,~~

BUPATI SIMALUNGUNPAMATANG RAYA

SUMATERA UTARAKODE POS 21162

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUNNOMOR: '8&· 4~ / '':I3 / 'B ppcl.

TEN TANG

PENETAPAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA ill (pERSERO) SEBAGAI BADAN USAHAPEMBANGUNAN DAN PENEGLOLA KA WASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI

DIKABUPATENS~LUNGUN

Menimbang

Mengingat

BUPATl SlMALUNGUN,

a. bahwa berdasarkan Pasal 33 huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor100 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, jo. Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan EkonomiKhusus Sei Mangkei, Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu menetapkanBadan Usaha sebagai pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi KhususSei Mangkei;

b. bahwa PT. Perekbunan Nusantara III (Persero) sebagai Badan Usaha Pengusultelah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan KawasanSei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang PenetapanPT. Perkebunan Nusantara HI (Persero) sebagai Badan Usaha Pembangunandan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di KabupatenSimalungun.

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan DaerahOtonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi SumateraUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 TentangPerubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KawasanEkonorni Khusus (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonorni Khusus (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nornor 5371);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan EkonomiKhusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5287);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 TentangOrganisasi dan Tata Kerja , Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun(Lembaran Daerah Kabupaten'- Sirnalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri DNomor 16) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang PerubahanKetiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri DNomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero) SEBAGAI BADAN USAHAPEMBANGUNAN DAN PENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS(KEK) SEI MANGKEI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

KESATU Menetapkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Badan UsahaPembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei diKabupaten Simalungun ..

KEDUA PT. Perusahaan Perkebunan Nusantara III (Persero) didalam melaksanakanpembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei harus tetap berkoordinasidengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan mengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

r- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Rayapada tang gal 30 -01- 2013

Tembusan:

1. Menko Perekonomian RI Selaku Ketua Dewan Nasioanal Kawasan Ekonomi Khusus;2. Menteri Keuangan RI;3. Menteri BUMN RI;4. Gubernur Sumatera Utara.

1, t '. )1