BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian pulau Jawa dalam abad ke 19, yaitu

merupakan masa dimana terjadinya terjadinya sistem-sistem perekonomian

seperti sistem sewa tanah (land-rent), sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) dan

juga sistem ekonomi kolonial yang umumnya disebut sistem liberalisme.

Perekonomian pulau Jawa pada masa itu merupakan masa dimana rakyat

pulau Jawa tidak diuntungkan dalam kegiatan ekonomi, dikarenakan kegiatan

ekonomi umumnya di monopoli oleh pemerintah kolonial.

Adanya tanam paksa di karenakan kesulitan keuangan yang dialami oleh

Pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai

keperluan militer sebagai akibat Perang Belgia pada tahun 1830 di Negeri

Belanda dan Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) di Indonesia.

Perang Belgia berakhir dengan kemerdekaan Belgia (memisahkan diri dari

Belanda) dan menyebabkan keuangan Belanda memburuk. Perang

Diponegoro merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam

menghadapi perlawanan dari pihak pribumi yaitu sekitar 20 juta gulden.

Usaha untuk menyelamatkan keuangan Belanda sebenarnya sudah

dilakukan sejak masa pemerintahan Van der Capellen (1819-1825). Van der

Capellen menerapkan suatu kebijakan yang menjamin orang Jawa untuk

menggunakan dan memetik hasil tanah mereka secara bebas. Kebijakan yang

ditempuh saat itu diharapkan dapat mendorong orang Jawa untuk

menghasilkan produk yang dapat dijual sehingga lebih memudahkan mereka

membayar sewa tanah. Kebijakan ini menemui kegagalan karena pengeluaran

1 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

tambahan akibat Perang Jawa dan merosotnya harga komoditi pertanian tropis

di dunia.

Usaha-usaha Belanda tersebut semakin mendapat hambatan karena

persaingan-persaingan dagang internasional. Persaingan dagang tersebut

diantaranya dengan pihak Inggris, dan setelah berdirinya Singapura pada

tahun 1819 menyebabkan peranan Batavia dalam perdagangan semakin kecil

di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan di kawasan Indonesia sendiri

diperparah dengan jatuhnya harga kopi dalam perdagangan Eropa, dimana

kopi merupakan produk ekspor andalan pendapatan utama bagi Belanda.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana sistem tanam paksa Belanda yang di jalankan di Indonesia ?

b. Apa dampak dan pengaruh dari tanam paksa bagi Belanda maupun

Indonesia ?

c. Tokoh-tokoh yang menentang tanam paksa di Indonesia ?

d. Bagaimana penghapusan tanam paksa di Indonesia ?

e. Apa saja perbedaan pemerintahan Raffles dan Daendles?

3. Tujuan

a. Menjelaskan jalannya tanam paksa yang terjadi di Indonesia.

b. Menjelaskan dampak dan pengaruh yang disebabkan tanam paksa , baik

bagi Indonesia maupun bagi Belanda.

c. Mengetahui tokoh-tokoh yang menentang sekaligus menghapus sistem

tanam paksa di Indonesia.

d. Menjelaskan bagaimana tanam paksa dapat di hapuskan.

e. Menjelaskan perbedaan pemerintahan Raffles dan Daendles.

2 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

BAB II

PEMBAHASAN

1. Penjelasan Tentang Sistem Tanam Paksa

Berdasarkan konverensi London pada tahun 1814 yang isinya bahwasanya

wilayah Belanda dulunya harus dikembalikan kembali kepada Belanda

termasuk Indonesia harus kembali berada dibawah kekuasaan Belanda.

Pemerintah Belanda berkuasa kembali atas Indonesia dan merebut kembali

kekuasaan yang ada di Indonesia meskipun kondisi ekonomi Negara Belanda

masih sangat lemah karena kas keuangannya dalam keadaan kosong.

Lemahnya perekonomian Belanda pada saat itu diakibatkan oleh faktor-faktor

sebagai berikut :

1. Adanya pengeluaran biaya perang dalam menghadapi perlawanan

rakyat daerah di Indonesia seperti Perang Diponegoro (1825-1830) dan

Perang Paderi (1821-1837).

2. Pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya perang untuk

menghadapi pemberontakan Belgia yang ingin melepaskan diri untuk

merdeka.

3. Badan Usaha Dagang Belanda (Nederlansche Handels Maatschapipij)

yang didirikan pada tahun 1824 gagal menghasilkan keuntungan bagi

negara Belanda.

4. Belanda terlilit hutang luar negeri sehingga banyak biaya yang harus

dikeluarkan untuk membayar hutang.

Pada tahun 1830, Pemerintah Belanda mengangkat Johannes Van Den

Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Ia diserahi tugas

meyelamatkan keuangan Belanda dengan cara menarik masukan sebanyak

3 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

mungkin dari rakyat Indonesia. Van Den Bosch kemudian mengeluarkan

gagasan yang terkenal dengan nama  Cultuurstelsel  atau sistem tanam paksa.

Pemberlakuan sistem tanam paksa tersebut bertujuan untuk memperoleh

pendapatan sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat. Oleh karena itu,

Pemerintah Kolonial mengerahkan tenaga rakyat untuk menanam berbagai

jenis tanaman. Sistem tanam paksa ini, diharapkan dapat mengumpulkan

sejumlah tanaman yang akan didistribusikan kepasaran Eropa atau Amerika.

Dalam kegiatan ini, pihak swasta juga diperlibatkan dalam kegiatan

perlayaran dan perdagangan.

Johannes Van Den Bosch

Dalam menjalankan sistem  tanam paksa, Pemerintah Belanda

mengeluarkan aturan-aturan yang dimuat dalam lembaran-lembaran Negara

atau Staatblad atau semacam Undang-Undang yaitu NO.22 tahun 1834.

Aturan–aturan ini berbunyi sebagai berikut :

1. Tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia agar menyediakan tanah

pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima bagian

dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.

4 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

2. Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak,

karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.

3. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya

dengan bekerja di perkebunan milik Pemerintah Belanda atau di pabrik

milik Pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.

4. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk

cultuurstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih

3 (tiga) bulan.

5. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan

kepada rakyat.

6. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena

kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan

ditanggung Pemerintah Belanda.

7. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa.

Selain itu, Van Den Bosch juga menyusun program-program sebagai

berikut :

1. Menghapus sistem sewa tanah karena dianggap sulit dan tidak efisien.

2. Mengganti sistem tanam bebas menjadi sistem tanam wajib dengan

jenis-jenis tanaman yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

3. Menghidupkan kembali program kerja wajib untuk menunjang program

tanam wajib.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka tanam paksa sebenarnya

tidak memberatkan bagi rakyat, bahkan sebagian rakyat mendukung sistem

tanam paksa ini terutama mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sawah

ataupun perkebunan karena mereka mendapatkan pekerjaan dan sekaligus

dapat bekerja. Akan tetapi, tanam paksa ternyata menyebabkan penderitaan

5 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

yang sangat luar biasa terhadap rakyat karena penyimpangan-penyimpangan

tanam paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda, yaitu sebagai berikut :

1. Tanah yang diserahkan petani lebih dari seperlima.

2. Tanah petani yang diserahkan untuk tanam paksa ternyata tidak bebas

pajak bahkan diberbagai daerah pajak lebih tinggi dari sebelumnya

seperti di Priangan atau Jawa Barat.

3. Mereka yang tidak memiliki tanah ternyata bekerja di perkebunan

Pemerintah lebih dari seperlima tahun lamanya.

4. Kegagalan panen apapun penyebabnya ternyata menjadi tanggung

jawab petani.

5. Waktu pekerjaan tanam paksa melebihi waktu tanam padi.

6. Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat.

Penyimpangan-penyimpangan aturan tanam paksa diatas, terjadi karena

adanya cultuur  procenten yaitu hadiah atau bonus bagi pelaksana sistem

tanam paksa yang dapat menyerahkan hasil tanaman melebihi ketentuan yang

telah ditetapkan. Oleh karena itu, para Bupati dan kepala desa menyerahkan

hasil tanaman yang sebanyak-banyaknya. Mereka memaksa penduduk desa

untuk menanam melebihi ketentuan yang berlaku. Selain itu, rakyat juga

dibebani pekerjaan yang lebih lama dari pada waktu yang telah ditentukan.

Bagi rakyat yang dianggap tidak mematuhi kehendak para petugas akan

dijatuhi hukuman. Kalaupun tidak dihukum mereka diancam akan dilaporkan

kepada Pemerintah Belanda sebagai pembangkang dan pemberontak.

Dengan kebijakan tanam paksa, Pemerintah Kolonial Belanda ingin

melatih rakyat untuk mengenal jenis-jenis tanaman tropis yang laku dipasaran

dunia, terutama kopi, gula, dan nila (indigo). Tidak hanya itu saja, untuk

menjamin bahwa para pegawai Belanda maupun Bupati dan kepala desa

setempat menunaikan tugasnya dengan baik, selain mendapatkan gaji,

6 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

Pemerintah Belanda juga memberikan perangsang, yaitu cultuur procenten

(hadiah).

Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa)

Sistem tanam paksa berlaku selama tahun 1830-1840 telah membuat

volume ekspor gula, kopi, dan nila meningkat pesat rata-rata lebih dari

sepuluh kali lipat. Sebagai contoh, ekspor gula tahun 1830 berjumlah

1.558.000 golden lalu pada tahun 1840 menjadi 13.782.000 golden. Antara

tahun 1832 hingga 1867 saldo untung Belanda mencapai 967.000.000 

golden.

2. Wilayah-wilayah di Indonesia yang Dipengaruhi Sistem

Tanam Paksa

1. Pulau Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu target utama sistem  tanam paksa karena

di Pulau Jawalah terdapat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

sangat besar yang pastinya dapat menunjang potensi untuk mengisi kas

Negara Belanda yang sedang kosong melompong. Berikut ini beberapa

daerah di Pulau Jawa yang menjadi tempat eksekusi sistem tanam paksa.

7 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

a. Jawa Tengah dan Jawa Timur

Salah satu potensi yang sangat besar untuk daerah ini yaitu pemanfaatan

lahan untuk ditanami tanaman gula, dan merupakan daerah pengekspor

gula pada waktu itu. Selain itu, tanaman yang menjanjikan adalah teh dan

tembakau untuk dijual dipasaran Eropa dan Belanda berhasil mengeruk

dan menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya sehingga kas Belanda

terisi bahkan berlebih sehingga dimanfaatkan untuk memperkaya diri

tanpa harus memperhatikan nasib bangsa Indonesia yang semakin lama

semakin terpuruk serta terlindas oleh roda tanam paksa yang ditetapkan

oleh Belanda.

b. Jawa Barat dan Banten

Penghasilan terbesar dari daerah ini adalah kopinya yang sangat

terkenal dan salah satu tambang emas bagi Belanda yang bertujuan

menarik keuntungan sebesar-besarnya dari bangsa Indonesia. Selain

itu,tanaman lain yang dapat  menunjang kualitas dari daerah ini adalah teh 

dan tembakau.

Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa

8 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

2. Pulau Sumatera

Pulau Sumatera merupakan salah Pulau kedua yang sangat menjadi target

utama Belanda dalam menjalankan praktek sistem tanam paksa. Berikut ini,

merupakan daerah-daerah yang terkena dampak sistem tanam paksa:

a. Sumatera Utara

Keterlibatan Belanda dalam kegiatan ekonomi di  Sumatera Utara

diawali oleh Jacobus Nienhuys. Daerah perkebunan seperti Deli Serdang

pada tahun 1865 merupakan daerah penghasil tembakau sebesar 189 bal.

Belanda pun memperoleh keuntungan besar. Selain itu, daerah lainnya

seperti Asahan atau Kisaran yang merupakan penghasil karet, sehingga

merupakan pengantar ekspor Indonesia yang menghasilkan karet mumpuni

atau bagus pada saat itu.

Jacobus Nienhuys.

9 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

b. Riau

Walaupun tidak terlalu terkenal, namun ada  daerah penghasil yang juga

terlibat sistem tanam paksa. Seperti di Siak  Sri Indrapura yang merupakan

penghasil sawit dan karet, walaupun tidak terlalu besar jumlahnya. Karena

pada saat itu, Sultan Siak yaitu Sultan Syarif Khosim  1 dan Sultan Syarif

Khosim 11 menolak sistem tanam paksa pada rakyatnya.

3. Kritik Terhadap Tanam Paksa

Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintah mulai menggencar

akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir

1840-an di Grobogan, Demak, Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke

permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi

yang berlebihan terhadap bumiputra Jawa. Muncullah orang-orang humanis

maupun praktisi Liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Dari

bidang sastra muncul Multatuli (Eduard Douwes Dekker), di lapangan

jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di bidang politik dipimpin

oleh Baron van Hoevell. Dari sinilah muncul gagasan politik etis.

Kritik Kaum Liberal

Usaha kaum liberal di negeri Belanda agar Tanam Paksa dihapuskan telah

berhasil pada tahun 1870, dengan diberlakukannya UU Agraria, Agrarische

Wet. Namun tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya

terbatas pada penghapusan Tanam Paksa. Mereka mempunyai tujuan lebih

lanjut.

Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para pengusaha swasta.

Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di

bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa

seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi.

Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta,

sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara,

10 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan menjamin keamanan

serta ketertiban.

UU ini memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta

menyewa lahan-lahan yang luas dengan jangka waktu paling lama 75 tahun,

untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, tarum

(nila), atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk

sewa jangka pendek.

Kritik Kaum Humanis

a. Eduard Douwes Dekker

Kondisi kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU

Agraria, ini mendapat kritik dari para kaum humanis Belanda. Seorang

Asisten Residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker mengarang

buku Max Havelaar (1860). Dalam bukunya Douwes Dekker

menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu diceritakan

kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia

Belanda.

Eduard Douwes Dekker

11 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

b. C. Th Van Deventer

Seorang anggota Raad van Indie, C. Th van Deventer membuat tulisan

berjudul Een Eereschuld, yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan

Hindia-Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah De Gids yang terbit

tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya menghimbau kepada

Pemerintah Belanda, agar memperhatikan penghidupan rakyat di tanah

jajahannya. Dasar pemikiran van Deventer ini kemudian berkembang

menjadi Politik Etis.

c. Baron Van Howvel(1812-1879) dan Frans Van De Putte

Baron Van Howvel merupakan salah satu seseorang anggota parlemen

negeri Belanda. Ia sempat beberapa tahun menetap di Indonesia yaitu di

Batavia. Bersama dengan Frans Van De Putte ia menentang sistem tanam

paksa lewat parlemen Belanda. Van De Putte menulis buku Suiker

Contracten (Kontrak Gula).

4. Dampak Tanam Paksa

Dampak Positif

a. Pemerintah Belanda

1. Pemerintah Belanda memperoleh surplus keuangan yang dapat

digunakan untuk menjalankan Pemerintahan Hindia Belanda dan

memperkaya Belanda.

2. Uang kas Negara Belanda selalu penuh dan tidak pernah kosong.

3. Badan Usaha Dagang Belanda (Nederlandsche Handles Maatschapipij)

memperoleh keuntungan yang sangat besar setelah mendapat hak

monopoli pengangkutan hasil tanam paksa.

12 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

b. Bagi Rakyat Indonesia

1. Banyak Rakyat Indonesia yang memperoleh pengetahuan tentang

tanam-menanam dan kualitas suatu tanaman.

2. Rakyat mengetahui bahan yang bisa dijual dipasaran dunia.

Dampak Negatif

1. Banyak Rakyat Indonesia yang meninggal karena kelaparan dan sakit

hingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar terutama di

Priangan.

2. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan lahir dan batin.

3. Munculnya demam berdarah akibat pembawaan bibit penyakit oleh

Belanda untuk melenyapkan Bangsa Indonesia yang menentang.

Dalam Bidang Pertanian

Cultuurstelsel menandai dimulainya penanaman tanaman komoditi

pendatang di Indonesia secara luas. Kopi dan teh, yang semula hanya ditanam

untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas. Tebu,

yang merupakan tanaman asli, menjadi populer pula setelah sebelumnya,

pada masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman "tradisional"

penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh. Kepentingan

peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat merosotnya

produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan perlunya

penelitian untuk meningkatkan hasil komoditi pertanian, dan secara umum

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Walaupun

demikian, baru setelah pelaksanaan UU Agraria 1870 kegiatan penelitian

pertanian dilakukan secara serius.

13 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

Dalam Bidang Sosial

Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak

mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap

sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang

berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk

dan desanya semakin kuat hal ini malahan menghambat perkembangan desa

itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya,

mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk

perkembangan kehidupan penduduknya.

Dalam Bidang Ekonomi

Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal

sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih

mengutamakan sistem kerjasama dan gotongroyong terutama tampak di kota-

kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan tanam

paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya

untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa

tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan

demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan

perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di

Indonesia di kemudian hari.

Akibat lain dari adanya tanam paksa ini adalah timbulnya “kerja rodi”

yaitu suatu kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak,

menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Kerja rodi oleh

pemerintah kolonial berupa pembangunan-pembangunan seperti; jalan-jalan

raya, jembatan, waduk, rumah-rumah pesanggrahan untuk pegawai

pemerintah kolonial, dan benteng-benteng untuk tentara kolonial. Di samping

itu, penduduk desa se tempat diwajibkan memelihara dan mengurus gedung-

gedung pemerintah, mengangkut surat-surat, barang-barang dan sebagainya.

14 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

Dengan demikian penduduk dikerahkan melakukan berbagai macam

pekerjaan untuk kepentingan pribadi pegawai-pegawai kolonial dan kepala-

kepala desa itu sendiri.

5. Penghapusan Sistem Tanam Paksa

Sebagai akibat banyaknya reaksi yang muncul terhadap tanam paksa,

Pemerintah Belanda mulai menghapusnya secara bertahap. Tekanan-tekanan

yang dilontarkan bangsa Belanda untuk menghapus sistem tanam paksa

terutama muncul dari kalangan liberal yang menganggap bahwa Belanda

keterlaluan terhadap bangsa Indonesia dan dari pihak kerohanian yang

menganggap Belanda tidak berperikemanusiaan. Selanjutnya tanam paksa

lada dihapus pada tahun 1860, tanam paksa nila dan teh dihapus pada tahun

1865. Secara keseluruhan tanam paksa dihapus pada tahun 1870.

6. Perbedaan Pemerintahan Raffles dan Daendles

Thomas Stamford Raffles

Pada tahun 1811 pimpinan Inggris di India yaitu Lord Muito

memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang

(Malaya) untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal,

Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada

tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui Kapitulasi Tuntang.

Pemerintahaan Inggris di Indonesia dipegang oleh Raffles. Raffles

diangkat sebagai Letnan Gubernur dengan tugas mengatur pemerintahan dan

peningkatan perdagangan dan keamanan.

15 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

Thomas Stamford Raffles

Tindakan Raffles selama memerintah di Indonesia :

a. Bidang Pemerintahan

1. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan.

2. Mengangkat Bupati menjadi pegawai negeri yang digaji.

3. Mempraktekan sistem yuri dalam pengadilan seperti di Inggris.

4. Melarang adanya perbudakan.

5. Membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor.

b. Bidang Perekonomian dan Keuangan

1. Melaksanakan sistem sewa tanah (land rente), Tindakan ini didasarkan

pada pendapatan bahwa pemerintah Inggris adalah yang berkuasa atas

semua tanah, sehingga penduduk yang menempati tanah wajib

membayar pajak.

16 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

2. Meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda misalnya penjualan

tanah kepada swasta, serta penanaman kopi.

3. Melakukan penanaman bebas, melibatkan rakyat ikut serta dalam

perdagangan.

4. Memonopoli garam agar tidak dipermainkan dalam perdagangan karena

sangat penting bagi rakyat.

5. Menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi.

Di samping tindakan Raffles di bidang pemerintahaan dan

perekonomian/keuangan tersebut masih ada tindakan lain yang berpegaruh

bagi Indonesia. Selain pengusaha, Raffles juga seorang sarjana yang sangat

tertarik dengan sejarah dan keadaan alam Indonesia. Tindakan yang

dilakukan Raffles antara lain :

1. Membangun gedung Harmoni di jalan Majapahit Jakarta untuk Lembaga

Ilmu pengetahuan yang berdiri sejak tahun 1778 bernama Bataviaasch

Genootschap.

2. Menyusun sejarah Jawa berjudul “Histori of Jawa“ yang terbit tahun 1817.

3. Namanya diabadikan pada nama Bunga Bangkai raksasa yang ditemukan

seorang ahli Botani bernama Arno.

H. W. Daendles

Pada masa Daendels berkuasa, Prancis bermusuhan dengan Inggris dalam

perang koalisi di Eropa. Maka tugas utama Dandels di Hindia Belanda adalah

mempertahankan pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Untuk

melaksanakan tugas tersebut langkah-langkah yang ditempuh H.W. Dandels

adalah sebagai berikut :

17 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

a. Bidang Pertahanan

1. Menambah jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar dari

suku-suku bangsa di Indonesia (pribumi).

2. Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahananya di

Kalijati Bandung.

3. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih

1.000 kilometer yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja

paksa/rodi di setiap 7 kilometer dibangun pos jaga.

4. Membangun armada laut dan pelabuhan armada dengan pusat di

Surabaya.

H. W. Daendles

18 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

b. Bidang Keuangan

1. Mengeluarkan mata uang kertas

2. Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul

tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab,

Belanda.

3. Meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara sebelumnya (VOC)

yaitu memborongkan pungutan pajak, contingenten, penanaman kopi

dll.

c. Bidang Pemerintahan

1. Membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi negara.

2. Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi

pegawai pemerintahan dan digaji.

3. Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden

(sekarang gedung Mahkamah Agung di Jakarta).

4. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfec/wilayah.

5. Membangun kantor-kantor pengadilan.

Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktek

perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga

menimbulkan perlawanan. Pada tahun 1811 Daendels ditarik ke Eropa

digantikan oleh Gubernur Jendral Jansen yang semula bertugas di Tanjung

Harapan (Afrika Selatan). Tidak lama setelah Jansen memerintah, Inggris

melakukan serangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda.

19 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Tanam paksa adalah suatu aturan yang sengaja ditetapkan oleh Belanda

untuk mengisi kekosongan kas Negara Belanda dari pembiayaan biaya perang

melawan Belgia maupun di Indonesia, serta Karena hutang luar negeri

Belanda. Namun, secara tidak langsung setelah diutusnya Van Den Bosch,

maka ia menetapkan aturan-aturan tanam paksa yang ternyata adalah

kebalikan dari aturan-aturan tanam paksa yang telah dibentuk sebelumnya di

Belanda. Dengan dilakukannya penyimpangan-penyimpangan pada aturan-

aturan tanam paksa mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi rakyat

Indonesia karena banyak rakyat Indonesia yang meninggal dunia serta

terserang penyakit pada saat tanam paksa dan membuat keuntungan yang

sangat besar kepada Belanda karena dapat mengeruk kekayaan Indonesia

untuk mengisi kekosongan kas Belanda bahkan Belanda mampu memperkaya

dan memperindah diri.

2. Saran

Apabila bangsa Indonesia tidak melakukan perubahan pada aspek iptek,

bangsa Indonesia akan tergilas bangsa lain serta dapat dibodoh-bodohi dan

dimanfaatkan kelemahan Indonesia untuk keuntungan bangsa lain. Oleh

karena itu, marilah kita sebagai Bangsa Indonesia bersama-sama mewujudkan

Indonesia untuk tidak dapat lagi dibodoh-bodohi.

20 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)

Daftar Pustaka

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110807175228AAirJM9

http://id.wikipedia.org/wiki/Cultuurstelsel

http://priyambodouns.blogspot.com/2013/05/makalah-tanam-paksa.html

Museum Kebangkitan Nasional. 2007. Koleksi Museum Kebangkitan Nasional.

Jakarta.

Poesponegoro, Marati, dan Nugroho.1993. Sejarah Nasional Indonesia 111 dan

IV. Jakarta : Balai Pustaka Depdikbud.

Siboro, J. 1998. Dinamika Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Bandung :

Tarsito.

Terry L. Smart. 1987. World History, A Story of Progress. New York : Holt,

Rinehart and Winston Publishers.

21 | P a g eTanam Paksa di Indonesia (Cultuurstelsel)