SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITIoseanografi.lipi.go.id/laporan/Bahan Sosialisasi... · 3.Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit. 4.Pemakalah di pertemuan

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

PERMENPAN RB NOMOR 34 TAHUN 2018DIUNDANGKAN TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018

LAUNCHING TANGGAL 01 OKTOBER 2018

PERUBAHAN MENDASAR:

Penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti berdasarkan target kinerja tahunan yang tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan dihitung berdasarkan capaian AK setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal

Periode pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagai syarat maintenance dalam jabatan adalah 4 tahun.

Penilaian Angka Kredit Tahunan



PERMENPAN RB NOMOR 34 TAHUN 2018

Penetapan Kinerja

SKP 1…....2.......3.......4......5......6......7 dst

Target AK Tahunan Peneliti Ahli …........

Nilai SKP

AK Kumulatif 4 TahunDanHasil Kerja Minimal


Maintenance Jenjang Jabatan

Kenaikan pangkat/jabatan

TARGET AK TAHUNAN DIATUR KEMBALI DALAM PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI


ORGANISASI PROFESI:

Organisasi profesi jabatan fungsional peneliti wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi

Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti setelah mendapatkan persetujuan instansi pembina

Ketentuan syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi diatur oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina

PERMENPAN RB NOMOR 34 TAHUN 2018DIUNDANGKAN TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018

LAUNCHING TANGGAL 01 OKTOBER 2018

KETENTUAN LAIN-LAIN:

Bagi peneliti yang telah berada pada jenjang Ahli Utama dan memenuhi standar kompetensi, wajib menyusun naskah orasi dan melaksanakan orasi ilmiah untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.

Peneliti dapat diberikan gelar dibidang penelitian sebagai berikut :a. Assistant Researcher (Asisten Peneliti) untuk Peneliti Ahli Pertamab. Junior Researcher (Peneliti Muda) untuk Peneliti Ahli Mudac. Senior Researcher (Peneliti Senior) untuk Peneliti Ahli Madya, dand. Research Professor (Profesor Riset) untuk Peneliti Ahli Utama


DIUNDANGKAN TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018LAUNCHING TANGGAL 01 OKTOBER 2018

KETENTUAN PERALIHAN: Lebih jelas di Juknis

PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1 , dan telah

mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat dalam Jabatan

Fungsional Peneliti. 5 Tahun wajib S-2.

Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya yang belum memiliki ijazah S-2.

8 Tahun wajib S-2. Dapat naik pangkat paling tinggi di Jenjangnya. Apabila naik Jenjang

harus S-2.(Kecuali menuju jenjang Peneliti Ahli Utama)

Peneliti yang telah menduduki jenjang jabatan Ahli Utama dengan pendidikan S1 (Strata-

Satu) dan S2 (Strata-Dua), tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada

jenjang jabatan yang didudukinya.

ESELON 2 ATAU UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENETAPAN KINERJA ES.2/UNIT KERJA

ESELON 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENETAPAN KINERJA ES.1

INSTANSI

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PENETAPAN KINERJA INSTANSI

INSTANSI

TUSI INSTANSI RENSTRA INSTANSI

OUTPUT

OUTCOME

ORGANISASI

ESELON 2 ATAU UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENETAPAN KINERJA ES.2/UNIT KERJA

ESELON 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENETAPAN KINERJA ES.1

INSTANSI

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENETAPAN KINERJA INSTANSI

INSTANSI

TUSI INSTANSI RENSTRA INSTANSI

OUTPUT

OUTCOME

PROSES

SDM SARPRAS PENDANAAN

BAHAN

ORGANISASI

SATUAN KERJA

KELOMPOK

KEGIATAN

BIDANG

KEPAKARANIKK FORMASI EXISTING

LOWONGAN

JABATAN

XX

1

XX, XX 1.

2.

3.

DST

Utama:

Madya:

Muda:

Pertama:

Utama:

Madya:

Muda:

Pertama:

Utama:

Madya:

Muda:

Pertama:XX, XX

2

XX, XX 1.

2.

3.

DST

dst

XX, XX

3

XX, XX 1.

2.

3.

DST

dst

XX, XX

DST

Perka LIPI Nomor 1 tahun 2016

Sesuai program dalam merealisasikan PK,

dapat Lintas ilmu

- minimal 3 personil;

- minimal 2 jenjang; dan

- 1 / lebih Bidang Kepakaran yang berbeda

Kelompok vs individu

Kompetisi dgn Peneliti Lain

PERATURAN LIPITENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Rumpun JabatanRumpun Jabatan penelitian dan perekayasaan.

KedudukanPeneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalammelakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan,dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologipada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atauPengkajian Instansi Pemerintah. Peneliti merupakanjabatan karier PNS.

KategoriKategori Keahlian

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN KATEGORI

Rumpun JabatanRumpun Jabatan penelitian dan perekayasaan.

KedudukanPeneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalammelakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan,dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologipada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atauPengkajian Instansi Pemerintah. Peneliti merupakanjabatan karier PNS.

KategoriKategori Keahlian

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN KATEGORI

JENJANG JABATAN

Jenjang Jabatan Pangkat Golongan Ruang

Angka Kredit

Peneliti Ahli Pertama Penata Muda Tk.1 III/b 150Peneliti Ahli Muda Penata III/c 200

Penata Tk.1 III/d 300Peneliti Ahli Madya Pembina IV/a 400

Pembina Tk.I IV/b 550

Pembina Utama Muda IV/c 700Peneliti Ahli Utama Pembina Utama Madya IV/d 850

Pembina Utama IV/e 1050

Pendidikan dan PelatihanPenelitian, Pengembangan, dan/atau

Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan Profesi

q pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

q Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan

q Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Menperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat/kontrak.

q penelitian dan publikasi ilmiah;q pengembangan dan/atau

pengkajian (kekayaan intelektual, lisensi, pengembangan danpemanfaatan); dan

q partisipasi di pertemuan ilmiah

q pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian;

q pembimbingan/pembinaan;q pelaksanaan review

kegiatan terkait penelitian pengembangan, dan/ataupengkajian; dan

q penghargaan ilmiah

UTAMA

q diseminasi/penyelenggaraankegiatan/pertemuan ilmiah/sosialisasi;

q keanggotaan dalam organisasiprofesi/organisasi profesi ilmiah/himpunanprofesi/organisasi ilmiah;

q keanggotaan dalam tim penilai;q peran serta sebagai tenaga ahli dan editor

media ilmiah populer;q penyusunan laporan teknis;q perolehan penghargaan/tanda jasa; danq perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

PENUNJANG

5897

62

12 TOTAL = 229 BUTIR KEGIATAN

UNSUR DAN SUB-UNSUR

AK KekayaanIntelektual

• Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri dari:o Paten Internasional (lebih dari 1 negara) = 50 AKo Paten Reguler Nasional (1 negara) = 40 AKo Paten Sederhana Nasional = 20 AKo PVT = 40 AKo Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan/Ikan = 40 AK

• Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri dari:o Paten Internasional (lebih dari 1 negara) = 25 AKo Paten Reguler Nasional (1 negara) = 20 AKo Paten Sederhana Nasional = 10 AKo PVT = 20 AKo Penetapan Rumpun atau Galur Hewan/Ikan = 20 AKo Hak Cipta Perangkat Lunak = 20 AKo Desain Industri = 20 AKo Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu = 20 AK

RINCIAN UNSUR DAN SUB-UNSUR (1)

Kajian/rekomendasidalam penyusunankebijakan

• Dokumen pendukung pertimbangan akademis untuk pembuatan berbagai regulasiyang mengikat secara hukum yang telah mulai diproses/disetujui untukdiundangkan.

• Penamaan dokumen disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkaitdengan kelengkapan pengajuan suatu regulasi.

AK Kajian/rekomendasidalam penyusunankebijakan

• Sebagai Pendukung Peraturan Perundang-Undangano Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang = 50 AKo Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden = 40 AKo Peraturan Menteri/Kepala/Lembaga Negara = 35 AKo Peraturan Direktur Jenderal/Peraturan Daerah = 30 AK



AK Pembimbingan • Sebagai Pembimbing Utama di Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk:o Disertasi = 6o Tesis = 5o Tugas Akhir = 4

• Sebagai Pembimbing Anggota di Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk:o Disertasi = 4o Tesis = 3o Tugas Akhir = 2

• Sebagai Pembimbing Utama di Perguruan Tinggi Dalam Negeri untuk:o Disertasi = 4o Tesis = 3o Tugas Akhir = 2

• Sebagai Pembimbing Anggota di Perguruan Tinggi Dalam Negeri untuk:o Disertasi = 2o Tesis = 1o Tugas Akhir = 0.5

KOMPETENSI

Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan

MANAJERIAL

SOSIALKULTURAL

TEKNIS

KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA MINIMAL

Jenjang Jabatan Standar Kompetensi

Hasil Kerja Minimal

Butir KegiatanVolume

Prasyarat Jenjang Periode4 Tahun

Peneliti Ahli Pertama menguasai dasar keilmuan sesuai

Bidang Kepakaran melalui

tahapan: mengidentifikasi

masalah; melakukan penelusuran

informasi ilmiah untuk mencari

alternatif solusi atas masalah;

mencari solusi atas masalah;

menganalisis hasil; dan

menyampaikan hasil yang

menjadi topik kegiatan pada

tingkat dasar.

1. Mengikuti dan lulus Pelatihan

Pembentukan.

2. Pemakalah di pertemuan ilmiah internal

instansi.

3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah

dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah

yang diterbitkan.


dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah

terakreditasi nasional/buku ilmiah

diterbitkan oleh penerbit nasional

terakreditasi/naskah akademis R-

Perdirjen atau R-Perda/kekayaan

intelektual bersertifikat terdaftar.

1

-

-

-

-

1

1

2



Hasil Kerja Minimal



Peneliti Ahli Muda menguasai dasar keilmuan sesuai










tingkat pemula.

1. Memperoleh dana kegiatan yang

bersumber dari internal unit.

2. Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal

instansi.

3. Kontributor utama karya tulis ilmiah


yang diterbitkan.

4. Kontributor utama karya tulis ilmiah


terakreditasi nasional/buku ilmiah

diterbitkan oleh penerbit nasional

terakreditasi/naskah akademis R-

Perdirjen atau R-Perda/kekayaan

intelektual bersertifikat terdaftar.

1

2

2

3

-

1

1

2



Hasil Kerja Minimal



Peneliti Ahli Madya menguasai dasar keilmuan sesuai










tingkat menengah.

1. Membimbing Peneliti dengan jenjang

dibawahnya/Mahasiswa S2.

2. Memperoleh dana kegiatan yang

bersumber dari internal instansi.

3. Anggota kelompok kegiatan di internal

instansi/antar unit.

4. Pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks

global.



terindeks global bereputasi.



terindeks global bereputasi menengah/

buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit

internasional lainnya/kekayaan

intelektual bersertifikat telah dikabulkan

(selain paten sederhana), atau naskah

akademis R-PP atau R-Perpres, atau

transaksi lisensi dengan mitra nasional

1

1

1

2

2

3

-

-

-

1

1

2



Hasil Kerja Minimal



Peneliti Ahli Utama menguasai dasar keilmuan sesuaiBidang Kepakaran melaluitahapan: mengidentifikasimasalah; melakukan penelusuraninformasi ilmiah untuk mencarialternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; danmenyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan padatingkat lanjut.

1. Membimbing Peneliti dengan jenjangdibawahnya/Mahasiswa S3.

2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari eksternal instansi.

3. Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit.

4. Kontributor utama karya tulis ilmiahdalam bentuk artikel di prosiding ilmiahterindeks global bereputasi.

5. Kontributor utama karya tulis ilmiahdalam bentuk artikel di jurnal ilmiahterindeks global bereputasi menengah/ buku ilmiah diterbitkan oleh penerbitinternasional lainnya/kekayaanintelektual bersertifikat telah dikabulkan(selain paten sederhana), atau naskahakademis R-PP atau R-Perpres, atautransaksi lisensi dengan mitra nasional

1

1

1

2

3

-

-

-

1

2

KETENTUAN HASIL KERJA MINIMAL

q Tidak tercapai 1 periode?

q Periode awal pemenuhan HKM?

q Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sebagai kontributor dapat digantikan dengan butir

kegiatan sebagai kontributor dengan Angka Kredit yang lebih tinggi. (penyesuaian

AKnya)

q 1 (satu) karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal sesuai dengan jenjang JFPnya.

q Dapat diklaim dari keluaran selama periode Jenjang Jabatan, atau sebelum tanggal

pengusulan pertama melalui jalur perpindahan jabatan.

q Hasil Kerja Minimal sebagai prasyarat masuk dan pemenuhan kewajiban setiap periode

dalam jenjang JFP sebagaimana dimaksud harus berasal dari unsur kegiatan yang

sesuai dengan Bidang Kepakaran pada jenjang terkait.

CATATAN:q Penilaian kinerja Jabatan Fungsional

Peneliti ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.

q Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan adalah yang sesuai dengan butir kegiatan dalam Peraturan Lembaga dan dimuat dalam SKP.

q Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.

q HKM wajib dipenuhi dalam setiapperiode dalam satu jenjang, @ 4 tahun.

q HKM kenaikan jenjang sesuai denganHKM pada jenjang yang dituju.

AK TAHUNAN

PENETAPAN KINERJA

AK KUMULATIF

RENSTRA

Peneliti Ahli Muda

FORMASI

Peneliti Ahli Utama

ORGANISASI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN/ATAU PENGKAJIAN

UJI KOMPETENSI

PROGRAMKEGIATAN

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

K/L

Es 1

Es 2/unit kerja

Peneliti Ahli Madya

Peneliti Ahli Pertama

AK TAHUNAN

AK TAHUNAN

AK TAHUNAN

PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

AK TAHUNAN AK KUMULATIF

NO UNSUR PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAHLI

PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA

III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e1 UNSUR UTAMA

A. Pendidikan1. Pendidikan Formal 150 150 150 150 150 150 150 1502. Diklat

≥80% - 40 120 200 320 440 560 720B. Penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian

ilmu pengetahuan dan teknologi

C. Pengembangan Profesi2 UNSUR PENUNJANG

≤20% - 10 30 50 80 110 140 180Kegiatan yang menunjang pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi

JUMLAH 100% 150 200 300 400 550 700 850 1050

PENDIDIKAN S2

NO UNSUR PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMAIII/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

1 UNSUR UTAMAA. Pendidikan

1. Pendidikan Formal 200 200 200 200 200 200 2002. Diklat

≥80% - 80 160 280 400B. Penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi

520 680

C. Pengembangan Profesi2 UNSUR PENUNJANG

≤20% - 20 40 70 100 130 170Kegiatan yang menunjang pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi

JUMLAH 100% 200 300 400 550 700 850 1050

PENDIDIKAN S3

q 10 = Peneliti Ahli Pertama

q 15 = Peneliti Ahli Muda

q 20 = Peneliti Ahli Madya

q 25 = Peneliti Ahli Utama

80 % Kegiatan Utama

20 % Kegiatan Penunjang

AK TAHUNAN DAN AK KUMULATIF

KONTRIBUTOR UTAMA

KONTRIBUTOR ANGGOTA

60 %

40 %

SEMUA KONTRIBUTOR ANGGOTA 100 %

DIBAGI SELURUH KONTRIBUTOR

DIBAGI SELURUH KONTRIBUTOR MINIMAL 5 %

DARI TOTAL AK

KONTRIBUTOR UTAMA ≤ KONTRIBUTOR ANGGOTA = KONTRIBUTOR ANGGOTA

DIBAGI SELURUH KONTRIBUTOR

BUKTI KONTRIBUSI:

q Tercantum jelas dalam dokumen butirkegiatan terkait

atauq Surat pernyataan yang menyatakan 1

(satu) atau lebih kontributor sebagaikontributor utama, dan selebihnya(bila ada) sebagai kontributoranggota.

* Surat pernyataan wajib ditandatangani oleh50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor, atau olehjuru bicara resmi kolaborasi yang resmiditunjuk oleh instansi yang berwenang.

* Dalam hal tidak ada surat pernyataan, seluruhkontributor dianggap sebagai kontributoranggota.

AK KEGIATAN KOLABORASI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan oleh:

I. Presiden untuk jenjang jabatan Peneliti Ahli Utama; dan

II. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Peneliti Ahli

Pertama sampai dengan jenjang jabatan Peneliti Ahli Madya.

III. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka II

dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan

pengangkatan Peneliti, dikecualikan bagi jenjang jabatan Peneliti Ahli

Madya.

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITIA. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah Magister (S2) sesuai bidang kepakaran;

5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina; dan

6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dari Calon PNS.

C. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

D. Hasil kerja pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sebelum/selama masa Calon PNS

dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat diajukan untuk pengajuan Angka

Kredit Kumulatif dan Pemenuhan HKM pada periode pertama setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti

sepanjang memenuhi persyaratan.

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (1)

A. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dipertimbangkan dengan

ketentuan sebagai berikut

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah Magister (S2) sesuai bidang kepakaran untuk jenjang Peneliti Ahli Pertama, Peneliti Ahli

Muda, dan Peneliti Ahli Madya;

5. berijazah Doktor (S3) sesuai bidang kepakaran untuk jenjang Peneliti Ahli Utama;

6. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina;

7. memiliki pengalaman di bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian paling sedikit 2 (dua) tahun;

8. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

9. berusia paling tinggi:

q 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda;

q 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya; dan

q 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan

Pimpinan Tinggi.

B. Pengalaman di bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka

7, tidak harus secara terus-menerus.

C. Usia sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan

pelantikan sebagai peneliti baru.

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (2)D. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada huruf A

harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

E. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

F. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf E ditetapkan dari unsurutama.

G. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf E tidak didasarkan pada masa kerjapangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama sesuai hasiluji kompetensi untuk masing-masing jenjang JFP.

H. Angka KreditPeneliti yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain diberikan Angka Kreditseperti pada tabel berikut

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (3)

NO UNSUR

PENELITI AHLI

PERTAMA

PENELITI AHLI

MUDA

PENELITI AHLI

MADYA

PENELITI AHLI

UTAMA S2 S3 S2 S3 S2 S3 S3

1 UNSUR UTAMA

150 200 150

200

150

200

200

A. Pendidikan

1. Pendidikan Sekolah 2. Diklat

- -

100

100 500 500 650 B. Penelitian, pengembangan, pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi C. Pengembangan Profesi

2 UNSUR PENUNJANG 0 0 0 0 0 0 0 Kegiatan yang menunjang pelaksanaan

tugas peneliti

JUMLAH 150 200 250 300 650 700 850

A. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:1. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh Instansi Pembina;2. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

B. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi sebagaimanadimaksud pada huruf A harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjangjabatan fungsional yang akan diduduki.

C. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

A. Setiap PNS yang diangkat menjadi Peneliti wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Pelantikan sebagaimana dimaksud pada huruf A berdasarkan ketentuanperundang-undangan .

C. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada angka A berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

UJI KOMPETENSIq Uji Kompetensi meliputi:

oPortofolio;oPresentasi; danoWawancara

q Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Instansi Pembina JFP untuk jenjang Peneliti Ahli Utamadan Peneliti Ahli Madya, Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Peneliti Ahli Muda danPeneliti Ahli Pertama.

q Persyaratan portofolio terdiri dari:oHasil penilaian dan penetapan Angka Kredit Kumulatif;oDaftar butir kegiatan beserta data dukung dari unsur Hasil Kerja Minimum sesuai Jenjang

yang diuji; danoDaftar Riwayat Hidup.

q Persyaratan melaksanakan presentasi dan wawancara, dikecualikan bagi PNS yang naikpangkat golongan dalam satu jenjang.

q Seorang PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat diusulkan kembali untukmengikuti Uji Kompetensi paling cepat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan presentasi danwawancara terakhir.

PENGUSULAN DAN PENETAPAN AK DAN HASIL UJI KOMPETENSI

q Pengusulan Angka Kredit dan Uji KompetensiPejabat yang mengusulkan Angka Kredit dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti yaitu:

o Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau

Instansi Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama.

o Pimpinan Unit Kerja yang membidangi organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau

pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi

Daerah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

q Penetapan Angka Kredit dan Hasil Uji KompetensiPejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti, yaitu:

o Pejabat Pimpinan Tinggi Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit

bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama.

o Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi

pusat/instansi daerah untuk Angka Kredit Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

o Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Angka

Kredit kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

untuk Peneliti Ahli Madya

Angk

aKr

edit

Tahu

nan

Angka Kredit Kumulatif

Pimpinan Unit Kerja

Majelis Asesor Instansi Majelis Asesor Pusat

TP2U Tim Asesor

Peneliti AhliMuda

Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang

Uji KompetensiKenaikan Pangkat

Golongan

Penetapan

Penilaian

Portofolio

Portofolio, Presentasi, dan

Wawancara

PersyaratanAngka Kredit

Pejabat yang Berwenang

Peneliti AhliPertama

Peneliti AhliMadya

Peneliti AhliUtama


Golongan


Golongan


Golongan

MAJELIS ASESOR, TIM ASESOR, DAN TP2U

MAJELIS ASESOR (1)q Dalam hal penetapan Angka Kredit Kumulatif dan keputusan hasil uji kompetensi,pejabat yang Berwenang membentuk Majelis Asesor Peneliti dan Sekretariat.

q Majelis Asesor Peneliti terdiri dari:o Majelis Asesor Pusat, untuk penilaian dan penetapan Angka Kredit dan keputusan hasiluji kompetensi Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya.

o Majelis Asesor Instansi untuk penilaian dan penetapan Angka Kredit dan keputusanhasil uji kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.

q Majelis Asesor Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Instansi Pembina JFP.

q Majelis Asesor Instansi dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamayang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah denganmendapatkan persetujuan dari Kepala Instansi Pembina JFP.

q Majelis Asesor Peneliti terdiri dari paling kurang 1 (satu) anggota merangkap ketua dan 2(dua) anggota di Instansi Pusat atau Instansi Daerah, dan total berjumlah ganjil.

MAJELIS ASESOR (2)

q Masa jabatan anggota Majelis Asesor Peneliti adalah 3 (tiga) tahun.

q Anggota Majelis Asesor Peneliti dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatanberturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu)periode masa jabatan.

q Majelis Asesor Peneliti bertugas menetapkan Angka Kredit dan memutuskan kelulusanUji Kompetensi setelah menerima rekomendasi penilaian dari Tim Asesor Peneliti.

q Sekretariat terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur kepegawaian.

q Dalam hal terdapat anggota Majelis Asesor berhenti sebagai Pejabat Fungsional Penelitiatau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat yang Berwenang dapatmelakukan penggantian anggota secara sesuai masa kerja yang tersisa.

q Dalam hal terdapat anggota Majelis Asesor yang ikut dinilai, Pejabat yang Berwenangdapat mengangkat anggota Majelis Asesor pengganti.

TIM ASESOR (1)q Dalam hal penilaian Angka Kredit dan penyelenggaraan uji kompetensi, Majelis AsesorPeneliti dibantu Tim Penilai yang selanjutnya disebut Tim Asesor Peneliti.

q Tim Asesor Peneliti terdiri dari:oTim Asesor Pusat, untuk penilaian Angka Kredit dan uji kompetensi Peneliti AhliUtama dan Peneliti Ahli Madya.

oTim Asesor Instansi, untuk penilaian Angka Kredit dan uji kompetensi Peneliti AhliMuda dan Peneliti Ahli Pertama.

q Tim Asesor Pusat paling kurang terdiri dari:o1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari Instansi Pembina JFP.o1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansiyang sama dan memiliki jenjang JFP paling kurang setara dengan kandidat.

o1 (satu) orang anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai, berasal dari instansiyang berbeda dan memiliki jenjang JFP paling kurang setara dengan kandidat.

oDalam hal anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai dan dari instansi yangsama dengan kandidat tidak tersedia dapat digantikan dari instansi lain.

TIM ASESOR (2)q Tim Asesor Instansi paling kurang terdiri dari:

o1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari Instansi yang sama dengankandidat.

o1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansiyang sama dan memiliki jenjang JFP paling kurang setara dengan kandidat.

o1 (satu) orang anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai, berasal dari instansiyang berbeda dan memiliki jenjang JFP paling kurang setara dengan kandidat.

q Dalam hal anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai dan dari instansi yang samadengan kandidat tidak tersedia dapat digantikan dari instansi lain.

q Syarat untuk menjadi anggota Tim Asesor Peneliti, yaitu:o memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Peneliti;o mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara obyektif kegiatan penelitian,

pengembangan dan/atau pengkajian;o mempunyai integritas ilmiah yang baik;o dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja; dano telah memiliki sertifikat sebagai Asesor.

TIM ASESOR (3)q Tim Asesor Peneliti bertugas:

o melakukan penilaian kelayakan dan kesesuaian portofolio kandidat melaluipresentasi dan wawancara tatap muka untuk kenaikan jenjang jabatan.

o melakukan penilaian kesesuaian portofolio kandidat melalui uji portofolio untukkenaikan pangkat/golongan dalam satu jenjang.

q Portofolio kelayakan dan kesesuaian meliputi: rekam jejak akademis, relevansi HKM dengan kepakaran, periode waktu pemenuhan HKM, volume pemenuhan HKM, kesesuaian unsur HKM dengan peraturan, ketertelusuran dokumen HKM, danpenguasaan materi (originalitas karya sendiri).

q Portofolio kesesuain meliputi: rekam jejak akademis, relevansi HKM dengankepakaran, periode waktu pemenuhan HKM, volume pemenuhan HKM, kesesuaianunsur HKM dengan peraturan, dan ketertelusuran dokumen HKM.

q Tim Asesor Peneliti memberikan rekomendasi Penetapan Angka Kredit dan kelulusanUji Kompetensi ke Majelis Asesor Peneliti Pusat untuk jenjang Peneliti Ahli Utama danPeneliti Ahli Madya atau ke Majelis Asesor Peneliti Instansi untuk jenjang Peneliti AhliMuda dan Peneliti Ahli Pertama.

TIM PENILAI PENELITI UNIT (TP2U) (1)

q Pimpinan Unit Kerja bersama Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U) di organisasi penelitian,pengembangan dan/atau pengkajian melakukan penilaian dan penetapan AngkaKredit Tahunan.

q TP2U sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) ketua merangkap anggota, dan 2 (dua)anggota dengan jenjang JFP tertinggi di organisasi penelitian, pengembangandan/atau pengkajian.

q Anggota TP2U adalah Peneliti yang memenuhi persyaratan:o mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara obyektif kegiatan penelitian,pengembangan dan/atau pengkajian;

o mempunyai integritas ilmiah yang baik; dano dapat aktif melakukan penilaian.

q Masa jabatan Anggota TP2U paling lama 3 (tiga) tahun.

TIM PENILAI PENELITI UNIT (TP2U) (2)

q Anggota TP2U dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turutdan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) periode masajabatan.

q Penetapan TP2U dengan keputusan Pimpinan organisasi penelitian, pengembangan,dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

q Dalam hal ketiadaan anggota TP2U yang memenuhi persyaratan, penilaian AngkaKredit dilaksanakan oleh unsur Pimpinan unit dengan jumlah minimal 3 (tiga) orangatau diisi oleh Peneliti dari unit kerja lain baik internal maupun eksternal instansipada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

q TP2U memiliki tugas menilai butir kegiatan yang ada di SKP peneliti sesuai ketentuanyang tercantum dalam Peraturan Lembaga ini. Indikator penilaian meliputi: relevansikegiatan dengan organisasi, ketertelusuran dokumen, periode waktu pemenuhankegiatan, dan kesesuaian kegiatan setiap unsur dengan unsur kegiatan padaPeraturan Lembaga ini.

KENAIKAN PANGKAT (1)1. Kenaikan pangkat dalam jenjang yang sama peneliti dapat dipertimbangkan apabila:a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkatlebih tinggi;

c. pemenuhan HKM satu periode dalam jenjang; dand. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Madya, pangkat PembinaUtama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Peneliti Ahli Utama, pangkat PembinaUtama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golonganruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbanganteknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

3. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Madya, pangkat PembinaTingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruangIV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas namaPresiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia.

KENAIKAN PANGKAT (2)

4. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Pertama, pangkat PenataMuda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Peneliti Ahli Muda, pangkat Penata,golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Peneliti Ahli Madya, pangkat PembinaTingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat PembinaKepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia.

5. Kenaikan pangkat bagi peneliti dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapatdipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi peneliti, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhanjabatan peneliti dengan ketentuan:a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yanglebih tinggi;

c. memenuhi HKM yang ditentukan pada jenjang yang dituju;d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;dan

e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan menjadi Peneliti Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelahmendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

3. Kenaikan jabatan menjadi Peneliti Ahli Muda sampai dengan Peneliti Ahli Madyaditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

PEMBERHENTIAN1. Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatannya;b. diberhentikan sementara sebagai PNS;c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Peneliti; atauf. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti karena Tugas Belajar, dilakukan padabulan ke 7 (tujuh) setelah TMT SK Tugas Belajar.

3. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda,dan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi.

4. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti untuk jenjang Ahli Utama ditetapkan olehPresiden.

5. Pemberhentian sebagaimana ketentuan angka 4, dapat didelegasikan kepada PimpinanInstansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti.

PENGANGKATAN KEMBALI (1)1. Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada bagiansebelumnya butir angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuaidengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.

2. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 1,dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah denganAngka Kredit dari bidang tugas jabatan fungsional peneliti dan pengembangan profesi yang diperolehselama masa pemberhentian dari jabatan .

3. Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana pada angka 1, diangkat kembali dengan ujikompetensi portofolio. Target Angka Kredit di tahun berjalan diperhitungkan secara proporsional ataudiperhitungkan mulai tahun berikutnya. Waktu pemenuhan HKM terhitung mulai tahun berikutnyadengan melanjutkan sisa waktu sebelum pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti yangdihitung dengan pembulatan kebawah.

4. Peneliti yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada bagian sebelumnyaangka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti apabila telah diangkatkembali sebagai PNS.

5. Peneliti yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksudpada bagian sebelumnya angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti,apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

PENGANGKATAN KEMBALI (2)6. Peneliti yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimanadimaksud pada bagian sebelumnya angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam JabatanFungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 3 danangka 4 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dariJabatan Fungsional Peneliti.

8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 6,dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah denganAngka Kredit dari bidang tugas jabatan fungsional peneliti dan pengembangan profesi yang diperolehselama masa pemberhentian dari jabatan . serta Angka Kredit dari ijazah yang diperoleh dari tugasbelajar.

9. Hasil kerja yang diperoleh sebelum menjalani pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti danbelum dinilai, dapat diajukan untuk pengajuan Angka Kredit Kumulatif dan dapat diklaim untukpemenuhan HKM pada periode pertama setelah diangkat kembali dalam Jabatan FungsionalPeneliti.

10.Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti untuk jenjang Ahli Utama ditetapkan olehPresiden.

ORGANISASI PROFESIq Peneliti wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional peneliti yang

mendapatkan pengakuan dari instansi Pembina.

q Ketentuan mengenai organisasi profesi jabatan fungsional peneliti diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

KETENTUAN LAINSudah jelas di Permenpan

KETENTUAN PERALIHAN

1. Pengusulan dari kandidat dan/atau Pejabat Fungsional Peneliti untukpenilaian angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor 128/KEP/M/PAN/2004 tentang Jabatan FungsionalPeneliti dan Angka Kreditnya dan Peraturan Kepala Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Petunjuk TeknisJabatan Fungsional Peneliti, akan diproses bagi yang telah menyampaikankelengkapan dokumen dan terkirim melalui aplikasi e-peneliti paling lambattanggal 31 Desember 2018 .

2. Jangka waktu proses penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud padaangka 1 dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

3. Bagi kandidat Peneliti yang telah memiliki sertifikat Diklat Jabatan FungsionalPeneliti Tingkat I, dapat disetarakan dengan sertifikat Diklat PembentukanJabatan Fungsional Peneliti (selama formasi peneliti masih melekat).

KETENTUAN PERALIHAN (2)

4. Bagi Peneliti yang menduduki jabatan rangkap sebagai pejabat pimpinan tinggiatau pejabat administrasi, harus berhenti dari salah satu jabatannya sampaidengan tanggal 31 Desember 2018.

5. Periode pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan mulai tanggal 01Januari 2019 dengan jumlah Angka Kredit yang dimiliki sebelumnya.

6. PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu), dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapatdiangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dan wajib memiliki ijazah Magister(S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018tentang Jabatan Fungsional Peneliti atau sampai dengan 4 September 2023.


7. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud butir 6 diperuntukkan bagirekrutmen CPNS sebelum berlakunya Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentangJabatan Fungsional Peneliti.

8. PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1(Strata-Satu), dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebihtinggi, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dan wajib memilikiijazah Magister (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti atau sampai dengan 4September 2023.


9. Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya yang belum memilikiijazah S-2 (Strata-Dua) tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagaiPeneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya dan wajib memiliki ijazahMagister (S2) paling lama 8 (delapan) tahun sejak berlakunya PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti sampaidengan 4 September 2026

10. Peneliti yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud butir 8 dan 9 diberhentikan dari jabatannya.


11. Peneliti yang telah menduduki jenjang jabatan Ahli Utama denganpendidikan S1 (Strata-1) dan S2 (Strata-2), tetap dapat melaksanakantugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya danapabila akan melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, harusharus memiliki ijazah S-3 (Strata-Tiga).

12. PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1(Strata-Satu) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dan wajibmemiliki ijazah Magister (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunyaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti atau sampaidengan 4 September 2023


13. PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dan wajib memiliki ijazahMagister (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018tentang Jabatan Fungsional Peneliti atau sampai dengan 4 September 2023

14. PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti yang proses rekrutmen sebagaiCPNS dilakukan sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penelitiberlaku, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dan bagi yang masihmemiliki ijazah sarjana (S1) wajib memiliki ijazah Magister (S2) paling lama 5(lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan FungsionalPeneliti atau sampai dengan 4 September 2023.

.


15. NOTA Penetapan Angka Kredit (PAK) sebelum diberlakukannya PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti disesuaikan denganNOTA PAK baru (konversinya akan dibuat di aplikasi e peneliti)

INFORMASI TERKAIT SOSIALISASI

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. Tgl 11 Oktober 2018 – Koordinasi dan sosialisasi untuk 10 TP2I yang telahterakreditasi (Pembahasan masa transisi Tim di 2019)

2. Akhir Oktober sosialisasi untuk Instansi Daerah (Balitbangda)

3. Sosialisasi Permenpan RB dan Juknis Peneliti di Makassar, 16 Nov 2018

4. Sertifikasi Tim Assesor (Awal Desember sd 2019)

5. Sosialisasi Tim Penilai Kinerja (TP2U) – 2019

6. Sosialisasi E Peneliti –> Desember 2018 – Desember 2019

TERIMA KASIH

Documents

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITIoseanografi.lipi.go.id/laporan/Bahan Sosialisasi... · 3.Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit. 4.Pemakalah di pertemuan