ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK

BINTAN TAHUN 2011

Diajuakan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim

Raja Ali Haji

Oleh

HULDY KOTO NIM : 080565201057

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG

2012

ii

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK

BINTAN TAHUN 2011

Tanggung Jawab Yuridis Material pada :

HULDY KOTO NIM. 080565201057

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama Pembimbing Kedua

KUSTIAWAN, M.P.S IMAM YUDHI, M.P.A NIP Y 7510700103 NIPY 7510700104

Disahkan oleh : DEKAN

Dr. RUMZI SAMIN NIP (Y) 751070014

iii

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA BINTAN BUYU

KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2008-2011

HULDY KOTO NIM. 080565201057

Telah dipertahankan di Tanjungpinang didepan tim penguji

Pada tanggal ………………………

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Susunan Tim Penguji

Kustiawan, M.P.S Ketua NIPY 7510700103

Imam Yudhi Prastya S.IP., MPA Sekretaris NIPY 7510700104

Afrizal, S. IP., M.Si Penguji Utama NIPY 7510700118

Yudhanto S. Adhiputra, S.IP., MA Penguji Kedua NIPY 7510700101

Bismar Arianto Penguji Prodi NIPY 7510700105

iv

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HULDY KOTO 2. NIM : 080565201057 3. Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN 4. Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYA TAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Judul skripsi sebagaimana tersebut diatas bukan merupakan dan tidak menunj ukkan adanya indikasi persamaan judul dan lokasi/tempat penelitian terdahulu. 2. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya ora ng lain (plagiat) 3. Bersedia dilakukan pembatalan hasil ujian dan dikenakan sanksi yang ditetapk an oleh pihak fakultas/universitas apabila ketentuan pada butir 1, 2 diatas tidak dapat dipenuhi. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tanjungpinang, 27 Juli 2012 Yang Menyatakan

v

MOTTO

“Duduk bersama orang yang beragam adalah sebuah kemulian dunia dan akhirat, dan bermusyawarah dengan orang berakal dan ahli nasehat adalah sebuah berkah, petunjuk dan taufik dari Allah. Jika ia menentukan sebuah solusi, maka janganlah menentangnya, karena hal itu akan mengundang kecelakaan bagimu”.(Hadits Iman Khazim a.s.)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahku (Alm) dan Ibuku yang selalu memberikan dorongan agar aku sabar, tabah dan terus berjuang tanpa putus asa, serta sahabat-sahabatku yang

selalu memberikan do’a serta semangat, terima kasih untuk semuanya semoga kita selalu dalam lindungan ALLAH SWT.

(HULDY KOTO)

vi

ABSTRAK

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tesebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagai bentuk penugasan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pemerintah di desa, desa diberi kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti arah kemajuan dan perkembangan desa itu sendiri dengan langkah yang tepat dan terarah dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa. Pada skripsi ini yang berjudul ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011. Penelitian ini mengarah pada pengawasan BPD, pengawasan peraturan desa, keputusan kepala desa dan APBDes. sebagai wujud demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai badan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan fenomena dilapangan kemudian menganalisa fakta yang ada, data yang digunakan lebih dominan data skunder dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi penelitian ini dilaksanakan dikantor Kepala Desa dan Kantor BPD. Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, pada pelaksanaan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kurang optimal dan efektifnya pengawasan BPD Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Untuk mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat maka perlu dilakukan koordinasi dan meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan Desa dan BPD, sehingga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kata kunci : Pengawasan

vii

ABSTRAK

Autonomy is the autonomy of the original village, round and whole and not a gift from the government instead, the government is obliged to respect the autonomy of the original which is owned by the village. Under law No. 32 of 2004 on local government as a form of assignment in order to implement the local government administration in the village, the village was given the opportunity to grow and evolve in the direction of progress and development of the village itself with the proper and effective measure in service, development and empowerment. Base on Government Regulation No. 72 of 2005 on the village, In the thesis, entitled ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN 2011. This study leads to BPD supervision, supervision of village regulation, village leads and APBDes decision. As form of democracy established BPD village that serve as the legislative. This study is a qualitative research using this descriptive method that is drawing the phenomenon of the field and then analyzing the facts, the data predominantly equiqped with a data skunder interviews and observations of this study conducted at the office of village chief and BPD. Base on the analysis of the entire source of the Informant who collected according to the needs of research, the implementation of BPD in the duty fuction here can be concluded from the result of the research studies that are less optimal and effective supervision of the village BPD Buyu Bintan regency Bintan. To overcome the problems and limiting factors, it is necessary to coordinate and improve the shape of the pattern of good coorperation between the government and the BPD village, so that the continuity of development social welfare the community can work out as expeted. Keyword : Controlling

viii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

karena atas limpahan rahmat, karunia dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS FUNGSI BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINTAN BUYU

KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2011. Skripsi ini merupakan salah

satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Terselesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Maswardi, M. Amin, M.Pd selaku Rektor Universitas

Raja Ali Haji (UMRAH)

2. Bapak Dr. Rumzi Samin,M.Si, selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (UMRAH).

3. Bapak Bismar, M.Si, selaku dosen ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

yang telah memberikan motivasi sejak awal perkuliahan hingga

terselesainya skripsi ini.

4. Bapak Kustiawan, M.P.S selaku ketua pembimbing yang senantiasa

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam

penyusunan skripsi ini.

ix

5. Bapak Imam Yudi, M.P.A selaku wakil pembimbing dan juga yang senan

tiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan

dalam penyusunan skripsi ini.

6. Tak terlupa seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmi Politik

(UMRAH), terima kasih untuk ilmunya dan inpirasinya.

7. Untuk kedua Orang tuaku Ayah (Alm) dan ibu ku yang selalu sabar dalam

mendididk anak-anaknya serta tiada hentinya memberikan do’a, motivasi,

saran maupun nasihat kepada penulis, serta untuk saudara-saudaraku,

abang, kakak, adik dan keponakan ku yang selalu memberikan motivasi

dan kecerian dirumah.

8. Sahabat dan teman-teman baik ku : Zulkarnaen, terima kasih untuk semua

waktu dan nasihat-nasihatmu yang telah diberikan, pengalaman dan

kenangan yang kita lalui.

9. Teman-teman seperjuangan di FISIP UMRAH angkatan 2005 dan 2006

Zulkarnaen, Dwinoto, Puteri, Luxfhy, Prima, Jenius dan Imam yang selalu

saling melengkapi, memberikan pengalaman dan motivasi serta do’a

kepada penulis.

x

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun

skripsi ini oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak.

Tanjungpinang, 27 Juli 2012 Penulis

HULDY KOTO

xi

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL …………………………………………………...………….i LEMBARAN PERSETUJUAN ……………………………………..……………ii HALAMAN PENGESAHAN ………………………………….………………..iii SURAT PERNYATAAN ………………………………………….…………….iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………..…………………v ABSTRAK …………………………………………………………….…………vi ABSTRAK ……………………………………………………………………….vii KATA PENGANTAR…………………………………………………………..viii DAFTAR ISI ……………………………………………………….…….……….x DAFTAR TABEL ………………………………………………….………..….xiii DAFTAR BAGAN……………………………………………………………...xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………..………..1 B. Perumusan Masalah ………………………………………………….9 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ………………………………….....9 D. Konsep Teori …………………………………………………...…..10 E. Konsep Operasional ………………………………………………...23 F. Metode Penelitian …………………………………………………..26

1. Jenis Penelitian ……………………………………………….....26 2. Lokasi Penelitian ………………………………………………...27 3. Informan ………………………………………………………....27 4. Sumber dan Jenis Data …………………………………………..28 5. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………....29 6. Teknik Analisa Data ……………………………………………..31

BAB II LANDASAN TEORI A. Kerangka Teoritis ………………………………………………….34

1. Pemerintahan Desa ……………………………………………....34 2. Badan Permusyawaratan Desa …………………………………..40 3. Pengawasan ……………………………………………………...45

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Peta Wilayah dan dan Luas Wilayah ……………………………...55 1. Kondisi Desa ……………………………………………….....55 2. Sejarah Desa Bintan Buyu ………………………………….....56 3. Visi dan Misi ……………………………………………….....56 4. Demografi ………………………………………………….....56

B. Kependudukan dan Mata Pencaharian …………………………....57

xii

C. Tingkat Pendidikan …………………………………………….....60 D. Sarana dan Prasaran Desa Bintan Buyu …………………………..62 E. Sistem Pemerintahan ……………………………………………..66

1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pemerintahan Desa Bintan Buyu……………………………...69 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bintan Buyu …………………………………………….74

BAB IV ANALISA

A. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan ..83

B. Faktor-faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kegiatan Pemerintahan Desa Bintan Buyu Keca matan Teluk Bintan ………...…………………………………….104

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………………………..106 B. Saran ………………………………………………………………108

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xiii

DAFTAR TABEL

halaman

TABEL 1. Informan ……………………………………………………………..29

TABEL 2. Klasifikasi Jumlah Penduduk Per Rukun Warga/Rukun Tetangga di

Desa Bintan Buyu……………………………………………….……57

TABEL 3. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan pada Mata Pencaharian di Desa

Bintan Buyu …………………………………….................................60

TABEL 4. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan pada Tingkat Pendidikan di Desa

Bintan Buyu ……………….................................................................61

TABEL 5. Sarana Olah Raga di Desa Bintan Buyu ……………………………..66

TABEL 6. Anggota BPD Desa Bintan Buyu …………………………………....76

TABEL 7. Nama-nama Pengurus LPM Desa Bintan Buyu……………………...77

TABEL 8. Nama-nama Pengurus PKK Desa Bintan Buyu ………………….….79

TABEL 9. Nama-nama RW dan RT Desa Bintan Buyu ……………………..…81

xiv

DAFTAR BAGAN

halaman

BAGAN 1. Pengawasan …………………………………………………………45

BAGAN 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan ………………………………………………...…68

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan

pemerintah dan antar pemerintahan desa, potensi dan keanekaragaman desa,

peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang

seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan Negara Indonesia pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai bentuk

penugasan pemerintahan daerah agar dapat melaksanakan Pemerintahan di Desa.

Desa diberikan kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti arah kemajuan

dan perkembangan desa itu sendiri dengan langkah yang tepat dan terarah dalam

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,

disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian

dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari

perangkat daerah.1 Berbeda dengan Kelurahan, desa memiliki hak mengatur

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat

dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah

melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi, maksud tujuan

tidak lain dan tidak bukan adalah agar mempermudah pelaksanaan tujuan itu

sendiri. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, kabupaten/kota, hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu

pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah

diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa,

maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur

lembaga Desa, agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan kepala desa

yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati.

Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Di dalam

pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan mengenai

keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan suatu wujud

1 Widjaja, HAW, Otonomi Desa, 2003 hlm. 85

3

demokrasi yaitu suatu peran serta masyarakat di dalam sistem pemerintahan dan

pembangunan desa.2

Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya

berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang

ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama-sama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan

bersama. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat desa, maka

keberadaan BPD selaku legeslatif dalam pemerintahan didesa menyangkut

masalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dimana BPD merupakan

wadah menampung dan menelaah rencana dan kegiatan pelaksanaan secara fisik

maupun non fisik yang akan dilaksanakan didalam kelangsungan pemerintah desa

tersebut.

Dalam konteks dan segi keberhasilan pemerintah desa, maka partisipasi

masyarakat desa tersebut yang bersifat aktif sangat diperlukan, karena hal ini

merupakan dasar bagi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, tanpa

partisipasi masyarakat sulit kiranya kegiatan pembangunan dapat berjalan

sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang menentukan bagi

keberhasilan pembangunan khususnya ditingkat pedesaan dan maupun keberadaan

sejumlah lembaga yang ada di tingkat desa seperti : Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) yang merupakan partner Pemerintahan Desa yang berdasarkan kegotong-

royongan atas dasar demokrasi yang berdasarkan UUD 1945.

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 Otonomi Desa

4

Kalau dilihat dari penjelasan diatas, maka jelas bahwa keberadaan BPD

sangat dibutuhkan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat demi kemajuan desa.

Demikian pula halnya dengan keberadaan BPD di Desa Bintan Buyu Kecamatan

Teluk Bintan, yaitu : Menyangkut tugas keberadaannya dalam hal menampung

aspirasi masyarakat Desa Bintan Buyu yang nantinya dapat dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan desa. Ini merupakan

bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga nanti

dalam pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh

masyarakat.

Sebagai legislatif didesa, fungsi BPD membuat peraturan desa (PERDES),

dimana BPD ikut serta merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang

dijadikan sebagai keputusan desa, yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk

kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Selain itu BPD juga melakukan

pengawasan, dimana BPD juga mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dimana

BPD mengawasi peraturan desa yang dihasilkan dan mengawasi setiap keputusan

yang dijalankan oleh Kepala Desa serta mengawasi APBD.3

1. Melakukan Pengawasan Peraturan Desa

Sebagai legislatif didesa BPD bertugas membuat peraturan desa

(PERDES), dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan

desa yang akan di tetapkan dan dijalakan oleh pemerintah desa. Selain itu BPD

juga harus melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa yang dihasilkan kepada

masyarakat, agar mengetahui peraturan desa yang sudah ditetapkan dan dijalankan

3 Ibid, hlm 165

5

oleh pemerintah desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah peraturan desa

yang dihasilkan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama

untuk kemajuan desa.

a. Adanya Perumusan Peraturan Desa

Adalah adanya peran BPD dalam melakukan perumusan peraturan desa

yang di ajukan oleh pemerintahan desa. Peraturan desa diperlukan sebagai

pengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, biasanya menjalankan

bagaimana tata cara dalam mengatur pengadministrasian, pengelolaan sumber

daya alam (SDA), dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pembuatan

peraturan desa perumusannya yang di ajukan oleh pemerintah desa maupun BPD,

dalam musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh

agama, tokoh pemuda, RT dan RW.

b. Adanya Sosialisasi Peraturan Desa

Sosialisasi peraturan desa bertujuan untuk mempercepat otonominasi desa,

sosialisasi merupakan tidak lanjut dari rapat kerja nasional tentang pemerintahan

desa, Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan

pengetahuan serta meningkatkan optimalisasi pelayanan oleh aparatur

pemerintahan desa dan dapat meperdayakan masyarakat desa.

c. Adanya Penerapan Peraturan Desa

Setelah adanya rancangan dan perumusan peraturan desa yang telah di

usulkan oleh pemerintah desa maupun BPD sebelum disahkan atau diterapkan

seharusnya dirapatkan dulu dengan pihak-pihak yang terkait.

6

2. Pengawasan Terhadap Keputusan Kepala Desa

Selain tugas dan fungsi BPD sebagai pengawasan peraturan desa, BPD juga

bertugas atau berfungsi dalam mengawasi keputusan kepala desa. Sebagai tugas

BPD dalam pengawasan pemerintahan desa. Yang mana dimaksud dengan

pengawasan terhadap keputusan kepala desa yakni BPD ikut serta dalam

mengawasi perumusan keputusan dan penerapan yang akan di ambil oleh kepala

desa, untuk kepentingan desa dan masyarakat desa itu sendiri.

a. Adanya Perumusan Keputusan Kepala Desa

BPD sebagai pembawa aspirasi masyarakat juga memiliki fungsi sebagai

pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa. Sebagai mitra sekaligus

pengawas pemerintahan desa dalam melaksanakan peraturan desa maka

koordinasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa sangat diperlukan

dalam membangun dan kesejahteraan masyarakat.

b. Adanya Peran BPD Dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa.

Selain fungsi dan tugas BPD melakukan pengawasan terhadap perumusan

keputusan yang akan di ambil oleh kepala desa, BPD memiliki fungsi dan

tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat

apakah dilaksanakan pemerintah dengan baik atau tidak. Oleh karena itu dalam

penerapannya BPD harus dapat optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa.

3. Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Desa (APBD)

BPD juga memiliki tugas atau fungsi dalam pengawasan terhadap

anggaran pendapatan desa (APBDes), yang dimaksud dengan pengawasan

7

APBDes yakni BPD bersama kepala desa menetapkan APBDes setiap tahun

dengan peraturan desa4, dari pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa

meliputi anggaran pelaksana tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran yang

dipertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada BPD.

a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Meliputi Penyusu

nan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan

Anggaran yang di Pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

BPD selain bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap

peraturan desa dan keputusan kepala desa tetapi juga melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yang meliputi dari

penyusunan anggaran pelaksana tata usaha keuangan dan perhitungan yang di

pertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD.

Pemahaman anggota BPD dan fungsinya menekankan pada pengawasan

terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lainnya yang

tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut Undang Undang

Nomor.32 Tahun 2004 pasal 209 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa dan memberikan jalannya pemerintahan desa dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Bintan Buyu sebagai salah satu desa yang terletak di Kabupaten

Bintan yang mana pembentukan BPD pada periode kedua telah terlaksana

semenjak tahun 2008, dimana peraturan desa baru satu yang baru dihasilkan

hingga sekarang. Adapun satu peraturan yang baru dihasikan tersebut adalah

4 Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 pasal 212 Keuangan Desa

8

kuarangnya pengawasan dari unsur BPD yakni, kurangnya pengetahuan dan

pemahaman yang dimiliki oleh anggota BPD dalam melaksanakan tugas

menyusun peraturan desa, masyarakat tidak mengetahui apakah sudah ada

peraturan desa yang ditetapkan di Desa Bintan Buyu, dalam menyusunan APBDes

anggota BPD tidak terlibat langsung hanya Kepala Desa dan pengawai kantor

desa yang terlibat langsung dalam penyusunan APBDes. Sebagaimana dijelaskan

dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 35 (b) menyatakan bahwa5 : BPD mempunyai

wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kepala desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan

pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah peraturan desa

yang dihasilkan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan, dengan baru satu yang

dikeluarkannya peraturan desa tersebut, sedangkan tugas dan fungsi BPD yang

sudah ditetapkan baik dalam Undang-Undang belum dapat terlaksana dengan

baik, hal ini dapat dirasakan karena kurangnya pembinaan terhadap fungsi dan

tugas BPD tersebut dan masih banyak fenomena-fenomena yang terjadi6.

1. Masih kurang pemahaman anggota BPD dalam menyusun peraturan

desa.

2. Masyarakat tidak mengetahui apakah sudah ada peraturan desa yang

ditetapkan di Desa Bintan Buyu.

5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 35 (b) 6 Wawancara dengan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) November 2011Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.

9

3. Dalam menyususun APBDes anggota BPD tidak terlibat langsung,

hanya Kepala Desa dan pegawai kantor desa yang terlibat langsung

dalam menyusun APBDes.

Berdasarkan permasalahan diatas mendorong penulis untuk meneliti lebih

lanjut tentang ”Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa

Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD

dalam menampung aspirasi masyarakat dan kurangnya pengawasan oleh BPD

terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Bintan Buyu, jadi berdasarkan

fakta-fakta tersebut maka dapat dibuat perumusan masalah penelitian adalah :

1. ”Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa

Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011”?

2. ”Faktor-faktor Penghambat Fungsi BPD Di Desa Bintan Buyu

Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengawasan BPD dalam Pemerintahan Desa.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengawasan

10

BPD dalam Pemerintahan desa.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan

legislatif desa dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

sosial dan ilmu politik khususnya ilmu pemerintahan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan bahan

pertimbangan bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya pada Pemerint

ahan desa.

D. Konsep Teori

Dalam suatu penelitian selalu terdapat kerangka teoritis yang menjadi

landasan atau pijakan yang mana akan menyebabkan penelitian ilmiah tersebut

dapat dijadikan sumber informasi yang penting, demi perkembangan ilmu

pengetahuan dimasa akan datang . Sesuai dengan judul dan permasalahan yang

telah dipaparkan, maka penelitian mencoba menggunakan konsep teori sebagai

berikut :

1. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, kepala

desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh

bupati, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan

11

menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada bupati melalui camat. Dimana

BPD memiliki fungsi mengayomi adat-istiadat menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta

mengawasi pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan anggaran

pendapatan belanja desa (APBD).

Tugas atau fungsi pokok dari pemerintah khususnya pemerintah daerah

yaitu : melaksanakan tugas pelayanan masyarakat (Public Service Function),

melaksanakan pembangunan (Development Function) dan perlindungan

masyarakat (Protective Function). Hal ini sejalan dengan pendapat Rasyid7 yang

menyatakan tugas pokok pemerintah di rinci menjadi 3 (tiga) fungsi yang hakiki,

yaitu pelayanan (service): pelayanan akan membuahkan keadilan dalam

masyarakat, pembangunan (development): mendorong kemandirian dalam

masyarakat, pemberdayaan (empowering): menciptakan kemakmuran dalam

masyarakat.

Selanjutnya landasan pemikiran pengaturan mengenai pemerintahan desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, otonomi asli, dan

pemberdayaan masyarakat. Menurut Widjaja8 menyatakan bahwa dari substansi

ke lima landasan pemikiran peraturan mengenai desa tersebut yaitu :

1. Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga sangat di mungkinkan terjadi perubahan-perubahan nama desa dengan sebutan lain, seperti : negeri, kampung, hutan, dan sebagainya. Pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat dengan

7 Rasyid Ryas, Memahami Ilmu Pemerintahan, 2006 hlm. 27 8 Ibid, hlm 36

12

tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahn desa harus mampu mengwujudkan peran serta masyarakat desa dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa, agar warga desa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Upaya mewujudkan peran aktif masyarakat dapat terwadahi melalui lembaga kemasyarakatan yang ada.

3. Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaran pemerintahan desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan atau lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

4. Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya didasarkan pada hak asal usul dan bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan tingkat atasnya. Hakikat otonomi asli juga tercermin dari kemandirian pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa untuk mendukung efektivitas penyelenggaran pemerintah desa.

5. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelengaraan pemerintahan desa diabadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program atau kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa adalah merupakan bagian terkecil dari sebuah kelompok masyarakat

yang ada dalam suatu wilayah negara yang secara langsung diberikan haknya

untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan hak otonomi desa.

Adanya hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, masyarakat di

tuntut untuk menggali segenap potensi dan memanfaatkan sumber-sumber potensi

tersebut secara nyata dan bertanggung jawab bagi kemajuan desa. Berdasarkan

sudut pandang terhadap kelangsungan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh

pemerintah menjadi sasaran utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Hal

ini mengingat dari pertumbuhan politik maupun ekonomi masyarakat, bahwa

keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan atau bersifat nasional, sangat

13

ditentukan untuk keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat

perdesaan, hal ini didasarkan pada faktor jumlah penduduk di perdesaan tergolong

relatif banyak. Widjaja9 menjelaskan bahwa :

”Desa merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju development community yaitu bahwa desa tidak lagi memerlukan level administrasi, tidak lagi menjadi kawasan, tetapi menjadi independent community sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri bukan dari atas kebawah seperti selama ini terjadi.”

Selanjutnya Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun

2005 dapat diartikan sebagai berikut10 : ”Desa adalah suatu masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat yang diakui dan dihormati daalm sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.”

Sebagai desa atau perdesaan memiliki ciri-ciri, Menurut Saparin11 adalah

sebagai berikut :

1. Desa sebagai bagian dari suatu wilayah atau teritorial

2. Desa sebagai tempat atau ajang hidup suatu kelompok warga masyar-

akat yang mempunyai perasaan kesatuan disebabkan karena tinggal

dekat dan ada kalanya karena merasa adanya tinggal keturunan.

3. Sebagai badan pemerintahan lokal, sebagai otorita yang mewakili

pemerintah lokal

Selanjutnya menurut pendapat Winardi dalam Suhartono12 menyebutkan ciri-ciri

umum dari Desa ialah : 9 Ibid, hlm 166 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 11Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, 1979 hlm, 187

14

1. Desa umumnya terletak di, atau sangat dekat dengan pusat wilayah

usaha tani (sudut pandang ekonomi).

2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.

3. Faktor penguasahaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat.

4. Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dari dirinya sendiri.

5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa

lebih bersifat personal dalam bentuk tata muka.

6. Mempunyai tingkat homogenitas yang kreati tinggi dan ikatan sosial

yang relatif lebih ketat dari pada kota.

Berdasarkan pendapat di atas yang dikatakan bahwa desa memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang telah diakui. Hal ini merupakan

titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa berdasarkan

kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada,

hendaknya mampu digalang secara baik bersama-sama BPD sehingga

keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama. BPD menurut

pendapat Widjaja13 bahwa :

”Badan Permusyawaratan Desa (BDP) adalah permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.”

12Suhartono, Politik Lokal Parlemen Desa,; Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah, 2000 hlm 15 13 Ibid, hlm.107

15

Selanjutnya menurut pendapat Widjaja14 sebagai perwujudan demokrasi

di desa :

“Dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan

budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa

(PERDES), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan keputusan

Kepala Desa.”

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku legislatif dalam pemerintahan

desa dalam pasal 202 No.32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan mengenai keberadaan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wujud demokrasi yaitu

suatu peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan pembangunan

desa.BPD memiliki fungsi mengayomi adat-istiadat menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta

mengawasi pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa dan anggaran

pendapatan belanja desa (APBD).

Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah No.72 Tahun 2005 35 (b) menyatakan bahwa: Badan

Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan, peraturan kepala desa. Dari ketentuan ini tampak

jelas bahwa antara pemerintahan desa dan BPD merupakan lembaga terpisah yang

mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

14 Ibid, hlm 27

16

Mekanisme seperti ini dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui BPD

dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan

perwujudan ditingkat desa.

Selanjutnya BPD menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatakan bahwa :

”Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaran pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

desa.”

Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga

menjelaskan tentang wewenang BPD yaitu :

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kepala desa.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, dan

f. Menyusun tata tertib BPD

Sebagaimana yang di maklumi bahwa peranan BPD tidak terlepas dari

aspek kepemimpinan, yaitu lebih ditujukan kepada kemampuan penguasaan

pengikut dan situasi, setiap pemimpin berusaha untuk memahami watak dan

kondisi pengikut serta situasi untuk selanjutnya membutuhkan metode dan tugas

17

yang tepat dan situasi untuk mengembangkannya. Tugas kepemimpinan menurut

Siagian15yaitu :

1. Pemimpin sebagai penentu arah 2. Pemimpin sebagai guru dan juru bicara 3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif 4. Pemimpin sebagai mediator 5. Pemimpin selaku integrator

Selanjutnya tugas kepemimpinan menurut Athoillah16 yaitu :

1. Capacity, meliputi : Kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, Keaslian dan kemampuan nilai. 2. Achiefment, meliputi : Gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasih Asilan dan olah raga. 3. Responbility, melipputi : Mandiri berinisiatif, tekun, agresif, percay a diri, berkeinginan untuk maju. 4. Participation, meliputi : Aktif, kemampuan bergaul, kerja sama, mu dah menyesuaikan diri, humoris. 5. Status, meliputi : Kedudukan sosial ekonomi dan ketenaran. 6. Situation, meliputi: Mental yang baik, status yang baik, mempunyai keahlian, berkeinginan untuk maju, berdaya kepengikutan, berorien

tasi kepada tujuan.

Jika seorang pemimpin kurang kreatif dan tidak dinamis maka dalam

organisasi yang dipimpinnya pun akan melempem. Umumnya hal ini juga

menentukan bagaimana organisasi yang dipimpinnya, kegiatan dan dinamika yang

terjadi didalam organisasi sebagian besar ditentukan oleh cara pemimpin

memimpin organisasi. Efektifitas para bawahan sebagian besar ditentukan oleh

efektifitas kepemimpinan seorang pemimpin.

Seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong,

menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan perkataan lain beberapa asas

utama dari kepemimpinan Pancasila17 adalah :

15 P. Siagian Sondang, Teori dan Praktek Kepemimpinan, 2003 hlm 48 16 Anthoillah Anton , Dasar-Dasar Manajemen, 2010 hlm 209

18

Ing ngarsa sung tuladha: seorang pemimpin harus mampu dengan sifat dan

perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang

dipimpinnya.

Ing madya mangun karsa: seorang pemimpin harus mampu membangkitkan

semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.

Tut wuri handayani: seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang

yang diasuhnya berani berjalan didepan dan sanggup bertanggungjawab.

3. Pengawasan

Sebagai wujud demokrasi, didesa dibentuk Badan Permusyawratan Desa

yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan

peraturan desa, keputusan kepala desa serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa18.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD dalam mengawasi

penyelenggaran pemerintah desa ialah sebagai pertanggungjawaban wadah dari

masyarakat, agar dapat mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) antara

Pemeritahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam era menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur

sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

yang merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dan untuk terciptanya

keterpaduan dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD, maka

sudah seharusnya inisiatif usaha hendaknya datang dan muncul terlebih dahulu

dari BPD dan dengan menjalankan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakannya.

.Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD dalam

17 Op.cit.,hlm 43 18 Ibid, hlm 165

19

menampung aspirasi masyarakat dan kurangnya pengawasan oleh BPD terhadap

penyelenggaraan pemerintah desa di berbagai daerah, ialah masalahnya

”Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Pemerintahan Desa di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan”

Erat kaitannya bahwa BPD merupakan yang mempunyai tanggung jawab

yang penting sebagai wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan

terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan

baik yang bersifat sosial, budaya, pemerintahan maupun sosial ekonomi

masyarakat.

Tugas pengawasan juga harus diperhatikan setelah Perdes dihasilkan,

supaya Perdes dapat berjalan dengan baik, pengawasan dari segi teknisnya sendiri

terdiri dari pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

Dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung

tersebut, dilakukan oleh BPD selaku Legislatif desa. Dari segi teknis pengawasan

tersebut, menurut Siagian19 pelaksanaan pengawasan dapat dikelompokan

menjadi dua (2) bentuk yaitu :

1. Pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan secara langsung, seperti : inspeksi, observasi maupun melalui laporan langsung.

2. Pengawasan tak langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dengan pemanfaatan sarana-sarana seperti laporan tertulis maupun secara lisan.

Selanjutnya Siagian20menjelaskan beberapa sifat pengawasan, yakni :

a. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan antara lintas sektoral atau pihak dari luar. b. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang melekat pada seseorang atau pimpinan unit organisasi.

19 Siagian, Filsafat Administrasi 2006 hlm 115 20 Ibid, hlm 21

20

Dari kedua sifat pengawasan yang berasal dari luar maupun dalam,

kesemuanya itu didasarkan kepada strategi bagaimana suatu tujuan dapat sesuai

dan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan.

Jelaslah kiranya bahwa pengawasan memainkan peranan yang sangat

menentukan dalam usaha pencapaian tujuan. Dalam hal ini juga dikatakan

Siagian21 bahwa: ”Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak

perlu karena manusia bersifat salah, paling sedikit bersifat khilaf. Manusia dalam

organisasi perlu diamati, bukan dengan maksud mencari kesalahannya dan

kemudian menghukumnya”.

tindakan pencegahan yang diperlukan meredam kemungkinan terjadinya

deviasi dapat diambil sedini mungkin selama kegiatan operasional berlangsung

apabila terus berlanjut dapat berarti tidak terlaksananya rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya. 2.) Dengan kata lain, pengawasan yang efektif tidak

seharusnya diupayakan untuk mencari dan menemukan siapa yang selah

melainkan mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab ketidak beresan

dalam operasionalisasi rencana.

Selanjutnya, agar pelaksanaan pengawasan benar-benar dapat mencapai

sasaran yang dikehendaki, maka dalam pelaksanaannya hendaknya mengikuti

tahap-tahap yang menjadi indikator pelaksanaan pengawasan, Tahap-tahap

tersebut

21 Op.cit., hlm 114

21

Tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas (fungsi) pengawasan :

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi

tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaanya

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan,

agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan, seyogyanya Pelaksanaan

Pengawasan harus memahami dan menerapkan fungsi Pengawasan sebaik-

baiknya, sehingga tidak terlepas dari fungsi Pengawasan itu sendiri. Pengawasan

juga menjaga agar rencana yang ditetapkan dapat dicapai semua aspek yang ada

dalam perusahaan maupun yang diuar perusahaan tetap berjalan kearah untuk

mencapai tujuan organisasi.

Sebagaimana Sujamto22 menambahkan ”Pengawasan adalah segala usaha

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang

pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Berdasarkan beberapa konsep tentang pengawasan yang dikemukakan oleh

para ahli tersebut diatas, menunjukkan pentingnya dilakukan pengawasan

terhadap segala aktifitas/kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Hal ini adalah

sebagaimana mestinya, ada banyak hal untuk menentukan penyebab kegagalan

22 Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, 1996 hlm 77

22

BPD atau keberhasilan BPD. Tetapi masalah yang selalu berulang didalam suatu

organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang

memadai.

Dipandang dari sudut tugas BPD, maka lembaga tersebut dituntut agar

lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta menjalankan fungsinya. Dengan

kata lain BPD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka

mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disalurkannya

agar aspirasi masyarakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik.

Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah upaya untuk mencari data

dan informasi yang berkenan dengan masalah-masalah yang menjadi bahasan

dalam proses pembuatan suatu peraturan desa yaitu adanya keterbukaan semua

pihak untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan serta adanya kesesuaian antara

kebijaksanaan yang dihasilkan oleh BPD dengan keinginan masyarakat yang

diwakilinya.

BPD merupakan pemeran yang mempunyai lingkup tanggung jawab yang

penting bagi wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan terhadap

kelangsungan kehidupan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan baik yang

bersifat sosial budaya, pemerintahan dan sosial ekonomi masyarakat. Dari

beberapa hal tersebut, maka segi pelaksanaanya diperlukan terhadap suatu kondisi

bersifat potensial keterlibatan serta kerjasama diantara kelembagaan BPD dengan

pihak pemerintah desa baik bersifat tahapan awal seperti, perencanaan maupun

tahapan akhir menyangkut hasil rencana yang dilaksanakan tersebut dimasyarakat.

23

E. Konsep Operasional

Guna mempermudah analisa data serta menghindari salah penafsiran

tentang konsep yang digunakan, maka akan dioperasionalkan beberapa konsep

yang terkait dalam penelitian ini yaitu :

1. Melakukan Pengawasan Peraturan Desa

Sebagai legislatif didesa BPD bertugas membuat peraturan desa

(PERDES), dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peratuan

desa yang akan di tetapkan dan dijalakan oleh pemerintah desa. Selain itu BPD

juga harus melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa yang dihasilkan kepada

masyarakat, agar mengetahui peraturan desa yang sudah ditetapkan dan dijalankan

oleh pemerintah desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah peraturan desa

yang dihasilkan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama

untuk kemajuan desa.

a. Adanya Perumusan Peraturan Desa

Adalah adanya peran BPD dalam melakukan perumusan peraturan desa

yang di ajukan oleh pemerintahan desa. Peraturan desa diperlukan sebagai

pengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa, biasanya menjalakan

bagaimana tata cara dalam mengatur pengadministrasian, pengelolaan sumber

daya alam (SDA), dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pembuatan

peraturan desa perumusannya yang di ajukan oleh pemerintah desa maupun BPD,

24

dalam musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh

agama, tokoh pemuda, RT dan RW.

b. Adanya Sosialisasi Peraturan Desa

Sosialisasi peraturan desa bertujuan untuk mempercepat otonominasi desa,

sosialisasi merupakan tidak lanjut dari rapat kerja nasional tentang pemerintahan

desa, Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan

pengetahuan serta meningkatkan optimalisasi pelayanan oleh aparatur

pemerintahan desa dan dapat memperdayakan masyarakat desa.

c. Adanya Penerapan Peraturan Desa

Setelah adanya rancangan dan perumusan peraturan desa yang telah di

usulkan oleh pemerintah desa maupun BPD sebelum disahkan atau diterapkan

seharusnya dirapatkan dulu dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pengawasan Terhadap Keputusan Kepala Desa

Selain tugas dan fungsi BPD sebagai pengawasan peraturan desa, BPD

juga bertugas atau berfungsi dalam mengawasi keputusan kepala desa. Sebagai

tugas BPD dalam pengawasan pemerintahan desa. Yang mana dimaksud dengan

pengawasan terhadap keputusan kepala desa yakni BPD ikut serta dalam

mengawasi perumusan keputusan dan penerapan yang akan di ambil oleh kepala

desa, untuk kepentingan desa dan masyarakat desa itu sendiri.

a. Adanya Perumusan Keputusan Kepala Desa

BPD sebagai pembawa aspirasi masyarakat juga memiliki fungsi sebagai

pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa. Sebagai mitra sekaligus

pengawas pemerintahan desa dalam melaksanakan peraturan desa maka

25

koordinasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa sangat diperlukan

dalam membangun dan kesejahteraan masyarakat.

b. Adanya Peran BPD Dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa.

Selain fungsi dan tugas BPD melakukan pengawasan terhadap perumusun

keputusan yang akan di ambil oleh kepala desa, BPD memiliki fungsi dan

tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat

apakah dilaksanakan pemerintah dengan baik atau tidak. Oleh karena itu dalam

penerapannya BPD harus dapat optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa.

3. Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Desa (APBD)

BPD juga memiliki tugas atau fungsi dalam pengawasan terhadap

anggaran pendapatan desa (APBD), yang dimaksud dengan pengawasan APBD

yakni BPD bersama kepala desa menetapkan APBD setiap tahun dengan

peraturan desa, dari pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa meliputi

anggaran pelaksana tata usaha, keungan dan perhitungan anggaran yang

dipertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada BPD.

a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Meliputi Penyusu

nan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan

Anggaran yang di Pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

BPD selain bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap

peraturan desa dan keputusan kepala desa tetapi juga melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yang meliputi dari

26

penyusunan anggaran pelaksana tata usaha keunagan dan perhitungan yang di

pertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada BPD.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mempelajari secara

intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi fenomena lingkungan suatu

unit sosial, lembaga, atau masyarakat. Penelitian yang menggunakan jenis

penelitian deskriptif kualitatif dimana menurut Moleong23” data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci tentang apa yang diteliti”.

Sedangkan kualitatif menurut Denzi dan Lincoin dalam Moleong24 mengatakan

bahwa : ”Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada”.

Dengan demikian penelitian ini menggambarkan serta melukiskan objek

penelitian ini menggambarkan serta melukiskan objek penelitian pada waktu

tertentu dengan menggunakan metode serta cara yang ilmiah pula, selanjutnya

mendapatkan suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat dan informasi

23 Moleong. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif , 2007 hlm 11 24 Ibid., hlm 6

27

tersebut dihimpun seluas-luasnya tentang objek penelitian dan tidak menggunakan

hipotesa atau suatu praduga awal terhadap hasil penelitian.

Dari penjelasan diatas, maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

secara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Dalam penelitian ini peneliti

mendiskrifitifkan atau menggambarkan sekaligus menganalisa tentang Bagaimana

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa

Bintan Buyu Kabupaten Bintan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan,

pemilihan desa Bintan Buyu sebagai lokasi penelitian karena disebabkan penulis

yang melihat masih kurangnya proses pembangunan yang terjadi di desa tersebut,

masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kegiatan ekonomi masyarakat,

padahal sudah lama menjadi sebuah desa. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat

permasalahan tersebut di sudut pandang pengawasan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.

3. Informan

Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka

penelitian diarahkan melihat atau menganalisis objek dan informasi penelitian

yaitu tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Pemerintahan Desa untuk mendapatkan informasi yang objektif, maka informan

yang dipakai sebagai berikut: Pemerintahan desa dan Perangkat desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh masyarakat, dan Masyarakat.

28

a. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa

(sekdes,bendaharawan desa,kepala seksi,dan kepala dusun).

b. Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua dan wakil BPD serta

anggotanya.

c. Tokoh masyarakat yang di maksud ialah tokoh adat, tokoh agama,

tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat

lainnya.

d. Masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat yang berkedudukan di

desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.

Tabel 1 Informan

No Informan Jumlah/Orang

1 Kepala Desa/Sekretaris Desa 2

2 BPD 5

3 Tokoh Masyarakat 5

4 Masyarakat 2 Jumlah 14

Sumber : Olahan Data Penelitian 2011

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di ambil secara langsung dari informan,

yang menjadi informan sebagai data untuk menganalisis penelitian .”Adalah data

yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan

29

langsung dari objeknya” Arikunto25. Selanjutnya diperoleh melalui teknik

wawancara langsung dengan informan atau melakukan pengamatan terhadap

kehidupan masyarakat desa Bintan Buyu. Data primer ini juga disebut sebagai

data asli atau data yang baru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa catatan dan laporan-laporan yang

di peroleh dari pihak ketiga. Diambil melalui keterangan atau informasi yang

diperlukan untuk lebih memperjelas masalah yang akan di teliti atau data sekunder

adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam hal ini peneliti mengambil

data pada kantor Desa Bintan Buyu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan jalan

wawancara langsung yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung

kepada informan dengan tema yang sama dengan konsep teori yang telah di

uraikan sebelumnya. Menurut Singarimbun26 ”Wawancara yaitu mendapatkan

informasi dengan bicara langsung kepada informan”

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung

kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD, Kepala Dusun

atau Tokoh Masyarakat, masyarakat pada sektor petani dan nelayan (informan)

25 Arikunto. Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 2006 hlm 145 26 Singarimbun. Masri, Metode Penelitian Survai, 1995 hlm 192

30

untuk mendapatkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

Purposive yaitu peneliti menentukan informan untuk tujuan tertentu saja, dimana

peneliti akan melakukan penelitian tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Kemudian sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai

kebutuhan dengan berpedoman pada alat berupa pedoman wawancara yang telah

ada atau telah disusun sebelumnya oleh peneliti dengan indikator masalah tugas

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan di Desa

Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.

2. Observasi

Observasi akan dilakukan berdasarkan pengamatan pada kejadian dan

kenyataan yang terjadi dilapangan tanpa ada rekayasa dan mengarahkan perhatian

pengamatannya pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan

informasi dan pandangan yang benar-benar berguna pada penelitian ini.

b. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan keterangan tugas BPD dalam pengawasan

Pemerintahan Desa di Desa Bintan Buyu. Alat yang akan digunakan dalam

pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara yang dilakukan kepada ketua dan anggota BPD, adapun

alat yang digunakan dalam pengumpulan data teknik wawancara ada

lah berdasarkan pada pedoman wawancara, yang daftar pertanyaann

ya sesuai dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dari hasil w

awancara yang dicatat dirangkum dan dianalisakan pada BAB IV dal

31

am penelitian ini.

2. Observasi ini merupakan Observasi Non Partisipatif, dimana peneliti

an melakukan pengamatan terhadap akatifitas yang dilakukan Kepala

Desa dan BPD Desa Bintan Buyu. Guna menyempurnakan pengamat

an terhadap fungsi BPD di Desa Bintan Buyu, maka peneliti memilih

cara, yaitu Ketua BPD Desa Bintan Buyu dijadikan sebagai Informan

Kunci (Key Informan). Dengan cara ini lebih memungkinkan bagi pe

liti terjadi interaksi sosial dan kultural secara tidak langsung antara pe

liti dan objek dan sekaligus mendekat kepada subjek yang diteliti, se

hingga subjek penelitian akan merasa simpati dan perhatian.

3. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dila

kukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari

dokumen yang ada dalam lokasi penelitian. Dokumentasi dapat berup

a gambar atau foto dan pencatatan lain yang berhubungan dengan pen

elitian, dokumentasi meliputi, gambaran umum Desa Bintan Buyu, m

onografi Desa, surat izin penelitian dan foto-foto yang berkaitan deng

an penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisa diartikan ”penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

perbuatan dan seterusnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”.

Dikemukakan dalam kamus Indonesia modern. Penyelidikan terhadap suatu

peristiwa di sini hanya sebatas untuk melihat sejauhmana pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Bintan Buyu.

32

Setelah data terkumpul selanjutnya akan di rumuskan dengan

menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, sehingga data yang sudah ada akan

di bandingkan dengan fenomena serta hasil wawancara dan observasi dengan

informan. Dan juga data di ambil dari pendapat masyarakat Desa Bintan Buyu

yang di peroleh dari hasil wawancara tersebut. Sehingga akan kelihatan

bagaimana tugas BPD dalam pengawasan Pemerintahan Desa Bintan Buyu.

Untuk lebih jelas lagi peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data

triangulasi27 yaitu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai

pembanding terhadap data itu. Penelitian melakukan triangulasi dengan

membandingkan dan untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Pada metode triangulasi dapat di peroleh dengan berbagai cara.

Hal itu dapat dicapai dengan (1)membandingkan data hasil pengamatan

dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di

depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang

dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang

27 Bungin. Burhan, Penelitian Kualitatif, 2009 hlm 256

33

pemerintahan, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu

dokumen yang berkaitan Moleong28.

28 Op.cit., hlm 324

34

34

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai masa transisi

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 hingga sekarang ini Undang-Undang No.32

Tahun 2004 untuk mengatur desa, peraturan perundang undangan tidak mengatur

pemerintah desa secara seragam dan kurang memberi dorongan kepada

masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Masa transisi

Undang-Undang lama tentang Otonomi Daerah yang sampai saat ini (Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 sekarang ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004), yang melahirkan banyak persoalan, penyelewengan keuangan alias korupsi

dan miskomunikasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga antara

Pemerintah Daerah29.

1. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa adalah

suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemeritahan desa

memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan,

29 Marbun. B.N, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita, 2010 hlm 116

35

pemberdayaan dan pembangunan di desa, maka pemerintahan desa memerlukan

struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa, agar mendapatkan sistem

pemerintahan desa dengan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa ada

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang penyerahan urusan Kabupaten

kepada desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari

sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, kepala

desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh

bupati, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan

menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada bupati melalui camat. Dimana

BPD memiliki fungsi mengayomi adat-istiadat menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta

mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Tugas atau fungsi pokok dari pemerintah khususnya pemerintah daerah

yaitu : melaksanakan tugas pelayanan masyarakat (Public Service Function),

melaksanakan pembangunan (Development Function) dan perlindungan

masyarakat (Protective Function). Hal ini sejalan dengan pendapat Rasyid30 yang

menyatakan tugas pokok pemerintah di rinci menjadi 3 (tiga) fungsi yang hakiki,

yaitu pelayanan (service): pelayanan akan membuahkan keadilan dalam

30 Ibid, hlm 27

36

masyarakat, pembangunan (development): mendorong kemandirian dalam

masyarakat, pemberdayaan (empowering): menciptakan kemakmuran dalam

masyarakat.

Dari pendapat tokoh diatas 3 fungsi pemerintah dapat dijelaskan dimana

pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan

tututan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan

pemerintahan.

Selanjutnya landasan pemikiran pengaturan mengenai pemerintahan desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, otonomi asli, dan

pemberdayaan masyarakat. Menurut Widjaja31 menyatakan bahwa dari substansi

ke lima landasan pemikiran peraturan mengenai desa tersebut yaitu :

1 Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga sangat di mungkinkan terjadi perubahan-perubahan nama desa dengan sebutan lain, seperti : negeri, kampung, hutan, dan sebagainya. Pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2 Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahn desa harus mampu mengwujudkan peran serta masyarakat desa dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa, agar warga desa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangankehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Upaya mewujudkan peran aktif masyarakat dapat terwadahi melalui lembaga kemasyarakatan yang ada.

3 Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaran pemerintahan desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan atau lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

4 Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya didasarkan

31 Ibid, hlm 36

37

pada hak asal usul dan bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan tingkat atasnya.Hakikat otonomi asli juga tercermin dari kemandirian pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa untuk mendukung efektivitas penyelenggaran pemerintah desa.

5 Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelengaraan pemerintahan desa diabadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program atau kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa adalah merupakan bagian terkecil dari sebuah kelompok masyarakat

yang ada dalam suatu wilayah negara yang secara langsung diberikan haknya

untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan hak otonomi desa.

Adanya hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, masyarakat di tuntut untuk

menggali segenap potensi dan memanfaatkan sumber-sumber potensi tersebut

secara nyata dan bertanggung jawab bagi kemajuan desa. Berdasarkan sudut

pandang terhadap kelangsungan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh

pemerintah menjadi sasaran utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Hal

ini mengingat dari pertumbuhan politik maupun ekonomi masyarakat, bahwa

keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan atau bersifat nasional, sangat

ditentukan untuk keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat

perdesaan, hal ini didasarkan pada faktor jumlah penduduk di perdesaan tergolong

relatif banyak. Widjaja32 menjelaskan bahwa :

”Desa merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju development community yaitu bahwa desa tidak lagi memerlukan level administrasi, tidak lagi menjadi kawasan, tetapi menjadi independent community sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri bukan dari atas kebawah seperti selama ini terjadi.”

32 Ibid, hlm 166

38

Selanjutnya Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun

2005 dapat diartikan sebagai berikut : ”Desa adalah suatu masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang

diakui dan dihormati daalm sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”

Sebagai desa atau perdesaan memiliki ciri-ciri, Menurut Saparin33 adalah

sebagai berikut :

1. Desa sebagai bagian dari suatu wilayah atau teritorial

2. Desa sebagai tempat atau ajang hidup suatu kelompok warga masyarak

at yang mempunyai perasaan kesatuan disebabkan karena tinggal dekat

dan ada kalanya karena merasa adanya tinggal keturunan.

3. Sebagai badan pemerintahan lokal, sebagai otorita yang mewakili peme

rintah lokal

Selanjutnya menurut pendapat Winardi dalam Suhartono34 menyebutkan ciri-ciri

umum dari Desa ialah :

1. Desa umumnya terletak di, atau sangat dekat dengan pusat wilayah

usaha tani (sudut pandang ekonomi).

2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.

3. Faktor penguasahaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat.

4. Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dari dirinya sendiri.

5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa

33 Ibid, hlm 187 34 Ibid, hlm 15

39

lebih bersifat personal dalam bentuk tata muka.

6. Mempunyai tingkat homogenitas yang kreatif tinggi dan ikatan sosial

Yang relatif lebih ketat dari pada kota.

Berdasarkan pendapat di atas yang dikatakan bahwa desa memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang telah diakui. Hal ini merupakan

titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa berdasarkan

kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada,

hendaknya mampu digalang secara baik bersama-sama BPD sehingga

keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama. BPD menurut

pendapat Widjaja35 bahwa :

”Badan Permusyawaratan Desa (BDP) adalah permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.” Selanjutnya menurut pendapat Widjaja36 sebagai perwujudan demokrasi

di desa :

“Dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan

budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa

(PERDES), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan keputusan

Kepala Desa.”

35 Ibid, hlm 107 36 Ibid, hlm 27

40

Kalau dilihat dari kenyataannya masih ada kekurangan ataupun kendala-

kendala yang seharusnya dilakukan oleh BPD dalam menjalankan tugasnya

namun belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti yang dapat dilihat

dari fenomena-fenomena dan hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh

Cahyono37dalam bukunya yang berjudul Konflik Elite Di Perdesaan, sebagai

berikut:

1. Tidak adanya pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Kep ala Desa dalam menjalankan suatu kebijakan baik itu pembangunan mau pun keputusan desa dan tidak adanya tanggapan serta pengawasan dari BPD tersebut. 2. Didalam menyampaikan aspirasi ternyata masyarakat hanya menyampai kan aspirasi kepada Kepala desanya langsung, tidak melalui BPD. 3. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa memperihatikan, banyak dian tara masyarakat hidup miskin namun tidak ada pihak lain yang memperh atikan, baik Pemerintahan Desa maupun BPD yang senantiasa mengklai m sebagai membawa aspirasi mayarakat. 4. BPD tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat, justru hanya mengun tungkan kubu Kepala desa. Dampaknya dalam perjalanan tugas, BPD tid ak berhasil mengontrol Kepala Desa sebagai cara untuk mengawasi jalan nya pemerintahan, tetapi justru BPD cenderung melakukan kolusi/kolab orasi politik dengan Kepala desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku legislatif dalam pemerintahan

desa dalam pasal 202 No.32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan mengenai keberadaan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wujud demokrasi yaitu

suatu peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan pembangunan

desa. BPD memiliki fungsi mengayomi adat-istiadat menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta

37 Cahyono Heru, Konflik Elit Politik di Pedesaan, 2005 hlm 47

41

mengawasi pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan anggaran

pendapatan belanja desa (APBD).

Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dijelaskan dalam peraturan

pemerintah No.72 Tahun 2005 35 (b) menyatakan bahwa: Badan

Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan, peraturan kepala desa. Dari ketentuan ini tampak

jelas bahwa antara pemerintahan desa dan BPD merupakan lembaga terpisah yang

mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

Mekanisme seperti ini dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui BPD

dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan

perwujudan ditingkat desa.

Selanjutnya BPD menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 mengatakan bahwa :

”Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaran pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

desa.”

Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga

menjelaskan tentang wewenang BPD yaitu :

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kepala desa.

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

42

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan

aspirasi masyarakat dan

f. Menyusun tata tertib BPD

Sebagaimana yang di maklumi bahwa peranan BPD tidak terlepas dari aspek

kepemimpinan, yaitu lebih ditujukan kepada kemampuan penguasaan pengikut dan

situasi, setiap pemimpin berusaha untuk memahami watak dan kondisi pengikut serta

situasi untuk selanjutnya membutuhkan metode dan tugas yang tepat dan situasi untuk

mengembangkannya. Tugas kepemimpinan menurut Siagian38 yaitu :

1. Pemimpin sebagai penentu arah 2. Pemimpin sebagai guru dan juru bicara 3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif 4. Pemimpin sebagai mediator 5. Pemimpin selaku integrator

Pemimpin memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, baik

sebagai individu, dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam

kehidupan bernegara.Diantaranya tugas-tugas kepemimpinan menurut Athoillah39

yaitu :

1. Capacity, meliputi : Kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian dan kemampuan nilai. 2. Achiefment, meliputi : Gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasih asilan dan olah raga. 3. Responbility, melipputi : Mandiri berinisiatif, tekun, agresif, percay a diri, berkeinginan untuk maju. 4. Participation, meliputi : Aktif, kemampuan bergaul, kerja sama, mu dah menyesuaikan diri, humoris. 5. Status, meliputi : Kedudukan sosial ekonomi dan ketenaran. 6. Situation, meliputi: Mental yang baik, status yang baik, mempunyai keahlian, berkeinginan untuk maju, berdaya kepengikutan, berorien

tasi kepada tujuan.

38 Ibid, hlm 48 39 Ibid, hlm 209

43

Pemimpin itu tidak dilahir dengan sendirinya melainkan dia lahirnya dari

lingkungan, berbeda dengan G.R. Terry yang mengemukakan kepemimpinan itu

merupakan salah satu aspek atau segmen dari actuating atau pergerakan.

Kepemimpinan menurut G.R.Terry40 pemimpin itu harus memiliki syarat-syarat

seperti dibawah ini :

1. Energy 2. Knowledge of human relation 3. Personal drive 4. Communicative skill 5. Teaching ability 6. Social ability 7. Technical competence

Sehubungan dengan tugas kepemimpinan dilengkapi pemimpin dengan

pemahamam dari gaya kepemimpinan yang efektif dan tingkat kematangan para

pengikutnya. Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini, ada dua hal

yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya,

yakni menurut Thoha41 : perilaku mengarah dan perilaku mendukung. Perilaku

mengarah dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan

diri dalam komunikasi satu arah, bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah

ini antara lain :

1. Menetapkan peranan yang harus dilakukan pengikut. 2. Memberitahukan pengikut tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut. 3. Bagaimana melakukannya, dan melakukan pengawasan secara ketat terha dap apa yang dilakukan.

Perilaku mendukung ialah : Sejauh mana seorang pemimpin melibatkan

diri dalam komunikasi dua arah

40 Sukarna, Kepemimpinan dalam Adminitrasi Negara, 2006 hlm 60-61 41 Thoha Miftah, Kepemimpinan, 2010 hlm 64

44

Jika seorang pemimpin kurang kreatif dan tidak dinamis maka dalam

organisasi yang dipimpinnya pun akan melempem. Umumnya hal ini juga

menentukan bagaimana organisasi yang dipimpinnya, kegiatan dan dinamika yang

terjadi didalam organisasi sebagian besar ditentukan oleh cara pemimpin

memimpin organisasi. Efektifitas para bawahan sebagian besar ditentukan oleh

efektifitas kepemimpinan seorang pemimpin.

Selanjutnya menurut Hasibuan42 : ”Pemimpin adalah seorang dengan

wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan

sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan”.

Seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong,

menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan perkataan lain beberapa asas

utama dari kepemimpinan Pancasila43adalah :

Ing ngarsa sung tuladha: seorang pemimpin harus mampu dengan sifat dan

perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang

dipimpinnya.

Ing madya mangun karsa: seorang pemimpin harus mampu membangkitkan

semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.

Tut wuri handayani: seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang

yang diasuhnya berani berjalan didepan dan sanggup bertanggungjawab.

42 Op.cit, hlm 61 43 Ibid, hlm 43

45

3. Pengawasan

Sebagai legislatif desa, fungsi BPD membuat peraturan desa (PERDES),

BPD ikut serta merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang dijadikan

keputusan desa,yang dijalankan oleh pemerintahan desa untuk kepentingan

masyarakat itu sendiri. Didalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 (b)

menyatakan bahwa: BPD mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Bagan I

Pengawasan

Sumber : Olahan Data Penelitian Tahun 2011

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintahan desa

mengusulkan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk mendapatkan

persetujuan dari BPD, setelah mendapatkan persetujuan dari BPD ditetapkan oleh

PEMERINTAHAN DESA

PENGAWASAN BPD

Masyarakat yang Adil dan Makmur

Makmur

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Pasal 15

1. Peraturan Desa 2. Keputusan kepala desa 3. APBDes

46

kepala desa dan dijadikan sebagai keputusan kepala desa. Sebagai wujud

demokrasi didesa yang berfungsi sebagai legislatif didesa dan pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa serta APBDes

Melalui Peraturan Pemeritah No.72 Tahun 2005 penyelenggaraan

pemerintah desa dan BPD dalam mengawasi penyelenggaran pemerintah desa

ialah sebagai pertanggungjawaban wadah dari masyarakat, agar dapat

mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) antara Pemeritah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa.

Dalam era menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur

sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

yang merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dan untuk terciptanya

keterpaduan dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD, maka

sudah seharusnya inisiatif usaha hendaknya datang dan muncul terlebih dahulu

dari BPD dan dengan menjalankan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakannya

.Berdasarkan pengamatan terhadap masalah belum optimalnya tugas BPD dalam

menampung aspirasi masyarakat dan kurangnya pengawasan oleh BPD terhadap

penyelenggaraan pemerintah desa di berbagai daerah, ialah masalahnya

”Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Pemerintahan Desa di Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan”

Erat kaitannya bahwa BPD merupakan yang mempunyai tanggung jawab

yang penting sebagai wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan

terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan

47

baik yang bersifat sosial, budaya, pemerintahan maupun sosial ekonomi

masyarakat.

Tugas pengawasan juga harus diperhatikan setelah Perdes dihasilkan,

supaya Perdes dapat berjalan dengan baik, antara lain tugas pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa.

Dari segi teknis pengawasan tersebut, menurut Siagian44 pelaksanaan

pengawasan dapat dikelompokan menjadi dua (2) bentuk yaitu :

1. Pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan secara langsu ng, seperti : Inspeksi, observasi maupun melalui laporan langsung. 2. Pengawasan tak langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dengan pemanfaatan sarana-sarana seperti laporan tertulis maupun secara lisan.

Selanjutnya Siagian45 menjelaskan beberapa sifat pengawasan, yakni :

a. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan antara lintas sektoral atau pihak dari luar. b. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang melekat pada seseorang atau pimpinan unit organisasi.

Dalam hal ini juga dikatakan Siagian46 bahwa : “pengawasan merupakan

suatu proses pengamatan untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan”.

Dari kedua sifat pengawasan yang berasal dari luar maupun dalam,

kesemuanya itu didasarkan kepada strategi bagaimana suatu tujuan dapat sesuai

dan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Manullang47, mengatakan bahwa yang menjadi dasar utama

perlunya diadakan pengawasan dikarenakan adanya :

“(1) kesalahan manusia; (2) Hasil yang tidak diharapkan; (3) Ketidak tentu 44 Ibid, hlm 115 45 Ibid, hlm 21 46 Loc.cit, hlm 107 47 Manullang. M, Pengembangan Pegawai 1991 hlm 137

48

an; (4) Kegagalan.

Jelaslah kiranya bahwa pengawasan memainkan peranan yang sangat

menentukan dalam usaha pencapaian tujuan. Dalam hal ini juga dikatakan

Siagian48bahwa: ”Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak

perlu karena manusia bersifat salah, paling sedikit bersifat khilaf. Manusia dalam

organisasi perlu diamati, bukan dengan maksud mencari kesalahannya dan

kemudian menghukumnya”.

Definisi Pengawasan menurut Siagian49 mengatakan bahwa :

“pengawasan dari seluruh organisasi bertujuan untuk menjamin semua

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan.”

Bertitik tolak dari pandangan tentang pengawasan seperti yang telah

dikemukakan, kiranya penting untuk menekankan bahwa pengawasan harus

terselengggara dengan efektif menurut Siagian50yang dimaksud dengan

pengawasan efektif adalah: 1.) Pengawasan yang menjamin bahwa tindakan-

tindakan pencegahan yang diperlukan meredam kemungkinan terjadinya deviasi

dapat diambil sedini mungkin selama kegiatan operasional berlangsung apabila

terus berlanjut dapat berarti tidak terlaksananya rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya. 2.) Dengan kata lain, pengawasan yang efektif tidak seharusnya

diupayakan untuk mencari dan menemukan siapa yang selah melainkan mencari

48 Op.cit., hlm 114 49 Loc.cit., hlm 107 50 Siagian P. Sondang, Manajemen Stratejik Tahun 2011 hlm 261

49

dan menemukan faktor-faktor penyebab ketidak beresan dalam operasionalisasi

rencana.

Sehubungan dengan pengawasan Siagian51 mengutip pendapat Harold

Kontz dan Cyrill O’Donnel :

”Planning and Controlling are the two sides of the same coin, artinya bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belah mata uang yang sama. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu,sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya”.

Selanjutnya, agar pelaksanaan pengawasan benar-benar dapat mencapai

sasaran yang dikehendaki, maka dalam pelaksanaannya hendaknya mengikuti

tahap-tahap yang menjadi indikator pelaksanaan pengawasan, Tahap-tahap

tersebut

Menurut Manullang52 adalah : “Menentukan standar (alat ukur),

mengadakan penilaian (evaluate) dan mengadakan tindakan perbaikan (corrective

action).

Selanjutnya senada pelaksanaan pengawasan benar-benar dapat mencapai

sasaran yang dikehendaki, maka didalam pelaksanaannya memerlukan suatu

proses biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Menurut

Handoko53proses pengawasan adalah:

“Serangkai kegiatan didalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan atau langkah tertentu yang bersifat fundamental. Proses pengawasan tersebut adalah:

51 Ibid, hlm 112 52 Op.cit., hlm 173 53 Handoko. T. Hani, Manajemen, 2003, hlm 363

50

1. Penentuan standar pelaksanaan atau perencanaan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan. 4. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.”

Kemudian menurut Handayaningrat54 pengawasan adalah :

“Suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui dan memilliki kenyataan yang sebenarnya mengenai sebenarnya pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tidak”.

Selanjutnya menurut Yuniarsih dan Suwanto55 Proses pengawasan yang

efektif diawali oleh perencanaan yang matang, diikuti oleh pemantauan atas

implementasi, dan pembinaan secara berkesinambungan. Dengan demikian

peluang-peluang untuk terjadinya penyimpangan, sejak awal sudah dipagari oleh

tindakan-tindakan preventif dan sollusi yang relevan.

Dalam proses pengawasan disertai prinsip pengawasan agar pelaksanaan

penngawasan dapat berjalan dengan efektif, menurut pendapat Winardi56 yang

dikutip dari George R.Terry ialah : Pengawasan efektif membantu usaha-usaha

kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa

pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

Kemudian menurut Ukas57 memberikan pendapat yang senada tentang

bentuk pengawasan sebagai berikut: “Suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk

memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja

sehingga apa yang telah yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan

tujuan yang diinginkan”.

54 Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, 1996 hlm 143 55 Yuniarsi dan Suwanto, Manajemen, 2009 hlm 111-112 56 Op.cit, hlm 396 57 Ukas Maman. Manajemen, 1999 hlm 329

51

Maksud pengawasan adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan,

penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai

dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan

bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap

hasil pelaksanaan pekerjaanya.

Tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas (fungsi) pengawasan :

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi

tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaanya sesuai

dengan prosedur yang telah ditentukan.

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan,

agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan - pemborosan.

Selanjutnya hakekat pengawasan menurut Salamoen Soeharyo dan Nasri

Effendi58 adalah: ”Untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan,

pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi”.

58 Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2009 hlm 75

52

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria

tertentu. Kriteria-kriteria utama menurut Handoko59 adalah: 1) mengawasi

kegiatan-kegiatan yang benar, 2) Tepat waktu, 3) Dengan biaya yang efektif, 4)

Tepat-akurat, dan 5) Dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin

dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.

Mekanisme pengawasan menurut Sujamto60 : ”Pada garis besarnya prinsip-prinsip dan mekanisme proses pengawasan untuk semua bidang adalah sama bahwa semua bidang dan semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah (kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin) perlu diawasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan.”

Dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan, seyogyanya Pelaksanaan

Pengawasan harus memahami dan menerapkan fungsi Pengawasan sebaik-

baiknya, sehingga tidak terlepas dari fungsi Pengawasan itu sendiri. Pengawasan

juga menjaga agar rencana yang ditetapkan dapat dicapai semua aspek yang ada

dalam perusahaan maupun yang diuar perusahaan tetap berjalan kearah untuk

mencapai tujuan organisasi.

Sebagaimana Sujamto61 menambahkan ”Pengawasan adalah segala usaha

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang

pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Berdasarkan beberapa konsep tentang pengawasan yang dikemukakan oleh

para ahli tersebut diatas, menunjukkan pentingnya dilakukan pengawasan

terhadap segala aktifitas/kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Hal ini adalah

59 Op.cit, hlm 373 60 Op.cit, hlm 77 61 Ibid, hlm 63

53

sebagaimana mestinya, ada banyak hal untuk menentukan penyebab kegagalan

BPD atau keberhasilan BPD. Tetapi masalah yang selalu berulang didalam suatu

organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang

memadai.

Dipandang dari sudut tugas BPD, maka lembaga tersebut dituntut agar

lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta menjalankan fungsinya. Dengan

kata lain BPD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka

mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disalurkannya

agar aspirasi masyarakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik.

Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah upaya untuk mencari data

dan informasi yang berkenan dengan masalah-masalah yang menjadi bahasan

dalam proses pembuatan suatu peraturan desa yaitu adanya keterbukaan semua

pihak untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan serta adanya kesesuaian antara

kebijaksanaan yang dihasilkan oleh BPD dengan keinginan masyarakat yang

diwakilinya.

BPD merupakan pemeran yang mempunyai lingkup tanggung jawab yang

penting bagi wakil-wakil masyarakat desa yang diberikan kepercayaan terhadap

kelangsungan kehidupan masyarakat serta kegiatan yang dilaksanakan baik yang

bersifat sosial budaya, pemerintahan dan sosial ekonomi masyarakat. Dari

beberapa hal tersebut, maka segi pelaksanaanya diperlukan terhadap suatu kondisi

bersifat potensial keterlibatan serta kerjasama diantara kelembagaan BPD dengan

54

pihak pemerintah desa baik bersifat tahapan awal seperti, perencanaan maupun

tahapan akhir menyangkut hasil rencana yang dilaksanakan tersebut dimasyarakat.

55

55

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK

BINTAN

A. Peta Wilayah Desa Bintan Buyu dan Luas Wilayah : 49,2 KM2

Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011

1. Kondisi Desa

Desa Bintan Buyu dengan luas 49,2 Km2, memiliki kondisi desa yang

sangat strategi dari perbukitan dan rawa-rawa, dan memiliki sebuah gunung yang

56

dinamakan Gunung Bintan. Didesa tetapkan telah ditetapkan menjadi ibu kota

Kabupaten Bintan yang diberinama “BANDAR SRI BENTAN”.

2. Sejarah Desa Bintan Buyu

Pada dahulu kala ada sebuah kampung yang bernama Bentan Telani yang

berkedudukan di Bukit Batu (Tebing Tinggi) dan dikampung tersebut terdapat

makam-makam bekas peninggalan kerajaan Bentan, disamping itu diseputaran

kampung Bentan Telani terdapat sebuah gunung yang diberi nama Gunung

Bintan, gunung tersebut terletak dikampung Bentan, berkenaan dengan adanya

Gunung Bintan tersebut maka jadilah sebuah desa yang dulunya disebut

kepenghuluan bentan. Selanjutnya dengan adanya penetapan oleh Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Riau maka kampung bentan tersebut diganti dengan nama

Desa Bintan Buyu. Kampung bintan telani tersebut sekarang diberi nama

kampung Bintan Bukit Batu sebagai pusat Ibukota Pemerintah Desa Bintan Buyu

dan Desa Bintan Buyu tersebut juga telah ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten

Bintan yang berkedudukan di Bandar Sri Bentan Bintan Bukit Batu.

3. Visi dan Misi

a. Visi : Bintan Buyu Bisa Menuju 2015 Bersih, Indah, Sehat dan

Aman

b. Misi : Mewujudkan Kesadaran dan Perilaku Hidup Sehat

4. Demografi

Jarak Desa Bintan Buyu, 27 Km ke Kecamatan Teluk Bintan, sekitar 44

Kilo Meter ke Kabupaten Bintan, dan luas wilayah 49,2 Km2 Memiliki 13 RT

dan 6 RW dengan berbatasan dengan:

57

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sri Bintan

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tembeling

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penaga

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toapaya Utara

B. Kependudukan dan Mata Pencarian

Menurut data dari kantor Desa Bintan Buyu November 2011, penduduk

Desa Bintan Buyu berjumlah 2.283 jiwa atau 543 Kepala Keluarga (KK), yang

terdiri atas laki-laki yang berjumlah 1140 jiwa dan perempuan yang berjumlah

1313 jiwa. Sebagian besar dari jumlah penduduk tersebut adalah suku melayu

yang merupakan penduduk asli Desa Bintan Buyu, dan ada juga suku-suku

pendatang seperti : Jawa dan Padang. Untuk lebih jelasnya berikut adalah

klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan per Rukun Tetangga/Rukun Warga

yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Klasifikasi Jumlah Penduduk Per Rukun Tetangga/Rukun Warga di Desa Bintan Buyu

NO

RT/RW JIWA JUMLA

H KK KETERANGAN LAKI-

LAKI WANIT

A 1 RT.01/RW.I 70 69 139 31 2 RT.02/RW.I 50 61 111 35 3 RT.03/RW.II 70 75 155 35 4 RT.04/RW.II 74 84 158 36 5 RT.5/RW.III 99 86 185 43 6 RT.6/RW.III 41 65 106 33 7 RT.07/RW.IV 158 201 359 78

58

8 RT.08/RW.IV 183 182 265 65 9 RT.09/RW.V 135 200 235 42 10 RT.10/RW.V 52 61 113 30 11 RT.11/RW.VI 52 65 137 40 12 RT.12/RW.VI 77 84 161 32 13 RT.13/RW.VI 79 80 159 43

JUMLAH 1140 1313 2283 543 Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari cenderung

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Bintan Buyu tersebut,

biasanya mereka memanfaatkan lahan disekitar rumah untuk bercocok tanam.

Masyrakat di Desa Bintan Buyu kebanyakan berkerja sebagai petani, nelayan dan

sebagainya. Sebagai nelayan tangkapan yang didapat adalah ikan, udang, ketam

dan lainnya dengan menggunakan sampan dan perahu motor yang biasa disebut

pompong sebagai alat transportasi untuk melaut.

Para nelayan biasa memakai jaring, karamba, jala, dan pancing. Sebagai

wirausaha mereka biasanya ada yang berkerja di daerah kabupaten sebagai

pembantu rumah tangga, ada juga yang berjualan membuka warung dan serta

kebanyakan dari mereka banyak yang mengolah hasil kebun dan pertanian seperti

: Jagung, cempedak, durian dan lainnya di wilayah Desa Bintan Buyu.

Potensi alam yang dimiliki Desa Bintan Buyu yang manajuga menjadi

Objek Wisata air terjun gunung bintan yang terletak dibintan berkapur, Objek

Wisata ini pun menjadi potensi Desa dari hasil restibusi tersebut di jadikan PADes

Bintan Buyu. Selain objek Wisata yang dimiliki Desa Bintan Buyu adanya

peninggalan sejarah kuno kerajaan melayu yang tertua di pulau Bintan, berada di

Lanjutan Tabel 2

59

Desa Bintan Buyu dibuktinya dengan adanya makam-makam tua, tempat

peninggalan sejarah tersebut sekarang sedang direnovasi dan dan nantinya juga

akan dibuat Peraturan Desa (Perdes), yang menetapkan pungutan untuk

pengunjung yang berkunjung ketempat bersejarah tersebut dan juga nantinya

menjadi PADes.

Meskipun mata pencarian penduduk Desa yang bervariasi, namun pola

adaptasi masyarakat Desa Bintan Buyu terhadap kehidupan laut dan hutan sedikit

menurun di bandingkan 5 tahun belakangan. Hal ini dampak dari pemekaran

daerah Kabupaten Bintan. Akibat pemekaran daerah tersebut hampir sebagian

besar penduduk di daerah Kabupaten Bintan termasuk juga penduduk di Desa

Bintan Buyu yang dulu berkerja sebagai nelayan dan petani, sekarang mereka

menjadi wiraswata atau buruh bangunan.

Penghasilan musiman yang biasanya dinantikan oleh masyarakat desa yang

memiliki kebun buah–bauahan yaitu pada musim buah durian dan lainnya, saat

musim buah–buahan tiba maka mereka sibuk untuk mengurus kebun. Seperti pada

musim durian tiba mereka mulai menjaga pohon–pohon durian mereka dari mulai

awal berbuah hingga sampai habis buahnya. Dari hasil kebun yang meraka

peroleh digunakan sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari

dan juga digunakan untuk tabungan sekolah anak mereka. Untuk lebih jelasnya

lagi komposisi jumlah penduduk menurut usaha/mata pencaharian dapat dilihat

seperti yang ditampilkan pada tabel

60

Tabel 3

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan pada Mata Pencaharian di Desa Bintan Buyu

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH (ORANG) 1 Pertanian 321 Orang 2 Peternakan 25 Orang 3 Pedagang 16 Orang 4 Buruh Bangunan/ Buruh Tani 349 Orang 5 Nelayan 18 Orang 6 Pegawai Negeri Sipil 9 Orang 7 ABRI 1 Orang 8 Pensiunan (Peg.Negeri / ABRI) Tidak Ada 9 Lain-lain / Karyawan Swasta 325 Orang

Sumber: Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011

C. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bintan Buyu relatif masih sangat

rendah hal ini terkait dengan status ekonomi masyrakat di Desa Bintan Buyu yang

berkisar pada tarap ekonomi kurang mampu dan mereka kebanyakan berasal dari

kelompok ekonomi menengah kebawah. Status sosial dan ekonomi masyarakat

yang rendah tersebut maka berdampak pada rendahnya sumber daya manusia di

Desa Bintan Buyu, maka hal ini menjadi bahan pertimbangan yang berarti,

dimana kalau dilihat dari permasalahan tersebut maka perlunya peranan dari BPD

dan pemerintah Desa untuk memajukan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan

masyarakat, hal tersebut tidak terlepas tugas BPD di Desa Bintan Buyu Kabupaten

Bintan.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga dalam

menyekolahkan anaknya, banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan

61

sekolah. Disamping karena rendahnya minat sang anak untuk melanjutkan sekolah

juga disebabkan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan tersebut.

Harapan atas kesadaran setiap orang tua untuk memikirkan pendidikan anaknya

sudah semakin besar, yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan dan

kemajuan kearah yang lebih baik.

Dari data yang diperoleh dari kantor Desa Bintan Bintan Buyu, sebagian

besar tingkat pendidikan di Desa Bintan Buyu hanya tamatan SD (Sekolah Dasar)

dan masih ada sebagian penduduk yang belum sama sekali mengecap pendidikan,

dan ada sebagian laginya yang berpendidikan SMP, dan Akademi, masih ada juga

yang sebagian orang yang masih buta huruf ( buta aksara ) yang perlu menjadi

pusat perhatian pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Untuk lebih jelas

tetang pendidikan di desa Bintan Buyu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan pada Tingkat Pendidikan di Desa Bintan Buyu

Sumber : Kantor Desa Bintan

Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

1 Tidak tamat SD 621 2 SD / MI 703 3 SLTP / Mts 343 4 SLTA / MA /SMK 567 5 Diploma 42 6 Sarjana 7

62

D. Sarana dan Prasarana Desa Bintan Buyu

1. Sarana dan Perasarana Pendidikan

a. Tujuan :

Meningkatkan Produktifitas Belajar

b. Sasaran :

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pemantapan Sarana dan Prasarana

Pendidikan.

c. Output :

Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya sarana dan prasarana

Pendidikan bias terfasilitasi

d. Manfaat

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan

2. Meningkatnya penunjang kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan

di SD dan SLTP.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Ambulance Desa)

a. Tujuan

Mempermudah Pelayanan Kesehatan

b. Sasaran

Seluruh warga masyarakat

c. Output

adanya ambulance desa yang dapat melayani kebutuhan warga dengan

cepat.

63

3. Program Sarana dan Prasarana Pembangunan Balai Desa Bintan Buyu

a. Tujuan

Membuat Pembangunan Fisik Balai Desa

b. Sasaran

Balai Desa

c. Output

Tersedianya tempat pertemuan warga masyarakat

d. Manfaat

Menampung peserta rapat / pertemuan di Desa Bintan Buyu

4. Program Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Lingkungan Hidup

(Penghijauan)

a. Tujuan

Penataan ruas jalan yang ada di Desa Bintan Buyu

b. Sasaran

Beberapa kampung yang ada di Desa

c. Output

Terciptanya suasana kenyamanan di lingkungan

d. Manfaat

Keindahan dan kelestarian di linkungan perkampungan

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana alat musik tradisional dan Non

Tradisional dan Tata rias

a. Tujuan

64

Mengembangkan bakat generasi muda di bidang seni rupa dan

mempermudah warga dalam acara pesta perkawinan dan lain -lain

b. Sasaran

Sanggar tari dan Pemuda Desa Bintan Buyu

c. Output

Pelestarian budaya melayu dan Peningkatan Mutu Pemuda di bidang kese

nian

d. Manfaat

Mengurangi beban warga

6. Usaha Ekonomi Desa (UED-SP, SPKP)

a. Tujuan

Membantu masyarakat dalam pengembangan usaha

b. Sasaran

Masyarakat Desa Bintan Buyu

c. Output

Memudahkannya masyarakat dalam hal peminjaman modal usaha

d. Manfaat

Bisa meluaskan usaha kecil menengah

7. Pengadaaan Bibit Getah Unggul dan Bibit (Sapi, kambing)

a. Tujuan

Meningkatkan mutu dan kualitas

b. Sasaran

Kelompok Usaha Bersama dan Petani yang ada di Desa Bintan Buyu

65

c. Output

Terdapatnya kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat

d. Manfaat

Menambah penghasilan warga

Meningkatkan taraf hidup

8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata

a. Tujuan

Menumbuh kembangkan adat budaya yang sudah mati

b. Sasaran

Pemantapan sarana dan prasarana Objek Wisata yang sudah ada

c. Output

Pembangunan dan penambahan Sarana Pariwisata

d. Manfaat

Menambah akses pelayanan kepada pengunjung Objek Wisata

9. Peningkatan Budi daya ikan air tawar/laut

a. Tujuan

Mengembangkan produksi ikan air tawar/laut

b. Sasaran

Kelompok Usaha Bersama

c. Output

Terdapatnya kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat

d. Manfaat

. Menambah penghasilan warga

66

. Meningkatkan taraf hidup

. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada

Peningkatan taraf hidup dan sejahtera

Tabel 5

Sarana Olah Raga di Desa Bintan Buyu

No Jenis Sarana Jumlah

1 Lapangan Sepak Bola 6 buah

2 Lapangan Bola Volly 8 buah

3 Lapangan Bulu Tangkis - buah

4 Lapangan Takraw 3 buah

Jumlah 17 buah Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011

Dari Tabel di atas dapat dilihat jumlah sarana olahraga yang ada di Desa

Bintan Buyu, yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola volly, lapangan

bulu tangkis, dan lapangan takraw. Tujuan penyediaan sarana (fasilitas) ini adalah

dalam rangka memberdayakan masyarakat agar dapat hidup sehat dan sejahtera.

E. Sistem Pemerintahan

Pemerintah Desa Bintan Buyu dipimpin oleh seorang kepala desa yang

dipilih melalui proses pemilihan kepala desa yang kemudian disahkan oleh camat

atas bupati. Hal paling penting bagi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa

adalah pilihan calon yang memiliki kriteria yang mempunyai kemampuan untuk

67

menjadi pemimpin dan dapat membawa masyarakat kearah perubahan yang lebih

baik serta mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan desa bersama

BPD.

Agar dapat berjalannya pemerintahan desa yang stabil dan demokrtis

sesuai dengan amanah UUD 1945, maka di desa juga terdapat organisasi-

organisasi kemasyarakatan dalam rangka mencerdaskan masyarakat selain

langkah pendidikan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya tentang sistem

pemerintahan di desa Bintan Buyu di jelaskan pada bagan Struktur Organisasi

Pemerintahan Desa Bintan Buyu.

68

Bagan 2

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan

Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SEKRETARIS DESA ABDULLAH

KEPALA DUSUN II ABDUL ZAMAN

KEPALA DUSUN III ATAN MUSTAPA

KAUR PEMERINTAH

KAUR PEMB HADI

KAUR TRANTIB HENDRA

KAUR KESRA KAUR ADM DAN KEUA

NGAN

SITA

KEPALA DUSUN I BAWADI

KEPALA DESA KAHARUDDIN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SEKRETARIS DESA ABDULLAH

KEPALA DUSUN II ABDUL ZAMAN

KEPALA DUSUN III ATAN MUSTAPA

KAUR PEM ENDANG

KAUR PEMB HADI

KAUR TRANTIB HENDRA

KAUR KESRA NURAINI

KAUR ADM DAN KEUA

NGAN

SITA

KEPALA DUSUN I BAWADI

KEPALA DESA KAHARUDDIN

69

1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

a. Kepala Desa

1. Kedudukan : Sebagai Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan Desa

2. Tugas :

a. Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa

b. Pembinaan kehidupan masyarakat desa

c. Membina perekonomian masyarakat desa

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan menunjukan

kuasa hukumnya

g. Mengajukan rancangan peraturan desa (Perdes) bersama BPD

h. Menjaga kelestarian adat istiadat agar hidup dan berkembang di

Desa yang bersangkutan

3. Fungsi :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Pembinaan kehidupan masyarakat desa

c. Membina perekonomian masyarakat desa

d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

e. Penyelesihan perselisihan masyarakat desa

f. Perwakilan desanya didalam dan diluar pengadilan dan menunjukan

kuasa hukumnya.

70

g. Penyusunan dan pengajuan rancangan Peraturan Desa bersama BPD

dan menetapkannya sebagai PERDES

h. Pelestarian adat istiadat yang hhidup dan berkembang di desa

b. Sekretaris Desa

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa

2. Memimpin, menkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi

semua unsur / kegitan Sekretaris Desa

3. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaris Desa dan

keadaan umum desa

4. Merumuskan program kegitan Kepala Desa

5. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan

6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-

hasil rapat

7. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa

8. Mengadakan kegitan iventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara)

kekayaan desa

9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah pencatatan

administrasi pertanahan

10. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan,

administrasi kemsyarakatan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

71

c. Kaur Pemerintahan dalam membantu Sekretaris Desa

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk desa

2. Melaksanakan dan memeberikan pelayanan terhadap masyarakat dala

m pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan

4. Melaksanakan pencatatan kegiatan administrasi pertanahan

5. Melaksnakan kegiatan kemasyarakatan antara RW, RT, dan Ketentram

an dan Ketertibannya serta Pertahanan Sipil (HANSIP)

6. Melaksanakan Penyelenggaraan Buku Administrasi Peraturan Desa dan

Keputusan Desa

7. Melasanakan Kegitan Administrasi Pemilu berdasarkan ketentuan yang

berlaku

8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex tahanan politik c (G. 30 S

/ PKI ) dan kegitan sosial politik lainnya

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

d. Kaur Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa

dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang

berlaku

2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru

untuk dikembangkan

3. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa

72

4. Merencanakan penyusunan Anggaran Belanja Desa untu dikonsutasikan

dengan BPD

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

e. Kaur Ketentraman dan Ketertiban dalam membantu Sekretaris Desa

1. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan

kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban ditetapkan oleh Pemerintah

2. Melakukan dan melaksanakan administrasi ketertiban dan ketentraman

3. Menyususun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket

desa

4. Memantau pelaksanaan kegiatan K3 di lingkungan desa

5. Melapporkan apabila terjadi tindak kriminal baik kepada desa maupun

kepada yang berwajib

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa

f. Kaur Perekonomian dan Pembangunan dalam membantu Sekretaris

Desa

1. Melaksanakan kegitan administarsi pembangunan di Desa

2. Melaksanakan pencatatat hasil swadaya masyarakat dalam

Pembangunan Desa

3. Menghimpun dana potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya

untuk dikembangkan

4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan

Daftar Usulan Rencana Proyek / Daftar Usulan Kegiatan serta mencatat

Daftar Isian Proyek / Daftar Isian Kegitan

73

5. Mengikuti dan melapporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibid

ang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya

6. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (Kop

erasi Unit Desa, Perkoperasian, Perkreditan, dan Lembaga Perekonomia

nnya)

7. Melaksanakan pencatatan mengenai tera ulang dan memberikan pelayan

an terhadap masyarakat dalam hal memohon pembuatan izin usaha, izin

bangunan dan lain-lain

8. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Seskretaris Desa

g. Kaur Kesejahteraan Rakyat dalam membantu Sekretaris Desa

1. Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat /

masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan

kebudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, dan PMI di Desa

2. Menyelenggarakan iventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma,

Tuna susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim

piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka

memasyarakatkan kembali bekas narapidana

3. Mengikuti perkembannngan serta melaporkan tentang keadaan kesehata

n masyarakat dan kegitan lainnya di Desa

4. Mengikuti permbangan serta mencatat kegiatan program kependudukan

( Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan lingkungan

Hidup )

5. Melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta jamaah haji di Desa

74

6. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan,

kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan

kematian

7. Melaksanakan kegiatan DKM, Lumbung Bahagia/beras perelek

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Bintan Buyu.

Desa Bintan Buyu memiliki Badan Permusyawaran Desa (BPD) yang

terbentuk pada tahun 2003 yang berada di Kabupaten Bintan, BPD terdiri dari

lima orang yang merupakan wakil masyarakat, karena yang menjadi BPD adalah

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, yang dipilih dengan

jalan musyawarah dan mufakat, tata cara pemilihannya diatur oleh Peraturan

Bupati (Perbup).

Mengenai tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan di

sebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa,

dimana peraturan tersebut menjelaskan tugas dan fungsi BPD dalam

pelaksanaannya di dalam masyarakat, aspirasi dan keluhan masyarakat merupakan

tolak ukur bagi BPD dalam bertindak, kemajuan masyarakat merupakan

tujuannya, hal tersebut dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Mengenai kedudukan tugas dan fungsi BPD secara jelas di muatkan dalam

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 tahun 2007 tentang pembentukan BPD, yang

dapat dijelaskan sebagai berikut :

75

a. Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi

Pasal 2

a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

b. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalur aspirasi masyarakat.

b. Bagian Kedua Wewenang

Pasal 3

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan

1. Desa dan Perturan Kepala Desa

2. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan

atau Pejabat

3. Membentuk Panitia Kepala Desa

4. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat.

5. Menyusun Tata Tertib BPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dapat dikatakan sebagai suatu wadah

yang berbeda dimasyarakat yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab

terhadap upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat desa maupun

menyangkut akan peningkatan ketahanan segala aspek kehidupan yang ada.

76

Tabel 6

Data dan Anggota BPD Desa Bintan Buyu

Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011

Berdasarkan pada tabel ini menyajikan keanggotaan BPD Desa Bintan Buyu

yang berjumlah lima orang yang di pilih oleh masyarakat. BPD menjalankan tugas

dan fungsinya harus sejalan dengan visi dan misi yang telah di buat dan harus

dapat melaksanakan tujuan yang ingin di capai pada PP 72 tahun 2005, yang telah

memberikan otomatis kepada desa untuk menjadi lebih maju melalui usaha dan

swadaya dari masyarakat sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.

h. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

1. LPM mempunyai Tugas :

a. Menyususun rencana pembangunan yang partisipatif

b. Menggerakkan swadaya Gotong royong masyarakat

c. Melaksanakan dan menggalikan pembangunan

2. LPM mempunyai fungsi :

a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 SAID MUHAMMAD NOR ADNAN Ketua

2 RIDWANSYAH Sekretaris

3 SUPANDI Anggota

4 SUWUN WALUYO Anggota

5 BASAP Angota

77

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memeperkokoh NKRI

c. Penyusunan Rencana, pelaksana dan pengelola pembanguna serta

manfaat pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan

secara partisi patif

d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta

swadaya Gotong royong masyarakat

e. Penngali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya

serta kelestarian lingkungan hidup

f. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat

Tabel 7

Data Nama-nama Pengurus LPM Desa Bintan Buyu

No Nama Jabatan Keterangan

1 RISNANDAR Ketua

2 IRMANSYAH Wakil Ketua

3 JUAT SAFARIZAL Bendahara

4 AMHAR Sekretaris

5 MISMAN Seksi Keagamaan

6 SUPARMAN Seksi Pembangunan

7 SISWIDIYANTO Seksi Olahraga

8 NORIMAH Seksi Pemberdayaan Perempuan

9 NURJONI Seksi Pertahanan Pangan, KB dan Sosial

78

10 M.RIZAL Seksi Gerakan Ekonomi 11 ADURA Seksi HUMAS

Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011

i. PKK

1. PKK Mempunyai Tugas :

a. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga

b. Menyalurkan kreatifitas kesehatan melalui penyuluhan dan pendidi

kan kepada masyarakat

c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya kaum perempuan

2. PKK Mempunyai fungsi :

a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka mening

atkan kesejahteraan masyarakat

b. Fasilitator kesehatan Ibu dan anak melalui posyandu

Tabel 8 Data Nama-nama Pengurus PKK Desa Bintan Buyu

No Nama Jabatan Keterangan

1 SUHANA Ketua 2 ASPAGIAH Wakil Ketua I 3 ANISAH Wakil Ketua II

4 NOVIA SUSANTI Wakil Ketua III

5 SUPRIATI Bendahara 6 SUPRIATUN Sekretaris

7 NURAINI Wakil Sekretaris

8 KADISAH Anggota Pokja I

9 KHALIPAH Anggota Pokja I

10 JANARIAH Anggota Pokja I

Lanjutan Tabel 7

79

11 RAYA Anggota Pokja I

12 SA ODAH Anggota Pokja II

13 RAPIDAH Anggota Pokja II

14 PARTINI Anggota Pokja II

15 LATA Anggota Pokja II

16 SALIYAH Anggota Pokja III

17 NINGSI Anggota Pokja III

18 ASNAH Anggota Pokja III

19 PATIMAH Anggota Pokja III

20 SURYA Anggota Pokja IV

21 SITI HASANAH

Anggota Pokja IV

22 SITI RUBIAH Anggota Pokja IV

23 ELIYANTI Anggota Pokja IV

Sumber : Kantor Desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan 2011

j. Rukun Warga/RW

1. Rukun Warga Mempunyai Tugas :

a. Mengerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakatnya

di wilayahnya

b. Membantu tugas pokok LPM atau sebutan lain dalam bidang pemban

gunan di desa

2. Rukun Warga Mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian tugas RT di wilayahnya

Lanjutan Tabel 8

80

b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara RT dan antar masy

arakatnya dengan pemerintah

c. Media komunikasi, informasi, sosialisasi, anntara pemerintahan desa

dan masyarakat

k. Rukun Tetangga/RT

1. Rukun Tetangga Mempunyai tugas :

a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang

menjadi tugas Pemerintah

b. Memelihara kerukunan hhidup warga

c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan menge

mbembangkan aspirasi swadaya murni masyarakat

2. Rukun Tetangga Mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasi antar warga

b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota

masyarakat dengan pemerintah

c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Tabel 9

Data Nama-nama RW dan RT Desa Bintan Buyu No Nama Jabatan Keterangan

1 AMRAN Ketua RW I 2 PAJRI Ketua RT 1

3 M. SYAFARUDDIN Ketua RT 2

4 SUMARJI Ketua RW II

81

5 NURIANTO Ketua RT 3 6 SUKAMTO Ketua RT 4

7 ABDUL KUMAR Ketua RW III

8 ALIM Ketua RT 5 9 ALUWI Ketua RT 6

10 MISNGADI Ketua RW IV 11 PUJI SELAMAT Ketua RT 7 12 ABDUL PATAH Ketua RT 8 13 M.GAFAR Ketua RW V 14 AWANG ZEIN Ketua RT 9

15 SAMSUDIN LUBIS Ketua RT 10

16 KAMARUDDIN Ketua RW VI 17 MUSLIM Ketua RT 11

18 AWANG BAHARUN Ketua RT 12

19 SAIDINA UMAR Ketua RT13

Sumber: Kantor Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan 2011

l. Karang Taruna

1. Karang Taruna Mempunyai Tugas :

a. Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bi

dang olah raga dan keterampilan teknis.

b. Fasilitator kegiatan kepemudaan

2. Karang Taruna Mempunyai fungsi :

a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan

pemuda putus sekolah

Lanjutan Tabel 9

82

b. Penumbuhkembangan dan pengerak kreatifitas remaja dan pemuda

putus sekolah.

83

BAB IV

ANALISA DATA

A. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bintan

Buyu Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2011?

Penilaian terhadap keberhasilan BPD melakukan tugasnya dalam

pengawasan pemerintahan desa merupakan faktor penting untuk pembanguan

desa dan keberhasilannya dalam pengawasan pemerintahan desa. Penilaian

terhadap keberhasilan pengawasan pemerintahan desa yang dilakukan oleh

anggota BPD menitik beratkan pada bagian-bagian yang menunjukan kemampuan

anggota BPD yang kurang dapat diidentifikasi dan diketahui, sehingga dapat pula

menentukan strategi meningkatkan tugas pengawasan pemerintahan. Untuk

meningkatkan tugas pengawasan pemerintahan desa yang dilakukan anggota

BPD, harus meningkatkan pengawasan yang dilakukan anggota BPD terhadap

pemerintahan desa.

BPD setidaknya memiliki program kerja buat melakukan pengawasan

terhadap pemerintahan desa agar semuanya dapat berjalan sesuai yang diharapkan

oleh masyarakat buat kemjuan pembangunan desa dan kesejahteraan masyrakat,

seperti : perubahan ekonomi, dalam persaingan dalam berusaha memperoleh

penghasilan yang lebih baik dan lain sebagainya.

Karenanya dinilai sangat penting sekali peran BPD agar mampu

menjalankan tugasnya dengan baik demi masyarakat Desa Bintan Buyu dalam

pengawasan pemerintahan yang dapat dinilai dan dilihat dari berbagai sudut

84

pandang, yakni : dalam melaksanakan pengawasan peraturan desa,

pengawasan terhadap keputusan kepala desa dan pengawasan terhadap anggaran

pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang di ajukan oleh

pemerintah desa maupun BPD, dalam musyawarah yang dihadiri oleh tokoh

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT dan RW. Peran serta

Kepala Desa / Sekretaris Desa dalam proses pembuatan peraturan / perumusan

peraturan desa.

”Sebelum perumusan peraturan desa, kepala desa mengusulkan rancangan peraturan bersama BPD untuk membahas dan disetujui dalam musyawarah peraturan desa yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat yang terkait, selanjutnya dalam proses pembuatan peraturan desa atau perumusan peraturan desa mengacu pada RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) atau RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) Bersama pada Kepala Desa dan BPD setelah membahas dan menyetujui perumusan peraturan desa tentang RPJMDesa kemudian menjadi masukan dalam penyusunan APBDes, ini merupakan hasil penggagasan RT 1-RT 13 di desa ini, RKPDesa ialah salah satu bentuk kegiatan fisik.” (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Sekretaris Desa

dapat di simpulkan bahwa BPD telah merumuskan peraturan desa berdasarkan

aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyrakat sebagai wakil

dari masyarakat desa. Hal ini diperjelas kembali oleh Bapak Nor Adnan Ketua

BPD Desa Bintan Buyu sebagai berikut :

”Kepala desa mengusulkan rancangan bersama BPD setelah mendapat persetujuan dan dimusyawarahkan untuk pemufakatan bersama-sama pada musyawarah yang hadir seperti tokoh-tokoh masyarakat. Saat ini sudah terlaksana perumusan yang kita buat dalam bentuk peraturan desa yang telah saya setujui atas pembahasan dari musyawarah, sebagaimana saya selaku ketua BPD di desa ini mungkin dalam waktu dekat ini akan ada musyawarah desa yang membahas tentang peraturan desa lainnya.”(Bapak

85

Noor Adnan Ketua BPD Desa Bintan Buyu, hasil wawancara tanggal 22 Mei 2012)

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan dan dijelaskan oleh anggota BPD

Bapak Supandi sebagai berikut:

”Pengusulan rancangan peraturan desa bersama BPD telah disetujui dalam musyawarah dan pemufakat, dalam hal ini memang sudah tugas kami BPD dan anggotanya pada perumusan peraturan desa yang akan menjadi peraturan desa bersama Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan, Jadi sudah ada peraturan desa yang kami rumuskan, untuk kedepannya insyaallah kami akan melakukan musyawarah untuk membuat peraturan desa lain sesuai dengan keadaan”. (Bapak Supadji anggota BPD Desa Bintan Buyu, hasil wawancar a tanggal 22 Mei 2012)

Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah, Bapak Noor

Adnan dan Bapak Supandi diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan BPD

telah merumuskan peraturan desa yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan desa

dan dalam waktu dekat akan diadakan musyawarah untuk merumuskan peraturan

desa lainnya yang sesuai dengan keadaan desa.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan BPD telah

merumuskan satu peraturan desa. Selanjutnya mengenai hal disampaikan oleh

salah satu Sekretaris BPD Bapak Suwun Waluyo sebagai berikut:

”Itu sudah kami lalui dalam musyawarah, sejauh ini Kepala Desa dan BPD

beserta anggotanya sudah merumuskan peraturan desa yang mengatur

tentang APBDesa.” (Bapak Suwun Waluyo, hasil wawancara 22 Mei 2012).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan

perumusan peraturan desa yang mengatur tetang APBDes.

Berdasarkan wawancara terhadap Informan Kepala Desa Bapak Abdullah,

Ketua BPD Bapak Noor Adnan, anggota BPD Bapak Supandi dan Suwun Waluyo

86

tentang BPD melakukan perumusan peraturan desa yang hasilnya cukup baik,

dan dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini BPD telah merumuskan satu

peraturan desa yang mengatur tentang APBDes dengan melakukan musyawarah

bersama tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa Bintan Buyu

dan sebagai penyampai aspirasi masyarakat dalam musyawarah perumusan

peraturan desa. Dan dalam waktu dekat ini BPD akan melakukan musyawarah

tentang perumusan peraturan desa lainnya yang akan disesuaikan dengan keadaan

desa Bintan Buyu .

Selanjutnya penulis melakukan croscheck kepada mantan ketua BPD Bapak

Yakup yang memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Pengusulan rancangan peraturan desa itu memang ada diserta hasil musyawarah yang mufakat, tapi dalam musyawarah hanya tokoh-tokoh masyarakat desa yang tekait sedangkan masyarakt desa tidak hadir dalam musyawarah itu, sampai saat ini baru satu peraturan desa yang dirumuskan oleh BPD, seharusnya BPD dapat membuat peraturan desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan keadaan”. (Bapak Yakup, hasil wawancara tanggal 23 Mei 2012).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa baru satu peraturan

desa yang di rumuskan BPD, mantan ketua BPD menginginkan agar BPD

sekarang mampu merumuskan peraturan yang lain yang sesuai dengan keadaan.

Selajutnya disampaikan oleh Tokoh Adat Bapak Bawadi mengenai hal ini sebagai

berikut:

”Benar, sebelum perumusan peraturan desa dibuat. Kepala Desa mengusulkan rancangan peraturan desa bersama BPD. Sampai saat ini baru merumuskan satu peraturan desa dan kami sebagai tokoh masyarakat diundang untuk ikut dalam musyawarah yang berkenaan dengan perumusan peraturan desa.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2012)

87

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD dalam

merumuskan peraturan desa, mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat desa.

Selanjutnya pemaparan yang disampaikan oleh Tokoh Pemuda yaitu Fery sebagai

berikut :

”Kepala Desa memang harus mengusulkan rancangan peraturan desa barsama BPD untuk disetujui. Yang saya tahu BPD baru merumuskan satu peraturan desa yaitu tentang anggaran pendapatan belanja desa, namun dalam ini yang hadir pada musyawarah tokoh-tokoh masyarakat desa saja masyarakat desa tidak ada dalam perancangan perumusan peratuaran desa”. (Tokoh Pemuda yaitu Fery, hasil wawancara tanggal 24 Mei 2012).

Kemudian pemaparan yang disampaikan oleh Masyarakat Desa Bapak

Yusup (Sektor Nelayan) sebagai berikut :

”Demi terselenggaranya dan segi keberhasilan pemerintah desa, maka partisipasi masyarakat desa tersebut yang bersifat aktif sangat diperlukan ini merupakan dasar bagi keberhasilan pembangunan yanng dilaksanakan dan juga dalam rancangan peraturan desa jelas kirannya masyarakat ikut dalam memberikan masukan secara lisan, namun pada kenyataannya masyarakat kurang tahu tentang rancangan peraturan desa bahkan tidak mengetahui dengan peraturan desa”. (Bapak Yusup, hasil wawancara tanggal 25 Mei 2012) Hal yang senada yang disampaikan oleh Masyarakat Desa Bapak Ali

(Sektor Petani) sebagai berikut :

”Maka partisipasi masyarakat desa tersebut sabgat diperlukan ini merupakan dasar bagi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Dan jyga dalam rancangan peratturan desa masyarakat berhak atas suaranya ikut dalam memberikan masukan secara lisan namun pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui tentang rancangan peraturan desa bahkan tidak mengetahui dengan adanya peraturan desa”. (Bapak Ali, hasil wawancara tanggal 25 Mei 2012)

Dari hasil crosscheck diatas dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa

mengusulkan Rancangan Peraturan Desa Bersama BPD dan juga telah

merumuskan masalah peraturan desa yang mengatur tentang APBDes bersama

88

dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bintan Buyu, tapi masyarakat desa tidak

ikut melainkan hanya tokoh-tokoh masyarakat desa. Masyarakat berhak

memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan atau

pembahasan Rancangan Peraturan Desa62

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Informan dan observasi,

berkenaan tentang perumusan peraturan desa kurang optimalnya pengawasan

yang dilaksanakan BPD sebagaimana pengawasan itu ialah segala usaha atau

kegiatan untuk mengetahui dan nilai kenyataan yang sebenarnya tentang

pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak63.

Hal ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Bintan Buyu hanya dalam rancangan

dan perumusan yang hadir dalam musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang

terkait saja tidak ada masyarakat desa yang hadir dalam rancangan dan perumusan

peraturan desa. Walau sampai saat ini baru merumuskan satu peraturan desa yang

mengatur tentang anggaran pendapatan belanja desa yang hasilnya sudah cukup

baik.

Pengesahan dan sosialisasi peraturan desa seperti yang di ungkapkan oleh

Ketua BPD Bapak Nor Adnan. Berikut pendapat dari Ketua BPD sebagai berikut :

”Setelah hasil rapat dan musyawarah atas perumusan peraturan desa, selanjutnya pelaksanaan sosialisasi ini dapat memeberikan pemahaman dan pengetahuan serta meningkatkan optimalisasi pelayanan aparatur pemerintahan desa dan dapat memperdayakan masyarakat desa, maka kami selaku ketua BPD sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang peraturan desa”. (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012)

62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Desa pasal 57 63 Ibid, hlm 63

89

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah

melakukan sosialisasi setelah menyusun dan menerapkan peraturan desa.

Selanjutnya ditambahkan juga Sekretaris BPD Bapak Ridwansyah, mengatakan

:

”Karena kami sudah merumuskan peraturan desa, maka kami sudah

melakukan sosialisasi kepada masyarakat meskipun tidak secara langsung

kami laksanakan melainkan bersama tokoh-tokoh yang hadir dalam

musyawarah.” (Bapak Ridwansyah, hasil wawancara 23 Mei 2012)

Selanjutnya hal serupa yang disampaikan oleh anggota BPD Bapak Suwun

Waluyo sebagai berikut :

”Telah kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh

masyarakat yang hadir pada musyawarah peraturan desa.”(Bapak Suwun

Waluyo, hasil wawancara 22 Mei 2012).

Hal serupa juga disampaikan oleh anggota BPD Bapak Supandi sebagai

berikut :

”Kami pasti melakukan sosialisasi tentang peraturan desa yang telah di

tetapkan melaului tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari

masyarakat.”(Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012).

Selanjutnya hal ini juga dilontarkan oleh anggota BPD Bapak Basap sebagai

berikut :

”Sosialisasi yang kami lakukan cukup dengan tokoh-tokoh masyarakat yang

hadir pada musyawarah peraturan desa untuk disampaikan pada

masyarakat.”( Bapak Basap, hasil wawancara 22 Mei 2012).

90

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah

melakukan sosialisasi tentang peraturan desa kepada masyarakat melalui tokoh-

tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator adanya sosialisasi yang

dilakukan BPD, maka dapat di katakan bahwa BPD sudah melakukan sosialisasi

tentang peraturan desa kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk disampaikan kepada

masyarakat.

Selanjutnya melakukan croscheck kepada salah satu tokoh pemuda yaitu

Fery sebagai berikut :

“BPD sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh

masyarakat yang hadir dalam musyawarah tentang peraturan desa untuk

disampaikan kepada masyarakat.” (Tokoh Pemuda Fery, hasil wawancar

a tanggal 24 Mei 2012)

Selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh tokoh adat Bapak Bawadi

sebagai berikut :

“BPD sudah melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat pada

musyawarah untuk disampaikan kepada masyarakat, namun tidak semua

masyarakat desa yang mengetahui sosialisasi ini.” (Bapak Bawadi, hasil

wawancara 24 Mei 2012).

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa BPD melakukan

sosialisasi melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah untuk

disampaikan kepada masyarakat, namun tidak semua masyarakat desa yang

91

mengetahui sosialisasi peraturan desa. Selanjutnya hal senada juga dilontarkan

oleh mantan ketua BPD Bapak Yakup sebagai berikut :

“Sudah dilakukan sosialisasi oleh BPD melalui tokoh-tokoh masyarakat

yang hadir pada musyawarah tersebut, meskipun tidak semua masyarakat

yang tahu adanya sosialisasi peraturan desa di desa ini.”( Bapak Yakup,

hasil wawancara 23 Mei 2012).

Kemudian hal yang serupa juga yang dilontarkan oleh masyarakat desa

bintan buyu Bapak Yusuf ( Sektor nelayan ) sebagai berikut :

“BPD merupakan suatu wujud demokrasi yaitu peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa, juga merupakan wadah dari menampung , menggali dan inspirasi masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi layaknya BPD melaksanakan fungsinya dalam mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakatnya. Dapat dilihat bahwa masyarakat sibuk dengan kesehariannya/pekerjaannya dan ini dapat dirasakan kurangnya pemberdayaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat harus bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anaknya”. (Bapak Yusuf, hasil wawancara 25 Mei 2012)

Selanjutnya hal senada yang dilontarkan oleh masyarakat desa bintan buyu

Bapak Ali (Sektor Petani) sebagai berikut :

“Klo mengenai pemerintah desa saya kurang tahu dek, begini lah kondisi saya hidup harus menjemur padi apabila sudah waktunya panen, adek bisa lihat sendiri kesibukan bapak menjaga padi-padi ini klo sudah dijemur apabila cuaca nya panas baik kali buat dijemur, tapi klo sudah hujan bapak harus angkat padi-padi ini agar tidak basah. Bapak tidak tahu sosialisasi peraturan desa itu apa.” (Bapak Ali, hasil wawancara 25 Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD sudah

cukup baik dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat walaupun belum

secara langsung yaitu dengan melalui tokoh-tokoh masyarakat.

92

Berdasarkan hasil wawancara, crosscheck dan observasi diatas dapat

disimpulkan bahwa BPD kurang optimal karena dalam melakukan sosialisasi

karena BPD hanya menyampaikan tentang penerapan peraturan desa kepada

tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah tidak langsung

menyampaikan kepada masyarakat desa. BPD sudah mampu untuk menyusun dan

membuat peraturan desa. Dalam pembuatan peraturan desa, adapun tahap-tahap

yang dilakukan antara lain adalah dengan usulun yang dibuat oleh BPD atau

pemerintah desa berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sosio-

politis yaitu rancangan yang di buat akan dibahas dalam rapat gabungan, diterima

atau di tolak, yuridis, setelah diterima menjadi sebuah peraturan maka akan

ditetapkan oleh BPD dan kepala desa. Peraturan yang di tetapkan harus berfungsi

memberikan perlindungan dalam rangka penciptaan ketenteraman masyarakat,

untuk pembangunan desa dan perlindungan kepada hak-hak masyarakat, sekaligus

memberikan kontribusi yang baik demi kemajuan desa.

Hasil wawancara dengan Informan maka dapat disimpulkan bahwa BPD di

DesaBintan Bintan pada periode ini sudah cukup baik dalam melakukan

perumusan dan penerapan, namun pada sosialisasinya masih kurang karena BPD

hanya menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa Bintan Buyu.

Setelah adanya rancangan dan perumusan peraturan desa yang telah di

usulkan oleh pemerintah desa maupun BPD sebelum disahkan atau diterapkan

seharusnya dirapatkan dulu dengan pihak-pihak yang terkait, pengesahan dan

penerapan peraturan desa.

93

”Sudah ada peraturan desa yang kami terapkan, peraturan yang sudah

diterapkan dan disahkan yaitu tentang Anggaran pendapatan belanja desa

dan kerja baik antar kedua lembaga.” (Bapak Noor Adnan Ketua BPD,

wawancara 23 Mei 2012).

Selanjutnya hal serupa juga di lontarkan oleh anggota BPD Desa Bintan

Buyu Bapak Suwun Mulyo lainnya sebagai berikut:

”Peraturan yang sudah dapat kami sahkan dan diterapkan baru satu untuk

saat ini yaitu tentang anggaran pendapatan desa.” (Bapak Suwun Waluyo

anggota BPD, wawancara tanggal 23 Mei 2012).

Dari hasil pemaparan Ketua dan anggota BPD diatas dapat disimpulkan

bahwa sudah di terapkan dan disahkannya peraturan desa yang mengatur tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Selanjutnya di lontarkan oleh Bapak Supandi

anggota BPD Desa Bintan Buyu lainnya sebagai berikut :

”Karena kami baru satu merumuskan peraturan desa maka baru satu juga

peraturan desa yang kami terapkan”. (Bapak Supandi anggota BPD, hasil

wawancara 23 Mei 2012).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada penerapan

peraturan desa oleh BPD. Sekretaris BPD Bapak Ridwansyah juga menambahkan

sebagai berikut :

”Kami sudah menerapkan perdes yang sudah dirumuskan bersama kepala

desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Desa APBDes”. (Bapak Ridwansyah, hasil wawancara 23 Mei

2012).

94

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah

menerapkan peraturan desa sesuai dengan yang sudah dirumuskan dalam

musyawarah desa bersama kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan

selanjutkan juga dipaparkan oleh anggota BPD lainnya sebagai berikut :

”Sudah ada peraturan desa yang kami terapkan, yaitu tentang pengaturan

anggaran pendapatan belanja desa.” (Bapak Basap, hasil wawancara 23

Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator BPD adanya penerapan

peraturan desa, yang hasilnya sudah ada dan cukup baik. Bahwa sudah adanya

penerapan peraturan desa yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan

belanja desa yang sudah di musyawarahkan bersama pemerintah desa dan tokoh-

tokoh masyarakat, BPD sudah dapat menjalankan tugasnya dalam pengawasan

penerapan peraturan desa yang cukup baik.

Selanjutnya melakukan crosscheck kepada tokoh adat Bapak Bawadi desa

Bintan Buyu yang memperoleh tanggapan sebagai berikut :

“Menurut saya BPD melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa, meskipun tidak semua peraturan yang diterapkan dan kebetulan saat BPD bersama Pemerintah Desa bermusyawarah dalam penetapan peraturan desa saya berada disana dan menyaksikan secara langsung.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPD telah

menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa dan

menerapkan peraturan desa. Selanjutnya sebagai crosscheck terakhir dalam

indikator penerapan peraturan desa yang dilakukan kepada mantan ketua BPD

Bapak Yakup sebagai berikut :

95

“Pada musyawarah tentang penerapan peraturan desa saya menghadiri secara langsung, musyawarah tersebut yang dilakukan di balai desa bersama anggota BPD pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, tapi dalam musyawarah ini tidak semua peraturan yang diterapkan saya juga tidak tahu kenapa”. (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).

Kemudian hal yang serupa juga yang dilontarkan oleh masyarakat desa

bintan buyu Bapak Yusuf (Sektor Nelayan) sebagai berikut :

“Tidak tahu adanya penerapan peraturan desa, sampai saat ini pun saya

tidak tahu peraturan desa apa saja, karena tidak pernah mendapatkan

informasi”. (Bapak Yusuf, hasil wawancara 24 Mei 2012)

Selanjutnya hal yang senada yang dilontarkan oleh masyarakat desa bintan

buyu Bapak Ali (Sektor Petani) sebagai berikut :

“Penerapan peraturan desa…?

Saya tidak tahu, gimana ya saya sibuk dengan pekerjaan saya, kalau

untuk pemerintahan desa saya tidak tahu penerapan peraturan desa”.

(Bapak Ali, hasil wawancara 25 Mei 2012)

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas kepada Informan, tokoh-tokoh

masyarakat dan masyarakat sebagai croscheck dan observasi dengan adanya

penerapan peraturan desa dapat disimpulkan kurang optimal, karena ini dapat

dilihat tidak semua peraturan yang diterapkan oleh BPD, pemerintah desa beserta

tokoh-tokoh masyarakat sudah melakukan musyawarah tentang peraturan desa,

menerapkan peraturan desa yang mengatur tentang anggaran pendapatan belanja

desa.

Tanggapan dari Sekretaris Desa Bapak Abdullah dalam perumusan

keputusan kepala desa yang akan di ambil adalah sebagai berikut :

96

”Sebelum kepala desa mengesahkan suatu keputusan, pasti terlebih dahulu

kepala desa melakukan perumusan keputusan yang akan di terapkan oleh

kepala desa dengan melakukan koordinasi bersama BPD.” (Bapak

Abdullah, hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012).

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua BPD Bapak Nor Adnan sebagai

berikut:

” Tidak adanya koordinasi antar Pemerintah Desa dan BPD. Alasannya, saya tidak 100% menyalahkan pemerintah desa, tetapi karena adanya kesilapan di pemerintahan yang lebih tinggi, kuatnya kolaborasi pemdes dengan pemerintah di atas nya, saya ni bagaikan harimau ompong yang tidak memiliki taring.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012).

Selanjutnya hal hampir serupa disampaikan oleh anggota BPD Bapak

Supandi sebagai berikut :

”Sebenarnya jarang sekali pemerintah desa dan BPD melakukan

koordinasi mengenai keputusan kepala desa, jadi sangat jelas pengawasan

BPD kurang efektif dalam menjalankan fungsinya.” ( Bapak Supandi, hasil

wawancara 22 Mei 2012).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya

pengawasan BPD dalam pengawasan terhadap perumusan keputusan kepala desa

dengan BPD melakukan kordinasi bersama kepala desa. Selanjutnya hal serupa

juga disampaikan oleh dari anggota BPD Bapak Suwun Waluyo sebagai berikut :

”Setiap keputusan yang dirumuskan oleh kepala desa terlebih dahulu

kepala desa pasti akan melakukan koordinasi kepada kami selaku pihak

BPD, tapi itu jarang sekali dikoordinasikan bersama kami.” (Bapak Suwun

Waluyo, hasil wawancara 22 Mei 2012).

97

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan indikator ”adanya perumusan

keputusan yang akan diambil oleh kepala desa” yang hasilnya kurangnya efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa BPD desa Bintan Buyu kurang efektif dalam

mengawasi perumusan masalah keputusan yang akan di ambil oleh kepala desa

dengan berkordinasi kurang baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya melakukan crosscheck kepada tokoh adapt Bapak Bawadi

sebagai berikut :

“Memang ada keputusan kepala desa, tapi saya kurang mengetahui apakah kepala desa melakukan kordinasi dengan BPD atau tidak. Karena dalam hal ini tidak dialkukan musyawarah bersama kami”(Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012).

Selanjutnya croscheck dilakukan kepada tokoh pemuda Fery berpendapat

sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui apakah kepala desa dalam merumuskan keputusan,

kepala desa melakukan koordinasi bersama BPD terlebih dahulu.” (Tokoh

Pemuda, hasil wawancara 24 Mei 2012).

Selanjutnya mantan ketua BPD Bapak Yakup berpendapat :

“Waktu saya menjabat jadi ketua BPD kepala desa sebelum mengeluarkan atau menetapkan keputusan kepala desa pasti dia berkoordinasi bersama BPD, tapi pada periode ini saya tidak tahu karena saya tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam hal tersebut.” (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012). Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tokoh-tokoh

masyarakat dan mantan ketua BPD tidak mengetahui hal tersebut karena tidak

dilakukan musywarah dan mereka tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam

hal tersebut, sehingga masyarakat tidak tahu apa hasil keputusan yang telah

diambil.

98

Berdasarkan hasil wawancara, croscheck, dan observasi kepada Informan,

anggota BPD, tokoh adat, pemuda dan mantan ketua BPD diatas dengan indikator

adanya perumusan keputusan kepala desa yang kurang baik. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa kepala desa kurangnya koordinasi bersama dengan BPD

dalam perumusan keputusan kepala desa. Tetapi BPD dan Kepala Desa tidak

melakukan musyawarah bersama tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan

perumusan keputusan yang akan diambil.

Berikut tanggapan dari Ketua BPD Bapak Nor Adnan tentang pengawasan

keputusan kepala desa.

”Kalau untuk dilihat dari fungsi pengawasannya belum dapat berjalan

dengan baik”. (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, hasil wawancara 22 Mei

2012)

Kemudian pemaparan oleh ketua BPD Bapak Nor Adnan sebagai berikut :

” Selama ini tidak ada peran BPD dalam pengawasan keputusan kepala desa. Alasannya, karena ada kecurigaan dari pihak BPD pada pemerintah desa.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012)

Selanjutnya disampaikan juga oleh anggota BPD Bapak Supandi yang

berpendapat sebagai berikut:

” Bagaimana ya dek, kami mau mengawasi keputusan kepala desa kami selaku BPD nasib kami saja kurang diperhatikan oleh pemerintah desa, setidaknya kami ini sebagai penjelmaan dari masyarakat desa ini diperhatikan. Dalam menjalankan tugas kami ini tidak sukai sama pemerintah desa dan ada juga yang mengatakan BPD ini harus diajak jalan-jalan, cobalah adek pikir apa maksudnya dari perkataan itu.”(Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD kurang efektif

dalam melakukan pengawasan setiap keputusan yang diambil dengan kepala desa,

99

karena pada kenyataannya BPD menaruh kecurigaan pada pemerintah desa dan

juga kurang diperhatikan lembaga penjelmaan dari masyarakat. Selanjutnya

dilontarkan juga oleh anggota BPD lainnya Bapak Suwun Waluyo sebagai berikut

:

”Selaku legislatif desa kami seharusnya mengawasi setiap keputusan yang

dikeluarkan oleh kepala desa, tapi fungsi yang menjadi tugas kami ini

kurang barjalan dengan baik.” (Bapak Suwun Waluyo, hasil wawancara 22

Mei 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya pengawasan

terhadap keputusan kepala desa yang dilakukan kurang baik, karena BPD adanya

kecurigaan pada pemerintah desa dan kuatnya hubungan pemerintah desa dengan

pemerintah yang lebih tinggi ssehingga BPD lupa akan akan wewenang dan

amanah dari undang-undang.

Selanjutnya melakukan croscheck kepada salah satu tokoh adat Bapak

Bawadi sebagai berikut :

“Seperti yang saya katakan tadi saya kurang mengetahui apakah BPD

melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa .”(Bapak Bawadi,

hasil wawancara 24 Mei 2012).

Selanjutnya melakukan croscheck kepada salah satu tokoh adat bapak

Awang sebagai berikut :

“Seperti yang saya sampaikan bahwa saya kurang mengetahui apakah BPD

melakukan pengawasan terhadap keputusan yang dikeluarkan kepala desa,

tapi sampai saat ini belum ada masalah yang timbul terhadap keputusan

100

yang dikeluarkan oleh kepala desa.” (Bapak Awang, hasil wawancara 24

Mei 2012).

Selanjutnya mantan ketua BPD Bapak Yakup berpendapat sebagai berikut :

“Sewaktu saya masih menjabat, saya selalu melakukan pengawasan

terhadap keputusan kepala desa apakah dapat berjalan secara efektif dan

optimal seperti yang diharapkan. Saya rasa hal serupa juga pasti dilakukan

oleh BPD saat ini.” (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD

terhadap keputusan kepala desa kurang baik dan tidak efektif pengawasan BPD,

namun tokoh-tokoh masyarakat kurang mengetahui apakah BPD melakukan

pengawasan tetapi menurut mantan ketua BPD sebelumnya pada saat dia masih

menjabat sudah dilakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa keluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara, croscheck, dan observasi diatas dengan

indikator ”melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa” yang

menyebutkan adanya pengawasan terhadap keputusan kepala desa yang dilakukan

kurang baik, kurangnya pengawasan pada keputusan kepala desa BPD mengawasi

dengan melakukan pengamatan terhadap keputusan kepala desa apakah dapat

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, agar pengawasan yang dilakukan oleh

BPD dapat berjalan secara efektif dan optimal. Dalam hal ini tokoh masyarakat

kurang mengetahui apakah BPD telah melakukan pengawasan terhadap keputusan

kepala desa yang telah ditetapkan.

101

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Meliputi Penyusunan

Aggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitung Anggaran yang di

Pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa

BPD selain bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap

peraturan desa dan keputusan kepala desa tetapi juga melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yang meliputi dari

penyusunan anggaran pelaksana tata usaha keuangan dan perhitungan yang di

pertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada BPD.

”Masalah pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa memang ada laporan yang di berikan oleh kepala desa kepada kami sesuai yang sudah diatur dalam peraturan desa, yang dananya disusun dan dikelola untuk biaya oprasional kantor desa, pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat.” (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, Hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012).

Selanjutnya juga disampaikan Ketua BPD Bapak Nor Adnan yang

berpendapat sebagai berikut :

”Untuk pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa kami pasti melakukan bersama dengan pemerinthan desa sesuai dengan yang di tetapkan dalam peraturan desa yang sudah di putuskan.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012).

Selanjutnya juga hal serupa disampaikan oleh anggota BPD Bapak Supandi

sebagai berikut :

”Kami selalu ikut serta dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran

pendapatan belanja desa sebagai wujud pengawasan yang kami lakukan.”

(Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan

pengawasan anggaran pendapatan belanja desa BPD selalu ikut serta dalam

102

pengelolaan dan penyusunan. BPD juga memeriksa laporan yang diberikan kepala

desa kepada BPD sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam peraturan desa.

Selanjutnya hal serupa juga dilontarkan oleh anggota BPD Bapak Suwun Waluyo

sebagai berikut :

”Semua terlibat dalam penyusunan anggaran belanja desa, pengawasan

dalam pengelolahan anggarannya memang harus berjalan dengan selalu

diawasi oleh BPD sesuai dengan fungsinya”. (Bapak Suwun Waluyo, hasil

wawancara 22 Mei 2012).

Selanjutnya hal serupa juga dilontarkan oleh anggota BPD Bapak Basap

sebagai berikut :

”Menurut saya semuanya berjalan sesuai dengan segala ketentuannya, segala hal yang berhubungan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa selalu diawasi oleh BPD. Saya melihat tidak ada ketimpangan dalam mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut”. (Bapak Basap, hasil wawancara 22 Mei 2012).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan adanya pengawasan

yang dilakukan dengan cukup baik, karena semua anggota BPD telah mengawasi

dan mengetahui tentang pengelolaan dan penyusunan anggaran pendapatan desa.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya dilakukan croscheck kepada tokoh adat

Bapak Bawadi sebagai berikut :

”Kalau masalah APBDes, biasanya pemerintah desa yang melakukan penyusunan dan pengelolalan APBDes, dan diajukan kepada BPD untuk disahkan, jadi kalau dibilang BPD bergerak dalam menyusun dan mengelola APBDes itu salah, BPD hanya selalu iya-iya saja, apapun yang dibuat oleh pemerintah desa, BPD hanya tanda tangan dan cap saja.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012).

Selanjutnya ditambahkan oleh tokoh pemuda Fery sebagai berikut:

103

”Kalau saya lihat BPD kurang berfungsi, masalah pengawasan APBDes kurang baik, karena BPD merasa selama ini pembangunan dan pengelolaan APBDes baik-baik saja, kalau pun ada masalah dapat di atasi sama pemerintah desa. Pengawasan ada jika masalah uang, seperti bantuan desa, proyek pembangunan desa, mereka cepat mengawasinya.” (Tokoh Pemuda Fery, hasil wawancara tanggal 24 Mei 2012)

Dan selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh mantan ketua BPD Bapak

Yakup berpendapat sebagai berikut :

”Sejauh ini yang saya ketahui BPD selalu mengawasi dan ikut serta dalam

pengelolaan data dan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.”

(Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BPD sudah

melalukan tugas dan fungsinya namun kurang baik, karena BPD hanya

mengesahkan namun tidak ikut dalam menuyusun dan mengelola APBD, BPD

juga hanya mengawasi jika ada masalah keuangan seperti bantuan untuk desa,

proyek pembangunan desa menurut yang disampaikan oleh tokoh masyarakat,

tetapi menurut mantan ketua BPD kalau BPD selalu mengawasi APBDes baik

dalam mengelola dan menyusun anggaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara, croscheck, dan observasi di atas dengan

indikator melakukan pengawasn terhadap pengelolaan pendapatan belanja desa

meliputi penyusunan anggaran tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran

yang di pertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD” yang menyebutkan

adanya pengawasan yang dilakukan, namun kurang baik, hal ini dapat

disimpulkan dari pendapat tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa BPD

hanya menandatangan dan mengecap, BPD hanya melakukan pengawasan

104

terhadap keuangan dan peroyek desa namun tidak ikut dalam pengelolaan dan

penyusunan APBD.

Seharusnya peran BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai

pengawasan terhadap pengelolaan dan penyusunan APBDes, dimana tugas dan

fungsi ini dijalankan untuk mengontrol setiap proses yang dijalankan oleh

pemerintah desa, dalam penggunaan APBDes yang dikelola untuk pembangunan,

sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang diharapkan :

1. Bagaimana pengelolaannya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangu

nan desa.

2. Apakah APBDes yang digunakan sudah pada penggunaanya untuk kepenti

ngan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Faktor-Faktor Penghambat Fungsi BPD Di Desa Bintan Buyu Kecamatan

Teluk Bintan Tahun 2011?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan

yaitu ketua BPD Bapak Nor Adanan desa Bintan Buyu Kabupaten Bintan,

berkenaan dengan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan pengawasan

pemerintahan dalam pengawasan peraturan desa, keputusan kepala desa dan

anggaran pendapatan belanja desa, maka memperoleh tanggapan sebagai berikut :

”Faktor yang menjadi penghambatnya menurut saya ada pada sumber daya manusianya. Karena masih kurang mengerti dalam bagaimana melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Kami tidak pernah melakukan pelatihan oleh pemerintah daerah, bagaimana untuk melakukan pengawasan yang baik terhadap pemerintahan desa, baik itu dalam perumusan peraturan desa, penerapannya. Oleh karena itu kami hanya

105

mampu membuat satu perdes yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara tanggal 22 Mei 2012) Dari hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan dan peneliti akan berusaha

menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan pemerintahan

desa yang dilakukan oleh BPD. Faktor-faktor yang menjadi penghambat antara

lain adalah:

1. Kurangnya pengetahuan anggota BPD dalam melakukan pengawasan,

sehingga mempengaruhi hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

2. Karena belum adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah

kepada anggota BPD dalam melakukan pengawasan pemerintahan desa.

3. BPD kurang paham dalam menyusun dan menerapkan peraturan desa

selain tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

84

106

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian yang dilakukan dengan permasalahan Analisis Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan

Tahun 2011.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan

pengawasan peraturan desa, berdasarkan tanggapan informasi dan

observasi serta analisa kurangnya optimal dalam perumusan peraturan

desa serta pengawasan, hal ini dapat dilihat dari BPD telah melakukan

musyawarah untuk perumusan, sosialisasi dan penerapan peraturan desa

yang dilakukan bersama tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari

masyarakat dan pemerintah desa dalam hal tersebut. BPD juga

menampung aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari

suara masyarakat desa untuk disampaikan dalam musyawarah. Setelah

perumusan tersebut sudah disepakati bersama dalam musyawarah baru

BPD dapat mengesahkan dan menerapkan peraturan desa, kemudian

BPD dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun dalam hal

107

2. ini masih kurang baik, karena BPD hanya melakukan pada tokoh-tokoh

masyarakat seharusnya BPD juga melakukan secara langsung kepada

masyarakat desa.

3. BPD kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan

kepala desa. Dalam hal ini sebelum kepala desa mengeluarkan peraturan

desa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan BPD tentang

perumusan keputusan kepala desa, namun pada kenyataannya tidak ada

koordinasi antara kepala desa dan BPD pada perumusan kepala desa.

Adanya peranan BPD dalam pengawasan keputusan kepala desa yakni

BPD melakukan pemantauan terhadap keputusan yang dikeluarkan

kepala desa apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama,

apabila ada penyimpangan yang dilakukan kepala desa terhadap

keputusan kepala desa yang dikeluarkan maka BPD langsung

menanyakan kepada kepala desa. Namun dalam hal ini BPD dan kepala

desa tidak adanya koordinasi dalam melakukan perumusan keputusan

yang akan di ambil, tidak melakukan musyawarah bersama masyarakat

dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

4. Pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) meliputi

penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan

anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD

sebagai wujud pengawasan yang dilakukan BPD terhadap APBDes,

menurut pendapat BPD sudah cukup baik, yakni adanya pemeriksaan

laporan tentang APBD dari kepala desa kepada BPD. BPD juga ikut serta

108

langsung dalam penyusunan dan pengelolaan APBD, tetapi menurut

pendapat tokoh masyarakat masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari

tanggapan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa BPD masih kurang

berperan dalam mengawasi APBDes karena masyarakat beranggapan

bahwa BPD hanya tandatangan dan cap dalam laporan pengelolaan dan

penyusunan APBDes. BPD hanya mengawasi bila ada peroyek

pembangunan desa.

5. Hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi BPD dalam mengawasi

peraturan desa, karena BPD kurang paham dalam menyusun dan

membuat peraturan desa, selama ini tidak ada pelatihan atau seminar

dalam pembuatan peraturan desa oleh pemerintah daerah. Ini dapat

dilihat BPD hanya mampu menerapkan satu peraturan desa hingga saat

ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai masukan

khususnya bagi BPD Desa Bintan Buyu dalam menjalankan tugasnya sebagai

pengawas pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. BPD dapat menampung dan menggali aspirasi dan opini masyarakat

yang dapat menjadikan ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan

desa dan keputusan kepala desa. BPD juga dapat belajar bagaimana

caranya untuk merancang dan merumuskan peraturan desa seperti

desa-desa tetangga yang sudah memiliki peraturan desa.

109

2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan pembinaan bagi anggota BPD

dalam melihat potensi yang ada di desa Bintan Buyu guna menambah

aset dan keuangan bagi desa.

3. Adanya kesadaran dari BPD bahwa mereka adalah sekaligus pengawas

bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa, bukan

sebagai bawahan kepala desa. Dan perlunya studi banding dan

musyawarah oleh BPD kepada pihak luar desa dalam rangka

penambahan pengetahuan dan kemapuan untuk malaksanakan tugas

dan fungsinya.

4. BPD agar dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang

diharapkan seperti melakukan pengawasan terhadap keputusan kepala

desa, supaya dapat berjalan dengan yang direncanakan.

5. BPD diharapkan dapat ikut serta dalam melakukan penyusunan dan

pengelolaan APBD, jangan hanya mengesahkan dan mengawasi

bagian bantuan untuk pembangunan desa saja.

DAFTAR PUSTAKA

Anthoillah, Anton. 2010.Dasar-Dasar Manajemen, CV. Pustaka Setia, Bandung

Arikunto, Suharsimi. 2006.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta : Jakarta

Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitataif, Prada Media Group : Jakarta

Cahyono, Heru. 2005. konflik Elite Politik Di Pedesaan, Pustaka pelajar : Yogyakarta

Hadayaningrat, 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen,

Gunung Agung Hasibuan, Malayu S.P, 2009. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, PT

Bumi Aksara : Jakarta Manulang, M. 1991. Pengembangan Pegawai, PT.Ghelia Indonesia : Jakarta

Marbun, B.N. 2010. Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta

Thoha, Miftah. 2010. Kepemimpinan dalam Manajemen, PT. Raja Grafindo

Persada : Jakarta Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja rosdakaya:

Bandung Poloma, Margaret M. 2004. Sosiologi konteporer, PT. Grafindo Persada.

Gramedia :Jakarta Rasyid, Ryas. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan, PT.Grafindo Persada ,

Jakarta Saparin, Sumber. 1979. Tata pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa,

Ghalia Indonesia : Jakarta Siagian, Sondang P. 1989.Filsafat Administrasi, PT. Toko Gunung Agung :

Jakarta _______________ 1989. Filsafat Administrasi, PT. Bumi Aksara : Jakarta

_______________ 2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan, PT. Rineka Cipta :

Jakarta 2011. Manajemen Stratejik, PT. Bumi Aksara : Jakarta

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1984. Metode Penelitian Survey, LP3ES : Jakarta Suhartono, 2000, Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai

Jaman Otonomi Daerah, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama Sujamto, 1996, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika : Jakarta Terry R.George dan Alih Bahasa Winardi, 1986. Asas-Asas Manajemen,

ALUMNI / 1986 / BANDUNG Yuniarsih, Tjutju dan Suwanto. 2009. Manajemen, CV. Alfabeta : Jakarta

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh. PT. Raja Grafindo : Jakarta

Tim Fisip Umrah, 2010, Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi

Mahasisiwa FISIP, Tanjungpinang

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD) DI

DESA BINTAN BUYU KECAMATAN TELUK BINTAN

TAHUN 2011

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran serta Kepala Desa/Pemerintahan Desa Bintan Buyu

Kecamatan Teluk Bintan dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Desa

dan proses Perumusan Peraturan Desa antara Kepala Desa bersama BPD ?

Jelaskan

2. Apakah Bapak selaku ketua BPD setelah Rancangan dan Perumusan

Peraturan Desa sudah melakukan sosialisasi Peraturan Desa kepada

masyarakat ?

3. Apakah sudah ada Penerapan Peraturan Desa ? setelah mengsosialisasikan

Peraturaturan Desa yang diusulkan Kepala Desa bersama BPD ?

4. Menurut Bapak, selaku Kepala Desa/Sekretaris Desa bagaimana peran

BPD dan juga peran Pemerintahan Desa Bintan Buyu dalam pelaksanaan

Perumusan Kepala Desa ?

5. Bagaimana peran BPD dalam pengawasan Keputusan Kepala Desa ?

6. Menurut Bapak, selaku Kepala Desa/Sekretaris Desa Bintan Buyu

bagaimana peran BPD dalam pengawasan Keputusan Kepala Desa ?

7. Menurut Bapak, selaku masyarakat Desa Bintan Buyu apakah BPD sudah

melakukan sosialisasi Peraturan Desa kepada masyarakat ?

8. Menurut Bapak, selaku masyarakat Desa Bintan Buyu apakah sudah ada

Penerapan Peraturan Desa ?

9. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat BPD dalam kegiatan

Pemerintahan Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan ? Jelaskan

10. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

yang meliputi Penyusunan Anggaran Pelaksana Tata Usaha Keuangan dan

Perhitungan Anggaran adanya pengawasan dan pelaporan Pertanggung

jawaban Kepala Desa kepada BPD ?

REKAPITULASI WAWANCARA

1. Pertanyaan yang di ajukan kepada Sekretaris Desa Bintan Buyu

a. Bagaimana peran serta Pemerintahan Desa Bintan Buyu

Kabupaten Bintan dalam proses pembuatan / perumusan

peratuaran desa ?

”Sebelum perumusan peraturan kepala desa mengusulkan rancangan peraturan bersama BPD uuntuk membahas dan disetujui dalam musyrawarah peraturan desa yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat yang terkait, selanjutnya dalam proses pembuatan peraturan desa mengacu pada RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) bersama pada Kepala Desa dan BPD setelah membahas dan menyetujui perumusan peraturan desa tentang RPJMDes, kemudian menjadi masukan dalam penyususnan APBDes. Ini merupakan hasil penggagasan RT 1-RT 13 di desa ini setelah itu di laksanakan pada RKPDes yang merupakan salah satu bentuk kegaiatan fisik.” (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012)

b. Bagaimana peran Pemerintah Desa dan juga BPD Desa Bintan

Buyu dalam Pelaksanaan Perumusan Keputusan Kepala Desa ?

”Sebelum kepala desa mengesahkan suatu keputusan, pasti terlebih

dahulu kepala desa melakukan perumusan keputusan yang akan di

terapkan oleh kepala desa dengan melakukan koordinasi bersama BPD.”

(Bapak Abdullah, hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012).

c. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan

dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?

”Masalah pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa memang ada laporan yang di berikan oleh kepala desa kepada BPD sesuai yang sudah diatur dalam peraturan desa, yang dananya disusun dan dikelola untuk biaya oprasional kantor desa, pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat.” (Bapak Abdullah Sekretaris Desa, Hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2012).

2. Pertanyaan yang diajukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan

Desa (BPD)

a. Bagaimana peran serta BPD dalam proses pembuatan peraturan

desa / perumusan peraturan desa ?

”Saat ini sudah terlaksana perumusan yang kita buat dalam bentuk peraturan desa yang telah saya setujui atas pembahasan dari musyawarah, sebagaimana saya selaku ketua BPD di desa ini mungkin dalam waktu dekat ini akan ada musyawarah desa yang membahas tentang peraturan desa lainnya.”(Bapak Noor Adnan Ketua BPD Desa Bintan Buyu, hasil wawancara tanggal 22 Mei 2012)

b. Apakah setelah rancangan dan perumusan peraturan desa sudah

melakukan sosialisasi peraturan desa ?

” Karena kami sudah menyusun dan menerapkan peraturan desa, maka kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang perturan desa.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012)

c. Apakah sudah menerapkan peraturan desa yang telah di usulkan

oleh pemerintah desa maupun BPD ?

”Sudah ada peraturan desa yang kami terapkan, peraturan yang sudah diterapkan dan disahkan yaitu tentang Anggaran pendapatan belanja desa dan kerja baik antar kedua lembaga.” (Bapak Noor Adnan Ketua BPD, wawancara 22 Mei 2012).

d. Bagaimana peran BPD dalam Pelaksanaan Perumusan Keputusan

Kepala Desa adanya koordinasi kepada Kepala Desa dan BPD ?

” Tidak adanya koordinasi antar Pemerintah desa dan BPD. Alasannya, saya tidak 100% menyalahkan pemerintah desa, tetapi karena adanya kesilapan di pemeintahan yang lebih tinggi kuat nya kolaborasi pemdes

dengan pemerintah di atas nya, saya ni bagaikan harimau ompong yang tidak memiliki taring.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012).

e. Bagaimana peran BPD dalam Pengawasan Keputusan Kepala

Desa ?

” Selama ini tidak ada peran BPD dalam pengawasan keputusan kepala

desa. Alasannya, karena ada kecurigaan dari pihak BPD pada pemerintah

desa.” (Bapak Nor Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012)

f. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan

dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?

”Untuk pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa kami pasti

melakukan bersama dengan pemerinthan desa sesuai dengan yang di

tetapkan dalam peraturan desa yang sudah di putuskan.” (Bapak Nor

Adnan, hasil wawancara 22 Mei 2012).

3. Pertanyaan yang diajukan kepada anggota Badan Permusyawaratan

(BPD)

a. Bagaimana peran serta BPD dalam proses pembuatan peraturan

desa / perumusan peraturan desa

”Dalam hal ini memang sudah tugas kami BPD dan anggotanya pada perumusan peraturan desa yang akan menjadi peraturan desa bersama Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan, Jadi sudah ada peraturan desa yang kami rumuskan, untuk kedepannya insyaallah kami akan melakukan musyawarah untuk membuat peraturan desa lain sesuai dengan keadaan”. (Bapak Supadji anggota BPD Desa Bintan Buyu, hasil wawancara tanggal 22 Mei 2012)

b. Apakah setelah rancangan dan perumusan peraturan desa sudah

melakukan sosialisasi peraturan desa ?

”Karena kami sudah menyusun dan menerapakan peraturan desa, maka

kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat meskipun tidak

secara langsung kami laksanakan melainkan bersama tokoh-tokoh yang

hadir dalam musyawarah.” (Bapak Ridwansyah, hasil wawancara 23 Mei

2012)

c. Apakah sudah menerapan peraturan desa yang telah diusulkan

oleh pemerintah desa ?

”Peraturan yang sudah dapat kami sahkan dan diterapkan baru satu

untuk saat ini yaitu tentang anggaran pendapatan desa.” (Bapak Suwun

Waluyo anggota BPD, wawancara tanggal 22 Mei 2012).

d. Bagaimana peran BPD dalam Pelaksanaan Perumusan Keputusan

Kepala Desa adanya koordinasi Kepala Desa dan BPD ?

” Sebenarnya jarang sekali pemerintah desa dan BPD melakukan

koordinasi mengenai keputusan kepala desa, jadi sangat jelas

pengawasan BPD kurang efektif dalam menjalankan fungsinya.” ( Bapak

Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012).

e. Bagaimana peran BPD dalam Pengawasan Keputusan Kepala

Desa ?

” Bagaimana ya dek, kami mau mengawasi keputusan kepala desa kami selaku BPD nasib kami saja kurang diperhatikan oleh pemerintah desa, setidaknya kami ini sebagai penjelmaan dari masyarakat desa ini diperhatikan. Dalam menjalankan tugas kami ini tidak sukai sama pemerintah desa dan ada juga yang mengatakan BPD ini harus diajak

jalan-jalan, cobalah adek pikir apa maksudnya dari perkataan itu.”(Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012)

f. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan

dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?

”Kami selalu ikut serta dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran

pendapatan belanja desa sebagai wujud pengawasan yang kami lakukan.”

(Bapak Supandi, hasil wawancara 22 Mei 2012).

4. Pertanyaan yang diajukan kepada mantan ketua Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Menurut Bapak, bagaimana peran serta Kepala Desa dan BPD dalam

pem buatan peraturan desa / perumusan peraturan desa ?

“Jujur ya dek, sampai saat ini baru satu peraturan desa yang dirumuskan

oleh BPD, seharusnya BPD dapat membuat peraturan desa berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan keadaan”. (Bapak Yakup,

hasil wawancara tanggal 23 Mei 2012).

b. Menurut Bapak, Apakah setelah rancangan dan perumusan peraturan

sudah melakukan sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat desa ?

“Sudah dilakukan sosialisasi oleh BPD melalui tokoh-tokoh masyarakat

yang hadir pada musyawarah tersebut, meskipun tidak semua masyarakat

yang tahu adanya sosialisasi peraturan desa di desa ini.”( Bapak Yakup,

hasil wawancara 23 Mei 2012).

c. Menurut Bapak, apakah sudah ada penerapan perturan desa ? setelah

mengsosialisasikan peraturan desa yang diusulkan oleh pemerintah

desa maupun BPD

“Pada musyawarah tentang penerapan peraturan desa saya menghadiri

secara langsung, musyawarah tersebut yang dilakukan di balai desa

bersama anggota BPD pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, tapi

dalam musyawarah ini tidak semua peraturan yang diterapkan saya juga

tidak tahu kenapa”. (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).

d. Bagaimana peran BPD dalam pelaksanaan Perumusan Keputusan

Kepala Desa adanya koordinasi Kepela Desa dan BPD ?

“Waktu saya menjabat jadi ketua BPD kepala desa sebelum mengeluarkan

atau menetapkan keputusan kepala desa pasti dia berkoordinasi bersama

BPD, tapi pada periode ini saya tidak tahu karena saya tidak mempunyai

hak untuk turut campur dalam hal tersebut.” (Bapak Yakup, hasil

wawancara 23 Mei 2012).

e. Bagaimana peran BPD dalam Pengawasan Keputusan Kepala Desa ?

“Sewaktu saya masih menjabat, saya selalu melakukan pengawasan

terhadap keputusan kepala desa apakah dapat berjalan secara efektif dan

optimal seperti yang diharapkan. Saya rasa hal serupa juga pasti dilakukan

oleh BPD saat ini.” (Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).

f. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan dan Laporan

Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?

”Sejauh ini yang saya ketahui BPD selalu mengawasi dan ikut serta dalam

pengelolaan data dan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.”

(Bapak Yakup, hasil wawancara 23 Mei 2012).

5. Pertanyaan yang diajukan kepada tokoh adat

a. Menurut Bapak, bagaimana peran serta Kepala Desa dan BPD

dalam pembuatan peraturan desa / perumusan peraturan desa ?

”BPD sampai saat ini baru merumuskan satu peraturan desa dan kami

sebagai tokoh masyarakat diundang untuk ikut dalam musyawarah yang

berkenaan dengan perumusan peraturan desa.” (Bapak Bawadi, hasil

wawancara pada tanggal 24 Mei 2012)

b. Menurut Bapak, apakah BPD setelah rancangan dan perumusan

peraturan desa sudah melakukan sosialisasi peraturan desa kepada

masyarakat ?

“BPD sudah melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat pada

musyawarah untuk disampaikan kepada masyarakat, namun tidak semua

masyarakat desa yang mengetahui sosialisasi ini.” (Bapak Bawadi, hasil

wawancara 24 Mei 2012).

c. Menurut Bapak, apakah sudah ada penerapan peraturan desa ?

setelah mengsosialisasikan peraturan desa yang diusulkan oleh

Pemerintah Desa maupun BPD ?

“Menurut saya BPD melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa, meskipun

tidak semua peraturan yang diterapkan dan kebetulan saat BPD bersama Pemerintah Desa bermusyawarah dalam penetapan peraturan desa saya berada disana dan menyaksikan secara langsung.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012) d. Menurut Bapak, Bagaimana peran BPD dalam Pelaksanaan

Perumusan Keputusan Kepala Desa ?

“Memang ada keputusan kepala desa, tapi saya kurang mengetahui

apakah kepala desa melakukan kordinasi dengan BPD atau tidak. Karena

dalam hal ini tidak dialkukan musyawarah bersama kami”(Bapak Bawadi,

hasil wawancara 24 Mei 2012).

e. Menurut Bapak, Bagaimana peran BPD dalam Pengawasan

Keputusan Kepala Desa ?

“Seperti yang saya sampaikan bahwa saya kurang mengetahui apakah

BPD melakukan pengawasan terhadap keputusan yang dikeluarkan

kepala desa, tapi sampai saat ini belum ada masalah yang timbul

terhadapap keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa.” (Bapak

Awang, hasil wawancara 24 Mei 2012).

f. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan dan Laporan

Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?

”Kalau masalah APBDes, biasanya pemerintah desa yang melakukan penyusunan dan pengelolalan APBDes, dan diajukan kepada BPD untuk disahkan, jadi kalau dibilang BPD bergerak dalam menyusun dan mengelola APBDes itu salah, BPD hanya selalu iya-iya saja, apapun yang dibuat oleh pemerintah desa, BPD hanya tanda tangan dan cap saja.” (Bapak Bawadi, hasil wawancara 24 Mei 2012).

6. Pertanyaan yang diajukan kepada tokoh pemuda

a. Bagaimana peran serta Kepala Desa dan BPD dalam pembuatan

peraturan / perumusan peraturan desa ?

”Yang saya tahu BPD baru merumuskan satu peraturan desa yaitu

tentang anggaran pendapatan belanja desa”. (Tokoh Pemuda Fery, hasil

wawancara tanggal 24 Mei 2012).

b. Menurut Anda, apakah BPD setelah rancangan dan perumusan

peraturan desa sudah melakukan sosialisasi peraturan desa kepada

masyarakat ?

“BPD sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh-

tokoh masyarakat yang hadir dalam musyawarah tentang peraturan desa

untuk disampaikan kepada masyarakat.” (Tokoh Pemuda Fery, hasil

wawancara 24 Mei 2012).

c. Menurut Anda, apakah sudah ada penerapan peraturan desa ?

setelah mengsosialisasikan peraturan desa yang diusulkan oleh

pemerintah desa maupun BPD

“Saya menghadiri langsung pada musyawarah yang dilakukan BPD

bersama pemerintah desa dan tokoh–tokoh masyarakat dalam menetapkan

dan menerapkan anggaran pendapatan belanja desa.” (Tokoh Pemuda,

hasil wawancara 24 Mei 2012).

d. Menurut Anda, Bagaimana peran BPD dalam Pelaksanaan

Perumusan Keputusan Kepala Desa adanya Koordinasi Kepala

Desa dan BPD ?

“Saya tidak mengetahui apakah kepala desa dalam merumuskan

keputusan, kepala desa melakukan koordinasi bersama BPD terlebih

dahulu.” (Tokoh Pemuda, hasil wawancara 24 Mei 2012).

e. Apakah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) yang meliputi Penyususnan Anggaran Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran adanya Pengawasan

dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD ?

”Kalau saya lihat BPD kurang berfungsi, masalah pengawasan APBDes kurang baik, karena BPD merasa selama ini pembangunan dan pengelolaan APBDes baik-baik saja, kalau pun ada masalah dapat di atasi sama pemerintah desa. Pengawasan ada jika masalah uang, seperti bantuan desa, proyek pembangunan desa, mereka cepat mengawasinya.” (Tokoh Pemuda Fery, hasil wawancara tanggal 24 Mei 2012)

7. Pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat

( SEKTOR NELAYAN )

a. Menurut Bapak, apakah BPD sudah melakukan sosialisasi

peraturan desa kepada masyarakat ?

“ BPD merupakan suatu wujud demokrasi yaitu peran serta masyarakat didalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa, juga merupakan wadah menampung, menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi layaknya BPD melaksanakan fungsinya dalam mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakatnya. Dapat dilihat bahwa masyarakat sibuk dengan kesehariannya/pekerjaannya dan ini dapat dirasakan kurangnya pemberdayaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat harus bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anaknya. (Bapak Yusuf, hasil wawancara 25 Mei 2012)

b. Menurut Bapak, apakah sudah ada penerapan peraturan desa ?

setelah mengsosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat

“Tidak tahu adanya penerapan peraturan desa, sampai saat ini pun saya

tidak tahu peraturan desa apa saja, karena tidak pernah mendapatkan

informasi”. (Bapak Yusuf, hasil wawancara 25 Mei 2012)

( SEKTOR PETANI ) a. Menurut Bapak, apakah BPD sudah melakukan sosialisasi

peraturan desa kepada masyarakat ?

“Kalau mengenai pemerintah desa saya kurang tahu dek, begini lah kondisi saya hidup harus menjemur padi apabila sudah waktunya panen, adek bisa lihat sendiri kesibukan bapak menjaga padi-padi ini klo sudah dijemur apabila cuaca nya panas baik kali buat dijemur, tapi klo sudah hujan bapak harus angkat padi-padi ini agar tidak basah. Bapak tidak tahu sosialisasi peraturan desa itu apa.” (Bapak Ali, hasil wawancara 25 Mei 2012) b. Menurut Bapak, apakah sudah ada penerapan peraturan desa ?

setelah mengsosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat

“Penerapan peraturan desa…?

Saya tidak tahu, gimana ya saya sibuk dengan pekerjaan saya, kalau

untuk pemerintahan desa saya tidak tahu penerapan peraturan desa”.

(Bapak Ali, hasil wawancara 25 Mei 2012)