standar operasi prosedur

  • View
    975

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of standar operasi prosedur

Standar Operasi dan Prosedur Penugasan UIDP Individual ConsultantI.

Pendahuluan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan seperti yang dicita-citakan, USDRP mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan 3 (tiga) strategi pembangunan dengan fokus pada strategi pengentasan kemiskinan, strategi pengembangan ekonomi lokal dan strategi peningkatan pelayanan publik; serta 3 (tiga) komponen kegiatan yang meliputi peningkatan kapasitas, pembaharuan/reformasi dasar dan investasi pembangunan infrastruktur perkotaan. Secara skematis pendekatan ini dapat dilihat pada diagram berikut. Kerangka Pendekatan USDRPTUJUAN TATA PEMBANGUN AN PERKOTAAN

KOTA MANDIRI: LIVEABLE, BANKABLE COMPETITIVE & GOOD GOVERNANCE

PENGENTASA N KEMISKINAN

LED

LAYANAN PUBLIK

SASARAN USDRP

TRANSPARANSI & PARTISIPASI

PENGELOLAA N KEUANGAN

SISTEM ORGANISASI

PENGADAAN

PINJAMAN

MASYARAKAT

SEKTOR

EQUITY

HIBAH

INVESTASI INFRASTRUKTUR

REFORMASI DASAR

PENINGKATAN KAPASITAS

INDIVIDU

SARANA & KEGIATAN

USDRP terdiri dari 2 (dua) komponen utama, yakni

A. Komponen Pembaharuan Pembangunan Perkotaan dan Pengembanga n Kelembagaan Komponen B. Kompone n Investasi Pembangunan Perkotaan

USDRP terdiri dari 2 (dua) komponen utama, yakni; A. Komponen Pembaharuan Pembangunan Perkotaan dan Pengembangan Kelembagaan Komponen, yang terdiri dari 2 (dua) sub-komponen, yakni: A1. Program Pengembangan Kelembagaan Perkotaan atau Urban Institutional Development Program (UIDP) UIDP akan membantu pemerintah daerah untuk: (a) melaksanakan program pembaharuan; (b) merumuskan strategi dan Program Pembangunan perkotaan; (c) melaksanakan program pengembangan kelembagaan dan kapasitast. Di tingkat pusat, UIDP akan membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan nasional pembangunan perkotaan. A2. Dukungan untuk Implementasi Proyek Komponen ini menyediakan bantuan teknis (TA) bagi Unit Pengelola Proyek di tingkat Pusat (CPMU) untuk mengelola, melakukan koordinasi dan supervisi pelaksanaan USDRP baik di tingkat pusat maupun kota/kabupaten B. Komponen Investasi Pembangunan Perkotaan Komponen ini digunakan untuk membiayai investasi pembangunan perkotaan yang diusulkan pemerintah kota/kabupaten peserta USDRP dalam rangka memperbaiki/meningkatkan pelayanan perkotaan. Urban Institutional Development Program (UIDP) atau Program Pengembangan Kelembagaan Perkotaan merupakan instrumen nasional untuk membantu Pemerintah kota/kabupaten dalam melaksanakan program pembaharuan pembangunan perkotaan di bidang 1. pembaharuan tata pemerintahan dasar, 2. pembaharuan pokok di sektor pembangunan perkotaan, dan 3. program pengembangan kelembagaan dan kapasitas daerah. UIDP memiliki tujuan a. mengorganisasikan kegiatan bantuan teknis, studi dan pelatihan bagi pemerintah kota/kabupaten peserta USDRP dalam bidang pembaharuan perkotaan. Termasuk disini program pengembangan kapasitas bagi sesuai kebutuhan aktual di daerah; b. membantu Pemerintah Indonesia (Bappenas, Dep

PU, DepKeu dan DepDagri) untuk memperbaiki strategi pembangunan perkotaan dan memperkuat kapasitas mereka untuk untuk mendukung pemerintah kota/kabupaten dalam upaya pembangunan perkotaan dan pembaharuan tata pemerintahan dasar; c. mengidentifikasi, mengkaitkan dan mendesiminasikan program-program dan kegiatan pembaharuan perkotaan tingkat nasional; d. menyiapkan database mengenai pengalaman keberhasilan baik ditingkat nasional maupun internasional dalam pembaharuan perkotaan, dan mendiseminasikannya kepada pemerintah kota/kabupaten; e. membangun jaringan pertukaran informasi mengenai pembaharuan perkotaan diantara manajer kota/kabupaten, khususnya para manajer program pembaharuan perkotaan, jajaran pemerintah pusat, kalangan akademisi dan perwakilan masyarakat madani; dan f. program bantuan teknis yang diusulkan masingmasing kota/kabupaten peserta USDRP. Menurut jenis kegiatannya, komponen UIDP terdiri 6 (enam) paket kegiatan, yakni: a. Manajemen UIDP b. Pengembangan strategi dan kebijakan pembangunan perkotaan c. Pembaharuan bidang pengadaan barang dan jasa d. Pembaharuan bidang pengelolaan keuangan e. Pengembangan Kapasitas Generik, dan f. Pembaharuan bidang partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik Dua paket kegiatan pertama, baik pengadaan dan pelaksanaannya di lakukan di tingkat Pusat, sedangkan 4 (empat) paket terakhir diorganisasikan di tingkat Pusat dan dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten peserta USDRP. Kegiatan konsultansi individual di bidang reformasi merupakan bagian dari komponen UIDP yang dimaksudkan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempercepat pelaksanaan agenda reformasi di bidang Transparansi dan Partisipasi, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Keuangan Daerah II. Tujuan penugasan Tujuan penugasan dari masing-masing konsultan individu (mengacu pada term of reference )adalah

N o 1

Konsultan Individual FM Reform

Tujuan PenugasanKonsultan secara intensif akan membantu Pemerintah Daerah dalam mengimplementasi agenda reformasi yang disetujui, terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Konsultan akan berkerja dengan Konsultan lainnya yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPA, reformasi pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan pengelolaan asset dan pendapatan. Di akhir penugasan konsultan, Pemerintah Daerah telah mencapai agenda reformasi yang disepakati sesuai dengan waktu dalam jadwal dengan melihat kepada tujuan dan indicator kinerja yang ada. Konsultan secara intensif akan membantu Pemerintah Daerah dalam mengimplementasi agenda reformasi yang disetujui, terutama di bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Konsultan akan berkerja dengan Konsultan lainnya yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPA, reformasi pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan asset dan pendapatan. Di akhir penugasan konsultan, Pemerintah Daerah telah mencapai agenda reformasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan dan indikator kinerja yang telah ditentukan Konsultan secara intensif akan membantu Pemerintah Daerah untuk mengoptimalisasi pendapatan melalui peningkatan pengelolaan asset. Konsultan akan berkerja dengan Konsultan lainnya yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPA, reformasi pengelolaan keuangan daerah serta reformasi pengadaan barang dan jasa. Di akhir penugasan konsultan, Pemerintah Daerah telah mencapai rencana tindak yang disepakati sebagaimana waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan dan indicator kinerja yang telah ditentukan

2

Procurement Reform

3

GCB

4

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas III.Daftar Istilah

Daftar dalam USDRP

istilah proyek

1. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM adalah suatu

Lembaga Pemerintahan yang berada dibawah pimpinan Menteri Pekerjaan Umum. 2. USDRP adalah salah satu Proyek yang berada di Bawah Direktorat Bina Program, Departemen

Pekerjaan Umum. 3. CPMU adalah Unit Pengelola Proyek USDRP yang berada pada Direktorat Bina Program, Departemen Pekerjaan Umum. 4. PMU adalah Unit pengelola Proyek USDRP di tingkat Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembaharuan tata pemerintahan dasar dan investasi pembangunan perkotaan yang diusulkan 5. PIU adalah pelaksana sub proyek yang akan bertanggung jawab dalam pengadaan, pengelolaan keuangan dan mengelola aspek sosial dan lingkungan 6. Procurement Anchor Unit (PAU) adalah PAU unit yang bertanggungjawab kepada SekDa Kota/ Kabupaten dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada mengawasi pelaksanaan proses pengadaan agar sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan, memberikan saran kepada PMU/PIU apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pengadaan dan memfasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat terhadap proses pengadaan 7. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyusunan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta KaryaIV. Lingkup Pekerjaan dan PelaporanLingkup pekerjaan dan pelaporan konsultan

Lingkup pekerjaan dari masing-masing konsultan diatur dalam Term Of Reference dari masing-masing konsultan individual (lampiran I) Secara umum, pelaporan konsultan individual terdiri dari :

No 1

2 3

4

Jenis Laporan Waktu Keterangan Laporan 2 Setiap tanggal Berisi progress, aktivitas dan mingguan 5 dan 20 tiap rekomendasi konsultan. (format bulannya terlampir) Untuk konsultan reformasi pengadaan barang dan jasa serta reformasi pengelolaan keuangan daerah akan menyerahkan assesmenet baseline report 2 minggu setelah mobilisasi Laporan Setiap tanggal Terdiri dari laporan progress, aktivitas, Bulanan 25 setiap rekomendasi, tindak lanjut dan laporan bulannya administrasi keuangan. (format terlampir) Laporan 20 hari setelah Hanya diperuntukkan kepada Konsultan Pendahuluan mobilisasi GCB. Berisi assessment awal terhadap kondisi masing-masing Pemerintah Daerah serta rencana kerja Laporan Akhir 1 bulan Meliputi progress pekerjaan dibandingkan

No

Jenis Laporan

Waktu Keterangan sebelum masa terhadap agenda dan jadwal, penugasan rekomendasi ke depan, lesson learned berakhir dan hal-hal terkait lainnya

V. Working arrangement 1. Konsultan di kontrak oleh PPK dan bertanggung jawab kepada CPMU - USDRP. 2. Konsultan akan berkantor d