Skrip Lengkap

  • View
    108

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Skrip Lengkap

BAB III

PAGE 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam makalah ini penyusun akan membicarakan tentang negara hukum. Gagasan mengenai negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Pengertian negara hukum berlawanan dengan pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran negara hukum beranjak dari adanya kebebasan rakyat (liberte du citoyen), bukan kebebasan negara (gloire del etat). Tujuanya adalah unutuk memelihara ketertiban hukum (rechtordc) dan pengabdian kepada kepentingan umum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hukum bersifat menentukan kekuasaan dan negara dibadikan untuk rakyat.

Negara hukum dibedakan menjadi dua yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang mempunyai tugas mempertahankan ketertiban dan keamanan negara saja. Sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi negara tidak boleh mencampurinya. Negara hukum material adalah negara selain bertugasmembina ketertiban hukum. Ia juga ikut bertanggung jawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Dalam makalah ini penyusun juga akan membicarakan pembagian hukum menurut tugas dan fungsinya yaitu hukum formal dan material. Tujuanya adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat, menjamin dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mematuhi dan mentaatinya.

Pembahasan hukum formal dan material tidak lepas dari hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum perdata dan hukum pidana. Untuk itu dalam makalah ini dijelaskan tentang pengertian dan tata cara melaksanakan hukum formal dan material.

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah mengetahui penjelasan dari uraian yang telah dikemukakan maka penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengertian negara hukum ?

2. Bagaimana unsur-unsur negara negara hukum ?

3. Hal-hal apa sajakah yang menjadi ciri dan prinsip negara hukum ?

4. Apakah pengertian hukum formal ?

5. Bagaimanakah azas dan susunan peradilan ?

6. Faktor apa yang menyebabkan hukum acara perdata ?

7. sejauh mana hukum acara pidana ?

8. Apakah pengertian hukum perdata ?

9. Bagaimanakah macam-macam hukum perdata ?

10. Apakah pengertian dan tujuan hukum pidana ?

11. Faktor apa yang menyebabkan peristiwa pidana ?

C. TUJUAN PENULISAN

Dalam pembuatan suatu makalah tentu ada tujuan yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian negara hukum.

2. Memahami unsur-unsur negara hukum.

3. Memperjelas tentang pengertian hukum formal.

4. Dapat mengerti azas dan susunan peradilan.

5. Agar lebih mengerti azas dan susunan peradilan.

6. Menelaah tentang hukum acara pidana

7. Mengetahui tentang hukum acara pidana.

8. Memberi pengetahuan tentang macam-macam hukum pidana.

9. Memperjelas tentang macam-macam hukum perdata.

10. Untuk mengetahui pengertian dan tujuan hukum pidana.

11. Agar lebih mengerti peristiwa pidana.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Setelah mengetahui tentang rumusan masalah dan tujuan penulisan berikut akan penyusun sampaikan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Sistematika Pembahasan dan Metode Penulisan.

Bab II: Negara Hukum, berisi tentang : Unsur-unsur Negara Hukum, Ciri dan Prinsip Negara Hukum.

Bab III:Hukum Formal, berisi tentang : Pengertian , Azas dan Susunan Peradilan, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana.

Bab IV:Hukum Material, berisi tentang : Pengertian Hukum Perdata, Macam-macam Hukum Perdata, Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana, Peristiwa Pidana.

Bab V:Penutup, berisi tentang : Kesimpulan, Saran dan Penutup.

E. METODE PENULISAN

Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis maka penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Metode Deduksi: Yaitu penyampaian suatu gagasan yang dimulai dari kalimat utama (umum) dan diikuti beberapa kalimat penjelas (khusus).

2. Metode Induksi

:Yaitu penyampaian suatu gagasan yang dimulai dari kalimat penjelas (khusus) dan diakhiri oleh kalimat utama (umum).

3. Metode Campuran:Yaitu cara penyampaian suatu gagasan dengan menggunakan dua metode yitu deduksi dan induksi

4. Metode Kepustakaan : Yaitu denga mencari sumber-sumber informasi yang berasal dari buku-buku yang berkaitan denga makalah.

BAB II

NEGARA HUKUM

F. Pengertian Negara Hukum

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup berdampingan dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Dalam mencapai kebutuhan yang beraneka ragam, manusia menginginkan hubungan yang baik tanpa terjadi perselisihan. Perselisihan itu sendiri terjadi karena adanya persaingan di lingkungan masyarakat baik yang dikehendaki / tidak. Oleh karena itu, dalam kehidupan kelompok sosial sangat diperlukan suatu ketentuan atau peraturan yang dapat membatasi perilaku setiap individu. Ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan hukum. Hukum lahir atas kesadaran manusia yang menginginkan hidup lebih aman dan tentram di lingkungan masyarakat tanpa terjadi perselisihan.

Setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan warganya. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh warga negara baik penguasa maupun rakyat biasa. Peraturan tersebut merupakan hukum yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.

Negara hukum adalah negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan alat-alat perlengkapanl negara lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat diperjanggung jawabkan secara hukum (Budiyanto, Dasar-dasar Tata Negara untuk SMU, Erlangga 2000. Hal. 52).

Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dalam menyelenggarakan kegiatan negara harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam. mempertanggungjawabkan segala tindakan juga harus berdasarkan hukum. yang berlaku, yang isinya mengikat kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Suatu negara yang berdasar atas hukum tidak hanya mengandalkan kekuasaan tetapi juga mengandalkan hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan tegas. Macam-macamnya adalah :

1. Sumber hukum normal, terbagi lagi menjadi

a. Sumber hukum tertulis, contoh UU, Perjanjian, Traktat.

b. Sumber hukum tak tertulis contoh : norma

2. Sumber hukum abnormal

a. Hukum tantangan

b. Hukum revolusi

Hukum tantangan adalah sumber hukum yang sudah ada tetapi belum sempurna untuk disempurnakan. Contoh, dalam KUHP belum menjelaskan dengan detail tenatang hukum narkotika, untuk itu pemerintah berusaha merivisi hukum tersebut.

Hukum revolusi adalah sumber hukum yang mengganti atau merubah sumber hukum baru. Contoh, KUHAP dirubah menjadi sumber hukum baru. Oleh karena itu, kekuasaan nemerintah harus dijalankan dalam kontitusi (Undang-Undang). Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, serta Penjelasan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD 1945

Hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati, pernyataan tersebut terdapat dalam alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945, dimana tercantum kalimat Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena lidak sesuai denga perikemanusiaan, dan perikeadilan ",

Pada alinea terakhir tercantum bahwa Indonesia menganut negara hukum dalam arti material, yakni hukum yang hendak menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

2. Batang Tubuh UUD 1945

a. Pasal 4 ayat (1) : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh UUD di samping ketentuan hukum lainnya yang konstitusional.

b. Pasal 2 7 ayat (1): "Segala warga negara bervanwan kedudukannya di dalam, Hukum dan Pemerintahan Jan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.

Ayat di atas mencerminkan supremasi hukum, dimana seliap warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum tanpa kecuali.

3. Penjelasan UUD 1945

Pada penjelasan UUD 1945 dalam "Sistem Pemerintah Negara " dinyatakan bahwa :

I. Indonesia, ialah negara yang beroasarkan alas hukum (Rechsstaat)

1.Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

11. Sistem Konstifusional

2.Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absulutisme (kekuasaan yang lidak terbatas).

(Drs. Suud Suryadinata. Tala Negara untuk SMU Kelas 3 PT Propen Wiyata. 1995. Hal 55- 57).

Pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai satu tujuan hukum yaitu : menegakkan keadilan. Segala bentuk penindasan yang ada di Indonesia tidak berlaku karena selain bertentangan dengan hak asasi tiap individu juga menyimpang dari prinsip negara hukum, khususnya bagi Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan. Sedangkan pada alinea terakhir menjelaskan selain bertugas menjaga ketertiban hukum, Indonesia ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyatnya. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat pen