KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALUNIVERSITAS RIAU FAKULTAS HUKUM

PEKANBARU

PELAKSANAAN PENGHAPUSBUKUAN UTANGDALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT

INDONESIA UNIT PANGKALAN KERINCI CABANGPEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-SyaratUntuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) Pada

Fakultas Hukum Universitas Riau

OLEH :

DEWI HAPSARI NIM. 0609113643

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

0

2010DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.............................................................................. i

LEMBAR PERSETUJUAN............................................................................. ii

KATA PENGANTAR....................................................................................... iii

DAFTAR ISI...................................................................................................... vii

ABSTRAK......................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah................................................................ 1

B. Rumusan Masalah.......................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian........................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian......................................................................... 9

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.................................... 10

F. Metode Penelitian.......................................................................... 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... 25

A. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit............................................ 25

B. Tinjauan Mengenai Hak Tanggungan........................................... 56

C. Tinjauan Umum Tentang Bank BRI.............................................. 68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............................... 80

A. Pelaksanaan Penghapus Bukuan Utang di Bank BRI Unit

Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru.......................................... 80

B. Akibat Penghapus Bukuan atau Mandatory Write-Off Terhadap

Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru................. 95

BAB IV PENUTUP.......................................................................................... 97

A. Kesimpulan.................................................................................... 97

B. Saran-Saran.................................................................................... 98

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 100

1

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul AKIBAT HUKUM PENGHAPUSBUKUAN UTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI UNIT PANGKALAN KERINCI CABANG PEKANBARU. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya debitur yang melakukan wanprestasi, yang ditunjang dengan kurang telitinya pihak bank dalam melakukan analisis terhadap calon debitur yang akhirnya menimbulkan permasalahan yang serius terhadap kredit yang telah diberikan bank, dan karenanya diperlukan penanganan secara khusus.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah pelaksanaan penghapusbukuan utang atau mandatory write-off di bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru, serta apa akibat hukum penghapusbukuan utang atau mandatory write-off terhadap bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif mengingat bahwa yang akan diungkap adalah masalah aturan dan norma yakni bagaimana ketentuan atau prosedur pelaksanaan penghapusbukuan utang di bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru. Penggalian data dilakukan dengan wawancara terhadap tokoh kunci sebagai responden, disertai dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, prosedur pelaksanaan penghapusbukuan utang di bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya, dimana sebelum terjadi penghapusbukuan tersebut pihak bank telah melakukan berbagai upaya penyelamatan kredit hingga akhirnya kredit tidak dapat diselamatkan lagi. Dengan terjadinya penghapusbukuan utang pihak bank tidak berarti kehilangan hak tagihnya kepada debitur karena secara yuridis kredit tersebut masih merupakan asset bank yang tetap harus ditagih pelunasannya. Dan terhadap jaminan yang diajukan debitur sebagai agunan akan tetap menjadi hak bank meskipun kreditnya telah dihapusbukukan.

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pembangunan perekonomian di Indonesia seperti sekarang ini,

secara nyata dapat dilihat bahwa perkembangan yang sangat pesat adalah di

bidang perbankan. Dan bidang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

dari tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

berkesinambungan, dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang

berdasarkan kekeluargaan yang senantiasa perlu dipelihara dengan baik. Guna

mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih

memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur

pemerataan, pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan nasional dibidang perekonomian diatas,

Negara telah mempercayakan suatu lembaga resmi yaitu lembaga perbankan guna

mencapai tujuan nasional tersebut, yang fungsinya adalah mengelola,

menghimpunan dan menyalurkan dana kemasyarakat. Sehingga dengan adanya

lembaga perbankan tersebut maka pemerintah telah memperkecil kemungkinan

adanya rentenir-rentenir yang dapat merugikan masyarakat yang memerlukan

modal tersebut.1

1 H. Malayu SP. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta: 2004, hal.3

3

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun

1998 yang berbunyi : Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satunya adalah BRI. BRI didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun

1968. Sesuai dengan Pasal 7 UU No 21 Tahun 1968 maka tugas dan usaha BRI

diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan

jalan melakukan usaha bank umum. BRI diharapkan dapat menjadi subyek hukum

yang merupakan lembaga keuangan yang diharapkan mempunyai peranan yang

sangat besar dalam memacu perekonomian masyarakat.

Usaha pokok Bank adalah sektor perkreditan dan pendapatan bank yang

terbesar adalah berasal dari sektor perkreditan. Kredit, baik konsumtif maupun

produktif memang sudah mejadi target utama perbankan dalam meraih

pendapatan. Dengan demikian, kelebihan dana masyarakat yang bisa membuat

bank memiliki dana idle yang akan lebih produktif lagi karena diberikan dalam

bentuk kredit.Walaupun sudah dilakukan analisis kredit, dan kredit sudah

dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan

pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada.

Dalam menilai suatu permintaan kredit biasanya sebuah bank berpedoman

pada beberapa factor yang dikenal dengan The Five C’s of Credit, antara lain :2

1. Character (Watak)

2. Capacity (Kemampuan Dalam Mengelola Usaha)

3. Capital (Modal)

4. Condition of Economic (Kondisi ekonomi dan Prospek Usaha)

2 Warman Djohan, Kredit Bank, Mutiara Sumber Widya, Jakarta: 2000, hal.106

4

5. Collateral (Agunan)

Dengan memperhatikan The Five C’s of Credit, pihak bank akan

memakainya sebagai pertimbangan untuk memberikan kredit pada para calon

debitur agar debitur tersebut dapat menepati janji karena kelima syarat itu

merupakan ukuran kemampuan debitur untuk mengembalikan uangnya. Sehingga

bagi pihak sendiri itu merupakan alat pengaman atas kemungkinan terjadinya

resiko/kerugian.

Sedangkan keberadaan jaminan kredit (Collateral) merupakan persyaratan

guna memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya dalam

penyaluran kredit tidak selalu harus dengan jaminan, sebab jenis usaha dan

peluang bisnis yang ada sudah merupakan jaminan terhadap kredit itu sendiri.

Hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa agunan, maka akan beresiko besar jika

investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan

perhitungan semula.

Pada prinsipnya pemberian Hak tanggungan selalu disertai dengan

perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya yang menerbitkan kewajiban

pembayaran utang tertentu. Dan dengan tujuan untuk menjamin pelunasan utang

piutang inilah maka penjamin dengan hak tanggungan diberikan.3

Adapun penggunaan kredit adalah penting sebagaiman yang dikemukakan

oleh seorang sarjana :

Setiap usaha apakah itu disektor industri, perdagangan, pertanian atau

perhubungan, besar atau kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai

faktor produksi sehingga melalui bantuan kredit bank, uasaha akan semakin

besar dan berkembang.4

3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fiducia, Ctk Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2001, hal. 108

4 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bumi aksara, Jakarta: 1991, hal. 1

5

Pengambilan kredit yang dapat menunjang akan kebutuhan modal kerja

untuk mencukupi dan mencapai tujuan usaha dapat diperoleh dengan mudah

dengan menggunakan bunga yang rendah yang bertujuan agar nasabah tidak

terlalu berat dibebani atas bunga dan cicilan utangnya. Namun dalam hal ini

debitur yang mengambil kredit juga tidak boleh ceroboh dalam menggunakan

pinjaman dana yang telah diberikan oleh bank, tetapi debitur itu juga harus

berpikir bagaimana cara mengembalikan kredit yang telah diambilnya sesuai

dengan yang diperjanjikan sehingga nasabah itu terhindar dari kredit macet.

Jika hal ini terjadi maka pihak bank akan dirugikan, sebab dana yang

disalurkan kemungkinan tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Berarti kredit

tersebut macet tanpa ada aset dari debitur yang dapat menutup kredit yang tidak

terbayar. Sementara itu apabila ada agunan, maka pihak bank dapat menarik

kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut. Lebih dari

itu, jaminan kredit oleh calon debitur/debitur diharapkan dapat membantu

memperlancar proses analisa pemberian kredit bank.

Mengenai jaminan yang diperlukan bagi pihak bank untuk pelunasan utang

ini diperlukan persetujuan mengenai lembaga hak jaminan yang digunakan.

Dalam hal ini, kerena pihak debitur memberikan jaminan yang berupa benda tidak

bergerak yaitu tanah maka lembaga hak jaminan yang berlaku atasnya adalah

ketentuan hak tanggungan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996.

Defenisi Hak Tanggungan dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Hak Tanggungan yang berbunyi : Hak Tanggungan atas tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak

Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah

6

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu

terhadap kreditor-kreditor lain.

Dalam kenyataan, meskipun bank telah melakukan berbagai upaya untuk

memperkecil kerugian yang timbul sebagai akibat dari debitur yang wanprestasi

baik itu melakukan seleksi terhadap para penerima kredit termasuk jaminannya

juga melakukan pengawasan kredit yang dilakukan sejak kredit itu diberikan serta

memberi kemudahan-kemudahan mengenai syarat-syarat, prosedur serta bunga

yang ringan namun tetap saja banyak debitur yang melakukan wanprestasi, baik

itu disebabkan keadaan debitur sendiri yang tidak mempunyai kemauan untuk

membayar dan melunasi kredit yang telah diterimannya juga penggunaan kredit

yang salah yaitu penggunaannya yang tidak sesuai dengan permintaan semula

ataupun faktor-faktor lain yang akan mengakibatkan suatu kerugian bagi kreditur

karena akan terjadi tunggakan pembayaran atau kredit macet.

Meskipun pihak BRI unit pangkalan kerinci cabang Pekanbaru dalam

memberikan suatu fasilitas kredt kepada seorang debitur telah benar-

benar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang

sehat serta didukung oleh itikad baik dari para pejabat kredit, namun

kemungkinan timbulnya kredit bermasalah tetap ada mengingat bahwa

pemberian kredit mengandung resiko yang tinggi tidak kembalinya

sebagian/seluruh kredit beserta bunganya. Terbukti dari data kolektibilitas

pinjaman dan outstanding BRI Unit Pangkalan Kerinci pada posisi 30 April

2009 menunjukan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses

7

pengembalian, yaitu adanya debitur yang tidak membayar kredit

sampai tanggal jatuh tempo. Adapun besar kredit dengan kolektibilitas

kurang lancar sebesar Rp. 5.862.859,- atau 2 nasabah, kolektibilitas

diragukan sebesar Rp. 14.873.690,- atau 8 nasabah dan kolektibilitas macet

sebesar Rp.74.966.607,- atau 13 nasabah.

Akibat dari terjadinya tunggakan pembayaran atau kredit macet di Bank BRI

unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru adalah timbulnya masalah-masalah

yang secara tidak langsung akan menghambat kelancaran usaha perkreditan. Dan

ini memerlukan proses penyelesaian adalah dengan penghapusbukuan kredit

macet atau Mandatory write-of yakni penghapusbukuan utang namun bukan

berarti penghapusan utang seutuhnya. Akan tetapi meskipun kredit yang macet itu

sudah dihapus dari pembukuan, piutang dari kredit yang macet itu tetap akan terus

ditagih oleh pihak bank BRI. Karena jika kredit macet itu dibiarkan tetap

tercantum dalam pembukuan sedangkan kepastian kapan kredit yang macet bisa

dilunasi masih menjadi teka-teki maka hal itu dapat menyababkan kinerja bank

BRI menjadi buruk.

Terjadinya kemacetan pengembalian kredit disebabkan oleh beberapa

kesalahan/kelalaian dari pihak Bank sendiri atau dari pihak nasabah, atau karena

keadaan memaksa (force majure) yang mengakibatkan penyelesaian dengan cara

penghapusbukuan utang. Karena besarnya resiko dalam perkreditan, maka Bank

Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter mengeluarkan Peraturan Bank

Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.

7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank dalam Hal Hapus Buku

8

Utang. Peraturan-peraturan yang digunakan Bank BRI dalam penanganan kredit

macet juga didasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Mekanisme Pelaksanaan

penghapus bukuan yang dilakukan oleh Bank BRI dilakukan dengan peraturan

intern Bank. Atas perintah Bank Indonesia yang memberikan wewenang pada

Bank untuk menyelesaikan masalah penghapusan piutang kredit macet, maka

mekanisme hapus buku yang dilakukan oleh Bank BRI.

Maka dari itu, suatu kredit dapat dihapusbukukan apabila telah memenuhi

syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti :5

a. Apabila kolektibilitas dari semua fasilitas yang dinikmati oleh seorang debitur

telah macet dan usaha atau semua usaha yang dibiayai dengan fasilitas

tersebut benar-benar macet.

b. Telah diterbitkan surat ketetapan kredit macet sebagai piutang Negara yang

untuk sementara belum dapat ditagih oleh BUPLN.

c. Dokumen jaminan lemah (bukti pemilikan tidak lengkap).

d. Hasil penjualan baik secara bawah tangan atau hasil pelelangan tidak dapat

menutup seluruh kewajiban debitur.

e. Jaminan tidak laku minimal telah melalui dua (2) kali pelelangan BUPLN.

Masalahnya adalah jika suatu utang telah dihapus dalam pembukuan apakah

pihak yang memberi utang (kreditur) dalam hal ini adalah pihak bank masih

memiliki kekuatan hukum ketika harus menagih piutangnya? Dan bagaimana

dengan jaminan yang diajukan oleh debitur apabila terjadi penghapusbukuan

utang?

5 Peraturan Intern Bank BRI, 2007

9

Oleh karena itu, permasalahan ini menarik untuk diteliti dan akan penulis

tuangkan dalam proposal yang berjudul “Akibat Hukum Penghapusbukuan Utang

Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang

Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok

permasalah yang dapat dikemukakan untuk dikaji selanjutnya adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penghapusbukuan utang atau mandatory write-off di

Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru?

2. Bagaimana akibat hukum penghapusbukuan utang atau mandatory write-off

terhadap hak dan kewajiban Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang

Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan terjadinya penghapusbukuan utang di Bank

BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui apa akibat hukum penghapusbukuan utang atau mandatory

write off terhadap hak dan kewajiban Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci

Cabang Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

10

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua

(2) sisi secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk

berbagai konsep ilmiah yang pada waktunya nanti dapat memberikan manfaat

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Perbankan dan pada Hak

Tanggungan, khusunya didalam penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit

pada Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru dalam kaitannya

terhadap penyelesaian akibat hukum mengenai penghapusan utang.

2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat sebagi informasi dan

pengetahuan bagi masyarat tentang upaya hukum yang dapat dilakukan apabila

terjadi masalah akibat hukum penghapusbukuan dalam perjanjian kredit pada

bank nasional maupun bank swasta nasional lainnya. Serta dapat pula memberi

manfaat atau perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan

mendalam.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

11

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau

proses tertentu terjadi,6 Menurut Soerjono Soekanto bahwa”Kontunuitas

perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktivitas

penelitian dan imajanasi social sangat ditentukan oleh teori.7

a. Perbankan dan Kredit

Pengertian perbankan adalah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tujuan perbankan

adalah menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengertian bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka menigkatkan

taraf hidup rakyat banyak”8

Adapun yang menjadi kegiatan utama suatu bank adalah mengimpun dana

dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka,

6 J.J.J. M. Wuisman, dikutip dalam S. Mantayborbir, Sistim Hukum Pengurusan Piutang Negara, Pustaka Bangsa Press, Jakarta: 2004, hal.13

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia(UI Press),Jakarta: 1986, hal.6

8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

12

giro dan menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat

umum dalam bentuk kredit yang diberikan.9

Pembagian jenis bank adalah10:

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip

kepercayaan ( fiduciary relation principle ), prinsip kehati-hatian ( prudential

principle ), prinsip kerahasiaan ( secrecy principle), dan prinsip mengenal nasabah

( know how costumer principle ) 11

1. Prinsip kepercayaan(fiduciary reletion principle)

    Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara

bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan

berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya

dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip

kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

9 Martono, SU, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta: 2002, hal.28 10 Ibid

11 Rochmat Soemitro, Kumpulan Azas-azas Perbankan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta:1991, hal.185

13

2. Prinsip Kehatihatian ( prudential principle )

    Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank

dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam

penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan

dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat

menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan

norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian

tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

3. Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A

UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut

kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan

itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang

piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang /

Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan

perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam

rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )

14

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk

mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi

nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip

mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1

0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak

dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran

lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga

keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang

tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi

nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

b. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang berarti

kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau

suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit pada masa

yang akan datangakan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.12

Adapun pendapat ahli mengenai pengertian kredit adalah: suatu ukuran

kemampuan dari seseorang untuk menapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis

sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal

tertentu.13

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 Tahun

1998 adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 12 Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia, Jakarta: 1990, hal.1113 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung:1991, hal21

15

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjamantara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Muchdarsyah Sinungan setiap pemberian kredit harus dibuatkan

suatu perjanjian tertulis antara bank dengan calon debitur. Dalam perjanjian kredit

dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam garis besarnya

tercantum hal-hal yang menyangkut syarat-syarat pelaksanaan kredit, pembayaran

kembali, pengikatan jaminan dan jumlah serta lamanya fasilitas.14

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:15

1. Kepercaayaan, yaitu keyakinan dari sipmberi kredit bahwa prestasi yang

diberikannya baik dalam bentuk uang atau jasa, akan bener-benar

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu, yaitu suatu masa pengembalian hutang yang akan diberikan oleh

debitur.

3. Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari

jangka waktu untuk pengembalian kredit yang dilakukan oleh debitur.

4. Prestasi, atau objek kredit itu tida saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi

juga dapat berbntuk barang atau jasa.

c. Perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam Buku Ketiga KUHPerdata

ialah “ Semua hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan

dimana pihak yang pertama berhak untuk menuntut sesuatu dan pihak yang lain

berkewajiban memenuhi kewajiban itu”.14 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bumi Aksara,

Jakarta:1993, hal.134-136 15 H.A,Chalik, Pengantar Perkreditan, PT. Gramedia, Jakarta:1991, hal.13

16

Sekanjutnya mengenai perikatan itu menurut Subekti adalah “ Suatu

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu “.16

Perjanjian merupakan sumber terpenting dari suatu perikatan seperti yang

dinyatakan dalam pasal 1223 KUHPerdata yang menyatakan tiap-tiap perikatan

dilahirkan baik karena persetujuan dan juga karena undang-undang.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan sebagai

berikut : Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau Verbintenis adalah:”suatu

hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang

memberi kekuatan hak pada sutu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus

mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.17

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dimana

dengan dipenuhi syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, syarat-syarat sahnya

perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah:18

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

d. Jaminan

16 R. Subekti, Hukum Perjanjian, ctk. Kesembilanbelas, Jakarta: 2002, hal. 117 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung: 1986, hal. 618 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti,

Bandung: 2001, hal. 73

17

Mengenai pengertian jaminan secara umum”Jaminan adalah sesuatu yang

diberikan oleh debitur kepada kreditur baik yang bersifat materil maupun yang

immaterial guna menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada kreditur untuk

kepastian hutang tepat waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

bersama”19

Adapun pengertian jaminan menurut undang-undang KUHPerdata pasal

1131 adalah:Jaminan adalah segala kebendaan siberhutang, baik yang bergerak

maupun yang tidak bererakbaik yang ada maupun yang baru aka nada

dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Berdasarkan pasal 1131 diatas tujuan dari keberadaan suatu barang jaminan

maka terhadap barang jaminan tersebut tidak diberlakukan pejanjian jual beli

karena barang jaminan bukan untuk dimiliki oleh kreditur sehingga tidak adanya

peralihan hak milik atas suatu barang jaminan dari debitur kepada kreditur dengan

jual beli kecuali dengan pelelangan.barang jaminan dipergunakan untuk melunasi

hutang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku yaitu

melalui proses pelelangan, dimana hasil pelelangan tersebut dibayarkan untuk

melunasi utang dan apabila ada sisa akan dikembalikan kepada kreditur.20

Sedangkan pengertian jaminan kredit adalah ”Bentuk penanggungan dimana

seorang penanggung (perorangan)menanggung untuk memenuh utang debitur

sebesar sebagaimana yang tercantum dalam perutangan pokok”.21

19 R. Subekti, Hukum Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:1989, hal.15

20 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hal 2121 Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Liberti Offset,

Yogyakarta:1981, hal 42

18

Pada umumnya jenis-jenis jaminan menurut sifatnya, menurut

objeknya,menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut :22

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang

lahir karena perjanjian.

2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan,

4. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak

bergerak.

5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

e. Hapusnya utang

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdata pembebasan

hutang adalah:”Suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditor yang membebaskan

debitordari kewajibannya untuk memenuhi prestasi, atau utang berdasarkan pada

perikatannya kepada kreditor tersebut”. Pembebasab hutang menghapuskan

perikatan yang melahirkan utang yang sedianya harus dipenuhi atau dilaksanakan

oleh debitur tersebut. Adapun cara-cara mengenai hapusnya utang sama halnya

dengan hapusnya perikatan:23

1. Karena pembayaran

2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan

3. Karena pembaharuan utang

22 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. cit, hal 4323 Maryati Bachtiar, Hukum Perikatan, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas

Riau, Pekanbaru:2007, hal.77

19

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi

5. Karena percampuran utang

6. Karena pembebasan utang

7. Karena musnahnya barang yang terutang

8. Karena kebatalan atau pembatalan

9. Karena berlakunya suatu syarat batal

10. Karena lewatnya waktu

f. Hak tanggungan

Menurut pasal 1 ayat (1)UUHT menyatakan bahwa Hak Tanggngan atas

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut

Hak Tanggungan adalah:”hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA), berikut atau tidak berikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu

terhadap kreditur-kreditur lain”.24

Penjelesan pasal 1 ayat(1) UUTH menyebutkan bahwa hak tanggungan

adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan

kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur

lainnya, dalam arti bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak

tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan

jaminan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak

24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

20

mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain dengan batasan tidak mengurangi

preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan yang berlaku.

Asas ini tersirat dengan jelas dalam pasal 1 ayat (1) UUTH yang selanjutnya

diperjelas dalam penjelasan Umum Angka 4, artinya bahwa jika debitur cidera

janji, kreditur pemegang hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan

umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-undangan

yang bersangkutan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya,

tanpa mengurangi preference piutang-piutang Negara menurut ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan

konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi,

antara abstraksi dengan realitas. Suatu konsep merupakan abstraksi mengenai

suatu fenomena yang dirumskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik

kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Agar lebih memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang

berbeda dalam penelitian ini maupun dalam pembahasanya secara lebih lanjut

maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan dari pengertian judul

diatas.

Penghapusbukuan adalah kegiatan untuk menghapuskan suatu piutang Bank

dari administrasi penyerah piutang yang didasarkan alasan-alasan tertentu tidak

dapat ditagih dan tidak menghapuskan hak tagih.25

25 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 302/kmk.01 Tahun 2002

21

Utang adalah uang atau jasa yang dipinjamkan oleh pihak lain, merupakan

kewajiban resmi dari sebuah usaha yang timbal balik dari perjanjian tertulis

maupun lisan.26

Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur

dengan nasabah sebagai debitur, berdasarkan kepada kepercayaan terhadap

nasabah dalam tenggang waktu yang telah disepakati untuk mengembalikan

pinjaman.27

Perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua

orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.28

Perjanjian Kredit dalam skripsi ini adalah suatu perjanjian pinjam meminjam

uang dimana dalam hal ini Bank BRI sebagai krediturnya atau penyalur Kredit

dan nasabah sebagai debitur atau penerima kredit.

Nasabah adalah orang yang mendapat kredit dari Bank BRI

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.

Bank BRI unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru adalah nama dari bank

umum yang merupakan usaha BUMN, yang menjalankan berbagai layanan

kepada masyrakat dalam bidang perekonomian termasuk penyaluran kredit

dengan jaminan Hak Tanggungan

26 Joel G. Siegel, Aspek Hutang Dalam Perjanjian Kredit, PT. Gramedia, Jakarta: 1994, hal.128

27 Eugenia Liliawati Muljono,Tinjauan Yuridis Undang-undang no 4 Tahun 1996 Dalam Kaitanya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan,Harvindo, Jakarta:2003, hal.8

28 R. Subekti, Op. cit, hal.122

22

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan

tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.29

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang

diteliti maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bila

dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian

observational research dengan cara survey. Penelitian observational research

adalah pengumpulan data dilapangan dengan menggunakan alat pengumpulan

data berupa wawancara tentang bagaimana prosedur penghapusbukuan hutang

pada bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari

sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban yang dibebankan kepada

kreditur serta bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap kredit yang

disalurkan oleh bank dengan jaminan Hak Tanggungan pada bank BRI unit

Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Kerinci tempat kedudukan bank BRI

unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru, adapun yang menjadi alasan penulis

29 Undang-undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

23

melakukan penelitian ditempat ini dikarenakan bank BRI unit Pangkalan Kerinci

merupakan salah satu bank BUMN yang melakukan pemberian kredit dan penulis

memiliki kemudahan dalam mendapatkan data dibandingkan dengan bank swasta

lainnya.

2. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1

Keadaan Populasi dan Sampel

No RESPONDEN JUMLAH SAMPLE PERSENTASE

1 Kepala bagian kredit Bank

BRI

1 1 100%

2 Kepala Kantor BUPLN 1 1 100%

Responden dalam penelitian ini adalah dari pihak bank BRI 1 orang, dalam

hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kredit, Kepala Kantor BUPLN Pekanbaru.

3. Metode dan Alat Pengumpul Data

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis

dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Yang

dimaksud dengan “metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,

sistematis adalah berdasarkan suatu system, konsisten berarti tidak adanya hal-hal

yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu”30

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

30 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hal 92

24

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya. Kecuali itu,maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dilihat dari metode pendekatanya, penelitian ini dilakukan dengan

mempergunakan pendekatan yuridis-normatif, yang dapat diartikan sebagai

penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan perjanjian kredit bank dalam penyelesaian

penghapusbukuan hutang dalam perjanjian kredit di bank BRI.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil kerja

penelitian lapangan atau riset.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis berdasarkan

literature, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, majalah serta makalah-

makalah yang berkaitan dengan materi skripsi dan yang mendukung data

primer.

Adapun yang menjdi alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara, yaitu komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden

untuk memperoleh data primer dengan lebih cepat dan memperoleh

keyakinan bahwa penafsiran yang diberikan oleh responden adalah benar.

Wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyan secara urut dan

sistematis sesuai dengan yang telah dipersiapkan.

b. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis,

25

baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada

relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai

kelengkapan penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari peneliti yang telah dikemukakan

oleh penulis, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa

penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan

mendeskripsikan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis dan

menyeleksi data yang diperoleh sehingga akan diketahui gambaran mengenai hal-

hal yang diperlukan dan kemudian disimpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya.

“Maksudnya” si pembeli kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit

yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si

penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban

untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh

karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat

26

dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan

analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan,

prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan

analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar

aman.

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan

bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga

mungkin saja kredit sebenarnya kredit tidak layak, tetapi malah diberikan.

Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang

sebenarnya tidak layak menjadi layak sehinnga akan berakibat sulit untuk ditagih

alias macet31

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun

1998 adalah: Penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

piha lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan

dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh

31 Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Masalah dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypothek serta Hambatan-hambatannyadalam Praktek di Medan, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991: hal.23

27

berbentuk tagihan(kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk

pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang

tetapi rumah, karena bank membayar langsung kepada developer dan nasabah

hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya

kesepakatan antara bank(kreditur) dengan nasabah penerima kredit(debitur)

bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam

perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk

jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan

masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah

dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan

konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip

syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan

prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi

bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

a. Unsur-unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain

dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga

jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung

didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit

adalah sebagai berikut :

28

1. Kepercayaan

Keprecayaan merupakan suatu keyakinan bagi sipemberi kredit bahwa kredit

yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima

kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang dilandasi mengapa

suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karna itu sebelum kredit dikucurkan harus

dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang

kondisi nasabah, baik secara intern maupun ektern. Penelitian dan penyelidikan

tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai

kesungguhan dan etiket baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan

antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan

dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan

kewajibanya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam

akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit

dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu

tersebut biasa berbentuk jangka pendek(dibawah 1 tahun), jangka menengah(1

sampai 3 tahun) atau jangka panjang(diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan

batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua

29

belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai

kebutuhan.

4. Resiko

Akibat adanya jangka waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan

suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin

panjang suatu jangka jangka waktu kredit, maka semakin besar resiko,

demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko

yang disengaja oleh nasabah, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya

karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur

kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang

diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian

suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga.

Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada

nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi

bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi

hasil.

b. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitaskredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak

dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian

kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

30

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil

keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankanpada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Bagi bank yang terus

menerus menderita kerugian maka besar kemungkinan bank tersebut akan

dilikuidir(dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk

memperbesar keuntungan mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup

besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan

dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debiturakan dapat mengembangkan dan memperluas

usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,

maka akan semakin baik mengingat semakin banyak kredit yang diberikan

berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan

diberbagai sektor, terutama sektor riil akan semakin meningkat pula.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki

suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

31

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika

uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang

berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk

menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juag dapat

memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro menciptakan pembayaran

baru seperti cek, giro bilyet dan wesel sehingga apabila pembayaran-

pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat

meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang

ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal sehingga

arus lalu lintas uang berkembang pula.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku

menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang baik melalui

penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu

tempat dan menjualnya ketempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari

kredit. Hal ini juga berarti kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat

suatu barang.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

32

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi,

karena dengan adanya kredit yang didirikan akan menambah jumlah barang

yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor

barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa

negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya, namun

adakalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Oleh karenanya

dengan memperoleh kredit nasabah akan semakin bergairah untuk dapat

memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama

dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk

membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja,

sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Dengan demikian mereka akan

memperoleh pendapatan/penghasilan. Dan dengan tertampungnya tenaga-

tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat

memberikan bantuan dalam bentuk kredit bai secara langsung maupun tidak

langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-

33

negara maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi,

dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit pada negara-negara

berkembang yang sedang membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak

saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan

tetapi juga meningkatkan hubungan internasional.

c. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang ada sekarang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan

perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Pada mulanya kredit masih berdasarkan kepercayaan murni yaitu berbentuk

kredit perorangan karena kedua belah pihak sudah saling mengenal akan

tetapi dengan berkembangnya waktu maka berkembang pula unsur-unsur

lain yang dipakai menjadi landasan dalam kredit tersebut.

Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan

rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit

dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi penggunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan

untuk keperluan perlunasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau

untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk

34

membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk

suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal

kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau

biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai

contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan mengahsilkan

barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit

pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan

menghasilkan barang industri.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang

untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai

contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah

tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

35

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk

membiayai aktifitas perdagangannya seperti untuk mrmbeli barang dagangan

yang pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang dagangan

tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit

ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilhat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau

paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit ayam atau jika untuk pertanian

misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan

biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh

kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka

panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Bisanya kredit

ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau

manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

36

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut

dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai

jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang

diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta

loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank

atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan

atau pertanian. Sector usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau

panjang.

b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor

peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka

pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya untuk

peternakan kambing atau sapi.

c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri,

baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha

tambang. Jenis usaha tambang yang dbiayai biasanya dalam jangka pamjang

seperti tambang emas, minyak atau timah.

37

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk

mahasiswa.

f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberkan kepada para kalangan

profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau

pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

h. Dan sektor-sektor lainya.

d. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat krdit dari resiko kerugian,

maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun

atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari.

Pagar pengaman yang dibuat bisanya berupa jaminan yang harus disediakan

debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik

yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang

diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga si nasabah akan sungguh-

sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Seperti sudah dibahas di atas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan

atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank,

mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk

menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaiknya dengan jaminan

kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh

jaminan tersebut.

38

1. Kredit Dengan Jaminan

a. Jaminan benda berwujud

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:

1) Tanah

2) Bangunan

3) Kendaraan bermotor

4) Mesin-mesin/peralatan

5) Barang dagangan

6) Tanaman/kebun/sawah

7) Dan lainnya

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat yang dapat jaminan seperti:

1) Sertifikat saham

2)Sertifikat obligasi

3) Sertifikat tanah

4) Sertifikat deposito

5) Rekening tabungan yang dibekukan

6) Rekening giro yang diberikan

7) Promes

8) Wesel

9) Dan surat tagihan lainnya

c. Jaminan orang

39

Yaitu jaminan yan diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan

untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata

lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit

yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan

dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk

perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan professional, sehingga

kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya

mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan

pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

2. Perjanjian Kredit Bank

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh

kedua belah pihak maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan

kewajiban para pihak. Dengan kata lain mereka terikat oleh perjajian kredit

tersebut yaitu antara pemberi kredit dalam hal ini pihak bank dan penerima kredit

atau nasabah. Untuk memberikan kemantapan dalam memahami permasalahan

hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit bank ini, maka akan penulis

uraikan serta perinci masing-masing hak dan kewajiban para pihak antara lain:

a. Kewajiban bank selaku pemberi kredit

40

1) Bank berkewajiban untuk menyediakan dan memberi kredit sesuai dengan

tujuan dan jangka waktu perjanjian

2) Didalam hal debitur telah melunasi hutangnya pada bank maka

bank berkewajiban untuk:

i. Menghapus atau menghentikan pengikatan jaminan atas barang-

barang yang dijadikan jaminan oleh debitur.

ii. Menyerahkan kembali dokumen-dokumen serta surat bukti lainnya

milik debitur yang dikuasai oleh bank.

b. Hak bank selaku pemberi kredit

Tentang hak bank selaku pemberi kredit ini secara tersirat dapat kita pahami

dari rumusan pasal 1 angka 12 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun

1998 yang pada intinya menentukan bahwa bank selaku pihak pemberi

kredit berhak memperoleh perlunasan beserta bunganya yang telah

ditentukan setlah jangka waktunya yang telah ditentukan di dalam perjanjian

kredit berakhir.

c. Kewajiban penerima kredit

Kewajiban peneima kredit adalah sebagaimana yang telah diatur dalam

pasal 1763 KUHPerdata yang berbunyi”Siapa yang menerima pinjaman

sesuatu diewajibkan megembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang

sama, dan pada waktu yang ditentukan”. Selanjutnya dalam Pasal 1764

KUHPerdata juga mengatur mengenai kewajiban penerima kredit yang

berbunyi sebagai berikut:

41

1) Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar

harganya barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu

dan tempat dimana barangnya, menurut persetujuan sediannya harus

dikembalikan.

2) Jika waktu dan tempatnya tidak ditentukan maka pelunasannya harus

dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan tempat dimana

pinjaman telah terjadi.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan

Nomor 10 Tahun 1998 yang menentukan kewajiban penerima kredit adalah

melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah

ditetapkan. Disamping itu penerima kredit masih mempuyai kewajiban lain yaitu

membayar biaya administrasi untuk tundk pada segala petunjuk dan peraturan

bank, seperti:

1) Kewajiban membayar hutang

Hutang pokok yaitu yang disetujui oleh pihak-pihak sebagai jumlah pinjaman

yang diberikan oleh bank kepada penerima kredit, hutang ini wajib dilinasi

pada saat perjanjian kredit berakhir.

2) Kewajiban membayar biaya

Setiap penerima kredit wajib membayar sejumlah biaya yang diperlukan guna

persiapan perjanjian kredit yang meliputi bea materai, biaya notaris, premi

asuransi barang dan premi asuransi pelunasan kredit.

3) Kewajiban membayar bunga

42

Dalam KUHPerdata tidak ditentukan rumus bunga dari Pasal 1767 sehingga

dapat disimpulkan:

i. Adanya bunga menurut Undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam

persetujuan.

ii. Bunga ditetapkan di dalam Undang-undang. Bunga yang diperjajikan

dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut Undang-undang,

dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

iii. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan harus ditetapkan

secara tertulis (bunga menuut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 :

enam persen).

d. Hak penerima Kredit

1. Hak untuk memperoleh kredit sampai jumlah maksimum dengan jalan

yang telah ditentukan dengan dikurangi biaya-biaya yang timbul karena

pelaksanaan kredit.

2. Hak untuk memperoleh kembali surat dan dokumen aerta benda lainnya

yang telah dijadikan jaminan dalam keadaan baik setelah membayar lunas

pinjaman kredit yang bersangkutan.

b. Sifat Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit

Kredit pada hakekatnya dilandasi perjanjian pinjam meminjam uang. Dalam

pelaksanaan suatu perjanjian masing-masing pihak yang terlibat hubungan hukum

terikat untuk sesuatu yajni adanya prestasi disatu pihak dan kontra prestasi di

pihak yang lain. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah adanya penyerahan uang

43

kepada debitur. Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754

KUHPerdata dan bersifat riil

Sifat riil dari perjanjian pinjam-meminjam dala Pasal 1754 KUHPerdata ini

disimpulkan dari kalimat “pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana ihak

yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang akan

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Jadi jelaslah ukuran terjadinya perjanjian pinjam meminjam adalah setelah

adanya penyerahan uang atau barang yang habis karena pemakaian. Demikian

sebaliknya, selama barang atau uangnya belum diserahkan meskipun para pihak

telah sepakat mengenai unsur pinjam meminjam, hal ini tidaklah berarti perjanjian

tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing yang

melakukan hubungan hukum.

Sedangkan mengenai bentuk perjanjian kredit, KUHPerdata dan UU

Perbankan Nomr 10 Tahun 1998 untuk mengatur bagaimana bentuk perjanjian

harus dibuat. Namun meskipun demikian dalam membuat perjanjian kredit tidak

boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum

perdata.

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis

yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Namun dari sudut

pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan bukti, karena hakekat

pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam dunia modern yang komplek ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat

44

disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan

sulit dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi masalah dikemudian hari. Untuk itu

setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1

ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan. Dalam

pasal ini terdapat kata-kata “Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara ban dengan pihak lain”.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian.

Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat

secara tertulis namun dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk

kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian

kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulisdarisuatu perbuatan

hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus

tertulis.32

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah

instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1996 tanggal 10 Oktober 1996.

Dalam instruksi tersebut ditegaskan “Dilarang melakukan pemberian kredit tanpa

adanya perjanjian kredit yang jelas antara Bank Sentral dan Bank-bank lainnya.

Surat Bank Indonesiayang ditujukan kepada segenap Bank Devisa

No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir (4) yang

berbunyi untuk perjanjian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan

32 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung:2004, hal.99

45

keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh bank kepada

debuturnya menjadi pasti bahwa:

1. Perjanjian diberi nama perjanjian kredit.

2. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.

Perjanjian kredit merupakan iatan atau bukti tertulis antara bank dengan

debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang

mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian

kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu bentuk akta karena masih banyak

perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jual-beli,

perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam praktek bank ada 2(dua) bentuk

perjanjian kredit yaitu:

a. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan artinya

perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan

kepada kreditur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat

kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk

standar(standardform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan

terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat

sendirioleh bank tersebut termasuk jenis akta dibawah tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian krdit

yang isinya sudah disiapkan bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-

calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan

ketentuan pemberian kredit tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan dalam

formulir ketentuan perjanjian kredit tidak penah diperbincangkan atau

46

dirundingkan atau dinegosiasikan dengan calon debitur. Calon debitur mau

tidak mau dengan terpaksa atau sukarela harus menerima semua persyaratan

yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainyan calon debitr

melakukan protes atau tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu yang

tercantum dalam formulir perjanjian kredit maka kreditur tidak tidak akan

menerima protes tersebut karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam

bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sendiri sehingga bagi petugas bank pun

tidak bias menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau

menyepakati isi perjanjian kerdit karena calon debitur dalam posisi yang sangat

membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang

tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui.

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta

otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah

seorang notaries namun dlam prakteknya semua syarat dan ketentuan

perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaries

untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat

perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk

akta notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam akta notariil

atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar

dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit

modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau

lebih dari satu bank).

47

Bagian isi pokok perjanjian yaitu mengatur substansi perjanjian karena

memuat isi pokok yang diperjanjikan, mengatur syarat dan ketentuan perjanjian

secara detail. Isi pokok perjanjian mengandung 3 syarat yaitu :

1. Syarat Esensialia adalah syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian. Syarat

esensialiaini tergantung dari materi perjanjian. Misalnya perjanjian kredit

syarat esensialianya adalah jumlah utang, jangka waktu pengembalian, bunga

syarat penarikan kredit, tujuan kredit, cara pengembalian, cidera janji dan

jaminan kredit. Dalam perjanjian sewa-menyewa syarat esensialianya harga

sewa, jangka waktu sewa dan barang yang disewa dan lain sebagainya.

Apabila syarat esensialia ini tidak ada dalam perjanjian maka perjanjian

menjadi tidak sempurna atau cacat sehingga menjadi tidak mengikat para

pihak. Misalnya saja perjanjian kredit tidak mencantumkan jumlah kredit

maka perjanjian kredit tidak jelas berapa utang debitur.

2. Syarat Naturalia adalah ketentuan dalam undang-undang yang dapat

dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Kalau para pihak tidak

mencantumkan dalam perjanjian maka perjanjian yang dibuat para pihak tetap

sah maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang. Ini sesuai

asas perjanjian yang menganut system yang terbuka. Para pihak bebas untuk

membuat perjanjian yang isinya sesuai kehendak para pihak tetapi jika para

pihak tidak mengatur dalam perjanjian maka undang-undang yang akan

melengkapi. Jadi para pihak bebas untuk mencantumkan syarat yang ada

dalam undang-undang kedalam perjanjian yang dibuat para pihak atau tidak.

48

3. Syarat Aksidentalia syarat

yang tidak harus ada dalam perjanjian. Syarat ini dicantumkan dalam

perjanjian karena ada kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian. Contoh

dalam perjanjian kredit dicantumkan ketentuan bahea selama debitur belum

melunasi utang yang diterima tidak diperbolehkan meminjam kredit lagi

tanpa persetujuan kreditur atau bank.

Selain syarat-syarat esensialia dan syarat lainnya, perjanjian kredit juga

mengatur :

1. Syarat yang mengatur jumlah kredit

2. Syarat yang mengatur jangka waktu kredit

3. Syarat yang mengatur bunga kredit

4. Syarat yang mengatur syrat-syarat penarikan atau pencairan kredit

5. Syarat yang mengatur penggunaan kredit

6. Syarat yang mengatur cara pengembalian kredit

7. Syarat yang mengatur tentang jaminan kredit

8. Syarat yang mengatur kelalaian debitur atau wanprestasi

9. Syarat yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan debitur

10. Syarat yang mengatur pembatasan terhadap tindakan

11. Syarat yang mengatur asuransi barang jaminan

12. Syarat yang mengatur pernyataan dan jaminan

13. Syarat yang mengatur perselisihan dan penyelesaian sengketa

14. Syarat yang mengatur keadan memaksa(force majeure)

15. Syarat yang mengatur pemberitahuan dan komunikasi

49

16. Syarat yang mengatur tentang perubahan dan pengalihan

c. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Sebelum penulis ketengahkan tentang syarat-syarat perjanjian kredit, ada

baiknya terlebih dahulu penulis ketengahkan tentang pengertian perjanjian, antara

lain:

a. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa diman seorang

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.33

b. Wiryono projodikoro mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu

perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua dalam

suatu pihak berjanjiuntuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan

sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.34

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dapat diambil

unsur-unsur dari perjanjian tersebut, yaitu :

a. Adanya subyek dari perjanjian yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

b. Adanya obyek dari perjanjian yang berwujud benda khususnya yang

menyangkut harta kekayaan.

c. Adanya hak dan kewajiban diman salah satu pihak berhak atas prestasi dan di

lain pihak berkewajiban memenuhi prestasi.

d. Adanya kata sepakat, dimana masing-masing pihak menerima atau menyetujui

perjanjian itu.

33 Subekti, Op.Cit, hal.134 Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Perstujuan-persetujuan Tertentu,

Sumur, Bandung, 1981, hal. 1

50

Kemudian untuk mengetahui perjanjian kredit itu sah atau tidak maka

unsur-unsur perjanjian kredit tersebut juga merupakan syarat-syarat perjanjian

kredit secara umum.

Selanjutnya kita lihat dala Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan syrat-

syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

3. Mengenai hal atau objek tertentu.

4. Suatu sebab (causal) yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut orang-

orang tau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini

sebagai subyek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan

keempat disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut mengenai objek yang

diperjanjikan oleh orang-orang atau subyek yang membuat perjanjian.

Syarat pertama adalah sepakat artinya orang-orang yang membuat perjanjian

tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjianyang

dibuat dan juga sepakat mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat

mengenai hal-hal yang pokok. Sepakat juga mengandung arti apa yang

dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lainnya. Jadi pihak-

pihak dalam perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan

diri dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas atau diam.

Syarat kedua cakap dalam membuat perjanjian. Cakap artinya orang-orang

yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau

51

akil balikh, sehat jansmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga

dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut

hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdata yaitu :

1. Orang yang belum dewasa.

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-

perjanjian tertentu. Ketentuan ketiga ini telah dikoreksi Mahkamah Agung

melalui surat edaran No.3/1963 tanggal 4 Agustus tahun 1963 yang ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia

bahwa perempuan adalah cakap sepanjang memenuhi syarat telah dewasa dan

tidak dibawah pengampuan

Persyaratan kecakapan seseorang yang membuat perjanjian sangat

diperlukan karena hanya orang yang cakap yang mampu memahami dan

melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Membuat perjanjian berarti terikat dan

bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dijanjiakn bahkan harta

kekayaan orang tersebut akan menjadi jaminan apa yang telah dijanjikan.

Syarat ketiga mengenai suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam

membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan

kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Misalnya perjanjian utang piutang harus

jelas berapa besarnya utang, berapa jangka waktu pengembalian dan bagaimana

cara pengembalian.

52

Syarat keempat suatu sebab atau kausa yang halal artinya suatu perjanjian

harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah :

1. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

2. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.

3. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

d. Hapusnya Perjanjian Kredit

Tentang berakhirnya atau hapusnya perjanjian diterangkan oleh Pasal 1381

KUHPerdata bahwa hapusnya perjanjian disebabkan oleh peristiwa-peristiwa

berikut :

1. Karena ada pembayaran

Pembayaran adalah kewajiban debitur sacara sukarela untuk memenuhi

perjanjian yang telah diadakan. Dengan adanya pembayaran oleh seorang

debitur atau pihak yang berutang berarti debitur telah melakukan prestasi

sesuai perjanjian. Dengan dilakukannya pembayaran oleh debitur maka

perjanjian kredit/utang menjadi hapus atau berakhir.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan(cosignatie)

Prestasi debitur dengan melakukan pembayaran tunai yang diikuti dengan

penitipan dapat mengakhiri atau menghapuskan perjanjian. Ketentuan

pembayaran tunai yang diikuti penitipan ini prosedurnya diatur dalam Pasal

1404-1412 KUHPerdata. Tetapi hanya berlaku untuk perjanjian yang

53

prestasinya “memberi barang-barang bergerak” sedangkan untuk memberi

barang tidak bergerak undang-undang tidak mengatur.

3. Novasi atau Pembaruan utang

Novasi atau pembaruan utang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan

perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian yang baru

yang menggantikan perjanjian lama. Novasi pada hakekatnya merupakan

perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama maka perjanjian ikutannya

seperti hak tanggungan, gadai, dan hak istimewa lainnya tidak ikut beralih

kepada perjanjian baru kecuali diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian

novasi bahwa perjanjian ikutannya tidak hapus dan ikut beralih dengan

terjadinya perjanjian novasi.

4. Kompensasi atau perjumpaan utang

Untuk dapat dilakukan perjumpaan utang atau kompensasi Pasal 1427

KUHperdata memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a. Kedua utang harus sama-sama mengenai uang atau barang yang dapat

dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama .

b. Kedua utangseketika dapat ditetapkan besarnya atau jumlahnya dan seketika

dapat ditagih. Kalau yang satu dapat ditagih sekarang sedangkan utang yang

lainnya baru dapat satu bulan yang akan datang maka kedua utang itu tidak

dapat diperjumpakan.

Dalam perkembangannya, untuk menyelesaikan kredit macet kreditur dan

debitur dapat melakukan perjumpaan utang antara utang dengan jaminan,

bukan utang dengan utang saja. Caranya debitur menyerahkan jaminannya

54

kepada kreditur/bank dan bank menghapuskan utangnya, utang dinyatakan

lunas. Perjumpaan utang atau kompensasi seperti ini disebut juga set off.

5. Percampuran utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada

satu orang, maka demi hukum atau otomatis suatu percampuran utang terjadi

dan perjanjian menjadi hapus atau berakhir.

6. Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum yang dilakukan kreditur dengan

menyatakan secara tegas tidak menuntut lagi pembayaran utang dari debitur.

Undang-undang tidak mengatur bagaimana prosedur terjadi pembebasan utang

sehingga diserahkan kepada kreditur yang memiliki hak untuk membebaskan

utang sepanjang tidak merugikan hak debitur. Namun berkaitan dengan

pembebasan utang ini Pasal 1442 KUHPerdata menentukan bahwa :

a. Pembebasan utang yang diberikan kepada debitur utama akan membebaskan

pula para penanggungnya.

b. Pembebasan yang diberikan kepada penanggung utang tidak membebaskan

debitur utama.

c. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggng utang tidak

membebaskan penanggung utang yang lain.

7. Musnahnya barang yang terutang

Apabila barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, hilang, tidak

dapat lagi diperdagangkan, sehingga barang itu tidak diketahui lagi apakah

barang itu masih ada atau tidak maka perjanjian mejadi hapus asal musnahnya

55

barang/hilangnya barang bukan kesalahan debitur dan sebelum debitur lalai

menyerahkan barangnya kepada kreditur. Namun jika debitur mempunyai hak-

hak berkaitan dengan barang yang musnah atau hilang, misalnya hak asuransi

atas barang tersebut maka debitur diwajibkan menyerahkan kepada kreditur.

8. Pembatalan perjanjian

Bila salah satu pihak akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat

subyektif maka dapat dilakukan dengan dua cara :

a. Secara aktif mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

b. Secara pasif artinya menunggu pihak lawan dalam perjanjian mengajukan

gugatan di Pengadilan Negeri dan di muka Pengadilan Negeri melakukan

jawaban atau gugatan balik (gugatan rekompensi) yang mengajukan

kelemahan dan kekurangan dalam perjanjian sehingga agar perjanjian

dibatalkan.

Untuk mengajukan gugatan pembatalan secara aktif Pasal 1354 KUHPerdata

memberikan batas waktu 5 tahun yang mulai berlaku :

a. Dalam hal belum dewasa maka dihitung sejak hari kedewasaan.

b. Dalam hal pengampuan dihitung sejak hari pencabutan engampuan.

c. Dalam hal kekhilafan atau penipuan dihitung sejak hari diketahuinya

kekhilafan atau penipuan itu.

Sedangkan untuk pembatalan secara pasif tidak ada batas waktunya.

Meskipun syarat-syarat subyektif dan syarat obyektif dalam perjanjian telah

dipenuhi, perjanjian juga dapat dibatalkan oleh salah satu pihak jika salah

satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan wanprestasi(Pasal 1266).

56

Menurut woeker ordonnantie (Stb. 1938) No.524 hakim berkuasa untuk

membatalkan perjanjian jika isi pernjanjian membebankan kewajiban yang

tidak seimbang atau membebankan kewajiban yang lebih besar pada satu

pihak dan menguntungkan pihak lainnya yang disebabkan karena kebodohan,

kurang pengalaman atau dalam keadaan memaksa dari salah satu pihak.35

9. Berlakunya suatu syarat batal

Untuk menjelaskan berlakunya syarat batal ini kita perlu megingat kembali

perikatan bersyarat. Perikatanbersyarat adalah suatu perikatan yang lahirnya

atau berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan

peristiwa itu masih belum terjadi.

Suatu perikatan yang lahirnya digantungkan dengan terjadinya suatu peristiwa

dinamakan perikatan dengan syarat tangguh. Perikatan yang sudah ada yang

berakhirnya digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa dinamakan

perikatan dengan syarat batal. Apabila syarat batal dipenuhi maka akan

meghentikan perjanjian itu dan membawa kembali kepada keadaan semula

seolah-olah tidak pernah ada perjanjian.

10. Daluarsa atau lewatnya waktu atau verjaring.

Pasal 1946 KUHPerdata menjelaskan bahwa lewat waktu atau daluarsa

adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu aau dibebaskan dari suatu

perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang-undang. Jadi dengan lewatnya waktu tersebut maka

terhapus setiap perikatan hukum (natuurlijke verbintenis) yaitu perjanjian

35 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2004, hal.145

57

boleh dipenuhi tetapi jika tidak dipenuhi debitur tidak dapat dituntut di muka

hukim.

B. Tinjauan Mengenai Hak Tanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan, menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor

4 Tahun 1996 tentangan Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang

berkaitan dengan tanah, adalah :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain.

Dari rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut

dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan adalah suatu bentuk

jaminan peluasan utang, dengan hak mendahulu, dengan obyek jaminannya

berupa Hak-hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

58

Jika kita lihat ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria,

dapat kita lihat ketentuan Pasal 51 Undang-undang Pokok agraia, yang

menyatakan bahwa :

Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha

dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan

undang-undang.

Selanjunya dalam rumusan Pasal 57 Undang-undang Pokok Agraria

dinyaakan bahwa:

Selama Undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 51

belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai

hypotheek tersebut dalam kitap Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad 1908 No. 542 sebagai yang

telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190.

Dengan demikian jelaslah bahwa Undang-undang Hak Tanggungan

dibentuk sebagai pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria, yang

menggantikan berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang diatur

dalam KUHPerdata dan Credietverband yang diatur dalam staatsblad 1908 No.

542 sebagai yang telah diubah dengan staatsblad 1937 No 190. Hal mengenai

pencabutan atau pernyataan tidak berlakunya lagi ketentuan-ketentuan mengenai

hypotheek yang diatur dalam KUHPerdata dan Credietverband yang diatur dalam

staatsblad 1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No.

190 dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 29 Undang-undang Hak Tanggungan

yang menyatakan :

59

Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband

sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586,

dan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191, dan ketentuan mengenai

Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak

Tanggungan pada hak atas tanah, beserta benda-benda yang berkaitan

dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.36

2. Pemberian Hak Tanggungan

Undang-undang Hak Tanggungan menggunakan istilah pemberian

sedangkan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria No. 15

Tahun 1961 Pasal 3 menggunakan dua istilah yaitu Pemberian dan Pemasangan.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman istilah pembebanan mempunyai arti identik

dengan pemberian dan pemasangan.37 Pemberian Hak tanggungan adalah

perjanjian kebendaan yang terdiri rangkaian perbuatan hukum dari Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai dilakukan pendaftaran dengan

mendapatkan sertifikat Hak Tanggungan dari Kantor Pertanahan.

Rangkaian perbuatan hukum Pemberian atau pembebanan Hak Tanggungan

memerlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Membuat perjanjian kredit

Tahap pertama ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokokberupa

perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang atau perjanjian lainnya yang

menimbulkan hubungan pinjam meminjam uang antara kreditur dengan debitur.

36 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.15

37 Sutarno, Op.cit, hal. 166

60

Hal ini sesuai sifat accessoir dari Hak Tanggungan yang pemberiannya haruslah

merupakan ikatan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian

utang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan mengatakan bahwa

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang

bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

Janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai pelunasan utang tertentu

harus dirumuskan dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang. Janji tersebut

dapat dirumuskan dalam salah satu pasal perjanjian kredit atau perjanjian utang.

Dalam perjanjian kredit, baru berupa janji untuk memberikan Hak

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu sedangkan perjanjian

pembrian Hak Tanggungan akan dilakukan dengan akta tersendiri yang disebut

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah(PPAT).

Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau utang atau perjanjian

lainnya yang menimbulkan utang yang bentuknya:

a. Dapat dibuat dengan akta dibawah tangan artinya dibuat oleh kreditur dan

debitur sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan notaris.

b. Perjanjian kredit atau perjanjian utang dapat dibuat oleh orang-perorangan

atau badan hukum asing sepanjang kredit digunakan untuk kepentingan di

wilayah Republik Indonesia.

61

c. Mengenai tempatnya perjanjian kredit dapat dibuat di dalam atau di luar

negeri.

2. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

Tahap kedua berupa Pembebanan Hak Tanggungan yang ditandai dengan

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat oleh PPAT

yang ditandatangani kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan dan Pemilik hak

atas tanah yang dijaminkan. Bentuk akta pembebanan Hak Tanggungan adalah

akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta APHT merupakan

bentuk standar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasaional(BPN) yang

dipergunakan oleh PPAT. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan

menegaskan Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta

pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 11 ayat(1) menentukan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan

berisi:

a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.

b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila diantara

mereka ada yang berdomisili diluar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan

suatu domisili pilihan di Indonesia dan dalam hal domisili pilihan itu tidak

dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan dianggap sebagai domisiliyang terpilih.

c. Penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin.

d. Nilai Hak Tanggungan.

62

e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan yaitu uraian rinci

mengenai hak atas tanah yang dijaminkan meliuti jenis hak atas tanah, luas

tanah, batas-batas, letaknya yang mencerminkan asas spesialitas.

f. Janji-janji Hak Tanggungan yang akan diuraikan tersendiri dalam sub dibawah

ini.

Dalam praktek bank, pemberian Hak Tanggungan yang ditandai dengan

pembuatan APHT ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penandatanganan APHT dilakukan oleh pemilik jaminan bersamaan dengan

penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.

b. Dengan membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT).

SKMHT dibuat karena pemilik jaminan (bisa debitur bisa pihak lain bukan

debitur), pada saat penandatanganan perjanjian kredit tidak segera melakukan

pembebanan Hak Tanggunga. SKMHT adalah surat kuasa khusus yang dibuat

oleh dan dihadapan PPAT atau Notaris yang ditandatangani oleh pemilik jaminan.

Isi SKMHT adalah pemilik jaminan memberikan kuasa khusus kepada

kreditur(bank) untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT).

Dengan SKMHT ini kreditur dalam waktu tertentu dapat membebankan Hak

Tanggungan dengan menandatangani APHT tanpa harus menghadirkan pemilik

jaminan dihadapan PPAT. SKMHT ini dibuat karena Bank sebagai kreditur tidak

langsung membebankan Hak Tanggungan pada saat penandatanganan perjanjian

kredit karena untuk menghemat biaya.

3. Pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan.

63

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak

Tanggungan(APHT) kekantor pertanahan setempat. Hal ini sesuai dengan Pasal

13 ayat(1) Undang-undang Hak Tanggungan yang menegaskan Pemberian Hak

Tanggungan ajib didaftarkan pada kantor Pertanahan. Setelah Kantor Pertanahan

menerima pendaftaran dari PPAT dalam waktu 7 hri setelah APHT

ditandatangani, maka Kantor pertanahan membuatkan buku tanah Hak

Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang

menjadinobyek hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat

hak atas tanah yang bersangkutan. Sebagai tanda bukti bahwa Akta Pemberian

Hak Tanggungan telah didaftar di Kantor Pertanahan, yang membuktikan adanya

Hak Tanggungan maka kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat Hak

Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan diberikan kepada kreditur sebagai

pemegang hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan adalah salinan APHT dan

salinan Buku tanah Hak Tanggungan yang dijahit menjadi satu. Dengan demikian

kalau meneliti sertifikat Hak Tanggungan Nampak sama dengan isi APHT karena

petikan APHT merupakan bagian dari sertifikat Hak Tanggungan.

Dari pasal 13 Undang-undang Hak Tangungan tersebut dapat disimpulkan

bahwa yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan yaitu Akta pemberian Hak

tanggungan yaitu disertai sertifikat tanah dan surat lainnya sebagai bukti obyek

Hak Tanggungan dan identitas dari para pihak-pihak kreditur dan debitur/pemilik

jaminan. Sewaktu masih menggunakan hipotik ketentuan pandaftaran ditegaskan

dalam Pasal 1186 KUHPerdata yang menentukan apa yang hatrus didaftar yaitu

salinan otentik akta hipotik dan dua lembar ikhtiar akta hipotik.

64

Dari tahap pembebanan hak tanggungan akan lahirlah beberapa akta atau

dokumen yang diperlukan bagi kreditur jika kemudian hari akan melakukan

eksekusi Hak Tanggungan yaitu:

a. Perjanjian Kredit/perjanjian utang.

b. Surat kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT). Akta ini diperlukan

jika pemberi Hak Tanggungan menguasakan kepada kreditur untuk

membebankan Hak Tanggungan. Tetapi jika pemberi hak Tanggungan

langsung memberikan hak Tanggungan dengan menandatangani APHT maka

SKMHT tidak diperlukan. Jadi SKMHT tidak harus ada.

c. Akta pemberian hak tanggungan.

d. Sertifikat hak tanggungan.

e. Sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan.

3. Lahirnya Hak Tanggungan

Hak tanggungan lahir pada tanggal buku tanah hak tanggungan yaitu pada

hari ketujuh setelah kantor pertanahan menerima secara lengkap surat-surat yang

diperlukanbagi pendaftaran dan jika hari ketujuh jatuh pada hari libur buku tanah

yang bersangkutan diberi kerja hari berikutnya. Hari dan tanggal ahirnya Hak

Tanggungan menandai atau membuktikan lahirnya hak preferen atau hak

diutamakan bagi kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan sehingga kreditur

yang memegang hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan atas

jaminan yang dipegangnya. Kreditur sebagai pemegang hak Tanggungan yang

telah memiliki hak preferent tidak perlu lagi khawatir pemilik jaminan akan

mengalihkannya seperti menjual, menyewakan, meminjamkan kembali atau disita

65

pihak lain atas jaminan tersebut karena undang-undang memberikan perlindungan

dan kekuatan hukum bagi pemegang hak Tanggungan yang memberikan hak

preferent.

Apabila hak preferent belum lahir kemudian terjadi peristiwa sita

jaminan(concervatoir beslag) oleh pengadilan terhdap jaminan itu atau terjadi

kepailitanatas diri debitur maka pembebanan Hak Tanggungantidak dapat

dilakukan akibatnya kreditur kehilangan hak preferent atau utama atas jaminan

dan kreditur hanya memiliki hak konkuren atau hak berbagi dengan kreditur lain

terhadap jaminan itu. Oleh karena itu lahirnya hak tanggungan yang merupakan

tanda atau bukti kreditur memiliki hak diutamakan terhadap jaminan itu sangat

penting sehingga kreditur harus secepatnya memasang hak tanggungan untuk

mempercepat lahirnya hak tanggungan dengan tujuan untuk menghindarkan

peletakan sita jaminan dari pihak lainnya yang memiliki kepentinan terhadap

jaminan itu.

4. Hapusnya Hak Tanggungan

Hapusnya hak tanggungan diatur dalam pasal 18 Undang-undang hak

tanggungan. Pasal 18 ayat(1) Undang-undang Hak tanggungan memberikan

alasan limitatif bagi hapusnya Hak Tanggungan. Alasan-alasan limitatif tersebut

adalah:

a. Hapusnya utang yang dijaminkan dengan hak tanggungan.

Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 18 ayata(1) butir a Undang-undang Hak

Tanggungan pada pokoknya menunjukkan pada sifat accessoir dari Hak

66

Tanggungan. Tanpa adanya utang yang menjadi sumber eksistensi Hak

Tanggungan, maka perjanjian pemberian Hak Tanggungan menjadi tidak

memiliki kausa, dan perjanjian tanpa kausa adalah perjanjian yang tidak dapat

dimintakan pelaksanaannya oleh kreditur. Dengan tidak adanya kausa tersebut,

maka batal demi hukum, perjanjian yang dibuat tidak memberikan hak kepada

pemegang hak tanggunganuntuk melakukan eksekusi atas kebendaan yang

dijaminkan dengan Hak Tanggungan tersebut. Dengan kata lain hapusnya hak

atas tanah disebabkan karena hapusnya utang pokok yang menjadi sumber

eksistensi atau keberadaan Hak Tanggungan.

b. Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegang Hak

Tanggungan.

Mengenai hapusnya hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegang Hak

Tanggungan, ketentuan Pasal 1 ayat(2) Undang-undang Hak Tanggungan

menentukan sebagai berikut:

Hapusnya Hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan

dengan pemberian pernyaaan tertulis mengenai dilepaskannya Hak

Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak

Tanggungan.

Tanpa adanya pernyatann bebas dari kreditur, maka utang debitur masih tetap

harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur.

c. Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan

penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri.

67

Hapusnya Hak Tanggungan sebagai akibat pembersihan Hak Tanggungan

bedasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan

menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan yang

berbunyi:

Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan

berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi

karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan

tersebut agar hak atas tanah y dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak

Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat(3) Undang-undang Hak Tanggungan

tersebut dapat diketahui bahwa hapusnya Hak Tanggungan berasarkan

penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena terdapat lebih

dari satu Hak Tanggungan yang diletakkan atas bidang tanah tersebut.

Sedangkan dari rumusan Pasal 19 Undang-undang ak Tanggungan dapat

diketahui bahwa permintaan penghapusan tersebut dapat dimintakan oleh

setiap pembeli hak atas tanah, yang diatasnya terletak beban berupa Hak

Tanggungan yang jumlahnya lebihdari satu.

d. Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak

Tanggungan.

Hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan karena hapusnya hak atas tanah

yang dibebani Hak Tanggungan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai

akibat tidak terpenuhinya syarat obyektif sahnya perjanjian, khususnya yang

berhubungan dengan kewajiban adanya obyek tertentu, yang salah satunya

68

meliputi keberadaan dari bidang tanah tertentu yang dijaminkan. Karena setiap

hal yang menyebabkan hapusnya hak atas tanah tersebut demi hukum juga

akan menghapuskan Hak Tanggungan yang dibebankan diatasnya, meskipun

bidang tanah dimana hak atas tanahnya tersebut hapus masih tetap ada, dan

selanjutnya telah diberikan pula hak atas tanah yang baru atau yang sama

jenisnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Bank BRI

1. Sejarah Singkat BRI

Sejarah berdirinya BRI tidak lepas dari seorang Patih Purwokerto yang

bernama Raden Bei Aria Wiraatmaja. Pada tahun 1894 beliau diberi kepercayaan

untuk mengelola uang kas mesjid, dan dengan seizin atasannya beliau memperluas

penggunaan uang kas mesjid untuk pinjaman kepada pegawai negeri, para petani

dan tukang yang sedang terjerat utang.

Untuk menampung hal tersebut, Patih Wiraatmaja membentuk lembaga

semacam bank yang diberi nama “DE POERWOKERTOSCHE HULP EN

SPAARBANK INLANDSCHE HOOFDEN” (Bank Bantuan dan Simpan Milik

Bumi Purwokerto), yang merupakan awal kegiatan Bank Perkreditan Rakyat di

Indonesia. Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 1895 didirikan

secara resmi bank perkreditan rakyat pertama di Indonesia dengan nama “HULP

EN SPAARBANK PER INLANDCHE BESTUURES AMBTENAREN” (Bantuan

dan Simpanan Milik Pegawai Pangrepraja Berkebangsaan Pribumi). Bank tersebut

kemudian berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia(BRI).

69

Pada tahun 1897 WPD E WOLFF Van Westrrode melakukan langkah

reorganisasi dengan mulai membentuk lembaga-lembaga perkreditan di pedesaan

yang dikenal dengan sebutan”Volksbank”.

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menyadari

akan pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap BRI (Volksbank) yang

telah ada, sehingga pemerintah mendirikan centrale kas Voorhet

Volkscredietwezen, yang bertujuan unt menyediakan dana usaha dan memberikan

bantuan dalam pengelolaan (pembinaan dan pengawasan) kepada badan-badan

kredit serta menerima berbagai simpanan dana dari badan tersebut.

Pada kenyataan central kas belum berjalan sesuai dengan apa yang

diharapkan. Oleh karena itulah perlu dibentuk Algeemene Volks Credit

Bank(AVB). Dengan berdirinya AVB ini maka tugas dar central kas diserahkan

kepada AVB.

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, AVB diubah

menjadi Syomin Ginko. Disini ruang lingkup pekerjaan Syomin Ginko sesuai

dengan anggaran dasar AVB dulu.

Pada awal Oktober 1945, Syomin Ginko namanya kembali menjadi BRI dan

menjadi Bank Pemerintah pertama di Indonesia. Mulai saat itu secara de facto

BRI dikuasai oleh tenaga-tenaga Indonesia. Doreksi pwrtam BRI adalah M.

Morrso Adi (Presiden Direktur), M. Soegiono Tjokrowirono (Diretur), dan M,

Soemantri (Direktur merangkap Sekretaris). Dan kantor utamanya adalah gedung

Escompto yang terletak di jalan Jakarta Utara.

70

Pada tahun 1947, pada masa Agresi Militer Belanda I pemerintah Indonesia

dan Belanda mengadakan perjanjian Renville pada masa ini Belanda kembali

mengoperasikan AVBdi wilayah yang dikuasai Belanda.

Kondisi BRI menjadi semakin berat lagi setelah Belanda melakukan Agresi

Militer II pada tahun 1948, dan pada waktu itu para pimpinan BRI ditangkap

Belanda dengan tuduhan telah menggelapkan uang untuk membantu para pejuang

kemerdekaan. Tetapi dengan diadakannya perjanjian Roem-Royen tanggal 7 Mei

1949, karyawan BRI dilepaskan dari tahanan dan mulai mengoperasikan kembali

BRI. Mulai 1 Januari 1950 secara de facto AVB menjadi BRI Serikat(BARRIS).

Pada tanggal 15 Agustus 1950, UUDS RI tahun 1950 ditandatangani oleh

Presiden Soekarno dan Menteri Kehakiman RIS Mr. Soepomo. Dengan

ditandatanganinya UUDS RI 1950, bangsa Indonesia kembali menjadi Negara

kesatuan RI sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan. Pada masa ini pemerintah

mengeluarkan PP No.25 tanggal 20 April 1951 yang isinya menetapkan BRI

menjadi “Bank Menengah”. Dan mulai tanggal25 September 1956, BRI

ditetapkan menjadi Bank Devisa. BRI diharapkan dapat memberikan pelayanan

yang lebih merata kepada nasabah yang melakukan hubungan dagang dengan luar

negeri.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk

kembali ke UUD 1945, sehingga system perekonomian kita pun mengalami

perubahan secara structural. Berdasarkan keputusan No. 3/KPTS/SD/II/59, system

perekonomian Indonesia diselaraskan kembali dengan kepribadian bangsa sesuai

dengan jiwa dan tujuan Negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga

71

pemerintah menjadi sadar akan pentingnya koperasi serta perhatian terhadap nasib

petani dan nelayan yang masih memprihatinkan. Oleh karena itulah akhirnya

dibentuk BKTN (Bank Koperasi Tani dan Nelayan).

Pada tahun 1965 terjadi perubahan-perubahan struktur kelembagaan secara

cepat pada bank-bank milik pemeritah. Berdasarkan Penpres No. 8 Tahun 1965

bank-bank umum Negara dan BTN diintregrasikan kedalam BRI, hanya BDN

yang tidak terkena integrasi. Dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun

1965 Tanggal 4 Juni 1965, BKTN diintergrasikan kedalam BI dengan nama Bank

Indonesia Urusan Koperasi tani dan nelayan(BIUKTN)

Pada tanggal 27 Juli 1965 pemerintah telah mengeluarkan Penpres baru

No.17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama BNI.

Berdasarkan Penpres itu selain BDN, bank-bank pemerintah diintregrasikan lagi

kedalam bank tunggal tersebut. Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan

Nelayan(BIUKTN) dintregrasikan ke dalamnya dengan nama BNI Unit II.

Pada kenyataannya eksperimen dengan bank tunggal/milik Negara ini tidak

dapat berjalan lama karena tersusul oleh terjadinya peristiwa G 30 SPKI pada

tanggal 30 September 1965.

Memasuki babak baru pada tahun 1966 yang lazim disebut awal orde baru

karena telah terjadi banyak perubahan baik dibidang politik maupun bidang

ekonomi diamana perubahan tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap tugas

BRI selaku bank Pemerinah. Apalagi dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun

1968 tentang BRI, maka tugas dan usaha BRI sebagaimana dijelaskan pada Pasal

72

7 adalah diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional

dengan jalan melakukan usaha bank umum.

Dari UU No.21 Tahun 1968 tersebut pemerintah berkeinginan agar BRI

berperan menjadi bank umum ang dapat membantu pelaksanaan program

pembangunan nasional.

Pada tahun 1988 BRI go internasional dengan membuka kantor di New

York dan di Cayman Island (BRI New Yok Agency). Ekspansi usaha BRI ke

manca Negara ini kemudian diikuti dengan pembukaan kantor di Hongkon tahun

1990 dan kantor perwakilan di Singapura tahun 1991.

2. BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru

Adanya surat keputusan direksi BRI NOKEP S.34-31/9/69 tanggalk 9

September 1969 sebagai dukungan terhadap idenya DR.Soedarmo Hadisaputra

tentang proyek pengembangan ekonomi wilayah unit desa, merupakan awal dan

dasar berdirinya BRI Unit desa. Dimulai di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

18 unit desa dan 54 orang pegawai. Dalam pilot proyek pengembangan ekonomi

wilayah pedesaan ini, BRI Unit Desa sebagai salah satu pendukung, yang

berperan sebagai penyalur kredit BIMAS (Bimbingan Massal) untuk para petani.

Selanjutnya tahun 1970 proyek ini dikembangkan ke seluruh pulau Jawa.

Melihat proyek ini dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah dengan

INPRES No. 4/1973 tanggal 5 Mei 1973, meningkatkan status pilot proyek

menjadi proyek nasional untuk dilaksanakan di seluruh nusantara termasuk di

Pangkalan Kerinci.

73

Kantor BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru berdiritahun 1989

dan sampai saat ini, terletak dijalan Lintas Timur o. 15-16 Pangkalan Kerinci.

3. Tugas dan Usaha Pokok Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang

Pekanbaru

Tugas dan usaha pokok perbankan secara umum diatur dalam Undang-

undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 5 sampai 15. Sedangkan tugas dan

usaha pokok BRI diatur dalam Undang-undang No. 21 Tanhun 1968 yang

menyatakan sebagai berikut :

Tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbankan ekonomi rakyat dan

pembangunan ekonomi nasional dngan jalan melakukan usaha bank umum

dengan mengutamakan :

1. Pemberian kredit pada sektor koperasi, tani dan pelayanan yang melingkupi:

a. Membantu perkembangan koperasi, terutama dalam bidang perikanan dan

pertanian.

b. Membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koerasi,

untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam mengembangkan pertanian

dan perikanan, dan menolong srta membimbing kearah usaha bersama atas

asas studi perkoperasian.

2. Membantu rakyat yang belum tergabung dalam suatu koperasi dan

menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat dan

perdagangan kecil.

74

3. Pemberian bantuan terhadap uaha Negara dalam rangka pelaksanaan politik

agrarian

4. Pemberian bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan masyarakt

desa.

5. Pembinann dan pengawasan bank desa, bank pasar dan bank-bank sejenis

lainnya berdasarkan petunjuk dari pimpinan Bank Indonesia.

Disamping tugas dan usaha pokok bank sebagaimana yang diatur dalam

Undang-undang No. 21 Tahun 1968, Bank Rakyat Indonesaia juga melakukan

usaha lain seperti pengiriman uang (transfer, incasso)dan memberikan jasa

dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

4. Jenis Kredit yang Disalurkan Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang

Pekanbaru

Sebelum kita uraikan mengenai jenis kredit yang disalurkan lewat BRI,

maka terlebih dahulu akan kita kemukakan mengenai penggolongan kredit (types

of credit). Penggolongan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti :

a. Ukuran dalam menetapkan segmentasi bisnis adalah berdasarkan pendekatan

pendapatan bersih dalam setahun dan usaha yang dominan dengan

pembidangan sebagai berikut :

1) Bisnis kecil pangan dan koperasi (BKPK)

Semua nasabah yang jumlah penjualan bersihnya setahun sampai dengan

Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2) Pertanian (Bistan)

75

Semua nasabah yang jenis usaha dominannya termasuk pertanian dan

penjualan bersihnya setahun lebih dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus

lima puluh juta rupiah)

3) Bisnis Komersial (BISKOM)

Semua nasabah yang jenis usaha dominannya diluar pertanian dan jumlah

penjualan bersih setahun lebih dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus kima

puluh juta rupiah) sampai dengan 25 milyar.

4) Bisnis Korporasi (BISKOR)

Semua nasabah yang penjualan bersihnya lebih dari 25 milyar dan pada

dasarnya akan dicari dan dilayani sendiri oleh Biskor.

b. Jenis-jenis perkreditan menurut bentuknya :

1) Pinjaman Rekening Koran.

2) Pinjaman Persekot, dibadakan menjadi 2 yaitu :

a) Pinjaman Persekot Annuitet.

b) Pinjaman Persekot Non- Annuitet

c. Menurut ketetapan pemerintah (dilihat dari sumber dana)

1) Pinjaman Executing

2) Pinjaman Channeling

d. Menurut jangka waktu :

1) Pinjaman jangka pendek, waktunya maksimum 1 tahun.

2) Pinjaman jangka panjang, waktunya lebih dari 1 tahun.

e. Menurut tujuan :

1) Pinjaman untuk modal kerja

76

2) Pinjaman untuk investasi

f. Menurut penggunaannya :

1) Pinjaman konsumtif

2) Pinjaman Produktif

3) Pinjaman perdagangan

g. Menurut sifat penarikan dananya :

1) Pinjaman langsung

2) Pinjaman tidak langsung

h. Menurut sektor ekonomi :

1) Sektor pertanian

2) Sektor pertambangan

3) Sektor perindustrian

4) Sektor listrik, gas, dan air

5) Sektor Konstruksi

6) Sektor pengankutan, perdagangan dan komunikasi

7) Sektor jasa dunia usaha

8) Sektor jasa lainnya

9) Sekor lain-lain

Untuk jenis kredit yang disalurkan BRI Unit Pangkalan Kernci Cabang

Pekanbaru pada garis esarnya dibagi dua yaitu :

1. Kredit Prioritas yaitu kredit yang menunjang program pemerintah, yang

meliputi :

a. Kredit investigasi kecil dan kredit modal kerja permanen yang terbagi atas:

77

1) Massal

2) Khusus

3) Umum

b. Kredit modal kerja

c. Kredit listrik pedesaan

d. Rural crediet project

e. Impres pasar (untuk pambangunan pasar)

f. Bimas atau Inmas padi dan palawija

g. East Java Agricultural Crediet Project termasuk didalamnya kredit PAK

(proyek pengembangan pertanian petani kecil).

2. Kredit Non Prioritas, yaitu kredit yang diberikan bukan atas program

pemerintah, yang meliputi :

a. Perdagangan umum

b. Jasa-jasa sosial atau masyarakat

c. Konsumtif yang diberikan kepada ;

1) Pegawai non BRI

2) Pensiunan

d. Investasi dan konstruksi

e. Ekspor dan impor

f. Industri

g. BKD (Badan Kredit Desa)

h. Kupedes (Kredit umum Pedesaan)

i. Kehutanan, perkebunan, perikanan laut atau darat dan pertambangan.

78

5. Sumber Dana Perkreditan BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang

Pekanbaru

Pada dasarnya sumber dana untuk perkreditan sangat erat kaitannya dengan

jenis kredit yang disalurkan lewat BRI karena dengan sumber dana tersebut akan

jelas kredit apa dan mana yang harus didukung.

Sumber daba bagi bank unruk memberikan kredit bermacam-macam.

Sumber dana itu mempunyai sifat dan harga tersendiri karena sumber dana itu

penting bagi bank, yang antara lain untuk menentukan :

a. Besarnya kredit

b. Tingkat bunga yang akan dibebankan

c. Jangka waktu dari kredit

Bank sebagai lembaga keuangan sudah barang tentu akan membebankan

biaya yang lebih tinggi daripada yang dibayar oleh bank, besarnya kredit yang

diberikan juga harus sesuai dengan sumber dananya, demikian pula jangka

waktunya. Secara garis besar sumber dana itu dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Dana yang dipercayakan masyarakat

Yakni dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk giro, deposito berjangka,

tabungan yang terdiri dari Tabanas dan Taska, Tapelpram, Tabungan Pegawai

dan Simpedes dalam kaitannya dengan jenis kredit. Sumber dana dari

masyarakat inilah yang dipakai untuk membayar kredit non prioritas.

b. Pinjaman dari bank sentral atau bank pemerintah lainnya

79

Dalam penggalian sumber dana, bank dapat juga meminjam untuk pembiayaan

pinjaman atau kredit yang diberikan. Sumber dana ini dalam kaitannya dengan

jenis kredit yang dipakai untuk membiayai kredit prioritas.

c. Sumber dana dari pinjaman luar negeri atau bank dunia

Dalam penggalian atau pembahasan dana untuk perkreditan dapat mengambil

atau meminjam dana dari luar negeri atau bank dunia yang tentu saja

penyaluran sumber dana tesebut harus melalui bank sentral (Bank Indonesia).

Dalam penerapan bunganya, bank tidak harus berdasarkan pada undang-

undang melainkan berdasarkan kebijaksanaan masing-masing bank dan hal

tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini telah sesuai

dengan Pasal 1767 KUHPerdata yang garis besarnya membolehkan, menentukan

atau mengenakan bunga melebihi dari bunga menurut undang-undang yang harus

ditetapkan secara tertulis.

80

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghapusbukuan Utang di Bank BRI Unit Pangkalan

Kerinci Cabang Pekanbaru

Sebelum kita masuk kedalam pembahasan pelaksanaan penghapusbukuan

utang maka terlebih dahulu secara garis besar penulis akan uraikan arti daripada

kredit bermasalah tersebut.

Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi yang seringkali terjadi

pada bisnis perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit bank yang

bersangkutan yang biasanya diawali dengan terjadinya wanprestasi yang

dilakukan oleh debitur sebagai penerima kredit. Wanprestasi berasal dari bahasa

Belanda yang berarti prestsi buruk. Apabila debitur tidak melakukan apa yang

dijanjikannya maka ia dikatakan melakukan wanprestasi.38

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur dapat berupa empat macam

yaitu :

38 Subekti, Op.cit., hal.45

81

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur sebagai pihak yang wajib

melakukan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau

akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau disebut juga ganti rugi;

b. Pembatalan perjanjian;

c. Peralihan resiko;

d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan didepan hakim.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka

harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur benar-benar melakukan

wanprestasi atau lalai terhadap kredit yang telah diterimanya, dan jika hal itu

disangkal olehnya maka harus dibuktikan dihadapan hakim karena kebanyakan

terjadinya kredit bermasalah dipicu oleh wanprestasi yang akan menimbulkan

kredit macet. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus untuk menangani kredit

yang bermasalah.

Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindarkan namun bank

harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan

resikonya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Kredit bermasalah

dapat disebabkan oleh beberapa factor kelemahan, yaitu :

82

a. Sisi Intern BRI, antara lain :

1. Itikat tidak baik dari petugas BRI

2. Kekurangmampuan petugas BRI dalam pengelolaan pemberian kredit mulai

dari pengajuan permohonan sampai kredit dicairkan.

3. Kelemahan dan kurang fektifnya petugas BRI dalam membina debitur.

b. Sisi Ekstern BRI, antara lain :

1. Keadaan Force majeur antara lain : banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.

2.Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan

kebijakan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, kenaikan

harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya, yang berpengaruh secara langsung

atau tidak langsung terhadap usaha debitur.

c. Sisi debitur, antara lain :

1. Itikad tidak baik dari debitur.

2. Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik.

3. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula.

4. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan

debitur untuk membayar angsuran.

Sedangkan jika dilihat dari kelancaran usahanya kredit dapat dikategorikan

lagi sebagai berikut :

a. Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya

segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah

secara baik).

83

b. Kredit tidak lancar yaitu kredit selama 3 sampai 6 bulan dimana mutasinya

tidak lancar, pembayaran bunga tidak baik serta angsuran utang pokoknya

demikian juga.

c. Kredit diragukan yaitu kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh

temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.

Bank akan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berusaha

menyelesaikan selama 3 sampai 6 bulan barulah bank akan mengambil langkah

lebih lanjut misalnya mencairkan barang-barang jaminan, mengajukan

perkaranya kebadan hukum atau lembaga yang telah ditunjuk.

d. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelasaian atau pengaktifan

kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit

tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.39

Dari keterangan diatas yang termasuk dalam kredit bermasalah adalah kredit tidak

lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Dalam sistem penilaian kualitas kredit, BRI menggolongkan berdasarkan

tingkat kolektibilitasnya dimana tingkat kolektibilitas kredit tersebut didasarkan

atas prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar.40

Penilaian terhadap prospek usaha, meliputi penilaian atas potensi

pertumbuhan dari industri atau kegiatan usaha, pasar, persaingan usaha,

manajemen, perusahaan afliasi atau grup dan tenaga kerja.

Penilaian terhadap kondisi keuangan, meliputi penilaian atas perolehan laba,

permodalan, likuiditas dan modal kerja, analisis arus kas, jumlah portofolio yang

39 Muchdarsyah Sinungan, Op.Cit, hal. 235-23640 Pedoman Pelaksanaan Kredit, Kantor BRI

84

sensitive terhadap perubahan nilai tukar valas dan suku bunga atau telah dilakukan

lindung nilai (hedging).

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian atas ketepatan

pembayaran pokok dan bunga, hubungan debitur dengan bank, dokumentasi

kredit dan pengikatan agunan.

Berdasarkan penetapan tersebut di atas kualitas kredit digolongkan menjadi:

1. Kredit lancar adalah pinjaman kredit dengan tingkat pembayaran tepat pada

waktunya dan tidak ada tunggakan.

2. Kredit dalam perhatian khusus adalah pinjaman kredit yang terdapat tunggakan

pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kredit kurang lancar adalah pinjaman kredit yang terdapat tunggakan

pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai

dengan 180 hari.

4. Kredit diragukan adalah pinjaman kredit yang terdapat tunggakan pembayaran

pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

5. Kredit macet adalah pembayaran kredit yang terdapat tunggakan pembayaran

pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari sampai dengan360 hari.

Dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah, sebelum diambil tindakan

penyeleaian yang tepat, bank akan mengadakan langkah-langkah berikut ini

terlebih dahulu :

1 Pengenalan dini (early warning sign)

Untuk mendeteksi potensi timbulnya kredit bermasalah baik secara individual

maupun secara portofolio kredit sehingga akan memberikan lebih banyak

85

peluang bagi bank dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat dari

pemberia kredit. Penanganan kredit bermasalah bersifat antisipatif, proaktif

dan berdisiplin.

Tanda-tanda atau kejadian-kejadian yang dapat dikategorikan sebagai gejala

dini kredit bermasalah antara lain :

a. Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai janji;

b. Omset penjualan yang cenderung menurun;

c. Kecenderungan untuk berganti usaha, sementara debitur tesebut belum

mempunyai pengalaman yang cukup untuk usaha baru yang akan digeluti.

2 Pendekatan kredit bermasalah

Seluruh pejabat kredit harus mempunyai persepsi yang sama dalam

penyelesaian kredit bermasalah dengan pendekatan sebagai berikut :

a. Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanaya kredit bermasalah.

b. Mendeteksi sacara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi

kredit bermasalah.

c. Menangani kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah

harus dilakukan secara dini dan sesegara mungkin.

d. Tidak menyelesaikan kredit bermasalah dengan mengkapitalisasi tunggakan

bunga atau yang lazim dikenal dengan plafondering kredit kecuali dalam

rangka penyelamatan kredit.

e. Tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah,

khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-piha yang terkait dengan

BRI dan debitur-debitur besar lainnya

86

3. Evaluasi kredit bermasalah

Direksi secara berkala melakukan evaluasi terhadap daftar kredit bermasalah

secara keseluruhan termasuk kredit dalam pengawasan khusus dan hasil

penyelesaiannya serta akan selalu menghitung dan mengevaluasi prosentase

kredit bermasalh terhadap total kredit.

Apabila krdit pada bank yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet

telah mencapai 7,5 % (tujuh setengah persen) dari jumlah kredit secara

keseluruhan maka direksi bank wajib menyampaikan laporan tertulis kepada

Bank Indonesia kemudian membentuk satuan tugas khusus (STK) yan

bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Pejabat-pejabat

yang ditunjuk dalam satuan tugas tersebut wajib menyusun program-program

penyelamatan dan penyelesaian kredit yang kolektibilitasnya diragukan dan

macet untuk dimintakan persetujuan direksi kemudian melaporkan program

yang telah disetujui tersebut kepada Bank Indonesia.

4. Penyelesaian terhadap kredit yang tidak dapat ditagih

Mengenai kredit bermasalah yang tidak dapat diselamatkan maka proses

penyelesaiannya sebagai berikut :

A. Penagihan secara damai

berupa tindkan-tindakan seperti; penjualan sebagian atau seluruh harta

kekayaan debitur atau barang agunan oleh debitur, pelunasan dengan atau

tanpa bunga keringanan atau koreksi bunga atau pembebasan utang

sebagian.

B. Penagiahan melalui saluran hukum

87

Apabila penyelesaian kredit bermasalah telah dipayakan melalui

penyelesaian secara damai oleh bank dan ternyata tidak berhasil maka bank

dapat menyerahkan perkaranya melalui saluran hukum.

Badan-badan atau lembaga yang dapat menangani penyelesaian kredit macet

melalui saluran hukum sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri

Keuangan RI No. 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993 adalah :

1) BUPLN dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), yang

ditujukan pada bank sebagai bukti bahwa BUPLN menyatakan telah

menerima baik penyerahan perkara kredit macet tersebut.

b. Penetapan besarnya piutang Negara.

c. Pembuatan pernyataan bersama (PB) untuk lebih memperkuat atau

memperoleh kepastian hukum mengenai besarnya piutang yang wajib

diselesaikan. Dalam pernyataan bersama termuat pula pemberian

kesempatan jangka waktu penyelesaian utang yang dijanjikan oleh

pihak yang berutang paling lama 12 bulan.

d. Penataan dan pengamanan barang jaminan.

e. Penerbitan surat paksa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya

yang telah ditetapkan dalam pernyataan bersam dan telah diberikan

peringatan tertulis yang diserahkan langsung oleh juru sita kepada

debitur.

f. Penyitaan yang dilaksanakan oleh juru sita berdasarkan surat perintah

penyitaan yang ditandatangani oleh ketua BUPN dan disaksikan oleh

88

dua orang saksi apabila ketentuan di dalam surat paksa tidak dipenuhi

juga oleh debitur.

g. Pelelangan (eksekusi lelang) yang dapat ditempuh dalam bebearapa

tahapan seperti penetapan harga limit, penguasaan fisik dan pengosogan

barang jaminan yang akan dilelang, persiapan atau pelaksanaan lelang

dan tindak lanjut atas pelelangan yang ditunda atau batal.

h. Pernyataan pelunasan dan penyelesaian piutang Negara, apabila debitur

telah memenuhi seluruh kewajiban utangnya.

i. Mengeluarkan surat keterangan tentang Piutang Negara Sementara

Belum Dapat Ditagih (PNSBDT)yang kemudian diberitahukan kepada

kreditur/penyerah piutang.41

2) Diluar BUPLN, antara lain:

a. Pengadilan Negeri

b. Kejaksaan Negeri.

Sebagaimana yang telah dikatakan di atas apabila telah dilakukan berbagai

upaya untuk menyelamatkan piutang tersebut tetapi tetap tidak mendapatkan hasil

sebagaimana mestinya dan telah dikeluarkan pula surat keterangan tentang

Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PNSBDT) yang kemudian

diberitahukan kepada kreditur sebagai dasar bagi kreditur untuk mengusulkan

hapus buku piutang dari pembukuan kreditur. Sisa utang yang belum dilunasi

tetap menjadi kewajiban BUPLN untuk menagih kepada debitur.

41 Wawancara, dengan Bapak Priyono N, Kabid Piutang Negara Kanwil III BUPLN Pekanbaru, tanggal 31 Agustus 2010.

89

Sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia No.11/377/UUP/PK tanggal 14

Maret 1979 tentang tata cara Penghapusbukuan kredit macet (Mandatory write-

off) pada dasarnya menjadi wewenang direksi. Disamping itu sesuai dengan

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan berdasarkan akta pendirian

Bank Rakyat Indonesia Nomor 133 Pasal 11 ayat (2)(e), ditetapkan bahwa direksi

BRI berwenang untuk menghapusbukukan kredit macet dan selanjutnya

mempertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Suatu kredit yang pada akhirnya telah ditetapkan sebagai kredit macet dapat

diputuskan untuk dihapusbukukan apabila telah memenuhi syarat-syarat

penghapusbukuan yang telah ditetapkan. Begitu juga di Bank BRI Unit Pangkalan

Kerinci Cabang Pekanbaru, dalam menangani kredit macet yang telah diputuskan

untuk dihapusbukukan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagaimana mestinya.

Pejabat yang berwenang untuk memutus penghapusbukan pinjaman serta

syarat-syarat yang dapat dihapusbukukan telah diatur dalam surat edaran direksi

Nokep : S.38-DIR/ADK/03/2001 tanggal 8 Maret 2001.42

Terjadinya penghapusbukuan kredit macet apabila telah memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

A. Kredit Macet Diluar Kredit Tetap dan Kredit Pensiun

1) Syarat umum

Pada dasarnya yang dapat dihapusbukukan adalah semua fasilitas kredit atas

nama seorang debitur yang kolektibilkitasnya telah macet dan semua usaha

42 Wawancara, dengan Bapak M. Rafai, Kepala Bagian Kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Unit Pangkalan Kerinci, Tanggal 19 Agustus 2010.

90

debitur yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut benar-benar telah

macet. Dengan kata lain penghapusbukuan hanya dapat dilaksanakan

apabila kolektibilitas dari semua fasilitas yang dinikmati oleh seorang

debitur telah macet dan usha atau semua usaha yang dibiayai dengan

fasilitas terseut benar-benar macet. Penghapusbukuan terhadap sebagian dari

fasilitas kredit yang dinikmati seorang debitur tidak diperkenankan.

2) Syarat Khusus

Selain syarat umum diatas, suatu kredit dapat dihapusbukukan pabila telah

memenuhi salah satu, beberapa atau semua criteria sebagai berikut :

a. Telah diterbitkan surat keputusan kredit macet sebagai piutang Negara

yang untuk sementara belum dapat ditagih oleh BUPLN.

b. Dokomen jaminan lemah (bukti pemilikan dan pengikat tidak lengkap).

c. Hasil penjualan baik secara di bawah tangan atau hasil pelelangan tidak

dapat menutup seluruh kewajiban debitur.

d. Jaminan tidak laku minimal telah melalui 2 kali pelelangan BUPLN.

e. Debitur sudah tidak ada lagi atau tidak diketahui lagi alamatnya.

f. Debitur badan usaha telah dinyatakan pailit dengan pembuktian surat

putusan pailit dari pengadilan Negeri.

B. Kredit macet kredit tetap dan kredit pesiun

1) Syarat umum

Pinjaman kredit tetap dan kredit pension dapat dihapusbukukan apabila

telah dibukukan ke rekening

2) Syarat Khusus

91

Selain syarat umum diatas, kredit tetap dan kredit pension dapat

dihapusbukukan apabila telah memenuhi salah satu, beberapa atau semua

kriteria dibawah ini :

a. Debitur telah meninggal dunia tidak ada asuransi jiwa dan ahli waris tidak

mampu atau tidak mampu membayar.

b. Debitur tidak diketahui lagi alamatnya yang dibuktikan dengan surat

keterangan Lurah atau Kepala Desa setempat.

c. SK pensiun debitur palsu yang dibuktikan dengan berita acara pelaporan

kepolisian.

d. Debitur dikeluarkan atau dipecat dari dinas dan pesangon yang diterima

tidak cukup untuk menutup sisa kreditnya sesuai dengan surat keterangan

dari instansi yang bersangkutan.

Pada uraian diatas telah dijelaskan bahwa terhadap kredit macet yang telah

dihapusbukukan pada dasarnya dapat dihapusbukukan oleh pejabat pemutus

sesuai kewenangannya.

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu ditetapkan urutan prioritas pinjaman

yang akan dihapusbukukan sebagai berikut :

a. Dasar Aging Kolektibilitas

Kredit macet yang akan dihapusbukukan diprioritaskan untuk kredit yang

kolektibilitas macetnya lebih awal atau umurnya tertua.

b. Dasar Aging Jatuh Tempo

92

Jika tanggal kolektibilitas macet antara kredit yang satu dengan yang lainnya

sama, maka aging ditentukan oleh umur tertua menurut tanggal jatuh

temponya.

Prosedur Penghapusbukuan Kredit Macet

Apabila segala upaya penyelesaian kredit macet sudah dilakukan, namun

tidak membawa hasil yang diharapkan maka kredit dapat dihapusbukukan setelah

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya kredit macet

yang telah dihapusbukukan tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan

dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mengenai penghapusbukuan kredit macet oleh PT. Bank Rakyat Indonesia

(PERSERO) telah diatur dalam surat keputusan NOKEP : 5.48-DIR/ADK/10/96

tentang kewenangan memutus penghapusbukuan kredit macet.

1. Wewenang memutus penghapusbukuan kredit macet hanya berdasarkan pada

kewajiban debitur yang meliputi :

a. Pokok, dan

b. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pinjaman yang di buku piutang

lainnya (dahulu : Piutang Ektern) antara lain : Pengikatan agunan, premi

asuransi, peningkatan hak dan ongkos perkara.

Pembagian wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemimpin Cabang

93

Memutus penghapusbukuan kredit macet yang kewajibannya sampai dengan

jumlah Rp. 250 juta.

b. Pemimpin Wilayah

Memutus penghapusbukuankredit macet yang kewajibannya diatas Rp. 250

Juta sampai dengan jumlah Rp. 400 juta

c. Pemimpin Cabang Khusus

Memutus penghapusbukuan kredit macet yang kewajibannya sampai dengan

jumlah Rp. 400 juta.

d. Komite Urusan PLK(yang anggotanya terdiri dari : Kepala Urusan, Wakil

Kepala urusan, Kabag PLK dan staff Urusan PLK).

Memutus penghapusbukuan kredit macet yang kewajibannya di atas Rp.

400 juta samai dengan 1 Milyar.

e. Direktur Bidang PLK

Memutus penghapusbukuan kredit macet yang kewajibannya diatas 1

Milyar sampai dengan jumlah 3 Milyar.

f. Direktur Bidag PLK dan Direktur Pengganti

Memutus penghapusbukuan kredit macet yang kewajibannya di ats 3 Milyar

sampai dengan jumlah 15 Milyar.

g. Direktur Bidang PLK dan Direktur Pengganti serta Direktur Utama

Memutus penghapusbukuan kredit macet yang kewajibannya diatas 15

Milyar sampai dengan 25 Milyar.

h. Semua Anggota Direksi

94

Memutus penghapusbukuan kredit macet yang kewajibannya diatas 25

Milyar.

2. Format putusan penghapusbukuan kredit macet mengacu pada Surat Urusan

PLK No : B.541-PLK/PKB?08/96, tanggal 21 Agustus 1996 dengan

tambahan informasi tentang CAP yang sudah dibuku dan Nilai agunan yang

dikuasai(AGYD) dari debitur yang bersangkutan sehingga dapat diketahui

beberapa beban CAP yang efektif utuk dipergunakan. Setiap putusan

penghapusbukuan kredit macet harus selalu dicantumkan syarat bahwa

penghapusbukuan kredit macet bersifat intern dan sangat rahasia, karena tidak

membebaskan debitur dari kewajibannya kepada BRI.

3. Jurnal pembukuan/angsuran kredit yang sudah dihapusbukukan mengacu pada

Surat Edaran Direksi BRI NOKEP : S.87-DIR/AKU/12/95, tanggal 14

Desember 1995 tentang akuntansi kredit yang dihapusbukukan dan

perubahannya.

Dasar penghapusbukuan kredit dapat terjadi karena :

1. Umur Tunggakan

Kredit yang umur tunggakannya baik pokok dan atau bunga telah melewati

360 hari (Kolektibilitasnya telah diklarifikasikan macet).

2. Alasan Khusus

Kredit yang dihapusbukukan dengan kiteria khusus sesuai persetujuan

Direksi.

3. Penyerahan ke Saluran Hukum

Kredit yang diserahkan penyelesaiannya melalui saluran hukum.

95

Dalam hal penghapusbukuan kredit merupakan kelanjutan dari tindakan

penyelesaian kredit dengan cara pengambilalihan agunan maka jumlah yang

dihapusbukukan adalah sebesar kewajiban debitur dikurangi dengan nilai bersih

yang dapat direalisasikan dari agunan yang diambil alih. Kredit serta tagihan

lainnya yang dihapusbuku tetap dicatat secara extracomtable, agar kewajiban

debitur tetap dapat diketahui setiap saat dalam rangka penagihan/pembuktian

kepada debitur.

Jumlah kredit yang dapat dihapusbukukan adalah sebesar bagian yang yang

tidak dapat tertagih. Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian

pinjaman diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Penerimaan kedit yang

telah dihapusbukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan kerugian

sebesar nilai pokok. Jika penerimaan tersebut melebihi nilai pokoknya maka

kelebihan nilai tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

B. Akibat Penghapusbukuan atau Mandatory Write-off Terhadap Bank BRI

Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru.

Kredit yang telah dihapusbukukan adalah kredit yang secara akuntansi tela

dikeluarkan pencatatannya dari rekening aktiva BRI Unit, namun secara yuridis

kredit tersebut masih merupakan asset BRI Unit yang secara terus menerus tetap

harus ditagih pelunasannya dan harus diselesaikan oleh debitur yang

bersangkutan.

96

Kredit yang telah dihapusbukukan ini dicatat dalam Register Daftar Hitam

dan bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada kreditur. Kredit yang

telah dihapusbukukan, pengelolaan administrasinya dipisahkan sebagai berikut :

1. Register Kredit Daftar Hitam I

Register ini untuk mencatat dan memeliharakerjakan kredit yang

dihapusbukukan karena umur tunggakan dan alasan khusus.

2. Register Kredit Daftar Hitam II

Register ini untuk mencatat dan memeliharakerjakan kredit yang penagihannya

diserahkan melalui saluran hukum.

3. Register Kredit Daftar Hitam III

a. Register ini untuk mencatat dan memeliharakerjakan kredit yang akan dan

telah dihentikan penagihannya.

b. Bila menurut Kepala Unit seorang debitur yang tercatat dalam Register

Kredit Daftar Hitam I dan Register Kredit Daftar Hitam II sudah tidak bisa

diharapkan lagi pemasukannya, maka debitur tersebut atas dasar putusan

Pejabat Kredit Lini dapat dipeliharakerjakan dalam Register Kredit Daftar

Hitam III.

Mengenai akibat hukum penghapusbukuan kredit terhadap bank BRI Unit

Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru, bank tidak kehilangan kemampuan untuk

menagih piutang yang telah dihapusbukukan. Kerena sebagaimana yang telah

diuraikan di atas penghapusbukuan kredit merupakan pengeluaran kredit tersebut

dari pencatatannya direkening aktiva BRI Unit secara akuntansi namun secara

97

yuridis kredit tersebut masih merupakan asset BRI Unit yang tetap harus ditagih

pelunasannya dan harus diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

Dan terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur yang disini berupa Hak

Tanggungan atas tanah akan tetap berada dalam kekuasaan kreditur atau bank, dan

apabila bank tidak memerlukannya maka bank wajib mengalihkannya pada pihak

lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya dan apabila dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut perlu diperpanjang maka dapat dimintakan

perpanjangan waktunya kepada BPN setempat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada bank BRI Unit

Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan dan saran

sebagai berikut :

1. Prosedur Pelaksanaan penghapusbukuan utang atau mandatory write-off

biasanya diawali dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang

akhirnya berkembang menjadi kredit bermasalah. Dan apabila kredit tersebut

benar-benar telah dinyatakan bermasalah dan telah dilakukan pula berbagai

upaya penyelesaian semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang

berlaku guna menyelamatkan kredit tersebut namun tetap tetap tidak

mendatangkan hasil maka setelah dikeluarkannya surat keterangan tentang

piutang Negara sementara belum dapat ditagih(PNSBDT) yang kemudian

98

diberitahukan kepada kreditur sebagai dasar untuk mengusulkan hapus buku

piutang dari pembukuan kreditur yang kemudian dilanjutkan dengan

melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan dipertanggungjawabkan pada

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penghapusbukuan kredit adalah

tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca

sebasar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank pada debitur.

Jumlah kredit yang dihapusbukukan adalah sebesar bagian yang tidak dapat

tertagih. Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian

pinjaman diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.

2. Akibat hukum penghapusbukuan utang atau mandatory write off terhadap

Bank BRI Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru adalah meskipun secara

akuntansi kredit tersebut telah dikeluarkan pencatatannya dari rekening aktiva

BRI Unit namun secara yuridis kredit tersebut masih tetap merupakan asset

BRI Unit yang secara terus menerus tetap harus ditagih pelunasannya dan

harus diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Kredit serta tagihan

lainnya yang dihapus buku tetap dicatat secara extracomtable, agar kewajiban

debitur dapat diketahui setiap saat dalam rangka penagihan/pembuktian

kepada kreditur.

Sedangkan terhadap barang agunan yang disini berupa Hak Tanggungan atas

tanah akan tetap berada di bawah kuasa bank sebagai kreditur. Dan apabila

bank tidak memerlukannya maka bank wajib mengalihkannya pada pihak lain

dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya dan apabila dalam jangka

99

waktu 1 (satu) tahun tersebut perlu diperpanjang maka dapat dimintakan

perpanjangan waktunya kepada BPN setempat.

B. Saran-saran

1. Dalam menangani pengajuan kredit hendaknya pihak BRI dapat melakukan

analisa secara benar, wajar dan teliti untuk menekan seminim mungkin

terjadinya kredit yang bermasalah. Dengan kata lain faktor 5 C harus benar-

benar diperhatikan.

2. Dalam melakukan pembinaan kredit harus dilakukan secara teratur dan

berkesinambungan, yang dimulai sejak permohonan kredit sampai dengan

pelunasannya agar bermanfaat atau memberikan keuntungan baik bagi

debitur maupun pihak kreditur serta dapat memberikan arah agar kredit

yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuannya dan juga dapat

mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian kredit

serta mencari solusi untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

100

DAFTAR PUSTAKA

Chalik. A, Pengantar Perkreditan, PT. Gramedia, Jakarta, 1991

Muljono Eugenia Liliawati, Tinjauan Yuridis Undang-undang no 4 Tahun 1996

dalam Kaitannya dengan Pemberian kredit oleh Perbankan, Harvindo,

Jakarta, 2003

Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Jaminan Fiducia, Ctk Kedua, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2001

Hasibuan. H.Malayu SP, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2004

Siegel .Joel G, Aspek Utang Dalam Perjanjian Kredit, PT. Gramedia, Jakarta,

1994

Wuisman. J.J. M, Dikutip dalam S. Mantayborbir, System Hukum Pengurusan

Piutang Negara, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004

101

Muljadi Kartini - Widjaja Gunawan, Hak Tanggungan, Ctk Pertama, Prenada

Media, Jakarta, 2005

Badrulzaman Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Abadi Bakti,

Bandung, 1991

Badrulzaman Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Abdi Bakti,

Bandung, 2001

SU. Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta,2002

Bachtiar Maryati, Hukum Perikatan, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas

Riau, Pekanbaru, 2007

Sinungan Muchdarsyah, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bumi

Aksara, Jakarta, 1991

Harahap M.Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

Subekti. R, Hukum Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Subekti. R, Hukum Perjanjian, Ctk. Kesembilanbelas, Jakarta, 2002

Subekti. R, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum

Indonesia, Ctk Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

1995

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI

Press), Jakarta, 1986

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Ctk Kedua, Alfabeta,

Bandung, 2004

102

Sofwan Sri Soedewi Masjohoen, Hukum Jaminan di Indonesia, Liberti Offset,

Yogyakarta, 1981

Amirin Tatang M., Menyusun Rencana Penelitian, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2000

Suyatno Thomas, dkk, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia, Jakarta, 1990

Djohan Warman, Kredit Bank, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000

Projodikoro Wiryono, Hukum Perdata Tentang Perstujuan-persetujuan Tertentu,

Sumur, Bandung, 1981

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tantang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 302/kmk.01 Tahun 2002

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

103