Surat Keputusan Direktur BI Batas Maksimum Pemberian Kredit

5/11/2018 Surat Keputusan Direktur BI Batas Maksimum Pemberian Kredit

1/20

DIREKSIBANK INJ)QNESIA

No. 26/21/KEPIDIR

SURAT KEPUTUSANDIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

DJREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bank rnelakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan danamesyarakat yang dipercayakan kepadanya sehingga kepentingan dankepercayaan masyarakat tersebut wajib dilindungi dan dipelihara;

b. bahwa bank wajib memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannyamelalui penyebaran resiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agartidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu;

c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan, ketentuan tentang batas maksirnum pemberian kreditperlu disesuaikan;

d. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menyempumakanketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit dalam Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 ten tang Bank Sentral (LembaranNegara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran NegaraTahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

r..mpl.,.... .j()


2/20

~MUTUSKAN:Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BATAS

MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Pasal 1Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :a Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah batas maksimum penyediaan

dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjamatau kelompok peminjam tertentu;

b Penyediaan dana adalah pemberian fasilitas kredit, fasilitas jaminanpembelian surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukanoleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam;

c Fasilitas Kredit adalah fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapatdipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatanpinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihakpeminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu denganjumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.Dalam pengertian Fasilitas Kredit ini tennasuk pemberian fasilitascerukan.

d Fasilitas jaminan adalah segala jenis pemyataan bank yang mengandungunsur jaminan yang meliputi garansi bank, aval, endosemen, dan standbyLIe, serta pemyataan lain yang mengandung unsur jaminan.Dalam pengertian fasilitas jaminan ini tidak termasuk LlC dalam rangkaimpor, LlC dalam negeri, dan shipping guarantee;

e Pembelian surat berharga adalah penempatan dana dalam Surat BerhargaPasar Uang (SBPU) yang masih ada dalarn portofolio bank yangbersangkutan termasuk commercial paper;

f Hal lain yang serupa dalam penyediaan dana adalah tagihan yang diambilalih oleh bank dalam rangka kegiatan anjak piutang dan tagihan-tagihanlainnya;

g Peminjam adalah nasabah perorangan atau badan yang mernperoleh satu.atau lebih fasilitas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

Lampl ......-31


3/20

h Kelompok peminjam adalah kumpulan peminjam yang satu sarna lainmempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atauhubungan keuangan;Pihak-pihak yang terkait dengan bank adalah :i.l. pemegang saham yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus)

atau lebih dari modal disetor bank,i.2. anggota dewan komisaris,i.3. anggota direksi,i.4. keluarga dari pihak-pihak tersebut, pada i.l, i.2, dan iJ.,i.5. pejabat bank,i.6. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari

pihak-pihak dimaksud di atas yaitu yang kepemilikannya 25%(duapuluh lima perseratus) atau lebih.

J Modal bank adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentangkewajiban penyediaan modal minimum bank;

Pasal 2Batas Maksimurn Pemberian Kredit bagi satu peminjam yang tidak terkaitdengan bank adalah sebesar 20% (duapuluh perseratus) dari modal bank.

Pasal 3(1) .Batas Maksirnurn Pemberian Kredit bagi satu kelompok perninjam yang

tidak terkait dengan bank adalah sebesar 20% (duapuluh perseratus) danmodal bank.

(2) Penyediaan dana kepada kelompok peminjam sebagairnana dimaksuddalam ayat 1 yang sudah dilakukan sebelum berlakunya SuratKeputusan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :a Sampai akhir Desember 1995 setinggi-tingginya 50% dari modal

bank.b Sejak akhir Desember 1995 sampai akhir Maret 1997 setinggi-

tingginya 35% dari modal bank.c Sejak akhir Maret 1997 setinggi-tingginya 20010dari modal bank.

J . . . . . . . plnon -31


4/20

Pasa) 4Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi pihak-pihak yang terkait denganbank baik untuk satu peminjarn maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10%(sepuluh perseratus) dan moal bank.

Pasal 5(1) Dalam memperhitungkan Batas Maksimum Pemberian Kredit digunakan

jumlah yang terbesar dari pemjurnlahan penyediaan dana, atau bakidebet penyediaan dana.

(2) Untuk fasilitas kredit yangpenarikannya dilakukan seeara bertahap,Batas Maksimum Pemberian Kredit dihitung dari jumlah fasilitas yangdisediakan untuk tahun takwim yang bersangkutan;

Pasal 6Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit dikecualikan bagi jenis kreditdan/atau kredit untuk lembaga tertentu

Pasal 7Pelanggaran terhadap ketentuan dalan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 selaindapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 huruf b danpasal 50 Undang-undang No. 7/1992 tentang Perbankan, juga akandiperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan.

Pa.. 1 8(1) Untuk memantau pelaksanaan ketentuan ini, bank diwajibkan laporan

setiap bulan kepada Bank Indonesia mengenai :a penyediaan dana kepada peminjam dan kelompok peminjam yang

melarnpaui Batas Maksimurn Pernberian Kredit;b penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank;

(2) . Laporan tersebut pada ayat (1) harus telah diterima oleh BankIndonesia selambat-Iarnbatnya 2 (dua) minggu sesudah bulan laporanyang bersangkutan.

lAImpiran 33


5/20

(3) Pelanggaran terhadap penyarnpaian laporan sebagaimana tersebut dalamayat (1) dan (2) dikenakan sanksi berupa:a kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

untuk setiap kelambatan penyampaian laporan; danJataub sanksi pidana sebagaimana diann dalam pasal 49 ayat (I) Undang-

undang Nomor 7 Tabun 1992.

Pasal 9Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi BankIndonesia No. 21150lKEPfDIR tentang Batas Maksimum Pemberian KreditKepada Debitur atau Debitur Grup dan Surat Keputusan Direksi BankIndonesia No. 21151lKEPIDIR tentang Pemberian Kredit Kepada Pengurusdan atau Pemegang Saham rnasing-rnasing tertanggal 27 Oktober 1988dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PasaitOKetentuan pelaksanaan Surat Keputusan ini diatus lebih lanjut dalam SuratEdaran Bank Indonesia.

PasalttSurat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman SuratKeputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Mei 1993

DIREKSIBANK INDONESIA

J. Soedradjad Djiwandono Hendrobudiyanto


6/20

BANK INDONESIASE No. 26/3/BPPP Jakar ta, 29 Mei 1993

SURAT EDARAN

kepadaSEMUABANKDI INDONESIA

Perihal BatasMaksimum Pemberian Kredit

-/- Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/211KEPIDIRtanggal 29Mei 1993tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (Lampiran I).Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikemukaan penjelasan dan ketentuanpelaksanaan sebagai berikut :

I. Penjelasan Umum1. Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana, bank terutama menggunakandana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, untukmelindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memeliharakesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, maka dalam penyalurandananya bank diwajibkan mengurangi resiko dengan cara menyebarkanpenyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas Maksimun Pemberian Kredit(BMPK) yang telah ditentapkan sedernikian rupa, sehingga tidak terpusatpada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.2. Penyediaan dana yang terkena BMPK rneliputi :

a. pemberian fasilitas kredit,b. penyediaan fasilitas pemberian jaminan,c. pembelian surat berharga, dand. hal lain yang' serupa, antara lain tagihan yang diambilalih oleh bankdalam rangka kegiatan anjak piutang yang dapat diberikan oleh bankkepada peminjam atau kelompok peminjam.3. Perhitungan BMPK didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahanpenyediaan dana atau baki debet penyediaan dana.


7/20

D alam hal in i dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :a. Untuk fasilitas kredit yang p enar ik annya dilakukan secara bertahap, BM PK

dihitung dar i jum lah fasilitas yang disediakan untuk tahun takw in yang berjalan,sedangkan untuk fasilitas kredit yang penarikannya dilakukan tidak secarab ertahap didasarkan atas b aki debet pen yediaan dan a.

b . Untuk penyediaan fasilitas jarn inan didasarkan atas nilai nom inal jam inan yangditerbitkan.

c. Untu k pe rn be lian Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), commercial paperd id asa rk an atas n ilai n om in al.

d . Untuk tagihan yang diambilalih dalam rangka an jak piutang didasarkan bakidebet atau fasilitas penyediaan dana.

IL BMPK untuk peminjam atau kelompok peminjam1. Dalam Pasal 1 huruf h Surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud

d en gan k elompok p em in jam a d a J a h kumpula n p em in jam yang satu s arn a l ai n mempuny aikaitan daIam hal kepemilikan, kepengurusan danlatau hubungan keuangan.S ehub un gan dcn gan ha l tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud denganketerkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan /atau hubungan keuanganadalah sebagai berikut :a. Dalam hal kepern ilikan, dua atau teb ih perusahaan dian ggap sebagai kelornpok

apabiJa:35% (tigapuluh lima perseratus) atau lebih dari hak kepemilikan m asing-m asing perusahaan dikuasai perusahaan atau seseorang atau secara bersamaoleh suatu keluarga, atausatu perusahaan menguasai 35% (tigapuluh lima perseratus) atau leb ih hakke pemilikan pe rusah aan lain .

b. Dalam hal kepengurusan , dua atau leb ih perusahaan dianggap kelompok apabilasa.tu atau lebih dar i pejabat suatu perusahaan m enjadi pejabat pada perusahaanlain . D alam ke ten tu an ini yang dim aksud dengan pejabat adalah a nggo ta d ire ks i,a nggo ta kom is ar is atau pejab at lain ny a y an g m ernpun yai fungsi eksekutif

c. Dalam ha l tidak terdapat hubungan kepemilikan dan atau kepengurusansebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b di atas, d ua atau leb ih p eru sahaandianggap kelom pok apabila terdapat hubungan keuangan, m isalnya :

satu perusahaan bertindak sebagai pen jarn in kredit yang diterima dariperusahaan la in ny a, ata usatu perusahaan m em berikan bantuan keuan gan kepada perusahaan lain nya.

Lampll'1ln - 36


8/20

2. Dalam Pasal 2 da n Pasal 3 Surat Keputusan tersebut dite tapkan bahwa BM PK bagisatu peminjam yang tidak terkait dengan bank maupun bagi kelompok pemin jamyang tidak terkait dengan bank masing-m asing setinggi-tingginya sebesar 2 0 0 1 0(duapu luh pe rser atus ) dari mod al b an k.

IlL BMPK kepada pihak-pihak yang terkait dengan bankI. Dalam Pasal 1 huruf iSurat K eputusarn tersebut dite tapkan bahw a yang dim aksud

dengan pihak-pihak yang terkait dengan bank adalah :a. pemegang sham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau leb ih dari m odal

disetor bank,b. anggota dewan komisaris,c. anggota direksi,d . keluarga dari pihak-pihak sebagaim ana dimaksud dalam huruf a sampai dengan

huruf c,e . p eja bat b an k lainnya, atauf peru sahaan -p eru sahaan y ang d idalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak

seb agaim ana dim aksud dalam huruf a sampai dengan huruf e di atas, yaitu yangkepentin gan nya b aik secara individual maupun bersama-sama sebesar 25%(du apulu h l ima pers er at us ) atau lebih dari mod al d is eto r perusahaan.

2. Sesuai dengan Pasal 4 Surat Keputusan di atas, ditetapkan bahwa BMPK bagi pihak-pihak yang terkait dengan bank sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik secarain div idu al m au pun sec ara k eselu ru han m asin g-m asin g se tin gg i-tin ggin ya se besar l O O I D( sepul uh pe rse ra tu s) dari modal bank.

3. Berkaitan dengan keten tuan pada angka 1 di alas, dapat dije laskan hal-hal sebagaiberikut :a. Saham bank yang dirn iliki oleh pemegang saham tidak dib edakan antara saharn

y ang terdaftar m aupun y an g tidak te rd aftar d i p asar m od al.b . Pemegang saham yang memiliki salam kurang dari 10010 (sepu luh pe rser atus )

dari m odal dise tor bank, diperlakukan sebagai pemin jarn yang tidak terkaitdengan bank. Dapat ditambahkan bahwa kriteria kelompok peminjamsebagaimana dimaksudkan dalam angka II.I. berlaku pula bagi kelompok daripemegang saham yang hak kepemilikannya pada bank kurang dari 1 0 0 1 0 (sepuluhperseratus) dari modal d ise to r b an k.


9/20

c. Perusahaan yang didalam nya terdapat kepentingan pihak-pihak. sebagaim anadirnaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf e diatas tetapi ha kkepemilikan yang dikuasai o leh pihak-pihak tersebut baik secara individualm aupun be rsarna-sam a kuran g dari 25% (duapuluh lim a perseratus) dari modaldisetor perusahaan yang bersangkutan, d iperlakukan sebagai peminjam yangtidak terkait de ngan bank.

d. Pengertian ke luarga adalah keluarga sarnpai dengan derajat kedua dalam garisturns maupun garis kesamping tennasuk, mertua, menantu dan ipar. D en gandemikian yang dimaksud dengan keJuarga meliputi :- o ra ng tua kandung/tiri/angkat,- s au da ra k an du ng ltir if a ng ka t,- suarni/ is teri,- an ak kandung /t ir i/ angka t,- s uam i/is te ri d ar i a nak k an du ng /tir i/a ng ka t,- k akek kandung/ ti ri /angkat ,- c u cu kandung /t ir i/ angka t,- sa ud arak an dun gltirifan gka t d an su am i/iste ri,- s audara kandung /t ir i/ angka t dari o ra ng tu a,- me rtu a.

IV. BMPK untuk perusahun dalam kelompok yang sama dengan bankY ang dim aksud dengan perusahaan daJarn kelompok yang sarna dengan bank adalahperusahaan yang sebagian atau se luruh hak kepem ilikannya dimiliki o leh bank yangber sa ngku ta n .BMPK untuk perusahaan sebagaim ana dim aksudkan diatas diatur sebagai berikut :1 . Un tuk perusahaan yang hak kepem ilikannya 25% (duapuluh lima perseratus) atau

lebih dimiliki o leh bank, berlaku keten tuan BM PK sebesar 1 0 0 1 0 ( se pu lu h p er se ra tu s)darn pe ny ertaan b ank pad a perusahaan terscbut.

2. Un tuk perusahaan yang hak kepemilikannya kurang dari 25% (duapuJuh limaperseratus) d irn iliki oleh bank, berlaku keten tuan BM PK sebesar 2 0 0 1 0 (duapuluhperseratus) dari mod al b an k.

3. Un tuk se luruh perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 dan angka 2,berlaku ketentuan BM PK seb esar 2 0 0 1 0 (duapuluh perseranis) d ari m odal ban k.

l.amplnn - 38


10/20

v. Kredit-krroit yang tidak terkena BMPK1. K etentuan BM PK dikecualikan utnuk kredit-kredit sebagai berikut :

a. Bagian kredit yang dijam in oleh Pemerin tah, baik Pemerin tah Pusat maupunP em erin tah D a era h.

b . Bagian kredit yang dijam in oleh P.T .Askrindo, P.T . ASEI an Perum PK K, te tapitid ak b oleh berlaku surut serta m aksim um seb esar n ilai pertan ggun gan . DaJamkaitan in i perlu ditegaskan bahwa pengecualian kredit yang dijam in olehlem baga-lem baga asuransi dim aksud dar i keten tuan BMPK hanya berlakusamp ai d en gan akh ir tahun 1994, sehingga m ulai aw al tahun 1 995 p eng ecua li ante rse bu t tid ak b erlak u lag i.

c. K redit yang diberikan untuk mendukung upaya pelestarian sw asembada pangandan pengembangan koperasi yang m eliputi :

K redit U saha Tani (K UT),K redit kepada K UD untuk pengadaan padi/palaw ija, cengkeh dan pupuk,K redit kepada koperasi primer un tuk disalurkan kepada anggota gunamembiayaan kegiatan usaha produktif maksimum Rp . 30.000.000,-(tigapuluh juta R upiah) b agi setiap anggota,K redit kepada BU LO G dalam rangka pengadaan pengan da n gula.

d. B agian kredit y an g dijam in oleh b an k-b an k utama (prime banks) d ari lu ar negeri,termasuk kantor -kantornya d i lu ar n eg eri.

e . Bagian K redit yang dijam in oleh bank lain dalam ran gka risk sharin g.f. K redit kelolaan y aitu kredit tanpa resiko bank, Da lam penge rt ia n k re di t k elo la antidak term asuk kredit "Tw o Step Loan".g. Penem patan dana pada bank-bank lain , termasuk pemberian kredit.

2. Dalam hubungan in i dapat dije laskan bahwa :a. Bagian yang dijam in oleh bank lain sebagairnana dimaksud dalam angka 1 huruf

e di atas diperhitungkan sebagai B MPK bank yang m enjam in .b . Pangsa kredit sindikasi dimasukkan kedalam perhitungan BMPK dari masing-

masing bank yang bersangkutan .A Pabila bank bertindak sebagai bank indukdalam rangka sindikasi, m aka kredit yang diberikan sebagai ta lan ga n ( brid gin gloan) un tuk m em enuhi pangsa kredit bank lain , termasuk dalam perhitunganBM PK bank induknya, kecuali ada p erja njia n ris k s harin g atau a da j am in an dar ibank pese r ta sehingga jum lah tersebut m enjadi bagian BM PK bank peserta yangbersangkutan.

t...mplnn-J9


11/20

VI. Lain-lainI. Ketentuan BMPK diberlakukan bagi semua Bank Umum da n Ban k P erk re ditan

R akyat, kecuali bagi Bnak Perkreditan Rakyat jenis tertentu, yaitu Bank D esa da nLum bung D esa yang didirikan dengan Staatb lad No. 357 Tahun 1929.

2. Keten tuan BM PK berlaku pula bagi kan tor-kan tor operasional bank yang beroperasidi luar Indonesia.

3. Dengan dikeluarkannya Surat K eputusan in i, m aka :a. Penyediaan dana yang diberikan sejak dite tapkannya Sural K eputusan dim aksud

dib erlakukan keten tuan B l\.1PK den gan S urat K eputusan terseb ut. Pen yediaan dan ay an g te lah jatu h w aktu y ang d ip er pa nj an g kembali (ro ll-o ve r) d ib erlak uk an p ulaketentuan BMPK sesuai S urat K eputusae terseb ut.

b. Penyediaan d an a b agi kelompok perninjam yang s ud ah d is ed ia kan a ta u d ik ak uk ans eb elum b erlak un ya Sum K eputusan terseb ut ham s disesuaikan den gan keten tuanPasal 3 secara bertahap dengan jadual sebagai berikut :- Sampai akhir Desember 1995 se tin gg i-tin gg in ya5 0% (L im ap ulu h perseratus)

dari mod al b an k.- Sejak akhir Desember 1995 , samapi akhir Maret 1997 setin ggi-tin ggin ya 35%

( ti ga pu lu h l ima per se ra tu s) dari mod al b an k.-Sejak akhir M aret 1997 setinggi-tingginya 2 0 0 1 0 (duapuluh perseratus) darim od al b an k.

c . P en y ed ia an d an a b agi pem in jam y an g terkait dengan bank yang sudah disediakanatau dikakukan sebelum berlakunya Surat K eputusan tersebut hams disesuaikanden gan keten tuan Pasal4 ay at (2) secara b ertahap den gan jadual sebagai berikut :- Sejak akhir D esember 1995 sampai akhir M aret 1997 setinggi-tingginya 12,5%

(duabelas-setengah perseratus) dari m odal bank- Sejak akhir Mareet 1997 setin ggi-tin ggin y a 1 0 0 1 0 (sepuluh perseratus) dari

modal bank4. Pelanggaran terhadap keten tuan sebagaim ana diatur dalam Surat K eputusan tersebut

se lain akan dikenakan sanksi sebagaim ana diatur dalam Pasal 49ayat (2) huruf b danPasal 50 Undang-undang No 7/1992 ten tang Perbankan juga akan diperhitungkandalam pen ilaian tin gkat kesehatan b an k.

5 . Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan tersebut, bank: diw ajibkanm eny arn paikan laporan kepada Bank Indonesia setiap bulan selarnbat-lam batnya 2(duajm inggu sete lah akhir bulan yang bersangkutan , m engenai :a. penyediaan dana kepada pern in jam da n kelompok peminjam y an g m elam pau i

BMPK,b . seluruh penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank.

lMmpl . .. .. _4()


12/20

6. Laporan-laporan s ebaga ir nana d im :l .k s: 'd kc. !l pada angka 5 di atas b er sif at r ab as ia danharus d isam paikan kepada Bank Indonesia dengan alam at :a. Urus an Peng awa san da n Pembinaan Bank Peme rin ta h,

T I.M .H . Thamrin No.2, Jakarta 10010 bagi Bank Umum milik negara dan BankU mum milik Pemerin tah Daerah DK ! Jakarta.

b. U rusan Pengawasan dan Pem binaan Bank Sw asta D evisa da n LKBB,J 1 _ M .H . Tham rin No.2, Jakarta 10010 bagi bank devisa, Bank Campuran dank an to r c ab an g bank asing y an g b e rk eduduk an d i w ila ya h kerja Ban k In do ne siaJakarta.

c. U rusan Pengawasan dan Pembinaan Bnak Swasta Bukan Bank Devisa, J l. M.HT ham rin N o.2, Jakarta 1 001 0 b agi bank swasta bukan bank devisa dan BankPerkreditan Rakyat, yang berkedudukan di w ilayah ketja B ank Indonesia Jakarta.

d. Kan tor Cahang Bank Indonesia se tempat bagi semua Bank Umum dan BankPerkreditan Raleyat yang berkantor pusat di w ilayah kerja Kantor Cabang BankIndonesia dengan menggunakan formulir l ap ora n se pe rti o on to h terlampir.

7. Pe langgaran terhadap kewajiab penyampaina laporan dimaksud pada angka 5 di atasdikenakan sanksi sebagaim an diatur dalam Pasal 8 ayat (3) S urat K epu tusan D ire ksiBank I nd o ne sia t er se b ut .

8 _ D engan dikeluarkannya Surat Edaran in i, maka :a. Surat Edaran No. 21 11 OIB PPP tanggal 27 O ktob er 1988 perihal B atas M aksim um

Pem be rian K red it kepada deb itur atau deb itur grup;b . Surat Edaran No. 21111IBPPP tanggal 27 Oktober 1988 perihal Pemberian

K redit kepada pengurus dan atau pem egang saham ;c. Surat Edaran No. 23 /13IBPPP tanggal 28 Februari 1991 perihal Penjelasan

b eberapa aspek tenang batas m aksimum pemberian kred it kepada debitur dand eb itu r g ru p se rta p en gu ru s, pemegang saham dan keluarganya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,D em ikian agar S audara maklum.

BANK INDONESIA

Hendrobudiyanto Sub ar jo J oy os uma rto

Lampi ..... - 41


13/20

DIREKSIBANK INDONESIANo. 26/24lKEPIDIR

~Jj~""< ,,~.,:,r'[.'TUSAN'hr~~i;".( ,'ji1>l\l ( J\~DONESIA

-, ,1_ , ,T .'iDONESIA,M enimbang: a, bahw .. oerbank., ~nc':Ji'~l' j cer.o juan m enun jang pelaksanaan pem bangun an

nasionai 1..>-',(, 'c,.i$~;";a m tr.-,ingki


14/20

(2) U saha yang produktif adalah usaha y an g dap t m em be rik an n ila i tamb ah d alarnm en ghasilkan b aran g dan jasa

Pasa( 2K redit y an g diperhitun gkan seb agai K redit U saha K ecil adalah:( 1) Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit

maksimum Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta Rupiah) un tuk membiayaiu sa ha y an g p ro du ktif

(2) K redit yang diberikan untuk pemilikan rumah yang m em enuhi persyaratantertentu,

(3) K redit lain y an g dianggap kredit produktif

Pasal 3(1) Bank w ajib menyalurkan K redit U saha K ecil sekurang-kurangnya sebesar 2 0 0 1 0

dati total kredit yang d ib e ri kan .(2) Ketentuan batas minimum pemberian Kredit U saha Kecil tersebut didasarkan

atas perhitun gan gab un gan un tuk seluruh kan tor b an k y ang bersan gkutan .(3) Untuk memudahkan pencapaian keten tuan tersebut pada ayat (1), bank dapat

menyalurkan dana K redit U saha Kecil melalui kerjasam dengan bank lain ataulembaga p emb ia ya an .

Pasal 4

Kepatuhan atau ketidakpatuhan atas keten tuan jum lah m in imum K redit U sahaK redit sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) akan d ip erh itu ng kan d alamp en ilaian tin gkat k ese hatan m asin g-m asin g b an k

Pasal 5Dengan diberlakukannya keten tuan in i, maka keten tuan dalarn pasal 5 ayat (2)dan ayat (3) Surat K eputusan D ireksi Bank Indonesia Nomor 22 /81 lKEPIDIRtanggaJ 29 Jan uari 1990 dicab ut da n d in yatakan tid ak b erlak u lag i

Lampl .. n~4J


15/20

Pasal 6K ete ntuan pelaksan aan d ari S urat K eputusan in i d itetapkan leb ih lan jut d en ganSura t Ed ar an Ban k In do ne sia .

Pasal 7Sura t K e pu tu sa n in i mu la i b erla ku s eja k ta ng ga l d ite ta pk an .A gar setiap o ran g rne ngetahui, m em erin tahkan pen gum um an S urat K eputusanin i d en ga n p en empata nn ya d alam Be rita N e ga ra .

D ite tapkan d i J akar tapada tanggal29 Mei 1993

DIREKSIBANK INDONESIA

J. Soedradjad Djiwandono Hendrobudiyanto

[ . .. .., p Jn on . 44


16/20

BANK INDONESIA

SE. No. 26/11BPPP Jakarta, 29 Mei 1993SURATEDARAN

kepadaSEMUA BANKDJ INDONESIA

Peri hal : Kredit Usaha Kecil (KUK)

Menunjuk Surat Keputusan Direksi .Bank Indonesia No. 26/24IKepIDir tanggal 29 Mei1993 tentang Kredit Usaha Kecil, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberianKredit Usaha Kecil (KUK), dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan KUKsebagai berikut :

I. PENGERTIAN1. Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepada

nasabah usaha kecil denga plafon kredit maksimum Rp . 250 juta (dua ratus lima puluhjuta Rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif. Kredit tersebut dapat berupakredit investasi maupun modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangkarnenengahlpanjang untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa yangdiberikan untuk rehabilitas, modernisasi, ekspansi, relokasi danlatau pendirian proyekbarn. Sedangkan kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek untuk membiayaikebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

2. Yang dimaksud denga usaha keeil adalah usaha yang memiliki total asset maksimurnRp. 600 juta (enam ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah da n rumah yang ditempati.

3. Yang dimaksud dengan usaha yang produktif adalah usaha yang dapat memberikanniJai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa, Khusus kredit yang diberikankepada nasabah usaha keeil dengan plafon kredit samapai dengan Rp . 25 juta (duapuluh lima juta Rupiah), tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktifatau konsumtif, seluruhnya dianggap sebagai KUK..

l..ampinn 45


17/20

4. D alam pe nge rtian K UK te rse but te rm asuk juga kredit y an g dib erikan untuk pengadaanperumahan y aitu :a. Pemilikan rumah tipe 70 ke bawah (KPR s.d, T-70). Kredit ini d ib e rik an untu k

m em biayai pe rn ilikan rum ah inti, rum ah se derhana atau rum ah susun yan g akanditem pati oleh nasabah dengan luas tanah m aksim um 200 m 2 dan l ua s bangunantid ak le bih d an 70 m 2

b. Pemilikan Kapling Siap Bangun (KSB) dengan luas tanah 54 m2 s.d. 72 rn2D alam h al n asab ah te lah rn em ilik i K SB , m ak a d apat dip ertim ban gk an pemb erianKPR u ntu k memb ia ya i b an gu na nn ya.

c. Pe rbaikan lpem ugaran rum ah se bagaim ana dim aksud dalam an gka I.4.a dan lA.b.d. Pem ilikan rurnah toko (Ruko) oleh usaha kecil dengan 1uas tanah maksimum200 m2 da n lu as b an gu nan ruma h da n to ko te rs eb ut r na sin g -ma sin g tid ak l eb ih dari

70 m2 P la fo n k redit tid ak r ne le b ih i Rp . 2 50 ju ta (du a ra tus l imapuluh jut a Rup iah) .

u KETENTUAN BATAS M INIMUM KUKI. Batas m in imum KUK

Juma Ih KUK y an g h ams d ib erik an o le h s ek ura ng -k uran gn ya 20% dar i t ot al ktedit yangdiberikan kepada nasabahnya. K eten tuan batas m in im um pernberian K UK tersebutd id asa rk an a tas p erh itu ng an g ab un ga n u ntu k se lu ru h k an to r b an k yang bersangkutan.

2. Perhitungan batas m in imum KU KBata s m in imum p emb eria n KUK d ih itu ng d en gan m en ggu nk an rumu s se bag ai b erik ut :Total KUK

------------------------------------- x 100%To ta l k re ditd alam Rup ia h

TotalKLBI bukan KUK

DanaKelolaan .Adapun r inc ian da n rumus d im ak su d ad aIah se bag ai b erik ut :a. Total KUK adalah jum lah b aki deb et K UK dalam R upiah.b . Total kredit dalam Rupiah jum lah baki debet dari s elu ru h k re dit y an g d ib erik ankepada nasa bah d al am Rupiah.c. Total K l.Bl bukan KUK adalah KLB l y ang ditarik oleh b ank dari B an k In don esia

bukan dalam rangka K UK . D alam JX)S in i d im ak su dk an p ula :(i) Biaya IokaJ bantuan proyek eks dana perbankan da n Development Loan

th ro ug h th e B an kin g S ystem (DBLS) p in jam an R up iah ;(ii) Pene ru sa n p in jaman , yaitu d an a-d an a y an g d ite rim a m elalu i B an k In don esia

un tuk pem berian kredit kepada nasabah dan atas p em be rian k re dit te rse bu tb ank m en anggun g resiko, m isaln ya nilai law an valuta asin g D LB S dan n ilailawa n v alu ta as in g b an tu an p ro ye k yang re sik on ya d itan gg un g o le h b an k;

y an g d ig un akan u ntu k p em biay aan b ukan KUK.

Lampl ....n 46


18/20

d. Dana kelolaan adalah dana yang diterirna melalui Bank Indonesia atau yangd ite rima la ng su ng dari D epartem en K euangan untuk pem berian kredit kepadanasabah da n alas pem berian kerdit te rsebut bank tidak m enanggung resiko,m isa ln ya n ila i lawa n v alu ta a sin g b an tu an p ro ye k, b ia ya lo ka l b an tu an p ro ye ek eksRek en in g Dana In ve sta si (RDI), da n k re dit in ve sta si e ks RD I.

3. K eten tuan batas m inim um KUK tersebutberlaku bagi sem ua bank, kecuali bagi kantorc ab an glk an to r c ab an g p emb an tu lk an to r p erwakila n dari bank yang berkedudukan diluar n ege ri dan. Bank Campuran yang te lah m em ilik untuk m em enuhi kew ajibanpemberian kredit ekspor sebesar 5 0 0 1 0 dari kreditnya.

10. ~RJASAMA DALAM RANGKA PEMBERIANKUKU ntuk m em ungkinkan pem berian KUK secar luas, B ank Umum dapat b eke rj as ama denganBank Umw n lainnya, BPR atau L emb ag a P emb iay aan . A dap un bentuk ker ja sama te rs ebu tan tara lain d apat b erupa pin jam an lan gsun g dari Bank Umum kepada BPR, pem biayaanb ersam a (jo in t. fin an cin g), p en eru sa n k re dit ( ch an ne lin g), a nja k. p iu tan g (fac to rin g) da npener:bitan S urat B erh arg a P asar U an g Kredit Usah a Ke cil (SBPU -KUK), den.gan pedomansebagai be riku t:1 . Pin jam an lan gsun g d ari B an k Umum ke pad a B PR

a. K redit yang diberikan oleh suatu B ank Umum kepada B PR dengan jum lah sam paidengan Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dapat diperhitungkansebagai KUK dati Bank Umum pemberi kredit, D alam ha l in i BPR harusmenyalurkannya untuk. p embe ria n KUK .

b . K redit yang diberikan oleh leb ih dari satu Bank Umum kepada setiap BPR hanyad ap at d ip erh itu ng ka n se bag ai KUK , se pa nja ng p la fo n k re dit m asin g-m asin g B an kUmum tidak lebih dari Rp 25 0 juta (d ua ranis lim a puluh juta R upiah). D alam halin i BPR h aru s m en ya lu rk an k re dit te rse bu t k ep ad a n as ab ah KUK .

2. Pembiayaanbe rsarna ( jo int f inancing)P em biay aan b ersam a ad alah pemb erian kredit kepada se jum lah nasabah KU K olehlebih dari s atu b ank , dimanasalah satu dari b an k te rs eb ut b ertin da ks eo ag ai b an k in du k.P em biay aan b ersam a d apat d ilakukan an tara B an k Umum , an tara B an k Umum d en ganBPR' antara Bank Umum denga Lembaga Pembiayaan . K eten tUan pembiayaanb ers am a te rse bu t ad alah b ahwa k re d.it y an g d ib erik an o le h le bih dari satu B ank Umumdanlatau BPR kepada sejum lah nasabah K UK , hanya dapat diperhitungkan sebagaiK UK dari m asing-m asing bank sepanjang kredit y an g d ite rima o le h .ma sin g-ma sin gnasabah dimaksud tidak leb ih dari Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta Rupiah).B esa rn ya KUK dari masin g-ma sin g b an k d ip er hitu ng ka n a ta s dasar pangsa dananya.

Lamplran - 47


19/20

3. Penerusan kred it (channeling)Bank Um um, BPR atau Lem baga Pem biayaan dapat bertindak sebagai pe ny alur K UK(ch an ne lin g ag en t) dati suatu Bnak Umwn atau BPR K red it kepada nasabah yangplafonnya tidak lebih dari Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dapatd iperhitungkan sebagai KUK dari Bank UmumlBPR pem ili dana tetapi tidakdiperhitungkan sebagai K UK dari Bank Umum!BPR pengalur kredit. Dana yangdisalurkan kepada bank/lem baga penyalur, bam dapat d iperhitungkan sebagai KUKsetelah ad a bukti b ahw a dan a te rse but be nar-b en ar telah d isalurkan kepada n asab ah.

4. Anjak p iu tang ( fac to r in g )Y an g d im aksud d en gan an jak piutang ad alah pe ngam bilan-alihan tagihan n asab ah.Bank Umum atau BPR dapat melakukan pengambilalihan tagihan nasabah BankUmum atau BPR tainnya atau nasabah L em baga Pe mb iay aan, sehingga Bank Umumatau BPR yang bersangkutan mempunyai tagihan atas kewajiban nasabah tersebutsebesar dana y an g te la h d ir ea lis as ik an .K ewa jib an n as ab ab yang te lah d iam bilalih te rse but, dapat diperhitun gkan seb agai K UKBank Umum atau BPR yang bersangkutan , sepanjang nasabah dimaksud memenuhik rite ria KUK .

S. Penerb itan SBPU -KUKUntuk membantu Bank Umum dalam mencapai ketentuan KUK maka bagi BankUmum yang belum mencapai K UK 50010dapat membeli SBPU -K UK yang diterbitkanoleh Bank Umum lain yang memiliki rasio KUK di atas 20010 dengan menggunakanm ek an ism e pasar, da n dengan catatan sete lah men jual SBPU-KUK , rasio KUK BankUmum penerbit SBPU -KUK tidak boleh kurang dari 2 0% . M e ka nism e da n syarat-s ya ra t d al am ker ja sama te rs eb ut s eb ag ai b erik ut :a. SBPU-KUK yag dibeli dapat diperhitungkan sebagai KUK Bank Umum yang

b ersa ng ku tan se basar n ilai n om in al S BPU-KUK.b . Jangka waktu SB PU -K UK yang dite rbitkan m aksim um l (satu) tahun .c . Suku bunga SBPU -K UK diserahkan kepada rnasing-masing bank.d . Resiko pemberian KUK tetap ada pada bank penerbit SBPU-KUKJBank Umum

pemb eri K UK .e . Perhitungan KUK Bank Umum penerbit SBPU -KUK adalah total KUK sebelum

penerb it SBPU-KU K dikurangi dengan jum lah SBPU-KU K yang diterbitkan.f Perhitungan KUK Bank Umum pembeli SBPU -KUK adalah total K UK sebelum

pem belian SBPU-KU K ditam bah dengan jumlah SBPU-KU K yang dibe1i.IV . S ANKSI

Agar pem berian kred it kepada usaha kecil te rsebut dapat te rlaksana secara efektif, makapencapaian rasio K UK 2 0 0 1 0 akan diperhitungkan d alarn pen ilaian tingkat kesehatan b an k

Lampinon - 48


20/20

yang bersangkutan . B agi bank yang rasio K UK nya be lum m encapai 2 0 0 1 0 me ru pa ka n fa kto rpengurang, dan sebaliknya bagi bank yangte lah mencapai rasio KUK 2 0 0 1 0 merupakanfaktor penam bah tingkat kesehatan . K eten tuan m engenai kaitan pem berian K UK denganp erhitu ng an tin gk at k ese ha ta n d ia tu r d alam ke te ntua n te rse nd iri.

V. PEMANTAUAN KUKPem antauan atas pencapaian batas m inim um K UK akan dilakukan berdasarkan data yangdilaporkan oleh m asing-m asing kan tor bank baik kan tor cabang m aupun kan tor pusat dalamLaporan Bulanan Bank-bank. Perhitungan batas m in imum KUK tersebut d ilakukan padas etia p a kh ir b ula n.

VI. KETENTUAN LAINNY A1. Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu Bank Umum danlatau BPR kepada suatu

n asabah y an gjum lahn ya m eleb ihi Rp 250 ju ta (dua ratus lim a puluh juta R upiah) tidak.dapat d iperh itungkan s eb ag i KUK c I a r i masing-masing b an k. apab ila to tal kre dit ke padanasabah yang bersangkutan tidak m eleb ihi Rp 250 juta (dua ratus lima puluh jutaRupiah) m aka dapat d iperhitungkan sebagai KUK dari m asing-m asing bank sesuaid en ga n b es ar KUK yang d ib e ri kannya .

2. K redit suatu Bank Umum danlatau BPR kepada nasabah group hanya dapatdiperhitungkan sebagai KUK sepan jang to tal plafon kredit yang diberikan kepadag ro u p te rmaks ud tidak l eb ih d ar i Rp 250 juta (dua ratus lim a puluhjuta R upiah).

3. Ketentuan lain yang menyangkut pemberian KUK yang tidak diatur dalam SuratEdaran ini seperti suku bunga kred it, jangka waktu kre dit, pertanggun gan kred it, d anlain sebagainya diserahkan sepenubnya kepada kebijaksanaan bank pemberi kred itse suai kelazim an perban kan dan pe rund an g-und angan y an g b erlaku.

D en gan d ike lu arka nn ya S ura t E da ran in i m aka Surat-surat E daran :1. No. 22/4tUKK tanggal 29 Jan uari 1 990 perihal K re dit U saha K ecil;2. No. 23 /11UKK tanggal 10 Juli 1990 perihal Perhitungan Batas M in imum Kredit U saha

K ee il (KUK);da n keten tuan lain m engenai K UK yang telah dikeluarkan sebe lum Surat E daran in i, dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi, Pencabutan ke ten tuan dim aksud hendaknya dicatat pada SuratE daran yang bersangkutan dengan m enun juk Surat Edaran s ebagai r e fe r en s i.

Ketentuan in i be rlaku sejak tanggal dite tapkan nya Surat E daran in i.D em ikian agar Saud ara m aklum .

BANK INDONE SIA

Hendrobudiyanto Subarjo Joyosumarto

Loom piran . 49

Documents

Surat Keputusan Direktur BI Batas Maksimum Pemberian Kredit