PROPOSAL PENELITIAN PENULISAN HUKUM

PROGRAM SARJANA S1

I. JUDUL PENULISAN HUKUM

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN ATAS JASA

PENGANGKUTAN BARANG”

II. LATAR BELAKANG PENELITIAN :

Istilah pengangkutan sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia memerlukan pengangkutan untuk mengirim barang dari satu tempat ke

tempat yang lain. Atau jika dalam pengangkutan orang, mereka memerlukan

pengangkutan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang

tidak dapat mereka tempuh sendiri. Pengangkutan sendiri adalah suatu keadaan

pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan suatu tujuan

tertentu, baik untuk memperoleh nilai tambah atau guna barang-barang

komersial maupun untuk tujuan non komersial.1

Sarana transportasi merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan

pengangkutan. diperlukan sarana transportasi yang memadai baik transportasi

darat, laut, dan udara baik dalam pengangkutan orang maupun pengangkutan

barang. Pentingnya sarana transportasi ini tercermin dari semakin meningkatnya

tuntutan masyarakat akan jasa pengangkutan umum dan pengangkutan barang.

Pengangkutan sendiri dikatakan sebagai sebuah jasa. Jasa untuk membantu

penumpangnya baik orang maupun barang agar bisa berpindah sesuai kebutuhan

yang diinginkan masyarakat. Dan jasa tersebut di Indonesia sudah menjadi

sebuah obyek yang bernilai ekonomis dalam arti dapat ditukar dengan uang.

1 Catatan hukum transportasi kelas A tanggal 4 maret 2014 dosen Rinitami Njatrijani SH, M.Hum

Maka dari itu sebuah obyek yang bernilai ekonomis jika dibutuhkan oleh

banyak orang akan menjadi suatu kebutuhan yang dapat menjadi system yang

sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas. Sesuai dengan yang

tertuang dalan alinea ke 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

“……………..ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang

merdeka, berdaulat, adil dan makmur” Jika system transportasinya baik, maka

secara tidak langsung juga akan membantu masyarakat untuk mencapai taraf

penghidupan yang makmur dan layak. Dikatakan berpengaruh dan penting

didasari oleh beberapa faktor yaitu.

Pertama adalah faktor keadaan geografis Indonesia yang berupa daratan dan

perairan serta terdiri dari pulau-pulau yang memunculkan kebutuhan akan

transportasi darat, laut dan udara. Faktor kedua adalah kemajuan dan kelancaran

sarana transportasi akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa

peneybaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi

hasil pembangunan berbagai sector ke seluruh pelosok tanah air. Faktor ketiga

yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan di bidang

sarana transportasi mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi pengangkutan modern, sarana dan prasarana

angkutan modern dan hukum angkutan modern.

Sebagai contoh pentingnya jasa pengangkutan dan hubungannya dengan

masyarakat, adalah system perekonomian masyarakat akan jauh lebih mudah

berkembang dengan pesat jika siistem pengangkutannya juga baik dan tertata.

Serta dengan adanya payung hukum yang jelas dan tegas, masyarakat akan

semakin yakin untuk memakai sarana transportasi yang tersedia karena mereka

merasa aman dan dilindungi kepentingannya.

Seperti dikatakan diatas, jasa pengangkutan adalah obyek yang bernilai

ekonomis dan banyak pihak yang membutuhkannya. Dan secara otomatis jika

banyak pihak yang membutuhkan, akan banyak pula pihak-pihak yang

menjadikan jasa pengangkutan sebagai obyek yang komersial.

Dari obyek yang komersial inilah akan muncul penyedia-penyedia jasa

pengangkutan baik di darat, laut ataupun udara. Baik dalam pengangkutan

barang atau orang/penumpang. Penyedia-penyedia jasa pengangkutan inilah

yang disebut sebagai produsen, Dan jika penyedia jasa disebut produsen maka

penumpang dan barang atau pengirimnya dapat disebut konsumen.

Di Indonesia telah banyak bermunculan produsen-produsen pengangkutan

barang maupun orang baik di darat, laut maupun udara. Pada awalnya hanya

pengangkutan darat saja, namun seiring berkembangnya teknologi maka

berkembang pula sarana transportasi lain seperti sarana transportasi laut bahkan

udara. Demikian berkembang juga kebutuhan manusia yaitu yang membutuhkan

sarana transportasi tersebut sebagai alat untuk mengangkut atau mengirimkan

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan bisnis atau tujuan yang

lain.

Disinilah kemudian banyak menjamur jasa-jasa pengangkutan khusus untuk

pengangkutan barang. Disini, jasa pengangkutan adalah obyek yang diperjual

belikan antara pihak penyedia jasa kepada konsumennya yaitu si pengirim

barang. Selayaknya dalam perjanjian jual beli, harus terjadi kesepakatan antara

produsen dengan konsumen. Biasanya kesepakatan tersebut sudah tertuang

dalam sebuah perjanjian pengangkutan yang merupakan perjanjian campuran

dengan unsur-unsur yaitu pelayanan berkala, uunsur penyimpanan, unsur

pemberian kuasa dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik ini menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing

pihak dalam perjanjian. Kewajiban konsumen adalah membayar sejumlah uang

sebagai apresiasi atas jasa pengangkutan barang. Sedangkan kewajiban produsen

termasuk di dalamnya si pengirim barang adalah menjamin barang yang

diangkut utuh, tidak musnah atau tidak rusak baik sebagian atau seluruhnya

Namun pada prakteknya pada jasa pengangkutan barang seringkali

menimbulkan ketidakpuasan terhadap konsumennya. Bahkan ketidakpuasan itu

sampai menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial. Mulai dari

keterlambatan waktu tiba barang hingga kerusakan-kerusakan pada barang saat

proses pengangkutan.

Di Indonesia sendiri telah diberlakukan peraturan perundang-undangan yang

mengatur masalah perlindungan terhadap konsumen termasuk konsumen jasa

pengangkutan barang ini. Peraturan perundand-undangan yang dimaksud adalah

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(selanjutnya disebut UUPK). Dalam UUPK, diatur mengenai hak dari konsumen

atas kerugian yaitu dalam pasal 4 huruf h, yang menentukan hak konsumen

adalah:

“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

tidak sebagaimana mestinya”

Juga dalam pasal 7 huruf g mengenai kewajiban produsen untuk :

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”

Kemudian pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga mengatur

mengenai kewajiban pengangkut yaitu dalam pasal 88 yang berbunyi :

“Iapun setelah barang-barang dagangan dan lainnya itu dikirimkannya, harus

menganggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang itu, yang mana

dapat dipersebabkan karena kesalahan atau kurangnya hati-hantinya”

Selama ini konsumen berada di pihak yang lemah dan hanya menjadi subyek

yang pasif karena tidak banyak yang bisa dilakukan. Konsumen yang dirugikan

hanya tidak mengetahui bahwa angka kerugian itu bisa ditekan atau bahkan

kerugian bisa dicegah. Oleh karena itulah penulis mengangkat tema karya ilmiah

dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN

ATAS JASA PENGANGKUTAN BARANG”

III. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa pokok

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kerugian yang ditimbulkan oleh pihak penyedia

jasa terhadap konsumennya?

2. Apa yang dilakukan pihak konsumen dalam upaya mengurangi resiko

kerugian yang mungkin terjadi?

IV. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen

I. Pengertian Perlindungan KonsumenPengertian perlindungan konsumen terdapat dalam

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan

Konsumen/UUPK), yaitusegala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

konsumen itu antara lain adalah denga meningkatkan harkat dan martabat

konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa

baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yag jujur dan bertanggung

jawab.2

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya

dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:2 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang

dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3

huruf c);

b) Menciptakan sistem perlindungan konsumenyang memuat unsur-unsur

kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk

mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);

c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab

(Pasal 3 huruf e).

Tujuan Perlindungan Konsumen juga diatur dalam UUPK dalam

pasal 3 yaitu:

1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri;

2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau

jasa

3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

untuk mendapatkan informasi;

5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha;

6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan

kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun

kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa

Nomor 39/284 tentang Guidelines for Consumer Protection, sebagai

berikut:3

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan

dan keamanannya;

b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk

memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat

sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;

d. Pendidikan konsumen;

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau

organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada

organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

II. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas

perlindungan konsumen adalah: Perlindungan konsumen berasaskan

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen,

serta kepastian hukum.

3 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha

bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan

nasional, yaitu:

1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa

segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungankonsumen harus

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan

pelaku usaha secara keseluruhan;

2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

kewajibannya secara adil;

3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah

dalam arti materiil dan spiritual;

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan

untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau

jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya

mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara

Republik Indonesia.4

4 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Produsen dan Konsumen

Pengertian konsumen :

Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap

orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai

pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,

yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk

diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi5

Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 UUPK , konsumen adalah:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Pengertian produsen:

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent, dalam

bahasa Inggris, producer yang artinya adalah penghasil6

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan

istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3

angka 1 disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi”

5 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 20106 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta: Panta Rei

B. Tinjauan umum mengenai Pengangkutan

I. Pengertian-pengertian

Pengangkutan adalah berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut

dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartika sebagai pembawa

barang-barang atau orang-orang (penumpang)7. Pengangkutan adalah

perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena

perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat

serta efisien8.

Menurut Muctarudin Siregar, pengangkutan dilakukan karena nilai

barang ditempat tujuan lebih tinggi dari pada ditempat asalnya, karena itu

pengangkut memberikan nilai terhadap barang yang diangkut.9 Baik itu

pengangkutan orang atau penumpang maupun pengangkutan barang terdiri atas,

pengangkutan darat, pengangkutan udara dan juga pengangkutan laut termasuk

di dalamnya pengangkutan pedalaman atau pengangkutan lewat sungai.

Pengangkutan tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai barang ke

daerahdaerah terpencil.

Adapun arti hukum pengangkutan jika ditinjau dari segi keperdataan,

dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturannya, di dalam dan di luar

kodifikasi yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-

hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/

atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-

perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk perjanjian-

perjanjian untuk memberikan perantaraan

7 W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, PN Balai Pustaka, Jakarta, 19768 Sinta Uli,Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press, Medan, 20069 Muctarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan,Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1981

Menurut Para Ahli

a. Abdulkadir Muhammad: Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang

atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang

atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

b. HMN Purwosutjipto: Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara

pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke

tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri

untuk membayar uang angkutan.

Ia juga mengartikan keadaan tidak selamat dalam 2 (dua) arti, yaitu barang tidak

ada, lenyap atau musnah, dan barangnya ada tetapi rusak sebagian atau

seluruhnya.

II. Pihak-pihak dalam pengangkutan

Pengangkutan baik itu pengangkutan barang maupun pengangkutan

penumpang terdiri atas beberapa pihak yang saling berhubungan, dan disatukan

dalam sebuah perjanjian pelayanan jasa. Adapun pihak-pihak yang terlibat

dalam pengangkutan barang, yaitu:

1. Pengirim barang

2. Pengangkut

3. Penerima Barang

Disebutkan pula oleh Abulkadir Muhammad : pihak pihak dalam

perjanjian pengangkutan niaga adalah mereka yang langsung terkait memenuhi

kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjaian pengangkutan niaga. Mereka

adalah pertama pengangkut yang berkewajiban pokok menyelenggarakan

pengangkutan dan berhak atas biaya angkutan. Kedua pengirim yang

berkewajiban pokok membayar biaya angkutan dan berhak atas penyelenggaraan

pengangkutan barangnnya. Ketiga penumpang yang berkewajiban pokok

membayar biaya angkut dan berhak atas penyelenggaraan pengggangkutan.

Dari pendapat Abulkadir Muhammad tersebut, dapat diperoleh

penjelasan mengenai masing-masing pihak pengangkutan.

Adapun penjelasannya adalah:

1. pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan), yakni merupakan pihak yang

berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas

penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan.

2. Pihak pengirim barang (pengguna jasa angkutan) yakni merupakan pihak

yang berkewajiban untuk membayar tarif angkutan sesuai yang telah disepakati

untuk memperoleh pelayanan jasa angkutan atas barang yang dikirimkannya.

3. Pihak penerima barang (pengguna jasa angkutan) yakni sama dengan pihak

pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang

berbeda. Namun ada kalanya pihak pengirim barang juga merupakan pihak

penerima barang yang diangkut.

4.2.3. Perjanjian Pengangkutan

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal.10 Dan menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih

10 R. Subekti. Hukum perjanjian. Catatan ke-6. Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1979.

Jadi perjanjian pengangkutan dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang telah

mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan karena orang tersebut telah

berjanji untuk melaksanakannya , sedang orang lain telah pula berjanji untuk

melaksanakan suatu hal berupa memberikan sesuatu berupa pemberian imbalan(upah).

Perjanjian Pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan

diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan atau barang dari satu

tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan penumpang atau pengirim

mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Dari pengertian dari perjanjian pengangkutan tersebut dapat dilihat bahwa

perjanjian pengangkutan adalah hukum secara timbal balik antara pengangkut (penyedia

jasa angkuatan) dengan penumpang dan /atau pengirim barang (pengguna jasa

angkutan) dimana masing masing pihak mempunyai kewajiban dan hak.

ASAS-ASAS PERJANJIAN ANGKUTAN

Ada empat asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan:

1. asas konsensual

asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis, sudah cukup

apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hampir

semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis,

tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan.

Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa

persetujuan diantara pihak-pihak itu ada.

Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak

pihak-pihak telah ditentukan dalam undang-undang. Mereka hanya menunjuk (hal

24) atau menerapkanketentuan undang-undang.

2. asas koordinasi

asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian

pengangkutan.

Walaupun perjanjian pengangkutan merupakan ”pelayanan jasa”, asas subordinasi

antara buruh dan majikan pada perjanjian perburuan tidak berlaku pada perjanjian

pengangkutan.

3. asas campuran

perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu

pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpan barang dari

pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang

diberikan oleh pengirim kepada pengangkut.

Jika dalam perjanjian pengangkutan tidak diatur lain, maka diantara ketentuan

ketiga jenis perjanjian itu dapat diberlakukan. Hal ini ada hubungannya dengan asas

konsensual.

4. asas tidak ada hak retensi

penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan

pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut sendiri,

misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan

perawatan barang.

Hak dan Kewajiban Pihak-pihak Pengangkutan

Kewajiban pengangkut ialah menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat

penerimaannya sampai saat penyerahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 468 KUHD.

Pengangkut juga diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak, hilangnya

barang baik seluruhnya atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan

barang-barang yang ia angkut. Namun pengangkut dapat membebaskan dirinya dari

kewajiban tersebut asal ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau

adanya kerusakan itu karena terjadinya suatu peristiwa yang sepatutnya tidak dapat

dicegahnya atau dihindarinya atau adanya keadaan memaksa (overmacht) atau

kerusakan tersebut disebabkan karena sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri

atau juga karena kesalahan pengirim

Kewajiban dari pemakai jasa( pengirim) ialah membayar upah angkutan. Dan ia

harus secara jujur memberi tahu tentang keadaan barang yang akan diangkut kepada

pengangkut. Dalam hal ini pengirim tidak memberi tahukan secara benar kepada

pengangkut tentang barang-barang yang akan diangkut atau karena sifat, keadaan dan

cacat yang terdapat pada barang-barang dan karena itu pengangkut menderita kerugian,

maka pengangkut berhak untuk menuntut penggantian kerugian kepada pihak pemakai

jasa (pengirim). Sebaliknya kalau pihak pemakai jasa menderita kerugian sebagai akibat

pihak pengangkut tidak memenuhi apa yang menjadi isi perjanjian pengangkutan, maka

pihak pemakai jasa dapat menuntut pihak pengangkut yaitu yang dapat berupa

pembatalan perjanjian pengangkutan atau menuntut ganti rugi atau menuntut

pembatalan dan ganti rugi

Kewajiban penerima barang berdasarkan Pasal 491 KUHD, penerima wajib

membayar biaya pengangkutan kepada pengangkut setelah penyerahan barang

dilakukan di tempat tujuan. Tetapi kebiasaan yang berlaku dan diikuti adalah apabila

pengirim menyerahkan barang kepada pengangkut, ia harus membayar biaya

pengangkutan lebih dahulu, kemudian baru diperhitungkan dengan penerima. Salah satu

alasan bahwa kebiasaan ini diikuti karena pengangkut tidak mempunyai hak retensi bila

penerima tidak membayar biaya pengangkutan setelah barang diserahkan kepadanya

Kewajiban dan hak pihak-pihak dapat diketahui dari penyelengaraan pengangkutan,

atau berdasarkan dokumen pengangkutan   yang diterbitkan dalam perjanjian tersebut.

Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam

pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak.

Konsep tanggung jawab timbul karena pengangkutan tidak terjadi sebagaimana

mestinya atau pengangkut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam

dokumen pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab

pengangkut. Artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti

kerugian. Beberapa hal itu adalah:

1. Keadaan memaksa (overmacht)

2. cacat pada barang atau penumpang itu sendiri

3. kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang itu sendiri.

Ketiga hal ini diakui dalam undang-undang maupun dalam doktrin ilmu hukum.

Tujuan pihak-pihak

Tujuan pihak-pihak yang diakui sah oleh hukum pengangkutan "tiba di tempat

akhir pengangkutan dengan selamat" dan lunas pembayaran biaya pengangkutan.

Tujuan ini merupakan keadaan yang dicapai setelah perbuatan selesai dilakukan atau

berakhir. Tiba di tempat akhir pengangkutan artinya sampai di tempat yang ditetapkan

dalam perjanjian pengangkutan. Dengan selamat artinya barang yang diangkut tidak

mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, kemusnahan, tetap seperti semula.

Pengertian "dengan selamat" disini terbatas pada tidak ada pengaruh akibat dari

perbuatan, keadaan, kejadian yang datang dari luar barang atau diri penumpang, yang

menjadi tanggung jawab pengangkut. Jika pengaruh itu datang dari dalam barang,

misalnya terlampau masak, mudah busuk, maka pengangkut tidak bertanggung jawab.

Tujuan dari pihak pengangkut adalah memperoleh pembayaran biaya pengangkutan.

Pembayaran ini dilakukan pada awal pengangkutan oleh pengirim, atau pada akhir

pengangkutan setelah penyerahan barang kepada penerima dan penerima membayar

biaya pengangkutan.

V. METODOLOGI PENELITIAN

Cara kerja keilmuwan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode

( Inggris : method, Latin : methodus, Yunani : methodos – meta berarti sudah,

diatas, sedangkan hados berarti suatu jalan, suatu cara ). Dalam dunia riset,

penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah

ditentukandengan persyaratan yang ketat.

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan

analisis teoritis mengenai suatu caraatau metode.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yg berkaitan dgn analisa dan

konstruksi, yang dilakukan secara metotologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sisitematis adalah

berdasarkan system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu11

A. Metode Pendekatan.

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori

penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti

mengeksplorasi landasan konseptual, dan dipakai untuk menentukan dari sisi

mana sebuah obyek penelitian akan dikaji.

Penelitian ini merupakan penmelitian hukum yang menggunakan

pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian

lapangan atau penelitian data primer untuk memahami gejala-gejala hukum yang

mencakup pelaksanaan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan

perundang-undangan.12

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Universitas Indonesia,2010. Hal 4212 Romy Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34

Metode pendekatan yuridis empiris berarti bahwa dalam mencari data yang

diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga

berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta dilapangan

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif

analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada

para pembaca mengenai materi yang akan disampaikan dengan mengambil

kasus yang terkait dan dihubungkan dengan aturan – aturan yang telah ada.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian

kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya

mempelajari materi kepustakaan yang berupa pembelajaran mengenai materi

akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan secara langsung melalui penerjunan pada

objeknya, dengan cara :

1. Observasi kepada pihak terkait khususnya konsumen yang mengalami

kerugian saat memakai jasa pengangkutan barang

2. Interview (wawancara)

Penulis mengambil informasi langsung dari pihak-pihak yange terlibat

dalam pengangkutan barang ini yaitu pihak penyedia jasa dan konsumen

yang dirugikan

3. Kajian Dokumenter

Penulis mempelajari secara teoritis untuk mendapat data sekundr yang dapat

menunjang penemuan-penenemuan dilapangan.

C. Metode Analisis Data

Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang

didapatkan dan hasil pengumpulan data dengan cara – cara tertentu. Informasi

atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara obyektif

masalah atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan

analisis data. Penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu data yang

diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisia

secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Catatan hukum transportasi kelas A tanggal 4 maret 2014 dosen Rinitami

Njatrijani SH, M.Hum

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen,

Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:

Rajawali Pers, 2010

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2010

N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung

Jawab Produk, Jakarta: Panta Rei

W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen P dan

K, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Sinta Uli,Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport

Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press, Medan,

2006

Muctarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen

Pengangkutan, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1981

R. Subekti. Hukum perjanjian. Catatan ke-6. Penerbit PT. Intermasa, Jakarta,

1979

Soerjono Spekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta;

Ghalia Rajawali 1985

Romy Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri , Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1990