32
Abstrak Muhammadiyah dalam perkembangannya selalu mengikuti perkembangan zaman dan kemasyarakatan, terbukti adanya perkembangan organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Perkembangan secara vertikal yaitu menata kelembagaan- kelembagaan di Ranting, Cabang, Daerah hingga pusat, yang mana pada setiap level tersebut secara horizontal terbentuk susunan oreganisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan tugas yang menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah dan bentuk badan atau unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom. Dengan struktur organisasi yang bagus, maka organisasi yang dianutnya pasti berkembang dengan bagus pula. Untuk membantu pimpinan Muhammadiyah melaksanakan program-program Muhammadiyah, dibentuk satuan organisasi Pembantu Pimpinan (Majelis atau Lembaga) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Muhammadiyah masing- masing tingkat. Pembantu Pimpinan ini bertugas untuk menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pimpinan Muhammadiyah. Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah badan yang dibentuk oleh Muhammadiyah yang diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membina warga Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kata Kunci: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha 1

Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pada makalah ini menjelaskan tentang Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha. Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah Kemuhammadiyahan pada semester 3..

Citation preview

Page 1: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

Abstrak

Muhammadiyah dalam perkembangannya selalu mengikuti perkembangan zaman

dan kemasyarakatan, terbukti adanya perkembangan organisasi vertikal dan organisasi

horizontal. Perkembangan secara vertikal yaitu menata kelembagaan-kelembagaan di

Ranting, Cabang, Daerah hingga pusat, yang mana pada setiap level tersebut secara

horizontal terbentuk susunan oreganisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan tugas

yang menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah dan bentuk badan atau unsur

pembantu pimpinan dan organisasi otonom. Dengan struktur organisasi yang bagus,

maka organisasi yang dianutnya pasti berkembang dengan bagus pula. Untuk membantu

pimpinan Muhammadiyah melaksanakan program-program Muhammadiyah, dibentuk

satuan organisasi Pembantu Pimpinan (Majelis atau Lembaga) yang dibentuk dan

bertanggung jawab kepada Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

Pembantu Pimpinan ini bertugas untuk menyelenggarakan amal usaha, program dan

kegiatan sesuai dengan kebijakan pimpinan Muhammadiyah. Organisasi Otonom

Muhammadiyah ialah badan yang dibentuk oleh Muhammadiyah yang diberi hak dan

kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membina warga Muhammadiyah

tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan

tujuan Muhammadiyah.

Kata Kunci: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

A. Pendahuluan

Organisasi kemuhammadiyahan adalah suatu organisasi yang sejak didirikannya

telah menegaskan sebagai gerakan Islam. Maksud dan tujuan Muhammadiyah

adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini tentu mengembalikan

masyarakat Islam agar kembali kepada semangat dan ajaran Islam yang murni serta

membebaskan umat Islam dari tahayul, khurofat dan bid’ah.1 Masyarakat Islam

sebenar-benarnya itu juga tentu adalah masyarakat Islam yang jauh lebih maju dan

sejahtera yang berperadaban tinggi sebagaimana telah dibangun para pendahulu

umat pada abad-abad pertengahan. Tujuan ini tidak mungkin dipikul secara

1 Zamah Sari, dkk, Kemuhammadiyahan, (Jakarta: Uhamka Press, 2013), hlm. 157.

1

Page 2: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

sendirian oleh pemimpin organisasi tetapi diperlukan ketertiban anggota dan

masyarakat. Sebab sebagai perserikatan, setiap anggota organisasi mempunyai

kekuasaan dan hak bersama dalam Muhammadiyah yaitu hak menyampaikan

pendapat, hak suara, serta hak memilih dan hak dipilih. Muhammadiyah sebagai

gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah tidak

lepas dari organisasi, sebab dengan organisasi ini diharapkan Muhammadiyah dapat

berkembang pesat yang dimulai dari pimpinan ranting sampai pusat. Sejak

kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan maupun sesudahnya, hingga dilakukan

pembaharuan organisasi tahun 1960, baik secara vertikal maupun horizontal.

Pembaharuan secara vertikal terkait dengan pembenahan struktur dengan

pembentukan jaringan tradisional mulai tingkat pusat sampai ranting. Secara

horizontal pembaharuan mencakup pertumbuhan jumlah amal usaha

Muhammadiyah yang berkembang secara cepat dan maju.2

Muhammadiyah dalam perkembangannya selalu mengikuti perkembangan

zaman dan kemasyarakatan, terbukti dengan adanya perkembangan organisasi

secara vertikal maupun horizontal. Perkembangan secara vertikal yaitu menata

kelembagaan dari ranting hingga pusa, yang mana pada setiap level tersebut secara

horizontal terbentuk susunan organisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan

konsentrasi gerakan Muhammadiyah dalam bentuk unsur pembantu pimpinan dan

organisasi otonom.3

Secara horizontal terbentuk susunan organisasi berdasarkan bidang-bidang kerja

dan konsentrasi gerakan Muhammadiyah dalam bentuk unsur pembantu pimpinan

dan organisasi otonom, salah satu organisasi otonom Muhammadiyah adalah

‘Aisyiyah. ‘Aisyiyah adalah gerakan perempuan Muhammadiyah yang telah diakui

dan dirasakan perannya dalam masyarakat. Sebagai organisasi otonom yang pertama

dilahirkan, ia juga memiliki tujuan yang sama dengan Muhammadiyah yaitu

menegakkan ajaran Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya. ‘Aisyiyah memiliki garapan program kerja yang sangat khusus, strategis

dan visioner, yaitu perempuan. Peran dan fungsi perempuan merupakan bagian

2 MT. Arifin, Muhammadiyah Potret Yang Berubah, (Surabaya: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1996), h.256.

3 Syamsul Hidayat, dkk, Studi Kemuhammadiyahan; Kajian Historis, Ideologis dan Organisasi, (Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 100.3

2

Page 3: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

penting dalam gerak roda kehidupan, bidang yang diikuti ‘Aisyiyah sejak awal

berdiri dengan tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunah sampai sekarang.

Komitmen ‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam di tanah air dapat

dibuktikan sampai usia menjelang satu abad ini. Muhammadiyah dalam bidang

keperempuanan dapat terbantu karena bidang ini digarap dan dikembangkan oleh

organisasi otonom tertua ini.

B. Pembahasan

1. Struktur Organisasi Muhammadiyah Secara Vertikal

Menurut H. S. Pujodjokusumo susunan organisasi Muhammadiyah secara

vertical adalah susunan vertikal dalam organisasi Muhammadiyah yang dimulai

dari bawah keatas atau sebaliknya, di mana pimpinan itu tersusun sebagai

berikut: 4

1) Pimpinan Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat.

2) Pimpinan Cabang adalah kesatuan cabang dalam satu kota atau

kabupaten.

3) Pimpinan Wilayah adalah kesatuan cabang dalam satu provinsi.

4) Pimpinan Pusat adalah kesatuan wilayah dalam Negara.

Adapun tugas dan kewajiban tiap tingkatan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat

Pimpinan Pusat yang dulunya bernama Pengurus besar adalah pimpinan

tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pimpinan

Pusat terdiri atas tiga belas orang yang dipilih oleh Muktamar untuk satu

masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir. Ketua Umum

Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota

Pimpinan Pusat terpilih.

2. Pimpinan Wilayah

Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah di wilayahnya serta

melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan Wilayah terdiri dari

sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari

4 H. S. Pujdjokusumo, Muhammadiyah Apa dan Bagaimana, (Jakarta: Penerbit A.M.B, 1988), h. 51.

3

Page 4: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah. Ketua Pimpinan

Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon anggota

Pimpina Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

3. Pimpinan Daerah

Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta

melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan Daerah terdiri dari

sembilan orang ditetapkan oleh pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan

dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Daerah. Ketua Pimpinan

Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon anggota

Pimpina Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.

4. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta

melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan Cabang terdiri dari

tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari

calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.

5. Pimpinan Ranting

Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta

melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan Ranting terdiri dari

lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari

calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting. Ketua Pimpinan

Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon anggota

Pimpina Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.

2. Struktur Organisasi Muhammadiyah Secara Horizontal

Susunan organisasi Muhammadiyah secara horizontal adalah Badan

Pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai garapan amal

usaha di bidang praktisnya, yang dibentuk dan diadakan mulai dari tingkat pusat,

daerah, cabang dan ranting. Berikut badan-badan pembantu yang berbentuk

majelis ataupun lembaga:

2.1. Majelis-Majelis

4

Page 5: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

2.1.1. Majelis Tarjih dan Tajdid

Suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang awalnya hanya bernama

majelis Tarjih yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya

masalah fiqih. Majelis ini dibentuk dan disahkan oleh kongres

Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Pekalongan, Jawa Tengah. Majelis ini

didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan khilafiyat yang pada

waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah.

Tugas dan fungsi majelis ini adalah sebagai berikut:5

1) Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam hal

membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.

2) Membimbing umat, memberikan arah memberikan fatwa keagamaan dan

memberikan suatu dasar pembenaran agama yang dapat dipahami oleh

suatu pembenaran dan mempersiapkan secara meluas.

3) Mempergiat atau penelitian agama Islam dalam rangka mengembangkan

ciri pelaksanaan tajdid dan mengantisipasi perkembangan yang tumbuh

dalam masyarakat.

Adapun peran majelis Tarjih dan Tajdid sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab mengambil keputusan tarjih.

2) Mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam keislaman

dan menampung aspirasi baru yang tumbuh.

2.1.2. Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus

Jiwa semangat K.H. Ahmad Dahlan dijabarkan dan dicanangkan oleh

lembaga yang bernama Majelis Tabligh dan Majelis Dakwah. Pada waktu

Muktamar ke-38 di Makassar tahuwn 1971 ditetapkan program umum

sebagai berikut “Mewujudkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah

Islam, amar ma’ruf nahi munkar, yang berkesanggupan menyampaikan

ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunah Rasul SAW, kepada

segala golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya,

5 Syamsul Hidayat. dkk, Studi Kemuhammadiyahan ; Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi, (Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 102-103.

5

Page 6: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

sebagai kebenaran yang diperlukan”. Majelis ini diadakan sesuai pedoman

Al-Qur’an surah Ali-Imran ayat 102-104.

Fungsi dan tugas majelis Tabligh dan Dakwah khusus adalah:

1) Pembinaan Ideologi Muhammadiyah.

2) Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian,

dan pengawasan program dan kegiatan.

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga professional.

4) Penelitian dan pengembangan bidang tabligh dan dakwah khusus.

2.1.3. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan

(Diktilitbang)

Majelis ini merupakan perpecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran

dan Kebudayaan yang semula membawahi seluruh amal usaha

Muhammadiyah bidang Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan

Tinggi. Majelis sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan

bidang pendidikan tinggi sesuai kebijakan Persyarikatan bertugas:

1) Membina Ideologi Muhammadiyah.

2) Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

3) Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina

dan mengewasi pengelolaan catur darma perguruan tinggi.

4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas perguruan tinggi.

5) Melakukan penelitian dan pengembangan bidang perguruan tinggi.

6) Menyampaikan masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai

masukan kebijakan.

2.1.4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Majelis ini namanya berubah-ubah karena berkembangnya

kepengurusan, antara lain: Majelis Pendidikan, Majelis Pendidikan dan

Pengajaran, kemudian Mejelis Pendidikan dan Kebudayaan kemudian pada

tahun 1985 terpecah dua menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

(Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti).

6

Page 7: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

2.1.5. Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Dibentuk dalam rangka mengamalkan surat Al-Ma’un. K.H. Ahmad

Dahlan mendorong untuk mencari fakir miskin, menyantuni dan

menghimpun, memberikan sandang pangan, mendidiknya kepada ajaran

Islam dan memberikan kerja-kerja yang positif. Ide ini diteruskan oleh K.H.

Sudja’ murid K.H. Ahmad Dahlan yang akhirnya berkembang memiliki

rumah yatim, panti asuhan dan lain-lain. Di samping itu banyak gerakan

kemanusiaan serta sosial yang semuanya telah merakyat dalam kehidupan

sosial bermasyarakat.

2.1.6. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan

Dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian warga anggota

Muhammadiyah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar

Muhammadiyah BAB II pasal 3 ayat (8) berbunyi: “Membimbing

Masyarakat kearah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi

sesuai dengan ajaran Islam”.

2.1.7. Majelis Wakaf dan ZIS

Muhammadiyah memiliki Majelis wakaf dan kehartabendaan

dimaksudkan agar barang wakaf dan pewakaf tetap lestari. Persyarikatan

muhammadiyah sebagai pengemban amanat, memelihara dan melestarikan

kebaikannya.

2.1.8. Majelis Pendidikan Kader

Majelis Pendidikan Kader merupakan kesinambungan dari Badan

Pendidikan Kader (1990) dan Majelis Pengembangan Kader dan Sumber

Daya Insani.

2.1.9. Majelis Pemberdayaan Masyarakat

7

Page 8: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

Majelis yang dibentuk setelah muktamar Muhammadiyah ke-45,

merupakan Majelis baru. Namun bukan baru sama sekali, karena majelis ini

merupakan kelanjutan dari Lembaga Buruh, Petani dan Nelayan (BTN) pada

periode sebelumnya.

2.2. Lembaga-Lembaga

2.2.1. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

Lembaga ini dibentuk untuk mewadahi pemikiran dakwah amar ma’ruf

nahi munkar melewati liku-liku persoalan politik praksis ataupun

ketatanegaraan. Dengan lembaga ini bukan berarti Muhammadiyah

organisasi politik praktis, tetapi Muhammadiyah memberi wadah dan saluran

bagi warga anggotanya yang ahli dalam politik secara teori ataupun praktik.

2.2.2. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus Persyarikatan

dalam membangun jaringan kerjasama internasional.

2.2.3. Lembaga Hukum dan HAM

Lembaga ini didirikan sebagai kelanjutan dalam penyempurnaan dari

Lembaga Keadilan Hukum PP Muhammadiyah pada periode sebelum

Muktamar ke-49, Jakarta 2000.

2.2.4. Lembaga Lingkungan Hidup

Pendirian lembaga ini merupakan bentuk kepedulian Muhammadiyah

dalam mencermati masalah-masalah lingkungan hidup. Yang dalam

perkembangan akhir ini banyak muncul masalah kemasyarakatan.

2.2.5. Lembaga Pustaka dan Informasi

Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

penggandaan perpustakaan yang menandai kantor wilayah dan daerah serta

penulisan sejarah Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya di tingkat cabang dan

daerah.

8

Page 9: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

2.2.6. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan

Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan memiliki tugas sebagai

berikut:

1) Menyusun dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan

Persyarikatan.

2) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Persyarikatan.

3) Melakukan kajian tentang sistem keuangan umum sebagai

pertimbangan bagi Pimpinan Persyarikatan.

2.2.7. Lembaga Seni, Budaya dan Olahraga

Lembaga seni dan budaya Muhammadiyah yang kali ini berubah menjadi

lembaga seni, budaya dan olahraga adalah bagian internal dari segala

gerakan dakwah Muhammadiyah dengan mewadahi potensi budaya warga

Persyarikatan agar aktivitas dan kreatifitasnya terarah sesuai dengan nilai-

nilai agama Islam.

2.3. Organisasi Otonom

2.3.1. Gambaran Umum

Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi yang dibentuk oleh

Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan

diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina

warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dalam bidangnya dalam

tangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.

2.3.2. Struktur dan Kedudukan

Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah sebagai badan yang

mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri mempunyai

jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah, mulai dari

tingkat pusat hingga ranting.

Ortom Muhammadiyah dibentuk di lingkungan Muhammadiyah jika

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

9

Page 10: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

1) Mempunyai fungsi khusus dalam Muhammadiyah.

2) Mempunyai potensi di lingkup nasional.

3) Merupakan kepentingan Muhammadiyah.

Pembentukan Ortom Muhammadiyah ditetapkan oleh Tanwir

Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah. Adapun tujuan pembentukan Ortom sebagai berikut:

1) Efisiensi dan efektifitas Muhammadiyah.

2) Pengembangan Muhammadiyah.

3) Dinamika Muhammadiyah.

4) Kaderisasi Muhammadiyah.

2.3.3. Hak dan Kewajiban

Dalam kedudukannya sebagai Ortom yang mempunyai kewenangan

mengatur rumah tangga sendiri, Ortom Muhammadiyah mempunyai Hak

dan Kewajiban dalam Muhammadiyah sebagai berikut:

1) Melaksanakan keputusan Muhammadiyah.

2) Menjaga nama baik Muhammadiyah.

3) Membina anggotanya menjadi warga dan anggota Muhammadiyah.

4) Membina hubungan kerja sama yang baik dengan semua Ortom.

5) Melaporkan kegiatan-kegiatan kepada Muhammadiyah.

2.3.4. Organisasi Otonom dalam Muhammadiyah

Ortom dalam Muhammadiyah mempunyai karakteristik dan spesifikasi

bidang tertentu. Adapun Ortom yang sudah ada sebagai berikut:

a) ‘Aisyiyah

b) Pemuda Muhammadiyah

c) Nasyiyatul ‘Aisyiyah

d) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

e) Ikatan Pelajar Muhammadiyah

f) Tapak Suci

g) Hizbul Wathan

10

Page 11: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

A. ‘Aisyiyah

1. Sejarah

Sebelum ‘Aisyiyah berdiri, Siti Walidah (istri K.H. Ahmad Dahlan)

sudah melakukan gerakan pemberdayaan perempuan di lingkungannya,

di kampung Kauman Yogyakarta melalui pendidikan dengan nama

“Sopo Tresno”

Setelah secara aklamasi perkumpulan itu diberi nama ‘Aisyiyah,

kemudian diresmikan bersamaan dengan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi

Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 1335 H atau bertepatan 19 Mei

1917 M dengan ketua Siti Bariyah.

Sejak berstatus PP ‘Aisyiyah berkedudukan di Yogyakarta dan

diketuai oleh Prof. Dra. Hj. Baroroh Baried. Sesuai dengan keterangan

K.H. Ahmad Badawi, lembaga ini didirikan sesuai berpedoman dengan

firman Allah SWT Surat At-Taubah [9]: 71-72.

2. Tugas dan Peranannya

a) Membimbing kaum wanita kearah kesadaran beragaman dan

berorganisasi.

b) Menghimpun anggota-anggota Muhammadiyah wanita

menyalurkan dan menggembirakan amal-amalnya.

3. Amal Usaha ‘Aisyiyah

Dengan fungsi dan peran sederhana tersebut ‘Aisyiyah telah banyak

memiliki amal usaha diberbagai bidang antara lain:

1.) Pendidikan

2.) Kewanitaan

3.) PKK

4.) Kesehatan

5.) Organisasi Wanita

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah berusaha memberi didikan dikalangan

wanita Islam untuk berpakaian muslimah yang baik, bermoral serta

11

Page 12: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

memberika memberikan bimbingan pernikahan dan berumah tangga,

memberi motivasi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, berislam dan

sebagainya.

B. Pemuda Muhammadiyah

Anggota pemuda Muhammadiyah adalah angkatan muda dan remaja

yang dididik kemampuan kepanduan, keagamaan, kemasyarakatan, dan

sosial kependidikan. Dalam perkembangannya tahun 1932 atas

keputusan kongres ke-21 di Makassar ditetapkannya berdirinya “Pemuda

Muhammadiyah” dan baru di berikan Otonomi penuh pada muktamar ke

37di Yogyakarta tahun 1968.

Dalam perkembangannya tahun 1966 muktamar Pemuda

Muhammadiyah ke-4 di Jakarta pada 18-24 November 1966 menetapkan

muqadimah AD Pemuda Muhammadiyah memiliki fungsi sebagai

pelopor, pelangsung penyempurna amal usaha dan perjuangan

Muhammadiyah.

C. Nasyiatul ‘Aisyiyah

Berdirinya Nasyiatul ‘Aisyiyah bermula untuk memajukan

Muhammadiyah dengan mengadakan perkumpulan yang anggotanya

terdiri dari para remaja putra-putri Standar Scholl Muhammadiyah

dengan nama Siswa Praja pada tahun 1919. Siswa Praja memiliki

ranting-ranting Muhammadiyah yang ada yaitu: Karangkajen, Bausasran,

Siswa Praja Wanita, pimpinannya dipimpin oleh Siti Wasilah sebagai

ketua.

Pada tahun 1923 secara organisator Siswa Praja Wanita (SPW)

menjadi ‘Aisyiyah. Kegiatannya semakin banyak dan nyata. Sehingga

pada tahun 1938 pada kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta

diputuskan “simbol padi” menjadi simbol Nasyiah.

Ketika Muktamar di Jakarta tahun 1962, Nasyiah mulai diberi

kesempatan untuk musyawarah sendiri. Dengan didahului konferensi di

Solo maka pada tahun 1965 Nasyiah berhasil mengadakan munasnya

12

Page 13: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

yang pertama bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah dan

‘Aisyiyah. Mulai saat itu, Nasyiyah mendapat status sebagai organisasi

otonom Muhammadiyah secara kekeluargaan ‘Aisyiyah sendiri memiliki

kedudukan yang lebih tinggi dari Nasyiyah.

Nasyiyatul ‘Aisyiyah adalah organisasi otonm dan kader

Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di

bidang keagamaan, kemasyarakatan dan keputrian. Maksud gerakan putri

Islam adalah menggerakkan putri-putri Islam untuk memaham dan

mengamalkan ajaran Islam.

D. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

1. Sejarah

Kelahiran IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan

Muhammadiyah dan juga bisa di anggap sejalan dengan faktor kelahiran

Muhammadiyah. Hal itu berarti setiap hal yang dilakukan

Muhammadiyah merupakan contoh perwujudan dari keinginan

Muhammadiyah untuk memenuhi cita-cita sesuai dengan kehendak

muhammadiyah dilahirkan.

Dengan latar belakang tersebut, sesungguhnya semangat untuk

mewadahi dan membina mahasiswa dikalangan Muhammadiyah telah

dimulai sejak lama. Semangat tersebut mulai tumbuh dengan adanya

keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah pada

kongres seperempat abad Muhammadiyah di Jakarta pada tahun 1936.

Pendirian IMM sempat mengalami resistansi dari Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI) karena dianggap sudah ada Pemuda

Muhammadiyah dan Nasyiyatul ‘Aisyiyah yang masih eksis pada saat

itu.

Tiga bulan setelah mengalami penjagaan, pimpinan pusat

Muhammadiyah meresmikan berdirinya Ikatan Mahasiswa

Muhammadiyah tanggal 29 Syawal 1384 H atau 14 Maret 1964 M.

Penandatanganan Piagam pendirian IMM dilakukan oleh ketua Pimpinan

Pusat Muhammadiyah saat itu yaitu K.H. Ahmad Badawi. Dalam

13

Page 14: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

peresmian IMM juga disahkan “Enam Penegasan IMM”, Anggaran dasar

IMM dan Anggaran Rumah Tangga IMM.

2. Prinsip dasar Organisasi

IMM adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang

keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Tujuan IMM adalah

mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia

dalam tangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

3. Jaringan Struktural IMM

Susunan organisasi IMM dibuat secara berjenjang dari tingkat

Dewan Pimpinan Pusat sampai j Dewan Pimpinan Komisariat.

Dewan Pimpinan Pusat adalah tingkat pimpinan paling tinggi di IMM

yang mencangkup ruang lingkup nasional. Komisariat IMM adalah

kesatuan anggota-anggota IMM dalam sebuah perguruan tinggi atau

kelompok tertentu. Saat ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah telah

menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

4. Program Kerja

Secara umum program kerja IMM dilaksanakan untuk memantapkan

eksistensi organisasi demi mencapai tujuannya “mengusahakan

terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka

mencapai tujuan Muhammadiyah”. Untuk Menunjang pencapaian tujuan

IMM tersebut maka perencanaan dan pelaksanaan program kerja di

orientasikan bagi terbentuknya profil kader IMM yang memiliki dasar

humanitas. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja tersebut

memiliki stressing yang berbeda-beda pada masing-masing level

kepemimpinan.

a) Di tingkat Komisariat: kemahasiswaan, perkaderan,

keorganisasian, kemasyarakatan.

b) Di tingkat Cabang: perkaderan, kemahasiswaan, keorganisasian

kemasyarakatan.

14

Page 15: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

c) Di tingkat Daerah: keorganisasian, kemasyarakatan, perkaderan,

kemahasiswaan.

d) Di tingkat Pusat: kemasyarakatan, keorganisasian, perkaderan,

kemahasiswaan

E. Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) berdiri 18 Juli 1961, hampir

setengah abad setelah Muhammadiyah berdiri. Namun demikian, latar

belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang

berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf

nahi mungkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan

ajaran Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya

sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina

dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan

Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggit

kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor,

pelangsung penyempurna perjuangan Muhammadiyah.6

F. Tapak Suci

Tapak Suci sebagai salah satu varian seni beladiri pencak silat juga

memiliki ciri khas yang bias menunjukkan identitas yang kuat. Ciri khas

tersebut dikembangkan melalui proses panjang dalam akar sejarah yang

dilaluinya.

Perguruan seni pencak silat ini didirikan pada tahun 1925 dan diberi

nama Perguruan Cikauman yang dipimpin langsung oleh Pendekar M.A

Wahib dan Pendekar A. Dimyati, yaitu dua orang murid yang tangguh

dari K.H. Busyro Syuhada. Perguruan Cikauman banyak melahirkan

pendekar-pendekar muda yang akhirnya mengembangkan cabang

perguruan untuk memperluas jangkauan yang lebih luas dengan nama

Perguruan Seranoman pada tahun 1930.

6 http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-88-det-ipm.html diakses pada 7 November 2013

pukul 13:47 WIB.

15

Page 16: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

Perkembangan kedua perguruan ini semakin hari semakin pesat

dengan pertambahan murid yang cukup banyak. Lahirnya pendekar-

pendekar muda hasil didikan perguruan Cikauman dan Seranoman

memungkinkan untuk mendirikan perguruan-perguruan baru, yang di

antaranya ialah Perguruan Kasegu pada tahun 1951. Atas desakan murid-

murid dari Perguruan Kasegu inilah inisiatif untuk menggabungkan

semua perguruan sitat yang sealiran dimulai. Pada tahun 1963, desakan

itu semakin kuat, namun mendapatkan tentangan dari para ulama

Kauman dan para pendekar tua yang merasa terlangkahi. Seluruh

perangkat organisasional dipersiapkan, dan akhirnya disepakati untuk

menggabungkan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak ke

dalam satu kekuatan perguruan, yaitu mendirikan Perguruan Tapak Suci

pada tanggal 31 Juli 1963 yang merupakan keberlanjutan sejarah dari

perguruan-perguruan sebelumnya.7

Pada perkembangan selanjutnya, Perguruan Tapak Suci yang

berkedudukan di Yogyakarta akhirnya berkembang di Yogyakarta dan

daerah-daerah lainnya. Setelah meletusnya pemberontakan G 30 S/PKI,

pada tahun 1966 diselenggarakan Konferensi Nasional I Tapak Suci yang

dihadiri oleh para utusan Perguruan Tapak Suci yang tersebar di

berbagai daerah di Indonesia. Pada saat itulah berhasil dirumuskan

pemantapan organisasi secara nasional, dan Perguruan Tapak Suci

dikembangkan lagi namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan

Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Dan pada

Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci Putera

Muhammadiyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan

Muhammadiyah, karena Tapak Suci Putera Muhammadiyah juga mampu

dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah.

G. Hizbul Wathan

7 http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-86-det-tapak-suci.html diakses pada 7 November

2013, pukul 13:49 WIB.

16

Page 17: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

Bermula dari perjalanan dakwah yang dilakukan K.H. Ahmad

Dahlan ke Surakarta pada tahun 1920, berdirinya Hizbul Wathan

merupakan inovasi terbuka dan kreatif untuk membina anak-anak muda

dalam keagamaan dan pendidikan mereka. K.H. Ahmad Dahlan

mengungkapkan bahwa alangkah baiknya kalau Muhammadiyah

mendirikan padvinder untuk mendidik anak-anak mudanya agar

memiliki badan yang sehat serta jiwa yang luhur untuk mengabdi kepada

Allah.

Metode padvinder diambil sebagai metode pendidikan anak muda

Muhammadiyah di luar sekolah. Hal ini sangat bermanfaat bagi metode

pendidikan dan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah, yang semuanya

merupakan tindakan strategis yang sangat erat dengan masa depan Islam,

pembaharuan masyarakat dan bangsa, serta kecepatan penyebaran

gagasan-gagasan pembaharuan dan da'wah Islam.

Gagasan K.H. Ahmad Dahlan tersebut kemudian dikembangkan lagi,

setelah diadakan pembahasan oleh beberapa orang yang dipelopori oleh

Soemodirdjo, dengan mendirikan Padvinder Muhammadiyah yang

terbentuk pada tahun 1921 yang diberi nama nama Hizbul Wathan.

Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa Hizbul Wathan

berdiri pada tahun 1919.

Semboyan Hizbul Wathan pada waktu itu ialah “setia kepada ulil

amri”, sungguh berhajat akan menjadi orang utama; tahu akan sopan

santun dan tidak akan membesarkan diri; boleh dipercaya; bermuka

manis; hemat dan cermat; penyayang; suka pada kerukunan; tangkas,

pemberani, tahan, serta terpercaya; kuat pikiran menerjang segata

kebenaran; ringan menolong dan rajin akan kewajiban; menetapi akan

undang-undang Hizbul Wathan. Dari semboyan (kewajiban) Hizbul

Wathan ini dapat diketahui semangat, cita-cita dan karakter yang akan

ditanamkan pada setiap anggota pandu Hizbul Wathan. Semboyan itu

kemudian menjadi Undang-Undang Hizbul Wathan, dan selalu

diucapkan pada setiap latihan dan upacara, sehingga meresap dalam

kesadaran setiap anggota Hizbut Wathan, yang pada akhirnya akan

17

Page 18: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

membentuk karakter dan kepribadian setiap anggota pandu Hizbul

Wathan.

3. Amal Usaha Muhammadiyah

Penjelasan Amal Usaha Muhammadiyah

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) adalah salah satu usaha yang dibangun

oleh Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuannya, yakni menegakkan

dan menjunjung tinggi agama Islam. Semua bentuk kegiatannya harus mengarah

kepada terlaksanakannya maksud dan tujuan Muhammadiyah.

Data Amal Usaha Muhammadiyah Tahun 20138

No. Jenis Amal Usaha Jumlah

1. TK/TPQ 4.623

2. Sekolah Dasar (SD)/MI 2.604

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs 1.772

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA 1.143

5. Pondok Pesantren 67

6. Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah 172

7. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll 457

8. Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll. 318

9. Panti jompo 54

10. Rehabilitasi Cacat 82

11. Sekolah Luar Biasa (SLB) 71

12. Masjid 6.118

13. Musholla 5.080

14. Tanah 20.945.504   m²

C. Kesimpulan

8 http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-8-det-database-persyarikatan.html diakses pada 7

November 2013 pukul 13:52 WIB.

18

Page 19: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

Organisasi kemuhammadiyahan adalah suatu organisasi yang sejak didirikannya

telah menegaskan sebagai gerakan Islam, sebuah gerakan konstruktif bagi

kehidupan umat yang pastinya membutuhkan sumber daya manusia yang tidak

sedikit dan berkualitas untuk meraih tujuannya.

Muhammadiyah dalam perkembangannya selalu mengikuti perkembangan

zaman dan kemasyarakatan, terbukti adanya perkembangan organisasi vertikal dan

horizontal. Perkembangan secara vertikal yaitu menata kelembagaan-kelembagaan

di Ranting, Cabang, Daerah hingga Pusat, yang mana pada setiap level tersebut

secara horizontal terbentuk susunan organisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan

tugas yang menjadi konsentrasi gerakan Muhammadiyah dalam bentuk badan atau

unsure pembantu pimpinan dan organisasi otonom.

‘Aisyiyah merupakan gerakan perempuan Muhammadiyah yang telah diakui dan

dirasakan perannya di dalam masyarakat. Dan memiliki tujuan yang sama seperti

Muhammadiyah yaitu menegakkan ajaran Islam dan mewujudkan masyarakat Islam

yang sebenar-benarnya. Peran dan fungsi perempuan serta perlindungan anak adalah

wilayah yang digeluti dan ditekuni ‘Aisyiyah sejak awal berdiri sampai sekarang.

Komitmen ‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Islam di Tanah Air yang teteap

berdasarkan Al-Qur’an dal Al-Sunnah, dapat dibuktikan sampai saat ini. Banyak hal

yang sudah dilakukan oleh ‘Aisyiyah terkait dengan pemberdayaan perempuan,

dalam bidang-bidang agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan

politik. Keberadaan ‘Aisyiyah sebagai ortom tertua Muhammadiyah, sangat

membantu gerakan persyarikatan ini dalam bidang keperempuanan karena bidang

ini digarap dan dikembangkan oleh ortom tertuanya ini.

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan telah berusaha mewujudkan cita-cita

tingginya dalam hal mencerdaskan perempuan yang dimulai dengan memenuhi

kebutuhan strategis perempuan, yaitu pendidikan, agama, kesehatan, dan lain-lain.

Hal ini harus tetap dikembangkan sesuai tuntutan zaman dan dipublikasikan sebagai

bentuk apresiasi dan inspirasi dalam mencapai masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya sebagaimana yang dicita-citakan Muhammadiyah.

‘Aisyiyah adalah asset Muhammadiyah, asset bangsa dan asset umat Islam.

Asset yang besar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar

19

Page 20: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

lagi untuk pemberdayaan kaum perempuan dan kemajuan umat pada masa yang

akan datang. Wallahu’alam.

DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka

Pelajaran.

20

Page 21: Struktur Organisasi, Muhammadiyah, dan Amal Usaha

H. S. Pujdjokusumo, Muhammadiyah Apa dan Bagaimana, (Jakarta: Penerbit A.M.B,

1988), h. 51.

Pimpinan Pusat. 2010. Berita Resmi Muhammadiyah. Jakarta: PP Muhammadiyah. h.

173.

Sari, Zamah, dkk. 2013. Kemuhammadiyahan. Jakarta: UHAMKA Press.

Syamsul Hidayat. dkk, Studi Kemuhammadiyahan ; Kajian Historis, Ideologi dan

Organisasi, (Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 100,

102-103.

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-47-det-lembaga.html

http://www.muhammadiyah.or.id/content-48-det-organisasi-otonom.html

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-88-det-ipm.html

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-86-det-tapak-suci.html

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-85-det-hizbul-wathan.html

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-8-det-database-persyarikatan.html

http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html

21