sisdur akuntansi penerimaan kas

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KASPADA

SKPD DAN PPKD

FAUZAN MISRA SE, M.Sc, Ak

RESUME

04/12/23FAUZAN MISRA

2

TTL: LINTAU, 17 JULI 1981

PENDIDIKAN:S1: Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang (2000-2004)

S2: PS. Akuntansi (Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik) Program Magister Sains dan Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi UGM, Yogyakarta (2007-2008)

PENGANTAR

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan organisasi.

Unsur-unsur sistem: Formulir Jurnal Buku Besar Buku Pembantu Laporan

04/12/23ALWAYS AT YOUR BEST

SISTEM AKUNTANSI POKOK

Dokumen Catatan Laporan

Dokumen Transaksi

Buku Pembantu

Kertas

Kerja

• Bukti Penerimaan Kas

•Bukti Pengeluaran

Kas

•Bukti Memorial

• Kumpulan Rekening

(Ringkasan dan Rincian)

• Buku Jurnal Penerimaan Kas

•Buku Jurnal Pengeluaran Kas

•Buku Jurnal Umum

• Laporan Realisasi

APBD

•Laporan Aliran Kas

•Neraca Daerah

•Catatan atas L/K

Kebijakan Akuntansi

Pencatatan & Penggolongan

Peringkasan

Buku Besar

Buku Jurnal

Laporan

Keuangan

Buku Register

Pengantar

Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis mekanisme transaksi, yaitu : Satuan Kerja : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pada level Pemda (PPKD= Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)


Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Pasal 98 PP 58/2005 dan Pasal 233 Permendagri No. 13/2006):

SISTEM AKUNTANSI PADA SKPD PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS

SISTEM AKUNTANSI PADA SKPKD PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS


SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA SATUAN

KERJA (SKPD)


PENDAHULUAN

Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi–transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja.


STRUKTUR SAPD

Pendapatan Belanja Pembiayaan

Pendapatan Pajak Belanja Pegawai

Pendapatan Retribusi Belanja Barang dan Jasa

Lain-Lain Pendapatan Yang sah Belanja Modal

Dana Perimbangan Penerimaan Pembiayaan

Lain-Lain Pendapatan Yang sah Pengeluaran Pembiayaan

Satuan Kerja

Pemda

-

Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja

Tidak Terduga

Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas.

Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.


PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja (jurnal khusus pengeluaran kas) serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum.

Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan.


Pihak Terkait

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset

dan selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait. Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan

selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari : Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bendahara di SKPD Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang

terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.


Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD


Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer [Pasal 241Permendagri No. 13 Tahun 2006]

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas surat tanda bukti pembayaran; STS; bukti transfer; dan nota kredit bank.


Bukti transaksi dilengkapi dengan: surat ketetapan pajak daerah

(SKP-Daerah); dan/atau SKR; dan/atau bukti transaksi penerimaan kas

lainnya.


Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas : buku jurnal penerimaan kas; buku besar; dan buku besar pembantu.


Laporan yang Dihasilkan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


LAPORAN

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal

penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.

Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.


AKUNTANSI PENDAPATAN:Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali (PP No. 24 Tahun 2005).

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 04/12/23ALWAYS AT YOUR BEST

Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD.


PPK-SKPD menerima Bukti penerimaan kas (STS) atas penerimaan pndapatan. Bukti dari bendahara penerimaan ini merupakan bukti untuk pencatatan/penjurnalan.

PPK-SKPD mencatat transaksi pendapatan:

R/K PPKD xxx

Pendapatan …………….. xxx

Jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan Buku Jurnal Khusus Pendapatan


Disisi lain, PPKD juga menerima tembusan bukti setoran tersebut (STS), sehingga juga melakukan pencatatan penerimaan kas di rekening kas umum daerah:

PPKDKas di Kas Daerah xxx

RK-SKPD xxx

PPKDKas di Kas Daerah xxx

RK-SKPD xxx


Pengembalian Pendapatan (PSAP No. 2 Pr. 27-29)

Pendapatan……xxxRK-PPKD

xxx

tidak mencatat

RK-SKPD xxxKas di Kas Daerah xxx

SILPA xxxKas di Kas Daerah xxx

SKPD PPKDBerulang

Tidak Berulang


PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA SKPKD

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.


Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD mencakup: bukti transfer; nota kredit bank; dan surat perintah pemindahbukuan.


Bukti transaksi dilengkapi dengan: STS; surat ketetapan pajak daerah (SKP-

Daerah); surat ketetapan retribusi (SKR); laporan penerimaan kas dari bendahara

penerimaan; dan/atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya.


Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup: buku jurnal penerimaan kas; buku besar; dan buku besar pembantu.


Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan kedalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.


Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.


Akuntansi Pendapatan

Akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti Dana Perimbangan.


Fungsi Akuntansi di SKPKD [yang biasanya dilakukan oleh Bidang Akuntansi SKPKD di BPKD] menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan.

Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan.


Berdasarkan dokumen Laporan tersebut, Fungsi Akuntansi di SKPKD menjurnal penerimaan kas dari dana perimbanganKas di Kas Daerah xxx

Pendapatan Dana Perimbangan xxx Pengembalian Pendapatan

Pendapatan………………………… xxxKas di Kas Daerah xxx


ILUSTRASI PENERIMAAN KAS DI SKPD

Pada tanggal 7 Februari 2006 PPK-SKPD DinKes menerima SPJ Penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara Penerimaan DinKes. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2006, Dinas Kesehatan telah menerima pendapatan retribusi sebagai berikut:

10 Januari 2006: Dinas Kesehatan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar 5 juta rupiah.

11 Januari 2006: Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan menyetor uang retribusi sebesar 5 juta rupiah tersebut ke Kas Daerah.

19 Januari 2006: Bendahara Penerimaan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar 2,2 juta rupiah.

20 Januari 2006: Bendahara Penerimaan menyetor uang retribusi sebesar 2,2 juta rupiah tersebut ke Kas Daerah.

28 Januari 2006: Diterima info dari BUD bahwa telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran uang pendaftaran Mahasiswa/I Akademi Keperawatan untuk tahun 2005. Kelebihan ini disebabkan adanya kesalahan perhitungan dalam sistem komputer. Pembayaran kelebihan tersebut sebesar 50 juta rupiah


ILUSTRASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DI PPKD DAN PEMBIAYAAN

5 Maret 2006 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menerima Dana Alokasi Umum sebesar Rp 2 Milyar.

10 April 2006 BPKD menerima Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 20 Milyar.

15 April 2006 Diterima Pendapatan Bagi Hasil dari PBB sebesar Rp 1 Milyar dan BPHTB sebesar Rp 200 Juta

5 Mei 2006 Dilakukan pengembalian Pendapatan Bagi Hasil dari PBB untuk tahun 2005 sebesar Rp 15 juta

7 Juni 2006 Diterima Pendapatan Bagi Hasil dari PPh 21 sebesar Rp 300 juta

30 Juni 2006 Diterima dana pinjaman dari Lembaga Perbankan senilai Rp 5 Milyar. Hutang ini jatuh tempo dalam waktu 5 tahun ke depan


Diminta:

1. Catatlah Transaksi diatas ke dalam buku jurnal khusus yang sesuai.

2. Postinglah masing-masing rekening di jurnal ke buku besar.


37

The End

TERIMA KASIH

The End

TERIMA KASIH

Documents

sisdur akuntansi penerimaan kas