22
SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KA.BPPT NO.010 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA MELALUI PENYESUAIAN ATAU INPASSING Ramatun Anggraini K., M.Sc. Kepala Bidang Akreditasi dan Penilaian – Pusbindiklat BPPT SOSIALISASI

SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KA.BPPT NO.010

TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PNS

DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

MELALUI PENYESUAIAN ATAU INPASSING

Ramatun Anggraini K., M.Sc.

Kepala Bidang Akreditasi dan Penilaian – Pusbindiklat BPPT

SOSIALISASI

Page 2: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

OUTLINE

Page 3: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

POKOK BAHASAN

Page 4: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Penyesuaian/

Inpassing

Pengangkatan Pertama

Pengangkatan Perpindahan dariJabatan Lain

Promosi

Page 5: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012

Peraturan MenpanRB No.26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS Melalui Penyesuaian/Inpassing

DASAR HUKUM

Page 6: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

PENGANGKATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Kualifikasi Pendidikan

Kepangkatan

Pendidikan dan Pelatihan

Pengalaman

Uji Kompetensi

Pencapaian prestasi kerja

Penetapan Kebutuhan

Page 7: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

PERSYARATAN USIA PALING TINGGI :

JF KETERAMPILAN JF KEAHLIAN

1. 3 (Tiga) tahun sebelum BUP (Batas UsiaPensiun) dalam jabatan terakhir bagipejabat pelaksana

2. 2 (Dua) tahun sebelum BUP dalamjabatan terakhir bagi administrator danpengawas

1. 3 (Tiga) tahun sebelum BUP dalamjabatan terakhir bagi pejabat pelaksana

2. 2 (Dua) tahun terakhir sebelum BUPdalam jabatan terakhir bagiadministrator dan pengawas

3. 1 (Satu) tahun sebelum BUP dalamjabatan terakhir bagi administrator yangmenduduki jabatan fungsional ahlimadya

4. 1 (Satu) tahun sebelum BUP dalamjabatan terakhir bagi pejabat pimpinantinggi

Page 8: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN INSTANSI PEMBINA

➢Menetapkan Tata Cara

Penyesuaian/Inpassing

➢Penetapan Kebutuhan

➢Menentukan Jadwal

➢Menyusun Instrumen Uji Kompetensi

➢Melaksanakan Uji Kompetensi

Page 9: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN INSTANSI PENGGUNA

➢ Menghitung Kebutuhan

➢ Memetakan JF yang dibutuhkan

➢ Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat

➢ Menyampaikan Usulan Kebutuhan JF ke

Men.PANRB tembusan BKN dan Instansi

Pembina

➢ Menetapkan SK Inpassing

➢ Pelaporan

Page 10: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

KRITERIA INPASSING JF PEREKAYASA (1)Perka.BPPT

No.019 Th.2017

Formasi

Pengalaman 2 tahun

Pendidikan danJenjang

Page 11: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

PENGALAMAN 2 (DUA) TAHUN DENGAN KRITERIA SBB : PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang JabatanFungsional Perekayasa yang akan diduduki berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang

PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasiJabatan Fungsional Perekayasa dan telah mendapatkan kenaikanpangkat setingkat lebih tinggi

Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator atau Pengawas yang memilikikesesuaian antara jabatan terakhir dengan jabatan fungsionalperekayasa yang akan didudukinya

KRITERIA INPASSING JF PEREKAYASA (2)

Page 12: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

CALON PEREKAYASA PNS PELAKSANA

JFU

(Pelaksana)

USIA

< 55 THN

IJAZAH Paling Kurang S1/

D IV

Pengalaman di bid. Kerekayasaan Min. 2 tahun Kumulatif

PangkatMinimal Penata

Muda, Gol. Ruang III/a

Saat ini bekerjadi unit kerjaLitbangyasa

P2KP tahunterakhir Minimal

“BAIK”

LULUS

Uji kompetensi

Menerima PAK INPASSING

SK JABATAN

12

Page 13: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

CALON PEREKAYASAPNS FORMASI JFP

JFU Formasi JFP telahKP setingkat lebih

tinggi

USIA

< 55 THN

IJAZAH Paling Kurang S1/D IV

Pangkat Minimal

Penata Muda Tk. I ,

Gol. Ruang III/b

Saat ini bekerjadi unit kerjaLitbangyasa

P2KP tahun terakhirMinimal “BAIK”

LULUS

Uji kompetensi

Menerima PAK INPASSING

SK JABATAN

13

Page 14: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

CALON PEREKAYASAJab. ADMINISTRASI (PENGAWAS) , Mak. Gol. Ruang III/d

Menerima PAK INPASSING

LULUS Uji kompetensi

P2KP tahun terakhir Minimal “BAIK”

Saat ini bekerja di unit kerja Litbangyasa

Pangkat Maksimal Penata Tk. I, Gol. Ruang III/d

Pengalaman di bid. Kerekayasaan Min. 2 tahun Kumulatif

IJAZAH Paling Kurang S1/D IV Bidang Teknologi

USIA < 56 THN

JFU sedang menjabat JA

SK JABATAN

14

Page 15: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

CALON PEREKAYASAJab. ADMINISTRASI (ADMINISTRATOR), Min. Gol. Ruang IV/a

15

1 • JFU sedang menjabat JA

2 • Usia < 57 Tahun

3 • Ijazah S2 atau S1/D IV + KTI atau Paten

4 • Saat ini telah bekerja di unit kerja Litbangyasa

5 • Pangkat Minimal Pembina, Gol. Ruang IV/a

6 • Pengalaman di kerekayasaan, minimal 2 tahun kumulatif

7 • P2KP tahun terakhir minimal bernilai “Baik”

8 • Lulus Uji Kompetensi

9 • Menerima PAK Inpassing

SK JABATAN

Page 16: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

CALON PEREKAYASA Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

SedangMenjabat

JPT

USIA

< 59 THN

IJAZAH S3 atauS2 + KTI/Paten

Pengalaman di bid. Kerekayasaan Min. 2 tahun Kumulatif

Pangkat Minimal Pembina Utama

Madya,

Gol. Ruang IV/d

Saat ini bekerjadi unit kerjaLitbangyasa

P2KP tahunterakhir Minimal

“BAIK”

LULUS

Uji kompetensi

Menerima PAK INPASSING

SK JABATAN

16

Page 17: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

KRITERIA INPASSING JF PEREKAYASA (3)

PENDIDIKAN Jenjang

BIDANG TEKNOLOGI :

❖Mathematics

❖ Astronomy & Astrophysics

❖ Physics

❖ Chemistry

❖ Life Sciences

❖ Earth and Space Sciences

❖ Agricultural Sciences

❖Medical Sciences

❖ Technological Sciences

❖ Engineering & Technology

❖ Pedagogy

❖ Economics

Perekayasa Madya :

- S2 Bidang Teknologi atau

S1 Bidang Teknologi dengan Syarat:

2 KTI Jurnal Akreditasi Nasional atau

1 KTI Jurnal Internasional; atau 1

Paten

Perekayasa Utama :

- S3 Bidang Teknologi atau

S2 Bidang Teknologi dengan Syarat :

3 KTI Jurnal Akreditasi Nasional; atau

1 KTI Jurnal Internasional; atau 2

Paten

Page 18: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI SBB : Mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi Nilai P2KP Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir FC Ijazah Terakhir FC Karpeg FC SK Jabatan Terakhir FC Pangkat Terakhir Surat Rekomendari dari Pimpinan Instansi Surat Pernyataaan Bersedia Ikut Diklat JF Perekayasa (Bagi yang belumikut)

Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Kerekayasaan Surat Pernyataan Belum Pernah diangkat dalam JF Tertentu

KRITERIA INPASSING JF PEREKAYASA (4)

Page 19: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI SBB : DRH yang ditandantangani Yang Bersangkutan dan Diketahui PimpinanUnit Kerjanya

Copy Bukti Pendukung Kegiatan Kerekayasaan Copy Bukti Pendukung KTI Copy Bukti Pendukung Kegiatan Penunjang

KRITERIA INPASSING JF PEREKAYASA (5)

Berkas ditujukan kepada :

Kepala BPPT/Instansi pembina Jab. Fung. Perekayasa

c.q. Kepala Pusbindiklat BPPT

Gd. 2 BPPT, lantai 6

Jl. M.H. Thamrin No 8, Jakarta 10340

Catatan :

➢ Seluruh Bukti Pendukung dimasukkan dalam dokumen

holder warna Hijau;

Page 20: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

LAMPIRAN ANGKA KREDIT

No Golongan

Ruang Ijazah

Angka Kredit dan Masa Kepangkatan

Kurang 1 Tahun

1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun / lebih

1 2 3 4 5 6 7 8

1 III/a S-1 / D-IV 100 106 118 130 142

2 III/b S-1 / D-IV 150 154 165 178 190

S-2 150 155 168 181 195

3 III/c

S-1 / D-IV 200 214 237 261 285

S-2 200 214 239 264 290

S-3 200 216 241 268 294

4 III/d

S-1 / D-IV 300 309 332 356 380

S-2 300 310 334 359 385

S-3 300 311 336 363 390

5 IV/a

S-1 / D-IV * 400 415 450 486 522

S-2 400 416 453 490 527

S-3 400 418 456 494 532

6 IV/b

S-1 / D-IV * 550 558 593 629 665

S-2 550 559 595 632 670

S-3 550 560 598 636 674

7 IV/c

S-1 / D-IV * 700 698 731 765 798

S-2 700 699 733 768 803

S-3 700 700 735 771 807

8 IV/d S-2 * 850 856 903 949 993

S-3 850 857 904 950 997

9 IV/e S-2 */S-3 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

* Dengan Syarat Tertentu

Page 21: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

PENUTUP

1. Instansi Pembina menetapkan kebutuhan dan menyusun

pedoman terkait dengan Penyesuaian/Inpassing

2. Instansi Pengguna menetapkan kebutuhan, memetakan

JF yang dibutuhkan dan PNS yang akan diinpassing

3. Koordinasi antara Instansi Pembina, Instansi Pengguna,

MenpanRB dan BKN

Page 22: SOSIALISASI PERATURAN KA.BPPT NO.019 TAHUN 2017 … · Penyesuaian/Inpassing Penetapan Kebutuhan Menentukan Jadwal Menyusun Instrumen Uji Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi. KEWAJIBAN

Ramatun Anggraini [email protected]

08176087979

http://pusbindiklat.bppt.go.id/