1

SIMPULAN DAN REKOMENDASI Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer

Senin-Selasa, 29-30 April 2013 Di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

A. Pendidikan Dokter Spesialis Program pendidikan dokter spesialis adalah tahap pendidikan dan pelatihan agar dokter memperoleh kemampuan dan keterampilan tambahan dalam mengelola masalah kesehatan yang lebih kompleks dan spesifik. Saat ini, pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia dilakukan di RS pendidikan dan RS jejaring di bawah koordinasi fakultas kedokteran. Penerapan pendidikan dan pelatihan ‘university based’ ini ditujukan untuk menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan para residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Indonesia. Dalam proses pendidikan dokter spesialis, residen berperan antara lain sebagai peserta didik, membantu pendidikan dokter umum dan tenaga kesehatan lain, serta memberi pelayanan kesehatan di RS pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan dokter spesialis berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan di RS pendidikan. Secara umum, pengelolaan pendidikan dokter spesialis yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS pendidikan. Peran residen sebagai peserta pendidikan dokter spesialis adalah melaksanakan pendidikan melalui proses melayani pasien di RS pendidikan dan RS jejaring. Meskipun residen berperan besar dalam memberikan pelayanan kesehatan, proses pelayanan tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan. Dalam proses pendidikan residen memperoleh supervisi secara bertingkat dari para dokter spesialis konsultan di RS pendidikan. Dokter spesialis konsultan adalah dokter penanggung jawab pasien (DPJP) sehingga seluruh tanggung jawab termasuk tanggung jawab hukum akan berada di tangan RS dan DPJP. Di sisi lain, residen tahap mandiri dapat diberi tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pasien sesuai dengan penugasan yang diterimanya (clinical appointment) dari RS lain. Residen juga memiliki peran strategis dalam pendidikan dokter umum dan tenaga kesehatan lain. Mendidik adalah tugas utama staf pengajar, namun residen dapat berperan dalam pendidikan karena berkesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan rotasi pendidikan klinik di RS. Dengan demikian, residen perlu berperan dalam pembimbingan klinik terhadap mahasiswa kedokteran. Agar dapat melaksanakan peran tersebut dengan baik, residen perlu mendapat pengetahuan tambahan mengenai pendidikan dokter dan keterampilan dalam pembimbingan di tahap klinik. Peran sebagai pendidik ini akan sangat bermanfaat terutama dalam pendidikan dokter umum yang sedang menjalani internship di RS daerah. Sehubungan dengan peran residen sebagai tenaga kesehatan dan pendidik di lingkungan kerjanya, perlu dipikirkan proses kredensial yang selaras bagi pelayanan dan pendidikan yang dilakukan oleh residen. Proses kredensial tersebut diperlukan untuk mewujudkan good clinical governance untuk melindungi keselamatan pasien dan perlindungan hukum bagi residen. Semiloka Nasional yang diadakan pada tanggal 29-30 April 2013 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bertujuan membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam semiloka ini telah disusun serangkaian kesepakatan dan rekomendasi berdasarkan paparan dan diskusi dari para peserta. Narasumber dan peserta yang hadir dalam semiloka ini adalah berbagai pihak pengambil kebijakan yang mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan perwakilan dari berbagai institusi pendidikan dokter serta rumah sakit pendidikan di Indonesia (daftar hadir terlampir).

2

A.1. Hak dan Kewajiban Residen dalam Pelayanan Kesehatan Residen dalam masa pendidikannya berperan unik sebagai peserta didik sekaligus pemberi layanan kesehatan di rumah sakit. Hak dan kewajiban residen dalam pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kedudukan residen di RS pendidikan. Oleh karena itu, untuk menentukan hak dan kewajibannya perlu ditentukan terlebih dahulu apakah residen termasuk staf/pegawai RS atau sebagai peserta didik saja. Pada kenyataannya penentuan status residen tidak mudah. Residen tidak dapat ditetapkan sebagai staf rumah sakit karena tidak mendapat penugasan klinis dan dalam memberikan pelayanan tetap membutuhkan supervisi dari dokter spesialis sebagai DPJP. Di lain pihak, residen dalam menjalankan pendidikannya memberikan kontribusi yang besar bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kewajiban residen adalah untuk menuntut ilmu dan memberikan pelayanan kesehatan. Sehubungan dengan peran residen sebagai pemberi layanan kesehatan, selayaknya residen juga berhak mendapatkan gaji/insentif atas pelayanan kesehatan yang diberikannya walaupun bukan hal yang utama. Saat ini pemberian gaji/insentif bagi residen sudah dilakukan di banyak negara di dunia. Beberapa RS di Indonesia juga sudah menerapkan pemberian gaji/insentif bagi residen. Hak residen selain gaji/insentif juga dapat berupa jasa medis tambahan sesuai dengan kebijakan RS atau Pemda. Hak dan kewajiban residen perlu dinyatakan dalam kontrak pribadi antara residen dan rumah sakit. Kontrak antara residen dan rumah sakit dapat dimulai melalui proses kredensial. Dengan credential system, tindakan medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang kompeten. Dengan demikian, perlu ditentukan terlebih dahulu kompetensi residen, kemudian dilakukan penentuan cinical privilege dan clinical appointment. Proses kredensial tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan di RS pendidikan dan berorientasi pada keselamatan pasien. Berikut adalah rekomendasi proses credential-clinical privilege-clinical appointment-medical liability bagi residen di RS Pendidikan dan RS Jejaring:

Proses credential bagi residen sebaiknya dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan kompetensi residen.

Penetapankompetensi dan clinical privilege

residen

Penerbitan surat keterangan

kompetensi residen

Credential dan clinical appointment oleh Komite Medik

Clinical appointment disetujui dan

ditetapkan olehDirektur RS

KETUA PROGRAM STUDI RUMAH SAKIT

3

Rekomendasi supervisi dan penempatan residen di rumah sakit:

Tahap Pendidikan Supervisi Penempatan

Residen tahap awal/dasar

Pengayaan dan pembekalan dasar

Melekat

RS pendidikan utama

Residen tahap menengah

Pelatihan dan pemahiran lebih lanjut

Tetap diperlukan

RS pendidikan dan RS jejaring Mulai dapat menjadi bagian dari pelayanan kesehatan

Residen tahap akhir/mandiri

Mampu memberikan pelayanan kesehatan

Metode supervisi jarak

jauh yang efisien menggunakan teknologi informasi yang memadai

Dapat dialokasikan untuk RS lain (bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan)

Upaya perlindungan hukum bagi residen juga perlu dipikirkan. Terdapat beberapa rekomendasi untuk melindungi residen selama memberikan pelayanan dalam proses pendidikan yang mencakup:

a. Penyediaan asuransi untuk residen (baik residen tugas belajar maupun non-tugas belajar) b. Asuransi sebaiknya sudah diberikan saat residen memulai pendidikan di rumah sakit c. Asuransi diusulkan dapat ditanggung negara

Sedangkan untuk residen tahap mandiri yang bertugas di daerah terpencil terdapat beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

• Membutuhkan proses penentuan kompetensi, credential, dan clinical apppointment seperti residen yang ditempatkan di RS pendidikan utama dan jejaring

• Direktur RS meminta SIP PPDS khusus dari dinas kesehatan setempat.

Penentuan kompetensi, credential, clinical

appointment

• Penentuan residen tahap mandiri yang akan dikirim ke daerah ditentukan oleh masing-masing KPS

Penentuan Penempatan Residen

• Residen yang ditempatkan di daerah terpencil perlu mendapatkan supervisi secara berkala yang waktunya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya 1 tahun sekali

• Pengiriman ke daerah terpencil harus dilindungi oleh MoU yang ditandatangani oleh bupati, dekan FK, RS pendidikan utama, dan diketahui oleh DPRD. Dalam MoU dapat mencakup pemberian insentif, kewajiban RS daerah membayar premi asuransi liability apabila diperlukan, serta penyelesaian masalah hukum

• Di daerah terpencil terkadang residen harus melakukan tindakan di luar kompetensi. Untuk melakukan tindakan tersebut, residen harus mendapat persetujuan dari KPS.

Perlindungan asuransi

4

Untuk residen yang bertugas di daerah bencana, mengikuti Juknis di Permenkes No. 1231 Tahun 2007 tentang Penugasan Khusus SDMK. Rekomendasi terkait pemberian insentif/bantuan bagi residen:

Penggunaan terminologi ‘remunerasi’ belum dapat disepakati karena kedudukan residen tidak murni sebagai staf di RS, sehingga direkomendasikan untuk menggunakan terminologi insentif/bantuan.

Hak dan kewajiban dokter pendidik pendidik klinik juga merupakan hal yang perlu diperjuangkan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Rekomendasi terkait dokter pendidik klinik adalah sebagai berikut:

Dengan tingginya persentase (70%) staf Kemenkes yang terlibat dalam pendidikan dokter dan dokter spesialis, maka kedudukan, peran, hak dan kewajiban dokter pendidik klinik harus diperhatikan terutama pengawalannya dalam RUU Dikdok

Dokter pendidik klinik akan mencakup seluruh staf medis dari seluruh instansi lahan pendidikan baik RS Pendidikan negeri vertikal maupun daerah, RS TNI, dan RS Swasta

A.2 Peran residen dalam pendidikan dokter Kontinum pendidikan dokter dan dokter spesialis di Indonesia Residen dalam pendidikan dokter memiliki banyak waktu interaksi dengan mahasiswa. Oleh sebab itu residen berpeluang untuk berperan dalam pendidikan dokter. Saat ini secara tidak langsung pengajaran oleh residen sudah

Insentif/bantuan bagi residen

Besaran insentif :

▪ dicantumkan dalam MoU antara RS dan FK

▪ disesuaikan dengan tahap residen di RS pendidikan (tahap mandiri)

1. Splitting fee dari

supervisor

2. BPJS

3. Pemda

4. Jamkesmas

Pembuatan kontrak perorangan antara residen dengan RS dan FK

Perlu dibuat suatu model pemberian insentif bagi residen yang mencakup besaran dan sumber dananya

BESARAN ALTERNATIF SUMBER DANA

KEKUATAN HUKUM

ANJURAN

5

terjadi dengan berbagai macam cara. Residen bereran dalam pendidikan dokter terutama dalam penanganan masalah pasien sehari-hari, sedangkan staf pengajar bertugas menjamin kedalaman pemahaman dan pencapaian kemampuan mahasiswa secara keseluruhan. Melibatkan residen dalam proses pendidikan merupakan hal yang strategis. Untuk itu peran residen dalam pendidikan dokter perlu didukung dengan adanya pelatihan terkait perannya dalam pendidikan dokter: teaching, assessing, mentoring dan role model; microteaching (komitmen, pemberian feedback). Selain itu peran residen dalam pendidikan dokter juga perlu mempertimbangkan tahap pendidikan residen yang bersangkutan, terkait dengan pencapaian kompetensinya. Jika residen dilibatkan dalam pendidikan sejak awal, maka jika suatu saat bertemu dokter intern atau dokter junior terbiasa melakukan pembimbingan. Pada tahap tertentu sesuai dengan tahap pendidikan residen, residen diharapkan dapat berperan sebagai supervisor baik bagi residen junior maupun mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani rotasi klinik di RS pendidikan. Meskipun demikian, pengajaran oleh residen perlu mendapatkan supervisi dari dosen/pengajar karena mereka tidak memiliki kemampuan yang sama dengan dosen/pengajar. Perlu adanya peran dari KPS untuk melakukan seleksi residen yang dapat memberikan bimbingan, sesuai dengan level kompetensinya. Untuk chief residen dapat dibuatkan SK dan diberi honor pembimbingan bila memungkinkan. Honor pengajaran oleh residen tidak bisa diberikan selama ini karena peran residen dalam pendidikan belum dikenali dalam sistem. Salah satu alternatif honor pengajaran bagi residen adalah dana yang dialihkan dari supervisor ke residen. B. Peran Dokter Layanan Primer Berdasarkan UU. No. 36 / 2009 tentang kesehatan, dan UU. No. 44 / 2009, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia terbagi dalam 3 strata yaitu pelayanan primer oleh dokter umum, pelayanan sekunder oleh dokter spesialis dan pelayanan tersier oleh dokter subspesialis/konsultan. Dalam rangka implentasi universal health coverage di Indonesia, semua warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan sesuai amanat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).Sebagai salah satu amanat dari UU SJSN, maka UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah disahkan.Dengan berlandaskan UU SJSN dan BPJS, maka makin memantapkan arah ke depan bahwa pembiayaan kesehatan personal bagi masyarakat Indonesia akan diselenggarakan dalam mekanisme jaminan Kesehatan. Adanya UU SJSN dan BPJS ini akan menitikberatkan kebutuhan pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan primer. Hal ini akan menyebabkan jumlah dokter layanan primer perlu ditingkatkan dan didistribusikan secara merata untuk mencapai pemerataan akses serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan jumlah dokter layanan primer tersebut harus didukung dengan kompetensi dokter yang komprehensif di bidang pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama dan pelaksanaan program pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Fungsi dokter yang dibutuhkan pada era SJSN adalah dokter yang tidak hanya berfungsi kuratif tapi juga promotif preventif. Konsep tersebut sebetulnya merupakan konsep dokter keluarga. Dengan demikian harus didefinisikan kembali dokter layanan primer yang sesuai untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut adalah serangkaian kesepakatan dan rekomendasi terhadap dokter layanan primer berdasarkan paparan dan diskusi dari para peserta semiloka nasional:

6

Selain pembahasan mengenai dokter layanan primer, dilakukan pula pembahasan mengenai program internship dokter Indonesia. Disepakati bahwa konsep dan falsafah dasar internship di Indonesia telah dipikirkan dengan baik, yaitu sebagai tahap pemandirian dan pemahiran bagi para lulusan dokter sehingga mampu bekerja sebagai dokter di RS dan di Puskesmas dalam pendampingan terstruktur oleh para dokter pendamping yang berperan sebagai panutan. Namun demikian, pelaksanaan internship ini perlu diperbaiki. Mengingat pelaksanaan internship di Indonesia melibatkan banyak pihak baik di tingkat pusat dan daerah, diperlukan tingkat peraturan yang lebih tinggi atau kesepakatan bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara seperti yang ada saat ini. Peraturan yang mengayomi direkomendasikan adalah setingkat peraturan presiden, agar lebih kuat dan dapat mengkoordinasikan beberapa kementerian. Dengan demikian, struktur organisasi pelaksanaan internship serta penganggaraan seluruh kegiatannya dapat diperjelas. Struktur organisasi internship perlu memerhatikan keterlibatan stakeholder di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikti, Fakultas Kedokteran terkait), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan juga peran organisasi profesi (IDI) dan pemerintah daerah. Mengingat adanya otonomi daerah, masukan dari stakeholder di daerah juga perlu lebih diperhatikan, terutama terkait dengan penempatan dan kemampuan daerah untuk mendukung program internship. Dalam hal anggaran, sebaiknya pembiayaan internship dapat bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Dokter internship adalah dokter yang sudah lulus dari pendidikan, yang memerlukan pendampingan dari para dokter pendamping yang sudah berpengalaman bekerja sebagai dokter. Dokter intern serta dokter pendamping perlu mendapatkan tunjangan yang memadai dan manusiawi. Selain itu, dokter pendamping internship perlu mendapatkan pelatihan dengan modul pelatihan yang lebih komprehensif. Penyusunan modul pelatihan dan pelaksanaan pelatihan dokter pendamping memerlukan kerjasama antara Komite Dokter Internship Indonesia, Kemenkes, dan Fakultas Kedokteran.

Dokter

Dokter lulusan FK diharapkan sudah mempunyai kemampuan optimal

sebagai dokter layanan primer dan dapat ditempatkan di layanan primer

manapun

perlu ada paparan terhadap layanan primer sejak awal dalam pendidikan

dokter

Dokter Layanan Primer

Pengembangan profesional melalui lembaga pendidikan formal maupun jalur-

jalur lain (CPD) yang terstruktur dengan modul yang disetujui KDPI

Berhak untuk mendapat pelatihan untuk kompetensi tambahan sesuai kebutuhan masyarakat tempat bertugas -> tanggung

jawab user

Peranan IDI perlu ditingkatkan untuk pengembangan kualitas dokter layanan primer

dan diperlukan komunikasi yang lebih erat antara KDPI dan kolegium-kolegium lainnya.

7

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan internship, terutama terkait dengan proses pendampingan, keterlibatan dokter intern dalam pelayanan kesehatan di RS dan di Puskesmas, kualitas pelayanan yang diberikan oleh dokter intern, perlu dilakukan secara berkala oleh Komite Dokter Internship di Indonesia dengan melibatkan FK, Kemenkes, dan semua stakeholde rdi daerah. Sosialisasi mengenai internship perlu dilakukan secara terus-menerus, baik di lingkungan pendidikan (FK) dan dalam kegiatan organisasi profesi (IDI, kolegium dokter pelayanan primer, kolegium dokter keluarga, kolegium dokter spesialis). Direkomendasikan agar AIPKI membuat surat pernyataan menyetujui internsip sehingga memperkuat keberlangsungan program.

8

LAMPIRAN 1. SUSUNAN ACARA Hari 1. Senin, 29 April 2013

Waktu Keterangan Moderator/Narasumber

08.00 – 08.30 Registrasi

08.30 – 09.00 Pembukaan

- Prof. dr. Akmal Taher, SpU(K), PhD – Dirjen BUK

- Dr. Ratna Sitompul, SpM(K) - Dekan FKUI

- Prof. DR. dr. Siti Setiati, SpPD(K) - Ketua Panitia

09.00 – 10.00 Diskusi panel (setting talkshow):

Apakah yang kita pahami selama ini sebagai hak dan tanggung jawab residen dalam pelayanan kesehatan di RS pendidikan dan RS jejaring?

Moderator: Prof. dr. Bambang Hermani, SpTHT-KL(K) Panel:

a. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD.

b. Dr. Anwar Santoso, SpJP(K) - ARSPI

c. Dr. Djoni Darmadjadja, SpB, MARS - PERSI

d. Dr. Prasetyo - Ketua senat PPDS

10.00 – 10.30 Rehat kopi

10.30 – 11.00 Credential bagi residen dalam pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan di RS

Moderator: Prof. DR. dr. Siti Setiati, SpPD(K) Narasumber: Prof. dr. Bambang Hermani, SpTHT-KL(K)

11.00 – 11.30 Kebijakan remunerasi bagi residen di RS Pendidikan menyambut SJSN 2014

Moderator: Prof. DR. dr. Siti Setiati, SpPD(K) Narasumber: Prof. dr. Akmal Taher, SpU(K), PhD

11.30 – 12.30 Tanya jawab

12.30 – 13.30 ISHOMA

13.30 – 14.00 Pertanggungjawaban hukum / medical liability system dikaitkan dengan peran residen, fakultas kedokteran dan RS pendidikan

Moderator: dr. Muhamad Sidik, SpM(K) Narasumber: Prof. DR. dr. Budi Sampoerna, SpF(K)

14.00 – 14.30 Tanya jawab

14.30 – 16.00 Diskusi kelompok (A: setting RS Pendidikan Utama, B: setting RS Jejaring, C: setting RS daerah remote/bencana) Topik diskusi:

Proses credential untuk clinical privilege, clinical appointment bagi residen (tindak lanjut semiloka Pusat Manajemen Kesehatan UGM, 4 Maret 2013) RS Utama, jejaring, remote/bencana

Remunerasi bagi residen: apa dan bagaimana? Apakah perlu dibedakan penerapan di RS pendidikan dan non RS pendidikan?

Medical liability: apa antisipasi RS

dalam menghadapi medical mishaps yang dilakukan oleh residen?

Fasilitator: A. Prof. DR. dr. Pradana Soewondo,

SpPD-KEMD

B. Prof. DR. dr. Siti Setiati, SpPD(K)

C. Prof. dr. Bambang Hermani, SpTHT-KL(K)

9

16.00 – 17.00 Pleno dan perumusan rekomendasi terkait hak dan kewajiban residen dalam pelayanan kesehatan di RS

Moderator: Prof. dr. Bambang Hermani, SpTHT-KL(K) Panel:

Direktur Keuangan RSCM

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi RSCM

17.00 – 17.30 Rehat kopi Penutupan hari 1

Hari 2. Selasa, 30 April 2013

Waktu Keterangan Moderator/Narasumber

08.00 – 08.30 Registrasi

08.30 – 09.10 Dokter dan dokter layanan primer: persamaan, perbedaan dan bagaimana cara mencapai kompetensinya Tanggung jawab dan kewenangan dokter layanan primer dalam pelayanan kesehatan

Moderator: dr. Surahman Hakim, SpOG(K) Narasumber dr. Dhanasari Vidiawati, MSc, CM-FM Prof. dr. Akmal Taher, SpU(K), PhD

09.10 – 09.30 Tanya jawab

09.30 – 10.00 Rehat kopi

10.00 – 10.30 Peran residen dalam pendidikan dokter, dan dalam pembimbingan dokter internship

Moderator: Dr. dr. Mardiastuti, MSc, SpMK. Narasumber Prof. DR. dr. Pradana Soewondo, SpPD-KEMD

10.30 – 11.00 Tanya jawab

11.00 – 11.30 Credential dan remunerasi bagi residen sesuai

dengan peran dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter

Moderator: dr. Surahman Hakim, SpOG(K) Narasumber: dr. Muhamad Sidik, SpM(K)

11.30 – 12.00 Tanya jawab

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 14.30 Diskusi kelompok A. Peran residen dalam pendidikan

dokter, dan peran masa depan dalam pembimbingan dokter internship Credential dan remunerasi bagi residen sesuai dengan peran dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter

B. Tanggung jawab dan kewenangan dokter layanan primer dalam pelayanan kesehatan

Fasilitator: A. dr. Ardi Findyartini

B. dr. Dhanasari Vidiawati, MSc, CM-

FM

14.30 - 16.00 Pleno dan perumusan rekomendasi terkait:

hak dan kewajiban residen dalam pendidikan dokter dan dokter internship

tanggung jawab dan wewenang dokter layanan primer

Moderator: dr. Ardi Findyartini

16.00 – 16.30 Penutupan Dekanat FKUI

16.30 – 17.00 Rehat kopi

10

2. DAFTAR PESERTA No Nama Institusi

1 Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. PhD Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia

2 dr. Anwar Santoso, SpJP(K) Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia

3 dr. Djoni Darmadjadja, SpB, MARS Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

4 Prof. dr. Akmal Taher, SpU(K), PhD Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

5 Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K) Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal

6 dr. Prasetyo Edi Ketua Senat PPDS

7 Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM

8 Dr. dr. Czeresna Heriawan S, SpPD Direktur Utama RSCM

9 dr. Mohammad Ali Toha Assegaf, MARS Direktur Keuangan RSCM

10 Prof. dr. Bambang Hermani, SpTHT-KL(K) Ketua Komite Medik RSCM

11 dr. Sumariyono, SpPD Direktur SDM dan Pendidikan RSCM

12 dr. Muhamad Sidik, SpM(K) Koordinator Program Pendidikan Spesialis FKUI

13 Dr. dr. Mardiastuti, MSc, SpMK Koordinator Program Pendidikan S1 FKUI

14 dr. Dhanasari Vidiawati, MSc. CM-FM Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI

15 dr. Ardi Findyartini, PhD Departemen Pendidikan Kedokteran

16 dr. Riyani Wikaningrum Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti

17 Dr. dr. Arsitawati P. Rahardjo, MA-HM Staf Khusus Dirjen Dikti Bidang Kedokteran dan Kesehatan

18 dr. Ahrahayati Wildany Sie Yankesar Dinkes Provinsi DKI Jakarta

19 dr. Zaenal Abidin, Mkes Ketua Umum PB IDI

20 dr. Dyah A. Waluyo PB IDI/MPPK

21 Evawany Ditjen Dikti

22 Prof. dr. Djoko Widodo, SpPD (K) Ketua Dewan Guru Besar FKUI

23 Prof. Dr. dr. Suharjono, SpPD (K) Ketua UPMA FKUI

24 Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K) Dekan FKUI

25 Prof. dr. Pratiwi P. Soedarmono, PhD, SpMK(K) Wakil Dekan FKUI

26 Dr. dr. Siti Setiati, SpPD-Kger Sekretaris Fakultas FKUI

27 DR. dr. Pradana Soewondo, SpPD-KEMD Manajer Akademik dan Kemahasiswaan FKUI

28 dr. Ponco Birowo, PhD, SpU Manajer Riset

29 dr. Surahman Hakim, SpOG(K) Manajer Umum FKUI

30 Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH Manajer Ventura FKUI

31 dr. Meiti Frida, SpS (K) FK UNAND

32 Prof.Dr.dr. Eryati Darwin FK UNAND

33 DR. dr. Sudadi, SpPD FK UGM

34 dr. Agus Surono, SPTHT, PhD FK UGM

35 Prof.dr. Budi Mulyono, SpPK FK UGM

36 Dr. dr. Oki Suwarsa, SpKK(K), Mkes FK Unpad

37 Dr. dr. Feti Karfiati M, SpM(K), Mkes FK Unpad

38 dr. Arief S. Kartasasmita, SpM(K), PhD FK Unpad

39 Irvan Afriandi, dr.,MPH., Dr.PH FK Unpad

11

40 dr. Raihan, SpA FK Unsyiah

41 Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, SpOG (K) FK UNHAS

42 dr. Mansyur Arif, PhD, SpPK(K) FK UNHAS

43 dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Sp.KK(K) FK UNAIR

44 dr. Endang Ambarwati, SpKFR(K) FK UNDIP

45 Prof. dr.Zainal Muttaqin, SpBS, PhD FK UNDIP

46 dr. Mutiara Budi Azhar, SU, MMedSc FK Unsri

47 dr. Hj. Mariatul Fadilah, MARS FK Unsri

48 dr. Dani, Mkes FK Universitas Maranatha

49 dr. Suriapti Dapne, MS FK Universitas Trisakti

50 dr. Iis Inayati FK UNJANI

51 dr. Fransiska Ambaruka FK UNJANI

52 dr. Yudith Yunia Kusmala FK UNJANI

53 dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed, AIFM FK UKI

54 dr. Tirta Prawita Sari, Msc, SpGK FK UMJ

55 dr. Toha Muhaimin FK UMJ

56 dr. Ernawati, MS FK Untar

57 dr. Tri Ariguntar W, SpPK FK UMJ

58 dr. Marita Fadhilah, PhD FKIK UIN Jakarta

59 dr. Risahmawati, PhD FKIK UIN Jakarta

60 dr. Ari Muhandari RSAB Harapan Kita

61 dr. Alexandra RSAB Harapan Kita

62 dr. Widiarti P. Riono, SpM RS Kanker Dharmais

63 Dr. dr. Hj. Aida S.D. Suryadiredja, SpKK(K) RS Kanker Dharmais

64 dr. Hariyati, MARS RS Kanker Dharmais

65 Dr. dr. Fatmawati, MPH RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso

66 dr. Sucahyo Adi N. RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso

67 Dr.dr. Ismoyo Sunu, SpJP (K), FIHA RSJP Harapan Kita

68 Dr.dr. Indriwanto Sakidjan, SpJP(K), FIHA RSJP Harapan Kita

69 dr. Ruhayati Sadili, M.Kes RS Fatmawati

70 dr. Diah P. Itaresmi, MPH RS Fatmawati

71 dr. Indah Sri Anggarini, MARS RS Persahabatan

72 dr. Nursanti Subakir, Sp.Rad RS Fatmawati

73 dr. Arvid Tardan, SpOG RS Fatmawati

74 dr. Diana Paramita, SpPD-KHOM RS Persahabatan

75 dr. Budi Santoso RSPAD Gatot Soebroto

76 Budi Pramono Mabes TNI

77 Dr. Dharmadi , SpOT, FICS RSU Tangerang

78 Drs. Sutarsa, MARS RSU Tangerang

79 dr. Agus Yunianto, SpBS RSPAD Gatot Soebroto

80 dr. Irhamni, SpB, SpBA RSPAD Gatot Subroto

81 dr. Victor Pontoh, SpB(K)Onk RSUP Manado

12

82 Prof. dr. Muhammad Amin, SpP(K) RS UNAIR

83 dr. Bayu Santoso, SpKFR(K) RS UNAIR

84 Dr. dr. Eka Savitri, SpTHT RS UNHAS

85 dr. Andi Kurnia Bintang SpS, MARS RS UNHAS

86 Prof. Dr. dr. Syamsu, SpPD, KAI RS UNHAS

87 dr. Ariandi Setiawan, Sp.B RS UNAIR

88 Prof.dr.Abdul Kadir, PhD, Sp.THT-KL(K), MARS RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

89 dr.Uleng Bahrun, Sp.PK, PhD RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

90 Dr. Taufik Tjahyadi, Sp.S RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

91 Dr. Heru Budianto, SH, MM RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

92 dr. Primal Sudjana, SpPD-KPTI, MH.Kes RSUP Dr. Hasan Sadikin

93 drg. Syaf Satriawarman, Sp.Pros RS Sidoarjo

94 Samuel Indrayana, S.Sos, MM RS Sidoarjo

95 Dr. Hj. Irayanti, Sp.M RSUP Dr. M. Djamil Padang

96 dr. Dodik Tugasworo, SpS(K) RS dr. Kariadi

97 DR. dr. HM Alsen Arlan, SpB-KBD RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang

98 dr. Azhari, SpOG RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang

99 dr. H Zulkifli, SpAn, Mkes RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang

100 Dr. dr. Sri Mularsih, SpA(K) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

101 dr.Endro Basuki, SpBS, Mkes RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

102 dr. Kartono Sudarman, SpTHT-KL(K) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

103 dr. Fachrul Jamal, Sp.An, KIC RSUD dr. Zainoel Abidin

104 dr. Iskandar, Sp.BS, M.Kes RSUD dr. Zainoel Abidin

105 Dr.dr. Budi Siswanto, SpOG(K) RS Syaiful Anwar

106 Dr. Joni Wahyuhadi, dr., SpBS RSUD Dr. Soetomo Surabaya

107 Dra. Tri Hartati RSUD Dr. Soetomo Surabaya

108 Prof. Dr.dr. Doddy M.Soebadi, SpU(K) RSUD Dr. Soetomo Surabaya

109 dr. Poerwadi, SpB, SpBA(K) RSUD Dr. Soetomo Surabaya

110 drg. Berlian Manalu RSUP H. Adam Malik

111 Drs.Bambang Sugeng W, MM RSUD Dr.Moewardi

112 dr. Agus Suryanto SpPD-KP RSUP Dr. Kariadi

113 Dr.dr. O.I. Palandeng, SpTHT-KL RSUP Prof. Kandou Manado

114 dr. Armenius R. Sondakh RSUP Prof. Kandou Manado

115 Dr.dr. Widjajalaksmi K, SpKFR, MSc Dept. IKFR FKUI

116 Dr.dr. Tirza Z. Tamin, SpKFR Dept. IKFR FKUI

117 dr. Tresia Fransiska UT, SpKFR Dept. IKFR FKUI

118 dr. Budiningsih, SpPA(K) Dept. PA FKUI

119 dr. Fernandi Moegni, SpOG (K) Kodik S1 Obstetri Ginekologi FKUI

120 dr. Tri Martani, SpTHT-KL Dept. THT FKUI

121 dr. Yulia Modul Tumbuh Kembang FKUI

122 dr. Made Susiyanti, SpM(K) Dept. Mata FKUI

123 dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS Modul Saraf FKUI

13

124 dr. Maria Mayasari Bedah S1

125 Prof.dr. Wiwien Heru, SpP,PhD Dept Pulmonologi

126 dr. Lia Damayanti Dept. Histologi FKUI

127 dr. Diyah Eka A Dept. Ilmu Gizi FKUI

128 Dr.Tjahyani Mirawati S PhD Dept. Mikrobiologi FKUI

129 dr. Gitalisa Andayani, SpM(K) Modul Indera

130 dr. Budi H Dept. Mikrobiologi FKUI

131 dr. Rini Latifah Dept. Mikrobiologi FKUI

132 dr. Hesty Lusinta Dept. Mikrobiologi FKUI

133 dr. Astri B Dept. Neurologi FKI

134 dr. Oktavinda Safitry, SpF Dept. Forensik FKUI

135 dr. Tri Rahayu, SpM(K), FIACLE KPS Mata FKUI

136 Dr. dr. Johana Titus, MS, SpGK KPS Ilmu Gizi FKUI

137 Dr. dr. Fikry Effendi, MOH, SpOk. Dept. IKK FKUI

138 dr. Mila Maidarti Dept. Obstetri Ginekologi FKUI

139 dr. Sri Mutya Sekarutami, Sp.Rad(K) Onk.Rad Dept. Onkologi Radiasi FKUI

140 Prof. dr. Rahajuningsih D Setiabudy, SpPK Dept. Patologi Klinik FKUI

141 dr. Drupadi HS Dillon, MSc, PhD, SpGK Dept. Ilmu Gizi FKUI

142 dr. Sandra Widaty, SpKK Dept. Ilmu Kulit dan Kelamin FKUI

143 dr. Tri Juli Edi Tarigan, SpPD Skill Lab FKUI

144 dr. Poppy Roebiono, SpJP(K) Dept. Kardiologi FKUI

145 dr. Aida Lydia, SpPD-KGH, PhD KPS Ilmu Penyakit Dalam FKUI

146 dr. Dewi Selvina R, M.Kes Dept. Farmakologi FKUI

147 dr. Christina Simadibrata, Mkes, SpAk. Dept. Akupunktur FKUI

148 dr. Lina Rostini Dept. Akupunktur FKUI

149 Prof. dr. Amir Syarif, SKM, SpFK(K) Dept. Farmakologi FKUI

150 Dr. dr. Minarma Siagian, MS, AIF Dept. Fisiologi FKUI

151 dr. Diah Rini Handjari, SpPA(K) Ketua Modul Gastroenterologi FKUI

152 dr. Evelina, SpPA Dept. Patologi Anatomi FKUI

153 dr. Arif Marsaban, SpAn. Dept. Anestesi FKUI

154 Prof. dr. Bastaman Basuki, MPH, Sp.KP Dept. Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI

155 dr. Riana Tamba, SpB, SpBA Dept. Bedah FKUI

156 dr. Budhi Antariksa, SpP, PhD Kodik S1 Pulmonologi FKUI

157 dr. Erfi Prafiantini, SpGK Dept. Ilmu Gizi FKUI

158 dr. Titis Prawitasari, SpA Dept. Ilmu Kesehatan Anak FKUI

159 dr. Nina Irawati, SpTHT Dept. THT FKUI

160 dr. Fera Ibrahim, Msc, SpMK(K) KPS Dept. Mikrobiologi Klinik

161 dr. July Kumalawati, DMM, SpPK(K) Modul Medical Imunologi

162 dr. Liswati Susanto Kodik S1

163 Dr. dr. Pustika Amalia W, SpA(K) Dept.Ilmu Kesehatan Anak FKUI

164 Neng Tina Kartinah Dept. Fisiologi FKUI

165 dr. Herqutanto, MPH, MARS Dept. Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI

14

166 Prof. dr. Lukman Hakim, SpPD-KKV Dept. Pendidikan Kedokteran FKUI

167 dr. Indah S. Widyahening, MS, MSc-CMFM Dept. Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI

168 Dr. dr. Primariadewi Rustamadji, MM, SpPA(K) Dept. Patologi Anatomi FKUI

169 dr. Aryono Hendarto, Sp.A Dept. Ilmu Kesehatan Anak FKUI