TAHUN 201 7 BAPPEBTI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LAK Bappebti 2017 final... · bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI

TAHUN 2017

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas berkah dan

rahmatNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Bappebti Tahun

2017. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bappebti atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi sebagai unit Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012

tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Penyusunan LAK ini telah mengikuti pedoman yang berlaku yaitu sesuai dengan

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh

berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja Bappebti selama Tahun 2017 dan dapat

dijadikan pedoman bagi kami sendiri dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya,

sehingga tujuan dan sasaran Bappebti dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAK) Bappebti Tahun 2017 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Februari 2018

KEPALA BAPPEBTI

BACHRUL CHAIRI

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam

pembangunan sektor perdagangan adalah membina, mengatur, mengawasi dan

mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar

Lelang.

Penilaian capaian kinerja Bappebti Tahun 2017 dapat dilihat dari perbandingan hasil

realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal Tahun

2017 melalui Perjanjian Kinerja Bappebti. Berikut capaian IKU Bappebti Tahun 2017 :

No Indikator Kinerja Utama Target 2017 Realisasi 2017

Prosentase Capaian (%)

1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

19 hari 11 Hari 142

2 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

69 perusahaan 66 perusahaan

95,65

3 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 Peraturan 16 peraturan 177,77

4 Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 % 0,48 % 9,6

5 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 7 % 53,84 % 769,28

6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 14 % 6% 42,85

Rata-rata Capaian 206,19

Capaian target indikator kinerja utama (IKU) Bappebti di Tahun 2017 secara rata-rata

adalah sebesar 206,19% atau tergolong sangat baik, karena nilai rata-ratanya menunjukkan

angka di atas 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari

faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud. Faktor-faktor utama yang

menjadi keberhasilan tersebut yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal

maupun eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup

memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.

Dengan memperhatikan capaian kinerja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bila

dilihat dari rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2017 yang sebesar 206,19 %, Bappebti

iii

telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja

tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud yaitu

terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal, tersedianya

kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, serta penyediaan

anggaran yang sudah sesuai dengan beban kerja.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2016, yang secara rata-rata sebesar

132,83%, maka terlihat adanya peningkatan capaian atas kinerja IKU. Peningkatan capaian

itu lebih dikarenakan 3 (tiga) indikator telah mencapai dan melampaui dari target yang

ditetapkan pada awal Tahun 2017 yaitu (1) Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku

usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar, (2) Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan

PL dan (3) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL.

Namun demikian masih terdapat 3 (tiga) indikator Bappebti yang belum mencapai

target, yakni (1) Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan

keuangannya, (2) Pertumbuhan volume transaksi PBK ,dan (3) Pertumbuhan nilai Resi

Gudang yang diterbitkan secara kumulatif.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tetap perlu dilakukan evaluasi lebih

lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar kinerja

Bappebti menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii

Daftar Isi ....................................................................................................................... iv

Daftar Tabel ................................................................................................................. v

Daftar Gambar .............................................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi ....................................... 1

B. Struktur Organisasi ................................................................................... 2

C. Isu Strategis Organisasi ............................................................................. 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 6

A. Perencanaan Strategis ................................................................................ 6

B. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................ 8

C. Perjanjian Kinerja ........................................................................................ 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 12

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 12

B. Kinerja Anggaran ............................................................................ 49

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 52

LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi 2. Dokumen Kontrak Kinerja 3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran 4. Formulir Indikator Kinerja Utama 5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2017 berdasarkan Tingkat Pendidikan ....... 3

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2017 ......................................... 8

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2017 ...................................................... 10

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappebti Tahun 2017 ............................... 12

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 ............................................................ 14

Tabel 3.3 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2017................................... 15 Tabel 3.4 Perbandingan Data Kinerja jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha

PBK ............................................................................................................... 16

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 ........................................................... 18

Tabel 3.6 Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL…… 18

Tabel 3.7 Perkembangan Pelaksanaan Pasar Lelang Tahun 2014-2017……………… 19

Tabel 3.8 Perkembangan Transaksi Pasar Lelang Tahun 2014-2017…………………. 20

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.............................................................. 21

Tabel 3.10 Perbandingan Data Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan pelaporan keuangannya..................................................... 21

Tabel 3.11 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK..................................... 23

Tabel 3.12 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangkadan

Pedagang Penyelenggara SPA………………………………………………… . 25

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4............................................................. 27

Tabel 3.14 Perbandingan Data Kinerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

di bidang PBK, SRG dan PL ....................................................................... 30

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5........................................................... .. 32 Tabel 3.16 Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan Volume Transaksi PBK ............... 33 Tabel 3.17 Perkembangan Volume Transaksi PBKTahun 2014 – 2017.......................... 33 Tabel 3.18 Pelatihan Teknis Pelaku usaha PBK Tahun 2014 – 2017............................. 36 Tabel 3.19 Perusahaan yang diundercover/identifikasi Tahun 2017............................... 38 Tabel 3.20 Perusahaan dan Nasabah yang diperiksa Tahun 2017................................ 39

v

Tabel 3.21 Perusahaan yang disidik Tahun 2017........................................................... 41 Tabel 3.22 Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan tahun 2017......................... 42 Tabel 3.23 Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha tahun 2017....... 43 Tabel 3.24 Daftar Penghentian Kegiatan Pialang Ilegal Periode 2015-2017................... 44 Tabel 3.25 Daftar Pemblokiran Website Pialang Ilegal Periode 2014-2017.................... 45 Tabel 3.26 Rekapitulasi Penerbitan Resi Gudang Tahunan............................................ 46 Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6........................................................... .. 47 Tabel 3.28 Perbandingan Data Kinerja nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif …………………………………………………………………………… 47 Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2017................. 49 Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017............................................................................. 50

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum ............................... 14

Gambar 3.2 Rapat Rancangan Perpres Tentang Pasar Lelang Komoditas................... 20

Gambar 3.3 Konsinyering Evaluasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka............... 22

Gambar 3.4 Finalisasi Rancangan Peraturan Kepala Bappebti tentang

Sistem Perdagangan Alternatif................................................................. 29

Gambar 3.5 Kepala Bappebti meresmikan Sistem Pengawasan Tunggal

Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA)........................... 35

Gambar 3.6 Bimbingan Teknis Calon Pengelola Gudang SRG................................... 48

LAK BAPPEBTI 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011, UU No 9 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2014 dan

Kepmenperindag No 650/MPP/Kep/10/2004 Tahun 2004, Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina,

mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka

Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro

di Indonesia.

Peran Bappebti untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan

efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat. PBK juga untuk melindungi

kepentingan semua pihak dari ancaman resiko dan fluktuasi harga yang tidak pasti

melalui kegiatan lindung nilai (hedging) sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan

pembentukan harga yang transparan.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam

sistem pembiayaan perdagangan. SRG harus dapat memfasilitasi pemberian kredit

bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara

penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu, SRG dapat digunakan

oleh Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan stok secara nasional.

Pasar Lelang sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam

pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat

menjadi sarana untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual

dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya

sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Pasar Lelang juga sebagai

sarana untuk pengendalian inflasi atas harga kebutuhan pokok.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan

organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas 1 (satu)

orang Kepala Bappebti yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat)

orang Kepala Biro.

Sebagaimana diketahui Indonesia sebagai penghasil komoditi ekspor utama dunia

seperti kopi, karet, kakao, lada, batubara, CPO, dll. Selama ini referensi harga para

pelaku usaha mengacu kepada harga-harga di Bursa Luar Negeri. Untuk itu diperlukan

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2017 2

langkah-langkah konkrit dalam upaya pengembangan Bursa-bursa Komoditi di

Indonesia yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan Pelaku Usaha mulai

dari eksportir, pedagang, petani produsen menjadikan bursa sebagai sarana untuk

melakukan transaksi dan hedging.

Dengan banyaknya Pelaku Usaha yang aktif dalam kegiatan Bursa Berjangka Komoditi

diharapkan likuiditas transaksi PBK di Bursa Berjangka akan meningkat sehingga pada

akhirnya dapat membentuk suatu harga yang wajar (price discovery) dan transparan

dan lebih jauh dijadikan sebagai harga acuan (price reference) bagi pelaku usaha.

Sulitnya petani mengakses sumber pembiayaan untuk kepentingan usahanya pada

umumnya dikarenakan para petani tidak mempunyai jaminan (collateral) yang dapat

diagunkan ke lembaga pembiayaan dan perbankan. Dengan adanya Sistem Resi

Gudang, komoditi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh

pembiayaan. Selain itu, melalui penyimpanan komoditi SRG di Gudang Petani dapat

meningkatkan mutu dan nilai tambah pendapatannya dari produk komoditi yang

disimpan di Gudang SRG.

Dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan maka diperlukan sarana untuk

mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli dalam suatu Pasar Fisik

Terorganisir melalui wadah Pasar Lelang untuk melakukan transaksi jual beli. Karena

terbukanya akses pasar bagi para produsen dan pelaku usaha yang pada akhirnya

efisiensi perdagangan dapat terwujud.

B. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012,

disebutkan bahwa tugas Bappebti adalah melaksanakan Pembinaan, Pengaturan

dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Bappebti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan

evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan

berjangka, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan

evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar fisik dan jasa;

3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

di bidang pasar fisik dan jasa;

4. Pelaksanaan administrasi badan;

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2017 3

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan organisasi Bappebti terdiri atas 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu Sekretariat, Biro

Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, Biro Pengawasan Pasar

Berjangka dan Fisik, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar serta Biro Pembinaan

dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2017

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelompok Jabatan Jabatan Pendidikan Jumlah

Stuktural

Eselon I S2 1

Eselon II S2 5

Eselon III S2 12

S1 1

Eselon IV S2 29

S1 7

Pelaksana

S2 13

S1 39

D3 3

SLTA 1

SLTP 1

Jumlah 112

Secara umum dapat dijabarkan tugas dari masing-masing unit Eselon II di Bappebti,

yaitu: 1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti.

Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber

Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai.

2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, yang

mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi,

pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif

di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka,

Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa.

Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan

Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai.

3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2017 4

kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang

perdagangan berjangka.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

didukung oleh SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar , mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi

pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik

Terorganisir.

Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan

Pasar memiliki SDM sebanyak 19 (Sembilan belas) orang pegawai.

5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan,

pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar

Lelang, Pasar Fisik dan Sistem Resi Gudang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem

Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM sebanyak 19

(sembilan belas ) orang pegawai.

C. Isu Strategis Organisasi

1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid

PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan

sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir maupun importir dari adanya

fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai

sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada

di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan

(stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai

salah satu alternatif investasi bagi para spekulan.

Namun demikian, pada kenyataannya transaksi multilateral masih kurang diminati

oleh para pelaku usaha dalam bertransaksi di PBK, transaksi SPA (bilateral) masih

lebih dominan. Hal ini terlihat dari share transaksi multilateral yang hanya sebesar

18,90% dari total transaksi PBK.

2. Pemanfaatan Gudang SRG yang masih belum optimal

SRG sudah berjalan di Indonesia sejak Tahun 2008, meskipun UU mengenai SRG

telah diterbitkan pada Tahun 2006 dan PPnya pada Tahun 2007.

Sampai dengan akhir Tahun 2017, pemerintah sudah membangun sebanyak 121

(seratus dua puluh satu) Gudang SRG baik melalui dana Stimulus Fiskal, APBN-P

01 Pendahuluan

LAK BAPPEBTI 2017 5

dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, sampai dengan akhir Tahun

2017 baru terdapat 88 (delapan puluh delapan) gudang SRG milik pemerintah

yang telah mengimplementasikan SRG. Hal ini tentu menjadi perhatian dimana

sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gudang yang dibangun oleh pemerintah masih belum

mengimplementasikan SRG dan harus segera dicari solusi pemecahannya.

3. Pasar Lelang belum menjadi sarana Pemasaran yang efektif dan efisien

Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif

dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani

produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem

perdagangan konvensional.

Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan

efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana

pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama. Selain

itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar

Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan Seller/Penjual

yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.

Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum

optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi

permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya

perdagangan yang fair dan dapat dipercaya.

LAK BAPPEBTI 2017 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun

dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kebijakan

Presiden dalam hal ini pemerintah, maka telah ditetapkan visi Pemerintah yaitu

”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan telah

menetapkan misi yang telah tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan

Tahun 2015 - 2019, yaitu:

a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang

berkelanjutan;

b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Perdagangan.

Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan oleh Kemendag, Bappebti mendukung

tercapainya misi Kemendag yang ke 2, meningkatkan perdagangan dalam negeri

yang bertumbuh dan berkualitas.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, maka Kementerian Perdagangan

menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;

b. Peningkatan pengamanan perdagangan;

c. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;

d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;

e. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;

f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;

g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;

h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;

i. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan

pokok dan barang penting;

j. Peningkatan perlindungan konsumen;

02 Perencanaan Kinerja

LAK BAPPEBTI 2017 7

k. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;

l. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;

m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Dari 14 (empat belas) tujuan tersebut, Bappebti memiliki peran untuk mewujudkan

optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka Bappebti telah menetapkan

sasaran, yaitu “meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan

pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang

dan Pasar Lelang”, yang di dukung oleh:

a. Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di

bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

c. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi

Gudang;

d. Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang

Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; dan

e. Meningkatnya hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Berjangka

Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

3. Kebijakan dan Strategi

Sesuai arah kebijakan Pemerintah dan Kementerian Perdagangan serta mengacu

kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015 2019 bidang perdagangan,

Bappebti telah menetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

a. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. Mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas,

sebagai sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang sistem distribusi

nasional untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga;

dan

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang

perdagangan, dalam artian adalah dukungan manajemen dan operasional

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, Bappebti menetapkan beberapa

langkah strategis, yaitu:


LAK BAPPEBTI 2017 8

a. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi

(PBK) sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan

sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk

nasional;

b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan

alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi

logistik nasional;

B. Rencana Kinerja Tahunan

Pada tahun 2017 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan Rencana

Kinerja Tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2017

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Unit Es. II

1

Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya

14 perusahaan

Biro Pengawasan

Pasar Berjangka dan

Fisik

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya

69 perusahaan

Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit

22 perusahaan

2

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi Gudang

Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)

113 gudang

Biro Pembinaan

Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas

Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

580 milyar

Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang (kali) 78 kali

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan Pasar Lelang

230 Orang

Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang

120 Kali

Jumlah hari penyelesaian 17 Hari


LAK BAPPEBTI 2017 9

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Unit Es. II

perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

3

Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL

9 peraturan

Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL

83 kali

Pemberian Pelayanan Hukum 29 kali

Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan)

15 kali

4

Meningkatnya pengkajian dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang

Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang

6 analisis

Biro Pembinaan dan Pengembangan

Pasar

Cakupan Komoditi dalam system informasi harga 10 Komoditi

Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar

19 hari

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 400 orang

5

Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dukungan manajemen dan pelaksanaan program 4 Dokumen

Sekretariat

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti

3 Laporan

Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti

10 Kegiatan

Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL

20 Laporan


LAK BAPPEBTI 2017 10

C. Perjanjian Kinerja Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen

Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan berbagai

indikator output seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2017

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang


19 hari

2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 7 %


69 perusahaan

4 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

9 Peraturan

5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 %

2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

14 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja

dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2017.

1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap

dan benar

Bappebti sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki kewenangan

untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha. Dimana

untuk Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target jumlah hari penyelesaian

perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar adalah 19

(sembilan belas) hari.

2. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang

efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan

secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai

perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang

efektif dan efisien. Untuk Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target

pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PL sebesar 7 %.



3. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan

keuangannya.

Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah menghimpun

berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan

gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode

tertentu dan juga melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha dalam

rangka mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-

undangan. Dimana untuk Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target jumlah

pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

sebanyak 69 perusahaan.

4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

Dalam rangka memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari

praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum

kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti

setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan

pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada. Untuk

itu di Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target penyusunan peraturan

perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL sebesar 9 Peraturan.

5. Pertumbuhan volume transaksi PBK

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak

Tahun 2000 memiliki potensi yang baik dalam menunjang perekonomian bangsa

khususnya dalam memfasilitasi para pelaku usaha (eksportir/importir) dalam

melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.

Pada Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 5%

dengan memperbandingkan volume transaksi PBK di Tahun 2016.

6. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di

Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola

gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank

sehingga petani akan mendapat pembiayaan.

Pada Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target pertumbuhan nilai Resi

Gudang yang diterbitkan secara kumulatif sebesar 14% dari nilai Resi Gudang

yang diterbitkan pada Tahun 2016.

Untuk dapat melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian

sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Bappebti

memiliki anggaran sebesar Rp 67.570.633.000,00.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bappebti telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016. IKU Bappebti disusun dengan mengacu

pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019, Rencana

Strategis Bappebti Tahun 2015 - 2019, serta diwujudkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Kepala Bappebti dengan Menteri Perdagangan.

Kinerja Bappebti dalam waktu satu Tahun menunjukkan hasil pengukuran kinerja yang

baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian Kinerja Tahun

2017. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2017 sampai dengan Desember

2017 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI Tahun 2017

No Indikator Kinerja Utama Target 2017 Realisasi 2017

Prosentase Capaian (%)


19 hari 11 Hari 142



95,65

3 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 Peraturan 16 peraturan 177,77

4 Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 % 0,48 % 9,6

5 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 7 % 53,84 % 769,28

6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 14 % 6% 42,85

Rata-rata Capaian 206,19

Dengan memperhatikan capaian kinerja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bila

dilihat dari rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2017 yang sebesar 206,19 %,

Bappebti telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian

03 Akuntabilitas Kinerja


indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai

keberhasilan dimaksud yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal

maupun eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang

cukup memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban

kerja.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2016, yang secara rata-rata sebesar

132,83%, maka terlihat adanya peningkatan capaian atas kinerja IKU. Peningkatan

capaian itu lebih dikarenakan 3 (tiga) indikator telah mencapai dan melampaui dari

target yang ditetapkan pada awal Tahun 2017 yaitu Jumlah hari penyelesaian

perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar, Pertumbuhan

jumlah Penyelenggaraan PL dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di

bidang PBK, SRG dan PL.

Namun demikian masih terdapat 3 (tiga) indikator Bappebti yang belum mencapai

target, yakni indikator Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara

kumulatif, Pertumbuhan volume transaksi PBK dan Jumlah pelaku usaha PBK yang

dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya.

Capaian IKU ini bersama dengan indikator-indikator kinerja lainnya akan dibahas lebih

lanjut di bagian B tentang analisis dan evaluasi.

Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan

dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan

mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus

dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi

mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan

linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi

mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum

R e a l i s a s i

R e n c a n a

R e n c a n a - ( R e a l i s a s i - R e n c a n a )

R e n c a n a

P r o s e n t a s e P e n c a p a i a n

T a r g e t= x 1 0 0 %

R U M U S I

P r o s e n t a s e P e n c a p a i a n

T a r g e t= x 1 0 0 %

R U M U S I I



IK-1: Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

Dengan telah ditetapkannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap

Kementerian/Lembaga, maka Bappebti sebagai bagian dari Unit Eselon I di

Kementerian Perdagangan tidak luput untuk menjalankan program tersebut. Salah

satu bentuk perwujudan yang dilakukan oleh Bappebti yaitu dengan cara

meningkatkan pelayanan perijinan yang ada di Bappebti yaitu di bidang PBK. Langkah

yang dilakukan oleh Bappebti adalah dengan mempercepat proses penerbitan

perijinan, dimana sebelumnya di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur

mengenai PBK disebutkan bahwa proses penerbitan perijinan paling lama adalah 45

(empat puluh lima) hari diefisiensikan/dipercepat menjadi 19 (sembilan belas) hari.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017

No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian

Realisasi Capaian (%)

1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

19 hari 11 Hari 142

Sumber: Biro Pembinaa dan Pengembangan Pasar (diolah)

Pencapaian IKU-1 yaitu jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah

dokumen lengkap dan benar, pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 19 (sembilan

belas) hari dan terealisasi dengan jumlah 11 hari atau tercapai 142%. Pencapaian

tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2016.

Keberhasilan Bappebti dalam memenuhi target 19 hari di Tahun 2017 karena

didukung oleh para pelaku usaha yang kooperatif dalam memenuhi persyaratan

perizinan/persetujuan sesuai peraturan yang berlaku, serta didukung dengan adanya

pengembangan pada Sistem Aplikasi Perizinan Online sehingga Bappebti dapat

melayani dan mewajibkan pengajuan izin secara online untuk 2 (dua) jenis perizinan

PBK yaitu: izin Wakil Pialang Berjangka dan Sertifikat Pedagang Berjangka dimana di

Tahun 2017, izin/persetujuan yang dapat diajukan dan diproses secara online. Untuk

mengajukan perizinan/persetujuan melalui sistem perizinan online Bappebti, pemohon

harus memiliki hak akses berupa user name dan password yang dapat diperoleh

setelah melakukan registrasi pada sistem INATRADE.

Namun hal ini tidak menunjukkan penurunan efektifitas dan efisiensi waktu bagi para

pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dari Bappebti karena perhitungan jumlah

hari dimaksud sangat tergantung dari jenis permohonan izin yang diajukan oleh pelaku

usaha dimana setiap jenis izin memiliki target penyelesaian izin yang berbeda-beda.



Tabel 3.3 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2017

No Jenis Perijinan Jumlah

Perijinan Rata2 Waktu Pemrosesan

Ketentuan Tingkat Layanan

(SLA)

1. Persetujuan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka 153 2 hari 32 hari

2. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cab.Pialang Berjangka 47 5 hari 32 hari

3. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat Pialang Berjangka 15 3 hari 22 hari

4. Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka 2 8 hari 22 hari

5. Persetujuan Perubahan Kepala Kantor Cab.Pialang Berjangka 6 11 hari 32 hari

6. Persetujuan Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka 314 1 hari 32 hari

7. Persetujuan Perubahan Pengurus Pialang 27 7 hari 22 hari

8. Persetujuan Perpindahan (Mutasi) Wakil Pialang Berjangka 105 5 hari 22 hari

9.

Persetujuan Perubahan Status Wakil Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka

14 15 hari 22 hari

10. Persetujuan Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka Primer Perusahaan

4 1 hari 22 hari

11. Perubahan Alamat Pedagang SPA 1 23 hari 22 hari

12. Persetujuan Pialang Berjangka Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri

1 2 hari 22 hari

13. Penutupan Kantor Cabang 3 7 hari 14 hari

14. Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka 1 7 hari 9 hari

15. Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line 5 8 hari 22 hari

16. Persetujuan SOP 1 10 hari 32 hari 17. Persetujuan Trading Rules 2 9 hari 22 hari Jumlah Perijinan / Rata-rata Pemrosesan Perijinan 701 11 hari

Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bapebti

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 terdapat beberapa jenis perizinan yang

lama proses penyelesaiannya mengalami peningkatan jumlah hari dan ada juga yang

mengalami penurunan jumlah hari. Bertambahnya jumlah hari pada jenis perizinan



tertentu di Tahun 2017 antara lain dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk

dan juga disebabkan karena adanya proses fit & proper pengurus atau pemegang

saham perusahaan yang harus dilalui sehingga semakin banyak pengurus atau

pemegang saham yang melalui proses fit & proper maka jumlah hari penyelesaian

perizinan akan semakin lama. Tabel 3.4

Perbandingan Data Kinerja Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK

Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

2016 2017 2016 2017 2016 2017 Target Kumulatif s.d 2019

Realisasi Kumulatif s.d 2017

Capaian s.d 2017

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar

20 hari

19 hari

6 hari 11 Hari

170% 142% 18 hari 11 hari 138,88%

Sumber Data : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Bila dibandingkan antara capaian Tahun 2017 dengan capaian Tahun 2016 terdapat

penurunan capaian realisasi dari 170 % ke 142 %. Jika dibandingkan dengan target

kumulatif sampai dengan Tahun 2019, maka target Tahun 2017 mengalami kenaikan 1

hari dari 19 hari menjadi 18 hari.

Pada Tahun 2017 jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah

dokumen lengkap dan benar mencapai 11 (sebelas) hari dikarenakan terdapat

gangguan jaringan pada server sehingga proses perijinan on-line mengalami

keterlambatan selama 5 (lima) hari dibandingkan dengan proses penyelesaian

perijinan di Tahun 2016 yang realisasinya mencapai 6 (enam) hari kerja.

Pada Tahun 2017 target penyelesaian perijinan pelaku usaha PBK adalah 19

(sembilan belas) hari di karenakan ada beberapa proses penyelesaian perijinan yang

masih dilakukan secara manual. Sedangkan pada Tahun 2019, target jumlah hari

penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK adalah 18 (delapan) hari di karenakan

proses semua penyelesaian perizinan akan di lakukan secara on-line sehingga

perijinan menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan.

Pelaksanaan kegiatan Pemrosesan Perizinan Pelaku Usaha PBK ini dilaksanakan

melalui beberapa tahapan, antara lain :



Pelaksanaan Fit & Proper Test, dimana pada Tahun 2017 telah direncanakan

untuk dilaksanakan sebanyak 50 kali dan terealisasi sebanyak 45 kali.

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Dalam Kota, dimana kegiatan ini direncanakan

untuk dilaksanakan sebanyak 38 kali dan terealisasi sebanyak 23 kali.

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Luar Kota, dimana kegiatan ini direncanakan

untuk dilaksanakan sebanyak sebanyak 27 kali, dan terealisasi melebihi target

sebanyak 38 kali.

Dalam mendukung pencapaian kinerja jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku

usaha PBK, Bappebti melaksanakan kegiatan Perizinan Pelaku Usaha PBK. Kegiatan

ini ditujukan untuk mengelola Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha PBK dan

Pengelolaan Sistem Informasi Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan

perizinan.

Output untuk kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha

PBK dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelaku Usaha.

Untuk 2 (dua) Tahun kedepan target jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha

PBK yang akan ditetapkan disesuaikan dengan Renstra Tahun 2015-2019 yaitu 19

dan 18 hari pada Tahun 2018 & 2019 secara berturut-turut. Untuk mencapai target

tersebut, langkah yang akan diambil adalah dengan terus menambah dan

mengembangkan sistem perizinan online PBK sehingga diharapkan proses perizinan

dapat diselesaikan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

IK-2: Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-3 sebanyak 69 perusahaan dan untuk

realisasinya berhasil mencapai 66 perusahaan atau berhasil memberikan capaian

sebesar 95,65% terhadap kinerja Bappebti.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya berdasarkan pada capaian 2 (dua)

kegiatan utama yaitu kegiatan pengawasan kepatuhan Laporan Direktur Kepatuhan

Pialang Berjangka yang rata-rata capaiannya pada Tahun 2017 sebanyak 59

perusahaan dan kegiatan Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha

PBK yang rata-rata capaiannya sebanyak 74 perusahaan.



Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian Realisasi Capaian

(%) 1. Jumlah pelaku usaha PBK yang

dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya


95,65

Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik (diolah)

Untuk mendapatkan tingkat realisasi tersebut, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Perusahaan yang menyampaikan laporan Direktur Kepatuhannya Perusahaan (59

perusahaan) + Perusahaan yang menyampaikan Laporan keuangannya (74

Perusahaan) dibagi 2. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebesar 66 Perusahaan.

Tabel 3.10 Perbandingan Data Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan pelaporan keuangannya



2016 2017 2016 2017 2016 2017 Target Jangka

Menengah s.d 2019


Capaian s.d 2017

Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

62 prsh 69 prsh

81 prsh 66 prsh

130,64% 95,65% 78 prsh 66 prsh 84,61

Sumber Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Perbandingan target Tahun 2016 sebanyak 62 Perusahaan dibanding Tahun 2017

meningkat menjadi 69 perusahaan didasarkan atas penambahan perusahaan pialang

baru yang memperoleh ijin yang di wajibkan menyampaikan laporan Direktur

Kepatuhan dan Laporan Keuangan Pialang Berjangka.

Capaian Realisasi Tahun 2017 menurun dibandingkan Tahun 2016 dikarenakan 3

perusahaan dicabut ijin usahanya (dari 69 perusahaan menjadi 66 perusahaan),

sehingga mengurangi kewajiban menyampaikan laporan direktur Kepatuhan dan

laporan keuangan pialang berjangka.

Pada Tahun 2016 capaian untuk indikator evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan

pelaku usaha PBK Tahun 2016 yaitu 130,64% dan jika dibandingkan dengan capaian

Tahun 2017 yang sebesar 95,65 % maka terjadi penurunan capaian sebesar 34,99%.

Penurunan ini disebabkan karena adanya pelaku usaha (perusahaan) yang

menghentikan kegiatan sementara kegiatannya serta pelaku usaha yang dikenakan



sanksi pembekuan sehingga mengakibatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi

pelaporan keuangan dan kegiatannya menjadi berkurang.

Gambar 3.3

Konsinyering Evaluasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka

Di Jakarta pada bulan November 2017

Sumber: Bappebti

Pencapaian Indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan

Pelaporan Keuangannya didukung oleh oleh 3 (tiga) kegiatan pendukung lainnya

yaitu : pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK, FKT

Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Pengelolaan

Ketatausahaan Biro

a. Pengawasan Kepatuhan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan

para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan gambaran mengenai

perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu. Untuk

mengetahui perkembangan kegiatan pelaku usaha PBK salah satunya adalah

dengan memantau penyampaian laporan Direktur kepatuhan Pialang Berjangka

setiap bulannya.

Target untuk jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan

Laporan Direktur Kepatuhan adalah pelaku usaha PBK yang aktif yang saat ini

berjumlah 60 (enam puluh) perusahaan. Pada Tahun 2017 rata-rata pencapaian

jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya hanya 59 perusahaan,

yang artinya masih terdapat perusahaan yang belum atau tidak menyampaikan



laporan Direktur Kepatuhan. Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik

lagi terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan

membangun komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Biro

Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti secara berkesinambungan.

Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Direktur

Kepatuhan dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang

disampaikan oleh pelaku usaha baik yang Tepat Waktu (TW) maupun Tidak

Tepat Waktu (TTW) dibagi 12 (dua belas) bulan.

Berikut tabel capaian rata-rata kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku

usaha PBK selama Tahun 2017:

Tabel 3.11

Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

NO. Periode WL TW TTW TM TW + TTW

1 Bulan Desember 2016 64 58 4 2 62

2 Bulan Januari 2017 62 55 5 2 60

3 Bulan Februari 2017 62 53 5 4 58

4 Bulan Maret 2017 61 53 8 0 61

5 Bulan April 2017 61 53 6 2 59

6 Bulan Mei 2017 61 44 13 4 57

7 Bulan Juni 2017 59 53 5 1 58

8 Bulan Juli 2017 59 54 4 1 58

9 Bulan Agustus 2017 60 54 5 1 59

10 Bulan September 2017 60 58 1 1 59

11 Bulan Oktober 2017 60 58 0 2 58

12 Bulan November 2017 60 57 2 1 59

Rata-Rata 54 5 1 59

Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2017

Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, TTW : Tidak Tepat Waktu, TM : Tidak Menyampaikan

b. Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas Pelaku Usaha dan

kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang



dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik di dalam melakukan

analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk

mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-

undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha

sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu

menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi

Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini

dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan analisa terhadap laporan keuangan Pialang

Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :

1. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efesien,

efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta

memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana

persaingan yang sehat;

2. Melakukan pembinaan terhadap Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA;

3. Mengetahui tingkat kepatuhan Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA terhadap peraturan di bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan dan

persyaratan keuangan minimum (integritas keuangan) dan kewajiban

pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara

SPA;

Untuk memenuhi capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi Pelaporan

Keuangannya dilihat dari penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka dan

Pedagang Penyelenggara SPA yang pada Tahun 2017 rata-rata jumlah

perusahaan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA yang

menyampaikan laporan keuangan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Perusahan.

Target untuk jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan Laporan keuangan

adalah semua pelaku usaha PBK yang masih aktif melaksanakan kegiatan

usahanya yang saat ini berjumlah 76 (tujuh puluh enam) perusahaan yang terdiri

dari 60 Pialang Berjangka dan 16 Pedagang Penyelenggara SPA. Pada Tahun

2017, pencapaian jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi laporan

keuangannya sebanyak 74 Perusahan, yang artinya masih terdapat perusahaan

yang belum atau tidak menyampaikan laporan Keuangan.



Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan keuangan yang dilakukan, Kepatuhan

Penyampaian Laporan Keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang

Penyelenggara SPA pada Tahun 2017 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka

dan Pedagang Penyelenggara SPA

No Periode

2017

TW+TTW

WL TW TTW TM

1 Bulan Desember 2016 62 61 0 1 61

2 Bulan Januari 2017 78 76 0 2 76

3 Bulan Februari 2017 78 77 0 1 77

4 Bulan Maret 2017 77 76 1 0 77

5 Bulan April 2017 77 75 2 0 77

6 Bulan Mei 2017 77 76 1 0 77

7 Bulan Juni 2017 75 72 3 0 75

8 Bulan Juli 2017 75 74 0 1 74

9 Bulan Agustus 2017 76 73 2 1 75

10 Bulan September 2017 76 74 1 1 75

11 Bulan Oktober 2017 76 72 3 1 75

12 Bulan November 2017 76 74 1 1 75

Rata-Rata 75 73 1 1 74

Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2017

Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Menyampaikan

Sedangkan dari hasil verifikasi atas laporan keuangan Pialang Berjangka,

diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:



1) Adanya pemberian pinjaman kepada pihak yang terafiliasi/pemegang

saham;

2) Masih ditemui adanya kesalahan dalam penghitungan nilai MBD; dan

3) Adanya kesalahan dalam melakukan penilaian (pengkuran) nilai deposito

berjangka dan surat berharga yang dimiliki oleh Pialang Berjangka.

Untuk 2 (dua) Tahun kedepan target jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi

kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya yang akan ditetapkan disesuaikan dengan

Renstra Tahun 2015-2019 yaitu 76 perusahaan pada Tahun 2018 dan 78 perusahaan

pada Tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan diambil antara

lain :

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi Laporan kegiatan dan membangun

komunikasi yang baik dengan Pelaku Usaha untuk selalu menyampaikan

laporan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan

Meningkatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi kegiatan dan Pelaporan

Keuangannya serta membuat rencana penjadwalan sesuai dengan yang

ditargetkan dan berkomitmen menjalankan jadwal tersebut.

IK-3: Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011, Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai unit Eselon I di lingkungan

Kementerian Perdagangan memiliki tugas untuk membina, mengatur, mengawasi dan

mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelaksanaan Tugas Tersebut bertujuan untuk

a. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif,

dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;

b. melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan

c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko

harga dan pembentukan harga yang transparan

Dalam melaksanakan tugas Bappebti tersebut Biro Peraturan Perundang-undangan

dan Penindakan BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan

dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum,

litigasi, pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran



administratif di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa

Berjangka, Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas

Secara garis besar kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bertujuan

untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek

perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua

pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti setiap waktu harus

mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan pengkajian terhadap

keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada untuk pembuatan atau

penyempurnaan peraturan yang ada.

Pada Tahun 2017, ditargetkan jumlah peraturan-peraturan di bidang PBK, SRG, dan

PL dikeluarkan sebanyak 9 (sembilan) peraturan. Dalam pelaksanaannya dapat

direalisasikan sebanyak 16 (enam belas) peraturan Kepala Bappebti atau dalam

presentase sebesar 177,7% yang merupakan Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Kepala

Bappebti di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan di

bidang Pasar Lelang, dan Surat Edaran Kepala Bappebti.





9 Peraturan 16 peraturan 177,7

Sumber: Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan (diolah)

Adapun dampak dari adanya masing-masing peraturan dimaksud adalah sebagai

berikut 16 (enam belas) Peraturan yang dapat direalisir pada Tahun 2017 yaitu:

1) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi

Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang

Pengampunan Pajak;

2) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jenis Perizinan dalam

Sistem Resi Gudang, Prosedur Operasional Standar (Standard Operating

Procedure), dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement);

3) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian

Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Dengan

Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;

4) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan



Dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar

Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;

5) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan

Alternatif;

6) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas;

7) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas,

Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka;

8) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang

Berjangka;

9) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka;

10) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana

Yang Dimiliki dan Dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya

Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

11) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada

Pialang Berjangka;

12) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3

Tahun 2016 Tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri

Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri;

13) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 49/Bappebti/SE/03/2017 tentang

Penghentian Sementara Kantor Cabang Pialang Berjangka;


Perpanjangan Pembatasan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;


Himbauan Untuk Menjadi Anggota Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka

Komoditi; dan




Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Di Bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2016, terjadi kenaikan sebesar 22,2%.

Dimana pada Tahun 2016 ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) peraturan yang

terealisasi adalah 14 (empat belas) peraturan (155,55%).

Peningkatan realisasi tersebut terjadi karena Bappebti sedang melakukan Mutual

Evaluasi Reviu (MER) yang dilakukan Financial Action Taks Force (FATF), Bappebti

wajib melakukan dan/atau membuat Peraturan terkait dengan Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT), sesuai dengan standar yang

diterbitkan oleh FATF, untuk itu Bappebti melakukan Penyusunan Peraturan Kepala

Bappebti Nomor 8,9,10,11 Tahun 2017 dan Peraturan-peraturan tersebut harus

diselesaikan sebelum bulan November 2017 yakni waktu dilaksanakannya Onside

Reviu Oleh Asesor FATF.

Tabel 3.14

Perbandingan Data Kinerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL





Capaian s.d 2017

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

9 Prtrn

9 Prtrn

14 Prtrn

16 Prtrn

155,55%

177,77%

9 Prtrn 16 Prtrn 177,77%

Sumber: Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan

Selain itu persentase capaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang

PBK, SRG dan PL setiap Tahunnya selalu melebihi target dimana angka capaian di

Tahun 2016 dan 2017 di atas 100% dengan realisasi Peraturan Perundang-undangan

yang dihasilkan masing-masing sebesar 14 peraturan dan 16 peraturan. Dengan

demikian apabila dibandingkan dengan target Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan di Tahun 2019 sebesar 9 peraturan dengan realisasi kumulatif sampai

dengan Tahun 2017 sebesar 16 peraturan maka capaian Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL sudah sebesar 177,77 %.



Jika melihat target indikator ini dalam beberapa Tahun ke depan yang tercantum

dalam dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada Tahun 2018

dan Tahun 2019 ditargetkan sebesar masing – masing 9 peraturan, maka Bappebti

optimis dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan melihat capaian atas indikator

ini pada Tahun 2016 dan 2017 yang mampu menghasilkan 14 dan 16 peraturan. Gambar 3.4

Finalisasi Rancangan Peraturan Kepala Bappebti tentang Sistem Perdagangan Alternatif Di Jakarta pada bulan Maret 2017

Sumber: Bappebti

IK-4: Pertumbuhan Volume Transaksi PBK

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak Tahun

2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di Indonesia, yaitu PT

Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bursa Berjangka

yang kedua, yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada Tahun 2009. Hal

tersebut menunjukkan bahwa industri PBK di Indonesia memiliki potensi yang baik

dalam menunjang perekonomian bangsa khususnya dalam memfasilitasi para pelaku

usaha (eksportir/importir) dalam melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.




1. Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 % 0,48 % 9,6

Sumber: PT BBJ & BKDI (diolah Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik)



Pada Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 4%.

Dalam perjalanannya sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah volume transaksi

PBK telah tercatat sebanyak 7.046.179 lot atau bertumbuh sebesar 0,48 % dari

volume transaksi pada periode yang sama di Tahun 2016 yaitu sebanyak 7.012.220 lot

atau belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 5 %. Realisasi Capaian atas

indikator ini pada Tahun 2017 adalah sebesar 0,48 % dengan persentase capaian

sebesar 9,6%.

Tabel 3.16

Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan Volume Transaksi PBK





Capaian s.d 2017

Pertumbuhan volume transaksi PBK

4 % 5 % 6,40% 0,48 % 160 % 9,6 % 8% 0,48% 6 %

Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Capaian indikator Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK di Tahun

2017 bila dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2016 mengalami penurunan dari

6,40% menjadi 0,48%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan transaksi kontrak berjangka

multilateral yaitu sebesar 7,93%.

Selain itu dapat dilihat bahwa persentase capaian Pertumbuhan Volume Transaksi

PBK di Tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan bila dibandingkan dengan

Tahun 2016 yang disebabkan oleh menurunnya transaksi kontrak berjangka

Multilateral di BKDI sebesar 58,09%. Penurunan ini disumbang oleh kontrak berjangka

CPOTR dan OLEINTR masing-masing sebesar 87,16% dan 29,27%. Dengan

demikian apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan Tahun 2019 sebesar 8 %

dengan realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2017 sebesar 0,48 % maka capaian

capaian Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang sudah sebesar 6 %.



Tabel 3.17 Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2014 – 2017

2014VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)VOLUME

(LOT)412,199 700,261 69.88 882,755 26.06 1,090,782 23.57

696,976 580,540 -16.71 564,198 -2.81 241,429 -57.21

1,109,175 1,280,801 15.47 1,446,953 12.97 1,332,211 -7.93

3,192,699 3,604,889 12.91 4,145,962 15.01 4,092,411 -1.29

1,851,135 1,704,840 -7.90 1,419,305 -16.75 1,621,557 14.25

5,043,834 5,309,729 5.27 5,565,267 4.81 5,713,968 2.67

3,604,898 4,305,150 19.43 5,028,717 16.81 5,183,193 3.07

2,548,111 2,285,380 -10.31 1,983,503 -13.21 1,862,986 -6.08

6,153,009 6,590,530 7.11 7,012,220 6.40 7,046,179 0.48

KONTRAK SPA BBJ

TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK

TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI

KONTRAK SPA BKDI

TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ

KONTRAK MULTILATERAL BBJ

KONTRAK MULTILATERAL BKDI

TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)

2015JENIS KONTRAK

TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)

2017

PERUB (%)PERUB(%)

2016PERUB

(%)

Sumber: PT BBJ dan PT BKDI (diolah Biro Perniagaan) s.d Desember 2017

Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2017, transaksi multilateral secara keseluruhan

menurun sebesar 7,93 % ( 114.742 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak

multilateral pada Tahun 2016 sebesar 1.446.953 lot, dengan perincian kontrak

multilateral BBJ naik sebesar 23,57 % ( 208.027 lot) dan kontrak multilateral BKDI

turun sebesar 57,21 % (322.769 lot). Transaksi SPA secara keseluruhan naik sebesar

2,67 % (148.701 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak SPA pada Tahun 2016

sebesar 5.565.267 lot, dengan perincian kontrak SPA BBJ turun sebesar 1,29 % (

53.551 lot) dan kontrak SPA BKDI naik sebesar 14,25 % ( 202.252 lot).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pada Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian

target adalah melalui :

1. Pengawasan transaksi PBK

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi

yang tercatat oleh pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh

regulator. Selain itu, untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran

transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka

maupun Pedagang Berjangka.

Pada Tahun 2017, target pelaksanaan kegiatan pengawasan transaksi adalah 14

Perusahaan dan dapat terealisasi sebanyak 23 Perusahaan atau tercapai 164,28%.

Kegiatan pengawasan transaksi telah dilaksanakan di 23 (dua puluh tiga) perusahaan di Luar Kota yang terdiri dari :

1. PT Asia Trade Point Futures Cabang Surakarta

2. PT Trijaya Pratama Futures Cabang Batam

3. PT Equityworld Futures Cabang Semarang



4. PT Valbury Asia Futures Cabang Yogyakarta

5. PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya

6. PT Victory International Futures Cabang Manado

7. PT Fortis Asia Futures Kantor Pusat Semarang

8. PT Inter Pan Pasifik Futures Cabang Makassar

9. PT Monex Investindo Futures Cabang Medan

10. PT Kontak Perkasa Futures Cabang Balikpapan

11. PT Mahadana Artha Berjangka Cabang Yogyakarta

12. PT Bestprofit Cabang Jambi

13. PT First State Futures Cabang Bali

14. PT Inter Pan Pasifik Cabang Palembang

15. PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

16. PT Midtou Aryacom Futures Cabang Semarang

17. PT Gatra Mega Berjangka Cabang Yogyakarta

18. PT Royal Assetindo Batam

19. PT Capital Megah Mandiri Medan

20. PT Topgrowth Futures Cabang Banjarmasin

21. PT Inter Multiinvest Fortuna Cabang Medan

22. PT Agrodana Futures Cabang Surabaya

23. PT First State Futures Cabang Solo

Salah satu kendala/permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan

pengawasan transaksi adalah jaringan sistem yang belum stabil sehingga proses

pengawasan transaksi harian melalui SPT-SPA menjadi terganggu. Untuk itu perlu

adanya perbaikan sistem aplikasi sehingga penarikan data lebih cepat (real time). Gambar 3.5

Kepala Bappebti meresmikan Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA) pada Tanggal 31 Oktober di Jakarta

Sumber: Bappebti



2. Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka meningkatkan pemahaman kemampuan, serta kualitas pelaku usaha

di bidang PBK agar tercipta pelaku usaha yang professional, dilaksanakan

pelatihan Teknis kepada pelaku usaha PBK. Target jumlah peserta pelatihan teknis

pelaku usaha PBK pada Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 400 orang peserta dan

terealisasi sebesar 200 (dua ratus) orang peserta atau tercapai 50%, hal ini

dikarenakan berkurangnya pelaksanaan pelatihan teknis yang disebabkan adanya

efisiensi anggaran.

Berikut tabel pencapaian target jumlah peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK

dari Tahun 2013 s.d 2017:

Tabel 3.18 Pelatihan Teknis Pelaku usaha PBK Tahun 2014 – 2017

No Tahun Target Capaian Prosentase Capaian

1. 2013 420 orang 444 orang 105.71%

2. 2014 560 orang 613 orang 109.46%

3. 2015 360 orang 369 orang 102.5%

4. 2016 220 orang 229 orang 104 %

5. 2017 400 orang 200 orang 50 %

Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti

Pelatihan Teknis pada Tahun 2017 dihadiri oleh 200 orang peserta yang dapat

dirinci sebagai berikut:

a. Pelatihan Teknis di Bogor pada tanggal 31 Januari s.d. 1 Pebruari 2017

dilaksanakan di Hotel Padjajaran – Bogor mengambil Tema tentang

“Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan SDM Pialang Berjangka dalam

penggunaan Sistem Aplikasi Perizinan Online Bappebti”, dengan jumlah

peserta sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari Direktur Utama dan

Pegawai yang menangani perizinan Kantor Pusat Pialang Berjangka.

Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman Pengetahuan dan Kemampuan SDM Pialang

Berjangka dalam penggunaan Sistem Aplikasi Perizinan Online Bappebti

sehingga diharapkan para Pelaku Usaha dapat menggunakan Sistem Aplikasi



tersebut dalam mengajukan permohonan Perizinan. Sistem perizinan online

diluncurkan sebagai bentuk reformasi pelayanan publik di sektor perdagangan.

Reformasi perizinan perdagangan ini diterapkan sebagai bentuk komitmen

untuk mewujudkan layanan yang transparan dan cepat serta menumbuhkan

dunia usaha yang maju di era digitalisasi ekonomi. Pelatihan Teknis secara

resmi dibuka oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Dharmayugo Hermansyah.Narasumber terdiri dari pimpinan Bappebti dan Tim

PT. Eksplorindo Total Solusi (selaku vendor dalam Pengembangan Sistem

Perizinan Online).

b. Pelatihan Teknis di Lombok pada tanggal 20 s.d. 22 April 2017 dilaksanakan di

Hotel Grand Tulip Lombok Pelatihan di Lombok mengambil Tema tentang

“Penyediaan dan Pengembangan Informasi Harga Komoditi” dengan jumlah

peserta sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari Direktur Utama dan staf

Desk Commodity Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pialang Berjangka yang

berada di wilayah Indonesia bagian timur. Pelaksanaan Pelatihan Teknis

Pelaku Usaha PBK ini bertujuan untuk memberdayakan desk commodity

Pialang Berjangka dalam hal penyediaan dan pengembangan informasi harga

komoditi baik yang sudah diperdagangkan maupun yang akan di

perdagangkan di Bursa Berjangka. Pelatihan Teknis secara resmi dibuka oleh

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Dharmayugo Hermansyah.

Pelatihan dilakukan dalam bentuk diskusi panel dan Narasumber terdiri dari :

Pimpinan Bappebti, Direksi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan

Best Practice dari Desk Commodity Pialang Berjangka.

3. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh tentang

dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta

melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian

bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya

pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan.

1. Mengetahui pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang PBK

dan SRG untuk kemudian Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif

sesuai pelanggaran yang dilakukan.



2. Memastikan adanya suatu pelanggaran tindak pidana di bidang PBK dan

SRG yang terjadi serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti

yang diperoleh. Dalam pelaksanaanya kegiatan penyidikan ini selain

dilakukan oleh PPNS Bappebti sendiri juga dilakukan bekerjasama dengan

aparat penegak hukum di daerah.

Pada Tahun 2017, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti

mempunyai target penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG,

dan PLK adalah sebanyak 83 kali. Hal ini terealisasi sebesar 75 kali atau dalam

presentase sebesar 90,3%, dimana dari 83 (delapan puluh tiga) yang ditargetkan

kepada Biro Peraturan Perundang- undangan dan Penindakan untuk ditangani,

tidak mencapai target karena adanya revisi anggaran di Tahun 2017, adapun

rinciannya adalah sebagai berikut 28 (dua puluh delapan) perusahaan

diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan terhadap 30 (tiga puluh) nasabah dan

perusahaan, penyidikan 10 (Sepuluh) kali, Rapat koordinasi dengan aparat

penegak hukum sebanyak 4 (empat) kali, dan Monitoring pengenaan sanksi

administratif dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.

Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan adanya revisi anggaran di Tahun

2017 tetapi walau tidak mencapai target tetap mendapat dukungan penuh dari

semua pihak terutama para Nasabah, pelaku usaha, dan Kepolisian. Kesemua

pihak tersebut saling bersinergi dalam membantu Bappebti menindaklanjuti dan

menangani permasalahan yang ada yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam setiap

kegiatan undercover/identifikasi, pemeriksaan, maupun penyidikan yang dilakukan

oleh pihak Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti.

Adapun rincian perusahaannya adalah sebagai berikut:

A. Perusahaan yang diundercover/identifikasi

Tabel 3.19 Perusahaan yang diundercover/identifikasi Tahun 2017

No. Perusahaan Daerah

1. PT. Hot Forex Jakarta

2. PT. Soros Jakarta

3. PT. Traders Family Jakarta

4. PT. Fortis Asia Futures Jakarta




5. PT. Eternity Futures Jakarta

6. PT. Forex Simpro Banda Aceh

7. PT. Midtou Aryacom Futures Jakarta

8. PT. Swiss Forex International Jakarta

9. PT. Hard Forex Bandung

10. PT. Master Forex Pontianak

11. PT. Soegee Futures Medan

12. PT. Monex Investindo Futures Yogyakarta

13. PT. Master Forex Palopo

14. PT. Valbury Asia Futures Jakarta

15. PT. First State Futures Lombok

16. Education Training Center Pontianak

17. PT. Megagrowth Futures Malang

18. Dewa Trading Indonesia dan Fintrade

Education Center

Malang

19. Central Capital Futures Bali

20. Learn To Trade Jakarta

21. Traders Family Jakarta

22. PT. Victory International Futures Surabaya

23. Maxwell Global Jambi

24. Qianzi FX Samarinda

25. PT. Millenium Penata Futures Batam

26. PT. Millenium Penata Futures Pontianak

27. PT. Gatra Mega Berjangka Yogyakarta




28. Forex Simpro Cirebon

Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti

B. Perusahaan dan Nasabah yang telah dilakukan Pemeriksaan Tabel 3.20

Perusahaan dan Nasabah yang diperiksa Tahun 2017


1. PT. Millenium Penata Futures Jakarta

2. PT. Midtou Aryacom Futures Pekan Baru

3. PT Magna Dana Investama Berjangka Jakarta

4. PT. Victory International Futures Malang

5. PT. Midtou Aryacom Futures Manado

6. PT. Fortis Asia Futures Bandung

7. PT. Indobit Academy Manado

8. PT. International Businnes Futures Solo

9. PT. International Businnes Futures Bandung


11. PT. Indobit Academy Jakarta

12. PT. Indonesia Trader Secret Yogyakarta

13. PT. Hard Forex Jakarta

14. PT. Equityworld Futures Surabaya

15. PT. Hard Forex Jakarta

16. PT. Victory International Futures Bali

17. Jogjacam Yogyakarta





19. PT. Investindo Amazon Batam

20. Life Forex Jakarta

21. PT. International Business Futures Jakarta

22. PT. Cerdas Indonesia Berjangka Jakarta

23. Dewa trading Indonesia & Fintrade Education

Center

Malang

24. PT. Megagrowth Futures Malang

25. PT. Central Capital Futures Denpasar

26. PT. Jalatama Artha Berjangka Semarang

27. PT. First State Futures Lombok

28. FBS Indo Bogor

29. PT. Inter Pan Pasifik Futures Solo

30. PT. Trijaya Pratama Futures Jakarta


C. Perusahaan yang dilakukan Penyidikan

Tabel 3.21 Perusahaan yang disidik Tahun 2017


1. PT. Danagraha Futures (3 kali) Jakarta

2. PT. Monex Investindo Futures (2 kali) Medan

3. CV. Kebun Emas Indonesia Surakarta (Solo)

4. PT. Bestprofit Futures Medan

5. PT. Kontak Perkasa Futures Medan

7. Masterforex Pontianak

8. PT. Kontak Perkasa Futures Bandung




Bila dibandingkan pada Tahun sebelumnya, realisasi capaian tidak mencapai

target, dimana pada Tahun 2016 capaiannya adalah sebesar 87,95%, dimana dari

83 (delapan puluh tiga) yang ditargetkan kepada Biro Peraturan Perundang-

undangan dan Penindakan untuk ditangani, tidak mencapai target rincian yang

terdiri dari 21 (dua puluh satu) perusahaan diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan

terhadap 28 (dua puluh delapan) nasabah dan perusahaan, penyidikan 19

(Sembilan belas) kali, Rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum sebanyak 3

(tiga) kali, dan Monitoring pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sebanyak 2

(dua) kali.

Pada Tahun 2017, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti

telah menjatuhkan sanksi kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang melanggar

ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berupa Peringatan sebanyak

11 (sebelas) perusahaan, Pembekuan Izin Usaha sebanyak 1 (satu) perusahaan

dan tidak ada Pencabutan Izin Usaha perusahaan pada Tahun 2017. Adapun

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pialang Berjangka antara

lain adalah perusahaan tidak menerapkan prinsip Know Your Customer/KYC,

penyalahgunaan pin dan password, pihak perusahaan mentransaksikan dana miik

nasabah, penyalahgunaan rekening terpisah/segregated account, membuka kantor

cabang tanpa persetujuan Bappebti, tidak dapat mempertahankan modal disetor

dan ekuitas sebagaimana dipersyaratkan, Nasabah sulit melakukan withdrawal,

dan Surat Persetujuan Anggota Bursa/SPAB dibekukan atau dicabut.

Berikut adalah daftar rincian perusahaan yang telah dikenakan sanksi Peringatan,

Pembekuan Izin Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha selama Tahun 2017:

A. Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan

Tabel 3.22 Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan Tahun 2017

No. Tanggal No. Surat Nama Perusahaan

1. 4 Januari 2017 153/BAPPEBTI/SP/01/2017 PT. Victory International Futures

2. 4 Januari 2017 154/BAPPEBTI/SP/01/2017 PT. Millennium Penata Futures

3. 08 Februari 2017 19/BAPPEBTI/SP/02/2017 PT. Equityworld Futures

4. 10 Feb 2017 20/BAPPEBTI/SP/02/2017 PT. Millennium Penata Futures

5. 15 Mei 2017 49/BAPPEBTI/SP/05/2017 PT. International Business Futures



No. Tanggal No. Surat Nama Perusahaan

6. 16 Oktober 2017 265/BAPPEBTI/SP/10/2017 PT. Cerdas Indonesia Berjangka

7. 19 Desember 2017 382/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. Interpan Pasifik Futures

8. 11 Desember 2017 367/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. Indosukses Futures

9. 11 Desember 2017 366/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. Megagrowth Futures

10. 7 Desember 2017 346/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. Soegee Futures

11. 7 Desember 2017 347/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. First State Futures


B. Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha

Tabel 3.23 Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha Tahun 2017

No. Nama Perusahaan No. Surat Tanggal

1. PT. Magna Dana Investama Berjangka

01/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/06/2017

2 Juni 2017


Beberapa kegiatan penunjang dalam mendukung IK ini adalah :

1. Jumlah Rapat Koordinasi dengan aparat penegak hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para aparat

penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan intansi terkait lainnya dalam

rangka penanganan kasus-kasus di bidang PBK. Pada Tahun 2017 telah

dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali Rapat Koordinasi yaitu di kota Aceh,

Manado, Pontianak dan Solo.

2. Monitoring sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha

Perdagangan Berjangka Komoditi

Kegiatan monitoring pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk

mengetahui apakah setiap pelaku usaha PBK yang telah dikenakan sanksi

administratif telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang dipersyaratkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Pada Tahun

2017 ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Jakarta.



Kendala yang dihadapi terkait pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan pialang berjangka yang dibekukan/mengajukan non

operasional serta melakukan perubahan pengurus sehingga kemungkinan dapat

berpengaruh terhadap operasional perusahaan;

2. Kontrak multilateral untuk komoditi CPO menurun drastic (>50%) yang disebabkan

karena Kontrak CPO menjadi tidak menarik bagi para investor mengingat fluktuasi

nilai pajak ekspor yang tidak bisa diprediksi sehingga bagi para hedgers yang ingin

melakukan lindung nilai di Bursa berjangka, kondisi tersebut menjadi sangat

beresiko.

3. Harga CPO pada Tahun 2017 relatif stabil, sehingga menyebabkan kontrak CPOTR

dan OLEINTR kurang diminati oleh para trader.

4. Banyaknya sentimen negatif seperti kenaikan bea masuk CPO ke India dan

larangan ekspor biodiesel CPO ke Uni Eropa menyebabkan iklim bisnis CPO baik

di pasar fisik maupun pasar berjangka sementara ini kurang menarik dan

cenderung dihindari oleh para investor dan spekulan

5. Rendahnya tingkat pemahaman di masyarakat untuk kegiatan perdagangan

berjangka secara multilateral, akibat enggannya pelaku (pialang berjangka)

menugaskan karyawannya (wakil pialang berjangka) untuk menawarkan produk

multilateral.

6. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan

berjangka komoditi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami

produk dan pengetahuan di bidang PBK;

7. Menjamurnya Pialang illegal (illegal broker) yang beroperasi secara online dengan

kontrak mini yang jauh lebih murah dari yang dijual pada pialang legal (legal broker)

seperti Master Forex, Insta Forex, dll.

Dalam menghadapi kendala, Bappebti telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui publikasi rutin di media dengan

menggunakan positive approach seperti mempublikasikan daftar nama pialang

yang telah memiliki izin, cara memilih pialang yang benar, cara bertransaksi yang

benar dan sebagainya; Tabel 3.24

Daftar Penghentian Kegiatan Pialang

Ilegal Periode 2015-2017



Sumber: Bappebti

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2017, Bappebti

telah membekukan kegiatan Pialang Ilegal sebanyak 45 Pialang.

2. Mencari daftar website pialang illegal yang melakukan cloning dengan

mengatasnamakan pialang legal secara rutin yang selanjutnya akan diteruskan ke

Kementerian Informasi dan Informatika untuk permintaan blokir; Tabel 3.25

Daftar Pemblokiran Website Pialang

Ilegal Periode 2014-2017

No. Tahun Total Website

Pialang Ilegal

1. 2017 107

2. 2016 61

3. 2014 51

TOTAL 219

Sumber: Bappebti

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2017, Bappebti

telah menutup dan memblokir Website Pialang Ilegal sebanyak 219 Website.

3. Melakukan modifikasi terhadap kontrak yang sudah mulai sepi peminat dan

mengembangkan produk-produk baru.

4. Menjaga kredibilitas pasar bursa berjangka umumnya dan kontrak CPO khususnya,

sehingga tetap terus mendapat kepercayaan dari para pelaku pasar

No. Tahun Total Penghentian Kegiatan Pialang Ilegal

1. 2017 15

2. 2016 16

3. 2015 14

TOTAL 45



5. Perlunya pengaturan di pialang berjangka tentang Renumerasi bagi wakil pialang

berjangka yang berhasil menawarkan produk multilateral.

6. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus dengan melibatkan

banyak pihak termasuk media massa, media on-line, dan kerjasama dengan civitas

akademi sehingga masyarakat mengenal dan memahami produk dan pengetahuan

di bidang PBK.

Dengan memperhatikan tingkat capaian Pertumbuhan Volume Transaksi

Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017 sebesar 0,48 % dan melihat besaran

target Tahun 2018 dan 2019 sebesar 7 dan 8 %, maka maka Bappebti optimis dapat

memenuhi target yang ditetapkan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis

(Renstra).

IK-5: Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL

Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien

dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan

secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai

perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang

efektif dan efisien.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017



1. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang

7 % 53,84 % 769,28

Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang

Dan Pasar Lelang Komoditas)

Tabel 3.6 Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan jumlah

Penyelenggaraan PL





Capaian s.d 2017



Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang

4 % 7 % 4,33 % 53,84 % 108,25 %

769,28 %

9 % 53,84 % 598,22

Sumber Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Pertumbuhan jumlah

Penyelenggaraan Pasar Lelang setiap Tahunnya selalu melebihi target dimana angka

capaian di Tahun 2016 dan 2017 di atas 100% dengan realisasi pertumbuhan masing-

masing sebesar 4,33 % dan 53,84 %. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan

target pertumbuhan Tahun 2019 sebesar 9 % dengan realisasi kumulatif sampai

dengan Tahun 2017 sebesar 53,84 % maka capaian-capaian Pertumbuhan jumlah

Penyelenggaraan Pasar Lelang sudah sebesar 598,22 %.

Pelaksanaan lelang pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan pelaksanaan

pada tahun 2016, hal ini menunjukan bahwa pasar lelang mengalami banyak

kemajuan. Pada tahun 2017 pertumbuhan jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang

mengalami peningkatan dimana hal ini disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu

bertambahnya jumlah penyelenggara Pasar Lelang Komoditas (Dinas Perindag

Provinsi Riau) dan semakin rutinnya penyelenggaraan Pasar Lelang oleh PT. Meukat

Komuditi Gayo – Aceh. Selain itu, juga terdapat beberapa penyelenggara lelang yang

menggunakan sistem online sehingga jumlah penyelenggaraan lelangnya bisa

sewaktu-waktu setiap kali ada barang dengan kualitas dan kuantitas yang siap untuk

di lelang (hampir setiap hari / lebih dari 10 kali dalam sebulan).

Tabel 3.7 Perkembangan Pelaksanaan Pasar Lelang Tahun 2014-2017

Tahun Jumlah Penyelenggara Pelaksanaan Lelang 3 Besar Komoditi

2014 15 114 Beras, Jagung dan Sapi

2015 15 82 Beras, Jagung dan Jahe

2016 19 86 Jagung, Beras dan Mente

2017 21 79 Jagung, Cabe dan Kopra

Sumber : Robinwas SRG&PLK 2017

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian

target indikator tersebut adalah: Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun

2017 untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut adalah:



1) Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas Nasional.

Pertemuan ini dihadiri para kepala dinas yang menyelenggarakan Pasar Lelang

Komoditas serta Pengurus Penyelenggara Pasar Lelang Mandiri yang

dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Pertemuan ini bertujuan untuk

mengkoordinasikan, menyusun dan menentukan langkah-langkah strategisdalam

rangka pengembangan pasar lelang komoditas di Indonesia. Keluaran dari

kegiatan ini addalah rencana aksi pengembangan PLK secara nasional.

2) Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas tingkat Propinsi di 14 daerah yang

dilaksanakan sebanyak 14 kali. Pertemuan ini dilakukan di Kantor DInas yang

membidangi Perdagangan Propinsi setempat. Acara dilakukan dengan

mengundang SKP terkait lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas KOperasi, Badan

Ketahanan Pangan, stakeholder PLK setempat (penyelenggara lelang, lembaga

penjamin), dan pelaku usaha yang memanfaatkan PLK. Tujuan dari kegiatan ini

adlaah untuk menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada saat

pertemuan teknis nasional dengan menyesuaikan kondisi dan kendala yang

dihadapi di daerah setempat.

3) Pertemuan Teknis Antar Instansi Terkait Pasar Lelang Komoditas, yang

dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Pertemuan Teknis ini melibatkan

Kementerian/Lembaga lain yang terkait pengembangan PLK secara nasional.

Tujuan pertemuan teknis ini adalah untuk membangun sinergi antara K/L dalam

penyusunan program/anggaran/kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

4) Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu selama 12 bulan.

Bappebti pada tahun 2016 telah membangun SIstem Pasar Lelang Terpadu yang

memungkinkan penyelenggaraan pasar lelang di daerah dilakukan secara online.

Sehingga pada Tahun 2017 dilakukan pemeliharaan sistem tersebut dengan tujuan

untuk menjaga agar sistem dapat berfungsi deengan baik dan optimal sehingga

dapat diandalkan oleh pelaku usaha maupun BAPPEBTI.

Pelaksanaan lelang pada Tahun 2017 mengalami banyak kemajuan, meskipun

demikian dalam pencapaian target tersebut masih terdapat beberapa kendala

ataupun hambatan di lapangan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan

kedepannya, yaitu:

1. Belum seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menerapkan sistem

penjaminan transaksi sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya gagal

serah / gagal bayar;



2. Ketergantungan biaya untuk mendatangkan peserta/pembeli yang

mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih belum melihat Pasar Lelang

komoditas sebagai suatu sarana perdagangan yang menarik;

3. Belum diterapkannya standar mutu atas komoditas yang diperdagangkan

sehingga daya tawar petani / penjual cenderung rendah dan tidak dapat

memperoleh nilai tambah yang tinggi;

4. Kelembagaan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas belum terbentuk

sempurna dan ketergantungan APBN/APBD untuk biaya operasional;

Upaya/tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai target adalah:

1. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

650/MPP/Kep/10/2004 melalui Peraturan Presiden sebagaimana amanat UU No

7/2014;

2. Melakukan Revitalisasi Pasar Lelang meliputi kelembagaan dan penjaminan

transaksi pada seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;

3. Mengoptimalkan sinergitas Pasar Lelang dengan Sistem Resi Gudang, antara lain

melalui implementasi Pasar Lelang Online yang dapat memasarkan seluruh

komoditas yang disimpan dalam gudang SRG;

4. Peningkatan literasi Pasar Lelang melalui Sosialisasi dan diseminasi informasi

dan

5. Mendorong Pemda untuk menerbitkan Perda yang mengatur perdagangan

komoditas melalui Pasar Lelang Komoditas.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian

target indikator tersebut adalah: 1) Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas yang

dihadiri para kepala dinas yang menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas serta

Pengurus Penyelenggara Pasar Lelang Mandiri, 2) Pertemuan Teknis Pasar Lelang

Komoditas di 14 daerah, 3) Pertemuan Teknis Antar Instansi Terkait Pasar Lelang

Komoditas, dan 4) Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu.

Tabel 3.8 Perkembangan Transaksi Pasar Lelang 2014-2017

Tahun Nilai (Rp.) Jumlah Penyelenggara

Frekuensi Lelang 3 Besar Komoditi

2015 240.545.069.850 15 82 Jagung, Beras dan Jahe

2016 283.419.294.700 19 86 Jagung, Beras dan Mente

2017 268.104.943.950 21 79 Jagung, Cabe dan Kopra

Sumber : Robinwas SRG & PLK 2017



Gambar 3.2 Rapat Rancangan Perpres Tentang Pasar Lelang Komoditas

Di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

Sumber: Bappebti



dan Tahun 2019 ditargetkan sebesar 9%, maka Bappebti optimis dapat memenuhi

target yang ditetapkan.

IK-6: Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di

Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola

gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga

petani akan mendapat pembiayaan. Pada Tahun 2017 ini, nilai resi gudang yang

diterbitkan secara kumulatif adalah sebesar Rp. 520,4 Milyar atau sebesar 89,73 %

dari target kumulatif Rp 580 Milyar.

Pemerintah sampai saat ini telah memberikan 147 persetujuan sebagai Gudang SRG

yang terdiri dari 88 gudang SRG milik pemerintah dan 59 gudang milik swasta.

Pada Tahun 2017 ini, jumlah resi gudang yang diterbitkan adalah sebesar 165 resi,

dengan total volume komoditi sebanyak 3.327,18 ton dengan nilai komoditi sebesar

Rp. 27.258.651.500,-.

Secara kumulatif sejak Tahun 2008-2017, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan

sampai dengan 31 Desember 2017 di gudang SRG milik pemerintah maupun swasta

sebanyak 2.588 resi dengan total volume komoditi sebesar 91.195,94 ton senilai Rp.

520.452.310.717.



Tabel 3.26 Rekapitulasi Penerbitan Resi Gudang Tahunan

Tahun Jumlah Volume (ton) Nilai Barang

2008 16 508,83 Rp 1.431.616.200

2009 13 214,11 Rp 552.962.240

2010 57 2.299,94 Rp 8.678.733.500

2011 271 8.895,62 Rp 40.067.723.608

2012 379 18.144,16 Rp 93.183.187.979

2013 532 20.796,23 Rp 108.948.556.100

2014 605 21.649,27 Rp 116.514.391.200

2015 300 8.931,92 Rp 81.171.788.490

2016 250 6.428,69 Rp 42.644.699.900

2017 165 3.327,18 Rp 27.258.651.500

TOTAL 2.588 91.195,94 Rp 520.452.310.717

Sumber: Bappebti

Salah satu indikator utama meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi

Gudang adalah meningkatnya jumlah nilai Resi Gudang yang diterbitkan. Pada Tahun

2017, Bappebti menargetkan pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara

kumulatif sebesar 14 %, dan dalam perjalanannya sampai dengan akhir Desember

Tahun 2017, nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif di Tahun 2017

adalah sebesar Rp 520,452 Milyar atau lebih tinggi 6% dari nilai Resi Gudang yang

diterbitkan secara kumulatif pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 493,193 Milyar,

sehingga capaian realisasi menjadi 43%.




1. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan

14 % 6 % 43

Sumber: Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas



Pada periode Tahun 2017 realisasi pencapaian target indikator Nilai Resi Gudang

yang diterbitkan secara kumulatif adalah sebesar 43 %.

Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan Pertumbuhan Nilai Resi Gudang

yang diterbitkan secara kumulatif pada Tahun 2017 yang sebesar 6 % dengan Target

Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan Tahun 2017 sebesar 14%.

Tabel 3.28

Perbandingan Data Kinerja nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif




Realisasi Kumulatif s.d

2019

Capaian s.d 2017

Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan

13 % 14 % 9,43 % 6 % 72,54% 43 % 15% 6% 40

Sumber: Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Pertumbuhan nilai Resi

Gudang yang diterbitkan pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan

dengan Tahun 2016 dengan realisasi pertumbuhan masing-masing sebesar 9,43 %

dan 6 %. Hal ini dikarenakan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017,

pencapaian kinerja Sistem Resi Gudang masih di bawah target yang telah ditetapkan

dikarenakan sebagai instrumen tunda jual, SRG dapat dioptimalkan ketika harga

produk pertanian mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Namun

demikian, sepanjang Tahun 2017, harga komoditas pertanian cenderung stabil,

khususnya pada musim panen sehingga para produsen (petani) langsung menjual

hasil produksinya (tidak menggunakan skema SRG).

Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan Tahun 2019

sebesar 15 % dengan realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2017 sebesar 6 %

maka capaian capaian Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

sudah sebesar 40 %.

Dalam mendukung Indikator Kinerja, kegiatan yang telah dilakukan adalah

Melaksanakan Pendampingan Implementasi SRG untuk Calon Pengelola Gudang

Potensial di Kab Solok, Kab Blitar, Kab Cilacap, Kab Pinrang, Kab Bantaeng, Kota

Pagar Alam, Kab Musi Banyuasin, dan Kab Gorontalo serta Kab Lampung Selatan.



Gambar 3.6 Bimbingan Teknis Calon Pengelola Gudang SRG

di Jakarta, 04 September 2017

Sumber: Bappebti



dan Tahun 2019 ditargetkan sebesar 14 dan 15 %, maka Bappebti optimis dapat

memenuhi target yang ditetapkan.

B. Kinerja Anggaran

Pada Tahun 2017, Bappebti dengan program “Peningkatan Perdagangan Berjangka

Komoditi” memiliki pagu anggaran sebesar Rp 67.570.633.000,00 (setelah revisi). Dari

anggaran sebesar itu, Bappebti telah merealisasikan sebesar Rp 56.588.641.061,00

atau sebesar 83,74% dari total anggaran yang disediakan dalam pagu.

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2017

No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2017

Unit PAGU Realisasi %

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BAPPEBTI

38.280.086.000 29.932.188.147 78,18 Sekretariat

2 Peningkatan Pelayanan Hukum 4.789.461.000 4.522.807.434 94,43 Rorundak



No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2017

Unit PAGU Realisasi %

3 Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi 4.820.752.000 4.482.556.090 92,98 Rowaspaberfi

4 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL

8.199.282.000 7.108.613.033 86,69 Ronabangsar

5 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG

11.481.052.000 10.542.476.357 91,81 RobinwasSRGPLK

TOTAL 67.570.633.000 56.588.641.061 83,74

Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2017 hanya

mencapai 83,74 %, hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat belanja pegawai dalam hal ini gaji yang tidak terserap sebesar ± 6 %

yang dikarenakan adanya Pejabat Eselon III & IV yang mutasi pindah unit dan

pensiun;

2. Adanya Efisiensi atau Penghematan Anggaran sebesar ± 7 %;

3. Adanya Output Cadangan yang tidak bisa dipergunakan sebesar ± 2 %.

Agar realisasi anggaran Bappebti di Tahun berikutnya mengalami peningkatan maka

ada beberapa faktor yang harus diperbaiki yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan konsistensi atas jadwal yang telah disepakati

sebelumnya ;

2. Melakukan perencanaan yang lebih baik sehingga mengurangi frekuensi revisi

anggaran;

3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pengadaan (tender) sejak awal Tahun;

4. Meningkatkan koordinasi antar unit Eselon II di lingkungan Bappebti; dan

5. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas di unitnya, sebagai antisipasi jika

terjadi perubahan anggaran sewaktu-waktu, unit tetap dapat melaksanakan

kegiatannya, tanpa mempengaruhi pencapaian indikator kinerja utama dan

kegiatannya.

Berikut disampaikan data mengenai realisasi keuangan Bappebti berdasarkan

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Tahun 2017.

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2017



Pagu Realisasi %

1

Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL


1.201.624.000 1.093.897.289 91,03

Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 1.395.518.000 1.388.920.500 99,52


2.203.606.000 2.070.606.100 93,96

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL

1.161.557.000 1.126.101.715 96,94

Pertumbuhan volume transaksi PBK 3.620.418.000 3.449.660.568 95,28

2

Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

3.099.068.000 3.080.311.000 99,39

TOTAL 12.681.791.000 12.209.497.172 96,27

Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)

Berdasarkan data di atas dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi keuangan

Bappebti dalam menggunakan anggarannya untuk melaksanakan kegiatan yang

mendukung tercapainya IKU Bappebti adalah sebesar Rp 12.209.497.172,00 atau

96,27% dari pagu anggaran.

Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Bappebti yang mencapai sebesar

206,19%, hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang

mendukung capaian IKU, Bappebti hanya menggunakan 96,27% dari total pagu yang

disediakan untuk mendukung tercapainya IKU Bappebti. Ini berarti bahwa Bappebti

efisien dan efektif menggunakan anggarannya dalam mencapai target IKU Bappebti.




BAB IV PENUTUP

Tahun 2017 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis dan

Perjanjian Kinerja Bappebti menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan

prima yang harus diberikan oleh institusi Bappebti terhadap seluruh lini aktifitas seperti

kemudahan transaksi, investasi, serta perlindungan-perlindungan dalam rangka persaingan

yang sehat.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappebti sebagaimana telah diuraikan

di Bab III diperoleh informasi bahwa di Tahun 2017 Bappebti secara umum mampu

menyelesaikan seluruh target indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Hal tersebut

tercermin dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 206,19 % yang

dapat dikatakan sangat baik sebab tingkat capaiannya diatas 100%, dimana 3 (tiga) dari 6

(enam) indikator telah mencapai dan melampaui dari target yang ditetapkan pada awal

Tahun 2017.

Demikian Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini disusun dengan harapan dapat

bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kinerja

Bappebti Tahun 2017. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis

deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk

memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian,

laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan

permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk proses

perencanaan selanjutnya.

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2017

LAMPIRAN 1. Bagan Struktur Organisasi Bappebti

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2017

2. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2017

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang


19 hari

2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 7 %


69 perusahaan


9 Peraturan

5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 %

2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) 1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

14 %

Kegiatan Anggaran 1 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Rp 38.280.086.000

2 Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Rp 4.820.752.000 3 Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pasar Lelang dan Sistem

Resi Gudang Rp 11.481.052.000

4 Peningkatan pelayanan hukum Rp 4.789.461.000 5 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL Rp 8.199.282.000

Rp 67.570.633.000

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2017

3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Unit : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


1.


19 hari 11 Hari 142

- Pengelolaan Sistem Informasi Pelaku Usaha

1.201.624.000 1.093.897.289 91,03 - Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha BPK

-

Evaluasi Rencana kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka

2.


69 perusahaan

66 perusahaan 95,65 -

Pelaku usaha yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya

2.203.606.000 2.070.606.100 93,96

3. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 7 % 53,84% 769,28

- Pertemuan Teknis PLK

1.395.518.000 1.388.920.500 99,52 -

Pemeliharaan Sistem Informasi PLK Terpadu


9 Peraturan 16 Peraturan 177,7 -

Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PLK

1.161.557.000 1.126.101.715 96,94

5. Pertumbuhan volume transaksi PBK

5 % 0,48 % 9,6

- Pengawasan Transaksi PBK

3.620.418.000 3.449.660.568 95,28 - Pelatihan Teknis

Pelaku Usaha PBK

-

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG

1. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

14 % 6 % 42,85

- Pertemuan Teknis SRG

3.099.068.000 3.080.311.000 99,39

- Pertemuan Kelompok Kerja SRG

-

Pendampingan Implementasi SRG untuk Calon Pengelola Gudang Potensial

Jakarta, Januari 2018 KEPALA BAPPEBTI, BACHRUL CHAIRI

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2017

4. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Organisasi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGHITUNGAN* SUMBER DATA

1



Rumus 2 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL Rumus 1 Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas


Rumus 1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik


Rumus 1 Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan

5 Pertumbuhan volume transaksi PBK Rumus 1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan

2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)

1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif

Rumus 1 Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas

Jakarta, Januari 2018 KEPALA BAPPEBTI, BACHRUL CHAIRI

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2017

5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian Unit Es. II

1

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang PBK

Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya

14 perusahaan

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan

Fisik Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya

69 perusahaan

Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit 22 perusahaan

2

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi Gudang

Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif) 113 gudang

Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem

Resi Gudang Dan Pasar Lelang

Komoditas

Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 580 milyar

Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang (kali) 78 kali

Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan Pasar Lelang 230 Orang

Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang 120 Kali

Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap

17 Hari

3

Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 peraturan Biro Peraturan

Perundang-Undangan dan

Penindakan

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL 83 kali

Pemberian Pelayanan Hukum 29 kali

Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan) 15 kali

Lampiran

LAK BAPPEBTI 2017

OUTCOME/OUTPUT

No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian Unit Es. II

4

Meningkatnya hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang 6 analisis

Biro Pembinaan dan Pengembangan

Pasar

Cakupan Komoditi dalam system informasi harga 10 Komoditi

Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar 19 hari

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 400 orang

5

Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dukungan manajemen dan pelaksanaan program 4 Dokumen

Sekretariat Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti 3 Laporan

Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti 10 Kegiatan

Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL

20 Laporan

Jakarta, Januari 2018 KEPALA BAPPEBTI,

BACHRUL CHAIRI

Documents

TAHUN 201 7 BAPPEBTI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LAK Bappebti 2017 final... · bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat