SOAL UJIAN ADVOKADMarasi Sihaloho Partnership

Advokat & Legal Consultant

Contoh Soal Ujian Advokat 2011

MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKAT

1. Didalam pasal 32 (3) diatur profesi advokat yang terhimpun dalam Peradiberjumlaha. 6 organisasi advokatb. 7 organisasi advokatc. 8 organisasi advokatd. 9 organisasai advokat

Jawaban CPasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), HimpunanKonsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

2. Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokata. Asosiasi pengacara syariah indonesiab. Serikat pengacara indonesiac. Himpunan advokat dan pengacara indonesiad. PeradinJawaban DPasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

3. Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggala. 5 april 2003b. 5 april 2004c. 5 april 2001d. 5 april 2002Jawaban APasal 36Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003

4. Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupaa. Lembaga Pengawasb. Komisi pengawasc. Dewan pengawasd. Komisi advokatJawaban BPasal 13Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat

5. Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiapa. Satu tahunb. Perubahanc. Pergantian pengurusd. Satu bulanJawaban APasal 29(4)Setiap 1(satu) Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

6. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan menurut pasal 10a. Permohonan sendirib. Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahunc. Berdasarkan keputusan organisasi advokatd. Semua benarJawaban DPasal 10Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:a. permohonan sendiri;b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau berlebih; atauc. berdasarkan keputusan organisasi advokat7. Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Menteric. Mahkamah agungd. Komisi pengawasJawaban APasal 12 (1)Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat8. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Dewan kehormatanc. Mahkamah agungd. Komisi pengawasJawaban BPasal 12 (2)Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat

9. Pengertian Advokat sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah ...a. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang inib. Orang yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat yang bertugas memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undangc. Orang yang berprofesi memberi pelayanan hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang d. Jawaban A, B, C adalah benar10. Berdasarkan pasal 28 ayat (3) UU Advokat, Pimpinan Organisasi Advokat dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai ...A. Pimpinan Dewan KehormatanB. Pimpinan Partai PolitikC. Pimpinan DPR/MPRD. Pimpinan Organisasi Terlarang11. Wilayah hukum kerja praktek seorang advokat berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2003 ... A. Semua wilayah hukum pengadilan di seluruh Indonesia B. Terbatas pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat C. Terbatas hanya wilayah hukum Pengadilan Negeri setempatD. Advokat sendiri bisa bebas memilih wilayah tertentu suatu Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri12. Pada tanggal 21 Desember 2004 dibentuk suatu wadah sebagai wujud nyata dari kesatuan dan persatuan para Advokat Indonesia, yaitu ...A. Persatuan Advokat Indonesia ( PERADIN )B. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia ( HAPI ) C. Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI )D. Komite Kerja Advokat Indonesia ( KKAI )13. Dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai Hak Immunitas Advokat, Hak Imunitas advokat adalah...a. Hak Advokat untuk memperoleh informasi atau data dari instansi pemerintah guna kepentingan suatu perkarab. Hak Advokat untuk menolak suatu perkara jika diyakini tidak ada dasar hukumnyac. Hak Advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadiland. Jawan A dan B benar14. Undang-undang Advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Organisasi Advokat, antara lain kewenangan untuk ...A. Mengadakan ujian bagi calon AdvokatB. Melakukan pengangkatan AdvokatC. Melakukan tindakan pemberhentian Advokat dari profesinya D. Semua Jawaban Benar15. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh ... A. Mahkamah Agung (MA) B. Menteri Hukum dan HAM C. PERADI D. Pengadilan Negeri setempat yang membawahi wilayah hukum kerjanyaMATERI KODE ETIK ADVOKAT16. Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejaka. 23 Mei 2002b. 23 mei 2003c. 5 april 2003d. 5 april 2002Jawaban APasal 33Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

17. Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum karenaa. Bertentangan dengan hati nuraninyab. Tidak sesuai dengan keahliannyac. Tidak ada dasar hukumnyad. A dan B benarJawaban DPasal 3 a.Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

18. Menurut pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak dibenarkana. Menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menangb. Membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perluc. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkand. Semua benarJawaban DPasal 4a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkankerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

19. Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawata. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatanb. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormatc. Tidak dipekenankan merebut klien dari rekan sejawatd. Semua benarJawaban DPasal 5a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutanpemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untukmengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau dengan kliennya

20. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara menurut pasal 8 apabilaa. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkarab. Karena tidak sesuai dengan keahliannyac. Bertentangan dengan hati nuraninyad. Jawaban b dan c benarJawaban APasal 8diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengankliennya.

21. Selambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatana. 3 harib. 14 haric. 21 harid. 7 hariJawaban CPasal 132. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

22. Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleha. Paniterab. Ketua Majelisc. Majelisd. Semua benarJawaban BPasal 144. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.

23. Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam waktua. 7 harib. 14 haric. 21 harid. Semua benarJawaban CPasal 182. Pengajuan permohonan bandng beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

24. Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selamaa. 5 tahunb. 4 tahunc. 3 tahund. 2 tahunJawaban CPasal 8h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

25. Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, pengadu dan yang teradua. Harus hadir secara pribadib. Tidak dapat menguasakan kepada orang lainc. Jka dikehendaki dapat didampingi oleh penasehatd. Semua benarJawaban DPasal 137. Pengadu dan yang teradu:a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.b. Berhak untuk mengajukan saksisaksi dan bukti-bukti.

26. Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu.. Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnyaa. 21 harib. 14 haric. 7 harid. 3 hariJawaban BPasal 133. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jalaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

27. Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai..tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradua. 1 kalib. 2 kalic. 3 kalid. Semua salahJawaban BPasal 13kalinya salah satu pihak tidak hadir:a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

28. Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik disebuta. Pemecatanb. Pemberhentian sementarac. Peringatan kerasd. Peringatan biasaJawaban BPasal 16c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

29. Advokat menurut pasal 10 uu advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesiya secara tetap karenaa. Permohonan sendirib. Dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hokum tetap karena tidak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebihc. Berdasarkan keputusan organisasi advokatd. Semua benarJawaban DPasal 10(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:a. permohonan sendiri;b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atauc. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.30. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia berupa ...a. Teguran, peringatan keras atau pemecatan keanggotaaan dari organisasi profesib. Peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesic. Teguran, skorsing atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesid. Teguran lisan, teguran tertulis, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaaan organisasiJawaban : BPasal 16Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:- Peringatan biasa.- Peringatan keras.- Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.- Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.MATERI ACARA PERDATA31. Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, pernyataan tersebut diatasa. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolutb. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatifc. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolutd. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatifJawaban APasal 134Jika perselisihan suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

32. Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakima. Mengusahakan perdamaian 130 HIRb. Memerintahkan pihak untuk berdamaic. Meminta penggugat untuk membaca gugatand. Tidak wajib mengusahakan perdamaianJawaban APasal 130(1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeridengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

33. Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebuta. Putusan Selab. Putusan Verstekc. Putusan Kontradiktoird. Putusan VerzetJawaban BPasal 125Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

34. Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukana. Verstekb. Verzetc. Derdenversetd. BandingJawaban BPasal 129Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapatmemajukan perlawanan(verzet) atas keputusan itu.

35. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atasa. Suratb. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpahc. Surat, saksi, persangkaan,pengakuand. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahliJawaban BPasal 164Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaan persangkaan Pengakuan Sumpah36. Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balika. Pasal 120 HIRb. Pasal 132 HIRc. Pasal 136 HIRd. Pasal 130 HIRJawaban BPasal 132 (b)(1)Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan

37. Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:a. Sita eksekusib. Sita conservatoirc. Sita revindicatoird. Sita maritalJawaban CSita revindicatoir

38. Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepadaa. Camat yang bersangkutanb. Kepala sektor kepolisian yang bersangkutanc. Bupati yang bersangkutand. Kepala desa yangbersangkutanJawaban DPasal 390(1)Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada kepala desanya atau lurah bangsa tionghoa yang diwajibkan dengan segera pemberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dlam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.39. Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang daria. 3 harib. 7 haric. 14 harid. 30 hariJawaban APasal 122Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurangdari tiga hari kerja.

40. Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempata. Penggugatb. Tergugatc. Bendad. penanggungJawaban BPasal 118(1)Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya tempat tinggal sebetulnya.

41. Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung dimanakah gugatan diajukana. Tergugatb. Penanggungc. Penggugatd. debitorJawaban DPasal 118(2)Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penenggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berhutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman(R.O)

42. Jika tergugat tempat diamnya tidak diketahui menurut pasal 118 (3) dimanakah gugatan diajukana. Penggugatb. Tergugatc. Penanggungd. Salah seorang tergugatJawaban APasal 118(3)Bilamana tempat diam dari dari tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang tetap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa terletak barang itu.43. Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalama. 124 HIRb. 125 HIRc. 126 HIRd. 129 HIRJawaban DPasal 129(1)Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapatmemajukan perlawanan atas keputusan itu.Pasal 129(2)Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, smapai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197.

44. Unus testis nullus testis diatur dalama. 164 HIRb. 180 HIRc. 163 HIRd. 169 HIRJawaban DPasal 169Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang laindidalam hukum tidak dapat dipercaya.

45. Lembaga paksa badan diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban APERMA 1/ 2000

46. Class action diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban CPERMA 1/ 2002

47. Mediasi diatur dalama. PERMA 1/ 2000b. PERMA 1/ 2001c. PERMA 1/ 2002d. PERMA 2/ 2003Jawaban DPERMA 2/ 200348. Ruang lingkup kasasi diatur dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agunga. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau melnggar hukum yang berlakuc. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undangd. Semua benarJawaban Dpasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agunga. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangb. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuc. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang49. Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG dikenal alat-alat bukti, yaitu ...A. Alat Bukti Surat, Saksi, Pengetahuan Hakim, Keyakinan Hakim dan Sumpah B. Alat Bukti Surat, Saksi, Yurisprudensi, Keyakinan Hakim dan Sumpah C. Alat Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Keyakinan Hakim dan Sumpah D. Alat Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan SumpahJawab : DPasal 164 HIRAlat-alat bukti yaitu:1. alat bukti tertulis/surat2. alat bukti saksi3. alat bukti persangkaaan4. alat bukti pengakuan5. alat bukti sumpah

50. Putusan yang amar putusnya adalah menghukum salah satu pihak yang berperkara disebut ...A. Putusan Deklaratoir B. Putusan KonstitutifC. Putusan Condemnatoir D. Putusan VerstekJawab : C- Putusan Diklatoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hokum- Putusan Konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.- Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi- Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.51. Dalam hukum acara perdata dikenal Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vooraad) yang syarat dan tata caranya selain diatur dalam HIR, juga diatur dalam..A. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 B. SEMA Nomor 3 Tahun 2001 C. SEMA Nomor 3 Tahun 2002 D. SEMA Nomor 3 Tahun 2003Jawab : ASurat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad )52. Jika dalam suatu perkara yang sedang berlangsung terdapat pihak ketiga yang dapat menggabungkan diri kepada salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, maka campuran pihak ketiga dalam perkara ini disebut ...A. IntervensiB. VoegingC. Derden verzetD. VridjwaringJawab : B- Tussenkomst(intervensi), mirip dengan vrijwaring namun perbedaannya adalah pihak ketiga tersebut masuk atas kemauannya sendiri dan tidak memihak salah satu pihak dan hanya mempertahankan kepentingannya sendiri.- Voeging, masuknya pihak ketiga yang merasa berkepentingan atas ijin Majelis Hakim untuk mencampuri perkara dengan memihak salah satu pihak.- Vrijwaring, diatur dalam pasal 70-76 Rv, yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di pengadilan, di luar kedua belah pihak, ada pihak ketiga yang ditarik dalam perkara tersebut secara singkat tidak atas kemauannya sendiri- Derden Verzet adalah Perlawanan pihak ketiga atas putusan pengadilan. Dimana pihak ketiga merasa kepentingannya dilanggar atas putusan tersebut53. Dalam menghadapi suatu perkara perdata, hakim diberikan wewenang untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pasal dibawah ini, pasal berapakah yang mengatur tentang perdamaian ...A. Pasal 118 HIRB. Pasal 130 HIRC. Pasal 132 HIRD. Pasal 133 HIRJawab : BPasal 130 HIR54. Amir mengajukan gugatan terhadap Budi, dengan tututan agar Budi segera menyerahkan tanah yang telah dibeli Amir dari Budi. Namun ternyata diketahui bahwa Amir belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada Budi. Sehubungan dengan adanya gugatan dari Amir tersebut, maka guna mempertahankan haknya dan meminta pelunasan pembayaran kepada Amir. Budi dapat melakukan tindakan hukum, yaitu ...A. Budi melakukan upaya derden verzetB. Budi dapat mengajukan gugatan rekonpensi terhadap AmirC. Budi tidak dapat menakukan upaya hukum apapun sampai gugatan yang diajukan Amir tersebut diputus oleh majlis hakimB. Budi dapat segera mengajukan gugatan baru dan terpisahJawab : BGugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat.

55. Kapan tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada nomor 40 di atas dapat diajukan ...A. Diajukan bersamaan dengan jawabanB. Dapat diajukan kapan punC. Dapat dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan pengadilan negeri D. Dapat dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan negeriJawab : AGugatan rekonvensi diajukan bersamaan pada saat tergugat mengajukan jawaban atas gugatan.56. Hukum Acara Perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh ...A. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, asalkan tergugat belum menyampaikan jawabanB. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, meskipun tergugat telah menyampaikan jawabanC. Dilakukan oleh penggugat atas persetujuan tergugat, meskipun tergugat belum menyampaikan jawabanD. Dapat dilakukan oleh penggugat ataupun tergugat, meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan.Jawab : AGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan tergugat (Pasal 271, 272 RV)57. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut ...A. Eksepsi kewenangan absoluteB. Eksepsi dilatoirC. Eksepsi koompetensi relatifD. Eksepsi peremtoirJawab : CKewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.58. Kapan eksepsi kompetensi relatif dapat diajukan ...A. Dapat diajukan selama proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama masih berlangsungB. Diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkaraC. Dapat diajukan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding D. Dapat diajukan kapanpun, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi.Jawab : Beksepsi kompetensi relative diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara.59. Sita Revindicatoir (revindicatoir beslag) dapat dimintakan terhadap ...A. Barang yang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat B. Barang tidak bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat C. Barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat D. Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugatJawab : BSita revindicatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat (revindicatoir berasal dari kata revindicatoir, yang berarti meminta kembali miliknya).60. Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut adalah ...A. PerlawananB. GugatanC. Derden verzetD. VerzetJawab : CDerden verzet atauperlawanan pihak ketigamerupakan hakyangdiberikan pasal 165 ayat 6 HIR atau pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya.MATERI ACARA PIDANA61. Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktua. 20 harib. 14 haric. 7 harid. 3 hariJawaban CPasal 138(1)Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberithaukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.62. Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktua. 14 harib. 7 haric. 21 harid. 3 hariJawaban APasal 138(2)Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

63. Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP adalaha. Penyidikb. Penuntut Umumc. Penasehat Hukumd. Jawaban a,b, dan c semua benarJawaban APasal 38Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 64. Menurut pasal 35 kecuali dalam halhal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat-saata. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRDb. Tempat di mana sedang berlangsung upacara keagamaanc. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadiland. Jawaban a, b dan c semuaJawaban DPasal 35Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan benar Ruang dimana Sedang berlangsung sidang pengadilan65. Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadilia. Pengadilan Tinggi DKI Jakartab. Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkanc. Pengadilan Negeri Jakarta Pusatd. Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di IndonesiaJawaban CPasal 86Apabila seorang melakukan tindakpidana di luar negeri yang dapat diadilimenurut hukum republik Indonesiamaka pengadilan negeri Jakarta pusatyang berwenang mengadili.66. Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:a. Penahanan Rutanb. Penahanan rumah dan penahanan kotac. Penahanan badand. Jawaban a, b benarJawaban DPasal 22(1)Jenis Penahanan dapat berupa:Penahanan rumah tahanan negaraPenahanan rumahPenahanan kota

67. Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejaka. Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaanb. Setelah ditahan oleh Kejaksaanc. Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negerid. Saat tersangka akan disidangkan pertama kaliJawaban APasal 69Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan undang-undang ini.

68. Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:a. 110 harib. 100 haric. 90 harid. 60 hariJawaban APasal 28Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

69. Dalam hal dakwaan kurang lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambat-lambatnya harus sudah diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulaia. Satu kali dan selambatlambatnya 7 harib. Dua kali dan selambatlambatnya 14 haric. Berkali-kali dan selambatlambatnya 7 harid. Tiga kali dan selambatlambatnya 7 hariJawaban APasal 144(2)Pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai

70. Alasan-alasan untuk kasasi menurut 253 KUHAP dibawah ini dibenarkan, kecuali:a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuanc. Pengadilan melampaui batas wewenangnyad. Berat ringannya hukuman atau besar-kecilnya jumlah denda yang dijatuhkanJawaban D253 KUHAPa. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuanc. Pengadilan melampaui batas wewenangnya

71. Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwaa. 7 Harib. 14 Haric. Tidak ada tenggang waktud. 30 hariJawaban BPasal 245Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesidah putusan pengadilanyang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

72. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu (236 KUHAP)a. 7 hari sejak permintaan banding diajukanb. 14 hari sejak permintaan banding diajukanc. 30 hari sejak permintaan banding diajukand. A,b,c semuanya salahJawaban BPasal 236Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta suratbukti ke Pengadilan Tinggi 73. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHAP diajukan oleha. Jaksa Penuntut Umumb. Majelis Hukumc. Jaksa Agungd. TerdakwaJawaban CJaksa Agung

74. Berikut ini adalah wewenag Praperadilan kecualia. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananb. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanc. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasid. Sah atau tidaknya suatu penggeledahanJawaban Da. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananb. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanc. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi75. Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis tahanan itu sendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP, dimana semakin ringan jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota berapa jumlah pengurangan masa penahannyaa. Sama dengan jumlah masa tahananb. Setengah dari masa tahananc. Sepertiga dari masa tahanand. Seperlima dari masa tahananJawaban DSeperlima dari masa tahanan 20 Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).76. Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:a. Batal demi hukumb. Gugurc. Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sahd. Hanya sebagai petunjuk bagi hakimJawaban DHanya sebagai petunjuk bagi hakim

77. Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka/terdakwa hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Prinsip minimum pembuktian tersebut adalaha. Keyakinan hakimb. Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sahc. Keyakinan hakim dan alat buktid. Keyakinan hakim dan pengakuanJawaban BPasal 183Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengansekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah78. Pasal 275 KUHAP mengatur masalah biaya perkara dan ganti kerugian. Dalam hal terpidana lebih dahulu satu orang dalam suatu tindak pidana, kepada siapa biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankana. Secara sendiri-sendirib. Dibebankan secara berimbangc. Dibebankan kepada negarad. Tergantung tuntutan jaksaJawaban CPasal 275Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

79. Penggeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izina. Ketua Pengadilanb. Kajaric. Ketua Pengadilan Negerid. Mahkamah AgungJawaban CPasal 33Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

80. Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP dilakukan dengan izina. Kapolrib. Ketua Pengadilan Negeric. Kejaksaand. Ketua Pengadilan TinggiJawaban BPasal 38Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

81. Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan sebagaimanan ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecualia. Putusan bebasb. Putusan lepasc. Jawaban a dan b semua benard. Putusan lepas dari segala tuntutan hukumJawaban CPasal 67Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

82. Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHAP penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian mayat adalaha. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannyab. Penggalian dari tanah atau kuburan makamc. Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat penyimpaan mayatd. Jawaban a, b dan c semuabenarJawaban APenjelasan Pasal 135Yang dimaksud dengan penggalian mayat termasuk pengambilanmayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

83. Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik menurut ketentuan pasal 113 dilakukan di tempat kediaman tersangkaa. Penyidik sendiri yang datangb. Apabila tersangka denganalasan yang patut dan wajar yang tidak dapat datangc. Tersangka bertempat tinggal jauhd. Jawaban a dan b benarJawaban DPasal 113Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

84. Menurut pasal 19 KUHAP terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan untukpaling lama____haria. Satu harib. Dua puluh haric. Empat puluh harid. Enam puluh hariJawaban APasal 19Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

85. Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini terdapat beberapa alas an dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecualia. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan dirib. Tersangka atau terdakwa dikwatirkan akan menghilangkan barang buktic. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahund. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidanaJawaban CPasal 21(1)Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawtiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

86. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecualia. Acara pemeriksaan biasa (152)b. Acara pemeriksaan cepat (205)c. Acara pemeriksaan luar biasad. Acara pemeriksaan singkat (203)Jawaban CAcara pemeriksaan luar biasa

87. Menurut pasal 233 KUHAP putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleha. Hanya penuntut umumb. Hanya terdakwac. Penuntut umum atau terdakwad. Penuntut umum bersamasamadengan terdakwaJawaban CPasal 233(5)Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

88. Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalaha. Peradilan Militerb. Peradilan Agamac. Peradilan Tata Usaha Negarad. Peradilan UmumJawaban DPasal 89Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

89. Menurut pasal 31 (1) KUHAP penangguhan penahanan itu dapat dilakukana. Karena permintaan tersangka atau terdakwa dan permintaan itu disetujui instansi menahan dengan syarat-syarat dan jaminan yang ditetapkanb. Adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukanc. Jawaban a, b benard. Adanya keyakinan tersangka atau terdakwa melarikan diriJawaban APasal 31(1)Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan dasar atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

90. Menurut pasal 19 (2) dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadapa. tersangka yang melakukantindak pidana pelanggaranb. Tersangka melakukankejahatan ringanc. Tersangka melakukanpelanggaran sedangd. Jawaban a, b, dan c benarJawaban APasal 19(2)Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA91. Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksaa. Semua benarb. Zakatc. Infaqd. Ekonomi syariahJawaban APasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.

92. Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon padaa. Tempat kediaman termohonb. Jika termohon berdiam diluar negeri diajukan ketempat diam pemohonc. Dalam hal keduanya diluar negeri maka diajukan ketempat mereka melangsungkan perkawinan atau jakarta pusatd. Semuanya benarJawaban DPasal 66(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

93. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukana. Tempat kediaman penggugatb. Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah hukum tergugatc. Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan atau Jakarta Pusatd. Semua benarJawaban DPasal 73(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.94. Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan atau penetapan peradilan, yaitu terdapata. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esab. Bismillahirrahmanirrahimc. Keduanya benard. Keduanya salahJawaban CPasal 57(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

95. Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jikaa. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isterib. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkanc. Istri tidak dapat melahirkan keturunand. Semua benarJawaban Da. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isterib. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkanc. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

96. Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 adalaha. Apabila putus karena kematian 130 harib. Putus karena perceraian 90 haric. Dalam keadaan hamil sampai melahirkand. Semua benarJawaban Da. Apabila putus karena kematian 130 harib. Putus karena perceraian 90 haric. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan

97. Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan kepadaa. Tergugatb. Termohonc. Penggugat dan pemohond. A dan b benarJawaban CPasal 89(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepadapenggugat atau pemohon.

98. Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan pengganti disebuta. Khulukb. Iwadlc. Talak baind. syiqaqJawaban AKhuluk

99. Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri disebuta. syiqaqb. Khulukc. Iwadld. Talak bainJawaban APasal 76(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusanperceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istridapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

100. Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh suami maka penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan caraa. Khulukb. lianc. Talak baind. syiqaqJawaban BPasal 88(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, makapenyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.MATERI UNDANG-UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA

101. Peradilan tata usaha negara diatur dalama. UU No. 9 tahun 2004b. UU No. 5 tahun 1986c. UU No. 4 tahun 2004d. Jawaban a dan b benarJawaban DUndang-undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan undang-undang nomor 5 thun 1986 tentang peradilan tata usaha negara

102. Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalaha. Yang merupakan perbuatan hukum perdatab. Yang merupakan pengaturan yang bersifat umumc. Yang masih memerlukan persetujuand. Semua benarJawaban DPasal 2Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umumKeputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuanKeputusan Tata Usaha Negar yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hokum pidanaKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlakuKeputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional IndonesiaKeputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum.

103. Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan TUN adalah...a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakub. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baikc. Semua benard. Semua salahJawaban CPasal 53(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

104. Yang dimaksud obyek sengketa TUN dalam pasal 1 (3) adalaha. Penetapan tertulisb. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarac. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangand. Semua benarJawaban DPasal 1(3)Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

105. Alat bukti dalam Peradilan Tata usaha Negara menurut pasal 100 adalah....a. Surat atau tulisanb. Keterangan ahli dan saksic. Pengakuan dan pengetahuan hakimd. Semua benarJawaban DPasal 100Alat Bukti ialah:Surat atau tulisanKeterangan ahliKeterangan saksiPengakuan para pihakPengetahuan hakim.

106. Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalama. Pasal 67b. Pasal 68c. Pasal 98d. Pasal 51Jawaban APasal 67(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ituditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dandapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan;b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskandilaksanakannya keputusan tersebut.

107. Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitua. Pemeriksaan segi administrative (53)b. Rapat permusyawaratan (62)c. Pemeriksaan Persiapan (63)d. Semua benarJawaban DPasal 53(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.Pasal 62(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepadaPengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.Pasal 63(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:a. wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.(4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

108. Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan dinyatakan gugatan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukuma. Perlawananb. Bandingc. Kasasid. Peninjauan kembaliJawaban APasal 62(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepadaPengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

109. Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitua. Orangb. Badan hukum privatc. Badan atau pejabat tund. Semua benarJawaban DPasal 14. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baikdi pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

110. Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang berisi penolakan maka penggugat berhak melakukana. Mengajukan gugatan barub. Perlawananc. Bandingd. KasasiJawaban BPerlawananMATERI HUKUM ACARA PERBURUHAN

111. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan disebuta. Perselisihan hubungan industrialb. Perselisihan hakc. Perselisihan kepentingand. Perselisihan pemutusan hubungan kerjaJawaban APasal 1 (1)Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

112. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak adalaha. Perselisihan hakb. Perselisihan kepentinganc. Perselisihan pemutusan hubungan kerjad. Perselisihan antar serikat pekerjaJawaban CPasal 1(4)Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

113. Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syaratsyarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamaa. Perselisihan hakb. Perselisihan kepentinganc. Perselisihan pemutusan hubungan kerjad. Perselisihan antar serikat pekerjaJawaban BPasal 1(3)Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

114. Majelis hakim menurut pasal 103 UU 2 tahun 2004 wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktua. 30 harib. 60 haric. 50 harid. 90 hariJawaban CPasal 103Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

115. Dalam perselisihan hubungan industrial diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit diselesaikan dalam tenggang waktu ...A. 30 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan B. 30 hari terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan C. 20 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan D. 20 hari terhitung sejak tanggal dimulainya perundinganJawab : APasal 3 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.116. Menurut pasal 32 Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan tertulis dalama. Perjanjian penunjukkanb. Surat perjanjian arbitrasec. Putusan arbitrased. Semua benarJawaban BPasal 32(2) UU No.2 Tahun 2004Kesepakatan para pihak yang berselisihsebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapatkan satu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama117. Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha dapat diajukan dalam jangka waktu ...A. 7 hari sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusahaB. 14 hari sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusahaC. 3 bulan sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusahaD. 1 tahun sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusahaJawab : DPasal 82Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha118. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan ...A. Perselisihan Hak dan PHKB. Perselisihan KepentinganC. Perselisihan Antar Serikat PekerjaD. Perselisihan PerburuhanJawab : CPasal 56Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.118. Jika dalam perselisihan hubungan industrial terdapat perkara perselisihan kepentingan dan juga terdapat perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial berkewajiban untuk memutus terlebih dahulu ...A. Perkara perselisihan kepentinganB. Perselisihan pemutusan hubungan kerjaC. Dapat memutus perkara perselisihan kepentingan ataupun perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja, tergantung kepada pertimbangan hakim yang bersangkutanD. Dapat memutus perkara perselisihan kepentingan ataupun perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melihat kepada kehendak para pihakJawab : APasal 86Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.120. Tenggang waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial adalah ...A. 50 hari sejak sidang pertamaB. 30 hari sejak sidang pertamaC. 50 hari sejak sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang tidak lebih dari 14 hariD. 30 hari sejak sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang tidak lebih dari 14 hariJawab : APasal 103Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.Diposkan oleh Lammarasi Sihaloho, SH.

Reaksi:

Kirimkan Ini lewat Email

HYPERLINK "http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1191338978639154806&postID=2310705951701788617&target=blog" \o "BlogThis!" \t "_blank" BlogThis!

HYPERLINK "http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1191338978639154806&postID=2310705951701788617&target=twitter" \o "Berbagi ke Twitter" \t "_blank" Berbagi ke Twitter

HYPERLINK "http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1191338978639154806&postID=2310705951701788617&target=facebook" \o "Berbagi ke Facebook" \t "_blank" Berbagi ke Facebook

HYPERLINK "http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1191338978639154806&postID=2310705951701788617&target=pinterest" \o "Bagikan ke Pinterest" \t "_blank" Bagikan ke PinterestTidak ada komentar:

Poskan Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Konsultasi Hukum Gratis

Bagi anda yang mengalami atau ingin mengetahui permasalahan hukum dapat melakukan konsultasi secara Gratis melalui Hp. 0816 172 172 01 atau Email : haloho_junior@yahoo.com

Arsip Blog

HYPERLINK "http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B07:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B07:00&max-results=21" 2011 (21)

HYPERLINK "http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011_04_01_archive.html" April (14)

HYPERLINK "http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011_06_01_archive.html" Juni (5)

HYPERLINK "http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011_09_01_archive.html" September (1)

HYPERLINK "http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011_10_01_archive.html" Oktober (1)

Contoh Soal Ujian Advokat 2011

HYPERLINK "http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B07:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B07:00&max-results=4" 2013 (4)

Entri Populer

Peradilan Hak Asasi Manusia PERBUATAN BERLANJUT (VOORTGEZETTE HANDELING) Contoh Prediksi Soal Ujian Profesi Advokat 2013_Acara Pidana FORMALITAS SURAT GUGATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RIPengikut

SOAL - UJIAN ADVOKAT -PKPA 2008

PEMBAHASAN SOAL - UJIANADVOKAT 2008Djoko S AssociatesIndrawan Dwi Yuriutomo, S.H.www.geocities.com/ilmuhukumIndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com

MATERI UJIAN :1. Peran, Fungsi & Perkembangan OrganisasiAdvokat;2. Kode Etik Advokat;3. Hukum Acara Perdata;4. Hukum Acara Pidana;5. Hukum Acara Perdata Agama;6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;7. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;dan8. Ujian Esai Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu).

Cara melakukan Try-out secara independent1. Ambil kertas kosong tuliskan nomor 1 sampai 40;2. Jawab seluruh soal dalam waktu 2.5 jam;3. Jika ketujuh soal telah di kerjakan cocokan jawaban;4. Jika anda mengerjakan 7 x 40 soal = 280 soal telah andakerjakan;5. Bandingkan hasilnya dengan soal PKPA yang hanya 120soal;6. Seluruh soal tanpa pembahasan berbentuk presentasipower point dapat di download dari

MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKATNO SOAL PEMBAHASAN1 Didalam pasal 32 (3) diatur profesiadvokat yang terhimpun dalam Peradiberjumlaha. 6 organisasi advokatb. 7 organisasi advokatc. 8 organisasi advokatd. 9 organisasai advokatJawaban CPasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang ini,dijalankan bersama oleh IkatanAdvokat Indonesia (IKADIN), AsosiasiAdvokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), HimpunanKonsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

2 Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokata. Asosiasi pengacara syariah indonesiab. Serikat pengacara indonesiac. Himpunan advokat dan pengacara indonesiad. PeradinJawaban DPasal 32 (3)Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

3. Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggala. 5 april 2003b. 5 april 2004c. 5 april 2001d. 5 april 2002Jawaban APasal 36Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003

4. Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupaa. Lembaga Pengawasb. Komisi pengawasc. Dewan pengawasd. Komisi advokatJawaban BPasal 13Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat 5. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur dalama. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban APasal 22Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu

6 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut diatur dalama. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban DPasal 25Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7 Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya diIndonesia a. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban BPasal 23Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hokum atau perwakilannya di Indonesia 8 Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennyaa. Pasal 22b. Pasal 23c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban CPasal 21Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan 9 Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara republic Indonesiaa. Pasal 5b. Pasal 7c. Pasal 21d. Pasal 25Jawaban APasal 5(2)Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia 10 Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah di siding terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnyaa. Pasal 5b. Pasal 6c. Pasal 7d. Pasal 4Jawaban DPasal 4Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya11 Advokat yang telah diangkat dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang ditentukana. Pasal 5b. Pasal 6c. Pasal 3d. Pasal 4Jawaban CPasal 3(2)Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.12 Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat a. Pasal 5b. Pasal 3c. Pasal 2d. Pasal 4Jawaban CPasal 2Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat13 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang inia. Pasal 4b. Pasal 2c. Pasal 1d. Pasal 3Jawaban CPasal 1(1)Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 14 Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangana. Pasal 5b. Pasal 6c. Pasal 7d. Pasal 4Jawaban A Pasal 5(1)Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.15 Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiapa. Satu tahunb. Perubahanc. Pergantian pengurusd. Satu bulanJawaban APasal 29(4)Setiap 1(satu) Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.16 Ketentuan organisasi advokat diatur dalama. Pasal 28b. Pasal 29c. Pasal 30d. Semua benarJawaban DBAB XOrganisasi Advokat Pasal 28-3017 Ketentuan pasal 23 (4) mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hokum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan diatur dalama. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Keputusan menteriJawaban DPasal 23(4)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hokum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri18 Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dalama. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Keputusan menteriJawaban APasal 22(2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemebrian bantuan hokum secara Cuma-Cuma sebagaiman dimaksud pada ayat 1 diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah 19 Pasal 21 mengatur besarnya honorarium berdasarkana. Peraturan Pemerintahb. Undang-undangc. Organisasi advokatd. Persetujuan kedua belah pihakJawaban DPasal 21(2)Besarnya honorarium atas Jasa hokum sebagaiman dimaksud pada ayat(1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 20 Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan menurut pasal 10a. Permohonan sendirib. Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahunc. Berdasarkan keputusan organisasi advokatd. Semua benarJawaban DPasal 10Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:a. permohonan sendiri;b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau berlebih; atauc. berdasarkan keputusan organisasi advokat21 Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Menteric. Mahkamah agungd. Komisi pengawasJawaban APasal 12 (1)Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat 22 Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleha. Organisasi advokatb. Dewan kehormatanc. Mahkamah agungd. Komisi pengawasJawaban BPasal 12 (2)Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat23 Jasa hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien diatur dalama. Pasal 1 (1)b. Pasal 1 (2)c. Pasal 1 (3)d. Pasal 1 (4)Jawaban BPasal 1(2)Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hokum klien.24 Klien adalah orang, badan hokum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokata. Pasal 1 (1)b. Pasal 1 (2)c. Pasal 1 (3)d. Pasal 1 (4)Jawaban CPasal 1(3)Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.25 Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangana. Pasal 1 (5)b. Pasal 1 (6)c. Pasal 1 (7)d. Pasal 1 (8)Jawaban DPasal 1(8)Advokat asing adalah advokat berkewargananegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26 Kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hokum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokata. Pasal 23 (1)b. Pasal 23 (2)c. Pasal 23 (3)d. Pasal 23 (4)Jawaban BPasal 23(2)Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. 27 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidangpengadilana. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal 19Jawaban APasal 16Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan.28 Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakata. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal 19Jawaban CPasal 18(2)Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.29 Advokat berhak atas kerahasian hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronika. Pasal 16b. Pasal 15c. Pasal 18d. Pasal 19Jawaban DPasal 19(2)Advokat berhak atas kerahasian hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.30 Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politika. Pasal 26b. Pasal 25c. Pasal 28d. Pasal 29Jawaban CPasal 28(3)Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.31 Dalam mengadili dewan kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakata. Pasal 26b. Pasal 27c. Pasal 28d. Pasal 29Jawaban BPasal 27(4)Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsure dewan kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum dan tokoh masyarakat.32 Advokat yang menjadi pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatana. Pasal 20b. Pasal 21c. Pasal 22d. Pasal 23Jawaban APasal 20(3)Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.33 Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli dan masyarakata. Pasal 11b. Pasal 12c. Pasal 13d. Pasal 14Jawaban CPasal 13(2)Keanggotaan komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat34 Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokata. Pasal 6b. Pasal 7c. Pasal 8d. Pasal 9Jawaban DPasal 9(1)Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat35 Pembelaan diri advokat dapat ditemui dalama. Pasal 1b. Pasal 7c. Pasal 17d. Pasal 1(6) dan 7(3)Jawaban DPasal 1(6)Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alas an serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalammenjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. Pasal 7(3)Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.36 Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan,a. Pasal 2b. Pasal 3c. Pasal 4d. Pasal 5Jawaban BPasal 3Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. warga negara republic Indonesiab. bertempat tinggal di Indonesiac. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negarad. berusia sekurang-kurangnya 25 tahune. berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggihukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokatg. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menereus padakantor advokath. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebihi. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil danmempunyai integritas yang tinggi

37 Pengangkatan advokat dan penghentian profesi dilakukan oleh organisasi advokat diatur dalama. Pasal 2b. Pasal 9c. Pasal 4d. Pasal 2 (2) dan 9(1)Jawaban DPasal 2(2)Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokatPasal 9(1)Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Undang-undang No. 18 tahun 2003 terdiri daria. 26 Pasalb. 35 Pasalc. 36 Pasald. 39 PasalJawaban C36 Pasal

Bab XIKeentuan Pidana

39 Ketentuan pidana tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan mahkamah konstitusia. Pasal 30b. Pasal 31c. Pasal 28d. Pasal 29Jawaban BPasal 31Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-oleha sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undangundang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.40 Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undanga. Pasal 29b. Pasal 30c. Pasal 28d. Pasal 32Jawaban BPasal 30Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

MATERI KODE ETIK ADVOKAT1 Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejaka. 23 Mei 2002b. 23 mei 2003c. 5 april 2003d. 5 april 2002Jawaban APasal 33Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.2 Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum karenaa. Bertentangan dengan hati nuraninyab. Tidak sesuai dengan keahliannyac. Tidak ada dasar hukumnyad. A dan B benarJawaban DPasal 3 a.Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. 3 Menurut pasal 2 Kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukuma. Undang-undang dasar republic indonesiab. Kode etik advokatc. Sumpah jabatannyad. Semua benarJawaban DPasal 2Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.4 Menurut pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak dibenarkana. Menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menangb. Membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perluc. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkand. Semua benarJawaban DPasal 4a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkankerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.5. Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawat a. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatanb. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormatc. Tidak dipekenankan merebut klien dari rekan sejawatd. Semua benarJawaban DPasal 5a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutanpemberian kuasa kepada Advokat semula dan