SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/HUKUM-PIDANA-INTERNASI… · SATUAN ACARA PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah : HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

SILABUS DAN

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Bobot sks : 2 sks Tim Penyusun : ALFONS ZAKARIA, SH. LLM.

Dr. SRI LESTARININGSIH, SH. MH. Dr. NURINI APRILIANDA, SH. MH. BAMBANG SUDJITO, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2012

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah : HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Bobot sks : 2 sks

Koordinator Penyusun : Alfons Zakaria, SH. LLM.

Anggota Penyusun : Dr. Sri Lestariningsih, SH. MH.

Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH.

Bambang Sudjito, SH. MH.

Tanggal Gelar Silabus : 16 Juli 2012

Bagian : Hukum Pidana

Malang, 24 Agustus 2012

Ketua Bagian Hukum Pidana Koordinator Penyusun

Eny Harjati, SH. MH. Alfons Zakaria, SH. LLM. NIP. 19590406 198601 2 001 NIP. 19800629 200501 1 002

Pembantu Dekan I

Dr. Muchamad Ali Safaat, SH. MH. NIP. 19760815 199903 1 003

S I L A B U S

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : PILIHAN KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 SKS PRASYARAT : SEMESTER SAJIAN : 6 dan 7 B. DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang Hukum Pidana Internasional baik

dari segi hukum materiil maupun hukum formil. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang asas-asas Hukum Pidana

Internasional, jenis-jenis kejahatan internasional dan jenis-jenis pengadilan untuk penyelesaian kejahatan internasional.

D. LEVEL KOMPETENSI I PENGANTAR a. Pengertian Hukum Pidana Internasional

b. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional c. Subyek Hukum Pidana Internasional

II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HPI a. Sejarah terbentuknya Hukum Pidana Internasional

b. Perkembangan Hukum Pidana Internasional c. Kedudukan Hukum Pidana Internasional berdasarkan hukum

internasional dan nasional III SUMBER HUKUM DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL a. Sumber Hukum dari Hukum Pidana Internasional

b. Asas-asas/prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional

IV KEJAHATAN INTERNASIONAL a. Pengertian kejahatan internasional

b. Kriteria kejahatan internasional c. Dasar penetapan kejahatan internasional d. Kategorisasi kejahatan internasional

V JENIS-JENIS KEJAHATAN INTERNASIONAL a. Aggression.

b. Genocide. c. War crimes d. Crimes against humanity.

VI YURISDIKSI a. Pengertian yurisdiksi b. Macam-macam yurisdiksi

VII PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MELALUI PERADILAN a. Pengadilan Nasional (1 Pertemuan)

b. Pengadilan Ad Hoc (1 Pertemuan) c. Pengadilan Hybrid (1 Pertemuan) d. Mahkamah Internasional/International Criminal Court (ICC) (2

Pertemuan)

VIII PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MELALUI NON PERADILAN a. Mutual Legal Assistance b. Ekstradisi c. Deportasi d. Persona non grata

IX ANALISA KASUS TERKINI Ditentukan berdasarkan kasus-kasus terkait yang sedang atau tidak lama

terjadi DAFTAR PUSTAKA 1. Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R. W. D. Jones, the Rome Statute of

the International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, New York, 2002

2. Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Airlangga, Jakarta, 2009

3. I Gede Widhiana, Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar, Citra Aditya Bakti, 2012

4. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern, Yrama Widya, Bandung, 2009

5. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Wisya, Bandung 2004

6. M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law : Multilateral and Bilateral Enforcement, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008

7. Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional, Alumni, Bandung, 2011

8. Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2011 9. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Rineka Cipta,

Bandung, 2006 10. Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler,

Bayumedia, Malang, 2008 11. Siswanto Sunarno, Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana:

Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : PILIHAN KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 SKS PRASYARAT : SEMESTER SAJIAN : 6 dan 7 B. DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang Hukum Pidana Internasional baik

dari segi hukum materiil maupun hukum formil. C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang asas-asas Hukum Pidana

Internasional, jenis-jenis kejahatan internasional dan jenis-jenis pengadilan untuk penyelesaian kejahatan internasional.

D. LEVEL KOMPETENSI I PENDAHULUAN (1 pertemuan) a. Pengertian Hukum Pidana Internasional

b. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional c. Subyek Hukum Pidana Internasional

II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HPI (1 pertemuan) a. Sejarah terbentuknya Hukum Pidana Internasional

b. Perkembangan Hukum Pidana Internasional c. Kedudukan Hukum Pidana Internasional berdasarkan hukum

internasional dan nasional III SUMBER HUKUM DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

(1 pertemuan) a. Sumber Hukum dari Hukum Pidana Internasional

b. Asas-asas/prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional

IV KEJAHATAN INTERNASIONAL (1 pertemuan) a. Pengertian kejahatan internasional

b. Kriteria kejahatan internasional c. Dasar penetapan kejahatan internasional d. Kategorisasi kejahatan internasional

V JENIS-JENIS KEJAHATAN INTERNASIONAL (2 pertemuan) a. Agresi (aggression)

b. Genosida (genocide) c. Kejahatan perang (war crimes) d. Kejahatan kemanusian (Crimes against humanity).

VI YURISDIKSI (1 pertemuan) a. Pengertian yurisdiksi

b. Macam-macam yurisdiksi VII PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MELALUI PERADILAN

a. Pengadilan Nasional (1 Pertemuan) b. Pengadilan Ad Hoc (1 Pertemuan)

c. Pengadilan Hybrid (1 Pertemuan) d. Mahkamah Internasional/International Criminal Court (ICC) (2

Pertemuan)

VIII PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL MELALUI NON PERADILAN (1 pertemuan) a. Mutual Legal Assistance b. Ekstradisi c. Deportasi d. Persona non grata

IX ANALISA KASUS TERKINI (1 pertemuan) Ditentukan berdasarkan kasus-kasus terkait yang sedang atau tidak lama

terjadi

E. 1. Mata Kuliah: Hukum Pidana Internasional

LEVEL KOMPETENSI I PENDAHULUAN

Waktu: Minggu I /

Pertemuan ke-1 SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Pengertian Hukum Pidana Internasional 1). Menurut Bassiouni

2). Menurut Kriangsak

3). Menurut Antonio Cassesie

4). Menurut Edward M. Wise

b. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional 1). Aspek pidana dalam hukum internasional

2). Aspek hukum nasional dalam hukum internasional

c. Subyek Hukum Pidana Internasional 1). Individual

2). State

3). Corporation.

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Mahasiswa mengerti dan memahami pengertian Hukum Pidana

Internasional b. Mahasiswa mengerti dan memahami ruang lingkup Hukum Pidana

Internasional c. Mahasiswa mengerti subyek Hukum Pidana Internasional

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

a. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Hukum Pidana Internasional

b. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup Hukum Pidana Internasional

c. Mahasiswa dapat menyebutkan subyek Hukum Pidana Internasional METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi;

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)

BAHAN PUSTAKA: 1. Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional,

Airlangga, Jakarta, 2009




5. Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2011

6. Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Rineka Cipta, Bandung, 2006


LEVEL KOMPETENSI II SEJARAH DAN

PERKEMBANGAN HPI

Waktu: Minggu II /


a. Sejarah terbentuknya Hukum Pidana Internasional 1). World War I

2). 1927 LBB: War of Agression

a). Penyusunan Kodifikasi Hukum Pidana Internasional (Hasil Kerja ILC Diterima MU PBB Thn 1953)

b). Penyusunan Pengadilan Pidana Internasional

3). World War II = Genocide, Crimes Against Humanity

b. Perkembangan Hukum Pidana Internasional 1). London Agreement 1942

2). Nuremberg Tribunal 1945

3). Tokyo Tribunal 1946

4). Nuremberg Priciples sebagai prinsip-prinsip dalam HPI

5). Convention Against Genocide 1948

6). ICTY 1992

7). ICTR 1993

8). ICC 2002 (STATUTA ROMA 1998)

c. Kedudukan Hukum Pidana Internasional berdasarkan hukum internasional dan nasional 1). Kedudukan Hukum Pidana Internasional berdasarkan hukum

internasional

2). Kedudukan Hukum Pidana Internasional berdasarkan hukum nasional

TUJUAN PEMBELAJARAN :

a. Mahasiswa mengerti dan memahami sejarah terbentuknya Hukum Pidana Internasional

b. Mahasiswa mengerti dan memahami perkembangan Hukum Pidana Internasional

b. Mahasiswa mengerti kedudukan Hukum Pidana Internasional berdasarkan hukum internasional dan nasional

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan mengerti dan memahami sejarah

terbentuknya Hukum Pidana Internasional b. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan Hukum Pidana

Internasional b. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan Hukum Pidana

Internasional berdasarkan hukum internasional dan nasional METODE PEMBELAJARAN :


EVALUASI :










LEVEL KOMPETENSI III SUMBER HUKUM DAN ASAS-ASAS HUKUM

PIDANA INTERNASIONAL

Waktu: Minggu III /

Pertemuan ke-3

SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Sumber Hukum dari Hukum Pidana Internasional 1). Treaties and Convention;

2). Customary Law;

3). General Principle of International Criminal Law/ General Principle of Law

4). Judicial Decision,

5). Decision of International Organization,

6). Doctrine

b. Asas-asas/prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional 1). Asas Hukum Internasional

a). Pacta Sunt Servanda b). Au Dedere Au Punere c). Au Dedere Au Judicare

2). Asas Hukum Nasional a). Asas Legalitas b). Asas Territorial c). Asas Universal, dll


a. Mahasiswa mengerti dan memahami sumber hukum dari Hukum Pidana Internasional

b. Mahasiswa mengerti dan memahami asas-asas/prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional


a. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber hukum dari Hukum Pidana Internasional

b. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas/prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional

METODE PEMBELAJARAN :


EVALUASI :










LEVEL KOMPETENSI IV KEJAHATAN

INTERNASIONAL

Waktu: Minggu IV /


a. Pengertian kejahatan internasional 1). Menurut Bassiouni

2). Menurut Kriangsak

3). Menurut Antonio Cassesie

4). Menurut Edward M. Wise

b. Kriteria kejahatan internasional 1). Unsur Internasional, termasuk ke dalam unsur ini, yaitu:

a). direct threat to world peace and security;

b). indirect threat to world peace and security;

c). shocking to the conscience of humanity.

2). Unsur Transnasional, termasuk ke dalam unsur ini, yaitu:

a). conduct affecting more than one State;

b). conduct including or affecting citizens of more than one State;

c). means and methods transcend national boundaries.

3). Unsur Necessity, termasuk ke dalam unsur ini, yaitu:

a). cooperation of State necessary to enforce

c. Dasar penetapan kejahatan internasional 1). Konvensi-konvensi internasional;

2). Pengakuan berdasarkan hukum kebiasaan internasional;

3). Pengakuan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional;

4). Larangan oleh perjanjian internasional

d. Kategorisasi kejahatan internasional A. International Crimes

1). Aggression. 2). Genocide. 3). Crimes against humanity. 4). War crimes

5). Unlawful possession or use or emplacement of weapons. 6). Theft of nuclear materials. 7). Mercenaries. 8). Apartheid. 9). Slavery and slave-related practices. 10). Torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading

treatment. 11). Unlawful human experimentation.

B. International Delicts

1). Piracy. 2). Aircraft hijacking and unlawful acts against international air

safety. 3). Unlawful acts against the safety of maritime navigation and

safety of platforms on the high seas. 4). Threat and use of force against internationally protected

person. 5). Crimes against United Nations and associated personnel. 6). Taking of civilian hostages. 7). Unlawful use of the mail. 8). Attacks with explosive. 9). Financing of terrorism. 10). Unlawful traffic in drugs and related drug offenses. 11). Organized crime 12). Destruction and/or theht of national treasures. 13). Unlawful acts against certain internationally protected

elements of the environment. C. International Infraction

1). International traffic in obsence materials. 2). Falsification and counterfeiting. 3). Unlawful interference with submarine cable. 4). Bribery of foreign public official.


a. Mahasiswa mengerti dan memahami pengertian kejahatan internasional

b. Mahasiswa mengerti dan memahami kriteria kejahatan internasional c. Mahasiswa mengerti dan memahami dasar penetapan kejahatan

internasional d. Mahasiswa mengerti dan memahami kategorisasi kejahatan

internasional

INDIKATOR HASIL BELAJAR : a. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber hukum dari Hukum Pidana

Internasional b. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kejahatan internasional c. Mahasiswa dapat menjelaskan kriteria kejahatan internasional d. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar penetapan kejahatan

internasional e. Mahasiswa dapat menjelaskan kategorisasi kejahatan internasional f. Mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur kejahatan internasional g. Mahasiswa dapat menjelaskan subyek kejahatan internasional



EVALUASI :


BAHAN PUSTAKA: 1. Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R. W. D. Jones, the Rome

Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, New York, 2002










LEVEL KOMPETENSI V JENIS-JENIS KEJAHATAN

INTERNASIONAL

Waktu: Minggu V /


a. Agresi (aggression) 1). Pengertian

2). Karakteristik kejahatan

3). Pengaturan

4). Contoh kasus

b. Genosida (genocide) 1). Pengertian


3). Pengaturan

4). Contoh kasus


a. Mahasiswa mengerti dan memahami jenis kejahatan agresi (aggression)

b. Mahasiswa mengerti dan memahami jenis kejahatan genosida (genocide)


a. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis kejahatan agresi (aggression) b. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis kejahatan genosida (genocide)



EVALUASI :













LEVEL KOMPETENSI V JENIS-JENIS KEJAHATAN

INTERNASIONAL

Waktu: Minggu VI /


a. Kejahatan perang (war crimes) 1). Pengertian


3). Pengaturan

4). Contoh kasus

b. Kejahatan kemanusian (Crimes against humanity). 1). Pengertian


3). Pengaturan

4). Contoh kasus


a. Mahasiswa mengerti dan memahami kejahatan perang (war crimes) b. Mahasiswa mengerti dan memahami kejahatan kemanusian (Crimes

against humanity) INDIKATOR HASIL BELAJAR :

a. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis kejahatan perang (war crimes) b. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis kejahatan kemanusian (Crimes

against humanity) METODE PEMBELAJARAN :


EVALUASI :













LEVEL KOMPETENSI VI YURISDIKSI

Waktu: Minggu VII /


a. Pengertian yurisdiksi Menurut beberapa doktrin

b. Macam-macam yurisdiksi 1). Teritorial Principle, didasarkan pada tempat kejahatan dilakukan

2). Active Nationality Jurisdiction, didasarkan pada kewarganegaraan pelaku

3). Passive Nationality Jurisdiction, didasarkan pada kewarganegaraan korban

4). Protective Jurisdiction, didasarkan pada prinsip kepentingan/kedaulatan negara yang bersangkutan

5). Universal Jurisdiction, diberlakukan untuk kejahatan tertentu (serious crimes), yaitu piracy, slavery, war crimes, crimes against peace, crimes against humanity, genocide, torture


a. Mahasiswa mengerti dan memahami pengertian yurisdiksi b. Mahasiswa mengerti dan memahami macam-macam yurisdiksi c. Mahasiswa mengerti dan memahami prinsip-prinsip yurisdiksi


a. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian yurisdiksi b. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam yurisdiksi c. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip yurisdiksi



EVALUASI :




2. Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional,










LEVEL KOMPETENSI VII PENEGAKAN HUKUM

PIDANA INTERNASIONAL MELALUI PERADILAN

Waktu: Minggu VIII /

Pertemuan ke-8


Pengadilan Nasional a. Pengertian

b. Dasar hukum

c. Yurisdiksi yang dimiliki

d. Karakteristik

e. Contoh pengadilan


a. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui peradilan nasional


a. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui peradilan nasional



EVALUASI :







5. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV.

Yrama Wisya, Bandung 2004








Waktu: Minggu IX /

Pertemuan ke-9


Pengadilan Ad Hoc a. International Military Tribunal- Nuremberg

1). Dasar hukum

2). Yurisdiksi yang dimiliki

3). Karakteristik

b. International Military Tribunal- Far East (IMTFE) Tokyo 1). Dasar hukum


3). Karakteristik

c. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 1). Dasar hukum


3). Karakteristik

d. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 1). Dasar hukum


3). Karakteristik


a. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui peradilan Ad Hoc


a. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui peradilan Ad Hoc



EVALUASI :















Waktu: Minggu X /

Pertemuan ke-10


Pengadilan Hybrid a. Special Court for Sierra Leone

1). Dasar hukum


3). Karakteristik

b. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 1). Dasar hukum


3). Karakteristik

c. Special Tribunal for Lebanon, 1). Dasar hukum


3). Karakteristik

d. The War Crimes Court at Kosovo 1). Dasar hukum


3). Karakteristik

e. Special Panels of the Dili District Court 1). Dasar hukum


3). Karakteristik


a. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui peradilan Hybrid


a. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui peradilan Hybrid

METODE PEMBELAJARAN : a. Ceramah; b. Diskusi;

EVALUASI :















Waktu: Minggu XI /

Pertemuan ke-11


Mahkamah Internasional/International Criminal Court (ICC) a. Status ICC b. Yurisdiksi ICC

1). Ratione Materiae: berkaitan dengan pokok perkara

2). Ratione Temporis: berkaitan dengan waktu

3). Ratione Loci: yurisdiksi teritorial

4). Ratione Personae: yurisdiksi personal/individual

c. Struktur Organisasi ICC d. Kewenangan ICC terhadap kejahatan internasional


a. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Internasional/International Criminal Court (ICC)


a. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Internasional/International Criminal Court (ICC)



EVALUASI :















Waktu: Minggu XII /

Pertemuan ke-12


Mahkamah Internasional/International Criminal Court (ICC) a. Admissibility ICC

1). Sedang disidik dan dituntut oleh negara yang mempunyai yurisdiksi

2). Kasus telah disidik oleh negara tersebut, dan diputuskan untuk tidak menuntut si pelaku

3). Pelaku telah diadili untuk kasus tersebut 4). Kasus tersebut tidak cukup gawat untuk meberikan pembenaran

langkah lanjut b. Pengecualian terhadap Admissibility ICC

1). Bila negara tersebut unwilling atau unable 2). Bila keputusan tidak menuntut karena unwilling atau unable 3). Bila pengadilan yang terjadi adalah peradilan sham proceeding


a. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Internasional/International Criminal Court (ICC)


a. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Internasional/International Criminal Court (ICC)



EVALUASI :














PIDANA INTERNASIONAL MELALUI NON PERADILAN

Waktu: Minggu XII /

Pertemuan ke-13

SUB-SUB KOMPETENSI : a. Mutual Legal Assistance

1). Pengertian MLA 2). Latar belakang MLA 3). Tujuan MLA 4). Syarat MLA 5). Jenis MLA

b. Ekstradisi 1). Pengertian ekstradisi

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi 2). Syarat-syarat Ekstradisi

a). Harus ada negara peminta (requesting country) dan negara diminta (requested country).

b). Harus ada orang yang diekstradisi (tersangka, terdakwa, terpidana)

c). Harus ada ada kejahatan yang diekstradisi

d). Harus ada perjanjian ekstradisi

3). Prinsip-prinsip ekstradisi a). Double criminality, yaitu kejahatan diakui oleh hukum di

negara diminta dan hukum di negara peminta (Pasal 5 ayat (1) KUHP).

b). Principle of speciality, yaitu kejahatan tersebut harus ditentukan dalam perjanjian (Pasal 2 ayat (1) UU Ekstradisi) dan kejahatan tersebut hanya boleh diproses atas kejahatan yang dimintakan (Pasal 15 UU Ekstradisi).

c). Non-extradition of poltical criminal, yaitu tidak akan menyerahkan tekait kejahatan politik (Pasal 5 UU Ekstradisi)→ penafsiran negatif.

d). Nebis in idem, terhadap pelaku kejahatan yang diekstradisikan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 10 UU Ekstradisi).

e). Daluarsa, terhadap kejahatan yang hak menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa (Pasal 12 UU Ekstradisi).

c. Deportasi 1). Dasar hukum

2). Tata cara melakukan deportasi

d. Persona non grata 1). Dasar hukum

2). Tata cara melakukan persona non grata


a. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui mutual legal assistance

b. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui ekstradisi

c. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui deportasi

d. Mahasiswa mengerti dan memahami penegakan hukum pidana internasional melalui persona non grata


a. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui mutual legal assistance

b. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui ekstradisi

c. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui deportasi

d. Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum pidana internasional melalui persona non grata



EVALUASI :









7. Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional,

Alumni, Bandung, 2011



10. Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Bayumedia, Malang, 2008

11. Siswanto Sunarno, Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009


LEVEL KOMPETENSI VII ANALISA KASUS TERKINI

Waktu: Minggu XIV /


Ditentukan berdasarkan kasus-kasus terkait yang sedang atau tidak lama terjadi, dengan setidaknya menganalisa: a. Jenis kejahatan

b. Karakteristik kejahatan

c. Yurisdiksi pengadilan yang berwenang


Mahasiswa mengerti dan memahami kasus kejahatan internasional yang sedang atau tidak lama terjadi


Mahasiswa dapat menganalisa kasus kejahatan internasional yang sedang atau tidak lama terjadi



EVALUASI :








6. M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law : Multilateral and

Bilateral Enforcement, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008




10. Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Bayumedia, Malang, 2008

11. Siswanto Sunarno, Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Documents

SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHANlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/HUKUM-PIDANA-INTERNASI… · SATUAN ACARA PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah : HUKUM PIDANA INTERNASIONAL