SK PPDB MADRASAH 2017-2018-edit - Seksi Pendidikan · PDF filePelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional; Memperhatikan:1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

TAHUN PELAJARAN 2017 – 2018

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 286 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA RAUDATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan pendidikan;

b. bahwa salah satu bimbingan teknis yang terkait dengan pendidikan adalah Penerimaan Peserta Didik Baru setiap awal tahun pelajaran yang dilakukan dalam rangka memberikan petunjuk tata cara penerimaan peserta didik baru secara benar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Raudhathul Athfal dan Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kriteria Kelulusan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;

Memperhatikan:1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018;

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 27 tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, Sekolah/Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA RAUDATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KESATU : Menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 yang digunakan sebagai petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2017/2018 memberikan kesempatan pada setiap madrasah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di YogyakartaPada tanggal 22 Mei 201 Plt. KEPALA KANTOR WILAYAHKEMENTERIAN AGAMADAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MASRUDIN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta Mei 2017,

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 286 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA RAUDATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan

calon peserta didik dan siswa yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

2. Perpindahan siswa adalah perpindahan dari madrasah atau sekolah pada madrasah atau sekolah yang lain pada jenjang yang sama;

3. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang mendaftarkan diri pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;

4. Daya Tampung adalah jumlah/ruang belajar yang tersedia pada suatu madrasah yang dipersiapkan untuk peserta didik baru dengan mempertimbangkan rasio kelas;

5. Rasio Kelas adalah perbandingan antara ruang belajar dengan jumlah peserta didik dalam kelas itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar;

6. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M) dan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS/M) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam US/M;

7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional;

8. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah/ madrasah;

9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) ;

10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) ;

11. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);

12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

14. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/ Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta ;

15. Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta;

16. Raudhathul Athfal/Bustanul Athfal adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;

17. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;

18. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan/ koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

19. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan/koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

20. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya;

21. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/ tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat/ jenjang pendidikan formal tertentu tersebut .

BAB II

U M U M

Pasal 2

T u j u a n

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas – luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik – baiknya untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan tertib, terarah dan benar

Pasal 3

A s a s Penerimaan Peserta Didik Baru harus berasaskan : 1. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini ;

2. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi ;

3. Akuntabilitas artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ;

4. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Raudhathul Athfal (RA)

Persyaratan calon Peserta Didik Raudhathul Athfal (RA) adalah : 1. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ; 2. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B ; 3. Memiliki Akte Kelahiran 4. Kelompok A, B bukan merupakan jenjang belajar, melainkan semata-

mata pengelompokan belajar yang berdasarkan pada kelompok usia anak.

Pasal 5

Madrasah Ibtidaiyah

Persyaratan calon siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah : 1. Pada tanggal 17 Juli 2017 telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan

12 (dua belas) tahun wajib diterima ; 2. Apabila rasio kelas belum terpenuhi, calon peserta didik yang telah

berusia 6 (enam) tahun dapat diterima dengan prioritas usia yang lebih tua berdasarkan peringkat ;

3. Memiliki Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir ; 4. Apabila pendaftar melebihi daya tampung maka madrasah dapat

mengadakan seleksi .

Pasal 6

Madrasah Tsanawiyah Persyaratan calon siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah : 1. Telah tamat dan lulus MI/SD/Program paket A dan memiliki Ijazah, SHUS/M, SKHUS/M atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama;

2. Memiliki STTB, STK, SHUS/M, SKHUS/M atau SKYBS; 3. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Juli 2017 ;

4. Apabila pendaftar melebihi daya tampung maka madrasah dapat mengadakan seleksi.

Pasal 7

Madrasah Aliyah Persyaratan calon siswa kelas X Madrasah Aliyah (MA) adalah : 1. Telah tamat dan lulus MTs/SMP/Program paket B dan memiliki Ijazah, SHUN/SKHUN/ SKYB

2. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama ( SKYBS );

3. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 17 Juli 2017 ;

4. Demi peningkatan kualitas madrasah dapat mengadakan seleksi selain potensi akademik .

Pasal 8

Madrasah Berasrama 1. PPDB Madrasah yang memiliki asrama diserahkan kepada masing-

masing satuan pendidikan yang bersangkutan 2. PPDB Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan diatur dalam

pedoman tersendiri

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 9

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman siswa yang diterima, dan pendaftaran ulang .

2. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan PPDB dimungkinkan dengan memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi melalui sistem dalam jaringan (daring) yang pengaturannya dilakukan oleh Kepala Dinas DIY atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan

Pasal 10

Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan di RA dan Madrasah dengan penjadwalan sebagai berikut : a. RA

No Kegiatan Waktu Jam Keterangan

1 Pendaftaran PPDB 3-5 Juli 2017 08.00 – 13.00

2 Seleksi 6 Juli 2017 13.00- selesai

3 Pengumuman 7 Juli 2017 09.00

4 Daftar Ulang 7-8 Juli 2017 09.00 – 13.00

5 Hari Pertama masuk 17 Juli 2017 07.00

Catatan : Bagi RA yang belum terpenuhi kuotanya diperkenankan membuka pendaftaran peserta didik baru sampai tanggal 15 Juli 2017.

b. MI







Catatan : Bagi MI yang belum terpenuhi kuotanya diperkenankan membuka pendaftaran peserta didik baru sampai tanggal 15 Juli 2017.

c. MTs







Catatan : Bagi MTs yang belum terpenuhi kuotanya diperkenankan membuka pendaftaran peserta didik baru sampai tanggal 15 Juli 2017.

c. MA :







Catatan : Bagi MA yang belum terpenuhi kuotanya diperkenankan membuka pendaftaran peserta didik baru sampai tanggal 15 Juli 2017.

Pasal 11

1. Setiap calon siswa yang mendaftarkan diri pada madrasah tertentu,

wajib menyerahkan SHUS/M atau SKHUS/M asli atau fotokopi/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama dan apabila surat-surat tersebut diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri ;

2. Madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon siswa baru .

Pasal 12

Jumlah Peserta Didik/ Siswa Per Kelompok/ Kelas 1. Jumlah peserta didik/ siswa tiap – tiap kelas diatur sebagai berikut :

a. RA maksimum 25 (dua puluh lima) ; b. MI maksimum 32 (tiga puluh dua) ; c. MTs maksimum 36 (tiga puluh enam) ; d. MA maksimum 40 (empat puluh) ; e. Madrasah yang akan menerima siswa baru tidak boleh melebihi batas maksimum;

2. Tiap madrasah hanya dibenarkan menerima calon siswa kelas I/VII/X sebanyak rombongan belajar yang telah diluluskan dan kecukupan lokal kelasnya.

3. Bagi Madrasah yang akan menambah rombongan belajar melebihi yang telah diluluskan, maka wajib minta persetujuan atau ijin kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, secara tertulis disertai pertimbangan yang dibenarkan

Pasal 13

Seleksi (1). Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar

melebihi daya tampung; (2). Seleksi calon siswa kelas l Madrasah Ibtidaiyah/Tingkat Dasar

dilakukan semata-mata berdasarkan usia dan tidak mempersyaratkan telah mengikuti RA/BA/TK ;

(3). Seleksi calon siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) dapat dilaksanakan dengan tes, yang soal tesnya disusun oleh madrasah atau dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M) atau Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS/M);

(4). Seleksi calon Siswa kelas X Madrasah Aliyah dengan seleksi SKHUN atau SHUN 4 (empat) mata pelajaran Ujian Nasional atau tes kemampuan lain yang ditentukan oleh madrasah.

Pasal 14 Seleksi calon siswa kelas VII MTs yang dilakukan dengan cara tes : 1. Mata pelajaran yang diteskan meliputi PKn, Bahasa Indonesia,

Matematika, IPA, IPS, dan Pengetahuan Agama atau dapat menggunakan hasil Ujian Sekolah/Madrasah MI/SD yang meliputi 3 (tiga) mata pelajaran (Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA) ;

2. Nilai maksimum masing – masing mata pelajaran adalah 10, sehingga maksimum nilai untuk 6 mata pelajaran adalah 60 ;

3. Penetapan penerimaan siswa baru dilakukan dengan mendasarkan pada rangking akumulasi nilai hasil tes dan nilai prestasi non akademik ;

4. Nilai prestasi non akademik ditentukan oleh kepala madrasah bersama komite madrasah dan panitia PPDB madrasah .

Pasal 15

Seleksi calon siswa kelas X MA dilakukan dengan cara : 1. Seleksi hasil Ujian Nasional dari SHUN/SKHUN dan/atau ditambah tes

kemampuan keagamaan ; 2. Penetapan penerimaan siswa baru dilakukan dengan mendasarkan pada

rangking akumulasi nilai hasil Ujian Nasional, kemampuan agama dan nilai prestasi non akademik

3. Nilai prestasi non akademik ditentukan oleh kepala madrasah bersama komite madrasah dan panitia PPDB madrasah.

Pasal 16

1. Calon siswa adalah siswa yang belum menikah dan selama dalam

pendidikan dilarang menikah ; 2. Calon siswa yang diterima wajib mentaati semua peraturan madrasah.

Pasal 17

Penerimaan Siswa Pindahan 1. Penerimaan siswa pindahan yang mengikuti orang tua yang

melaksanakan kewajiban pindah tugas/ kepindahan domisili baik dari provinsi/ wilayah lainnya diatur sebagai berikut : a. Siswa dari anak PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan dengan

menunjukkan/ melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali siswa yang bersangkutan;

b. Siswa anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi/ kartu keluarga orang tua/ wali siswa serta surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru atau dari wali siswa yang menanggungnya;

c. Penempatan siswa pindahan diutamakan pada madrasah yang sejenis dan minimal status akreditasinya sama;

d. Perpindahan kelas I/VII/X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya sebelum ulangan semester 1/ganjil;

2. Siswa pindahan dari sekolah umum dapat diterima di madrasah yang sederajat dengan status akreditasi yang sama;

3. Kepala madrasah asal dan kepala madrasah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut ;

4. Siswa yang pindah akibat kasus khusus (daerah konflik atau bencana alam) dapat diterima selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

BAB V

Penambahan Nilai Prestasi Non-Akademik

Pasal 18

(1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs, di

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olah

raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan

maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk

penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUS/M dan SKHUN yang

diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.

(2) Penambahan nilai penghargaan terhadap prestasi olah

raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang

diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh

Kementerian Agama dan/atau Induk Organisasi ditetapkan sebagai

berikut :

a. Bersifat kompetitif :

1) Tingkat Internasional. - Juara I diberi tambahan nilai 1,5 - Juara II diberi tambahan nilai 1,4 - Juara III diberi tambahan nilai 1,3 2) Tingkat Nasional : - Juara I diberi tambahan nilai 1,2 - Juara II diberi tambahan nilai 1,1 - Juara III diberi tambahan nilai 1,0

3) Tingkat Regional Wilayah - Juara I diberi tambahan nilai 0,9 - Juara II diberi tambahan nilai 0,8 - Juara III diberi tambahan nilai 0,7 4) Tingkat Provinsi : - Juara I diberi tambahan nilai 0,6 - Juara II diberi tambahan nilai 0,5 - Juara III diberi tambahan nilai 0,4 5) Tingkat Kabupaten/Kota : - Juara I diberi tambahan nilai 0.3 - Juara II diberi tambahan nilai 0,2 - Juara III diberi tambahan nilai 0,1

b. Bersifat nonkompetitif:

1) Olah raga

a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk

mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi

penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan

nilai 1,0, yang dibuktikan dengan Surat

Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda

Pusat Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan. b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan

Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar

Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi

diberi tambahan nilai 0,4. c) Calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olah Raga Pelajar

Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat

Kabupaten diberi tambahan nilai 0,1.

2) Seni, Kreativitas dan minat Mata Pelajaran Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional

diberi tambahan nilai 0,4

a. Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran

bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga lain

milik pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan

sebagai berikut :

1. Tingkat Internasional.

- Juara I diberi tambahan nilai 1,0

- Juara II diberi tambahan nilai 0,9

- Juara III diberi tambahan nilai 0,8

2. Tingkat Nasional :

- Juara I diberi tambahan nilai 0,7

- Juara II diberi tambahan nilai 0,6

- Juara III diberi tambahan nilai 0,5

b. Penambahan nilai prestasi non akademik pada penerimaan

peserta didik baru MTs dan MA dilakukan dengan cara

menambahkan jumlah nilai pada SKHUS/M dan SKHUN

dengan nilai prestasi non akademik kemudian dibagi jumlah

mata pelajaran dalam SKHUS/M dan SKHUN;

c. Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi Olah

Raga/Seni/Kreativitas dan minat mata pelajaran diatur

sebagai berikut :

1. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional dan Provinsi oleh Kanwil Kemenag DIY; dan

2. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Kankemenag

Kab/Kota.

d. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah yang dituju dengan berpedoman pada peraturan ini.

e. Sertifikat Penghargaan sebagaimana dimaksud adalah

sertifikat penghargaan yang diperoleh dua tahun terakhir pada

jenjang pendidikan yang bersangkutan.

f. Calon Peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi,

pemberian penambahan nilai penghargaan ditentukan pada

prestasi tertinggi

g. Calon peserta didik lulusan SD/MI, SMP/MTs dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberian penambahan nilai penghargaan hanya diberikan pada Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional.

BAB V

BIAYA DAN PEMANTAUAN

Pasal 19

1. Biaya PPDB diatur seringan mungkin dan sesuai dengan RAPBM tahun pelajaran berjalan yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang ;

2. Bagi calon siswa yang mengalami hambatan sosial ekonomi dan dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang agar dibebaskan atau diberi keringanan dari biaya .

Pasal 20

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing – masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB VI

HARI PERTAMA MASUK MADRASAH

Pasal 21

1. Hari pertama masuk madrasah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2014. 2. Kegiatan pada hari – hari pertama masuk madrasah tanggal 17, 18 dan

19 Juli 2017diatur sebagai berikut : a. Bagi peserta didik baru RA/BA, dilaksanakan kegiatan pengenalan di

RA/BA ; b. Bagi siswa kelas 1 MI dilaksanakan kegiatan Masa Ta’aruf Siswa

Madrasah (MATSAMA); c. Bagi siswa kelas VII MTs, dan kelas X MA dilaksanakan kegiatan

Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) d. Kegiatan Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) diarahkan agar

tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya ; e. Bagi siswa kelas II s.d. kelas VI MI , kelas VIII dan IX MTs, serta kelas

XI dan XII MA diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi kondisi setempat .

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dikenakan sanksi. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa sanksi administratif

dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang. BAB VIII

LAIN LAIN

Pasal 23

1. Tiap – tiap madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk madrasah;

2. Kepala madrasah wajib membuat Program Kerja, Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah ( RAPBM ) tahun pelajaran 2017/ 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Pakaian seragam dan sarana madrasah : a. Pakaian seragam madrasah adalah seragam OSIS, olah raga dan pramuka atau dapat ditambah identitas madrasah;

b. Pakaian seragam madrasah diusahakan sendiri oleh masing – masing orang tua/ wali siswa;

c. Bagi siswa yang orang tuanya mengalami hambatan sosial ekonomi atau keluarga miskin, diijinkan tidak madrasah, atau kepala madrasah mengusahakan bantuan/ melakukan upaya un

d. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk siswa tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan PPDB/ PSB;

4. Kebijakan PPDB/ PSB menjadi kewenangan Madrasah, maka tidak dibenarkan pihak lain ikut campur t

5. Pelaporan kegiatan PPDB madrasah Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sampai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya; 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan

untuk tahun pelajaran

Bagi siswa yang orang tuanya mengalami hambatan sosial ekonomi atau keluarga miskin, diijinkan tidak menggunakan pakaian seragam madrasah, atau kepala madrasah mengusahakan bantuan/ melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut;Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk siswa tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan PPDB/ PSB;bijakan PPDB/ PSB menjadi kewenangan Madrasah, maka tidak

dibenarkan pihak lain ikut campur tangan, termasuk komite madrasahan kegiatan PPDB dilakukan secara berjenjang mulai dari

madrasah Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sampai ilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa

BAB IX

PENUTUP

Pasal 24

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun pelajaran 2017/ 2018.

Plt.KEPALA KANTOR WILAYAHKEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MASRUDIN

Bagi siswa yang orang tuanya mengalami hambatan sosial ekonomi menggunakan pakaian seragam

madrasah, atau kepala madrasah mengusahakan bantuan/ ;

Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk siswa tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan PPDB/ PSB; bijakan PPDB/ PSB menjadi kewenangan Madrasah, maka tidak

angan, termasuk komite madrasah; dilakukan secara berjenjang mulai dari

madrasah Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sampai ilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan

PALA KANTOR WILAYAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Documents

SK PPDB MADRASAH 2017-2018-edit - Seksi Pendidikan · PDF filePelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional; Memperhatikan:1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor