Sub Baglan Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Bal Post

Edisi

Hal

i

a

RS WangayaRancangBangun Gedung B ,

L

,t;rr ;iii!.;i:'; Ielan Dana Rp 33 MiliarDenpasar (Bali Post) -, Master plat y3tlC dirancang-BlU RS Wangaya akhirnya kan_

das. Nrenglngat. dalam master planyang disusun itu direncinakanmendapat kucuran dana dari pemuii.rtih p,r".t. S"y""i; n""rp."itu pupu,s sudah karena sampai kini janji untuk mef;g;;;i;;batuan dana itu tidak_pernair terealisasika.t. x."".ru"ii;;-kiriproyek pengembangan RS Wangaya mengalami perubaha"'y""gmendasar.

Wakil Direktur RS Wangaya I Made Maja Winava didamnineiKlbag Bin_a Program Ketut Sutikayasa, Sabtu tiiiiii^f". -1-".i:!*.ql telah ted.adi perubahan terkait master pian;";t;"s";;*S Wangayl.Jfini, prhakn-ya berencana untuk membangun g'edungIJ- yang,berlokasi di areal-bangunan IGD saat ini. Rdrrcu.-rranya]akan dibangun pada 2016 r.nendatang. Gedung S iri di"il;r;akan berlantai emoat. plus basement-untuk menampung pasieikelas l. tJangunan fisiknya diperkirakan menelan dana"sebesarRp 33 miliar., Sebelum-ny_a, RS Wangaya- telah m erampungkan pembangunan

_c.:d"$ Blok C dengan nilii kontrak p"-6urrg:.rr,"" Rp tZ f,rtiu.."Saat tnr pembangunanfsik gedung Blok C Judah rampung. Se_mentara untuk gedunS p_19!

_8, rencananya bakal dibang"""pra"anggaran induk tahun 2016," jelas Made-Maja Winaya." . '. Dikatakannya, lantai satu digunakan untuk poli_klinik, lantai

dua untuk ruang bersalin, semeritara untuk lantii tig. a"i "-p"i{1syry}qn untuk ruang rawat inap. ,.Ruang rawat inlap di eedunebloK tl krta rencanakan untuk ruang rawat inap kelai sutrr. B"rIbeda dengan ruang inap kela-s satu"lainnya, ruang inap ini kitarencanakan satu ruang. untt* sa.!u pas_igh. Jaai, iiaat-aaa fusipasienyang ingin naik kelas laei," uiar Maia., Pengembangan. RS Wa-qgala, kaianya,'memang terkendala

der,rCan Rgrpgsalahan parkir. Untuk itulah dalam pembangunan

gectung.Ulok B tersebut pihaknya juga berencana melengkipinya,9""911 basement.yang dapat iigln"atan sebagai tempit p'urft"Dagr 5eruarga pasren m?.upulrlegawai RS Wangaya.

. Selain da-na Rp 83 miliar, RS Wangaya masihierlu dana Rp 20miliar untuk pengadaan alat,kesehatannya ,rarrii. "Rp sB ;ifir"

hanya untuk perlban_gunan fisik saja. Jika gedung Sio[-e-r;*_pung maka perlu didukung dgngan pembelianlht k6sehatan yangnilainya mencapai Rp 20 miliai lagi," tambahnva. (tmbrd" - --'

,}

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Bal Past

Edisi

Hal

: Kcrrils, ls Hi.6;b,ts2O('

:Z

i{'{^i

.,'-,iil ir':l;'-

#uj'r'r*s$;rii'

20T6, BKK.Dikembalikanke BPMPDDenpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali selama ini menggelontorkan'dana bagi desa pakraman dan subak melaluiBantuan Keuangan Khusus (BKIQ. Namun,pascaterbitnya Permendagri No.113 Tahun2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,BKK kini harus diurailan menjadi kegiatandalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes).

"Kami sudah mendapat tembusan bahwaKadis Kebudayaan sudah membuat nota di-nas kepada Gubernur agar tahun 2016 BKKini dari Dinas Kebudayaan yang menanganimasalah desa paklaman dan subak dikem-balikan ke BPMPD karena kaitannya denganpengelolaan keuangan desa," ujar Kepala Pem-berdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa(BPMPD) BaIi, I Ketut Lihadnyana, dalamrapat kerja di Wiswasabha, Kantor Gubernur,Rabu (1218) kemarin.

Pihaknya mengaku sudah mencermati haltersebut dengan Kepala BPMPD di kabupaten/kota. BKK menumtnya, perlu diselaraskankarena terkait dengan perencanaan tahun2016. "Nanti akan tersandung pada sejauhmana kewenangan pemerintah desa untukmenangani desa pakraman itu. Tidak hanyabahwa dana BKK masuk ke APBDes, tetapinanti akan kesulitan dalam hal pembiayaanpengeluaran APBD," jelas Lihadnyana.

Dikatakan, pembiayaan pengeluaranAPBD yang dimaksud menyangkut masalahkewenangan. Pasalnya, APBD hanya bolehdikeluarkan untuk pembiayaan yang menjadikewenangan desa.

Sebelumnya diberitakan, Bantuan Keuan-gan Khusus (BKI! dan hibah yang digelon-torkan Pemprov Bali kini harus diuraikanme4iadi kegatan dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Desa (APBDes)fui,l:uf."" itti *"iy"r"l ditetapkannyA

Permendagri No.113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa pada 31 Desem-ber 2014 lalu. Sedang sebelumnya, peraturanyang berlaku adalah Permendagri No.37Tahun 2007.

"Kalau Permendagri 3712007 itu intinyaBKK itu boleh gelondongan diturunkan kedesa pakraman maupun subak dan subakabian. Artinya desa pakraman, subak, dansubak abian-Iah yang mengurai kegiatanapa yang dibuat disesuaikan dengan juklisyang diturunkan dari Dinas Kebudayaan dansesuai dengan Pergub," ujar Asisten III Pem-prpv Bali Drs.'I Gusti N. Alit, M.Si. beberapawaktu lalu.

Lebih lanjut dikatakan, dalam PermendagriIt3l20L4, BKK mesti diurailan menjadi kegia-tan dalam APBDes. Di antaranya ada perenca-naan, siapa yang mengusulkan dan apa bentukkegiatannya. Dengan demikian, penggunaananggaran menjadi lebih terkontrol dan minimpenfimpangan. Apalagi dalam pen''usunannyajugarmelibatkan Badan Perencanaan Desa.

"Kalau misalnya dia gelondongan ke desapakr{man kan yang di desa pakraman yangngatur sehingga.kontrol di desa agak kurang.Kalau dia terurai di APBDes, merupakankegiatan desa, itu setiap kegiatan ini memangharus melapor ke desa sehingga kontrolnyalebih bagus. Potensi penyalahgunaan lebihkecil," jelas AIit.

Hanya, lanjutnya, penerima bantuanbelum. semuanya siap mengikuti peraturanmenteri tersebut. Padahal, Permendagri 113harus diberlakukan penuh pada tahun 2016mendatang. "Sebenarnya positif, cuma karenamendaclak tentu kita tidak siap jadinya," ujarAlit beralasan.

Sementara itu, Kabid NilaiNilai BudayaDinas Kebudayaan BaIi, Drs. I Made Sudiana,mengatakan, tahun ini ada 1.488 desa pakra-man dan 2.713 subak yang menerima BKK.Masing-masing desa pakraman mendapat ban-tuan Rp 200 juta, sementara masing-masingsubak mendapat Rp 50 juta. (krnb82)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK

\,, gr\I }ir; ,{lil;rr,pii.,,,ltl -r-1Hel i Post'tSSt' r-r (

Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

,t'#[\q',.

EW

Giliran "Billboard'j di Sanur

Dibongkar Tim YustisiDenpasar (Bali Post) - I. Penertiban bangunan reklame yangdilakukan Pemkot Denpasar m5rlalui TimYustisi, terus dilakukan. Sefelah'lpenyasarreklame di Jalan Teuku lJmar, ii{liran re-klame di Sanur yang ditertibkan, R,$u (1218)

kemarin. Tim yang dikomandani Kabat PolisiPamong Praja (Satpol PP) Kota D\npasarI;8. Alit Wiradana membongkar biltlboordukuran 4x6 meter di Jalan By-pass Ngurah den8an leDar Jaran' -J

Rai milik salah satu perusahaan advertising. zonial. Apatagi, billboard maupun reklame

Pembongkaran ini akibat pemilik billboard. di b"b""up. ryas i3lqn dan p-erem-patan jalan

tidak mengindahkan surat peringatan satu sudah dibongkar, baik oleh Tim Yustisi mau-

sampai tiga sehingga diambil tindakan tegas lun pe-mililiya sendiri' "Kami lewat Bidang

dengan mengekseku si billboard.yang sudah F"tnttd.ttg-nttd-*ttg"tt sudah mendata seka-

tid.ak sesuai zonasi dan kedaluwarsa. ligus_melayangkan surat peringat_al T.5uOitemui ai sela-."I. pu-bo"gf*u", Kasat- bertahap s-esuai aturan yang ada' Namun' aoa

pol PP Kota Denpasar LB. Alit Wiradang p"*iUtbaZaqi{,i"lcdur-ulurwaktuuntukfo

"r,!ututu,r, "d,,uiti.i'g ;;$;; ;;1;;;; membongkar"' ujar Alit Wiradana'

SKWaIiKotaNomorS63tahun2014tentang Atit Witudtni menambahkan, billboard

Penetapan Pola Penyebaran Peletakan Rel yangmasihberdiridansudahtidaksesuaizo-klame dan Peletakan Titik Reklame di Kota tttsiyuttg sudah-mendapat surat peringatan

Denpasar. Begitu juga Perwali Nomor 3 ta- tiga sebinyak 277 yang t-ersebar di 24 ruas

hun2014tentangPeny"t".rggururrrR"klu-" jalan proto-kol yang diiadikan moratorium'

di Kota Denpasar. Karena, bittboarditu su- 'nui""i" billboord';l:tll::\t::."rt^"f::1""tdah tidak sesuai zonasi yang ada sekarang, iid^k""tntizonasiyangadadansudahtrctaksehinggapemilikharussudahmembongkar. *"tg.ttotgi izin.-"Kami secara bertahap

Padahal, sudah tiga kali diberikan Jurat mehlukanpembor,'Ekaranbillboardmaupun

;;;;;;;;-""t"[-*""urunkan. Namun, reklame yang sudah mendapat surat peringa-

pemilik bittboard'tidak pernah merespon. tantiga Jamp$!ep1h' Keberadaanbillboardsuratperingatanyang disampaikantersebut. terse6ut sudah tidak sesuai moratorium dan,,Kami sudah memberikan toleransi untuk secepatnyaharusditurunkan," jelas-mantan

pemilik mengabaikan apa yang dilakukanselama ini." kata Alit Wiradana'

Dia berharap, penataan reklame di 24 ruasialan protokol di Kota Denpasar untuk mem-'periniah wajah kota, sehingga tidak ada lagibillboard maupun reklame dipasang tumpangtindih. Karena, sesuai moratorium bentukdan ukuran billboard dan reklame sesuatdengan Iebar jalan, yakni vertikal dan hori-zonial. Apatagi, billboard maupun reklamedi b"b""up. nias jalan dan perem-patan jalansudah dibongkar, baik oleh Tim Yustisi mau-pun pemilikiya sendiri. "Kami lewat BidangF"rrtttd.ttg-nttd"ttg"tt sudah mendata seka-

ligus melayangkan surat peringatan secara

bertahap sesuai aturan yang ada. Namun, aoapemilik bilrboord mengulur-ulur waktu untukmembongkar," ujar Alit Wiradana.

Atit Witudtni menambahkan, billboardvane masih berdiri dan sudah tidak sesuai zo-

tt".iyuttg sudah mendapat surat peringatantiga sebinyak2TT yang tersebar di 24 ruasjalan protokol yang dijadikan- moratorium'Ratusan billboord' maupun reklame tersebu,ttidak sesuai zonasi yang ada dan sudah ti$akmengantongi izin. "Kami secara bertahapmelalukan pembongkara n billboar d maupunreklame yang sudah mendapat surat-pg-rrnga-tan tiga samfai bersih' Keberadaan billboardterse6ut sudah tidak sesuai moratorium dan

AaI[r suuarl lllvllruEll^4ll uvlglallDr

;;;;il;k;" qg"di.i b4iuiqii:iy" f"pi, Camat Denpasar Buttt'-' (r:bt2-

Edisi

Hal

I f.ants, t3 ,fZ.ot r 7el,:?-

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

i Pcst

Edisi

Hal

: kqrtis ., 13 /9t6& x ZclS

:3

Hakim Ancam Pemilik SPBU

Diproses HukumDenpasar (Bali Post) -

Penetapan ma.jelis hakimAchmad Peten Seli untukmenghadirkan pemilik SPBUPejaringan, Jembrana, DewaAyu Ari Made Yuliati Wijaya,dipenuhi JPU Suhadi. Rabu(1218) kemarin, dia bersaksi

,, untuk terdakwa anggota DPRD, Jembrana Made Sueca Antara'.di Pengadilan Tipikor Den-'pasar.

Namun, pemilik SPBU ituoleh hakim dinilai berbohongdalam memberikan keteranganBahkan, terkesan berbelit-belitdalam sidang dugaan korupsiBBM (bahan bakar minyak)bersubsidi di Jembrana ini.Hakim yang tidak percayabegitu saja mencecar pemilikSPBU ini terkait keberadaanmanajer yang kemarin tidak da-tang, padahal sudah dipanggil.Dewa Ayu Ari mengatakan jikamanajer sedang ada upacarangaben. Saat ditanya, apakahia mengetahui tentang kasuskorupsi ini, Dewa AyuAri men-gatakan tidak tahu. "Saya tidaktahu apa-apa," jelasnya.

Dia mengatakan, jika sejak

2015 manajer SPBU sudahdiganti dengan manajer yangbaru. Hakim menanyakanapakah pergantian ini terkaitkasus korupsi yang menjad ikanSueca terdakwa? Dewa Ayumenganggukkan kepalanya.''Iadi anda bilang tidak tahukasus ini. Tetapi sekaranganda bilang manajer digantikarena kasus ini. Bagaimanaini?' tanya majelis hakim.

Tidak puas dengan pemer-iksaan ini, majelis hakim me-minta kepada jaksa penuntutumum (JPLD Suhadi untukmenghadirkan manajer SPBUYang le m 6 d61 Yang baru untu.kdikonfrontir dengan pemilikSPBU. Majelis hakim men-gancam, jika dalam konfrontirnanti ada ketidakcocokan ket-eranga& pihaknya akan mem-inta jeks6 memproses pemilikSPBU ini. 'Jangan kira kamitidak bisa memproses anda.Saya minta pinggu depan andahadir bersama manajer yangbaru dan jaksa supaya bisamenghadirkan manajer yanglama untuk dikonfrontir," tegas

. majelis haltim. (knb37)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

\,, ar\t l1-rr {

W Bal Pastir'J'i

.,';.;ii) (:i1-".

,,4M#iTJ'\1r.#la'

Minta Bebas, Jaksa Tbtap Tuntut

IB Oka Dua Tahun

IEEPLIJi-Terclahwa Ida Bogus Mode Oha ueai mengihuti sid.aag reptih fang dibacakanjale6apenuntut umun. dalam sid,ang horupsi pipanisasi Kabupotentiarangasen di Pengadilan Tipihor Renon, Rabu (12/8) henarin.

Denpai"ar (Bali Post)-Putu Gede Juliarasana dan kawan-

kawan, jaksa dari Kejari Karangasemmenyampaikan replik (tanggapan ataspledoi) yang sebelumnya dibacakanterdakwa IB Made Oka dan kuasa huku-mnya di Pengadilan Tipifor Denpasar.Sidang, Rabu (1218) kemarin. Intinya,JPU dihadapan majelis hakim pimpinanHasoloan Sianturi, meminta majelis ha-kim menolak semua pledoi yang disam-paikan tedakwa dan kuasa hukumnya.

JPU tetap pada tuntutan, karena me-nilai IB Oka bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara berlanjut, telahmelakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau korporasi.Menyalahgunakan kewenangan, kesem-patan atau sarana yang ada PadanYakarena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan neg4lg atau

perekonomian negara. Intinya, jalsa tetapmenjatuhkan pidana terhadap terdakwaIB Made Oka dengan pidana penjara sela-ma dua tahun dikurangi selama menjalanipenahanan dan denda sebesar Rp 50 jutasubsidair enam bulan penjara.

Usai pembacaan replik, majelis hakimHasoloan Siantuii meminta kuasa hukumterdakwa kembali menanggapi replikJPU melalui dupli.k yang akan dibacakahpekan depan. Dalam pledoinya, sebel-umnya IB Oka dibebaskan karena tidakada niatan untuk korupsi. Namurr, seba-

liknya memberikan pelayanan kepadamasyarakat. Hanya saja, dia mengaku di-bohongi karena spek pipa yang dipasangtidak sesuai perjanjian.

Dalam dakwaan dijelaskan, terdakwaIB Made Oka asal Banjar Brahmana, Si-betan, Bebandem, Karangasem ini aweil-nya ditunjuk oleh Bupati KarangaselqWayan Geredeg pada 2008 sebagai PPTK

Edisi

Hal

: K<mR, 13 /,qusfus Zolg

:L

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Bal i Past

2

Edisi

Hal

gan BPKp Wit"y"r, b.ri alr"u"itil;j;feru.si11 Rp 3,7 miliar dalam t ".".1"i](kmb37)

P'l' Waskita Karva bekerja sama dengan!T ^D-uta

Karya dengan nuar penawaranRp 26.4 miliar. Sementara pT Adhi Karvapjryyqr_Bp 22 miliar. Namun. saat iiuPT Adhi KarvaPT Waskita Iia:

Sub Bagian

WHumas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Bal i Pcst

Sempat Macet

Penyelidikan KasusGOR S-usut

GOR - GOR di Keiamatan Susut.

Bangli (Bali Post) -Kejaksaan Negeri (Kejari)

Bangli pada tahun 2013 lalusempat melakukan penyelidikanterhadap pembangrrnan GORdi Kecamatan Susut. Bahkansejr.rmlah dokumen penting ter-masuk orang-orang yang didugaterkait dengan GOR tersebutsudah ada yang diperiksa. Al<antetapi dalam perjalanannyapenyelidikan terhadap kasustersebut terkesan macet ditengah jalan. Macetnya penye-lidikan terjadi pascaaclanyapergantian Kajari Bangli.

Dalarn kasus tersebut, KejariBangli yang saat itu di.pimpinGede Nurmahendra mengata-kan bahwa pihaknya rnemangsedang melakukan proses pe-nyelidikan. Beberapa orangyang terkait dengan .pemban-gunan itu juga sudah diperiksa.Narnun saat itr.r, Kajari Nurma-

hendra belurn mau menyam-paikan narna-namanya karenaalasan masih dalarn proses pe-nyelidikan.

Pihah Kejari saat itu hanyamenyarnpaikan bahwa ada duainti permasalahan yang sedangdiselidiki dalarn pembangunanGOR Susut. Yakni terkait adan-ya i4dikasi. pengerjaan fisik yangtidak sesuai RAB serta indikasimengenai beberapa bagian ban-gnnan yang tidak dikerjakan.Dalam perjalanan selanjutnya,kasus yang diselidiki saat ituternyata macet. Terlebih pas-caadanya pergantian Kajari dariGede Nurmahendra kepada IdaAyu Retnasari, penyelidikankasus tersebut seakan terkuburbegitu saja.

Terl<ait hal itu, Kajari BangliIda Ayu Retnasari didampingiI{asipidsus Bagus Ptrtra saatdikonfirmasi belum lama ini

mengatakan, piiraknya saat inimasih melakukan peyelidikankembali terhadap kasus terse-but. Dia rnengakui bahwa kasusitu pernah masuk ke BPKP.Bahkan hingga saat ini doku-mennya diakui Retnasari masihada di BPKP. "Dokumennyamasih di BPKP. Nanti akan kitatindak lanjuti," tandasnya.

Sementara itu, berdasarkanpantauan Bali Post belum lamaini, bangunan GOR Susut yangberlokasi tepat di belakangSMAN I Susut kondisinya be-lum rampung. Menurr"rt infor'rnasi, sejak dibangun GOR terse-but sama sekali beluur pernahdimanfaatkan untuk menggelareuent olahraga daerah. GQRyang dibangun dengan danapusat tersebut selatna ini hanyadijadikan sebagai tempat meny-impan bangku kayu yang sudahtak terpakai. (kmb40)

Edisi

Hal

DilarUutkan

Kasus Reklame Bandara

KejatiProses SP3

Te lah Tetapkan_Tigq !e rsan gkaDe^npasar lnati fosty -_- pa-tu per satu k$"." {ggap_korupsi yang dibidikKejaksaan Tinssi (Kejati) Eah digug;rkil;i"il ffi;;:Adyaksa sendiri. Setel"t t"""" pi"v'J[ p.*oangunanjembatan shortcut-d.a! kasus

""tt"r-"- O""pr;'", fi:hentikan dengan dalllr tidak ait-.-"t"r, perbuatanmetawan hukiim (.TI\4H), tt"t -""."r l;;i-il;k;;;yang dihentikan pihak iiejaksaan.

Ka.sus ya_ng dihentikan dang memproses surat peneh_saat ini adalah kasus dug- entian p""via-iL""l"'*;";;g3,l.koryp.sg reklame atau (SpB). Hal"itu aitJ"r"il""Dluooard, dr l3andara Ngurah pucuk pig.pinan Kejati Bali,Rai yang telah menetipkan Mo-o"ii Bi-Uung Sil*-;:lysa

o,rang ge,bagai tersang_k-a. penghentian tr.i, 1.", t"t,rylereka actalah mantan_GM dia, karena perhitungan BpKBandara Ngurah Rai, pur- dan penghiiungan rnternalwanto, mantan.Manager Mar_ bandara itau SpI tr^tua" p""-ketLng Komersial Nur Sapto, gawasinternal)tidakmenemu-dan rekanan Chris Sridana. Len adanya L"r"grurr'"lg*u.

Kini, penyidik keja ksasn gs- ,V., ."tulin a*rit,i"g bFii ar]i

audit SPI, tidak ditemukanadanya kerugian negara.', ujarIkjati Bali, plkan la'lu.

.. Apakah dengan tidakclrtemlrkannya kerugian nega_ra. status tersangka otomatisdicabut?'Jika tidak ada keru-gian negara. bagr rimana bisamelanjutkan ke peneadilan.Kan kita bisa mengaiikan kepengadilan apabiliada keru-gian negara," sebut BamirangMomock Sumiarso. Lantas, apadasar penyidik menetapki-n!1eg orang sebagai tersangka?KaJatl mengatakan, waktu itu(saat penyelidikan) diindikasi-kan.SPI ada kerugian negzua.Sehrngga mereka diiadikantersangka. Dan setelih diau-dit_ ulan_g dan diteliti ulangoleh SPI besama BPK, tida[

ditemukan adanya kerugiannegara. "Jadi, kita tidak bisangomong apa-apa," sebutnya.Apakah SP3 sudah diterbitkan?"Sementara ini masih dalamproses. I(an tidak semudah itumengeluarkan SP3," sebutnya.

Sebagaimana diberitakansebelumriya, penyidikan ka-sus dugaan korupsi papan re-klame diAngkasa Pura 1 Ban-dara Ngurah Rai sebelumnyadinyatakan terus berlanjut.Bahkan, terakhir penyidikKejati telah melayangkansurat ke BPKP untuk mem-intakan pendapat- ahli. Halitu disampaikan mantan As-pidsus Putu Sudhrma. Menu-rutnya, dengan adanya haltersebut, pihaknya tidak lagimeminta audit untuk menehi-

tung kerugian negara.Kasus ini adalah dugaan

penyimpangan pengadaantarif reklame insidentil tahun2011 di Bandara Ngurah Rai.Tiga tersangka sudah ditetap-kan. Mereka adalah mantanGM Bandara Ngurah Rai,Purwanto, mantan ManagerMarketing Komersial NurSapto, dan rekanan ChrisSridana. Modusnya yaituadanya dugaan klausul kes-epakatan direksi yang tidakdilaksanakan sebagaimanamestinya, sehingga uang hasilpendapatannya tidak sampaike kas negara dan menim-bulkan kerugian sebesar Rp300 juta. Namun, semua itukandas dengan adanya SP3ini. (kmb37)

Edisi

Hal

:P ,Io (f

!!

3

Sub Bagian t{ukum dan l{umas BPK Rf Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post