STRATEGI REDD - INDONESIA - forda-mof.org REDD Indonesia (diupdate April... · mengenai Strategi Readiness REDD-Indonesia dan progres implementasinya, termasuk ... perkayuan terutama

STRATEGI

REDD - INDONESIAFASE READINESS 2009 – 2012dan progres implementasinya

Jakarta, April 2010

AusAID

KERJASAMAREPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK FEDERALJERMAN

FORESTCARBONPARTNERSHIPF A C I L I T Y PROGRAMME

UN – REDD

TheNatureConservancy

Protecting nature. Preserving life.TM

IT OT

CIF-FIPForest Investment Programme KFS-KOICA

Daftar IsiPENGANTAR ....................................................................... 3PENDAHULUAN .................................................................. 4KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA KEHUTANAN .................. 5DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI INDONESIA ..6KERANGKA REGULASI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI INDONESIA ..................................................................... 7REDD DI INDONESIA ..........................................................9KATEGORI DAN KOMPONEN KUNCI STRATEGI REDD-INDONESIA PADA FASE READINESS ....................... 12

PROGRES READINESS ........................................................13

Pengarah:Pengarah Pokja PI, Ketua Pokja PI, Kepala Badan Litbang KehutananPenyusun: 1. Ketua : Dr. Nur Masripatin 2. Anggota : Dr.Rufi’ie,Dr.KirsfiantiGinoga,Dr.NgalokenGintings,Dr.ChairilAnwarSiregar,Dr.

RuandhaSugardiman,Ir.AriWibowo,M.Sc,I.WayanSusiDarmawan,S.Hut.,M.Si., Ir.SaipulRahman,M.Sc.,Ir.RetnoMaryani,M.Sc,Ir.AchmadPribadi,M.Sc, Fitri Nurfatriani, S.Hut., M.Si., Dyah Puspasari, S.Hut, M.Si., Reinaldi Imamnudin, S. Hut, Sukaesih Pradjadinata, S.Hut

Sekretariat : Dra. Sumiyati, Duhita Herlyn Lusiya S.Hut, Ir. Tigor Butarbutar MSc,Ir.Indarwati,BayuSubekti,SIP,MHum

Design : Bintoro, S.Kom

2 STRATEGI REDD-INDONESIA FASE READINESS 2009-2012 dan progress implementasinya

PengantarSecarakonseptual,peranhutandalammitigasiperubahaniklimsangatlahsederhanayaitumelaluipenguranganemisidanpeningkatankapasitasserapanGasRumahKaca.Namun untuk operasionalisasinya, memerlukan penguasaan dari aspek metodologi sampai aspek-aspek sosial, ekonomi dan kebijakan nasional. Untuk itulah telah ada konsensus antar negara dalam sidang COP tentang perlunya REDD-plus dilaksanakan secarabertahapdimulaidengan readiness sampai pada akhirnya memasuki fase implementasi penuh.

Dalam rangka meningkatkan kesiapan untuk implementasi penuh pasca 2012,Indonesia telah menyusun Strategi REDD untuk Fase Readiness 2009-2012. Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan guidance tentang intervensi kebijakan yang diperlukan dalam upaya menangani penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalam implementasi REDD atau REDD-plus. Strategi ini juga untuk mengintegrasikan semua aksi terkait REDD-plus termasuk kegiatan yang didanai dari sumber luar negeri.

Buku ini hadir sebagai salah satu media untuk memperluas jangkauan informasi mengenai Strategi Readiness REDD-Indonesia dan progres implementasinya, termasuk pembangunan Demonstration Activities, dengan harapan dapat berkontribusi bagi peningkatan pengetahuan, pemahaman dan komitmen bersama dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Jakarta, April 2010

Menteri Kehutanan

ZULKIFLI HASAN

3

PendahuluanSebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, sektor kehutanan tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan nasional melainkan juga berperan signifikandalammenjagakeseimbanganekosistemtermasukstabilisasiemisiglobal.

Hasil hutan kayu merupakan salah satu produk andalan hutan yang mendukung pertumbuhanekonominasional.Demikianpulahalnyadengankonversikawasanhutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Namun di sisi lain, penebangan pohon danalihfungsilahanhutantersebutmenghasilkanemisigasrumahkacayangdapatmenyebabkan terjadinya pemanasan global.

Untuk keberlanjutan peran dan fungsi hutan serta sebagai upaya mitigasi perubahan iklim,kegiatanpelestariandanrehabilitasikawasanhutanyangrusakharusdilakukan.


Kebijakan dan Tata Kelola KehutananUndang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan dasar hukumdanacuandalampengurusanhutandankonservasisumberdayaalamsecaralestari di Indonesia.

Undang-undangkehutanan tersebutmengamanatkanbahwapenguasaanhutanoleh Negara, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingannasional.PengurusankawasanhutanIndonesiayangterdiriatashutannegara(termasukdidalamnyahutanadat)danhutanhakdengan luasmencapaihampir70%luasdaratanIndonesia,menjadikewenanganDepartemenKehutanan.

Meningkatnya kebutuhan lahan akibat peningkatan jumlah penduduk, desentralisasi, pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pembangunan sektor lain seperti pertanian, perkebunan, perumahan, pekerjaan umum, dll, telah menekan kualitas sumber daya hutandanluasankawasanhutantersebut.

Kondisi di atas sering kali berbenturan dengan upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Oleh karenanya, koordinasi, komunikasi dan sinergi dalam berbagai aspek menyangkut kegiatan pembangunan dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan di level nasional dan sub nasional (provinsi dan kabupaten) harus terus menerus dilaksanakan.

Hal lain yang juga mengemuka adalah tuntutan pengelolaan hutan tingkat lokal yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan, serta memberikan akses terhadap sumber daya hutan yang lebih besar kepada masyarakat.

Kebijakan tentang hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan lain-lainyangtelahditerbitkandandiimplementasikan,menunjukkanbahwaIndonesiamempunyai komitmen yang kuat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan terkait pembangunan kehutanan.

Kebijakan dan Tata Kelola Kehutanan 5

Deforestasi dan Degradasi Hutan di IndonesiaIndonesiamerupakancontohkasusdimanadeforestasiterjadibaiksecaraterencanamaupuntidakdirencanakan.LahanhutankonversidanArealPenggunaanLain(APL)secarahukumdapatdiubahmenjadipenggunaanlain,dalamhalinideforestasidapatdikategorikansebagaiyangdirencanakan.Pembangunankelapasawitdimasalaludapat dikategorikan sebagai deforestasi/kehilangan hutan yang direncanakan.Sedangkankehilanganhutanyangtidakdirencanakandapatberasaldariadanyakebakaran, penyerobotan lahan, penebangan liar dan penebangan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip kelestarian.

Hilangnya hutan yang tidak direncanakan yang terjadi pada tahun 1990an jugamerupakan akibat dari ketidak seimbangan antara kebutuhan kayu untuk industri perkayuan dengan kapasitas hutan alam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menipisnya kayu yang berasal dari hutan alam, didorong oleh kebijakan Pemerintah untukmemacu pembangunan hutan tanaman industri (HTI), sejumlah industriperkayuan terutama industri bubur kertas (pulp) membangun hutan tanaman dengan jenis-jenis cepat tumbuhuntukmenjaminpasokanbahanbakudari sumbernya.Namundemikian,kecepatanpembangunanhutantanamantersebutmasihbelummampu mengurangi tekanan terhadap hutan alam.

Kebijakan untuk mengurangi deforestasi dilakukan melalui alokasi lahan ter-degradasidanlahanyangsecarakomersialtidakproduktifuntukmembangunhutandengan silvikultur intensif. Penerapan tata ruang yang efektif, termasuk penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengurangi konversi hutan. Selanjutnya Departemen Kehutanan telah menghentikan pemberian ijin untuk penggunaan hutan produksi konversi bagi pembangunan perkebunan yang melebihi luas areal Padu Serasi yang telah disetujui.


Kerangka Regulasi untuk Menghadapi Tantangan Deforestasi dan Degradasi Hutan di IndonesiaUntuk menghadapi tantangan sektor kehutanan dalam sepuluh tahun terakhir serta untuk antisipasi dan mengurangi potensi permasalahan pada periode lima tahun ke depan, sektor kehutanan telah menetapkan dan melaksanakan lima kebijakan sejak tahun 2000, yaitu:

1. Pemberantasan penebangan dan perdagangan kayu illegal;2. Restrukturisasi sektor kehutanan melalui penguatan pengembangan hutan

tanaman dan industri kehutanan;3. Rehabilitasi lahan dan konservasi hutan;4. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan;5. Pemantapankawasanhutan.

yangditerjemahkankedalamrencana-rencanakehutananjangkapanjang,menengahdan pendek.

Mulai akhir tahun 2009, kelima kebijakan prioritas tersebut diperkaya menjadi delapan kebijakan prioritas, sejalan dengan permasalahan yang dihadapi dan tantangan ke depan. Kedelapan kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemantapankawasanhutanyangberbasispengelolaanhutanlestari2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS3. Perlindungan dan pengamanan hutan4. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya5. Revitalisasi hutan dan produk kehutanan6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan8. Penguatan kelembagaan kehutanan

Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia 7

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2007 dan penyempurnaannya dalam PP No. 3 tahun 2008, telah memberikan kerangka dan dasar hukum yang kuat dalam mitigasi perubahan iklim melalui upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, termasuk mengakomodir pemberian akses dan pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat sekitar hutan.

Sejalan dengan pelaksanaan lima kebijakan prioritas kehutanan, sejak tahun 2000 Indonesiasecara intensiftelahmelakukanprogrampemberantasanpenebanganliar melalui pembangunan kerangka strategi nasional penegakan hukum kehutanan, Forest Law Enforcement National Strategy (FLENS). Instruksi Presiden (INPRES) No. 4/2005 tentang Illegal Logging, memerintahkan 18 lembaga pemerintah dengan pemerintahdaerahuntukbekerjasecarabersamamelakukanaksipemberantasanillegal logging.

Menyadari pentingnya pendekatan multi-sektor guna memperbaiki tata kelola dan pemerintahan,pemerintahtelahmenetapkanperlawananterhadapkorupsidisemuasektorsebagaiprioritasutama.Halinitercerminpadahasilkerjabadanindependenyang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tinggi Anti Korupsi (PTAK) yang telah berhasil mendorong terbitnya UU No. 25 tahun 2003 tentangPencucianUang.Undang-undanginimerupakanperaturanpertamadiduniayang memungkinkan hasil illegal logging sebagai barang bukti untuk dilakukannya investigasi serta diajukan ke pengadilan. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukanmenunjukkanhasilnyadengandibawanyaberbagaikasuskegiatanilegalyang terjadi di berbagai sektor ke pengadilan, termasuk yang ada di sektor kehutanan.

Sebagai bagian dari upaya penanganan akar masalah dari terjadinya deforestasi, Departemen Kehutanan telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memberikan empatmacampeluanguntukperbaikanaksesdanhakterhadapsumberdayahutan.PeraturantersebutmeliputiKolaborasiPengelolaanKawasanLindung(PermenhutNo. 19 tahun 2004) Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat serta Hutan Adat (PP No. 6 tahun 2007).


REDD di IndonesiaDeforestasi menjadi topik utama dalam berbagai forum diskusi tentang issu perubahan iklim terkait sektor kehutanan. World Resource Institute (WRI) tahun 2000 dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2007, masing-masingmencatatbahwadeforestasiberkontribusisebesarkuranglebih18%dan17%dari emisi global dan dari jumlah tersebut 75%nya berasal dari negara berkembang.

IsudeforestasidalamnegosiasiUNFCCCpadaCOP-11diMontrealtahun2005,dibawahagenda “Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang (RED)”, serta telahdiresponsecarapositifolehbanyakNegara.DalamberbagaiforumtermasukCOP/SB, banyak pihakmemandang bahwa skema RED seharusnyamelibatkanpartisipasi dari semua Negara.

Sebagai bagian dari respon terhadap proses internasional dan dalam rangka penyiapan negosiasi di COP-13, Indonesia melaksanakan studi/analisis cepattentang status kesiapannya baik dari aspek metodologi meupun aspek kebijakan, dan membentuk Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) pada bulan Juli 2007. IFCA merupakan payung atau forum untuk komunikasi/ koordinasi para stakeholder dalam membahas isu-isu REDD, termasuk kemajuan dan output dari studi tentang REDD yang pada tahun tersebut sedang dilakukan. Studi REDD Indonesia tahun 2007 dikoordinasikan oleh Departemen Kehutanan dengan melibatkan para ahli dari tingkat nasional dan internasional serta didanai oleh World Bank, pemerintah Inggris, Australia dan Jerman. Perkembangan dan hasil studi dikomunikasikan melalui IFCA dengan melibatkan tiga pilar governance (pemerintah,sectorswasta,masyarakatsipil termasuk akademisi) dan mitra internasional. Sebuah laporan yang berjudul IFCA Consolidation Report: REDD in Indonesia (Dephut, 2008) dapat diakses melalui websitewww.forda-mof.org.

Studi IFCA tahun 2007 merekomendasikan beberapa kegiatan untuk ditindaklanjuti yaitu:

1. MengembangkankerangkakerjaawalyangtelahdirancangolehIFCA;2. Melanjutkankonsultasidananalisissecarateknis;3.Mengujidanmengimplementasikanproyek-proyekpercontohanpadaberbagai

kondisi (yang berdasarkan Keputusan COP-13 tentang REDD disebut Demonstration Activities);

4. Melaksanakan peningkatan kapasitas pada semua level;5.Menciptakankerangkakerjanasionalyangkredibeluntukpenguranganemisiyangdapatdiverifikasi;

6.Menghasilkanpenguranganemisigasrumahkacayangnyata.

REDD di Indonesia 9

COP-13 Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) tahun 2007, telah menghasilkan keputusan tentang pendekatan untuk mendorong aksi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD) di negara berkembang. REDD, peran konservasi, pengelolaan hutansecaralestaridanpeningkatanstokcarbonyangkemudiandenganREDD-plusjuga merupakan bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim dalam “Bali Action Plan”.

PadarangkaianacaraCOP-13tersebut,IndonesiatelahmengkomunikasikankonsepimplementasiREDDIndonesiasecarabertahap(phased-approach) yang terbagi atas 3 (tiga) tahap:

Tahap 1 (Tahap persiapan) : Identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007 -2008)

Tahap 2 (Readiness Phase) : Tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan REDDI (2009-2012)

Tahap 3 (Full Implementation) : tahap implementasi penuh sesuai aturan COP pada saat REDD menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca 2012 (mulai tahun 2013) (Periksa Gambar 1).

Gambar 1. Road Map REDD Indonesia: phased-approach

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3


Dalam rangka menindaklanjuti hasil studi IFCA tahun 2007, keputusan COP 13, dan implementasi Road Map REDDI, maka disusunlah Strategi REDDI untuk Readiness Phase.

Strategiinidimaksudkanuntukmemberikanguidancetentangintervensikebijakanyang diperlukan dalam upaya menangani akar masalah deforestasi dan degradasi hutan, dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalam implementasi REDD/REDD plus. Strategi ini juga untuk mengintegrasikan semua aksi terkait REDD/REDD plus termasuk kegiatan yang didanai dari sumber luar negeri. Strategi Readinessmencakupbaik aspek metodologi maupun aspek kebijakan, serta kegiatan pendukung yaitu peningkatan kapasitas dan komunikasi stakeholders.

Strategi Readiness REDD Indonesia (REDDI) ini tidak hanya bermanfaat dalam mendukung kesiapan Indonesia untuk implementasi REDD/REDD-plus di bawahkerangka UNFCCC, melainkan juga merupakan bagian dari strategi dan upaya Indonesiauntukmewujudkanpembangunankehutananberkelanjutanan(Sustainable Forest Development).

Gambar 2. Strategi REDD Indonesia

REDD di Indonesia 11

Kategori dan Komponen Kunci Strategi Redd-Indonesia pada Fase ReadinessPada tahap kedua (Readiness Phase), Indonesia perlu menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk implementasi REDD/REDD-plus pada tahap ketiga, baik metodologi (penetapan REL/RL, penghitungan stok carbon dll), sistem MRV, kebijakanpenanganan akar masalah deforestasi dan degradasi hutan, kelembagaan, pendanaan dan mekanisme distribusi insentif, partisipasi para pihak termasuk masyarakat di/sekitar hutan (periksa Gambar 2).

REDDIndonesiadilakukansecarabertahap(phased-approach), dengan implementasi di tingkat sub-nasional (Propinsi/Kabupaten/Unit Manajemen), yang diintegrasikan ke tingkat nasional (national accounting with sub-national implementation).

Strategiditingkatnasionalterbagikedalamlimakategoridengankomponenkuncisebagai berikut:1. Intervensi kebijakan untuk penanganan akar masalah deforestasi dan degradasi di

berbagai lanskap penggunaan lahan hutan (hutan konservasi dan hutan lindung, hutan produksi, lahan gambut, perubahan penggunaan hutan alam untuk hutan tanamandantanamankelapasawit),

2. PenyiapanregulasiREDD(a. l. tatacarapelaksanaanREDDdanpembentukanKomisi REDD).

3. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL (Reference Emission Level/Reference Level)danpembangunansistemMRV(measuring, reporting dan verification).

4. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan kelembagaan untuk pelaksanaan REDD termasuk registrasi nasional, pendanaan, distribusi insentif dantanggungjawab,peningkatankapasitas,komunikasi/koordinasi/konsultasipara pihak).

5. Analisisterkait(REL/RL,MRV,analisisbiayadanmanfaat,resiko,dampak,dll);

Sedangkan di tingkat sub-nasional strategi terbagi ke dalam tiga kategori dengan komponenkuncisebagaiberikut:

1. Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL (Reference Emission Level/Reference Level)danpembangunansistemMRV(measuring, reporting dan verifying).

2. Penyiapan/penguatan kelembagaan (pembentukan/ penguatan kelembagaan untuk implementasi REDD termasuk distribusi insentif dan tanggung jawab,peningkatan kapasitas, komunikasi/konsultasi/ koordinasi/konsultasi para pihak).

3. Pembangunan Demonstration Activities (DA)- REDD yang merepresentasikan berbagaikondisibio-socio-geografis.


Progres READINESSTingkat Nasional

a. Regulasi

Sebagai bagian dari implementasi Strategi Readiness, Departemen Kehutanan telah menerbitkan Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities (DA) Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim lingkup Departemen Kehutanan (Kepmenhut Nomor SK.13/Menhut-II/2009 yang diperbaharui dengan SK No.64/Menhut-II/2008) serta peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2009).

Penyelesaian konsep Komisi Nasional REDD oleh Kelompok Kerja Perubahan Iklim Dephut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Permenhut P.30/Menhut-II/2009.KomisiNasionalREDDyangterdiriatasperwakilandari instansidan

pihakterkaitlainnya,bertugasuntukmengaturdanmengawasipelaksanaanREDD.

Untuk operasionalisasi Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009, petunjuk teknis yang merupakan penjabaran dari 5 (lima) lampiran Permenhut No. P. 30/2009 juga merupakan perangkat yang perlu disiapkan dengan fasilitasi oleh Kelompok Kerja Perubahan Iklim Departemen Kehutanan dan Komisi Nasional REDD.

Progres READINESS 13

b. Metodologi

Dua komponen utama metodologi yang harus disiapkan untuk implementasi REDD/REDD-plusadalahpenetapanREL/RLdanpembangunansistemMRV.

Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Pemerintah Australia telah membangun ForestResourceInformastionSystem(FRIS)danIndonesia National Carbon Accounting System (INCAS). INCAS merupakan sistem yang terintegrasi, menggunakan keseluruhan data dari Land Use, Land Use Changes and Forestry (LULUCF) atau Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU),untukmendapatkanprofilGasRumahKaca(GRK)secarautuh, dengan menggunakan data remote sensing, data pengelolaan lahan dan hutan, data tanah dan iklim, serta data pertumbuhan dan biomass tumbuhan.

PengembanganINCASpadatahapawaldifokuskanpada:

•Pengolahan data remote sensing untuk menganalisis perubahan tutupan hutan,•Riset dan analisis perubahan penggunaan lahan dikaitkan dengan perubahan biomassdanstokcarbon,

•Pelatihan dan technical exchanges antara tenaga ahli Indonesia dan Australia,•Penerapannyakedepanuntukanalisisscenariokebijakanterkaitdenganpenetapan

REL/RL.

Sejumlah tahapan masih harus dilalui dalam rangka penetapan REL/RL dan membangun sistemMRVyangkredibel.

c. Lintas komponen

Disamping progres pada aspek regulasi dan aspek metodologi di atas, terdapat dua initiatif yang memiliki sejumlah cross-cutting aspects, sehingga memerlukan sinergi dan koordinasi intensif yaitu program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan UNREDD. Terdapat beberapa kegiatan di bawah kedua program tersebut yangmendukung readiness di tingkat nasional yaitu mendukung kagiatan terkait penetapan RELdanpengembangansystemMRV.

Program FCPF terdiri dari tiga komponen besar yang mendukung implementasi strategi readiness-REDD Indonesia yaitu: (a) Analisis terkait dengan masalah deforestasidandegradasihutan,penetapanREL,pembangunanMRV,Co-benefits, dampak dan resiko, (b) Fasilitasi kegiatan terkait penetapan REL dan, pembangunan systemMRV,serta(c)Monistoringproseskegiatanreadiness. Sedangkan program UNREDD terdiri dari tiga komponen besar yaitu: (a) Penguatan peran para pihak, (b)


FasilitasikegiatanterkaitpenetapanRELdanpembangunansistemMRV,serta(c)Pembangunan Demonstration Activities di tingkat Kabupaten.

Disamping program FCPF dan UNREDD, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu dari 5 negara pertama yang memperoleh pendanaan dari Forest Investment Program (FIP) di Indonesia akan diarahkan untuk menangani isu-isu dalam “Strategi Readiness-REDDI” yang terkait dengan intervensi kebijakan penanganan akar masalah deforestasi dan degradasi hutan yang belum memperoleh dukungan pendanaan dari sumber lain.

Tingkat Sub-Nasional: Demonstration Activities

Pembangunan Demonstration Activities (DA)– REDD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah Keputusan COP-13 di Bali tentang REDD. Sesuai Keputusan COP-13 negara berkembang dan negara maju didorong untuk bekerjasama dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, termasukdidalamnyadukunganfinansial,pengembangankapasitasdantransferteknologi dari negara maju.

Disamping itu, DA-REDD juga sebagai sarana pembelajaran (learning by doing) dan membangun komitmen serta sinergi antar pihak terkait. Oleh karenanya pembangunan DA–REDD merupakan komponen penting dari Strategi Readiness REDD Indonesia, dimana berbagai kegiatan terkait dengan metodologi, kebijakan, pelibatan stakeholders dll diimplementasikan.

Sampai saat ini telah dibangun beberapa DA-REDD, yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia, Pemerintah Jerman, Pemerintah Korea, ITTO, dan TNC. Uraian singkat tentang DA-REDD dari kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

DA-REDD kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia di Kalimantan Tengah

DA-REDD ini merupakan bagian dari Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP), yang secara keseluruhan dibawah payung Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP).

Gambar 3. Gambaran lokasi KFCP

Progres Readiness 15

KFCP adalah DA-REDD pertama di Indonesia dan DA-REDD di lahan gambut pertama di dunia,dengantargetpenurunanemisigasrumahkacadarihutanrawagambutseluas130.000 ha dan lahan gambut rusak lainnya, melalui perbaikan praktek pengelolaan hutan,pencegahankebakarandanrehabilitasisistemhidrologilahangambut.KFCPjugaditujukanuntukujicobametodologipengukurangasrumahkacadilahangambutdikaitkandenganpengembangansistemMRVditingkatnasional,ujicobapenerapanmekanisme insentif REDD di tingkat lokal serta membangun kapasitas masyarakat lokal sehingga dapat berpartisipasi dalam skema REDD.

Pembelajaran dari KFCP diharapkan dapat memberikan kontribusi pada proses penyebaraninformasitentanginitiatifREDDdanprosesnegosiasidibawahUNFCCC.

DA-REDD kerjasama Pemerintah Indonesia-Jerman di Kalimantan Timur

Kerjasama DA-REDD ini merupakan bagian dari Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), yang terbagi ke dalam dua fase yaitu mendukung kegiatan Readiness dan investasi dalam implementasi DA di tingkat kabupaten.

Kegiatan dalam rangka mendukung Readiness meliputi:

•Fasil itasi proses penyusuan dan implementasi Strategi REDD di tingkat nasional, serta implementasi DA di tingkat Kabupaten/unit manajemen,

•Penetapan REL dan pembangunan sistemMRVditingkatKabupaten(Gambar 4), serta menjaga konsistensi dengan penetapan REL dan sistemMRV di tingkatnasional,

•MengkaitkansistemMRVdenganinstansipenanggungjawabperencanaantataguna lahan tingkat Kabupaten,

•Fasilitasi pengembangan skema distribusi insentif REDD.

Investasi pada kegiatan DA:

•Pendanaan kegiatan DA-REDD di 3 – 4 Kabupaten di Kalimantan, diantaranya di Kalimantan Timur, dengan fokus penanganan penyebab deforestasi dan degradasi hutan di beberapa fungsi hutan (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi),

Gambar 4. Participatory mapping


•Mengkaitkan skema DA dengan pasar karbon yang sedang berkembang.

DA-REDD kerjasama Indonesia-ITTO

Kerjasama Indonesia dengan International Tropical Timber Organization (ITTO) di Taman NasionalMeruBetiri(TNMB)(Gambar5),JawaTimur,yangakanberlangsungtahun2010–2013, merupakan kerjasama konservasi hutan tropis untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan stok karbon

Tujuan dari project ini adalahuntuk melakukan pengurangan emisi dan mempertahankan stok carbon yang ada sertam e n i n g k a t k a n k a p a s i t a s s e r apan c a r bon , j u g auntuk menciptakan kondisipemungkin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di dalam dan sekitar Taman Nasional Meru Betirimelaluipelibatanmasyarakatdan instansi terkaitdalamkegiatanproject,dengan 6 keluaran yang diharapkan sebagai berikut:

•Peningkatan Kapasitas inventarisasi sumberdaya dan penghitungan karbon agar dapatdiukur,dilaporkandandiverifikasisesuaistandarinternasional.

•Baseline data dan perkiraan penurunan emisi serta peningkatan stok karbon, •Pembangunansistempengukuran,pelaporandanverifikasi(MRV)penurunanemisi

dan peningkatan stok karbon, •Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi,•Pengembangan alternatif sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan

masayarakat di dalam dan sekitar TNMB, •Pengurangan penebangan liar dan perambahan di TNMB.

DA-REDD kerjasama Indonesia-TNC

Kerjasama Indonesia-TNC di Kabupaten Berau (Gambar 6), Kalimantan Timur, dirancanguntukmendukungreadiness REDD Indonesia di level Kabupaten (sub-nasional), sebagai bagian integral dari Readiness di tingkat nasional.

Sejalan dengan Strategi REDD Indonesia, kerjasama ini memfasilitasi implementasi tiga komponen strategi untuk Fase Readiness di tingkat Kabupaten yaitu:

Gambar 5. Gambaran penggunaan lahan di TNMB


•Penyiapan aspek metodologi untuk penetapan REL/RL dan pembangunan sistem MRVditingkatKabupaten,sertalink/integrasinyakesistemMRVditingkatpropinsidan nasional,

•Penyiapan/penguatan kelembagaan termasuk pelibatan dan peningkatan kapasitas para pihak, fasilitasi formulasi kebijakan,

•Pembangunan Demonstration Activities (DA)- REDD.

Mengingat initiatif di sub-nasional merupakan bagian integral dari initiatif di tingkat nasional, maka kolaborasi dengan pihak terkait telah dilakukan sejak proses perencanaan,mulaidari:

•Tingkat nasional: Departemen Kehutanan, KLH, DNPI, BAPPENAS, Departemen Keuangan,

•Tingkat Propinsi: Pemerintah Propinsi, BAPPEDA, Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya,

•Kabupaten:PemerintahKabupatendan instansi terkait lainnya (Perencanaan,Kehutanan, Pertanian),

•Civil Society: Universitas, NGOs, Organisasi kemasyarakatan.•Donor: AUSAID, Norad< USAID, GTZ, KfW.

Gambar 6. Gambaran lokasi DA-REDD di Kabupaten Berau


Kerjasama di tingkat Kabupaten ini disamping berkontribusi terhadap initiatif di tingkatnasional,diharapkanjugaberkontribusiterhadapprosesnegosiasidibawahUNFCCC.

DA-REDD kerjasama Pemerintah Indonesia dan Korea

DA-REDD ini merupakan bagian dari keseluruhan kerjasama bilateral Indonesia-Korea, dan berada di bawah “Korea-Indonesia Joint Project for Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry through A/R CDM and REDD in Indonesia 2009 -2013”. Pengembangan kapasitas di bidang kehutanan dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat termasuk dalam tujuan utama kerjasama. Kegiatan di bawah kerangkaDA-REDDmencakup 5 kelompok yaitu : (1) Riset bersama, (2)Pengembangan metodologi untuk penetapan referensi emisi dan monitoring perubahanstokcarbon,(3)Pengembanganmodelsosial-ekonomi,(4)Peningkatankapasitas melalui pendidikan/pelatihan, pertukaran tenaga ahli, dan kelompok pengarah, (5) Komunikasi dan diseminasi informasi.

Gambar 7. Lokasi DA-REDD di Nusa Tenggara Barat

Lokasi DA-REDD berada di Lombok Tengah (Gambar 7). Lombok merupakan pulau yang berada di Nusa Tenggara Barat, dengan luas 5,300 Km2 dan penduduk sekitar 3 juta. Sekitar40%luasanpulauberupahutan,denganspeciesdominanDuabanga,Diospyros,Albizia,Accacia,gaharu,dantanamanbuah.Tekananterhadapkawasanhutancukuptinggi karena keperluan pembangunan daerah dan kegiatan pertanian. Kegiatan riset bersama Indonesia-Korea meliputi analisis perubahan tata guna lahan dan penyebab perubahan tersebut, serta aspek-aspek metodologi terkait. Sedangkan pengembangan model sosial-ekonomi termasuk pengembangan sistem kompensasi jasa hutan akan dilakukan untuk areal seluas 5000 ha.


STRATEGI

REDD - INDONESIAFASE READINESS2009 – 2012dan progres implementasinya

Website:www.dephut.go.id;www.forda-mof.org

Kontak Informasi:

1. Puslit Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan [email protected]

2. Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA) [email protected]

3. Pokja Perubahan Iklim Departemen Kehutanan [email protected]

Documents

STRATEGI REDD - INDONESIA - forda-mof.org REDD Indonesia (diupdate April... · mengenai Strategi Readiness REDD-Indonesia dan progres implementasinya, termasuk ... perkayuan terutama