SIPENDIKUM 2018

171

BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1

Yudi Widagdo Harimurti2

Email : yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Dasar hukum tertulis tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah UUD NRI Tahun 1945. Hal itu berarti beberapa ketentuan

dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara gelede normstelling

perlu pengaturan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat produk hukum negara adalah UUD dan peraturan

perundang-undangan, sehingga benar dan tepat apabila beberapa

ketentuan di dalam UUD diatur lebih lanjut dengan peraturan

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, sebagaimana

diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah UU, Perpu, PP, Perpres,

Perda.

Kata Kunci : UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Per-UU-an

Pendahuluan

Perwujudan nyata keberadaan, keberlangsungan dan keberlanjutan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut NKRI) sesuai dengan Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) adalah pengaturan penyelengggaraan

bernegara dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Demi

legalitas dan kepastian, maka kodifikasi pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan

dalam UUD NRI Tahun 1945 harus dihadirkan, agar tidak terjadi vaque norm atau

vacuum of norm atau conflict of norm.

Mengingat UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara umum sistem dan

penyelenggaraan negara, maka ada beberapa ketentuan perlu pengaturan lebih lanjut.

UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan jenis peraturan perundang-undangan untuk

melaksanakan beberapa ketentuan tersebut, yakni : UU, Peraturan Pemerintah

Pengganti UU yang (selanjutnya disebut Perppu), Peraturan Pemerintah yang

(selanjutnya disebut PP), Peraturan Presiden yang (selanjutnya disebut Perpres),

Peraturan Daerah yang (selanjutnya disebut Perda).

1Simposium Nasional & Call for Papers “Rekonstruksi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

Perundang-undangan Di Indonesia”, Makalah, Ruang Auditorium Multikultural Gedung H Lantai 3

Universitas Kanjuruhan Malang, 10 Maret 2018. 2Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

SIPENDIKUM 2018

172

Sementara itu telah berlaku UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan

Per-UU-an), dalam salah satu pasal mengatur beberapa jenis peraturan perundang-

undangan tersebut.3 Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, masih ada

peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

atau dibentuk berdasarkan kewenangan4.

Memahami pernyataan di atas, sebenarnya tidak perlu pengaturan sebagaimana

Pasal 1 Angka 3 sampai dengan Pasal 1 Angka 8 UU Pembentukan Peraturan Per-UU-

an. Mengingat UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan beberapa jenis peraturan

perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 untuk melaksanakan ketentuan

yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak tepat ada pengaturan jenis

peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Lebih Lanjut Dengan UU Beberapa Ketentuan Dalam UUD NRI

Tahun 1945

Pengaturan dengan UU

UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dan menetapkan secara umum mengenai

penyelenggaraan negara, lembaga negara, kehidupan bernegara, kedudukan warga

negara dengan hak dan kewajibannya serta Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya

disebut HAM). Mengingat hanya secara umum, maka perlu pengaturan lebih lanjut

dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD NRI

Tahun 1945, yang salah satu jenis peraturan perundang-undangan itu adalah UU.

Dalam UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an, yang dimaksud UU adalah

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang

(selanjutnya disebut DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun beberapa

ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang harus diatur lebih lanjut dengan UU

adalah sebagaimana Tabel 1 di halaman berikut.

Tabel 1 : Beberapa UU Sebagai Pelaksana Lebih Lanjut

No. Ketentuan Dalam UUD NRI

Tahun 1945

UU Tentang

3Lihat UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an, terutama Pasal 1 Angka 3 sampai dengan Pasal 1 Angka

8. 4Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

SIPENDIKUM 2018

173

1. Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

(selanjutnya disebut MPR)

2. Pasal 6 ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden

3. Pasal 6A ayat (5) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang

(selanjutnya disebut Pilpres)

4. Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Internasional

5. Pasal 12 Keadaan Bahaya

6. Pasal 15 Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Lain-lain

Tanda Kehormatan

7. Pasal 16 Dewan Pertimbangan

8. Pasal 17 ayat (4) Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran

Kementerian Negara

9. Pasal 18 Pemerintahan Daerah

10. Pasal 18A Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan

Pemerintah Daerah

11. Pasal 18B ayat (1) Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa

12. Pasal 18B ayat (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak

Tradisional

13. Pasal 20A ayat (4), Pasal

22B

Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya

disebut DPR)

14. Pasal 22A Tata Cara Pembentukan UU

15. Pasal 22C ayat (4), Pasal

22D ayat (4)

Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya

disebut DPD)

16. Pasal 22E ayat (6) Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut

Pemilu)

17. Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

(selanjutnya disebut APBN)

18. Pasal 23A Pajak dan Pungutan Lain

19. Pasal 23B Macam dan Harga Mata Uang

20. Pasal 23C Keuangan Negara

21. Pasal 23D Bank Sentral

22. Pasal 23G ayat (2) Badan Pemeriksa Keuangan yang (selanjutnya

disebut BPK)

23. Pasal 24 ayat (3) Kekuasaan Kehakiman

24. Pasal 24A ayat (5) Mahkamah Agung yang (selanjutnya disebut

MA) dan Badan Peradilan Di Bawahnya

25. Pasal 24B ayat (4) Komisi Yudisial yang (selanjutnya disebut KY)

26. Pasal 24 ayat (6) Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut

MK)

27. Pasal 25 Hakim

SIPENDIKUM 2018

174

28. Pasal 25A Wilayah Negara

29. Pasal 26 ayat (3) Warga Negara dan Penduduk

30. Pasal 28 Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul,

Mengeluarkan Pikiran dengan Lisan dan Tulisan

dan sebagainya

31. Pasal 28J Pembatasan Menjalankan Hak dan Kebebasan

32. Pasal 30 ayat (5) Tentara Nasional Indonesia yang

(selanjutnya disebut TNI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang (selanjutnya disebut Polri)

Pertahanan dan Keamanan Negara

33. Pasal 31 ayat (3) Sistem Pendidikan Nasional yang (selanjutnya

disebut Sisdiknas)

34. Pasal 33 ayat (5) Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan

Sosial

35. Pasal 34 ayat (4) Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar

Sistem Jaminan Sosial

Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan

Umum yang Layak

36. Pasal 36C Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta

Lagu Kebangsaan

Sumber : Kreasi Penulis

Pengaturan dengan Perppu

UUD NRI Tahun 1945, selain mengatur dan menetapkan UU juga mengatur dan

menetapkan jenis peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Perppu. Perppu bukan

jenis peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang

ada dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana UU, meskipun kedudukan Perppu

sejajar dengan UU5.

Perppu dapat diartikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang apabila

dilihat dari isi seharusnya diatur dan ditetapkan dengan UU, namun karena keadaan

kegentingan yang memaksa, maka diatur dan ditetapkan dalam jenis peraturan

perundang-undangan yaitu PP. Memahami isi Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun

1945 menunjukkan subyektif Presiden dalam menetapkan Perppu. Kegentingan

yang memaksa tidak sama dengan keadaan bahaya, sebagaimana materi pengaturan

Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945.

5Disebut sejajar, mengingat Perppu tetap harus mendapat persetujuan DPR [lihat Pasal 22 ayat (2) UUD

NRI Tahun 1945]. Hal tersebut sama dengan UU [lihat Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945].

SIPENDIKUM 2018

175

Subyektif Presiden menjadi obyektif, setelah Perppu mendapat persetujuan DPR

pada masa persidangan berikut dan apabila tidak mendapat persetujuan DPR, maka

Perppu harus dicabut. Perppu merupakan suatu PP, namun berfungsi sebagai UU karena

kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa terkandung sifat darurat atau

suatu kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya diluar kebiasaan untuk segera

mengakhiri kondisi tersebut6.

Pengaturan dengan PP

PP berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah jenis peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU

sebagaimana mestinya. PP adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan

perundang-undangan untuk menjalankan atau agar ketentuan dalam UU dapat berjalan.7

Secara gelede normstelling suatu PP ditetapkan Presiden, jika ada suatu UU yang telah

diundangkan8.

Memperkuat pernyataan alinea di atas adalah UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an,

terutama pengaturan pada Ketentuan Umum dalam Pasal 19. Berarti jelas, bahwa PP

lahir karena ada atau untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada di

atasnya10

yaitu UU. Semakin mempertegas hal tersebut ialah materi muatan PP, bahwa

materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya11

.

Dengan demikian keberadaan PP hanya untuk menjalankan UU.

Secara yuridis konstitusional tidak akan ada PP yang ditetapkan oleh Presiden

diluar perintah dari suatu UU12

. Presiden tidak akan pernah menetapkan suatu PP tanpa

terlebih dahulu ada perintah dari suatu UU, karena suatu PP hanya untuk menjalankan

suatu UU atau dengan kata lain lahirnya suatu PP adalah untuk menerjemahkan

ketentuan suatu UU kedalam ketentuan yang lebih teknis, spesifik dan konkrit”.13

Pengaturan dengan Perpres

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur Presiden dalam memegang

kekuasaan pemerintahan yang secara tersirat mengatur Perpres. Presiden dalam

menjalankan kekuasaan pemerintahan berwenang untuk menetapkan Perpres dan

6Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Edisi ke- 1, (Jakarta : Konstitusi Press, 2007), hlm. 3

7Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya,

(Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 131 8Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam

UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, Disertasi, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 188 – 189. 9Pasal 1 angka 5 : PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan UU sebagaimana mestinya. 10

Lihat UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an, terutama Pasal 7 ayat (1). 11

Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam

UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, op. cit., hlm. 189. 12

B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, (Yogyakarta :

Universitas Atma Jaya, 2008) , hlm. 110. 13

Ibid., hlm. 111.

SIPENDIKUM 2018

176

Perpres dimaksud bersifat atribusi dalam arti wewenang asli dari UUD NRI Tahun

1945. Selain itu Perpres juga dapat bersifat delegasi dalam arti melaksanakan suatu UU

atau suatu PP14

.

Perpres ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan15

. Dari pengertian Perpres tersebut, maka

diketahui ada persamaan antara Perpres dengan PP, yakni pada kalimat : peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Kalimat ditetapkan oleh Presiden

mengandung 2 (dua) makna :16

1. Proses pembentukan PP dan Perpres tidak dibuat dan disusun atas inisiatif

Presiden sendiri, melainkan oleh alat-alat perlengkapan negara yang membantu

Presiden secara lintas sektoral ;

2. Penetapan yang dilakukan oleh Presiden terhadap PP dan Perpres tersebut

dimaksudkan untuk mengesahkan PP dan Perpres itu.

Dalam hal materi muatan Perpres adalah sebagaimana yang diatur dalam UU

Pembentukan Peraturan Per-UU-an terutama pada Pasal 1317

. Dari ketentuan materi

muatan Perpres, ternyata ada persamaan materi muatan antara Perpres dengan materi

muatan PP, yakni sama-sama untuk menjalankan UU atau yang diperintahkan oleh UU

dalam arti persamaan itu hanya sebagian. Sementara sebagian yang lain adalah materi

muatan Perpres untuk melaksanakan PP atau juga materi muatan Perpres untuk

melaksanakan kekuasaan pemerintahan.

Apabila ditinjau dari materi muatan Perpres, maka keberadaan Perpres sebagai

jenis peraturan perundang-undangan dalam khasanah Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia mengandung dimensi ganda khususnya bila dihubungkan dengan aspek

hierarkhinya, yaitu :18

1. Materi muatan Perpres jika dibentuk atas perintah UU, maka Perpres

berkedudukan sama sederajad dengan PP ;

2. Materi muatan Perpres jika dibentuk untuk melaksanakan PP, maka Perpres

berkedudukan di bawah PP.

Pengaturan dengan Perda

Perda adalah jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6)

UUD NRI Tahun 1945. Perda adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan

tingkat daerah, baik itu daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Perda

menduduki peraturan yang tertinggi di daerah, bila dibandingkan dengan Peraturan

14

Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam

UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, op. cit., hlm. 199. 15

Lihat Pasal 1 angka 6 UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an. 16

B. Hestu Cipto Handoyo, op. cit., hlm. 113. 17

Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP atau

materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 18

B. Hestu Cipto Handoyo, op. cit., hlm. 114.

SIPENDIKUM 2018

177

Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Bagir Manan menyatakan Perda itu

semacam UU, hal itu didasarkan pada :19

1. Dilihat dari aspek instansi pembentuknya, Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang (selanjutnya disebut DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah ;

2. Dilihat dari aspek substansinya, Perda untuk mengatur dan mengurus

kewenangan otonomi dan tugas pembantuan.

Pada hakikatnya Perda untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

telah diserahkan kepada daerah, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan

pemerintah pusat. Berkaitan dengan materi muatan Perda, Soehino menyatakan bahwa

materi muatan yang dapat diatur dalam Perda meliputi :20

1. Materi yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan

retribusi daerah ;

2. Materi yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya kewajiban dan larangan

yang disertai sanksi pidana ;

3. Materi yang membatasi hak penduduk, misalnya penertiban garis sepadan;

4. Materi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

tingkatannya lebih tinggi.

Dalam khazanah peraturan perundang-undangan tingkat daerah, selain Perda juga

dikenal Perda yang hanya dibentuk dan dikeluarkan pada suatu daerah tertentu. Perda

dimaksud adalah Qanun dan Peraturan Daerah Khusus yang (selanjutnya disebut

Perdasus). Kedua peraturan perundang-undangan tingkat daerah tersebut hanya ada di

Daerah Istimewa Aceh Darussalam (Qanun) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh dan di Provinsi Papua (Perdasus) berdasarkan UU Nomor

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua21

.

Perbandingan UU Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bawahnya

UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya dalam hal ini PP, Perpres,

Perda sedangkan Perppu sejajar dengan UU. Antara UU dengan peraturan perundang-

undangan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan antara UU dengan PP, Perpres

dan Perda adalah sama-sama diatur dan ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Perbedaan antara UU dengan PP, Perpres dan Perda ialah :

1. UU sebagai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan lebih lanjut

ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan

dimaksud jelas dengan kalimat “diatur lebih lanjut dengan UU, lebih lanjut diatur

dalam UU, diatur dengan UU, yang diatur dengan UU, yang selanjutnya diatur

19

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta : Ind-Hil, Co, 1992), hlm. 13. 20

Soehino, Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah), (Yogyakarta : Liberty,

1997), hlm. 8. 21

B. Hestu Cipto Handoyo, op. cit., hlm. 129.

SIPENDIKUM 2018

178

dalam UU, diatur dalam UU, ditetapkan dengan UU”. Secara kuantitas UU

dimaksud adalah sebagaimana Tabel 1. ;

2. Perppu, meskipun sejajar dengan UU, namun hanya dalam 1 (satu) ketentuan

dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Pasal 22. Dalam praktek ketatanegaraan

RI telah banyak terbit Perppu, diantaranya tersaji pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 : Beberapa Perppu

No. Nomor dan Tahun Tentang

1. Nomor 2 Tahun 2009 Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

2. Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

3. Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

4. Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

5. Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Sumber : Kreasi Penulis

Perppu-perppu tersebut di atas telah mendapat persetujuan DPR, sebagaimana ketentuan

Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan persetujuan DPR, maka Perppu-

perppu itu menjadi UU seperti terpaparkan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Perppu Menjadi UU

No. Perppu UU

1. Nomor 2 Tahun 2009 Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UU

2. Nomor 1 Tahun 2013 Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

SIPENDIKUM 2018

179

Mahkamah Konstitusi Menjadi UU

3. Nomor 1 Tahun 2014 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU

4. Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi UU

5. Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi

UU

Sumber : Kreasi Penulis

3. PP pun pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya dalam (satu) pasal

bahkan dalam 1 (satu) ayat, yakni Pasal 5 ayat (2). Pun dalam praktek

ketatanegaraan RI telah banyak terbit PP, seperti tersaji pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 : Beberapa PP

No. Nomor,Tahun dan Tentang Menjalankan UU Nomor, Tahun dan Tentang

1. Nomor 68 Tahun 2002

tentang Ketahanan Pangan

UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

2. Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

3. Nomor 36 Tahun 2006

tentang Pencarian dan

Pertolongan

UU Nomor 17 Tahun 2005 tentang

Pelayaran ;

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan

4. Nomor 85 Tahun 2008

tentang Penjualan Saham

Milik Negara RI Pada PT

Intirub

UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara yang (selanjutnya disebut

BUMN)

5. Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Dewan Gelar, Tanda Jasa dan

Tanda Kehormatan

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda

Jasa dan Tanda Kehormatan

SIPENDIKUM 2018

180

6. Nomor 18 Tahun 2014

tentang Lembaga Sensor Film

Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

7. Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan

UU Nomor 6 Tahun 2014

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sumber : Kreasi Penulis

4. Perpres dibandingkan dengan UU, Perppu dan PP

Jika Perpres dibandingkan dengan UU, Perppu dan PP, maka UU, Perppu dan PP

secara tersurat diatur dan ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan Perpres

hanya tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945, hal itu ada pada ketentuan Pasal 4 ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan lengkap telah diuraikan pada B.4. dan secara praktek

ketatanegaraan RI telah banyak terbit Perpres, seperti terlihat pada Tabel 5 di halaman

berikut.

Tabel 5 : Beberapa Perpres

No. Nomor dan Tahun Tentang

1. Nomor 82 Tahun 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang

(selanjutnya disebut BAPPENAS)

2. Nomor 106 Tahun 2007

;

Nomor 157 Tahun 2014

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang (selanjutnya disebut LKPP)

3. Nomor 33 Tahun 2010;

Nomor 124 Tahun 2012

;

Nomor 150 Tahun 2014

Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan

Ekonomi Khusus (Dewan Nasional)

4. Nomor 176 Tahun 2014 Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa

Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang

Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum

Nasional, Badan Kebijaksanaan da Pengendalian

Pembangunan Perumahan dan Pemukiman

Nasional, Komite Antar Departemen Bidang

Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan

Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan

SIPENDIKUM 2018

181

Timur Indonesia dan Dewan Gula Indonesia.

5. Nomor 192 Tahun 2014 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

yang (selanjutnya disebut BPKP)

6. Nomor 6 Tahun 2015 Badan Ekonomi Kreatif yang (selanjutnya disebut

BEK)

7. Nomor 26 Tahun 2015 Kantor Staf Presiden yang (selanjutnya disebut

KSP)

8. Nomor 1 Tahun 2016 Badan Restorasi Gambut yang (selanjutnya diebut

BRG)

9. Nomor 8 Tahun 2016 Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang

(selanjutnya disebut KEIN)

Sumber : Kreasi Penulis

5. Perda

Perda adalah produk hukum daerah yang secara gelede normstelling tidak dapat

berdiri sendiri, karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di

atasnya. Mengingat melaksanakan, maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

yang ada pada peraturan perundang-undangan di atasnya tersebut.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang didesentralisir, sehingga jika ada Perda

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dilakukan

penilaian oleh pemerintah di atasnya. Hal tersebut bukan bentuk pembatasan dalam

membentuk perda, namun bentuk pengawasan pemerintah daerah ke pemerintah daerah

di bawahnya dan bentuk pengawasan pemerintah ke pemerintah daerah.

Kuantitas Perda sangat banyak, mengingat setiap daerah baik daerah provinsi

maupun daerah kabupaten/kota menetapkan Perda. Ada 1 (satu) Perda yang harus

menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya, khususnya daerah propinsi. Adapun Perda

dimaksud adalah Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan

Publik Di Propinsi Jawa Timur22

.

Peraturan Perundang-undangan Di Luar UU, Perppu, PP, Perpres dan Perda

1. Salah satu peraturan perundang-undangan di luar UU, Perppu, PP, Perpres dan

Perda tersebut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang (lebih

dikenal dengan Tap MPR) ternyata UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur, baik

secara tersurat maupun secara tersirat ;

22

Di dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 diantaranya mengatur Komisi Pelayanan Publik yang berfungsi

menerima pengaduan dan bertugas mengadakan verifikasi, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa

pelayanan publik. Komisi tersebut berkedudukan nonstruktural, bersifat independen dan

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dengan menyampaikan laporan kinerjanya kepada

DPRD.

SIPENDIKUM 2018

182

2. Di dalam UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an khususnya Pasal 8 ayat (1)

diatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan lain di luar UU, Perppu, PP,

Perpres dan Perda, yakni peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat ;

3. Peraturan perundang-undangan dimaksud angka 2 di atas diakui keberadaannya

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan ;

4. Dalam praktek ketatanegaraan telah banyak Tap MPR dan peraturan yang

ditetapkan oleh lembaga negara, sebagaimana angka 2 di atas.

Kesimpulan

a. UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dan menetapkan jenis peraturan perundang-

undangan untuk melaksanakan lebih lanjut beberapa ketentuan yang ada di dalam UUD

NRI Tahun 1945 ;

b. Beberapa jenis peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU, Perppu, PP,

Perpres dan Perda. Untuk Perda ada Perda Provisi dan ada Perda Kabupaten/Kota;

c. Tap MPR keberadaannya tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, namun dalam

praktek ketatanegaraan Republik Indonesia mempengaruhi jalannya pemerintahan

Daftar Pustaka

B. Hestu, Cipto Handoyo, 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah

Akademik. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Bagir, Manan, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta : Ind-Hil,

Co.

Jimly, Asshiddiqie, 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Edisi ke- 1, Jakarta : Konstitusi

Press.

Maria, Farida, Indrati, Soeprapto, 1998. Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan

Pembentukannya. Yogyakarta : Kanisius.

Soehino, 1997. Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah).

Yogyakarta : Liberty.

SIPENDIKUM 2018

183

Disertasi :

Yudi Widagdo Harimurti, 2016. “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang

Tidak Diatur Dalam UUD NRI Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, Disertasi.

Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan

Perundang-undangan :

UUD NRI Tahun 1945.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.