Sinkronisasi NTT Buku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya buku Sinkronisasi Program

Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2014 sebagai salah satu tahap dalam

rangka Pengembangan Infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbasis Penataan Ruang.

Secara umum, buku ini berisikan pendahuluan, kondisi infrastruktur, rumusan isu strategis, kebutuhan

program utama pengembangan infrastruktur, dan program pengembangan infrastruktur jangka menengah

di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Buku ini disusun berdasarkan hasil kerja Tim antar Departemen tingkat Pusat yang dipimpin oleh Staf

Khusus Menteri Pekerjaan Umum Bapak DR. Ir. M. Saleh Latuconsina, CES dengan Pemerintah Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang

telah diselenggarakan di Kota Kupang.

Selanjutnya buku ini akan dimanfaatkan oleh sektor terkait di Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tim Sinkronisasi

Jakarta, 2009

Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur i

SAMBUTAN DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH IV

asa syukur kehadirat Allah SWT mengiringi penerbitan Buku Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009-2014 ini, karena atas izin-Nya, kami diberi kesempatan dan kemampuan menyelesaikan penerbitan buku ini.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (mirip seperti GBHN pada era ORBA) berfungsi sebagai penuntun arah pelaksanaan pembangunan, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi in-efisiensi sumberdaya, dan penetapan standar dan pengawasan kualitas.

R

Dengan adanya UU No. 26/2007, RTRWN (PP No. 26/2008) dan RPJPN diharapkan semua program pembangunan di Indonesia mengacu kepada rencana tersebut tidak hanya bermatra sektoral, tetapi juga bermatra spasial. Melalui RTRWN dan RPJPN diketahui bagaimana wajah Indonesia yang diinginkan masyarakat pada 2025 mendatang dan dengan demikian bangsa Indonesia telah memiliki acuan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Secara garis besar disusunnya RPJPN didasarkan pada tantangan dan kendala yang ada serta potensi yang dimiliki wilayah dan bangsa Indonesia. Sehingga dirumuskan bahwa visi RPJPN adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur, yang merupakan penjabaran dari cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sebagai koridor pemberi arah dan batasan pembangunan nasional jangka panjang. Strategi untuk melaksanakan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan (RPJM). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Sehingga tetap merupakan program pembangunan yang berkesinambungan.

Pada saat RTRWN dan RPJPN harus menjadi rujukan bagi daerah, maka semua rencana di daerah

hendaknya, selain untuk mencapai apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan daerah sesuai dengan kewenangannya juga harus ditujukan dalam rangka mewujudkan RTRWN dan mencapai program pembangunan yang dirumuskan di dalam RPJP/RPJM Nasional. Dalam hal ini cukup jelas bahwa sebagai landasan normatif, RTRWN menjadi pedoman untuk: penyusunan RPJPN dan RPJMN; pemanfaatan ruang dan pengendalian; pemanfaatan ruang di Wilayah Nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah provinsi, serta

keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur ii

Sedangkan sebagai suatu strategi, RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berfungsi untuk memberikan arah keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor, dengan mensinergikan berbagai kepentingan lintas wilayah (cross-jurisdiction) dan lintas sektor (multi-stakeholders) dalam pemanfaatan ruang yang berorientasi pada upaya mengurangi ketimpangan dan mempercepat pembangunan antarwilayah melalui efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam secara sinergis dan terpadu.

Salah satu aspek penting di dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang yang dapat berperan sebagai

pendorong tumbuh-kembangnya suatu wilayah adalah perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur itulah, struktur ruang suatu wilayah akan dan dapat terwujud sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam RTRW. Untuk itu, maka, kegiatan ini (Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur) menjadi suatu kebutuhan bagi semua pihak terkait, agar semua lintas wilayah dan sektor mempunyai pandangan dan kesepahaman yang sama, bahwa program-program pembangunan apa yang disusun dalam tahun 20 mendatang (RPJP) atau 5 (lima) tahun mendatang (RPJM 2010-2014) ini, benar-benar ditujukan untuk perwujudan RTRWN dan pencapaian RPJP 2005-2025. Dalam RTRWN 20 tahun mendatang, diungkapkan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang nasional adalah sebagai berikut: 1. mengembangkan akses perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarkis,

dengan strategi: keterkaitan antar kota, dan perkotaan dengan perdesaan pengembangan pusat pertumbuhan baru

2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Nasional, dgn strategi:

keterpaduan sistem jaringan transportasi (darat,penyebrangan, laut, udara), didukung sistem jaringan telekomunikasi;

keterpaduan sistem energi dan ketenagalistrikan; keterpaduan sistem prasarana sumberdaya air.

Sedangkan kebijakan dan strategsi pola ruang nasional adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan Kawasan Lindung, dengan strategi:

Perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; Pencegahan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup.

2. Pengembangan Kawasan Budidaya, dengan strategi: Keterpaduan dan penguatan keterkaitan antarkegiatan budidaya untuk peningkatan daya saing dan nilai

tambah nasional; Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur iii

3. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, dengan strategi mempertahankan dan/atau mengembangkan

fungsi strategis nasional secara berkelanjutan (lingkungan hidup, ekonomi, Hankam, sosial budaya, pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi).

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan dengan berpedoman pada

Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Nasional, melalui penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan, dengan estimasi pendanaan diatur di dalam RPJM yang bersumber dari APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerja sama pendanaan. Penyusunan indikasi program utama hendaknya difokuskan pada Fungsi Pengembangan Spasial untuk program 5 (lima) tahunan dalam periode 20 tahun yang disesuaikan dengan Pentahapan RPJPN. Rincian indikasi program utama diharapkan dapat menjawab arahan ruang yang diperlukan oleh program sektoral secara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Buku ini memberikan gambaran mengenai Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi

Nusa Tenggara Timur yang dimulai dari kondisi infrastruktur, rumusan issu strategis terkait infrastruktur, kebutuhan program utama pengembangan infrastruktur, dan program pengembangan infrastruktur jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran tersebut diharapkan dapat menjawab arahan ruang yang diperlukan oleh program sektoral secara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Semoga buku ini memberi manfaat dan berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam

melaksanakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan pula buku ini menjadi acuan sektor pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Akhirnya rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

memberikan peran dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini, khususnya segenap tim sinkronisasi Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV yang telah sama-sama berkarya hingga membuahkan buku ini.

Jakarta, 2009 Direktur Penataan Ruang Wilayah IV

Dra. Lina Marlia, CES

Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………….i SAMBUTAN DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH IV…………………………………………………………..ii DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………………..v DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………………………………………….vi DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………………………………………vi DAFTAR FOTO……………………………………………………………………………………………………………..vi 1. PENDAHULUAN ...........................................................................................................................................1 2 KONDISI INFRASTRUKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.........................................................2

A. Transportasi Darat .................................................................................................................................2 C. Transportasi Laut...................................................................................................................................4 D. Transportasi Udara ................................................................................................................................5 E. Sumber Daya Air ...................................................................................................................................6 F. Energi Kelistrikan...................................................................................................................................9 G. Telekomunikasi dan Informasi...............................................................................................................9

3. RUMUSAN ISU STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ......................................................11 3.1 Rumusan Isu Strategis Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ........................................................11

3.1.1 Isu-isu Terkait Perwujudan Struktur Ruang Wilayah.................................................................11 3.1.2 Isu-isu Terkait Perwujudan Pola Ruang Wilayah ......................................................................13
3.1.3 Isu-isu Terkait Perwujudan Kawasan Strategis.........................................................................14
3.2 Kebutuhan Program Utama Pengembangan Infrastruktur ............................................................15

4. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH.............................................22 5. PETA PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG……………………………………….....…………………….……50

Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Panjang Jalan (KM) Menurut Status Provins Nusa Tenggara Timur ..............................................2 Tabel 2.2 : Kondisi Jalan (KM) Menurut Status Provinsi NTT Berdasarkan Status Jalan ................................3 Tabel 2.3 : Pelabuhan Laut Di Provinsi Nusa Tengara Timur ...........................................................................4 Tabel 2.4 : Pesebaran Pelabuhan Udara DI Provinsi Nusa Tenggara Timur ........... ………………………. ….6 Tabel 2.5 : Jumlah Daerah Irigasi Menurut Kewenangan Tahun 2005 Di Provinsi Nusa Ternggara Timur . …7 Tabel 2.6 : Sebaran Per Kabupaten Pembangunan Embung Kecil dan Embung Irigasi di Propinsi Nusa

Tenggara Timur s/d Tahun Anggaran 2005...................................................................................8 Tabel 2.7 : Jumlah daya, pemakaian dan pelanggan PLN Tahun 2005 – 2006..........................................9 Tabel 2.8 : Jumlah Pelanggan Telepon (PSTN) Pemerintah dan Swasta di setiap Kabupaten 2005-2006…..10 Tabel 3.1 : Matriks Kebutuhan Program Utama Terkait Isu Strategis Wilayah Jangka Menengah Provinsi

Nusa Tenggara Timur………………………………………………………………………………………15 Tabel 4.1 : Program Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah (2010-2014) di Provinsi

Nusa Tenggara Timur………………………………………………………………………………………23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 : PKN KUPANG ........................................................................................................................50 Gambar 5.2 : PKSN ATAMBUA....................................................................................................................51 Gambar 5.3 : PKSN KEFAMENANU ............................................................................................................52 Gambar 5.4 : PKW WAINGAPU ...................................................................................................................53 Gambar 5.5 : PKW MAUMERE DAN PKW ENDE .......................................................................................54 Gambar 5.6 : PKW LABUHAN BAJO DAN PKW RUTENG .........................................................................55 Gambar 5.7 : PKSN KALABAHI....................................................................................................................56 Gambar 5.8 : PKW SOE DAN PKW KEFAMENANU ...................................................................................57 Gambar 5.9 : STRUKTUR RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ...............................................58

DAFTAR FOTO

Foto 1 : Acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di laksanakan di Kota Kupang dengan dihadiri Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Bapak DR. Ir. M. Saleh Latuconsina, CES,Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Direktur Penataan Ruang Wilayah IV ………………………………..………….59

Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur vi

SINKRONISASI PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. PENDAHULUAN

etersediaan infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang ntara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat ari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai ingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan aerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa enyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan Nasional. Departemen ekerjaan Umum yang merupakan salah satu departemen yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan enyediaan infrastruktur, mempunyai komitmen yang kuat agar infrastruktur dapat tersedia dengan memadai alam menunjang pembangunan Nasional.

engembangan infrastruktur PU dilakukan melalui pendekatan wilayah yang menggunakan piranti Penataan uang, dan dimaksudkan untuk dapat mengikat keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor serta iantara pemangku kepentingan, sehingga mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, endorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dukungan terhadap pengurangan kesenjangan ertumbuhan antar daerah, antar sektor, serta antar kota dan desa. Dengan pendekatan ini pada gilirannya iharapkan prasarana PU akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kehidupan osial budaya masyarakat, peningkatan peran serta swasta dan masyarakat, serta kenyamanan dan kelestarian

ingkungan.

elaksanaan sistem perencanaan Tata Ruang adalah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia yang ibagi atas tingkatan Wilayah Nasional, Wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota. Pada tingkat Nasional ihasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang membagi habis Wilayah Nasional ke dalam encana Struktur Ruang dan Pola Pemanfaatan Ruang. Demikian juga pada tingkat Provinsi dan abupaten/kota dihasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah abupaten/Kota yang juga membagi habis wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota ke dalam Rencana Struktur

la Pemanfaatan Ruang Wilayah. Tindak lanjut atau operasionalisasi dari masing-masing Rencana Tata Wilayah tersebut pada hakekatnya adalah memanfaatkan ruang wilayah itu sendiri sesuai dengan a tata ruang yang diimplementasikan dalam bentuk program-program pembangunan sektoral dan mbangan wilayah.

intah Pusat sebagai pembina Penataan Ruang kepada Daerah, selama ini lebih banyak terkonsentrasi

dan PoRuangrencanpenge Pemer

emberikan pembinaan dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Tata Ruang saja. Sangat sedikit sekali embinaan yang diberikan kepada pelaksanaan Sistem Pemanfaatan Ruang. Hal ini dapat dilihat dari enyusunan program pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah yang dilaksanakan oleh instansi-

KadtdpPpd PRdmpdsl PddRkK

mpp

Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur 1

instansi terkait di Pemerintah Pusat dan di Daerah kurang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan penjabarannya dalam bentuk program. Akibatnya dapat dirasakan bahwa pelaksanaan program pembangunan sektoral di Daerah kurang terpadu dan kurang bersinergi antar satu sektor dengan sektor lainnya dalam mengembangkan wilayah. Berkaitan dengan itu, Ditjen Penataan Ruang mulai mengintensifkan pembinaan pelaksanaan penataan ruang khususnya pada pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang dengan menyusun Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur secara memadai akan mendorong berkembangnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha secara lebih mudah dan murah. Jika investasi dapat dilakukan dengan murah karena tersedianya infrastruktur pendukung, maka investasi akan meningkat sehingga akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik. A. Transportasi Darat Transportasi darat yang terdiri dari jalan, jembatan dan pelabuhan penyeberangan/dermaga (ASDP) dan keselamatan lalu lintas merupakan prasarana angkutan darat yang penting guna memperlancar kegiatan- kegiatan perekonomian. Pada Tahun 2006 Provinsi NTT telah memiliki jalan sepanjang 17.079,04 km yang terdiri dari jalan Nasional (7,45 %), jalan Provinsi (10,17 %), dan jalan Kabupaten (75,34 %) dan non status (7 %) yang tersebar di setiap kabupaten/kota sebagaimana ditunjukan pada Tabel 2.1., sedangkan berdasarkan data Ditjen Prasarana Wilayah, Dept. Kimpraswil tahun 2006 prosentase kondisi jalan di provinsi NTT berdasarkan status jalan menunjukkan prosentase ditunjukkan pada tabel 2.43., sedangkan jumlah jembatan yang dapat dilewati kendaraan di Provinsi NTT sepanjang 2.550 m dengan jembatan konstruksi / beton 712 m sisanya bambu, kayu dan dianggap tidak ada jembatan 1.752 M.

Tabel 2.1 Panjang Jalan (KM) Menurut Status

Provinsi Nusa Tenggara Timur No Kabupaten/

Status Jalan

Nasional

Provinsi

Kabupaten

Non Status Total

Panjang 1 Sumba Barat 134.31 194.84 831,18 1.160.33 2 Sumba Timur 35.97 432.72 1.101,40 1.570.09 3 Kupang 56.83 404.82 1.169,19 1.630.84 4 TTS 108.29 307.34 1.157,90 1.573.53 5 TTU 45.99 150.34 800,30 996.63 6 Belu 91.90 156.12 678,43 926.35

2. KONDISI INFRASTRUKTUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


7 Alor 104.20 68.00 832,03 1.004.23 8 Lembata 0.00 52.45 608,80 661.25 9 Flores Timur 100.16 176.89 577,38 854.43 10 Sikka 97.88 109.90 748,73 956.51 11 Ende 130.79 160.30 824,50 1.115.59 12 Ngada 107.08 347.16 1.218,05 1.672.29 13 Manggarai* 214.40 283.22 1.695,38 2.193.00 14 Rote Ndao - 84.71 - 84.71 15 Kota Kupang 45.32 10.40 623.54 279.26

Panjang Jalan (Km) 1.273,02 1.737,37 12.866,81 1.201,84 17.079,04Sumber data: Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2007

*) Termasuk Manggarai Barat

Tabel 2.2 Kondisi Jalan (km) Menurut Status

Provinsi NTT Berdasarkan Status Jalan

Kondisi Jalan

BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT Total

STATUS JALAN

KM % KM % KM % KM % (Km)

Nasional 403,28 32% 555,28 43,6% 271,88 21,4% 42,58 3,3% 1.273,02

Provinsi 108,615 4,4% 413,049 16,6% 700,524 28,1% 1.271,163 51,0% 1.737,37

Kabupaten 1.485,900 12,7% 3.233,660 27,7% 4.438,720 38,0% 2.529,500 21,6% 12.866,81

Non Status 1.201,84Sumber : Ditjen Prasarana Wilayah, Dept. Kimpraswil Tahun 2007

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. diatas, perbandingan antara panjang jalan dengan luas wilayah

NTT 0,36 km/km2 dengan kondisi jalan 60 % dalam kondisi rusak (berat dan ringan). Khususnya jalan yang

menjadi kewenangan provinsi disamping prosentase panjang jalan hanya 11% dari total jalan, prosentase kondisi

kerusakannya menunjukkan yang tertinggi daibanding jalan nasional dan kabupaten. Hal ini perlu mendapat

perhatian untuk menunjang kegiatan ekonomi dan membuka keterisolasian daerah terpencil.

Jumlah kendaraan bermotor pada Tahun 2006 tercatat sebanyak 109.723 unit dengan komposisi jenis kendaraan terdiri atas : roda dua 92.730 unit dan kendaraan roda empat 16.993 unit. Jumlah kendaraan tersebut dipastikan setiap tahun akan bertambah sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan


kebutuhan masyarakat akan alat transportasi, sehingga perlu peningkatan pelayanan kepada masyarakat Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) melalui angkutan penyeberangan ferry yang beroperasi pada beberapa dermaga sangat berpengaruh terhadap jumlah penumpang. Pada Tahun 2006 penumpang yang naik diseluruh dermaga sebanyak 3.064.937 penumpang. Dari sejumlah itu, 1.244.173 diantaranya naik dari pelabuhan Bolok/Kupang. Sedangkan dari 3.310.566 yang turun, 1.397.935 turun dipelabuhan yang sama. (Sumber data: Provinsi NTT Dalam Angka 2007). Dari data diatas peranan ASDP dalam melayani kebutuhan masyarakat sangat penting mengingat provinsi NTT merupakan daerah kepulauan yang memerlukan transportasi yang cukup. B. Transportasi Laut Sebagai wilayah kepulauan peranan transportasi laut sangat penting dan cukup potensial untuk dikembangkan di Provinsi NTT terdapat lebih dari 42 pulau yang terpencil memerlukan sarana dan prasarana angkutan / perhubungan laut yang memadai. Data arus kunjungan kapal laut di pelabuhan laut di Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2006 sebanyak 1.778.674 kunjungan dan terbanyak di Kabupaten Flores Timur . Pada tahun tersebut penumpang yang naik di pelabuhan laut sebanyak 2.398.977 penumpang, turun sebanyak 2.231.355 penumpang. Volume bongkar muat barang dan hewan pada setiap pelabuhan laut paling menonjol di Tenau Kupang, walaupun khusus untuk muat barang terbanyak di Atapupu (3.049.382 ton). Barang yang dibongkar pada tahun 2006 di Kupang sebanyak 753.384 ton, sedangkan yang dimuat 702.367 ton. Hewan yang dibongkar 775.990 ekor, sementara yang dimuat 723.458 ekor, kegiatan pelayanan sistem transportasi laut dilayani oleh pelabuhan lokal, regional dan nasional yang tersebar di setiap kabupaten di Provinsi NTT seperti pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Pelabuhan Laut

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pelabuhan No Kabupaten/Kota

Lokal Regional Nasional 1 Kupang Raijua, biu Seba

2 Kota kupang Namosain Tenau (int.) 3 TTS Boking, kolana 4 TTU Wini 5 Belu Atapupu6 Lembata Lewoleba, Balauring 7 Flores timur Waiwerang, Mananga Larantuka, Waiwadan 8 Sikka Wuring Maumere 9 Ende Maurole Ende / ippi


10 Ngada Aimere 11 Nagekeo Maumbawa Marapokot 12 Manggarai Mborong Reo 13 Manggarai Barat Nangalili Komodo Labuan bajo 14 Sumba barat Rua 15 Sumba barat daya Waikelo16 Sumba tengah 17 Sumba timur Mbaing Waingapu 18 Rote ndao Batutua, papela Ba'a 19 Alor Ndao, oelaba Kabir

pettoko Robek Baranusa Kalabahi Maritaing

Sumber Data: Dinas Perhubungan dalam Angka tahun 2007 Dari tabel terlihat penyebaran pelabuhan baik lokal, regional dan nasional cukup tersebar disetiap kabupaten di NTT, namun perlu peningkatan kualitas prasarana pendukung khususnya pelabuhan lokal yang merupakan jumlah terbesar dari pelabuahn yang telah ada.

C. Transportasi Udara Keadaan Provinsi NTT yang terdiri dari pulau-pulau tidak saja membutuhkan angkutan laut tetapi juga perlu ditunjang oleh kegiatan angkutan udara. Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi NTT telah memiliki pelabuhan udara (lihat tabel.), Jumlah pesawat yang datang pada Tahun 2006 tercatat sebanyak 9.788 unit, mengalami peningkatan sebesar 61,15 persen dibanding Tahun 2005. Sedangkan jumlah pesawat yang berangkat tercatat 9.739 unit pada Tahun 2006, meningkat 58,36 persen dari Tahun 2005. Penumpang yang datang meningkat dari 258.319 orang pada Tahun 2005 menjadi 354.068 orang pada Tahun 2006. Penumpang yang berangkat pada Tahun 2006 meningkat sekitar 40,93 persen dari tahun sebelumnya. Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara di Provinsi NTT Tahun 2006 mengalami peningkatan sebanyak 7.167,24 ton volume bongkar barang, atau meningkat sekitar 48,64 persen dari tahun sebelumnya. Sementara volume muat barang pada tahun yang sama sebesar 5.672,76 ton, atau meningkat 37,24 persen.


Tabel 2.4 Persebaran Pelabuhan Udara

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur No. Kab / kota Nama bandara Kondisi

1 Kota kupang El tari Baik

2 Pulau sabu Terdamu Baik

3 Rote ndao Lekunik Baik

4 Kabupaten belu Haliwen Baik

5 Kabupaten alor Mali Baik

6 Kabupaten lembata Wunopito Baik

7 Flores timur Gewayantana Baik

8 Kabupaten sikka Wai oti Baik

9 Kabupaten ende H.h. Aroeboesman Baik

10 Kabupaten ngada So’a Baik

11 Kab. Manggarai Satartacik Baik

12 Kab.manggarai barat Komodo Baik

13 Kab.sumba barat Tambolaka Baik

14 Kab. Sumba timur Mau hau Baik

15 Mbay –nagekeo Surabaya ii Tidak oprsional Sumber Data: Dinas Perhubungan dalam Angka tahun 2007

D. Sumber Daya Air 1. Pembangunan Irigasi.

Pembangunan irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat terkait dengan spesifikasi daerah yang berkepulauan dan struktur tanah dan geolegi yang sangat variatif. Dengan konfigari, topografi berbukit dan bergunung penyebaran daerah irigasi bersifat memancar dalam luasan yang kecil dan bersifat tadah hujan. Areal potensial lahan basah untuk pengembangan lahan irigasi seluas 310.093 Ha, dengan tingkat fungsional 40,7 % atau seluas 126.168 Ha. Sebaran dan jumlah daerah irigasi (DI) sebanyak 1.229 Daerah (data tahun 2005) sebagaimana ditunjukkan pada Table 2.11 berikut ; Dengan memperhatikan data pada tabel diatas, daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi hanya 2,9 % dari 1.229 daerah irigasi sesuai data 2005 dengan tingkat fungsional 55,6%. Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pembangunan irigasi di Provinsi NTT sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan ekonomi daerah.


Tabel. 2.5 Jumlah Daerah Irigasi Menurut Kewenangan tahun 2005

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Luas Potensial Luas Fungsional Kewenangan Jumlah ( ha ) ( ha )

Pusat Provinsi

52 36

133,929

31,356

Total 1,229 310,093 126,168

Sumber Data: NTT Dalam Angka Tahun 2007 2. Sarana Prasarana Sumber Daya Air (SDA)

Untuk mengatasi kekurangan air, kekeringan dan konservasi lahan tanah maka pemerintah provinsi NTT mengupayakan Pembangunan jebakan /tampungan air atau disebut embung yang terdiri dari kecil, embung irigasi dan waduk untuk menampung air hujan sekaligus sebagai pengendali banjir, peningkatan jumlah air tanah, yang merupakan kebutuhan untuk penyediaan air lahan basah, lahan kering, penduduk kota dan desa. Ketersediaan embung yang dibangun sampai dengan tahun 2005 sebanyak 358 buah embung yang terdiri atas embung kecil sebanyak 334 buah dan embung irigasi sebanyak 24 buah. Kabupaten Kupang memiliki jumlah embung terbanyak 87 buah, menyusul Kabupaten TTS ada 61 embung dan Kabupaten TTU sebanyak 60 embung

Pengembangan pengelolaan air tanah untuk kegiatan pertanian di Provinsi NTT sampai tahun 2005 berjumlah 940 titik, yang terdiri dari sumur bor sebanyak 365 titik, sumur gali sebanyak 84 titik dan sumur patek sebanyak 491 titik. Luas areal lahan potensial yang dapat menggunakan sumber air tanah seluas 74.432 Ha. Pengelolaan sumberdaya air di wilayah Provinsi NTT hampir 95,17% digunakan untuk keperluan irigasi yaitu 1.979.717x10³ m3, sedangkan 100.549,52 x10³ m3 atau 4,83% dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar penduduk (minum, mandi dan cuci), perkotaan, perdesaan dan peternakan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa kebutuhan air Provinsi NTT sebesar 600 juta m³/bulan, ketersediaan air per bulan hanya mencapai 260 juta m³, sehingga terjadi kekurangan air per bulan 354 juta m³.


Tabel.2.6 Sebaran Per Kabupaten Pembangunan Embung Kecil dan Embung Irigasi

di Propinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun Anggaran 2005

EMBUNG KECIL

EMBUNG IRIGASI

APBN

APBD

BLN

JUMLAH

APBN/ BLN

TOTAL

NO.

KABUPATEN Jumlah (Buah)

Jumlah (Buah)

Jumlah (Buah)

Jumlah (Buah)

Jumlah (Buah)

Jumlah (unit)

1 Kota Kupang - 7 1 8 - 8

2 Kupang 76 7 - 83 4 87

3 TTS 45 11 5 61 - 61

4 TTU 49 9 - 58 2 60

5 Belu 26 - - 26 1 27

6 Rote Ndao - - - - 10 10

7 Alor 4 - - 4 2 6

13 Lembata 10 - - 10 - 10

12 Flores Timur 12 - - 12 - 12

9 Sikka 13 - - 13 2 15

8 Ende 12 - - 12 - 12

10 Ngada 18 - - 18 - 18

11 Manggarai 3 - - 3 - 3

12 Mangrai Barat - - - - - -

13 Flores Timur 12 - - 12 - 12

14 Lembata 10 - - 10 - 10

15 Sumba Barat 10 - - 10 1 11

16 Sumba Timur 16 - - 16 2 18

Jumlah 294 34 6 334 24 358

Sumber Data: NTT Dalam Angka Tahun 2007


E. Energi Kelistrikan Pembangunan energi kelistrikan merupakan prasarana yang penting untuk menunjang kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum ketersediaan tenaga listrik masih dilayani oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) sementara kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain belum seluruhnya dapat dilayani, hal ini terlihat dari daya yang dibangkitkan dan jumlah pelanggan yang terlayani pada tabel berikut:

Tabel. 2.7 Jumlah daya, pemakaian dan pelanggan PLN

Tahun 2005 – 2006

Tahun

Uraian 2005 2006

Daya di bangkitkan 291.433.622 Kwh 312.658.557 Kwh

Pemakaian 261.536.818 Kwh 282.485.903 Kwh

Susut Transmisi 21.396.486 Kwh 23.349.223 Kwh

Pelanggan 216.898 221.548

Sumber Data: Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2007

Dari data diatas terlihat bahwa penyediaan tenaga listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah tangga dan lain-lain. Jumlah rumah tangga yang dialiri listrik tahun 2006 sebanyak 362.004 rumah tangga, 336.896 oleh PLN dan 25108 menggunakan aliran listrik non PLN, sedangkan 570.759 (61 %) rumah tangga belum terlayani aliran listrik. Disamping itu banyaknya daya yang mengalami susut transmisi dan distribusi masih sangat tinggi. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dengan meningkatkan daya dan mengurangi susut akibat sistem transmisi serta pencarian energi alternatif dengan memanfaatkan potensi daerah. F. Telekomunikasi dan Informasi Pembangunan Pos dan Telekomunikasi mencakup jangkauan baik pelayanan jasa telekomunikasi ataupun

informasi. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memperlancar pelayanan-pelayanan berkenan

semakin meningkatnya permintaan akan jasa komunikasi. Salah satunya dengan memperbanyak jumlah


kantor pos. Tahun 2006 jumlah kantor pos di NTT sebanyak 15 buah, kantor pos tambahan 6 buah, kantor pos

pembantu 58 buah dan pos desa 41 buah. Surat yang paling banyak dikirim adalah jenis surat biasa sebanyak

1.790.581 lembar, 1.375.556 lembar surat kilat, dan 100.666 lembar surat tercatat. Kabupaten Rote Ndao adalah

daerah yang paling sedikit pelayanan jasa pengiriman surat yaitu sebanyak 18.019 lembar surat untuk semua jenis

surat.

Tabel. 2.8 Jumlah Pelanggan Telepon (PSTN) Pemerintah dan Swasta

di setiap Kabupaten 2005-2006 Pelanggan Pelanggan Telepon Umum

Kabupaten / Kota 2005 2006 2005 2006 2005 2006 01 Sumba Barat 299 309 2.203 2.192 49 45 02 Sumba Timur 286 292 1.456 1.445 56 58 03 Kupang - - - - - - 04 TTS 194 196 1.784 1.758 37 30 05 TTU 150 175 994 1.301 20 20 06 Belu 375 398 2.272 2.636 73 57 07 Alor 198 231 637 1.252 37 5008 Lembata 247 270 433 432 11 13 09 Flores Timur 300 344 1.089 1.757 47 47 10 Sikka 489 455 2.120 2.089 73 77 11 Ende 511 538 2.755 2.714 78 77 12 Ngada 128 186 757 1.411 26 24 13 Manggarai 456 459 1.696 2.287 60 61 14 Manggarai Barat 167 209 581 652 21 23 15 Rote Ndao 27 28 336 342 10 9 16 Kota Kupang 2.348 2.457 17.504 17.438 380 349

Jumlah 6.175 6.547 36.617 39.706 978 941

Sumber Data: Dinas Perhubungan dalam Angka tahun 2007

Dari data diatas menunjukan jumlah pelanggan telepon yang dikelolah PT. Telkom (PSTN) mengalami peningkatan yakni instansi pemerintah sebesar 6 % dan swasta 8 % sementara telepon umum mengalami penurunan sebanyak 37 unit. Peningkatan yang jumlah pelanggan dan penurunan jumlah telepon umum tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan telekomunikasi saat ini sangat pesat dengan


berkembangnya telepon seluler baik oleh PT. Telkom maupun penyedia layanan dari operator swasta .

3. RUMUSAN ISSU STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1 Rumusan Issu Strategis Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil pembangunan daerah pada tahun sebelumnya telah memperlihatkan berbagai perubahan, baik yang telah dicapai dengan target maupun yang masih belum mencapai target. Kegiatan yang belum tercapai menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Hasil evaluasi serta permasalahan dan tantangan pembangunan yang akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan, akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan. Terkait dengan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur pada program lima tahun pertama RTRWN (PJM Tahap I) perlu dirumuskan isu-isu strategis dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : Implikasi arahan kebijakan nasional terhadap wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dijabarkan

didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) serta indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang perlu didukung oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Implikasi rencana program pengembangan sektoral (lintas departemen) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 5 (lima) tahun pertama yang diselaraskan dengan program jangka menengah 5 (lima) tahun pertama indikasi program utama RTRWN;

Potensi dan permasalahan riil wilayah yang perlu diberdayagunakan serta ditangani melalui program pengembangan sektor infrastruktur

Isu-isu strategis wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dirumuskan dengan pendekatan klasifikasi arahan pemanfaatan ruang, yaitu : Isu-isu yang terkait dengan upaya perwujudan struktur ruang wilayah; Isu-isu yang terkait dengan upaya perwujudan pola ruang wilayah; Isu-isu yang terkait dengan upaya perwujudan kawasan strategis

3.1.1 Isu-isu terkait Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

A. Sistem Perkotaan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kerangka Tata Ruang Nasional merupakan salah satu Provinsi dalam wilayah Regional Nusa Tenggara dengan karakteristik spesifik yaitu Provinsi Kepulauan. Sebagai wilayah kepulauan maka secara geografis dan sosial ekonomi memiliki berbagai aspek kelemahan yang lebih menonjol dari wilayah lainnya yang berada dalam satu wilayah daratan. Berdasarkan aspek geografis dan


sosial ekonomi teridentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut : - Adanya perubahan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan kota-kota

Nasional, regional dan lokal; - Adanya usulan perubahan status jalan dari jalan Kabupaten, Provinsi dan jalan non status ke jalan

Nasional; - Adanya kebijakan kebijakan Nasional tentang pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau terluar

wilayah Nasional; - Adanya pembangunan prasarana wilayah yang cukup vital yang berdampak pada perubahan fungsi-

fungsi ruang antara lain; pembangunan Bendungan Tilong, pembangunan Bendungan Benanain, pembangunan Mall Flobamora, rencana pembangunan PLTG Mataloko, Pembangunan KAPET Mbay di Flores dan lainnya.

- Masalah kurang berkembangnya atau masih rendahnya intensitas perhubungan, karena masih terbatasnya prasarana dan sarana transportasi dalam skala regional dan Nasional, khususnya untuk perhubungan laut. Dimana sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kepulauan atau terdiri dari pulau-pulau yang satu sama lain terpisahkan oleh laut;

- Masalah perbatasan merupakan permasalahan yang serius, karena hal ini menyangkut permasalahan perekonomian (adanya usaha kerja sama eksplorasi minyak dengan Australia), serta permasalahan stabilitas Nasional maupun regional. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, perlu didukung oleh prasarana dan sarana penunjang yang memadai;

B. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Isu dalam sektor pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan adalah terkait dengan upaya mendukung perwujudan system-kota baik PKSN, PKN maupun PKW yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kebutuhan dalam lingkup intra dan antar wilayah Provinsi. pengembangan sistem jaringan transportasi darat dalam RTRWP, maka Kota Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Soe, Kefamenanu, Ende, Maumere, Waingapu dan Labuan Bajo sebagai pusat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) harus dilihat dari sistem transportasi regional. Dalam sistem tersebut pengembangan jaringan transportasi diarahkan dibentuk sesuai dengan struktur dalam rencana tata ruang wilayah, substansi pengembangan sistem jaringan transportasi (darat) menyangkut pada sistem pengembangan wilayahnya yang menghubungkan masing-masing jenjang pusat-pusat pelayanannya. • Transportasi Darat

Kondisi sarana dan prasrana jalan belum memadai serta aksesibilitas jaringan transportasi darat masih belum terjangkau secara optimal dan belum dapat menyentuh daerah-daerah hinterland.

• Transportasi Laut


Keterbatasan berbagai fasilitas penunjang pelabuhan, karena dari 13 pelabuhan laut yang ada di Nusa Tenggara Timur, tercatat hanya 4 pelabuhan yang dilengkapi dengan seluruh fasilitas yang diperlukan yakni Pelabuhan Tenau di Kupang, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Kalabahi dan Atapupu Kabupaten Belu

• Transportasi Udara Permasalahan berkaitan dengan kondisi panjang dan kualitas landasan pacu (run way) di mana selain Bandar Udara El Tari di Kupang, Maumere, Mauhau di Sumba Timur dan, tidak semuanya mampu didarati oleh pesawat jenis berbadan lebar

C. Sistem Jaringan Prasarana Energi Isu dalam bidang sistem jaringan prasarana energi Permasalahan terkait jaringan prasarana energy adalah terjadinya krisis energi listrik, sehingga di beberapa wilayah sebagian penduduknya belum terlayani listrik, diantaranya : Belum seimbangnya antara pasokan/suplai energi listrik yang telah beroperasi dengan kebutuhan daya

listrik untuk konsumen. Kemampuan PT. PLN untuk menyediakan daya sangat terbatas di hampir seluruh pembangkit di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemakaian listrik pada saat beban puncak, sering kali melampaui perkiraan kemampuan PLN untuk menyediakan pasokan listrik;

D. Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Isu strategis dalam bidang pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air, diantaranya : • Kerusakan Daerah Aliran Sungai. DAS Benenain-Noelmina adalah salah satu dari DAS prioritas yang

memiliki nilai hidrologis, ekonomis dan sosial yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama daratan Timor

• Belum optimalnya pengembangan jaringan irigasi 3.1.2 Isu-isu terkait Perwujudan Pola Ruang Wilayah Isu yang terkait dengan perwujudan pola ruang merupakan isu sektoral pengguna ruang. Dalam kegiatan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur, sektor yang dimaksud adalah sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan. Secara garis besar, isu sektor pengguna ruang ini terkait dengan perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi serta perwujudan pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yang diwujudkan dalam bentuk kawasan andalan. A. Perwujudan Kawasan Lindung

Adanya indikasi penurunan kualitas dan kuantitas fungsi lindung dan konservasi akibat adanya kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi, pemantapan dan pengembangan fungsi konservasi dari kegiatan-kegiatan yang merusak fungsi lindung dan konservasi kawasan tersebut.


1. Terdapat eksploitasi hutan di Kabupaten Belu, kondisi ini dapat dilihat dari perubahan fungsi Hutan Lindung

menjadi lahan terbangun, yaitu perkampungan penduduk 2. Pada tahun 2005, Batu Gosok ditetapkan sebagai kawasan wisata komersial, penetapan Batu Gosok

menjasi Kawasan Wisata Komersial perlu ditinjau kembali. Karena saat ini kawasan tersebut masih kawasan hutan.

3. Sekitar 600 desa yang berlokasi di dalam kawasan hutan dan bahkan di dalam kawasan hutan tersebut juga telah terbangun kontor instansi pemerintah

4. Terjadinya klaim kawasan hutan oleh masyarakat dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat 5. Masih banyaknya lahan hutan kritis khususnya pada DAS Benenain-Noelmina

B. Perwujudan Kawasan Andalan

Perlunya dukungan infrastruktur transportasi dan perhubungan selain sumberdaya air (irigasi) untuk pengembangan sektor agribisnis dan agropolitan pada beberapa Gugus Pulau 1. Terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi pertokoan khususnya di Kota Kupang 2. Pengembangan lahan pertanian umumnya dengan skala relatif kecil sehingga secara ekonomis

pengembangannya kurang menguntungkan, hal ini disebabkan karena minimnya sumber air bagi usaha pertanian.

3. Terjadinya konflik pemanfaatan lahan yaitu pertambangan emas di kawasan hutan lindung di Lembata Kab. Flores Timur dan Ende

4. Perlu ada perencanaan agropolitan, mengingat terdapat beberapa sektor unggulan pertanian, seperti Jangung dan Jambu mete

3.1.3 Isu-isu Terkait Perwujudan Kawasan Strategis Isu yang terkait dengan perwujudan kawasan strategis nasional dan provinsi, pada 5(lima) tahun pertama indikasi program RTRWN 1. Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste bahwa wilayah perbatasan kondisinya masih

terbelakang serta terbatasnya sarana dan prasarana di perbatasan baik perhubungan, energi, telekomunikasi, pemukiman, air bersih

2. Kawasan Perbatasan Laut dan Pulau Terkecil bahwa permasalahan Pulau-pulau kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau serta belum tersentuh oleh pelayanan prasarana dasar

3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay, Permasalahan terkait kawasan Kapet Mbay adalah bahwa kawasan tersebut tidak berkembang secara optimal serta minimnya sarana dan prasarana transportasi di lokasi Kapet Mbay


3.2 Kebutuhan Program Utama Pengembangan Infrastruktur Berdasarkan isu strategis wilayah yang telah diidentifikasi pada sub bab sebelumnya, dapat dirumuskan kebutuhan program utama pengembangan infrastruktur yang disusun dalam kerangka untuk mengembangkan potensi serta penyelesaian masalah (solusi) yang telah ternyatakan dalam isu strategis wilayah tersebut. Seperti yang telah disampaikan dalam sub bab sebelumnya, bahwa penggalian isu strategis wilayah merupakan penjabaran atas potensi pengembangan yang ada serta kendala atau masalah yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui rumusan kebutuhan program utama dapat dilihat keterkaitan program-program pengembangan infrastruktur antar sektor terkait yang saling mendukung dalam upaya perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan amanat PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada tabel berikut dapat dilihat rumusan kebutuhan program utama yang dikaitkan dengan isu strategis wilayah yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk rentang waktu jangka menengah/lima tahunan (Tahun 2010-2014). Disebut sebagai kebutuhan program utama, karena pendetailan program yang berisi uraian kegiatan, tahun pelaksanaan, indikasi pembiayaan/pendanaan, serta instansi pelaksana akan diuraiakan pada bab selanjutnya. Yang diuraikan pada sub bab ini hanya merupakan daftar program dalam kelompok besar sesuai mata program sektoral yang dianggap umum dan representatif mewakili kegiatan/sub kegiatannya.

Tabel 3.1 Matriks Kebutuhan Program Utama Terkait Isu Strategis Wilayah

Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No Isu Strategis Sektor dan Kebutuhan Program Pengembangan Infrastruktur

Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan (PKSN) • Wilayah perbatasan kondisinya masih

terbelakang • Terbatasnya sarana dan prasarana di

perbatasan baik perhubungan,energi, telekomunikasi, pemukiman, air bersih

Cipta Karya• Pembangunan jalan lingkungan pada kawasan

perbatasan • DED Perencanaan Teknis Pendukung Perkim

Kawasan Perbatasan • Pembangunan PSD Kawasan Perbatasan • Pembangunan jembatan Kawasan Resetlement

eks pengungsi • Drainase Pada Daerah Genangan Air/Banjir • Penyediaan Air Minum di Kawasan Perbatasan

(Kaw. Strategis) • Rencana Induk Sistem /Master Plan Air Minum



Kota Atambua Bina Marga

• Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas

• Program Pembangunan/Peningkatan Jalan provinsi/kabupaten/kota

SDA• Pengendali banjir di Kab. Belu • Penyediaan air baku.

PerhubunganPengembangan dan peningkatan sistem transportasi

ESDMPengembangan PLTU 4x6 MW

Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan (PKN & PKW)

Cipta Karya• Pengembangan Permukiman • Air Limbah • Pengembangan Air Minum • Perpipaan HDPE Dia. 250 mm

• Usulan menjadikan Kabupaten Saburajua dan Kabupaten Rotendao menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

• Untuk tahun 2010 akan direncanakan kegiatan Reklamasi Pantai Kota Kupang dengan luas sebesar 50 Ha

• Masih terdapat penduduk belum terlayani listrik

Bina MargaProgram Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

• Pelayanan air bersih bagi masyarakat masih dibawah pelayanan minimum Masih rendahnya penanganan sistim drainase yang berwawasan lingkungan (ecodrain) dan daerah-daerah genangan di perkotaan.

SDA• Melangsungkan pendayagunaan SDA yang

produktif dan berkelanjutan berupa penyediaan air baku.

• Pengembangan SDA. • Mengupayakn pendendalian dari daya rusak air,

berupa pengendalian banjir • Detail Design Pengamanan Pantai di Kupang

(Namosain dan sekitarnya)



PerhubunganPengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut

Perwujudan Sistem Jaringan Jalan untuk mendorong pengembangan Sistem Perkotaan Nasional

Bina MargaProgram Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

• Sering terjadi bencana alam baik seperti gempa, Longsor dan pengikisan pesisir pantai khususnya pada daerah pesisir pantai pada Lintas Utara Pulau Flores, Lintas Selatan Pulau Timor.

• Terbatasnya kemampuan Pemerintah Provinsi dalam membiayai pembangunan jalan dan jembatan

PerhubunganPengembangan sistem jaringan dan keselamatan jalan dengan memperhatikan kejelasan pembagian sistem jaringan jalan

Perwujudan Pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional

Bina MargaMenjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas - Pelabuhan Internasional Tenau, - Pelabuhan Nasional Maumere, Waingapu

• Keterbatasan berbagai fasilitas penunjang pelabuhan, karena dari 13 pelabuhan laut yang ada di NTT, tercatat hanya 4 pelabuhan yang dilengkapi dengan seluruh fasilitas yang diperlukan yakni pelabuhan Tenau di Kupang, pelabuhan Waingapu, pelabuhan Kalabahi dan Atapupu Kabupaten Belu.

Perhubungan• Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan

sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut meliputi : - prioritas tinggi untuk Pelabuhan Internasional

di Kupang, - Prioritas sedang untuk Pelabuhan Nasional di

Labuhan Maumere, dan Waingapu • Terlaksananya keamanan kapal dan fasilitas

pelabuhan (Implementasi ISPS Code) di Pelabuhan Tenau (Kupang

Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebaran



Bina MargaMenjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas menuju - Bandar Udara Eltari dan Bandar Udara Haliwen - Bandar Udara Wai Oti, Hasan Aroeboesman,

dan Mau Hau

• Permasalahan kondisi panjang dan kualitas landasan pacu (run way), tidak semuanya mampu didarati oleh pesawat berbadan lebar, kecuali Bandara El Tari, Maumere, Mauhau dan Tambolaka

PerhubunganPengembangan sistem jaringan transportasi udara dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional dengan prioritas penanganan meliputi: - Bandar udara pusat penyebaran dengan skala

pelayanan sekunder untuk pengembangan wilayah dengan prioritas tinggi di Eltari-Kupang;

- Bandar udara bukan pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di bandara Wai Oti -Maumere, Haliwen - Atambua, H. Aroeboesman - Ende, Mau Hau –Waingapu

Perwujudan system jaringan prasarana SDA

SDAMelangsungkan pendayagunaan SDA yang produktif dan berkelanjutan, berupa : - OP D.I. Mbay (3.378 ha) - OP D.I. Penginer (3.862 ha) - OP D.I. Ngada (3.000 ha) - Pemb. DI Mbay (lanjutan) (1.700 ha) - OP Embung di P.Flores - Air baku Kota Ende - Air baku Kota Maumere - Pengaman pantai Kab Ende, Sikka, Ngada - Pengend banjir Kab Ende, Sikka, Ngada

• Kerusakan Daerah Aliran Sungai. DAS Benenain-Noelmina adalah salah satu dari DAS prioritas yang memiliki nilai hidrologis, ekonomis dan sosial yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi NTT terutama daratan Timor

• Belum optimalnya pengembangan jaringan irigasi

SDAMelangsungkan pendayagunaan SDA yang produktif dan berkelanjutan, berupa : - OP D.I. Benlelang (3.459 ha)



- Air Baku Kota Kalabahi Perwujudan sistem jaringan ketenagalistrikan

-

• Terjadinya krisis energi listrik

ESDM- Program percepatan sector ketenagalistrikan - Pengembangan sarana dan prasarana

ketenagalistrikan (PLTS, PLTMH, Biogas) - Pengembangan energy Panas Bumi

Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional

SDAPengendalian Kegiatan di Kawasan Lindung Nasional Mengupayakan konservasi SDA

11• Terjadinya klaim kawasan hutan oleh

masyarakat dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat

• Masih banyaknya lahan hutan kritis khususnya pada DAS Benenain-Noelmina

Kehutanan1. Pengendalian pembangunan kehutanan :

• Penataan batas kawasan hutan • Pembangunan hutan tanaman • Deregulasi kebijakan pengelolaan hutan

2. Pengelolaan hutan • Rencana wilayah pengelolaan hutan seluruh

BPKH • Evaluasi kebijakan penataan ruang kawasan

hutan Provinsi Rehabilitasi dan Pengembangan

Kawasan Andalan

Cipta KartaArah Pengembangan Infrastruktur - Pengembangan PS Desa Agropolitan - Penyediaan PS Permukiman perdesaan di

P.Kecil/Terpencil - mbangunan SPAM di Ds Rawan Air

/Terpencil Pe/Pesisir

- Peningkatan infrastruktur di desa tertinggal

• Terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi pertokoan khususnya di Kota Kupang

• Pengembangan lahan pertanian umumnya dengan skala relatif kecil sehingga secara ekonomis pengembangannya kurang menguntungkan, hal ini disebabkan karena minimnya sumber air bagi usaha pertanian.

• Terjadinya konflik pemanfaatan lahan

Bina Marga- Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam

system jaringan jalan primer untuk



meningkatkan akses Kawasan Andalan Maumere-Ende, Komodo dsk, dan Ruteng dsk

SDAPenyediaan Air Baku, Di Kawasan Andalan (Pariwisata, Perdagangan, Jasa) - Kawasan Kupang dsk - Kawasan Komodo dsk

yaitu pertambangan emas di kawasan hutan lindung di Lembata Kab. Flores Timur dan Ende

Pertanian- Pengembangan JUT pada setra produksi TPH

dan jalan produksi perkebunan rakyat dan peternakan

- Kebijakan penambahan baku lahan pertanian: - Pengembangan sumber air alternative skala

kecil untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan

- Optimasi pemanfaatan air irigasi untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan

- Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola air dan lahan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Perwujudan Kawasan Strategis Nasional (KSN)

-

Bina Marga- Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam

dalam rangka mendorong pengembangan KAPET Mbay

- Usulan peningkatan fungsi dan status jaringan jalan Lintas Utara Pulau Flores

• Kapet Mbay tidak berkembang secara optimal

• Minimnya sarana dan prasarana transportasi di lokasi Kapet Mbay

SDA- Pengukuran dan Perencanaan Jaringan Irigasi

Mbay Kiri 1.375 Ha - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dl. Mbay Kanan - Studi Identifikasi Pengendalian Banjir sungai di

Kab. Ngada. Nagekeo - PembangunanPrasarana Pengendalian Banjir S

Aesesa



Pertanian- Optimasi pemanfaatan air irigasi untuk tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan - Pengembangan dan pemberdayaan

kelembagaan pengelola air dan lahan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

- Pengembangan budidaya pertanian Bina MargaMenjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas untuk rangka mendorong pengembangan PKSN Atambua

SDAPenyediaan Air Baku, Di Kawasan Kota Pusat Kawasan Strategis Nasional

- Kota Kalabahi - Kota Atambua

PerhubunganMembuka keterisolasian dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah - Peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan. - Peningkatan dan pengembangan angkutan

perintjs Darat, Laut dan Udara Cipta Karya- Pengembangan fasilitas pembangunan jalan

setapak serta jalan kecil untuk kendaraan operasional pertahanan

- Jaringan Air Bersih - Pembuangan Sampah - Pengembangan Jaringan Air Limbah/Air Kotor SDAMengupayakan pendendalian dari daya rusak air, berupa Pengamanan pantai 5 pulau kecil terluar

Perhubungan- Pengembangan sarana perhubungan melalui



transportasi laut dan udara yang memadai - Pengembangan Dermaga Jetty, Pendaratan

Helikopter (Heliped) 4. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH

Pada bab sebelumnya telah diuraikan identifikasi isu strategis wilayah yang menjadi kerangka atau dasar pertimbangan penyusunan program pengembangan infrastruktur di Kepulauan Maluku. Pada prinsipnya rumusan program pengembangan infrastruktur jangka menengah ini disusun dengan beberapa pertimbangan mendasar, diantaranya: a. Program pengembangan infrastruktur yang disusun didasarkan pada upaya untuk pengembangan potensi

wilayah dan pemberian solusi atas masalah/kendala pengembangan wilayah yang terjadi diProvinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya yang terkait dengan sektor Infrastruktur.

b. Program pengembangan infrastruktur ini disusun untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan amanat RTRWN (PP no 26 Tahun 2008) yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RTRW ProvinsiNusa Tenggara Timur.

c. Rumusan program pengembangan infrastruktur yang disusun ini mempertimbangkan keterkaitan antar sektor penyedia infrastruktur dengan sektor pengguna ruang yang saling mendukung untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Sektor-sektor yang terlibat diantaranya adalah: 1) Sumberdaya Air (SDA) 2) Bina Marga (BM) 3) Cipta Karya (CK) 4) Penataan Ruang 5) Perhubungan 6) Energi (Kelistrikan)/ ESDM 7) Pertanian 8) Kehutanan Pada tabel berikut di bawah ini dapat dilihat matrikulasi atau tabel program pengembangan infrastruktur pada jangka menengah (2010-2014) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi yang disajikan dalam tabel program ini meliputi: - Isu Strategis Wilayah - Sektor dan Kebutuhan Program Pengembangan Infrastruktur


- Tahun Pelaksanaan (2010-2014) - Indikasi Sumber Pendanaan, dan - Instansi Pelaksana

Tabel 4.1

Program Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah (2010-2014) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun Pelaksanaan

No Isu Strategis Program/Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014 Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

A Perwujudan Struktur Ruang

A1 Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional

a Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan (Penetapana Atambua sebagai PKSN)

• Wilayah perbatasan kondisinya masihterbelakang

• Terbatasnya sarana dan prasarana diperbatasan baikpemukiman dan air bersih

Cipta Karya • Pembangunan jalan

lingkungan pada kawasan perbatasan

• DED Perencanaan Teknis Pendukung Perkim Kawasan Perbatasan

• Pembangunan PSD Kawasan Perbatasan

• Pembangunan jembatan Kawasan Resetlement eks pengungsi

• Drainase Pada Daerah Genangan Air/Banjir a. Pemasangan Turap b. Pengadaan Saluran

Primer Tertutup c. Pengadaan Saluran

Sekunder d. Pembangunan

Gorong-Gorong 6M e. Pembuatan Sumur

APBNAPBD

Ditjen CK, Din PU Prov.

Kab/kota


Tahun Pelaksanaan No Isu Strategis Program/Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014

Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

Resapan f. Pengerukan Saluran

• Penyediaan Air Minum di Kawasan Perbatasan (Kaw. Strategis)

• Rencana Induk Sistem /Master Plan Air Minum Kota Atambua

Masih terbatasnyainfrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil

Bina Marga • Menjaga fungsi jalan

arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas - Halilulik – Atambua - Atambua – Motoain

• Program Pembangunan/Peningkatan Jalan provinsi/kabupaten/kota - Waebua - Motamasin - Heliuk - Besikama

APBNAPBD

Ditjen BM, Din PU Prov.

• Upaya pengendalian daya rusak air dari kemungkinan kerusakan akibat banjir dan abrasi pantai/ gelombang pasang

• Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana air baku di kws perbatasan yang rawan air;

SDA • Pengendali banjir di

Kab. Belu • Penyediaan air baku. - OP D.I. Haekesak - OP D.I. Malaka - OP DI Baus - OP DI Bena

APBNAPBD

Ditjen SDA, Din PU Prov.

Kurangnya saranapendukung transportasi kawasan perbatasan

Perhubungan Pengembangan danpeningkatan sistem transportasi

- Pengembangan bandara haliwen

- Pengembangan pelabuhan perluasan

APBNAPBD

Dephub/ Dishub



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

dermaga Atapupu - Pengembangan

angkutan perintis

Masih terdapat desa di kawasan perbatasan yang belum terjangkau oleh listrik

ESDM Pengembangan PLTU 4x6 MW

APBNAPBD

Dep.ESDM

b Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan (Penetapan Kota Kalabahi sebagai PKSN)

• Wilayah perbatasan kondisinya masihterbelakang

• Terbatasnya sarana dan prasarana di perbatasan baikpemukiman dan air bersih

Cipta Karya • Pengembangan

Permukiman Perkotaan • Pengembangan

Permukiman Perdesaan/ Pengembangan KTP2D

• Pengembangan Permukiman kawasan khusus korban bencana

• Pengembangan Permuiman P.terpencil/ perbatasan

• Penataan Lingkungan dan Bangunan - Dukungan Sarana

dan Prasarana Penataan Lingk. Permukiman Kumuh

- Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan Lingk. Permukiman Nelayan

APBNAPBD


Kab/kota

Masih terbatasnyainfrastruktur jalan dan jembatan di kawasan

Bina Marga Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

APBNAPBD




Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

perbatasan dan daerah terpencil

provinsi/kabupaten/kota - Jl. Kartini, Jl. Dewi

Sartika, Jl. Sudirman, Jl. Panglima Polim, Jl. Gatot Subroto, Jl. Samratulangi, Jl.Pattimura

- Kalabahi – Kokar

Kab/kota

• Upaya pengendalian daya rusak air dari kemungkinan kerusakan akibat banjir dan abrasi pantai/ gelombang pasang

• Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana air baku di kws perbatasan yang rawan air;

SDA • Pambangunan Embung

Kecil • Pembangunan

Bendung dan Jaringan Irigasi D.l Allfa

• Pengamanan Pantai di Mali

• Studi Identifikasi Pengendalian Banjir sungai

• Studi Identifikasi Potensi Mata Air di P. Alor & Kepulauan

APBNAPBD



Perhubungan Pengembangan sarana angkutan penyeberangan berkapasitas kecil untuk melayani rute pendek

APBD Dephub/Dishub

c Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan (Penetapana Kota Kefamenanu sebagai PKSN)

• Terbatasnya sarana dan prasarana di perbatasan baikpemukiman dan air bersih

Cipta Karya • Pembangunan PSD

RSH • Peningkatan Kinerja

TPA Sampah • Pendampingan

Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung

APBNAPBD


Kab/kota



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

• Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan

• Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan

• Penyusunan RTBL • Percontohan dan

pendampingan Pembangunan RTH

Masih terbatasnyainfrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil


arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas Nouimuti – Kefamenanu – Kiupukan

• Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan provinsi/kabupaten/kota - Kefamenanu – Eban - Kefamenanu - Oelfaub - Maubesi-Wini

APBNAPBD


Masih kurangnyapenyediaan sarana dan prasarana air baku di kws perbatasan yang rawan air;

SDA • Pembangunan Embung

Irigasi Tualene (TahapI) • Pembangunan

Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Biliuana

• Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.l. Satap

APBNAPBD



Perhubungan Pembangunan fasilitas perlengkapan dan keselamatan transportasi jalan terkait dengan peningkatan jaringan

APBNAPBD

Dephub/ Dishub



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

jalan di yang menghubungkan kota-kota • Pemasangan Traffic

Light • Pembangunan Marka

Jalan A2 Revitalisasi &

Percepatan Pengemb. Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional

1 Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota Kupang sebagai PKN

• Pelayanan air bersih bagi masyarakat masih dibawah pelayanan minimum.

• Masih rendahnya penanganan sistim drainase yang berwawasan lingkungan (ecodrain) dan daerah-daerah genangan di perkotaan.

Cipta Karya • Pengembangan

Permukiman - Penataan dan

Peremajaan Kawasan Permukiman Pusat Kota

- Peningkatan Kualitas Permukiman

- Peningkatan Pasar Pusat dan Pinggiran di Kota Kupang

• Air Limbah - Pengembangan

perangkat pengaturan dan standar, pedoman dan manual air limbah

- Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Sistim Of-Site

- Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Sistim On-Site

- Penyediaan Sarana sanitasi on site (MCK, Jamban Keluarga, Septik Tank/Cubluk, dll

APBNAPBD


Kab/kota



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

• Pengembangan Air Minum - Bantuan Teknis

Penyusunan Rencana Induk Sistim/Master Plan Penyediaan Air Minum Kota Kupang, Periode 15 Tahun

- Bantuan Manajemen Pengelolaan Air Minum Kepada PDAM

• Perpipaan HDPE Dia. 250 mm - Pengembangan

Sistem Jaringan Air Minum Kawasan Kota

- Sistem Penyediaan Air Minum: Air Baku

- Pengembangan Sistim Jaringan Air Bersih (Perpipaan dan Non Perpipaan) di Kawasan Desa –Kota

- Pengembangan Sistim Jaringan Air Minum (Perpipaan+Non Perpipaan) di Kawasan Permukiman Nelayan

Perwujudan danpeningkatan jalan lingkar Kupang dalammemperlancar arus lalu lintas orang dan barang

Bina Marga - Menjaga fungsi jalan

arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas Kupang – Oesau – Batuputih

APBD Ditjen BM,Din PU Prov.



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

- Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan prioritas Bandar Udara dan Pelabuhan Tenau

- Eltari Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan provinsi/kabupaten/kota Jln. Lingkar Luar Kota Kupang

• Penanganan masalah banjir baik yangditimbulkan olehpersoalan pada sistem drainase primer,sekunder ataupun tersier; sertapenanganan abrasipantai

• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air baku di kaw perkotaan

SDA • Melangsungkan

pendayagunaan SDA yang produktif dan berkelanjutan berupa penyediaan air baku.

• Pengembangan SDA. - Pembangunan

Jaringan Irigasi D.l. Kakabai

- Pembangunan Bendung den Jaringan irigasi D.l. Koledoki

• Mengupayakn pendendalian dari daya rusak air, berupa pengendalian banjir Kota Kupang (prioritas 3)

• Detail Design Pengamanan Pantai di Kupang (Namosain dan sekitarnya)

APBNAPBD


Peningkatan aksesibilitas penumpang dankomoditas internal dan eksternal wilayah melalui darat, laut dan udara

Perhubungan Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi laut meliputi : - prioritas tinggi untuk

APBNAPBD

Dephub/ Dishub



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pelabuhan Internasional di Kupang

- Pengembangan simpul jaringan perlengkapan dan transportasi jalan untuk terminal penumpang tipe A

- Pengembangan sistem jaringan transportasi udara Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder dengan prioritas tinggi di Eltari - Kupang;

• Meningkatnya kebutuhan energy listrik untuk kegiatan industry dan jasa

• Masih terdapat penduduk belum terlayani listrik

ESDM • Program percepatan

sector ketenagalistrikan yaitu dengan mengembangkan PLTU 2 x 15 MW

• Pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan (PLTMH)

APBNAPBD, Swasta

Untuk tahun 2010 akan direncanakan kegiatan Reklamasi Pantai Kota Kupang dengan luas sebesar 50 Ha

Evaluasi/Review RTRW Kota Kupang

2 Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota Soe sebagai PKW

• Terbatasnya sarana dan prasarana di kawasan perkotaan baik pemukiman, air bersih dan persampahan



TPA Sampah • Program Kinerja

Pengelolaan Sampah - Pengadaan alat berat - Perencanaan

APBNAPBD


Kab/kota


truktur Provinsi Nusa Tenggara Timur 32


Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pengelolaan sampah terpadu

- Pembangunan sarana dan prasarana sampah

Masih terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan untuk memperlancar arus lalu lintas orang dan barang serta peningkatan kegiatan ekonomi


arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas Batuputih – Soe – Nikiniki

• Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Povinsi - Batuputih - Panite - Soe – Kapan - Jln. Gunung Mulio

(Soe) - Sp.Niki Niki – Oenlasi

APBNAPBD


Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana SDA untuk mendukung kegiatan pertanian

SDA • Program

Pengembangan Irigasi - Lanjutan

Pembangunan Jaringan Irigasi D.l Bena

- Rehabilitasi Bendung Linamnutu D.l. Bena

APBN


Kurangnya sarana dan prasarana transportasi untuk daerah-daearah terpencil

Perhubungan Pengembangan system transportasi peningkatan system transportasi Pengembangan angkutan perintis

Dephub/Dishub

3 Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota Kefamenanu sebagai PKW

Terbatasnya sarana dan prasarana di kawasan


APBNAPBD

Ditjen CK, Din PU

Sinkronisasi Program Pengembangan Infras


Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

perkotaan baikpemukiman, air bersih dan persampahan

RSH

• Peningkatan Kinerja TPA Sampah

• Pendampingan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung

• Dukungan PSD Kawasan Kumuh dan Nelayan

• Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan

• Penyusunan RTBL • Percontohan dan

pendampingan Pembangunan RTH

Prov. Kab/kota

Masih terbatasnyainfrastruktur jalan dan jembatan di kawasan untuk memperlancar arus lalu lintas orang dan barang serta peningkatan kegiatan ekonomi

Bina Marga • Pembangunan/Peningk

atan Jalan dan Jembatan Povinsi - Batuputih - Panite - Soe - Kapan - Jln. Gunung Mulio

(Soe) - Sp.Niki Niki - Oenlasi

APBD Din PUProv.

• Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana SDA untuk mendukung kegiatan pertanian

• Perlu penangangan banjir (luapan air sungai)

SDA • Pambangunan embung

Kecil • Rehabilitasi Bendung

dan Jaringan Irigasi D.I. Mena

• Lanjutan Pembangunan Prasarana Pengendalian banjir S. Haekto

• Lanjutan Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir S. Ponu

APBN


Kurangnya sarana dan Perhubungan APBN Dephub/



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

prasarana unukmendukung kegiatantransportasi darat

Pengembangan system transportasi PengembanganTerminal Tipe A

APBD Dishub

4 Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota Ende sebagai PKW

-


• Kurangnya prasarana dasar di kawasan nelayan

Cipta Karya - Pembangunan PSD

RSH - Peningkatan Kinerja

TPA Sampah - Dukungan PSD

Kawasan Kumuh dan Nelayan

- Dukungan PSD Kawasan Tradisional dan Revitalisasi Kawasan

- Percontohan dan pendampingan Pembangunan RTH

APBNAPBD


Kab/kota

• Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer

• Masih terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan untuk memperlancar arus lalu lintas orang dan barang serta peningkatan kegiatan ekonomi

Bina Marga • penanganan jalan

prioritas Labuhan Bajo – Ruteng – Ende – Maumere

• Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan provinsi/kabupaten/kota - Kaburea (Bts Kab)-

Maukaro–Nabe-Ranakolo

- Maurole - Kota Baru - Koro (Bts Kab/Sikka)

APBNAPBD



SDA • Pembangunan

Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Dondo

• Rehabilitasi Jaringan

APBN




Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

irigasi D.I. Mauteioa Cs

Kurangnya sarana dan prasarana unukmendukung kegiatantransportasi laut

Perhubungan • Peningkatan pelabuhan

udara H. Aroeboesman - Ende

APBN

Dephub/ Dishub

5 Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota Mamere sebagai PKW


• Kurangnya prasarana dasar sepertipermukiman dansanitasi di kawasan terpencil dan pulau-pulau kecil

Cipta Karya • Peremajaan Kawasan

Kota Maumere - Penyusunan Master

Plan Drainase Kota Maumere

- Pembangunan Saluran Drainase

- Pengelolaan Air Limbah

- Pengelolaan Persampahan

• Kawasan Civic Center - Penyediaan

KASIBA/LISIBA • Kawasan Pulau Kecil /

Terpencil - Bantuan Bahan

Bangunan Rumah - Bantuan Jamban

Sehat

APBNAPBD


Kab/kota

• Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer


Bina Marga • penanganan jalan

prioritas Ende – Maumere

• Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Povinsi - Hepang - Sikka - Maumere -

Magepanda - Waepare - Bola

APBNAPBD




Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana


SDA • Pengukuran dan

Perencanaan Jaringan Irigasi D.I. Waioti

• Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.l Pruda

APBN


Kurangnya sarana dan prasarana unukmendukung kegiatantransportasi laut dan udara

• Pengembangan

jaringan prasarana Pelabuhan Nasional di Labuhan Maumere

Perhubungan

• Pengembangan sistem jaringan transportasi udara Wai Oti -Maumere

APBN

Dephub

6 Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota Waingapu sebagai PKW




TPA Sampah

APBNAPBD

Ditjen CK, Din PU Prov

Kab/kota


Bina Marga • Program

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Povinsi - Waingapu - Melolo - Melolo - Baing - Aukakehok - Nggongi

APBD Din PUProv.


SDA • Pra Design D.I.

Anakawini • SID D.l. Mondu, D.I

Kapunduk • Review Design D. I.

Mbaing • Pengukuran dan

Perenc. Jaringan irigasi

APBNAPBD




Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

D.l. Kurukodi ( 300 Ha ) • Pengukuran dan

Perenc. Jaringan Irigasi D.l. Sobarade ( 300 Ha )

Kurangnya sarana dan prasarana unukmendukung kegiatantransportasi laut dan udara

Perhubungan • Pengembangan

jaringan prasarana Pelabuhan Nasional di Labuhan Waingapu

• Pengembangan sistem jaringan transportasi udara Mau Hau -Waingapu

APBN

Dephub

7 Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota Ruteng sebagai PKW


Cipta Karya Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (bantuan stimulan)

- Penyusunan Rencana Tindak Infrastruktur Kawasan RSH

APBNAPBD


Kab/kota


Bina Marga Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas Labuhan Bajo – Ruteng

APBN

Ditjen BM, Dep. PU.

• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air baku di kaw perkotaan

• Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana SDA untuk


pendayagunaan sda yang produktif dan berkelanjutan berupa penyediaan air baku Kota Ruteng.

APBNAPBD




Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

mendukung kegiatan pertanian

• Penanganan masalah banjir baik yang ditimbulkan olehpersoalan pada sistem drainase primer,sekunder ataupun tersier; sertapenanganan abrasipantai

- Rehabilitasi Jaringan

Irigasi Di. Sstar Wese

- Rehabilitasi Jaringan

Irigasi D.i Wae Mantar I dan II

• Mengupayakan

pendendalian dari daya rusak air, berupa Pengamanan pantai dan pengendalian banjir

• Pengembangan SDA. - Peningkatan Jaringan

Ingesi D.i. Po'a

7 Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota Labuan Bajo sebagai PKW


Cipta Karya • Peremajaan Kawasan

Kota Lama Labuan Bajo

• Kawasan Pusat Pemerintahan (Civic Centre)

• Kawasan P. Komodo dan P.Rinca

• Kawasan Pulau Kecil dan Kawasan Terpencil (P. Papagarang, P. Mesa, P. Seraya, P. Boleng & P. Longos)

• Kawasan Desa Pusat Pertumbuhan (Desa Waning & Desa Kakor)

APBNAPBD


Kab/kota


Bina Marga Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas Labuhan Bajo – Ruteng

APBN

Ditjen BM, Dep. PU.



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana



pendayagunaan sda yang produktif dan berkelanjutan berupa penyediaan air baku Kota Labuan Bajo

• Pengembangan SDA. - Pembangunan

Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Wae Ose*)

- Pemb. Bendung dan Jaringan Suplesi Wae Import D.I. Woti)

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dl. Wae Dongkong

• Mengupayakan pendendalian dari daya rusak air, berupa Pengamanan pantai dan pengendalian banjir

APBNAPBD


Kurangnya sarana dan prasarana unukmendukung kegiatantransportasi darat

Perhubungan Pengembangan Terminal Penumpang Kota Labuan Bajo

APBD

A.3 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Nasional

1 Perwujudan Sistem Jaringan Jalan

Sering terjadi bencana alam baik seperti gempa, Longsor dan pengikisan pesisir pantai khususnya pada daerah pesisir pantai pada Lintas Utara Pulau Flores, Lintas Selatan Pulau Timor.

Bina Marga Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores • Peningkatan jaringan

APBN



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

arteri primer pada jalan Labuhan Ende – Maumere

• Peningkatan jaringan arteri primer pada jalan Labuhan Ende – Maumere

Jaringan Jalan Arteri Primer Lintas Pulau Timor • Peningkatan jaringan

arteri primer pada jalan Labuhan Kupang – Oesau

• Peningkatan jaringan arteri primer pada jalan Batuputih – Soe

• Peningkatan jaringan arteri primer pada jalan Nikiniki – Kefamenanu

• Peningkatan jaringan arteri primer pada jalan Halilulik – Atambua

APBN

2 Perwujudan Pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional

Pelabuhan laut di beberapa kabupaten dan kecamatan masih belum mempunyai kapasitas yang memadai dan konstruksi dermagamasih perlu ditingkatkan untuk dapat kapal berlabuh

Program Pembangungan, Peningkatan, Rehabilitasi Fasilitas dan Prasarana Transportasi Laut

- Pelabuhan Internasional Tenau,

- Pelabuhan Nasional Maumere,

- Pelabuhan Nasional Waingapu

- Pelabuhan Atapupu - Pelabuhan Maritaing

APBN

Permasalahan kondisi panjang dan kualitas landasan pacu (run way),

Program Pembangungan, Peningkatan,

APBNAPBD



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

tidak semuanya mampu didarati oleh pesawat berbadan lebar

Rehabilitasi Fasilitas dan Prasarana Transportasi Udara Pembangunan/Peningkatan Bandara - Bandar Udara Eltari - Bandar Udara Haliwen - Bandar Udara Wai Oti, - Bandar Udara Hasan

Aroeboesman, dan - Bandar Udara Mau

Hau Pengembangan Bandara Komodo Pengembangan Bandara Tambolaka Pengembangan Bandara Lekunk

A.3 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1 Perwujudan system jaringan prasarana SDA

• Kerusakan Daerah Aliran Sungai.

• Belum optimalnya pengembangan jaringan irigasi

WS. Aesesa Melangsungkan pendayagunaan SDA yang produktif dan berkelanjutan, berupa : - OP D.I. Mbay (3.378

ha) - OP D.I. Penginer

(3.862 ha) - OP D.I. Ngada (3.000

ha) - Pemb. DI Mbay

(lanjutan) (1.700 ha) - OP Embung di P.Flores - Air baku Kota Ende - Air baku Kota Maumere - Pengaman pantai Kab

Ende, Sikka, Ngada - Pengend banjir Kab

Ende, Sikka, Ngada

APBN



truktur Provinsi Nusa Tenggara Timur 42


Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

WS. Flotim-Lembata-Alor Melangsungkan pendayagunaan SDA yang produktif dan berkelanjutan, berupa : - OP D.I. Benlelang

(3.459 ha) - Air Baku Kota Kalabahi

APBN


WS. Pulau Sumba Melangsungkan pendayagunaan SDA yang produktif dan berkelanjutan, berupa : - Air Baku Kota

Waingapu

APBN


WS. Benanain Melangsungkan pendayagunaan SDA yang produktif dan berkelanjutan, berupa : - OP D.I. Haekesak

(3.400 ha), D.I. Malaka (6.700 ha)

- OP DI Baus (3.000 ha), DI Bena (3.514 ha)

- Air baku Kota Kupang, - Air baku Kota Atambua, - Air baku Kota

Kefamenanu, - Air baku Kota Soe - Pengaman pantai di

Kab, TTS, TTU, Belu, - Pengendali banjir di

Kab. Belu (prioritas 1)

APBN


WS. Noel – Mina Melangsungkan pendayagunaan SDA yang produktif dan berkelanjutan, berupa : - OP D.I. Batu Merah

(3.200 ha)

APBN


Sinkronisasi Program Pengembangan Infras


Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

- OP D.I. Lokopehapo (3.275 ha)

- OP D.I. Manikin (5.007 ha)

- OP D.I. Oesao (4.075 ha)

- OP D.I. Tilong (3.369 ha)

- OP D.I. Danau Tua (3.800 ha)

- OP D.I. Baus (3.000 ha), Bena (3.514 ha)

- OP D.I. Beluana (3.200 ha), D.I. Haekto (3.235 ha), D.I. Mena (3.450 ha)

- Pemb. DI Laknamo (3.500 ha)

- Pemb. DI Kodi (3.500 ha)

- Pemb. DI Kumina (1.595 ha)

- Pemb. Waduk Kolhua (29 juta m3)

- Pemb. Waduk Raknamo (8 juta m3)

- OP Embung di P. Timor (Barat) di NTT

- Air baku Kota Kupang, Kota Soe

- Pengaman pantai di Kab. Kupang, Kab Rotendao

- Pengendali banjir di Kab. TTS (prioritas 2) & Kota Kupang (prioritas 3)

- GNKPA Kawasan DAS 2 Perwujudan sistem

jaringan ketenagalistrikan

-

• Terjadinya krisis energi listrik

- Program percepatan sector ketenagalistrikan

APBNAPBD,

Dep.ESDM/ Din. ESDM



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

yaitu dengan mengembangkan PLTU 2 x 15 MW Kota Kupang

- Pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan Kota Kupang (PLTMH)

- Pengembangan energy Panas Bumi Ulumbu

- Pengembangan energy Panas Bumi Matoloko

Swasta PLN

B PERWUJUDAN POLA RUANG NASIONAL

B.1 Perwujudan Kawasan Lindung Nasional

Terdapatnya kekayaan dan keanekaragaman jenis biota dansumberdaya di perairan laut Sawu, sertakeunikan habitat dan karakteristik oceanografi yang dimilikinya

Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional Suaka Alam Laut Sawu

- Pencegahan penangkapan terhadap paus secara tradisional oleh masyarakat

APBN

Dep. Kehutanan

Perambahnya kawasan suaka Margasatwakhusunya SM Kateri, dibuka untuk lahan pertanian jugadipergunakan untukpembangunan pengungsian/perumahan liar

Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional SM Perhatu, SM Kateri, SM Harlu, SM Ale Asisio, SM Gunung Tambora Selatan.

- Pengendalian Kegiatan di Kawasan Lindung Nasional

- Rehabilitasi kawasan hutan (reboisasi)

APBN

Dep. Kehutanan

Menyimpan potensi flora dan fauna yang cukup besar

Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional Cagar Alam Tambora

APBN

Dep. Kehutanan



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

- Pengendalian dan pengelolaan kawasan hutan

- Rencana pengelolaan DAS terpadu


Terjadinya klaim kawasan hutan oleh masyarakat danperambahan kawasan hutan oleh masyarakat

Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional TN Kelimutu, TN Komodo, TN Laut Komodo dan THR Prof. Ir. Hermen Yohannes.

- Pengendalian dan pengelolaan kawasan hutan

- Rencana pengelolaan DAS terpadu


APBN

Dep. Kehutanan

B.2 Perwujudan Kawasan Budidaya Nasional (Kawasan Andalan)

Terjadi alih fungsi lahan sawah menjadipertokoan khususnya di Kota Kupang

Cipta Karya Arah Pengembangan Infrastruktur - Pengembangan PS

Desa Agropolitan - Penyediaan PS

Permukiman perdesaan di P.Kecil/Terpencil

- Pembangunan SPAM di Ds Rawan Air /Pesisir/Terpencil

Peningkatan infrastruktur di desa tertinggal

APBNAPBD


Kab/kota

Minimnya sumber air bagi usaha pertanian Pengembangan lahan pertanian umumnyadengan skala relatif kecil.

Bina MargaPenyediaan Air Baku, Di Kawasan Andalan (Pariwisata, Perdagangan, Jasa) - Kawasan Kupang dsk

APBN

Ditjen BM, Dep. PU.



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

- Kawasan Komodo dsk Kurang optimalnya

kegiatan budidayapeertanian yangdisebabkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana pertanian

Pertanian- Kebijakan penambahan

baku lahan pertanian: - Pengembangan

sumber air alternative skala kecil untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan

- Optimasi pemanfaatan air irigasi untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan


APBNAPBD

Dep./Din. Pertanian

SDA- Menjaga fungsi jalan

arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer untuk meningkatkan akses Kawasan Andalan Maumere-Ende, Komodo dsk, dan Ruteng dsk

- Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam penanganan jalan prioritas dalam rangka untuk meningkatkan akses Kawasan Andalan Kupang dsk

APBN




Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

B.3 Perwujudan Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay

Pertanian- Optimasi pemanfaatan

air irigasi untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan


- Pengembangan budidaya pertanian

APBN


SDA - Pengukuran dan

Perencanaan Jaringan Irigasi Mbay Kiri 1.375 Ha

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dl. Mbay Kanan

- Studi Identifikasi Pengendalian Banjir sungai di Kab. Ngada. Nagekeo

- PembangunanPrasarana Pengendalian Banjir S Aesesa

APBN


Bina Marga - Menjaga fungsi jalan

arteri dan kolektor 1 dalam dalam rangka mendorong pengembangan KAPET Mbay

- Usulan peningkatan fungsi dan status

APBN

Dep./Din. Pertanian



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

jaringan jalan Lintas Utara Pulau Flores

Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste

Bina Marga Menjaga fungsi jalan arteri dan kolektor 1 dalam system jaringan jalan primer dengan penanganan jalan prioritas untuk rangka mendorong pengembangan PKSN Atambua

APBN

Ditjen BM, Dep. PU.

SDAPenyediaan Air Baku, Di Kawasan Kota Pusat Kawasan Strategis Nasional - Kota Kalabahi - Kota Atambua

APBN


PerhubunganMembuka keterisolasian dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah - Peningkatan

aksesibilitas pelayanan angkutan.

- Peningkatan dan pengembangan angkutan perintis Darat, Laut dan Udara

APBN

Dephub/ Dishub

Kawasan Perbatasan Laut

Cipta Karya- Pengembangan

fasilitas pembangunan jalan setapak serta jalan kecil untuk kendaraan operasional pertahanan

- Jaringan Air Bersih - Pembuangan Sampah - Pengembangan

Jaringan Air Limbah/Air Kotor

APBN


Kab/kota



Indikasi Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

SDAMengupayakan pendendalian dari daya rusak air, berupa Pengamanan pantai 5 pulau kecil terluar

APBN


Perhubungan- Pengembangan sarana

perhubungan melalui transportasi laut dan udara yang memadai

- Pengembangan Dermaga Jetty, Pendaratan Helikopter (Heliped)

APBN

Dephub/ Dishub


5. PETA PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

Gambar 5.1 : PKN KUPANG


Gambar 5.2 : PKSN ATAMBUA


Gambar 5.3 : PKSN KEFAMENANU


Gambar 5.4 : PKW WAINGAPU


Gambar 5.5 : PKW MA ERE DAN PKW ENDE

UM


Gambar 5.6 PKW LABUH BAJO DAN PKW RUTENG

AN


Gambar 5.7 PKSN KALABAHI


Gambar 5.8 PKW SOE DAN PKW KEFAMENANU



Gambar 5.9 : STRUKTUR RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DISUSUN OLEH:

Ir. Lucy Andwita, MT

(Kasi Pembinaan Pemanfaatan Ruang, Subdit Pembinaan Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Rua

Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV)

Marissa Putri Barrynanda, ST

(Staf Subdit Pembinaan Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang Subdit Pembinaan Pemanfaat

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV)

ng,

an &


Documents

Sinkronisasi NTT Buku