab/kota)

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev berkaitandengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kali)

11 8 10 12 14 15 59


Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kali)

1 - 1 - 1 1 3


Jumlah forum pokja berkaitandengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- 9 9 9 9 9 45

Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Jawa Tengah

Indikator Kgtn:Jumlah Peringatan HANI tingkat Jateng (kali)

1 1 1 1 1 1 5

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan Peringatan HANI (kegiatan)

3 3 3 3 3 3 15





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan

Indikator Kgtn:Jumlah rakor berkaitan dengan kemandirian masyarakat dalam mengatasimasalah kesehatan (rakor)

2 2 2 2 2 2 10

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan (kegiatan)

2 3 3 3 3 3 15

Jumlah kab/kota di Jateng yang di monev berkaitan dengan kemandirian masyarakat dalam mengatasimasalah kesehatan (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Konsultasi ke Pusat berkaitandengan kemandirian masyarakat dalam mengatasimasalah kesehatan (kali)

4 2 3 4 5 6 20

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia

Indikator Kgtn:Jumlah Rakor dan Tindaklanjut Perda Lansia (kali)

3 2 2 2 2 2 10

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan peningkatan kesehatan pada kelompok lansia (kegiatan)

2 3 3 3 3 3 15

Jumlah kab/kota di Jateng yang di monev berkaitan dengan peningkatan kesehatan pada kelompok lansia (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Koordinasi ke provinsi lain berkaitan dengan lansia (kali)

1 - 1 - 1 1 3





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Konsultasi ke Pusat berkaitandengan lansia (kali)

2 4 4 4 5 5 22

Forum Pokja Komda Lansia (forum pokja)

- 5 5 5 5 5 25

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi P4GN

Indikator Kgtn:Jumlah rakor dan workshop berkaitan dengan P4GN (kali)

3 3 3 4 4 4 18

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan P4GN (kegiatan)

3 3 3 3 3 3 15

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonev berkaitan dengan P4GN (kab/kota)

- 35 35 35 35 35 35

Konsultasi ke Pusat berkaitandengan P4GN (kali)

5 2 3 4 4 4 17

Forum Pokja RAD P4GN (forum pokja)

- 4 4 4 4 4 20

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (rakor)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Prgrm:Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan koordinasi kebijakan berkaitan dengan ketenagakerjaan

2 3 285.000 3 400.000 3 500.000 3 600.000 3 700.000 15 2.485.000 Biro Binsos/ BagianKesnaker

trans

JawaTengah


Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan ketenagakerjaan (kegiatan)

2 2 3 3 3 3 14


Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan ketenagakerjaan (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)




Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasidan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan

Indikator Kgtn:Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan koordinasi kebijakan berkaitan dengan ketenagakerjaan

2 3 3 3 3 3 15

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan ketenagakerjaan (kegiatan)

2 2 3 3 3 3 14

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan ketenagakerjaan (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (rakor)

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Indikator Prgm:Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan ketransmigrasian (rakor)

- 2 200.000 2 300.000 2 400.000 2 500.000 2 600.000 10 2.000.000 Biro Binsos/ BagianKesnaker

trans

JawaTengah


Jumlah konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan ketransmigrasian (kali)

1 2 2 2 2 2 10





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Jumlah pemantauan ke daerah transmigrasi (kali)

2 2 2 2 2 2 10


Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan ketransmigrasian (kab/kota)

20 20 20 20 20 20 20



Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian

Indikator Kgtn:Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan ketransmigrasian (rakor)

- 2 2 2 2 2 10

Jumlah konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan ketransmigrasian (kali)

1 2 2 2 2 2 10

Jumlah pemantauan ke daerah transmigrasi (kali)

2 2 2 2 2 2 10

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan ketransmigrasian (kab/kota)

20 20 20 20 20 20 20

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan

Jumlah Rakor yang berkaitan dengan pemberdayaan

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan

Indikator Prgrm:Jumlah Rakor yang berkaitandengan peningkatan peran

1 2 250.000 2 300.000 2 350.000 2 400.000 2 500.000 10 1.800.000 Biro Binsos/ BagianPMPK &

JawaTengah





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan kemiskinan

perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan

KB

Jumlah kab/kota yangdimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan

5 10 15 20 25 35 35

Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

Jumlah kegiatan koordinasi ke Kementerian PP PA terkaitKebijakan Peningkatan PeranSerta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan (kali/kegiatan) 1 2 2 2 2 2 10

Jumlah koordinasi ke provinsi Lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan

Jumlah kegiatan kunjungan kerja Pengembangan Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi lain(kali/kegiatan)

1 1 1 1 1 1 5

Kegiatan PeningkatanPeran Serta Anak

Indikator Kgtn:Jumlah kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat

1 1 1 1 1 1 5





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

kemiskinan (kali) Dalam Pembangunan Provinsi Jateng (kegiatan)

Jumlah Rakor berkaitanPencegahan KekerasanBerbasis Gender & Anak(2014), Tinjut DeklarasiProvinsi Layak Anak(2015,2017), AnakBerhadapan dengan Hukum(2016,2018)

- 1 1 1 1 1 5

Jumlah kab/kota di Jatengyang perlu dilakukanmonitoring dalam rangkapeningkatan peran serta anakdalam pembangunan(kab/kota)

2 10 15 20 25 35 35

Jumlah kab/kota di Jatengyang perlu dilakukankoordinasi dalam rangkapenyelenggaraan PeringatanHAN Tk. Prov. Jateng(kab/kota)

3 10 15 20 25 35 35

Jumlah kegiatan koordinasike Kementerian PP PA terkaitKebijakan Peningkatan PeranSerta Anak dan KesetaraanGender DalamPembangunan (kali/kegiatan)

1 2 2 2 2 2 10

Jumlah kegiatan kunjungankerja PengembanganProgram Peningkatan PeranSerta Anak dan KesetaraanGender DalamPembangunan di Provinsi lain(kali/kegiatan)

1 1 1 1 1 1 5

Jumlah Rakor yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak,

Program KeserasianKebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan

Indikator Prgrm:Jumlah Rakor yang berkaitandengan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan

1 1 75.000 1 125.000 1 175.000 1 200.000 1 250.000 5 825.000 Biro Binsos/ BagianPMPK &

KB

JawaTengah





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)

dan Anak Anak (rakor)

Jumlah kab/kota yangdimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak (kab/kota) 2 10 15 20 25 35 35


Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak (kali) 1 2 2 2 2 2 10

Jumlah koordinasi ke provinsi Lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

Jumlah koordinasi ke provinsiLain berkaitan dengan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak (kali)

- 1 1 1 1 1 5

Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Trafficking Terhadap

Indikator Kgtn:Jumlah rakor berkaitan pelaksanaan kerjasama penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak (kali/kegiatan)

1 1 1 1 1 1 5





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Perempuan dan Anak Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring dalam rangka pelaksanaan kerjasama penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak (kab/kota)

- 10 15 20 25 35 35

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan evaluasipelaksanaan kerjasama penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak (kab/kota)

2 10 15 20 25 35 35

Jumlah kegiatan koordinasi ke Kementerian PP PA terkaitkebijakan pelaksanaan kerjasama penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak (kali/kegiatan)

1 2 2 2 2 2 10

Jumlah kegiatan kunjungan kerja Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi lain (kali/kegiatan)

- 1 1 1 1 1 5

Jumlah Rakor yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)

Program Pelayanan Keluarga Berencana

Indikator Prgrm:Jumlah Rakor yang berkaitandengan KB

2 4 250.000 4 300.000 4 350.000 4 400.000 4 500.000 20 1.800.000

Biro Binsos/ BagianPMPK &

KB

JawaTengah

Jumlah kab/kota yangdimonitoring dan evaluasi terkait dengan

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan KB

6 10 15 20 25 35 35





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)


Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan KB

2 2 2 2 2 2 10


Jumlah koordinasi ke provinsiLain berkaitan dengan KB

1 1 1 1 1 1 5

Kegiatan PeningkatanKoordinasi PelayananKeluarga Berencana (KB)

Indikator Kgtn:Jumlah Rapat kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jateng(kali/kegiatan)

1 1 1 1 1 1 5

Jumlah Rakor berkaitan Peningkatan Peran Serta IPeKB , Revitalisasi UPPKS dan Peningkatan Peran Serta

1 3 3 3 3 3 15





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Babinsa dan PLKB (kali/kegiatan)

Jumlah Kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring dalam rangka Peningkatan Koordinasi Pelayanan KB (Kab/Kota)

6 10 15 20 25 35 35

Jumlah Kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan evaluasiPeningkatan Koordinasi Pelayanan KB (Kab/Kota)

6 10 15 20 25 35 35

Jumlah kegiatan koordinasi ke BKKBN Pusat terkait Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (kali/kegiatan)

2 2 2 2 2 2 10

Jumlah kegiatan Fasilitasi partisipasi Peringatan Hari Keluarga Tk. Nasional (kali/kegiatan)

1 1 1 1 1 1 5

Jumlah Rakor yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Indikator Prgrm:Jumlah Rakor yang berkaitandengan penguatan kelembagaan masyarakat (rakor) 9 8 1.000.000 8 1.305.000 10 1.580.000 10 1.850.000 10 2.125.000 46 7.860.000

Biro Binsos/ BagianPMPK &

KB

JawaTengah

Jumlah kab/kota yangdimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan penguatan kelembagaan masyarakat (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)


Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan penguatan kelembagaan masyarakat (kali)

4 3 3 4 4 4 18


Jumlah koordinasi ke provinsiLain berkaitan dengan penguatan kelembagaan masyarakat (kali)

3 3 3 3 3 3 15

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan

Indikator Kgtn:Jumlah rapat koordinasi dan fasilitasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan (kali)

3 3 3 3 3 3 15

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Pusat terkait pelaksanaan kebijakanpenanganan kemiskinan (kali/kegiatan)

2 2 2 2 2 2 10

Jumlah kegiatan pemantapandan koordinasi ke luar Jawa terkait pelaksanaan kebijakanpenanganan kemiskinan

1 1 1 1 1 1 5





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

(kali/kegiatan)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Indikator Kgtn:Jumlah rapat koordinasi peningkatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah (kali)

2 2 2 2 2 2 10

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain terkait peningkatan kelembagaan masyarakat (kali)

1 1 1 1 1 1 5

Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang di monitor dan dievaluasi berkaitan dengan peningkatan kelembagaan masyarakat (kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya

Indikator Kgtn:Jumlah rapat koordinasi peningkatan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Jawa Tengah (kali)

1 2 2 2 2 2 10

Jumlah Kabupaten/Kota yangmemberikan laporan perkembangan Program CSR/ Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Pemerintah Provinsi (akumulasi)

- 5 10 15 30 35 35

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain terkait pelaksanaan program CSR (kali)

1 1 1 1 1 1 5

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitor dan dievaluasiberkaitan dengan peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial

35 35 35 35 35 35 35





DataCapaian

padaTahun Awal

Peren-canaan


SKPDPenang

gungjawab



Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

perusahaan (kab/kota)

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara Sinergis melalui TKSK

Indikator Kgtn:Jumlah rapat koordinasi dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan secara sinergis melalui TKSK(kali)

3 1 1 3 3 3 11

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring terkait program penanggulangan kemiskinan secara sinergis melalui TKSK(kab/kota)

35 35 35 35 35 35 35

Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Pusat terkait program penanggulangan kemiskinan secara sinergis melalui TKSK(kali/kegiatan)

2 1 1 2 2 2 8


Tabel V.8

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Bina Mental



Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab

LokasiTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Kondisi Kinerja padaakhir periode Renstra

SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatkan upaya koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam pembinaan mental masyarakat di Jawa Tengah

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Agama,Kebudayaan dan Kesenian

FasilitasiKegiatankeagamaan Tk.Provinsi JawaTengah

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik

Fasilitasi bidang keagamaan Tk. Provinsi Jawa Tengah

4 Keg 4 4 4 4 4 20

Biro Bina Mental Setda Prov. Jateng

Jawa Tengah

Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKemampuan Guru Keagamaan (Dikdas)

Terselenggarakanya penataranguru agama tingkat pendidikan dasar :SD/MI, SMP/MTs se Jateng

7 event 7 350.000,- 7 350.000,

- 7 400.000,- 7 450.000,

- 7 500.000,- 35 2.050.000,-

Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKemampuan Guru Keagamaan (Dikmen)

Terselenggarakanya penataranguru agama tingkat menengah : SMA, SMK dan MA se Jateng

5 event 5 300.000,- 5 300.000,

- 5 350.000,- 5 400.000,

- 5 450.000,- 25 1.800.000,-

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


4 Keg 4 4 4 4 4 20




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab



SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama

Terfasilitasinya kegiatan pelayanan kehidupan beragama

10 event 10 415.000,- 10 450.000,

- 10 500.000,- 10 550.000,

- 10 600.000,- 50 2.515.000,-

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah Keagamaan

Terlaksananya monitoring bantuan hibah bidang kegamaan di Kab./Kota se Jateng

35 Kab./Kota 35 432.000,- 35 450.000,

- 35 500.000,- 35 550.000,

- 35 600.000,- 35 2.532.000,-

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


4 Keg 4 4 4 4 4 20

Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan

Terselenggaranya pelayanan haji bagi jamaah haji Jawa Tengah

35 Kab./Kota 35 2.300.000,- 35 2.300.00

0,- 35 2.300.000,- 35 2.300.00

0,- 35 2.300.000,- 35 12.200.000,-

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang

FasilitasiKegiatanPengembanganKesenian dannilai budaya diJateng

Program PembinaanTradisi danPengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya

Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan nilai budaya di Jateng 2 2 2 2 2 10


Jawa Tengah




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab



SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Fasilitasi Pengembangan Akses JangkauanPelayanan Pendidikan di JatengFasilitasiKoordinasiPengambanganPemuda danOlahraga diJateng

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Nilai Budaya

Terselenggaranya event – event Kesenian dan budaya daerah

6 keg 6 keg 600.000,-

6 keg 650.000,-

6 keg 700.000,-

6 keg 750.000,-

6 keg 800.000,-

30 keg 3.500.000,-

Program Promosi Kesehatandan Pemberdayaan Kesehatan

Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan nilai budaya di Jateng 2 2 2 2 2 10

Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan P4GN bagi Tokoh Agama dan Masykt

Terselenggaranya advokasi P4GN bagi tokoh agama dan masyarakat

35Kab./Kota

35Kab./K

ota

250.000.-

35Kab./K

ota

300.000.-

35Kab./K

ota

350.000.-

35Kab./K

ota

400.000.-

35Kab./K

ota

500.000.-

35Kab./Ko

ta

1.800.000.-

Program Pendidikan Dasar

Fasilitasi Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Jateng

1 1 1 1 1 5

Kegiatan Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya Rakor & Raker serta monitoring pelayanan pendidikan di Jateng

35Kab./Kota

35Kab./K

ota

1.350.000,-

35Kab./K

ota

1.600.000,-

35Kab./K

ota

1.650.000,-

35Kab./K

ota

1.700.000,-

35Kab./K

ota

1.750.000,-

35Kab./Ko

ta

8.050.000,-




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab



SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Program Penyadarandan Pemberdayaan Kepemudaan

Fasilitasi KoordinasiPengambanganPemuda danOlahraga di Jateng 3 3 3 3 3 15

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kepemudaan

TerlaksanantaRakor, Evaluasi &MonitoringKepemudaan diJateng

35Kab./Kota

35Kab./K

ota

250.000,-

35Kab./K

ota

500.000,-

35Kab./K

ota

600.000,-

35Kab./K

ota

700.000,-

35Kab./K

ota

800.000,-

35Kab./Ko

ta

2.850.000,-

Meningkatkan upaya koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam pembinaan mental masyarakat di Jawa Tengah

Meningkatnyasinergitas

dalampenyusunan

kebijakan danpelaksanaan

pembangunanbidang Agama,Kebudayaandan Kesenian

Program Pembibitan, Pembinaandan Pemasyarakatan OlahRaga

Fasilitasi KoordinasiPengambanganPemuda danOlahraga di Jateng

3 3 3 3 3 15


Jawa Tengah

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Keolahragaan

TerlaksanantaRakor, Evaluasi& MonitoringKepemudaan diJateng

35Kab./Kota

35Kab./K

ota

250.000,-

35Kab./K

ota

500.000,-

35Kab./K

ota

550.000,-

35Kab./K

ota

600.000,-

35Kab./K

ota

650.000,-

35Kab./Ko

ta

2.550.000

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Fasilitasi KoordinasiPengambanganPemuda danOlahraga di Jateng 3 3 3 3 3 15

Fasilitasi Kegiatan keagamaan Tk.

Kegiatan Pendidikan Kemasyarak

Terlaksananyapendidikanwawasan

35Kab./Kota

35Kab./K

ota

350.000,-

35Kab./K

ota

450.000,-

35Kab./K

ota

500.000,-

35Kab./K

ota

550.000,-

35Kab./K

ota

600.000,-

35Kab./Ko

ta

2.450.000,-




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab



SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Provinsi Jawa Tengah

atan

kebangsaan &pelatihan dansosialisasikewirausahaanbagi pemudapondokpesantren danpemuda

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KegiatanPenyediaanAlat TulisKantor BiroBina Mental

12bulan

170.000,-

12bulan

180.000,-

12bulan

190.000,-

12bulan

200.000,-

12bulan

210.000,- 60 950.000,

-

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

12bulan

275.000,-

12bulan

300.000,-

12bulan

325.000,-

12bulan

350.000,-

12bulan

375.000,-

60 1.625.000


Tabel V.9

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Organisasi dan Kepegawaian



Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab



SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Mewujudkan kelembagaan, ketatalaksanan, pelayanan publikdan kinerja perangkat daerah yang efektif dan efesien dan akuntabel sesuai

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaanperangkat daerah

1). % SKPD yang efektif dan efisien KLb nya

Program : Pemerintahan Umum

Indikator Program

1). % SKPD yang efektif dan efisien KLb nya

65 % 70% 975000000 75% 1072500

000 80% 1179750000 85% 1297725

000 90% 1427497,5 90% 1427497,5

Biro ORPEG/ Bagian Klembagaan

Semarang

2), % kab./kota yang efektif dan efisien klb nya

2), % kab./kota yangkelembagaannya seuai regulasi

80 % 70% 550000000 83% 605.000

000 85 % 665500000 87 % 7320500

00 90% 805255000 95 % 8052550

00

3). Prosentase SKPDyang

65 % 70% 1269750000

75% 13967325

80% 1536397,5

85% 1690037,25

90% 1859040,975

90% 1859040,975




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab



SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

dengan kebutuhan daerah

3) Prosentase SKPD yang Implementasi Anjabnya baik

Implementasi Anjabnya baik

Kegiataan : Indikator Kgt :

1. Pengembg Kapasitas Klb

1). Jmlh SKPD yang ditata kelembgaan nya

59 SKPD 59SKPD

975000000

59SKPD

1072500000

59SKPD

1179750000

59SKPD

1297725000

59SKPD 1427497,5 59

SKPD1427497,

5

3. Fas Penataan Klb Kab.kota

2). Jmlh kab./ kota yang difasilitasi penataan klmbganya

35 Kab.Kota 35 kab./kota

500000000

35kab./kota

605.000000

35 kab./kota

665500000

35kab./kot

a

732050000

35 kab./kota

805255000

35kab./kota

805255000

3. Penatan Lembaga Non struktural

3). Jmlh lembaga Nonstruktural yang ditata lembaganya

70 LNS 70 LNS 500000000 70 LNS 2500000

00 70 LNS 250000000 70 LNS 2500000

00 70 LNS 250000000 70 LNS 2500000

00

4. Analisis Jabatan SKPD

4). Jmlh SKPD yang dilakukan ana lisis jabatan

59 SKPD 59SKPD

1269750000

59SKPD

13967325

59SKPD

1536397,5

59SKPD

1690037,25

59SKPD

1859040,975

59SKPD

1859040,975

5. Fasilitasi anjab Kab./ Kota

5). Jmlh Kab./ Kota yang difasilitasi Anjabnya

35Kab/kota

35 Kab/kota

35 kab./kota

35 kab./kota

35 kab./kota

35 kab./kota

35kab./kota

35kab./kota

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur

1). % SKPD yang SAKIP nya baik


Indikator Program1). % SKPD yang

SAKIP nya baik35% 40% 1,77

Milyar 50% 2,00Milyar 60% 2,3

Milyar 70% 2,6Milyar 80% 2,9

Milyar 90% 11,57Milyar

Biro ORPEG/ Bagian KAPD

Semarang

2). % SKPD yang baik budaya kerjanya

3) Indonesia Governence Index

2). % SKPD yang baik budaya kerjanya

25% 30% 355500000 40% 3910500

00 50% 430155000 60% 4731700

00 70% 520488000 80% 5204880

00

3). Indonesia Governence Index 5,90 5,92 5,94 5,96 5,98 6,00 6,00


1. Pengembngan SAKIP Prov. jateng

1). Jmlh SKPD yang difasili tasi SAKIPnya

59 SKPD

59SKPD

559180.000

59SKPD

695.500.000

59SKPD

765.050.000

59SKPD

841.555.000

59SKPD

925.710.500.000 59 SKPD

2.Fasilitasi 2). Jmlh kab./kota yang difasili tasi

35Kab/kota

35kab./

279000000

35kab./

306900000

35kab./

337590000

35kab./

371349000

35 kab./kota

408384000

35 kab./kota

408384000




Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab



SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

pengemb SAKIP Kab./ Kota

SAKIP nya

kota kota kota kota

3. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK

3). Jumnlah SKPD yang difasilitasi Pembangunan Zona Integritas

59SKPD

59SKPD

230000000

59SKPD

253000000

59SKPD

278300000

59SKPD

306130000

59SKPD

336743000

59SKPD

336743000

4. Reformasi Birokrasi

4). Jmlh SKPD yang difasili tasi RB 59 SKPD 59

SKPD3486000

0059

SKPD3834600

0059

SKPD4218060

0059

SKPD4639870

0059

SKPD51038600

059

SKPD5103860

00

5. Pengembangan Budaya Kerja

5). Jmlh SKPD yang difasili tasi Budaya Kerja

59 SKPD 59SKPD

59SKPD

59SKPD

59SKPD

59SKPD

59SKPD

4. Meningkatnya efektifitas dan efiseinsi ketatalaksanaan dan pelayanan publik

1). % SKPD yang ketatalaksanaannya baik


Indikator Program1). % SKPD yang

ketatalaksanaannya baik

20 % 25% 1,8MilyR. 30% 2,1

Milyar 45% 2,3 Milar 50% 2,5Milyar 55% 2, 6 milyar 60% 11,2

Milyar

Biro ORPEG/ Bagian Ketatalak sanaan

Semarang

2). Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM

2. Jumlah Unit Pelayanan Publik(UPP) yang dilakukan pengukuran IKM

9 SKPD/UPT11

SKPD/UPT

290500000

13SKPD/U

PT

319550000

15SKPD/U

PT

351505000

17SKPD/U

PT

386656000

19SKPD/U

PT

425321000

19SKPD/UP

T

425321000

3). Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO

3). Jumlah Unit Pelayanan Publik(UPP) yang bersertifikasi ISO 19 UPP 21 UPP 4980000

00 23 UPP 547800000 25 UPP 6025800

00 27 UPP 662838000 29 UPP 72912200

0 29 UPP 729122000

4) Prosentase pelayanan perijinan dan non perijinan

5) Prosentase pelayanan perijinan dan non perijinan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%





Kegiatan (output)


AwalPerencanaan

Th.2013



gungjawab



SKPDTh.2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Pengembanganketatalaksa naan

1). Jmlh SKPD yang difasilitasi ketatalaksannya

59SKPD

59SKPD

59SKPD

59SKPD

59SKPD

59SKPD

59SKPD

2. Pembakuan Ketatalaksa naan

2). Jmlh kebijakan ketataksanaan yang diterbitkan

4 Pergub 5 239638000 6 2636020

00 7 289962000 8 3189580

00 9 350854000 10 3508540

00

3. Survey IKM 3). Jumnlah UPP yang melaksanakan survey IKM

9 UPP 3 UPP 290500000 3 UPP 3195500

00 3 UPP 351505000 3 UPP 3866560

00 3 UPP 425321000 3 UPP 4253210

00

4. Sertifikasi ISO 4). Jmlh UPP yang melakasanakan sertivikasi ISO

19UPP 3 UPP 4980000

00 3 UPP 547800000 3 UPP 6025800

00 3 UPP 662838000 3 UPP 72912200

0 3 UPP 729122000

5. Evaluasi UPP 5). Jmlh UPP yang diveluasi kinerjanya

16UPP 31 UPP 4150000

00 31 UPP 456500000 31 UPP 5021500

00 31 UPP 552365000 29 UPP 60760200

0 29 UPP 607602000

5. Meningkatnyaprofesionalitaspengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda

1). Jmlh PNS Setda yang terlayani Administrasi Kepegawaiansecara tepat dan akurat

Program : Pengelolan Adm Kepegawaian

Indikator Program1). Jmlh PNS Setda

Yang terlayani Administrasi Kepegawaian secara tepat dan akurat

956 PNS 956PNS

150000000

956PNS

200000000

956PNS

250000000

956PNS

300000000

956PNS

350000000 956 PNS 3500000

00

Biro ORPEG/ Bagian Kepegawaian

Semarang

Kegiataan :

1. Pelayanan Admkepegawa ian

Indikator Kgt :1). Jmlh PNS yang

terlayani adm kepegawaiannya

956 PNS 956PNS

150000000

956PNS

200000000

956PNS

250000000

956PNS

300000000

956PNS

350000000 956 PNS 3500000

00


Tabel V.10

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Keuangan





AwalPerencanaan




Kondisi Kinerja padaakhir periode

Renstra SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan pemerintah secara efektif dan efisien yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan danPertanggungjawaban APBD

45 % 55 % 24,1Milyar

65% 26,2Milyar

75% 28,82Milyar

85% 31,00Milyar

95% 34,1Milyar

99% 37,2Milyar

1. Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Penatausahan dan Pengendalian/ Evaluasi keuangan Daerah

1. Tersusunnya Perda dan Pergub APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD 48 SKPD 48 48 48 48 48 48

Biro Keu/BagAnggaran &Akuntansi

JawaTengah

2. Tersusunnya Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD

48 SKPD 48 48 48 48 48 48 Biro Keu/BagPerbendaharaan

JawaTengah

3. Tersusunnya laporan triwulan dan semesteran pelaksanaan APBD dan neraca SKPD sebagai neraca Pemda

48 SKPD 48 48 48 48 48 48 Biro Keu/BagAkuntansi

JawaTengah

4. Terlaksananya Evaluasi Raperda APBD, Pertanggungjawaban dan Perub APBD Kab/Kota

35 Kab/Kota 35 35 35 35 35 35 Biro Keu/Bag Evdal JawaTengah

5. Terlaksananya Manaj di Kasda 48 SKPD 48 48 48 48 48 48 Biro Keu/BagKasda

JawaTengah

5. Kegiatan Monitoring/ Asistensi/ Pendampingan Pelaksanaan Anggaran SKPD danAnggaran Bantuan

Terfasilitasinya pelaksanaan anggaran di SKPD dan anggaranbantuan 48 SKPD dan

35 Kab/Kota

48 SKPDdan 35

Kab/Kota

48 SKPDdan 35

Kab/Kota

48 SKPDdan 35

Kab/Kota

48 SKPDdan 35

Kab/Kota

48 SKPDdan 35

Kab/Kota

48 SKPDdan 35

Kab/Kota

Biro Keu/ BagAnggaran

JawaTengah

6. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah

Terfasilitasinya Pelaksanaan BLUD Provinsi Jawa Tengah 7 RSUD dan

RSJD7 RSUD

dan RSJD7 RSUD

dan RSJD7 RSUD

dan RSJD7 RSUD

dan RSJD7 RSUD

dan RSJD7 RSUD

dan RSJDBiro Keu/ Bag

AnggaranJawa

Tengah


Tabel V.11

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Humas

Tujuan Sasaran Indikator SasaranKode

Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja

pada akhirperiodeRenstraSKPD

target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Mewujudkan optimalisasipublikasi dan kehumasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Meningkatnya efektivitas publikasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

1). Jumlah cakupan pembuatan sambutan/ makalah/ keynotespeach/ materi ( paparan/ mengajar) yang dihasilkan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator Program : Jumlah cakupan pembuatan sambutan/ makalah/ keynote speach/ materi ( paparan/ mengajar) yang dihasilkan

1080 360 360 360 360 360 360 Biro Humas/Bagian Publikasi

Jumlah naskah sambutan/ makalah/ keynotespeach yang dihasilkan

Kegiatan :

Kegiatan Pembuatan Naskah dan Himpunan Sambutan/ Makalah Keynote Speech Gubernur Jawa Tengah


1). Jumlah naskah sambutan/ makalah/ keynote speach yang dihasilkan

1080 360 418 360 500 360 575 360 650 360 725 360 800

Jumlah buku himpunan naskahsambutan/makalah keynote speech

2). Jumlah buku himpunan naskah sambutan/makalah keynote speach

570 570 32 570 42 570 50 570 58 570 64 570 72


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah kebijakan, program dan hasilpembangunan Jawa Tengah yangdipublikasikan melalui Blowup dimedia cetak

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Indikator ProgramJumlah kebijakan, program dan hasilpembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan melalui Blowup di media cetak

10 10 10 10 10 10 10

Jumlah SKPD/Lembaga yang menerima terbitan tabloid Setda

Kegiatan :

Pembuatan Buletin/ majalah/ Tabloid

Indikator KegiatanJumlah SKPD/Lembaga yang menerima terbitan tabloid Setda

156 156 586 156 600 160 600 160 610 175 630 175 630

Jumlah kebijakan, program dan hasilpembangunan yang dipublikasikan melalui Baliho

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Informasi

1). Jumlah kebijakan, programdan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui Baliho

10 10 342 10 342 10 350 10 350 10 350 10 350

Jumlah blow up berita t entang kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dimuat di media cetak

2). Jumlah blow up berita tentang kebijakan, programdan hasil pembangunan yang dimuat di media cetak

10 10 1229

10 1400

10 1400

10 1400

10 1470

10 1470

Jumlah kebijakan dan hasil pembangunan yang dipublikasikan

3). Jumlah kebijakan dan hasilpembangunan yang dipublikasikan

6 6 200 6 200 6 210 6 210 6 220 6 220



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

melalui berita / acara yang disiarkan televisi

melalui berita / acara yang disiarkan televisi

Jumlah foto hasil pembangunan yang dicetak

4). Jumlah fotohasilpembangunanyang dicetak

2565 2565

70 2565

80 2565

80 2565

80 2565

84 2565

88

Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah yangdipublikasikan melalui :

Program Kerjasama Informasi Dengan MassMedia

Indikator ProgramJumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan melalui :

Dialog Interaktif

Dialog Interaktif

100 48 48 48 48 48 48

Rubrik dimedia cetak

Rubrik dimedia cetak

240 240 240 240 240 240 240

Jumlah Kebijakan,program danhasilpembangunanyangdipublikasikanmelalui Televisi

Kegiatan :

1). Dialog Interaktif/ Pidato/ Siaran

Indikator Kegiatan1). Jumlah Kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui Televisi

100 48 48 48 48 48 48

Jumlah Kebijakan, program dan hasilpembangunan yang

2). Jumlah Kebijakan, programdan hasil pembangunan

15 15 200 15 200 15 210 15 210 15 220 15 220



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

dipublikasikan melalui Radio

yang dipublikasikan melalui Radio

Jumlah kebijakan, program PUG yang disosialisasikan melalui Televisi dan Radio

2). Sosialisasi Pengarusutama an Gender diJawa Tengah

Indikator Kegiatan

1). Jumlah kebijakan, programPUG yang disosialisasikan melalui Televisi dan Radio

4 4 85 4 100 4 110 4 110 4 110 4 110

Jumlah spot PUG 2). Jumlah spot PUG

1/60 kl tyg 1/60kl

tyg

21 1/60kl

tyg

21 1/60kl

tyg

30 1/60kl

tyg

30 1/60kl

tyg

35 1/60kl tyg

35

Jumlah Blowup PUG

3). Jumlah Blowup PUG

1 1 48 1 60 1 60 1 70 1 70 1 70

Jumlah kebijakan,program dan hasil pembangunan Jawa Tengah yangdipublikasikan melalui Rubrik

3). Rubrik Sosialisasi Pembangunan Jawa Tengah

Jumlah kebijakan, program dan hasilpembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan melalui Rubrik

240naskah

240nask

296 240nask

296 240nask

300 240nask

315 240nask

315 240nask

330

Jumlah liputan kegiatan pimpinan daerah dan pembangunan Jawa Tengah

4).Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pembangunan Jawa Tengah

Indikator kegiatanJumlah liputan kegiatan pimpinan daerah dan pembangunan Jawa Tengah

570 570 2536

570 2536

570 2600

570 2600

570 2750

570 2750

Meningkatkan efektifitas pengelolaan

1). Jumlah data dan informasi

Program Pengembangan

Indikator Program :1). Jumlah data 36 36 36 36 36 36 36

Biro Humas/ Bagian Pengelolaan



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi yang optimal

pembangunan Jawa Tengah yangdipublikasikan kepada masyarakat

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

dan informasi pembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan kepada masyarakat

Informasi

2) Jumlah pengelola sistem informasi yang ditingkatkan kompetensinya

1) Jumlah pengelola sistem informasiyang ditingkatkan kompetensinya

59 59 59 59 59 59 59

Jumlah PPID Pembantu dilingkungan Setda yang dikoordinasikan jejaring pengelolaan, pelayanan data informasi dan dokumentasi

Kegiatan :

1) Kegiatan Pengembang an SumberDaya Informasi

Indikator kegiatan :

Jumlah PPID Pembantu dilingkungan Setda yang dikoordinasikan jejaring pengelolaan, pelayanan data informasi dan dokumentasi

11 11 150 11 175 11 200 11 210 11 210 11 220



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah PPID Pembantu Lembaga Non Struktural yang dikoordinasikan jejaring

Jumlah PPID Pembantu Lembaga Non Struktural yang dikoordinasikan jejaring

2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 6 8

Jumlah pemohon informasi publik yang terlayani

Jumlah pemohon informasi publik yang terlayani

6 6 6 6 6 6

Jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan

Jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan

36 36 54 36 59 36 65 36 72 36 79 36 87

Jumlah SKPD yang dikoordinasikan jejaring pengelolaan, pelayanan data informasi dan dokumentasi

2). Pengembang an Pengelolaan Sistem Informasi


Jumlah SKPD yangdikoordinasikan jejaring pengelolaan, pelayanan data informasi dan dokumentasi

59 59 200 59 600 59 650 59 670 59 675 59700

Jumlah Provinsi yang dijadikan lokasi orientasi kinerja pure e- goverment

Jumlah Provinsi yang dijadikan lokasi orientasi kinerja pure e- 1



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

goverment

Jumlah Pengelola sistem jaringan intranet Biro Lingkup Setda dan extranet SKPD Prov. Jateng yang difasilitasi dan dikoordinasikan

Jumlah Pengelola sistem jaringan intranet Biro Lingkup Setda dan extranet SKPD Prov. Jateng yang difasilitasi dan dikoordinasikan

59 59 59 59 59 59 59

Jumlah kebijakan Pemprov di Bidang pengelolaan, monitoring dan evaluasi TIK yang difasilitasi dan dikoordinasikan

Jumlah kebijakan Pemprov di Bidang pengelolaan, monitoring dan evaluasi TIK yang difasilitasi dan dikoordinasikan

2 2 200 2 220 2 240 2 260 2280 2 300

Program Kerjasama Informasi Dengan MassMedia

Jumlah Forum Kehumasan yang dikoordinasikan

Kegiatan Sinkronisasi dan KoordinasiBidang Kehumasan

Indikator kegiatan

Jumlah Forum Kehumasan yang

80 80 150 80 250 80 275 80 300 80



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

kelembagaannya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dikoordinasikan kelembagaannya

325 80 350

Jumlah kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidangKehumasan yangdisosialisasikan

Jumlah kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang Kehumasan yang disosialisasikan

2 2 2 2 2 22

Jumlah SKPD/instansi terkait dan elemen masyarakat yangdilibatkan dalam pelaksanaan rangkaian HUT RI

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,

Kegiatan Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah

Jumlah SKPD/instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan rangkaian HUT RI

4200 4200

850 4200

1300

4200

1400

4200

1500

4200

1600

4200 1700

Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi dalam rangka menciptakan pemberitaan yang obyektif

Jumlah pendapat umum masyarakat yang di carikan solusi penyelesain masalahnya

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Program :1). Jumlah pendapat umum masyarakat yang di carikan solusi penyelesain masalahnya

3 3 105 3 105 3 150 3 150 6 225 6 225

Biro Humas/ Bagian AnalisisMedia dan Informasi



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

dan berimbangserta bertanggungjawab

Jumlah isue yangdiangkat dalam dialog Pengelolaan Pendapat Umum

Kegiatan

Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah

Indikator Kegiatan

Jumlah isue yang diangkat dalam dialog Pengelolaan Pendapat Umum

3 3 105 3 105 3 150 3 150 6 225 6 225

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,

Jumlah SKPD/instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam rangkaian pelaksanaan Harkitnas

Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Jumlah SKPD/instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam rangkaian pelaksanaan Harkitnas

3500 3500

175 3500

175 3500

200 3500

200 3500

225 3500

250

Jumlah saran, masukan dan kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dari

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Indikator Program :Jumlah saran, masukan dan kebijakan untuk memecahkan permasalahan

3 3 3 3 3 3 3



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

hasil analisis berita media terkini

Komunikasi yang muncul dari hasil analisis berita media terkini

Jumlah release/berita yang dikoordinasikan penerbitannya pada media cetakmingguan/bulanan

Kegiatan :

Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum

1). Jumlah release/berita yangdikoordinasikan penerbitannya pada media cetak mingguan/ bulanan

60 72 72 72 72 72 72

Jumlah ringkasanberita aktual yang dirangkum dari berbagai media cetak.

2). Jumlah ringkasan berita aktual yang dirangkum dari berbagai media cetak.

312 312 210 312 210 312 235 312 235 312 260 312 260

Jumlah forum dialog pendapat umum yang difasilitasi dan dikoordinasikan pelaksanaannya

3). Jumlah forum dialog pendapat umum yang difasilitasi dan dikoordinasikan pelaksanaannya

3 3 4 4 6 6

Jumlah kegiatan diskusi hasil analisis berita

4). Jumlah kegiatan diskusi hasil analisis

3 3 4 4 6 6



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

berita

Jumlah Jurnal analisis pendapatumum per dua mingguan

5). Jumlah Jurnal analisis pendapat umum per dua mingguan

- 24 24 24 24 24

Jumlah Forum Focus Group Discusion pengelolaan pendapat umum tentang pembangunan di Jawa Tengah

6). Jumlah Forum Focus Group Discusion pengelolaan pendapat umum tentang pembangunan di Jawa Tengah

- 24 50 24 75 24 75 24 75 24 100 24 100

Jumlahpenambahan koleksibuku-bukubacaan

Program Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Perpustakaan

IndikatorProgram :

Jumlahpenambahan koleksi buku-buku bacaan 179 149 83 160 83 160 83 160 83 160 100 160 100



Program danKegiatan


Kegiatan (output)

DataCapaian

padaTahunAwal

Perencanaan


Unit KerjaSKPD

Penanggungjawab

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

KondisiKinerja


target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

target

Rptarge

tRp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah penyediaan , pemilahan dan penambahan koleksi buku/pustaka.

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah penyediaan , pemilahan dan penambahan koleksi buku/pustaka.

179 149 83 160 83 160 83 160 83 160 100 160 100


Tabel V.12

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan IndikatifBiro Umum





AwalPerencanaan




RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Mengoptimalkan kualitaspelayanan bidang umumuntuk menunjangpelaksanaan tugaspimpinan melaluipemberian dukunganrumahtangga,perlengkapankesekretariatan dankeprotokolan.

1) Meningkatnyakualitas pelayananbidang rumahtangga cepat danbertanggungjawab

1. Jumlah SKPD Provinsi yang urusan kedinasannya semakin lancar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah SKPD Provinsi yang urusan kedinasannya semakin lancar

59 59 59 59 59 59

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan:Penyediaan Jasa Peralatan dan Perl. Perkantoran

Kegiatan:Penyediaan JasaKebersihanKantor/RumahDinas

Kegiatan:Penyediaan JasaSurat Menyurat

1) Prosentase Jasa telepon, sumber daya air, listrik gedung kantor maupun rumah dinas/jabatan yang dapat terpenuhi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2) Prosentase pemenuhan kegiatan sewa sarana mobilitas, sewa meja kursi, sewa generator, sewa tenda, sewa peralatan elektronik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3) Prosentase kebersihandan kenyamanan lingkungan kantor dan rumah dinas /jabatan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4)Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK di lingkungan Biro Umum.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5) Prosentase pemenuhan kebutuhancetakan di lingkungan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %






AwalPerencanaan




RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan :Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan :PenyediaanMakanan danMinuman

Setda Prov.Jateng

6) Prosentase pemenuhan kebutuhankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7) Prosentase pemenuhan kebutuhanperalatan rumah tangga di lingkungan kantor dan rumah dinas

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8) Prosentase pemenuhan kebutuhanpenyediaan makanan dan minuman

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Kegiatan:Peningkatan Olah Raga dan Seni

9) Prosentase peningkatan prestasi bidang olahraga dan seni

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Jumlah kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan PNS di Kab/Kota yang kesehatannya meningkat

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan PNS di Kab/Kota yang kesehatannya meningkat

35 35 35 35 35 35

Kegiatan :Penyediaan JasaJaminan PremiAsuransiPemeliharaanKesehatan PNS

Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas

1) Prosentase peningkatan derajat kesehatan PNS dan anggota keluarganya

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2) Prosentase kondisi rumah jabatan dan lingkungannya menjadilebih baik dan asri

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3) Prosentase kondisi rumah dinas dan lingkungannya menjadilebih baik dan asri

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %






AwalPerencanaan




RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pemeliharaan RutinBerkala GedungKantor

4) Prosentase kondisi gedung dan lingkungannya menjadilebih baik dan asri

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5) Prosentase kondisi alatkedokteran dan laboratorium dalam kondisi baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3. Jumlah Gedung dan kendaraan dinas yang terjamin keamannya

Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah Gedung dan kendaraan dinas yang terjamin keamannya

70 70 70 70 70 70

Kegitan : Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

1) Prosentase kondisi mobil jabatan siap untuk operasional

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2) Prosentase kondisi kendaraan dinas siap untuk operasional

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3) Prosentase kondisi perlengkapan gedung dalam kondisi baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair

PemeliharaanRutin BerkalaPeralatan Kantordan RumahTangga

PemeliharaanRutin/BerkalaRumah Jabatan

4) Prosentase kondisi meubelair dalam menjadi baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5) Prosentase kondisi peralatan gedung dan rumah tangga menjadi baik dan siap kerja

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6) Prosentase kondisi peralatan kesenian danpendukungnya menjadibaik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7) Prosentase kondisi rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nyaman dan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %






AwalPerencanaan




RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas

representatif

8) Prosentase kondisi rumah dinas Provinsi Jawa Tengah yang representatif

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9) Prosentase kondisi gedung kantor Prov.Jateng nyaman dan representatif

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10) Prosentase kondisi perlengkapan sarana dan prasarana gedung provinsi Jawa Tengah yang representatif

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2). Meningkatkan kwalitas, kwantitas dan pengelolaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas

Kegitan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1)Prosentase pangadaanpakaian dinas bagi karyawan/karyawati di lingkungan Kantor Setda Prov.Jateng.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2)Prosentase peningkatan pengelolaan aset di lingkungan setda Prov.Jateng.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3) Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan setda

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4) Prosentase kelancaranpelaksanaan tugas

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3) Meningkatkan pengelolaan administrasi

Kegiatan :Pendidikan dan Pelatihan Formal

1) Cakupan layanan suratmenyurat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2) Capaian pelayanan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %






AwalPerencanaan




RenstraSKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

keuangan, pelayanan sandi dan telekomunikasi serta kearsipan di lingkungan Setda

Peningkatan Kapasitas KualitasSumber Daya Manusia

kesehatan KDH/WKDHdan PNS Setda Prov.Jateng

3) Capaian biaya perjalanan dinas pimpinan dan pegawai

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4) Cakupan pelayanan perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5) Prosentase perawatan arsip dinas Setda prov.Jateng

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6) Prosentase peningkatan kualitas dan propesional pegawai

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7) Prosentase peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4) Meningkatkan,menyiapkan danmengatur kegiatanacara protokolerpimpinan danpelayanan tamudaerah

Kegiatan : Prosentase pemenuhan pelayanan kegiatan acara protokoler dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Documents

Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 97 · penyelesai an alih fungsi tanah kas desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa - Tersediannya buku hasil pe nyelesaian alih fungsi