15
Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 7 BAB II STRUKTUR ORGANISASI KETERANGAN : Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab HAKIM - HAKIM 1. VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H. 2. TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H. 3. ARRI DJAMI, S.H.,M.H. 4. HAPPY TRI SULISTIYONO, S.H.,M.H. 5. JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H. 6. NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H. KETUA SUDIRA, S.H.,M.H. WAKIL KETUA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KEPEGEWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PANMUD PIDANA ENTIS SUTISNA,S.H.,M.H PANMUD PERDATA WINDI ADAM, S.IP PANMUD HUKUM RIAN ABURISMAN, S.H. JURU SITA 1. AGUS HERMAWAN 2. SUHARMA 3. UTE TUNINGSIH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI 1. UDING SAEFUDIN, SH 2. DALWIDIS AKBAR, SH 3. ELIH SOPYAN, SH 4. SRI SUBEKTI TRIANA 5. AHMAD SYAFEI 6. SUPARJA 7. SUKIRAN, SH 8. DEDE JAMHUR, SH 9. I’AH ROBIAH 10. NANA SUKARDI 11. ENCENG AGUS W, SH 12. M. IWAN GUNAWAN 13. ADE SAJIDIN, SH 14. HADI HADRATULLOH, SH 15. LISNAWATI PAKPAHAN, SH 16. ANISA NARESTASARI, SH PELAKSANA 1. DADANG SAEPULOH PELAKSANA 1. DUDI HERMAWAN PELAKSANA 1. IMAS MARYATI 2. NANA PELAKSANA PERATURAN MA. RI NO. 7 TAHUN 2015 SEKRETARIS R. SYUMAN AULIAUROHMAN, S.H.,M.H PANITERA RIDWAN NURDIN, S.H. EDI KURNIADI, S.Sy CUCUM SUMIATI PRANATA PERADILAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PUSTAKAWAN PRANATA KOMPUTER BENDAHARA DEDEN M. RAMDAN,SH PELAKSANA 1. YETI NINGSIH, S.H. PELAKSANA 1. YULI ARIANI, A.md

Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

  • Upload
    others

  • View
    88

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018

7

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

KETERANGAN

: Garis Koordinasi

: Garis Tanggung Jawab

HAKIM - HAKIM

1. VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H.

2. TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

3. ARRI DJAMI, S.H.,M.H.

4. HAPPY TRI SULISTIYONO, S.H.,M.H.

5. JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.,M.H.

6. NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.

KETUA

SUDIRA, S.H.,M.H.

WAKIL KETUA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN,

TEKNOLOGI INFORMASI,

DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN

KEPEGEWAIAN,

ORGANISASI, DAN

TATA LAKSANA

SUBBAGIAN

UMUM

DAN KEUANGAN

PANMUD PIDANA ENTIS

SUTISNA,S.H.,M.H

PANMUD PERDATA WINDI ADAM, S.IP

PANMUD HUKUM RIAN ABURISMAN, S.H.

JURU SITA

1. AGUS HERMAWAN

2. SUHARMA

3. UTE TUNINGSIH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI

1. UDING SAEFUDIN, SH

2. DALWIDIS AKBAR, SH

3. ELIH SOPYAN, SH

4. SRI SUBEKTI TRIANA

5. AHMAD SYAFEI

6. SUPARJA

7. SUKIRAN, SH

8. DEDE JAMHUR, SH

9. I’AH ROBIAH

10. NANA SUKARDI

11. ENCENG AGUS W, SH

12. M. IWAN GUNAWAN

13. ADE SAJIDIN, SH

14. HADI HADRATULLOH, SH 15. LISNAWATI PAKPAHAN, SH

16. ANISA NARESTASARI, SH

PELAKSANA

1. DADANG SAEPULOH

PELAKSANA

1. DUDI HERMAWAN

PELAKSANA

1. IMAS MARYATI 2. NANA

PELAKSANA

PERATURAN MA. RI NO. 7 TAHUN 2015

SEKRETARIS R. SYUMAN AULIAUROHMAN,

S.H.,M.H

PANITERA RIDWAN NURDIN, S.H.

EDI KURNIADI, S.Sy

CUCUM SUMIATI

PRANATA PERADILAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

ARSIPARIS

PUSTAKAWAN

PRANATA KOMPUTER

BENDAHARA DEDEN M. RAMDAN,SH

PELAKSANA

1. YETI NINGSIH, S.H.

PELAKSANA

1. YULI ARIANI, A.md

Page 2: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8

Standar Operasional Prosedur (SOP)

No Unit Kerja

Jumlah Terdiri dari Keterangan I Teknis

1. Ketua 6 1. Membuat Program Kerja Jangka Pendek dan

Janka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

2. Membuat Penetapan tentang penunjukkan

susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara.

3. Melakukan Pengawasan secara rutin terhadap

pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta

bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim

maupun seluruh pegawai.

4. Sebagai Kawal depan Mahkamah Agung, yaitu

dalam melakukan pengawasan atas :

a. Penyelenggaran peradilan dan pelaksanaan

tugas; para Hakim, Pejabat Kepaniteraan,

Sekretaris dan Jurusita di daerah Hukumnya

b. Masalah-masalah yang timbul

c. Masalah tingkah laku/Perbuatan Hakim,

Pejabat Kepaniteraan, Sekretaris dan Jurusita di

daerah Hukumnya.

d. Masalah Eksekusi yang berada di Wilayah

Hukumnya untuk di selesaikan dan dilaporkan

kepada Mahkamah Agung.

5. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-

undang untuk membawa keluar dari ruang

kepaniteraan : Daftar, catatan, risalah, berita acara

serta berkas perkara

6. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal

penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat

mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau

tanpa membayar biaya perkara)

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

2. Wakil Ketua 6 1. Membantu Ketua Membuat Program Kerja Jangka

Pendek dan Janka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

2. Membantu Ketua Membuat Penetapan tentang

penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara.

3. Membantu Ketua Melakukan Pengawasan secara

rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik

bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.

4. Membantu Ketua Sebagai Kawal depan

Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan

pengawasan atas :

a. Penyelenggaran peradilan dan pelaksanaan

tugas; para Hakim, Pejabat Kepaniteraan,

Sekretaris dan Jurusita di daerah Hukumnya

b. Masalah-masalah yang timbul

c. Masalah tingkah laku/Perbuatan Hakim,

Pejabat Kepaniteraan, Sekretaris dan Jurusita di

daerah Hukumnya.

d. Masalah Eksekusi yang berada di Wilayah

Hukumnya untuk di selesaikan dan dilaporkan

kepada Mahkamah Agung

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 3: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 9

5. Membantu Ketua Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar

dari ruang kepaniteraan : Daftar, catatan, risalah,

berita acara serta berkas perkara.

6. Membantu Ketua Menetapkan panjar biaya

perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak

mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara

secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara

3. Hakim 6 1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan semua perkara yang di ajukan

kepadanya.

2. Bertanggung Jawab atas Berita Acara

Persidangan.

3. Mengemukakan pendapat dalam Musyawarah

4. Wajib menandatangani putusan yang diucapkan

dalam persidangan.

5. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh

Ketua

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

4. Panitera 14 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam

Membuat Program Kerja, Pelaksanaan serta

Pengorganisasiannya.

2. Bertanggung Jawab atas Pengurusan Berkas

Perkara, Putusan, Dokumen, Akta, Buku Daftar,

Biaya Perkara Uang Titipan Pihak Ketiga,

Barang Bukti dan Surat-Surat Lainnya yang

disimpan di Kepaniteraan.

3. Menyelenggarakan Administrasi Perkara.

4. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan

Panitera Muda harus Menyelenggarakan

Administrasi secara cermat mengenai jalannya

Perkara Perdata dan Pidana maupun Situasi

Keuangan Perkara Perdata.

5. Menerima dan Mengirim Berkas Perkara

Banding, Kasasi, Grasi dan PK.

6. Melaksanakan Eksekusi Putusan Perkara Perdata

yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam

jangka waktu yang di tentukan.

7. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan tugas dalam pemberian

Dukungan di Bidang Teknis.

8. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkara

Perdata.

9. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkara

Pidana

10. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkara,

Penyajian Data Perkara dan Transparansi

Perkara.

11. Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang

berasal dari APBN dalam Program Teknis dan

Keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan

peraturan dan perundang-undangan, minutasi,

Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan.

12. Pelaksanaan Mediasi.

13. Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan

Kejurusitaan

14. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh

Ketua Pengadilan Negeri

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 4: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 10

5 Wakil Panitera

5 1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam Membuat Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka

panjang, Pelaksanaannya serta

Pengorganisasiannya.

Sudah di evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

2. Membantu Panitera dalam Melaksanakan

Tugasnya didalam memimpin Kepaniteraan.

3. Membantu Panitera untuk secara Langsung

Membina, Meneliti dan Mengawasi Pelaksanaan

tugas-tugas Administrasi Perkara, Membuat

Laporan Periodik, dan lain-lain.

4. Melaksanakan Tugas Panitera apabila Panitera

berhalangan.

Melaksanakan Tugas yang di Delegasikan

Panitera kepadanya.

6 Panitera

Muda

Perdata

12 1. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penelaahan

Kelengkapan Berkas Perkara Perdata

2. Pelaksanaan Registrasi Perkara Gugatan dan

Permohonan

3. Pelaksanaan Distribusi Perkara yang telah di

Register untuk diteruskan kepada Ketua

Pengadilan

4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan

5. Pelaksanaan Penerimaan Kembali Berkas

Perkara yang sudah di Putus dan di Minutasi

6. Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat

Pertama kepada para Pihak yang tidak hadir

7. Pelaksanaan Penyampaian Pemberitahuan

Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali kepada Para Pihak

8. Pelaksanaan Penerimaan dan Pengiriman Berkas

Perkara yang di mohonkan Banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali

9. Pelaksanaan Pengawasan terhadap

Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum

kepada Para Pihak dan menyampaikan Relaas

Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung

10. Pelaksanaan Penerimaan Konsinyasi

11. Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Eksekusi

12. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Panitera

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

7. Panitera

Muda Pidana

9 1. Menerima Berkas Perkara Pidana, lengkap dengan

Surat Dakwaan dan atau Surat-Surat yang

berhubungan dengan Perkara tersebut, Terhadap

Perkara yang terdakwanya ditahan dan masa

tahanan hampir berakhir, petugas segera

melaporkan kepada Ketua Pengadilan

2. Berkas Perkara dimaksud diatas meliputi pula

Barang-Barang Bukti yang akan diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah

dilampirkan dalam Berkas Perkara maupun yang

kemudian diajukan ke Depan Persidangan,

Barang-Barang Bukti tersebut didaftarkan dalam

Register Barang Bukti

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 5: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 11

3. Bagian Penerimaan Perkara Memeriksa Kelengkapan Berkas, Kelengkapan dan

kekurangan Berkas di maksud diberitahukan

kepada Panitera Muda Pidana

4. Dalam hal Berkas Perkara dimaksud belum

lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada

Kejaksaan untuk melengkapi Berkas dimaksud

sebelum di Register

5. Pendaftaran Perkara Pidana Biasa dalam Register

Induk, dilaksanakan dengan Mencatat Nomor

Perkara sesuai dengan urutan dalam Buku

Register tersebut

6. Pendaftaran Perkara Pidana Singkat dilakukan

setelah Hakim melaksanakan Sidang Pertama

7. Pendaftaran Perkara Tindak Pidana Ringan dan

Lalu-Lintas dilakukan setelah Perkara itu diputus

oleh Pengadilan.

8. Petugas Buku Register harus mencatat dengan

cermat dalam Register terkait, semua kegiatan

yang berkenaan dengan Perkara dan Pelaksanaan

Putusan ke dalam Register Induk yang

bersangkutan

9. Pelaksanaan Tugas pada Meja Pertama,

dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada

langsung di bawah Koordinasi Panitera

8 Panitera

Muda

Hukum

8 1. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengelolaan dan

Penyajian Data Perkara

2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara

3. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman

Pelaporan Perkara

4. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan

Pemeliharaan Arsip Perkara

5. Pelaksanaan Kerja Sama dengan Arsip Daerah

untuk Penitipan Berkas Perkara

6. Pelaksanaan Penyiapan, Pengelolaan dan

Penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan

Transparansi Perkara

7. Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari

Masyarakat, Hubungan Masyarakat

8. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh

Panitera

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

9 Panitera

Pengganti

4 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang di Pengadilan

2. Membantu Hakim dalam hal :

a. Perkara Perdata

1. Membuat Penetapan Hari Sidang

2. Membuatkan Penetapan Sita Jaminan

3. Membuat Berita Acara Persidangan yang

harus selesai sebelum sidang berikutnya

b. Perkara Pidana

1. Membuat Penetapan Hari Sidang

2. Membuatkan Penetapan Terdakwa tetap

ditahan, dikeluarkan dari Tahanan /

dirubah Jenis Tahanan

3. Membuat Berita Acara Sidang yang harus

selesai sebelum sidang berikutnya

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 6: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 12

3. Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-hari sidang,

Perkara yang sudah putus berikut amar

putusannya

4. Menyerahkan Berkas Putusan Perkara kepada

Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai

diMinutasikan

10. Jurusita/JSP 3 1. Melaksanakan Semua Perintah yang diberikan

oleh Ketua Pengadilan atau Panitera

2. Menyampaikan Pengumuman-Pengumuman dan

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Menurut

cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang

3. Melaksanakan Tugasnya di wilayah Pengadilan

Negeri Bersangkutan

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

II. Non Teknis Jumlah Terdiri dari Keterangan

1 Sekretaris 29 1. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan

Perencanaan Program dan Anggaran

2. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian

3. Pelaksanaan Urusan Keuangan

4. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan

Organisasi dan Tata Laksana

5. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi

dan Statistik

6. Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip,

Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan,

Keprotokolan, Hubungan Masyarakat dan

Perpustakaan

7. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan,

Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan di

Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Kelas I B.

8. Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan

Penandatangan Surat Permintaan Pembayaran

(PPSPM), dan Pejabat Pengelola Keuangan

9. Melaksanakan Pengendalian atas Pelaksanaan

Program agar di laksanakan secara Efektif dan

Efisien

10. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Program yang

berada dibawah koordinasinya kepada Sekretaris

Mahkamah Agung selaku Kuasa pengguna

Anggaran / Pengguna Barang dalam rangka

mencapai tujuan Rencana Strategis Mahkamah

Agung

11. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca setiap bulan kepada Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang Eselon I dan Kantor Wilayah

Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 7

(Tujuh) Bulan berikutnya

12. Melaksanakan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

Aparat Pengawasan Fungsional

13. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan

Peraturan Perundang – undangan

14. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan dalam

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 7: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 13

Pedoman Operasional kegiatan sesuai dengan Program berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang

dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA)

15. Bertanggung Jawab terhadap keberhasilan

Program yang berada di bawah koordinasinya

dalam rangka mencapai Tujuan Rencana

Strategis Mahkamah Agung dan menjamin

tercapainya outcome yang telah ditetapkan

16. Secara Formal dan Material bertanggung jawab

kepada Pengguna Anggaran / Anggaran Barang

terhadap Pelaksanaan Program yang berada

dalam penguasaannya

17. Menandatangani Administrasi Pembukuan

Bendahara Pengeluaran

18. Menandatangani Berita secara Rekonsiliasi

Sistem Akuntansi Instansi

19. Menandatangani Surat Keputusan tentang

Lembur / Honor / Vakasi

20. Melakukan Pemeriksaan Kas Bendahara

Pengeluaran sekurang - kurangnya 1 (Satu)

Bulan sekali dalam 1 (Satu) Tahun

Anggaran

21. Membuat / Menertibkan dan Mengajukan Surat

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-

UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian

Uang Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan

Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-

TUP), dan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS)

22. Menandatangani dan Mengajukan Tagihan

Pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran

untuk Pembayaran yang Membebani Anggaran

sesuai ketentuan yang berlaku

23. Menandatangani Administrasi Pembukuan

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

24. Menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD).

25. Melakukan Pemeriksaan Kas terhadap

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

sekurang-kurangnya 1 (Satu) Bulan sekali dalam

1 (Satu) Tahun anggaran

26. Menguji Kebenaran Material Surat-Surat Bukti

Mengenai Hak Penagih

27. Menandatangani Surat-Surat Bukti Mengenai

Hak Penagih

28. Meneliti tersedianya Dana yang Bersangkutan

dengan Pelaksana Kegiatan

29. Membebankan Pengeluaran yang Bersangkutan

dan Memerintahkan Pembayaran Atas Beban

APBN

2. Kasubbag

Umum dan

Keuangan

24 1. Membuat dan Menyusun Rencana Kerja Tugas

Pokok dan Fungsi Subbagian Umum dan

Keuangan

2. Mengawasi Tugas Pokok & Fungsi Subbagian

Umum dan Keuangan

3. Mengawasi dan Mengelola Perawatan Gedung

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 8: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 14

4. Mengawasi Persediaan Barang Konsumsi (ATR) 5. Menjalankan Tugas yang diberikan oleh Atasan

sesuai dengan Tugas Pokok & Fungsi Subbagian

Umum dan Keuangan

6. Melakukan Opname Barang Setiap Triwulan

7. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang

berhubungan dengan Sarana dan Prasarana

8. Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja

Subbagian Umum dan Keuangan

9. Menyusun Uraian Tugas (Job Description)

Satuan Pengamanan setiap awal bulan

10. Pelaporan SIMAK BMN Semesteran dan

Menyusun Laporan Keuangan Semesteran DIPA

01 dan DIPA 03

11. Koordinator Administrasi Keuangan

12. Penguji SPP / Penandatanganan SPM

13. Membuat Penetapan Status BMN, Pemanfaatan

BMN dan Pengapusan BMN yang sudah rusak

berat

14. Mengkoordinir Laporan SIMAK BMN, DBR

dan KIB

15. Menghimpun Bahan Laporan dari Subbagian-

Subbagian dan Panmud-Panmud

16. Pembuat Daftar Barang Ruangan (DBR)

17. Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB)

18. Rekonsiliasi Laporan Neraca (SIMAK BMN) ke

Bagian Keuangan

19. Melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL

20. Melakukan Pembinaan kepada Satuan

Pengamanan Setiap Bulan

21. Mengawasi Tugas-Tugas Honorer

22. Pengawasan / Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

23. Penyusunan Anggaran

24. Menandatangani SPM TUP, Kontrak dan UP,

SPM bagi Tenagan Honorer dan Pengelola

Keuangan

3. Kasubbag

Kepegawaian

dan

Organisasi

Tata Laksana

6 1. Melakukan Pengawasan terhadap Berkas

Kepegawaian yang telah diarsipkan

2. Memeriksa Hasil Input Aplikasi Kepegawaian

3. Koordinasi Data Hakim dan Pegawai untuk Data

SIKEP

4. Membuat Konsep SK dan Surat-Surat

5. Merekap dan Menginput Laporan-Laporan

Kepegawaian

6. Meneliti Laporan Absen dan Menandatangani

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

4. Kasubbag

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

9 1. Menjalankan Tugas yang diberikan atasan sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan

2. Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan

Perencanaan, Program dan Anggaran

3. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

4. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan

Dokumentasi serta Pelaporan

5. Menyusun LKJIP

Page 9: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 15

6. Menyusun Laporan Tahunan

7. Menyusun RKA-K/L

8. Menyusun Anggaran

9. Mengkoordinir dan Mengarahkan Staff

5 Bendahara

Pengeluaran

6 1. Penandatanganan SPP-SPM Pembayaran Uang

Lembur.

2. Pembayaran Remunerasi.

3. Pembayaran Tagihan/Pengeluaran Anggaran.

4. Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran

5. Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP.

6. Pembuatan Specimen Tanda tangan

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

6 Bendahara

Penerima

1 1. Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak

di evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

7 Staff

Kepegwaian,

Organisasi

dan Tata

Laksana

10 1. Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar

2. Mengarsipkan Berkas Kepangkatan, Penggajian,

Cuti dan Jabatan

3. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban

Absensi masing-masing untuk Pengajuan Uang

Makan dan Remunerasi setiap Bulannya dan di

Input di KOMDANAS

4. Membuat Surat Tugas yang diberikan Disposisi

oleh atasan yang bersangkutan

5. Membuat laporan data Hakim dan pegawai

setiap awal bulan April, Oktober dan Desember

6. (DUK & Bezeting).

7. Melakukan penginputan data PNS pada Aplikasi

SAPK, SIMARI dan SIKEP.

8. Menyusun berkas semua pengusulan (KP, KGB,

Satya Lencana, Mutasi, KP4.

9. Menyusun, mengetik, memberkaskan dan

membuat SK Pegawai -kontrak dan SPMJ.

10. Membuat Laporan Bulanan

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

8 Staff Umum

dan

Keuangan

29 1. Pelaksanaan Penyusunan laporan Situasi Daerah

Hukum.

2. Pengelolaan Aplikasi SIMAN

Semesteran/Tahunan.

3. Pelaksanaan Pelaporan Pengawasan dan

Pengendalian (Wasdal) BMN.

4. Pengelolaan Usulan Pemanfaatan BMN.

5. Pengelolaan Penetapan Status Pengguna Barang

BMN (PSP).

6. Pengelolaan Penghapusan BMN.

7. Pengelolaan Sistem Manajemen dan Informasi

Tanah Pemerintah (SIMANTAP).

8. Operator Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi

Basis Akrual (SAIBA)

9. Operator Monev Bappenas

10. Operator Monev Kemenkeu

11. Operator Komdanas (Laporan Keuangan)

12. Membuat Daftar Nominatif Tunjangan Khusus

Kinerja

13. Melakukan Penatausahaan Laporan Bulanan,

Semester dan Tahunan

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 10: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 16

14. Petugas pengelola Administrasi Belanja Pegawai 15. Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN.

16. Pelaporan Aplikasi SIMAK BMN

persemester/pertahun.

17. Pengelolaan Transfer Masuk BMN melalui

Aplikasi SIMAK BMN.

18. Pengelolaan Usulan Hibah Berupa Uang atau

Barang.

19. Pengelolaan Usulan Tuntutan Ganti Rugi BMN.

20. Pengelolaan Penempatan Rumah Dinas.

21. Membantu Pembuatan Laporan Realisasi

Anggaran

22. Melaksanakan Penerimaan Tamu

23. Pengelolaan Aplikasi Persediaan.

24. Pengelolaan Pelaporan Aplikasi Persediaan

persemester/pertahun.

25. Pengelolaan Pengadaan Barang

Persediaan/ATK.

26. Pengelolaan Laporan Keuangan (CALK)

27. Pengelolaan Aplikasi Persediaan/ATK harian.

28. Pengelolaan Permintaan Barang

Persediaan/ATK.

29. Pengelolaan Perpustakaan.

9 Staf

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

8 1. Mengelola Jaringan Internet dan LAN (Local

Area Network).

2. Operator Direktori Putusan.

3. Mengelola Pemutakhiran Data dalam Website.

4. Membantu membuat Laporan Tahunan.

5. IT Support

6. Melaksanakan Pelaporan Pencapaian Kinerja

dan Perencanaan melalui E-Monev Bappenas.

7. Melaksanakan Pelaporan Pencapaian

Pengeluaran Anggaran melalui E-Monev

Anggaran.

8. Membantu Menyusun RAB.

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

10 Staf

Kepaniteraan

Hukum

16 1. Membuat dan mengirimkan laporan Bulanan

Perkara Perdata dan Perkara Pidana.

2. Membuat dan mengirimkan laporan

Triwulan Perkara Perdata Banding, Kasasi,

Eksekusi dan Peninjauan Kembali.

3. Membuat dan mengirimkan laporan

Triwulan Perkara Pidana Banding, Kasasi,

Grasi dan Peninjauan Kembali.

4. Membuat dan mengirimkan laporan

Semester Kegiatan Hakim Perkara Perdata

dan Perkara Pidana.

5. Membuat dan mengirimkan laporan tahunan

Perkara Perdata dan Perkara Pidana.

6. Menerima berkas Perkara Perdata dan berkas

Perkara Pidana yang sudah in aktif dan

kemudian mengarsipkan.

7. Menerima Pendaftaran Akta Notaris (CV, PD,

Lembaga).

8. Menerima Pendaftaran Surat Kuasa dari

Penasehat Hukum yang akan beracara atau

menjadi Kuasa maupun pendamping bagi

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 11: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 17

terdakwa di Pengadlian Negeri Sumedang. 9. Menerima dan Membuat Pendaftaran Surat

Kuasa Insidentil yang akan mengikuti

persidangan di Pengadilan Negeri Sumedang.

10. Menerima dan Melayani Pengaduan dari pihak

luar

11. Membuat Laporan Pengaduan.

12. Melayani dan Memberi informasi kepada

masyarakat yang mencari informasi.

13. Memasukan data perkara perdata dan pidana

yang sudah putus dan mempunyai kekuatan

hukum tetap ke dalam system informasi perkara

(data software).

14. Membantu Pimpinan Pengadilan dan membuat

program kerja jangka pendek dan jangka

panjang.

15. Pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

16. Membantu panitera dalam menyelenggarakan

administrasi perkara dan

pengolahan/penyusunan Laporan sesuai dengan

bidangnya masin-masing meliputi :

a. Prosedur Penyelesaian Laporan Bulanan

Perkara Pidana/Perdata

b. Prosedur Penyelesaian Laporan Jasa

Hukum

c. Prosedur Penyelesaian Laporan Kegiatan

Hakim

d. Prosedur Penyelesaian Laporan Catur

Wulan

e. Prosedur Penyelesaian Laporan Semester

f. Prosedur Penyelesaian Laporan Wasmat

g. Prosedur Penyelesaian Laporan Tahunan

h. Penataan Arsip

i. Prosedur Penyelesaian Pendaftaran Badan

Hukum

11 Staf

Kepaniteraan

Perdata

19 1. Menerima : Permohonan, Gugatan, Permohonan

banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi,

somasi, Perlawanan / verzet, terhadap putusan

verstek, Perlawanan pihak ke III (derden verzet),

2. Menetukan besarnya panjar biaya perkara,

Mengisi SKUM

3. Membukukan Perkara yang masuk ke dalam

register Induk Perkara gugatan dan permohonan

4. Menyerahkan perkara epada Majelis Hakim

setelah di tetapkan Majelisnya oleh Ketua

Pengadilan untuk menentukan hari sidang.

5. Mencatat Laporam-lapoan Penundaan

Persidangan

6. Meregister Surat Kuasa

7. Mengisi Register permohonan Banding, Krasi,

dan Peninjauan Kembali.

8. Memberikan salinan putusan apabila di minta

oleh pihak/pra pihak

9. Menerima dan memberikan tanda terima atas :

10. Memori/Kontra Memori Banding

11. Memori/Kontra Memori Kasasi

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 12: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 18

12. Jawaban/Tanggapan Alasan Peninjauan Kembali 13. Mengatur giliran Jurusita untuk melaksanakan

tugasnya

14. Menerima dan Membukukan uang panjar

perkara sesuai SKUM berdasarkan bukti setoran

ke Bank yang ditunjuk (Bank

BTN.Cab.sumedang) dari penggugat / pemohon

kedalam buku jurnal

15. Memberi nomor perkara sesuai nomor urut buku

jurnal

16. Memberi tanggal dan menandatangani SKUM

17. Membuat buku kas pembantu rangkap 2

18. Mengeluarkan uang bagi penyelenggaraan

Peradilan untuk ongkos-ongkos:

a. Panggilan

b. Pemberitahuan

c. Pelaksanaan Sita

d. Pemeriksaan Setempat

e. Sumpah Penerjemah

f. Eksekusi, Biaya Proses Persidangan dan

Menyetorkan uang hak-hak Kepaniteraan

kepada Bendahara Penerima.

19. Mengisi registrasi penyitaan dan registrasi

eksekusi

12 Staf

Kepaniteraan

Pidana

27 1. Mengisi register Penggeledahan;

2. Mengisi register Penyitaan;

3. Mengisi register barang bukti;

4. Membantu pelaksanaan tugas Kepaniteraan

Pidana.

5. Menerima berkas perkara pidana, lengkap

dengan surat dakwaan dan atau surat-surat yang

berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap

perkara yang terdakwanya ditahan dan masa

tahanan hampir berakhir, petugas segera

melaporkan kepada Ketua Pengadilan

6. Menyerahkan ketikan ataupun salinan putusan

Pengadilan tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat

Banding/ Mahkamah Agung kepada yang

berkepentingan;

7. Menerima pernyataan perlawanan, naik banding,

kasasi, peninjauan kembali, konta memori

banding, memori kasasi, kontra memori kasasi

dan alasan peninjauan kembali;

8. Menerima permohonan grasi/penangguhgan

pelaksanaan putusan PEngadilan Tingkat

Pertama/Pengadilan Tingkat

Banding/Mahkamah Agung, permohonan

peninjauan kembali;

9. Membuat akte permohonan berpikir terdakwa;

10. Membuat akta tidak mengajukan permintaan

banding;

11. Mencatat isi putusan banding, kasasi,peninjauan

kembali dan grasi dalam semua buku register

yang bersangkutan;

12. Membuat akte tidak mengajukan memori kasasi;

13. Pemberkasan ;

Sudah di

evaluasi

tanggal 27 Juli

2018

Page 13: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 19

14. Membat laporan bulanan; 15. Menerima berkas pidana tindak pidana ringan;

16. Mengisi Register permohonan banding;

17. Mengisi register permohonan kasasi;

18. Mengisi register permohonan Pra Peradilan;

19. Mengisi register Permohonan Peninjauan

Kembali;

20. Mengisi Register perkara Grasi/Remisi;

21. Menyerahkan ketikan ataupun salinan putusan

Pengadilan tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat

Banding/Mahkamah Agung kepada yang

berkepentingan;

22. Menerima pernyataan perlawanan, naik banding,

kasasi, peninjauan kembali, konta memori

banding, memori kasasi, kontra memori kasasi

dan alas an peninjauan kembali;

23. Menerima permohonan grasi/penganggunhan

pelaksanaan putusan Pengadilan Tingkat

Pertama/ Pengadilan Tingkat banding/

Mahkamah Agung, permohonan peninjauan

kembali;

24. Membuat akte permohonan berfikir terdakwa;

25. Membuat akta tidak mengajukan permintaan

banding;

26. Membuat akte tidak mengajukan memori kasasi;

27. Pemberkasan;

Page 14: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 20

SKP

No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan

Tahun 2018 Keterangan

1 Ketua 508

2 Wakil Ketua

3 Hakim 131

4 Panitera 882

5 Wakil Panitera 28

6 Panitera Muda Pidana 537

7 Panitera Muda Perdata 752

8 Panitera Muda Hukum 61

9 Panitera Pengganti 65

10 Jurusita 199

11 Jurusita/JSP 2.900

12 Sekretaris 295

13 Kasubbag Umum dan Keuangan 19.917

14 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 412

15 Staf 42

Page 15: Struktur Organisasi (TUPOKSI) BAB II STRUKTUR ORGANISASI · Struktur Organisasi (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 8 Standar Operasional Prosedur

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2018 21

B. PELAYANAN PUBLIK PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

APM atau Akreditasi Penjaminan Mutu Merupakan Serangkaian proses yang saling

berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja

dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara

berkelanjutan. Tujuan dari APM adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan

Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent –ICPE). Kantor

Pengadilan Negeri Sumedang mendapat Nilai A dari Audit Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sertifikat ICPE terlampir.

2. Posbakum

Posbakum merupakan Pos Bantuan Hukum yang disediakan oleh Negara dan ada di

setiap pengadilan untuk para pencari keadilan dari masyarakat yang kurang mampu. Di

Kantor Pengadilan Negeri Sumedang untuk tahun anggaran 2018 mendapat Rp.

31.200.000 dengan penyerapan anggaran 100%

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

- Nihil

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Satker Pengadilan Negeri Sumedang mendapatkan anggaran Perkara Prodeo sebesar Rp.

1.430.000, tetapi karena dalam tahun 2018 tidak ada perkara prodeo sehingga anggaran

tidak terserap.