Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : Tanggal Distribusi ... · tanggal pengembalian uang pemesanan : 11 februari 2020 ... perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham hasil penawaran

Prospekus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2020

Tanggal Efektif : 31 Januari 2020 Masa Penawaran Umum : 3 – 5 Februari 2020 Tanggal Penjatahan : 7 Februari 2020

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 Februari 2020

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 11 Februari 2020 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 12 Februari 2020 Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Februari 2020 – 8 Februari 2021 Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai : 12 Februari 2020 – 10 Februari 2021 Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 12 Agustus 2020 – 11 Februari 2021 Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I : 11 Februari 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK’) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI.

TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG

BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN

YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT AGRO YASA LESTARI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA

ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM

DALAM PROSPEKTUS INI

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK

INDONESIA (‘BEI’).

PT AGRO YASA LESTARI Tbk.

Kegiatan Usaha Utama: Perdagangan Besar Aspal, Geosintetik dan Bungkil Kedelai (Soya Beans Meal).

Kantor Kedudukan: Gedung Gondangdia Lama 25

Lt 3 R 1B-1C Jl. RP Soeroso No 25 Jakarta 10330

Jakarta Pusat Telp: 021-3918838 Faks: 021-3918838

Email : [email protected]

Website: www.agroyasalestari.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp25.870.320.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 206.962.560 (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma - cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 Saham mendapatkan 4 Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2020 – 11 Februari 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak – banyaknya Rp 31.044.384.000,- (tiga puluh satu miliar empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT

PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM,

TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG

DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM

TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN

KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

PR

OS

PE

KT

US

http://www.agroyasalestari.com/

PT AGRO YASA LESTARI Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan

Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 003/AYL/PS/IX/2019, sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang

Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995

beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT

Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-

08244/BEI.PP3/12-2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek

Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka

Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan

kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini

bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan

laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar

profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan

keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam

prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin

Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan

Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak

mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana

dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN

UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI

PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN

SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH

PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN

SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ...................................................................................... iii

RINGKASAN ............................................................................................................................... xii

I. PENAWARAN UMUM ………………………………………………………………………. 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .............................. 12

III. PERNYATAAN UTANG ............................................................................................... 14

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .................................................................... 22

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ........................................................... 24

1. GAMBARAN UMUM .............................................................................................. 24

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA ............................. 26

3. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ....................................................................... 29

4. ANALISIS RASIO KEUANGAN ............................................................................. 41

5. SEGMEN OPERASI .............................................................................................. 45

6. INVESTASI BARANG MODAL .............................................................................. 45

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING .................................................................... 45

8. DAMPAK FLUKTUASI, KURS VALUTA ASING DAN SUKU BUNGA .................. 46

VI. FAKTOR RISIKO.......................................................................................................... 49

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ............ 53

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA,

SERTA KECENDRUNGAN DAN PROSPEK USAHA ................................................. 54

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ............................................................ 54

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ............................................................... 54

2. PERIZINAN ..................................................................................................... 57

3. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN ............................... 58

4. ASURANSI ...................................................................................................... 67

5. KETERANGAN MENGENAI ASET PERUSAHAAN ....................................... 67

6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN

PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG

SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ......................................................... 70

7. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN .............................................. 70

8. TATA KELOLA PERUSAHAAN ...................................................................... 73

9. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................................. 84

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS,

DAN DIREKSI PERSEROAN .......................................................................... 86

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ....... 86

1. TINJAUAN UMUM DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF ................................. 86

2. KEGIATAN USAHA ......................................................................................... 93

3. STRATEGI USAHA ....................................................................................... 101

4. PERSAINGAN USAHA ................................................................................. 102

ii

5. PROSPEK USAHA PERSEROAN ................................................................ 103

6. KECENDRUNGAN USAHA PERSEROAN .................................................. 106

IX. EKUITAS .................................................................................................................... 107

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ................................................................................................ 108

XI. PERPAJAKAN ............................................................................................................ 109

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ....................................................................................... 112

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ...................................... 114

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN

PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ............................................... 117

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.......................................................................... 123

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN

PEMBELIAN SAHAM ................................................................................................. 130

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................. 131

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

PERSEROAN ............................................................................................................. 153

iii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi : Yang dimaksud dengan afiliasi sesuai UUPM adalah:

a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau

Komisaris dari pihak tersebut;

c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau

lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh

Perseroan tersebut;

e) hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik

langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

Akuntan Publik : Berarti Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang

melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan periode 7

(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dalam rangka

Penawaran Umum Perdana Saham.

Anggota Bursa : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1

ayat (2) UUPM.

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora adalah

Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan

pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan

Efek.

Bank Kustodian : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk

memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian

sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan

kewajibannya.

Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BEI atau Bursa Efek Indonesia : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system

dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara

mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti

dan penerima hak dan kewajibannya.

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.

iv

Bursa Efek : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4

UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh BEI.

BUMD : Berarti Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Berarti Badan Usaha Milik Negara

Daftar Pemegang Saham

(DPS) : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan

tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan

Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang

Rekening kepada KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian

Saham (DPPS) : Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah

yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian

Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan

No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/

BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam

Rangka Penawaran Umum nomor 4, yakni sebagai berikut:

1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan

Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah

mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan

yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka

Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan

Penawaran Umum; atau

b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir

yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi;

atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi

perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang

diperlukan.

Emisi : Berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau

diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum

Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

Formulir Konfirmasi

Penjatahan Saham (FKPS) : Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas

nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang

Ditawarkan di pasar perdana.

Formulir Pemesanan

Pembelian Saham (FPPS) : Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham

Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-

masing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda

tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para

Penjamin Emisi Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu

memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.

v

Harga Penawaran : Berarti harga tiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum

yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu

Rp100,- (seratus Rupiah).

Hari Bank : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta

menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi

perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender

Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur

nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik

Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari

Kerja.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau

Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.

Konfirmasi Tertulis : Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang

dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan

Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

Konsultan Hukum : Berarti Bakhriatin & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan

atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan

hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana

Saham.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta,

yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang

dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham

berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada

penitipan kolektif.

Kustodian : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang

berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,

bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili

pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Manajer Penjatahan : Berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab

atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan

dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah

saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan

Peraturan No. IX.A.7.

vi

Masa Penawaran Umum

Perdana Saham : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan

pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa

Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1

(satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara

Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing

baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun

bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah

nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik

Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau

OJK

: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang

independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan

wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa

keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana

pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar

Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal

55 UU OJK.

Pemegang Rekening : :Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek

dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan

Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Utama : Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung

memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari

seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh

Perseroan.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Awal : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.

Penawaran Umum atau

Penawaran Umum Perdana

Saham

: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh

Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi

vii

Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang

berlaku di Bursa Efek di Indonesia.

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari

satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana

dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek : Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan

Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas

nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan

berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) dan melakukan

pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana

kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai

dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi

Efek : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan

penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang

Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini

adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata

Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011

tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009

tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentigan Transaksi

Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011

tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang

Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No.7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek

Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

viii

Peraturan OJK No.8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi

Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran

Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember

2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran

Umum.

Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka.

Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi

dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.


2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.


2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite

Audit


2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit

Audit Internal

Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21,- tanggal 10

Oktober 2019, junctis Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT

Agro Yasa Lestari Tbk Nomor 03 Tanggal 8 November 2019,

Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Agro Yasa Lestari Tbk

Nomor 01 Tanggal 3 Desember 2019, Addendum Perjanjian

Penjamin Emisi Efek PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 17 Tanggal 12

Desember 2019 Juncto Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek

PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 18 tanggal 27 Januari 2020. Kelima akta

tersebut dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro SH., MH., Notaris

berkedudukan di Jakarta Selatan

yang semuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin

Pelaksana Emisi Efek di hadapan DR. Agung Iriantoro, S.H., M.H.,

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perjanjian Pengelolaan

Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham No. 23,- tanggal 10

Oktober 2019 Juncto Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi

Saham Perseroan Terbatas PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 19 tanggal

12 Desember 2019, keduanya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro

SH., MH, Notaris di berkedudukan di Jakarta Selatan.

ix

Persetujuan Prinsip : Berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-

08244/BEI.PP3/12-2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal

Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.

Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-

098/SHM/KSEI/1019 tanggal 22 Oktober 2019 yang bermaterai

cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan

KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan

atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian

hari.

Perjanjian Penerbitan Waran : Berarti Akta Perjanjian Penerbitan Waran No. 22, tanggal 10 Oktober

2019 Juncto Addendum Pernyataan Penerbitan Waran No. 18 tanggal

12 Desember 2019 Juncto Addendum Pernyataan Penerbitan Waran

No. 20 tanggal 28 Januari 2020 ketiganya dibuat di hadapan Dr. Agung

Iriantoro SH., MH., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perjanjian Pengelolaan Waran

Seri I : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Waran Seri I No. 24, tanggal 10

Oktober 2019 Juncto Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi

Saham Perseroan Terbatas PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 19 tanggal

12 Desember 2019, keduanya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro

SH., MH, Notaris di berkedudukan di Jakarta Selatan.

Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa

Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Perseroan : Berarti PT Agro Yasa Lestari Tbk.

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi

efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi

sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Profesi Penunjang Pasar

Modal

: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, yang

melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No.8/2017.

Prospektus Awal : Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam

Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari

Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham

Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan

dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Penawaran,

penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait

syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu,

x

sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang

Prospektus Awal dan Info Memo.

Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal berisikan fakta-fakta dan

pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana

milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau

Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek

yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau

Bank Kustodian.

Rekening Penawaran Umum : Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank

penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan, UUPT, dan UUPM.

RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan, UUPT, dan UUPM.

Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka

Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima

puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima

puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) Saham Baru atau

sebanyak-banyakanya 30,31% (Tiga puluh koma tiga puluh satu

persen), yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para

Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya

akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SKS : Berarti Surat Kolektif Saham.

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu

selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan,

pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara

elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian

didistribusikan kepada pemesan.

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan

pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek

kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada

Tanggal Distribusi.

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa

Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah

Tanggal Distribusi.

xi

Tanggal Pengembalian Uang

Pemesanan : Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian

Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui

Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau

seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan

atau dalam hal Penawaran Umum saham Perdana dibatalkan atau

ditunda. Tanggal pengembalian uang pemesanan paling lambat 2

(dua) hari kerja sejak tanggal penjatahan atau 2 (dua) hari kerja sejak

tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Tanggal Penjatahan : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya

masa penawaran umum perdana saham

TDP : Berarti Tanda Daftar Perusahaan.

UU Pasar Modal/UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal

10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UU Perseroan Terbatas/UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

xii

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. UMUM PT Agro Yasa Lestari, Tbk (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Agro Yasa Lestari yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Yasa Lestari No. 13 tanggal 15 Febuari 2010, dibuat di hadapan Ineu Mauleni, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010. Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Agro Yasa Lestari No. 6 tanggal 22 Juli 2019 dibuat di hadapan Teddy Yunadi SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.AHU-0042612.AH.01.02 Tahun 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.AHU-AH.01.03-0304415 dan No. AHU-AH.01.03-0304416 Tahun 2019, ketiganya tertanggal 26 Juli 2019. Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Agro yasa Lestari Tbk No. 20,- tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan dan memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0344216 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344217 dari Menkumham.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan.

2. Persentase Penawaran Umum : 30,31% dari Modal Disetor setelah Penawaran

Umum

3. Nilai Nominal : Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham

4. Harga Penawaran : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham

5. Total Penawaran Umum : sebanyak Rp25.870.320.000,- (dua puluh lima

miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua

puluh ribu Rupiah).

Saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal

Jumlah Saham Jumlah Nominal Persen (%)

2.200.000.000 110.000.000.000

- Tn. Akam 298.380.000 14.919.000.000 50,17

- Tn. Hidayat Winardi 296.340.000 14.817.000.000 49,83

594.720.000 29.736.000.000 100,00

1.605.280.000 80.264.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Saham dalam Portepel

Pemegang SahamNilai Nominal Rp. 50,- per saham

Modal Dasar

xiii

dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum sebagai berikut :

Jumlah Nilai Nominal Jumlah Nilai Nominal

Saham (Rp) Saham (Rp)

Modal Dasar 2.200.000.000 110.000.000.000 2.200.000.000 110.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

- Tn. Akam 298.380.000 14.919.000.000 50.17 298.380.000 14.919.000.000 34,96

- Tn. Hidayat Winardi 296.340.000 14.817.000.000 49.83 296.340.000 14.817.000.000 34,73

- Masyarakat - - - 258.703.200 12.935.160.000 30,31

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 594.720.000 29.736.000.000 100.00 853.423.200 42.671.160.000 100,00

Jumlah Saham Dalam Portapel 1.605.280.000 80.264.000.000 1.346.576.800 67.328.840.000

Nilai Nominal Rp 50,- per saham

Keterangan

% %

Sebelum Rencana Penawaran Umum

Perdana

Sesudah Rencana Penawaran Umum

Perdana

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan PENERBITAN WARAN SERI I

1. Rasio Saham dengan Waran

Seri I

: 5 : 4 setiap pemegang 5 (lima) saham baru akan

memperoleh 4 (empat) waran Seri I.

2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 206.962.560 (dua ratus enam juta

sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus

enam puluh) waran Seri I

3. Harga Pelaksanaan Waran

Seri I

: Rp 150 ,- (seratus lima puluh Rupiah)

4. Total Hasil Pelaksanaan

Waran Seri I

: Sebanyak Rp31.044.384.000,- (tiga puluh satu

miliar empat puluh empat juta tiga ratus delapan

puluh empat ribu Rupiah) Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen). Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 2.200.000.000 110.000.000.000 2.200.000.000 110.000.000.000


- Tn. Akam 298.380.000 14.919.000.000 34,96 298.380.000 14.919.000.000 28,14

- Tn. Hidayat Winardi 296.340.000 14.817.000.000 34,73 296.340.000 14.817.000.000 27,94

- Masyarakat 258.703.200 12.935.160.000 30,31 258.703.200 12.935.160.000 24,40

- Waran - - - 206.962.560 10.348.128.000 19,52

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 853.423.200 42.671.160.000 100,00 1.060.385.760 53.019.288.000 100,00


Keterangan


Sebelum Rencana Penawaran Waran Sesudah Rencana Penawaran Waran

% %

xiv

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

PT Agro Yasa Lestari Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana

yang akan diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan

dipergunakan, untuk:

1. Sekitar 83,28% (delapan puluh tiga koma dua delapan persen) untuk kebutuhan modal

kerja Perseroan.

2. Sekitar 16,72% (enam belas koma tujuh puluh dua persen) untuk pembayaran sebagian

hutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh

pemegang waran maka jumlah dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja operasional

Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun

berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Perseroan untuk untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan

tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan

keuangan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi

Ak, CA, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman,

Wawan, Pamudji dan Rekan yang ditandatangani Drs.Pamudji, Ak., CPA. dengan opini wajar

tanpa modifikasian.

• Laporan Posisi Keuangan

• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli

2019 2018 2017 2016

ASET 65.944 50.153 52.178 64.276

LIABILITAS 33.159 30.074 33.655 45.598

EKUITAS 32.784 20.079 18.523 18.678

KETERANGAN

31 Desember

Penyajian kembali


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016

Penjualan 27.110 21.907 37.555 32.216 74.925

Laba kotor 5.958 4.364 7.480 6.576 13.868

Laba Usaha 3.328 2.203 3.776 2.501 7.019

Laba bersih 2.106 751 1.277 445 3.620

KETERANGAN

31 Juli 31 Desember

Penyajian kembali

xv

• Rasio-rasio Penting

FAKTOR RISIKO Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1) Risiko Persaingan Usaha

2) Risiko Nilai Tukar

3) Risiko fluktuasi harga minyak dunia

4) Risiko Kredit

5) Risiko Keterlambatan Bahan Baku

6) Risiko Operasional

7) Risiko Korporasi

8) Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan Peraturan

B. RISIKO UMUM

1) Risiko Terkait Kondisi Makroekonomi

2) Risiko Kepatuhan

3) Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

C. RISIKO BAGI INVESTOR

1) Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana

Saham

2) Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

3) Risiko Pembagian Dividen

2019 2018 2018 2017 2016

Pertumbuhan

Penjualan 24% *tdp 17% -57% *tdp

Beban Pokok Penjualan 21% *tdp 17% -58% *tdp

Laba Kotor 37% *tdp 14% -53% *tdp

Aset 31% *tdp -4% -19% *tdp

Liabilitas 11% *tdp -11% -28% *tdp

Ekuitas 63% *tdp 8% -1% *tdp

Profitabilitas

Laba Bersih terhadap Ekuitas (ROE) 6,42% *tdp 6,36% 2,40% 19,38%

Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (ROA) 3,19% *tdp 2,55% 0,85% 5,63%

Laba Bersih terhadap Jumlah Penjualan 7,77% 3,43% 3,40% 1,38% 4,83%

EBITDA terhadap Penjualan 13,50% 11,70% 11,70% 10,23% 10,28%

Laba Bruto terhadap Penjualan 21,98% 19,92% 19,92% 20,41% 18,51%

Solvabilitas

Liabilitas terhadap Aset 0,50x *tdp 0,60x 0,64x 0,71x

Liabilitas terhadap Ekuitas 1,01x *tdp 1,50x 1,82x 2,44x

Persediaan terhadap beban pokok penjualan

Likuiditas 1,64x *tdp 1,33x 1,22x 1,19x

Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek

*tidak dapat diperbandingkan

31 DesemberKETERANGAN

31 Juli

xvi

KEBIJAKAN DIVIDEN Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dan didukung oleh 3 (tiga) komponen utama dalam bisnis yaitu Teknik, Trading dan Jasa, dengan spesifik bidang khusus Aspal, Geosintetik dan juga bungkil kedelai (Soya Beans Meal), dimana menitik beratkan pada lingkup Desain, Pengadaan Barang, dan Pemasangan/Installer. Prinsip bisinis Perseroan adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam penyediaan desain, kualitas produk, pemilihan produk, harga yang bersaing, dan ketepatan waktu pengiriman. Sasaran penggunaan produk-produk Aspal dan Geosintetik adalah untuk menunjang proyek-proyek pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN), proyek-proyek swasta, pertambangan dan perminyakan, serta industri terkait lainnya. Adapun untuk bungkil kedelai (soya beans meal) sasaran penjualan produknya ditujukan untuk pabrik pengolahan susu yang ada di Indonesia. PROSPEK USAHA Bitumen/Aspal Kebutuhan aspal di Indonesia mencapai 1 juta ton per tahun yang dipasok dari domestik dan impor. Sebagai satu-satunya produsen aspal di Indonesia, PT Pertamina hanya mampu memasok sekitar 300-350 ribu ton per tahun. Kebutuhan lainnya terpaksa harus didatangkan dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand bahkan dari Timur Tengah. Dengan jumlah pemain aspal sekitar 38 perusahaan di Indonesia, Perseroan fokus untuk market Indonesia timur yang secara potential masih membutuhkan banyak sekali pembangunan jalan dan jembatan. Didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan hubungan baik dengan BUMN karya, saat ini Perseroan mensupplai sekitar 15 ribu ton per tahun kepada BUMN karya dan swasta. Dengan berubahnya status perusahaan menjadi terbuka, diharapkan secara gradual dalam lima tahun ke depan Perseroan dapat mensupplai sekitar 100 ribu ton per tahun. Bahan bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan, Perseroan dapat memproduksi aspal di Indonesia. Ditambah dengan kerjasama dengan produsen aspal terkemuka di dunia seperti ESSO dan SHELL, perseroan ditunjuk menjadi agen pemasaran di Banda Aceh dan Padang. Modal ini menjadikan perseroan mempunyai keunggulan kompetitif di sisi produk. Geosintetik Hubungan baik Perseroan dengan beberapa prinsipal utama produsen Geosynthetis yang mempunyai kualitas produk yang sangat baik menjadikan perseroan mempunyai keunggulan kompetitif dari sisi kualitas. Ditambah juga dengan penunjukkan sebagai agent untuk proyek tertentu di Indonesia menjadikan perseroan sebagai supplier utama untuk BUMN karya. Soya Bean Meal (SBM)/ Dried Distillers Grains With Soluble (DDGS) PT Nestle Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Perseroan sebagai supplier bahan baku ternak untuk koperasi susu mereka. Saat ini, Perseroan mensupplai kurang lebih 500 MT bahan baku ternak PT Nestle Indonesia walaupun mereka meminta untuk lebih. Target yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah mampu mensupplai 4000 MT dalam 5 tahun kedepan. Sampai saat ini , Indonesia masih membutuhkan bahan baku pakan ternak yang harus diimpor dari negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Brasil. Iklim yang kurang sesuai untuk

xvii

memproduksi kedelai, biji matahari, gandum dan sebagainya mengharuskan Indonesia harus mengimpor dari negara tersebut. Beberapa faktor dibawah merupakan pendorong prospek industri konstruksi di Indonesia:

1) Anggaran Infrastruktur yang konsisten naik

2) Indonesia masih tertinggal secara infrastruktur dengan negara tetangga Malaysia dan

Singapura di kawasan ASEAN

3) Indonesia mempunyai sumber daya yang kuat dalam pembangunan infrastruktur

1

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 258.703.200

(dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan

Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau

sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor

penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari portepel, yang

ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp Rp100,- (seratus Rupiah)

setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan

Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp.

Rp25.870.320.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh

ribu Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang

sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah

ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”),hak atas pembagian

saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

PT AGRO YASA LESTARI Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Aspal, Geosintetik dan Bungkil Kedelai (Soya Beans Meal)

Kantor Kedudukan:

Gedung Gondangdia Lama 25

Lt 3 R 1B-1C

Jl. RP Soeroso No 25 Jakarta 10330

Jakarta Pusat

Telp: 021-3918838

Faks: 021-3918838

Email: [email protected]

Website: www.agroyasalestari.com

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN

LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI

RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM

PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

mailto:[email protected]

2

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 10 Oktober 2019, terjadi perubahan struktur permodalan

saham yaitu konversi laba ditahan menjadi modal disetor sebesar Rp. 18.000.000.000,- dan

setoran modal sebesar Rp. 10.600.000.000,-. Maka struktur permodalan Perseroan menjadi

seperti berikut:

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari

saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang

hak yang sama dan sederajat dalam seagala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yuang

telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak ataspembagian dividen, hak untuk

mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek

terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini,

struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum

ini secara proforma adalah sebagai berikut :



Modal Dasar 2.200.000.000 110.000.000.000 2.200.000.000 110.000.000.000


- Tn. Akam 298.380.000 14.919.000.000 50.17 298.380.000 14.919.000.000 34,96

- Tn. Hidayat Winardi 296.340.000 14.817.000.000 49.83 296.340.000 14.817.000.000 34,73

- Masyarakat - - - 258.703.200 12.935.160.000 30,31

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 594.720.000 29.736.000.000 100.00 853.423.200 42.671.160.000 100,00



Keterangan

% %

Sebelum Rencana Penawaran Umum

Perdana

Sesudah Rencana Penawaran Umum

Perdana

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan

menerbitkan sebanyak 206.962.560 (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu

lima ratus enam puluh) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak -

banyaknya 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari total jumlah saham

ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran

umum perdana saham ini disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma - cuma kepada

para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 Saham mendapatkan 4 Waran Seri I, hal

tersebut sesuai dengan akta Pernyataan Penerbitan Waran No. 22, tanggal 10 Oktober 2019


2.200.000.000 110.000.000.000

- Tn. Akam 298.380.000 14.919.000.000 50,17


594.720.000 29.736.000.000 100,00

1.605.280.000 80.264.000.000





Modal Dasar

3

yang telah diubah sebagaimana Akta Perubahan I No. 18 tanggal 12 Desember 2019 yang telah

diubah sebagaimana Akta Perubahan II No. 20 tanggal 28 Januari 2020.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan

setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai

nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan

setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai

nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan

Harga Pelaksanaan Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam)

bulan atau lebih sejak waran seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2020 –

11 Februari 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham

termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham.

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut

menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat

diperpanjang. Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak – banyaknya

Rp31.044.384.000- (tiga puluh satu miliar empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh

empat ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dilaksanakan seluruhnya menjadi

saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 2.200.000.000 110.000.000.000 2.200.000.000 110.000.000.000


- Tn. Akam 298.380.000 14.919.000.000 34,96 298.380.000 14.919.000.000 28,14

- Tn. Hidayat Winardi 296.340.000 14.817.000.000 34,73 296.340.000 14.817.000.000 27,94

- Masyarakat 258.703.200 12.935.160.000 30,31 258.703.200 12.935.160.000 24,40

- Waran - - - 206.962.560 10.348.128.000 19,52

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 853.423.200 42.671.160.000 100,00 1.060.385.760 53.019.288.000 100,00


Keterangan


Sebelum Rencana Penawaran Waran Sesudah Rencana Penawaran Waran

% %

A. DEFINISI

a) Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak

206.962.560 (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam

puluh) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

b) Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan

tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran

Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

c) Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh

Pemegang Waran Seri I.

d) Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat

pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.

e) Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan

sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor

penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan

kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang

Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan

hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh

4

sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI) yang berlaku.

B. HAK ATAS WARAN SERI I

a) Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran

Umum Perdana Saham melekat 4 (empat) Waran Seri I secara cuma-cuma.

b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang

Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan

saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak

mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan

dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

C. BENTUK DAN DENOMINASI

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

a) Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara

kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I,

melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan

Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang

ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat

Konfirmasi Waran Seri I;

b) Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara

kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif

Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran

yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan

keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum

dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan

apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun

kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan

Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil

Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh

Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka

Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara

dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam

bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. HAK UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN DAN JANGKA WAKTU WARAN SERI I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri

I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan

Pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama masa berlaku pelaksanaan dengan

membayar harga pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

E. JANGKA WAKTU WARAN SERI I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah

6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal

12 Agustus 2020 – 11 Februari 2021.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN WARAN SERI I

a) Pada jam kerja yaitu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB selama Jangka

Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan

Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang

5

dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan

dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

b) Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di Kantor pusat Pengelola Administrasi

Waran Seri I.

c) Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk

melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan

Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I :

i. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan

memperhatikan ketentuan KSEI.

ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga

Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib

menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut

“Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

a) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri

I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

b) Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama

masa Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaanya Waran Seri I

menjadi saham.

c) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri

I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan

melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta

kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang

Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi

dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas

Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta

persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan

Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada

Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.

Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola

Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri

I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I

menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan

Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada

Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib

menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang

bersangkutan.

d) Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain

sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan

apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola

Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan

kepada Pemegang Waran Seri I.

e) Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif

Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka

pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang

bersangkutan. Pengelola Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran

Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran

6

Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan

Kondisi Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.

f) Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang

sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

g) Perseroan berkewajiban untuk menanggung biaya sehubungan dengan pencatatan

saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.

h) Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana

diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran

Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola

Adminstrasi Waran Seri I mengenai rasio pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan

singkat mengenai faktafakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut).

Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh)

hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut,

penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi

Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.

i) Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan

maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun

kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

j) Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa

Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro,

bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening

Perseroan.

PT Bank Mayapada

Cabang: Mayapada Tower, Sudirman, Jakarta

Atas nama: PT Agro Yasa Lestari Tbk

No. Rekening: 10030035623

G. PENYESUAIAN HARGA PELAKSANAAN DAN JUMLAH WARAN SERI I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

a) Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan saham (reverse

stock) atau pemecahan saham (stock split), maka :

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal Baru setiap saham

x A Harga Nominal Lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I Baru = Harga Nominal Baru setiap saham

x B Harga Nominal Lama setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa

Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar

harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

b) Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi

menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang

berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

7

Harga Pelaksanaan Baru = A

x X (A + B)

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham

bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil

pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai

berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan

saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga Waran Seri I

tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar

Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari

harga teoritis saham.

H. PENGALIHAN HAK ATAS WARAN SERI I

a) Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan

jual beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang

dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang

Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b) Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan

akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang

mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama

Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan

bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang

dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat

persetujuan dari Perseroan.

c) Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas

yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan

maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama

tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka

sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan

ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai

pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk

melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran

Seri I.

d) Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar

Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan

disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

e) Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan

melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama

Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam

Daftar Pemegang.

f) Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan

hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah

8

disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. F.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I

maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah

pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. PENGGANTIAN WARAN SERI I

a) Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang

ditetapkan oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan

tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus

mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi

Waran Seri I.

b) Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian

Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan baru, dimana

Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui

Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

c) Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang

baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup

dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola

Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan

Peraturan Pasar Modal.

d) Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan

meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian

pihak yang mengajukan permintaan penggantian kerugian pihak yang mengajukan

permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu

untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

e) Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa

Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau

rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian

Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang

mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. PENGELOLA ADMINISTRASI WARAN SERI I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sesuai dengan akta

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 24, tanggal 10 Oktober 2019 yang

telah diubah sebagaimana Akta Perubahan I No. 20 tanggal 12 Desember 2019, sebagai

berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Telp: 021-2974 5222

Fax: 021-2928 9961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan

pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil

pelaksanaan Waran Seri I.

K. STATUS SAHAM HASIL PELAKSANAAN

Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan

sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh

Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada

pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang

mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak

9

pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya

dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

L. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN LIKUIDASI USAHA

a) Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan

Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana

Perseroan sebagai perusahaaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian

aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar

Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri

I selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum suatu tindakan yang

mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif.

Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan.

b) Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk

melaksanakan Waran Seri I.

M. PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I

Setiap pemberitahuan mengenai Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi Usaha kepada

Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diberitahukan sesuai dengan yang tercantum pada

pasal L huruf a., sedangkan pemberitahuan mengenai Pengubahan Penerbitan Waran Seri

I adalah sah jika sesuai dengan yang tercantum pada pasal O poin ii. Pemberitahuan

tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan.

N. PERNYATAAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

a) Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri

I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut

dalam Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan KSEI.

b) Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I baik sebagian

maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan,

Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil

Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan

Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi dan

ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

c) Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat

berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat

mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap

saham.

e) Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan

Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana

Perseroan sebagai perusahaaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian

asset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan

Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang

Waran Seri I sesuai dengan Pasal L poin a.

f) Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk

melaksanakan Waran Seri I.

g) Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas

Waran Seri I dan semua saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati

semua syaratsyarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek.

h) Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu)

Pengelola Administrasi Waran Seri I.

10

i) Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada setiap Pemegang Waran Seri

I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan Saham dan/atau jumlah Waran

Seri I dengan Syarat dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan yang

berlaku, kecuali Jangka waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan mengacu pada pasal

pasal O dengan memperhatikan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran

Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan

pembulatan ke bawah.

j) Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua

kewajibankewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-

lampirannya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, dalam rangka

Penawaran Umum, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

O. PENGUBAHAN

Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan

yang berlaku di Pasar Modal, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali

mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen)

dari Waran Seri I.

b) Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam

2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I,

dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah

pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan

keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka

pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

c) Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta

yang dibuat secara Hak Atas dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan

Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan

memperhatikan syarat dan ketentuanketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan

syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek

Indonesia.

P. HUKUM YANG BERLAKU

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham

ini sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus)

saham baru atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal

ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan

juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran

Umum Perdana Saham sejumlah 594.720.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus

dua puluh ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Tn. Akam sebanyak 298.380.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus

delapan puluh ribu) lembar saham;

2. Tn. Hidayat Winardi sebanyak 296.340.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus

empat puluh ribu) lembar saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak

853.423.200 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus)

11

saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh

sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di

BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek apabila memenuhi persyaratan

pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik

perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-

kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham

tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah

diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta No tanggal 22 Juli 2019 pemegang saham Perseroan yaitu Tn Akam dan

Tn Hidayat Winardi melakukan tambahan modal disetor melalui konversi saldo laba sejumlah

Rp. 18.000.000.000,- dan setoran modal sejumlah Rp. 10.600.000.000,- masing-masing

sebesar Rp. 5.300.000.000,-. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap

perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan

terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka

Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai

dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka berdasarkan

hal-hal di tersebut, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan

menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran

menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh

saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam, Surat Pernyataan

Pemegang Saham PT Agro Yasa Lestari Tbk tanggal 30 September 2019.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN

SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM

WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH

PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.

12

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari

Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan, untuk:

1. Sekitar 83,28% (delapan puluh tiga koma dua puluh delapan persen) untuk kebutuhan

modal kerja Perseroan.

2. Sekitar 16,72% (enam belas koma tujuh puluh dua persen) untuk pembayaran sebagian

hutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah, dengan tambahan

keterangan sebagai berikut:

a. Hubungan Afiliasi

Antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah tidak

terdapat hubungan afiliasi.

b. Nilai Pinjaman

Nilai pinjaman Perseroan per tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar

Rp. 20.658.620.542,-

c. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah

adalah equivalent sebesar 10,5% per tahun.

d. Jatuh Tempo

Jatuh tempo atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah

adalah hingga tanggal 21 Maret 2020.

e. Penggunaan Pinjaman

Penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek dan pembelian

bahan baku.

f. Riwayat Utang

Pada tahun 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon

Indonesia Unit Usaha Syariah dengan denominasi Rupiah rinciannya adalah sebagai

berikut:

1) OMNIBUS TRADE FINANCE LC/SKBDN SUB LIMIT TR 2019 4,5 miliar untuk

penerbitan LC.

2) MUDHORABAH MENURUN 13 miliar untuk proyek.

3) MUDHORABAH OAF 4,5 miliar untuk pembukaan akun pembiayaan.

g. Prosedur dan persyaratan pembayaran

Perseroan akan membayar kewajiban sejumlah 15% dari dana yang terkumpul dari

Penawaran Umum Saham Perdana.

h. Saldo hutang (setelah dibayar sebagian)

Sisa saldo utang Perseroan setelah dilakukan pelunasan dengan menggunakan dana

penawaran umum sebesar Rp.3,5 miliar menjadi Rp.17,1 miliar.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh

pemegang waran maka jumlah dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja operasional

Perseroan.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran

Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran

Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6

(enam) bulan dengan tanggal laporan 31 Juli dan 31 Desember.

13

2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana

hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran

Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:

a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran

Umum Perdana Saham kepada OJK; dan

b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum

direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam Instrumen

keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil

Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi

Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan

Peraturan No. IX.E.I dan/atau Peraturan No.IX.E.2.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh

Perseroan adalah sekitar 10,50% (sepuluh koma lima puluh) dari nilai Penawaran Umum

Saham Perdana yang meliputi:

a) Biaya jasa penjamin pelaksana emisi efek sekitar 3,87% (tiga koma delapan puluh tujuh

persen) yang terdiri dari

- Biaya jasa penyelenggaraan (manajemen fee) sekitar 2,71% (dua koma tujuh puluh

satu persen);

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar 0,77% (nol koma tujuh puluh tujuh

persen); dan

- Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar 0,39% (nol koma tiga puluh sembilan

persen).

b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,81% (satu koma delapan satu persen)

yang terdiri dari biaya jasa:

- Akuntan Publik sekitar 0,77% (nol koma tujuh puluh tujuh persen);

- Konsultan Hukum sekitar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen); dan

- Notaris sekitar 0,58% (nol koma lima puluh delapan persen).

c) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek

sekitar 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen).

d) Biaya pencatatan BEI sekitar 0,17% (nol koma tujuh belas persen).

e) Biaya pendaftaran KSEI sekitar 0,10% (nol koma sepuluh persen).

f) Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen).

g) Biaya Lain-lain sekitar 4,19% (empat koma sembilan belas persen) yang terdiri dari,

iklan surat kabar, percetakan Prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum

dan biaya lainnya.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN

DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH

KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

14

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan Periode 7 bulanan per tanggal 31 Juli 2019 yang

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang ditandatangani oleh

Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA. Sebagai Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa

modifikasian, per tanggal 31 Juli 2019, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp.

33.159 juta dengan rincian sebagai berikut:

Perincian lebih lanjut mengenai akun-akun liabilitas adalah sebagai berikut :

LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. Utang usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 6.075 juta dengan rincian

sebagai berikut :


KETERANGAN Jumlah

Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha 6.075

Pinjaman bank 21.762

Utang pajak 4.363

Utang-utang lain pihak berelasi -

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 32.200

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Imbalan Kerja 959

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 959

Jumlah Liabilitas 33.159


KETERANGAN Jumlah

Utang usaha

PT Now Indonesia 2.342

PT Inti Abadi Kemasindo 2.070

PT Humpuss 916

PT Jakson Niagatama 429

PT Geesan Indonesia 192

PT Maju Kreasi Prima 91

PT Oto Kredit Mobil 25

PT Mitsui Indonesia 9

Jumlah Utang usaha 6.075

15

2. Pinjaman Bank

Saldo utang bank pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 21.762 juta yang merupakan

utang kepada PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. dan utang kepada

PT Bank Danamon Indonesia Tbk., adapun rincian hutang bank sebagai berikut:

Bank Danamon

Berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan nomor: B.185/HK/EB-Syariah/0319 tanggal 21 Maret 2019, PT Bank Danamon Indonesia,Tbk memberikan persetujuan atas Fasilitas Pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Fasilitas 1

Mudharabah (KB) – Tutup Fasilitas Jumlah Pembiayaan : 5.000.000.000 OS Pokok Mudharabah : 3.754.634.694 Pengalihan ke Mudharabah (menurun) : 3.754.634.694 dirubah Sisa nilai pembayaran : 281.970.091 dilunasi Covernant : Tutup fasilitas Mudharabah dengan limit

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)

b. Fasilitas 2

Mudharabah (KB) – Tutup Fasilitas

Jumlah Pembiayaan : 5.400.000.000

OS Pokok Mudharabah : 5.394.690.000

Pengalihan ke Mudharabah (menurun) : 894.690.000

Sisa nilai pembayaran : 4.500.000.000

Tenor Limit : Tanggal 21 Maret 2019 s/d

21 Maret 2020, 1 (satu) tahun

Tenor transaction : Supplier Import : tenor promes

Mudharabah OAF mask 6 bulan

Supplier lokal : tenor promes Mudharabah

OAF mask 4 bulan

Margin Deposit : 0%

Profit sharing : Margin equivalent 10,5 % p.a

Ratio Nisbah : Nisbah Bank Nisbah Nasabah

4,97% 95,03%

Dan berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Hanya dapat digunakan untuk

pembelian asphall dan geosynthelic

(Non Woven Geotextile, Woven

Geotextile, Geomembrane dan Geogrid.

b. Debitur wajib menyerahkan underlying

Mudharabah OAF sbb: Import Supplier

dan local Supplier


KETERANGAN Jumlah

Pinjaman Bank

Danamon Syariah 20.659

Bank Syariah Mandiri 1.104

Jumlah Pinjaman Bank 21.762

16

c. Nilai pencairan sebesar 100% dari nilai

PO/Invoice (incl.PPN)

d. Tanggal invoice atau PO maksimum 1

bulan sebelum disbursement

e. Seluruh dokumen yang terkait telah

diserahkan seluruhnya ke Bank

f. Pencairan Mudharabah OAF langsung

ditransfer ke rekening Supplier

berdasarkan standing instruction yang

telah ditandatangani Nasabah.

g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan

penalty

h. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan

Bank

Covenant : O/S Mudharabah OAF total sebesar Rp

5.394.690.000,-

O/S Pokok Mudharabah OAF sebesar Rp

894.690.000, Fasilitas Mudharabah

(menurun).

O/S Pokok Mudharabah OAF sebesar Rp

4.500.000.000, close rebook menjadi 1

promes OAF tanpa underlying jangka

waktu 6 bulan sejak perjanjian ini.

Tunggakan margin Mudharabah OAF sampai dengan efektif dibayar seluruhnya (atau sebesar Rp 90.294.420,-).

Denda dihapuskan seluruhnya.

c. Fasilitas 3

Limit pembiayaan awal : 20.000.000.000

s/u LC/SKBDN max : 20.000.000.000

TR max : 14.000.000.000

Penurunan limit pembiayaan : 15.500.000.000

Sisa limit pembiayaan : 4.500.000.000

s/u LC/SKBDN max : 4.500.000.000

TR max : 4.500.000.000

Tenor limit : Tanggal 21 Maret 2019 s/d

21 Maret 2020

Tenor transaction : - Tenor LC usance max 6 bulan

- FART max 3 bulan dgn ketentuan tenor

LC+FATR tidak melebihi 6 bulan

Magin Deposit : ‘25% dari setiap nilai LC/SKBDN yang

diterbitkan. Untuk Usance LC dengan TR

Margin Deposit akan diblokir sampai

dengan TR dilunasi.

Profit sharing : Margin equivalent 10,5 % p.a

Rasio Nisbah : Nisbah Bank Nisbah Nasabah 4,97% 95,07

17

Dan berlaku ketentuan sebagai berikut : a. LC dan SKBDN Hanya dapat digunakan untuk pembelian asphalt dan geosynthelic (Non Woven Geotextile, Woven Geotextile, Geomembrane dan Geogrid.

b. Debitur wajib menyerahkan underlying LC/SU dan SKBDN berupa kontrak dengan approved supplier/PO dan menyerahkan kontrak PO dari buyer

c. Nilai pencairan sebesar 100% dari nilai PO/Invoice (incl.PPN).

d. Tanggal invoice atau PO maksimum 1 bulan sebelum disbursement.

e. Seluruh dokumen yang terkait telah diserahkan seluruhnya ke Bank.

f. Underlying FART adalah LC yang diterbitkan oleh Bank.

g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty.

h. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.

d. Fasilitas 4

Mudharabah (menurun) – baru / Pengalihan dari sebagian O/S pokok Mudharabah, Mudharabah OAF dan O/S TR.

Limit Pembiayaan : Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar

Rupiah)

Tenor Limit : Sejak tanggal persetujuan pembiayaan

baru sampai dengan tanggal 20 Maret

2022.

Tenor Transaksi : Tenor LC usance max 6 bulan dan FATR

max 3 bulan tidak melebihi 6 bulan.

Profit Sharing : Margin equivalent rate 10,5% p.a

Margin : 25 % dari dari setiap nilai LC/SKBDN

Grace Period : -

Principal : a. 20 April 2019 – 20 Desember 2019 : Rp

250.000.000/bulan

b. 20 Jan 2020 – 20 Des 2020 : Rp

400.000.000/bulan

c. 20 Maret 2022 : Rp 350.000.000,-

Rasio Nisbah : Nisbah Bank Nisbah Nasabah 14,36% 85,64%

Jaminan : 1. Tanah dan bangunan di parum, imperial

Gading (komplek pelindo II Sukapura)

Blok G-1, Kav. 39 Celincing Jakarta

Utara – dengan bukti kepemilikan

berupa SHM Nomor 6091 an. Dian

Kumiasih (Istri Ade Suherman) APHT I

Rp. 3.349.000.000 (tetap)

2. Tanah dan bangunan di Jln. Cibanteng

II, Nomor 26A, RT 003 RW 07,

Kelurahan Rawa Badak, Kec. Koja,

Jakarta Utara bukti kepemilikan berupa

SHM nomor 199 an. Akam APT I Rp.

18

448.000.000,- (tetap) APHT II dengan

nilai Rp. 816.000.000,- (baru)

3. Tanah dan bangunan di Jln. Eka Wati IX

B, Nomor 10, Kelurahan Gadung Johar,

Kecamatan Medan Johar, Medan

dengan bukti kepemilikan berupa SHM

nomor 1099 an. Akam APHT I Rp.

1.086.000.000,- (Tetap)

4. Tanah dan bangunan terletak di Perum

Depok Maharaja, Blok M-10, Nomor 9,

Kelurahan Rangkapan Raya, Kec.

Pncoran Mas, Depok dengan bukti

kepemilikan berupa SHM nomor 9324

an. Akam APHT I Rp. 271.000.000,-

(Tetap)

5. Tanah dan bangunan terletak di jln.

Mahoni Blok D Bang IV, Nomor 40, RT

009 RW 010, Kelurahan Lagoa, Kec.

Koja, Jakarta Utara , dengan bukti


an. Akam APHT I Rp. 1.163.000.000,-

(Tetap)

6. Tanah dan bangunan terletak di jln.

Balai Pustaka Barat Nomor 27 Kel.

Rawamangun Kec. Pulo Gadung,

Jakarta Timur , dengan bukti


an. Hidayat Winardi APHT I Rp.

5.456.000.000,- (Tetap)APHT II dengan

nilai Rp.6.703.000.000,- (Baru).

7. Tanah dan bangunan terletak Perum

Jatinegara Jl. Gunung Semeru, Blok F-

2 Kav. Nomor 1 Kel. Jastinegara Kec.

Cakung Jakarta Timur , dengan bukti

kepemilikan berupa SHGB nomor

01017 an. Angraini Iriani (Istri Hidayat

Winardi) APHT I Rp. 1.116.000.000,-

(Tetap), APHT II dengan nilai

Rp.1.317.000.000,- (Baru).

8. Tanah dan bangunan

terletakPerumahan Depkes 2, Jl.

Durian Blok G Nomor 7, Kel. Jatibening,

Kec. Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat

, dengan bukti kepemilikan berupa SHM

nomor 1009 an. Nuly Sadar. APHT I

Rp. 202.000.000,- (Tetap).

9. Tanah dan bangunan terletak di

Perumahan Limus Pratama Regensy, jl.

Surabaya Blok D-5 Nomor 31 Desa

Limusnunggal Kec. Cileungsi, Bogor,

Jawa Barat dengan bukti kepemilikan

19

berupa SHM nomor 2291 an. Akam

APHT I Rp. 852.000.000,- (Tetap).

Status pinjaman yang diperoleh Perseroan saat ini masih berlaku sesuai dengan dengan Addendum Perjanjian Kredit dengan Bank Danamon nomor 066/PP/EB-Syariah/0319 dan akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2020. PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Akad Perjanjian Prinsip Musharakah Line Fasility antara PT Bank Syariah

Mandiri dengan PT Agro Yasa Lestari sesuai Akta No. 10 tanggal 29 Agustus 2017, Notaris

Jonifa, SH Notaris Jakarta, bahwasanya Bank menyetujui permohonan nasabah untuk

menyediakan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah :

Pembiayaan dan Penggunaan :

PT Bank Mandiri Syariah menyediaakan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Prinsip

Musyarakah sebesar Rp. 1.450.000.000 (Satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah)

atau senilai 15,25% (lima belas koma dua puluh lima persen) dari total modal Musyarakah

untuk proyek.

Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan :

a. Jangka waktu pembiayaan 12 bulan sejak penandatangan akad b. Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung

mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 8 Februari 2019. c. Perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan

1) Jangka waktu Line Facility selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 Agustus 2019

sampai dengan 24 Februari 2020. 2) Jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 Agustus 2019

sampai dengan 24 Februari 2020. 3) Jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 Agustus 2019

sampai dengan 24 Februari 2020.

Perjanjian pembiayaan ini dijamin dengan aset-aset penjamin (pihak ketiga) dalam bentuk :

Agunan :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1024/Karang Timur yang terletak di Kelurahan

Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, luas 84

m3 atas nama Yurike Laksmita Nugraha Ningtyas (Istri Bp. Arief Darmawan).

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 388/Tugu Utara yang terletak di Komplek

Perumahan Pertamina Tugu Blok X Nomor 12, Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Kodja,

luas 126 m3 atas nama Bpk akam.

Status pinjaman yang diperoleh Perseroan saat ini masih berlaku sesuai dengan Addendum Perjanjian Kredit No 21/502/0741/0035/VIII/ADDN dan No 21/502/0741/0035/VIII/ADDN dan akan berakhir pada tanggal 24 Februari 2020.

3. Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 4.363 juta dengan rincian

sebagai berikut:

20

LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. Liabilitas imbalan paska kerja

Perusahaan menunjuk aktuaris independent untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja

sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pascakerja

Perseroan pada 31 Desember 2018 dan 2017 dihitung oleh PT Sentra Jasa Aktuaria

No. 122779/BPA/VI/19 tanggal 1 Mei 2019 Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi atas

imbalan pascakerja tersebut telah memadai untuk menutup kewajiban yang dimaksud.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai

berikut: (dalam jutaan Rupiah)

Manajemen berpendapat bahwa pencadangan / provisi tersebut cukup untuk memenuhi

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2019 TELAH

DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA

PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH

JATUH TEMPO.


KETERANGAN Jumlah

Utang Pajak

Pajak penghasilan pasal 25 (9)

Pajak penghasilan pasal 21 (9)

Pajak penghasilan pasal 29 652

Pajak pertambahan nilai - keluaran 3.729

Jumlah Utang usaha 4.363

31 Juli

2019

Tingkat Diskonto 8%

Tingkat Kenaikan Gaji 8%

Tingkat Pensiun Normal 56 Tahun

Tabel Mortalita TMI'11

Tingkat Cacat 10%

Tingkat Pengunduran Diri Karyaw an 6%

Biaya Jasa Kini 247

Biaya Bunga -

Penerapan pertama 730

Saldo Aw al 978

Beban tahun berjalan 259

Penghasilan komprehensif lain (278)

Saldo akhir 959

Mutasi Liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai

berikut :

Jumlah imbalan paska kerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah

sebagai berikut :

KETERANGAN

21

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI

DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI

LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS

YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-

LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG

TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT

MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS

SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN

MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH

LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN

KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

PERSEROAN

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA

PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN

EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT

PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN

HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

22

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk

untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Akuntan melakukan pemeriksan terhadap

Perseroan pada tahun 2018 dengan menggunakan standar PSAK, sedangkan pemeriksaan yang

dilakukan oleh akuntan lain pada tahun 2017 dan 2016 masih menggunakan SAK ETAP. Atas dasar

itu harus dilakukan penyajian kembali secara retrospective untuk tahun 2017 dan 2016, sehingga

akuntan melakukan penyajian kembali tersebut. Laporan audit Perseroan tanggal 31 Desember

2018, 2017 dan 2016 telah diterbitkan oleh kantor akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji yang

ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak. CA. CPA. Laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan dan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul

dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar tanpa

modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN


31 Juli

2019 2018 2017 2016

ASET

Aset Lancar

Kas dan setara kas 187 792 2.514 1.736

Piutang usaha 18.396 7.646 6.540 12.362

Persediaan 25.401 27.284 28.583 32.728

Pajak dibayar dimuka 4.012 2.681 2.334 7.239

Uang muka 2.128 - - -

Jumlah Aset Lancar 50.123 38.402 39.971 54.065

Aset Tidak Lancar

Aset tetap 12.909 11.146 11.957 10.211

Aset pajak tangguhan 255 255 249 -

Piutang lain-lain 2.656 349 - -

Jumlah Aset Tidak Lancar 15.820 11.750 12.206 10.211

JUMLAH ASET 65.944 50.153 52.178 64.276

LIABILITAS


Utang usaha 6.075 5.583 10.000 18.161

Pinjaman bank 21.762 19.512 19.865 19.371

Utang pajak 4.363 2.776 2.412 7.334

Utang lain-lain - 1.245 400 732

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 32.200 29.115 32.677 45.598


Liabilitas imbalan paska kerja 959 959 978 -

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 959 959 978 -

JUMLAH LIABILITAS 33.159 30.074 33.655 45.598

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal 29.736 1.136 1.136 1.136

Penghasilan Komperehensif Lain 278 278 - -

Saldo laba:

Telah ditentukan penggunaannya - 18.000.000 - 600.000

Belum ditentukan penggunaannya 2.771 665.049 17.387 16.942

EKUITAS 32.784 20.079 18.523 18.678

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 65.944 50.153 52.178 64.276

KETERANGAN

31 Desember

Penyajian kembali

23

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

RASIO KEUANGAN


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016

Penjualan 27.110 21.907 37.555 32.216 74.925

Beban pokok Penjualan (21.152) (17.544) (30.075) (25.640) (61.057)

Laba Kotor 5.958 4.364 7.480 6.576 13.868

Beban Usaha (2.630) (2.161) (3.704) (4.075) (6.849)

Laba Usaha 3.328 2.203 3.776 2.501 7.019

Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha (604) (1.167) (2.001) (1.838) (2.006)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 2.724 1.036 1.775 662 5.013

Pajak Penghasilan (618) (285) (498) (217) (1.392)

Laba Bersih 2.106 751 1.277 445 3.620

Penghasilan komprehensif lain

Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas

imbalan pasca kerja - - 278 - -

Laba Komprehensif Periode Berjalan 2.106 751 1.556 445 3.620

KETERANGAN Penyajian kembali

31 Juli 31 Desember

2019 2018 2018 2017 2016

Pertumbuhan

Penjualan 24% *tdp 17% -57% *tdp

Beban Pokok Penjualan 21% *tdp 17% -58% *tdp

Laba Kotor 37% *tdp 14% -53% *tdp

Aset 31% *tdp -4% -19% *tdp



Profitabilitas






Solvabilitas








31 Juli

24

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar

Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan

keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam

Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.

Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba

rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018,

2017 dan 2016. Akuntan melakukan pemeriksan terhadap Perseroan pada tahun 2018 dengan

menggunakan standar PSAK, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan lain pada

tahun 2017 dan 2016 masih menggunakan SAK ETAP. Atas dasar itu harus dilakukan penyajian

kembali secara retrospective untuk tahun 2017 dan 2016, sehingga akuntan melakukan

penyajian kembali tersebut. Laporan audit Perseroan tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan

2016 telah diterbitkan oleh kantor akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji yang

ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak. CA. CPA. Laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan dan

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi,

Chairul dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar

tanpa modifikasian.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Agro Yasa Lestari yang berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 15 Febuari 2010, dibuat di hadapan Ineu Mauleni, S.H.,

Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21

Mei 2010.

Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar tetapi, tidak ada

perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham

Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan Akta

No. 06,- tanggal 22 Juli 2019, dibuat di hadapan Teddy Yunadi, SH. Notaris di Jakarta,

dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka.

Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. AHU-0042612-AH.01.02.Tahun

2019 pada tanggal 26 Juli 2019 dan telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-

0304415 & AHU-AH.01.03-0304416 tanggal 26 Juli 2019.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana

dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No.

20,- tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H.,

Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan dan memperoleh surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0344216 dan surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344217 dari

Menkumham.

Berdasarkan pasal 3 pada Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan pada saat didirikan

adalah :

25

a) Berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, menjalankan usaha-usaha di

bidang perdagangan, ekspor, import, perdagangan besar lokal, grossier, supplier,

leveransir, comission house, distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-

badan perusahaan, meliputi :

- Berdagang hasil pertanian, seperti berdagang jagung, kedelai, soya bean meal,

lada, pala, kacang-kacangan, palawija, rempah-rempahdan lain sebagiannya;

- Hasil perkebunan, hasil hutan dan bumi hutan;

- Buah-buahan dan sayuran;

- Cocoa (cacao) dan coklat, kelapa (coconut), kelapa sawit, kopi dan biji kopi.

b) Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi :

- Industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian;

- Industri karet dan barang-barang dari karet;

- Industri karet mentah/alam;

- Industri pengolahan biji-bijijan;

- Industri pengolahan buah-buahan dan sayuran;

- Industri pengolaha cocoa dan coklat;

- Industri pengolahan hasil bumi;

- Industri pengolahan hasil hutan (non tanaman industry);

- Industri pengolahan hasil perikanan;

- Industri pengolahan hasil-hasil laut;

- Industri pengolahan kelapa (coconut);

- Industri pengolahan kelapa sawit;

- Industri pengolahan kopi dan biji kopi;

- Industri pengolahan rumput laut;

- Industri pengolahan tembakau;

- Industri teh dan bio kopi.

c) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, meliputi :

- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);

- Agrobisnis industri;

- Budidaya mutiara;

- Industri pertanian;

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian;

- Pembenihan dan budi daya biota air tawar;

- Pembenihan dan budi daya biota laut;

- Pembenihan tanaman hias;

- Perikanan darat/laut dan pertambakan;

- Perkebunan coklat (cocoa/cacao);

- Perkebunan karet;

- Perkebunan kelapa (coconut);

- Perkebunan kelapa sawit;

- Perkebunan kopi;

- Perkebunan tanaman pangan;

- Perkebunan tanaman keras (palawija);

- Perkebunan tanaman jatrova (jarak pagar).

d) Menjalankan usaha dalam bidang jasa :

- Jasa konsultasi di bidang pertanian, dan lain sebagiannya kecuali jasa dalam

bidang hukum dan pajak.

26

Perseroan telah memperbaharui maksud dan tujuan perusahaan sesuai Akta Notaris No. 06

Tahun 2019 yaitu :

berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, Perdagangan Besar

Produk Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian

Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan :

a. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya :

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang

belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari plastik,

formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan

pipa saluran --asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater);

dan

b. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL :

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup

dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar

serat atau fiber --tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir

dan lain-lain).

c. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman - Hasil Pertanian Lainnya.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil

pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah - rempah.

Kegiatan usaha utama perseroan :

1) Perdagangan besar bahan konstruksi

Perusahaan menjual aspal yang diimpor dari negara tetangga seperti Singapore,

Malaysia dan Timur Tengah ataupun melalui pembelian lokal, untuk selanjutnya dijual

kepada pelanggan BUMN karya dan swasta lainnya.

2) Perdagangan besar produk lainnya YTDL

Perseroan menjual produk geosynthetis yang diimpor dari negara tetangga seperti

China, Korea ataupun melalui pembelian lokal untuk selajutnya dijual kepada pelanggan

BUMN karya dan swasta lainnya.

3) Perdasangan besar bahan makanan dan hasil pertanian

Perseroan menjual bahan baku pakan yang dibeli dari lokal untuk dijual kepada pembeli

swasta seperti PT Nestle Indonesia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

a. Kontrak-kontrak infrastruktur yang didapat Perseroan

Sebagai perusahaan supplier dan trading dengan produknya berupa aspal dan geosintetis,

Perseroan dalam memperoleh penjualan bergantung terhadap proyek – proyek

infrastruktur yang didapat oleh Perseroan. Melalui hubungan baik yang dimiliki Perseroan

yang sudah terjalin lama kurang lebih 10 tahun dengan kontraktor BUMN seperti Hutama

Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya dan dengan pengalaman

yang dimiliki oleh Perseroan, perseroan mempunyai nilai jual tersendiri dalam memperoleh

proyek-proyek tersebut.

27

Terlebih melalui program pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur untuk

mengejar ketertinggalan Indonesia di kawasan regional khususnya. Menurut data dari

World Economic Forum (WEF) tahun 2018, keseluruhan pembangunan telah secara

agregat meningkatkan daya saing Infrastruktur Indonesia naik sebanyak 20 peringkat. Daya

Saing Infrastruktur Indonesia pada 2014-2015 berada di urutan 72 naik pada 2017-2018 ke

posisi 52. Daya Saing Global di peringkat 36 untuk tahun 2017-2018.

Namun prestasi tersebut masih jauh dari beberapa negara tetangga yakni Thailand,

Malaysia dan Singapura. Indonesia adalah yang lebih dulu membangun jalan tol. Bahkan,

Indonesia membantu Filipina dan Malaysia dalam membangun tol. Daya Saing Infrastruktur

Malaysia saat ini berada di posisi 22 sementara Daya Saing Global di peringkat 23 untuk

tahun 2017-2018. Begitu juga dengan Thailand yang menduduki Daya Saing Infrastruktur

di peringkat 43. Daya Saing Global Thailand untuk 2017-2018 adalah 32.

Melalui holding BUMN Karya yang dicanangkan pemerintah dimana PT Hutama Karya

menjadi holdingnya, Perseroan mempunyai nilai yang sangat tinggi dari sisi kompetisi

mengingat selama ini Perseroan sudah melakukan kerjasama dengan Hutama Karya

selama 9 tahun.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang mencanangkan pembangunan proyek infrastruktur besar-

besaran turut mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Diharapkan kebijakan ini akan secara

konsisten dijalankan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia. Perubahan

kebijakan yang drastis dalam hal visi dan misi pemerintah turut mempengaruhi usaha

Perseroan.

Dalam hal terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, Perseroan akan selalu siap dan

disiplin melakukan aksi untuk menyeimbangkan portfolio perusahaan seperti menaikkan

penjualan bahan paku pakan dan mencari terobosan lain.

c. Kondisi makroekonomi

Kondisi makroekonomi secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan perusahaan.

Dengan telah selesainya pemilihan umum yang berlangsung aman , diharapkan dapat

memicu pertumbuhan ekonomi diatas target pemerintah.

Perubahan makroekonomi dapat mempengaruhi alokasi dana infrastruktur yang

dicadangkan pemerintah. Perseroan juga bersiap untuk melakukan penetrasi pasar proyek

swasta untuk menyeimbangkan portfolio perusahaan.

d. Tingkat konsumsi masyarakat Indonesia

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan kerjasama dengan PT Nestle

Indonesia sebagai salah satu produsen susu terbesar di Indonesia dan dunia.

Kerjasamanya meliputi pengadaan pakan ternak untuk koperasi susu PT Nestle yang

tersebar di pulau Jawa. Dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang terus naik

karena pengurangan kemiskinan masyarakat, diharapkan kerjasama Perseroan dengan PT

Nestle Indonesia dapat berkembang lebih besar.

Perseroan juga menargetkan untuk melakukan kerjasama dengan produsen susu lain di

Indonesia dan juga mengincar pasar lain selain produsen susu, seperti produsen pakan

28

ternak dan peternak langsung. Kebutuhan bahan baku pakan terhadap produksi susu atau

peternakan lainnya masih sangat terbuka lebar. Susu sapi perah merupakan salah satu

bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, karena

susu bernilai gizi tinggi dan mempunyai komposisi zat gizi lengkap dengan perbandingan

gizi yang sempurna, sehingga mempunyai nilai yang sangat startegis. Susu sebagai salah

satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh generasi muda terutama usia sekolah.

Penduduk Indonesia pada usia wajibsekolah cukup besar yaitu 38% dan laju pertumbuhan

1,49% per tahun, Diperkirakan kebutuhan susu untuk memenuhi konsumsi generasi

usiawajib sekolah tersebut sebanyak 4,6 juta ton pertahun, sedangkan penyediaan susu

baru dapat mencapai 2,1 juta ton. Hal ini merupakan indikasi bahwa peluang untuk

mengembangkan industri susu di masa mendatang cukup baik. Namun demikian produksi

susu sapi perah sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan susu dalam negeri,

sehingga masih melakukan import susu sebanyak 60% sampai dengan 70%.

Belum terpenuhinya kebutuhan susu diakibatkan dari rendahnya produktivitas sapi perah

(Anggraeni etal., 2001). Menurut Schmidt et al (1988), bahwa produktivitas sapi perah yang

masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas genetik ternak, tata

laksana pakan, umur beranak pertama, periode laktasi, frekuensi pemerahan, masa kering

kandang dan kesehatan.penyebab rendahnya produksi susu adalah pakan (kualitas dan

kuantitas), tata cara pemerahan.

Untuk itu dikarenakan factor kebutuhan pakan ternak sapi perah untuk tata laksana pakan

masih harus terus dibenahi dengan diberikannya pakan yang kaya akan protein dan

karbohidrat. SBM dan DDGS serta pakan alternative lainnya masih sangat terbuka lebar

untuk pasar di Indonesia. Sehingga Perseroan yang memang konsentrasi salah satunya

bisnisnya sebagai penyedia pakan ternak diprediksi masih sangat bagus untuk di masa

depan.

e. Sosialisasi manfaat teknologi Soil Improvement di Indonesia

Saat ini pemerintah Indonesia melakukan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur

untuk menunjang pertumbuhan dan kemajuan. Teknologi soil improvement di Indonesia

perlu terus dilakukan dan disosialisasikan agar dapat meningkatkan daya dukung tanah

terhadap umur dari konstruksi tersebut. Dengan adanya sosialiasi manfaat teknologi soil

improvement dengan diantaranya pemanfaatan design material yg menggunakan material

geoshintetik diapat dipastikan menambah volume penjualan Perseroan yang dimana salah

satu konsentrasi bisnisnya adalah design engineering dan supply atau pengadaan material

geosintetik. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dermaga merupakan

sebagian bentuk pembangunan infrastruktur. Namun keadaan tanah yang sering

dimanfaatkan untuk pembangunan sarana infrastruktural sebagian besar berupa rawa-

rawa, tanah gambut, tanah labil ataupun daerah rawan longsor. Perkuatan tanah dengan

geosintetik dapat menambah atau memberikan kekuatan dan daya dukung tanah asli yang

kurang baik seperti tanah lembek dan tanah labil. Penerapannya mempertimbangkan teknis

dan prinsip mekanis dalam memilih tipe, merancang dan membangun suatu bangunan di

bawah pondasi suatu struktur. Geosintetik terdiri dari beberapa jenis bahan yang

mempunyai bentuk dan fungsi berbeda yaitu: geotekstil, geogride, geolinier, PVD,

geomembrane, geocell. Lahan lahan gambut yang ada di Indonesia masih belum banyak

tersentuh dengan teknologi geosintetik sehingga penggunaan atau kebutuhan geosintetik

dinndonesia masih sangat terbuka lebar .

29

3. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari

dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas

laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab IV dari Prospektus ini. Laporan

keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang ditandatangani

Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan tahun yang

berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Budiman Wawan Pamudji dan Rekan yang ditandatangani Drs.Pamudji, Ak.,

CPA. dengan opini wajar tanpa modifikasian sesuai dengan standar Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK).

ANALISA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016

Penjualan 27.110 21.907 37.555 32.216 74.925

Beban pokok Penjualan (21.152) (17.544) (30.075) (25.640) (61.057)

Laba Kotor 5.958 4.364 7.480 6.576 13.868

Beban Usaha (2.630) (2.161) (3.704) (4.075) (6.849)

Laba Usaha 3.328 2.203 3.776 2.501 7.019

Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha (604) (1.167) (2.001) (1.838) (2.006)


Pajak Penghasilan (618) (285) (498) (217) (1.392)

Laba Bersih 2.106 751 1.277 445 3.620






31 Juli 31 Desember

30

PENJUALAN

Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 naik sebesar

Rp 5.204 juta atau sebesar 24% dari Rp 21.907 juta menjadi Rp 27.111 juta Kenaikan ini

menunjukan perusahaan sudah menaikkan pendapatan pada periode 7 (tujuh) bulan dari

tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjualan Geotekstil dan SBM.

Adapun kenaikan Geotekstil disebabkan karena adanya penambahan permintaan dari

proyek tol trans Sumatra khususnya project padang – sicincin dari seksi 1 sampai seksi 6,

sedangkan untuk SBM Perseroan mulai mendapatkan permintaan lebih banyak dari Nestle

untuk mensuply persediaan pakan ternak.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan

dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik sebesar

Rp 5.340 juta atau sebesar 16,57% dari Rp 32.216 juta pada 31 Desember 2017 menjadi

Rp 37.556 juta pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjualan

aspal dan Geotekstil proyek tambahan yang didapat dari PT Hutama Karya Infrastruktur

melalui proyek tol trans sumatra khususnya pekanbaru – dumai seksi 1. Adapun untuk Aspal

Perseroan mendapatkan proyek APBN Padang – Bengkulu.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan

dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar

Rp 42.709 juta atau sebesar 57% dari Rp 74.925 juta pada 31 Desember 2017 menjadi

Rp 32.216 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2016

banyak proyek-proyek yang sudah selesai pekerjaanya sehingga jika dibandingkan dengan

2017 maka akan terilhat sangat signifikan penurunan nilai omset perusahaan.


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016

Penjualan

Aspal 11.607 17.377 29.790 18.800 64.123

Geotextile 11.407 4.245 7.277 11.588 6.502

Geogrid 100 119 204 1.553 2.688

Geomembrane - - - 274 144

SBM & DDGS 3.998 88 151 - 1.187

Wetfix - - - - 171

Lainnya - 78 134 - 110

Jumlah Pendapatan 27.111 21.907 37.556 32.216 74.925

KETERANGAN

31 Juli 31 Desember

Penyajian kembali

31

BEBAN POKOK PENJUALAN

Beban Pokok Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31

Juli 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Beban pokok penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli

2019 naik sebesar Rp 3.608 juta atau sebesar 21% dari Rp 17.544 juta pada 31 Juli 2018

menjadi Rp 21.152 juta pada 31 Juli 2019. Kenaikan ini menunjukan perusahaan sudah

menaikkan pendapatan pada periode 7 (tujuh) bulan dari tahun sebelumnya sehingga beban

pokok penjualan juga meningkat efek dari pendapatan yang meningkat. Kenaikan ini

disebabkan beban pokok pendapatan produk geotextile yang meningkat.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 naik

sebesar Rp 4.435 juta atau sebesar 17,27% dari Rp 25.640 juta pada 31 Desember 2017

menjadi Rp 30.075 juta pada 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan kenaikan beban pokok

untuk produk aspal dan geomembrane.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017


Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun

sebesar Rp 35.417 juta atau sebesar 58% dari Rp 61.057 juta pada 31 Desember 2017

menjadi Rp 25.640 Miliar pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan beban pokok

produk geogrid yang turun signifikan.


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016

Beban Pokok Penjualan

Aspal 9.803 14.972 25.666 17.021 53.453

Geotextile 7.865 2.443 4.188 7.633 5.125

Geogrid 78 105 180 796 1.251

Geomembrane - - - 191 85

SBM & DDGS 3.406 23 40 - 1.001

Wetfix - - - - 143

Jumlah Beban Pokok Penjualan 21.152 17.544 30.075 25.640 61.057

KETERANGAN

31 Juli 31 Desember

Penyajian kembali

32

BEBAN OPERASI

Beban Operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019

dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Beban operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 naik

sebesar Rp 469 juta atau sebesar 21,7% dari Rp 2.161 juta pada 31 Juli 2018 menjadi

Rp 2.630 juta pada 31 Juli 2019. Kenaikan ini disebabkan beban jasa profesional yang naik

signifikan.

Beban Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018


Beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 turun sebesar

Rp 371 juta atau sebesar 9,10% dari Rp 4.075 juta pada 31 Desember 2017 menjadi Rp

3.704 juta pada 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan beban imbalan pasca kerja

yang menurun.

Beban Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017


Beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 turun sebesar

Rp 2.774 juta atau sebesar 40.5% dari Rp 6.849 juta pada 31 Desember 2016 menjadi

Rp 4.075 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan beban operasi yang

menurun dikarenkan penjualan yang menurun.


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016

Beban Operasi

Jasa Profesional 914 17 30 - 58

Penyusutan 459 473 811 854 803

Bongkar muat 428 369 633 676 1.751

Gaji dan tunjangan 346 455 780 707 651

Pengangkutan 195 453 776 528 2.274

Sew a Gedung 110 - - - 676

Jasa dan Komisi 64 61 104 36 66

Perlengkapan Kantor 34 70 120 173 56

Perjalanan Dinas 33 15 27 44 107

Pajak 3 65 111 52 22

Imbalan Paska Kerja - 151 259 978 -

Jamuan - 2 4 10 -

Biaya Penyisihan Piutang - 26 44 19 -

Lain-Lain 44 3 6 - 384

Jumlah Beban Operasi 2.630 2.161 3.704 4.075 6.849

31 Desember

Penyajian kembaliKETERANGAN

31 Juli

33

PENDAPATAN DAN (BEBAN) DI LUAR USAHA

Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal

31 Juli 2018

Pendapatan dan (Beban) di luar usaha Lain-lain untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Juli 2019 turun sebesar Rp 563 juta atau sebesar 48,24% dari Rp 1.167 juta

pada 31 Juli 2018 menjadi Rp 604 juta pada 31 Juli 2019. Penurunan ini disebabkan adanya

pendapatan lain – lain sebesar Rp. 44 juta yang diperoleh Perseroan dari pelanggan atas

penyisihan Cadangan Penurunan nilai piutang tahun 2018 dan turunnya beban bunga.

Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal

31 Desember 2017

Pendapatan dan (Beban) di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2018 naik sebesar Rp 163 juta atau sebesar 8.87% dari Rp 1.839 juta pada 31 Desember

2017 menjadi Rp 2.001 juta pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan sumbangan

yang naik.

Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal

31 Desember 2016

Pendapatan dan (Beban) di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2017 turun sebesar Rp 168 juta atau sebesar 8.37% dari Rp 2.006 juta pada 31 Desember

2016 menjadi Rp 1.839 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan penurunan

beban bunga.


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016

Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha

Selisih Kurs - (2) (3) (44) -

Pendapatan Bunga 8 16 27 164 (38)

Pendapatan (beban) lain-lain 44 - - - 165

Beban Bunga (526) (1.002) (1.719) (1.849) (1.990)

Sumbangan (130) (178) (305) (110) (143)

Jumlah Pendapatan dan (Beban) Di Luar Usaha (604) (1.167) (2.001) (1.839) (2.006)

KETERANGAN

31 Juli 31 Desember

Penyajian kembali

34

LABA SEBELUM PAJAK

Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal

31 Juli 2019 naik sebesar Rp 1.355 juta atau sebesar 180% dari Rp 751 juta pada 31 Juli

2018 menjadi Rp 2.106 juta pada 31 Juli 2019. Kenaikan ini disebabkan proyek proyek yang

diterima antara lain proyek trans Sumatra padang – sicincin, proyek APBN tanjung pinang,

proyek jalan APBN teluk Piyai, Riau dan pakan ternak dari Nestle.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2018 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

naik sebesar Rp 833 juta atau sebesar 187% dari Rp 445 juta pada 31 Desember 2017

menjadi Rp 1.277 juta pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan penambahan

proyek yang diterima perusahaan yaitu proyek tol trans Sumatra Pekanbaru – Dumai.

Laba Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017


Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

turun sebesar Rp3.175 juta atau sebesar 88% dari Rp 3.620 juta pada 31 Desember 2016

menjadi Rp 445 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan berakhirnya proyek

yang diterima perusahaan pada tahun 2016.


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016


Pajak Penghasilan: -

Kini (618) (285) (504) (466) (1.392)

Tangguhan 6 249

Laba Bersih 2.106 751 1.277 445 3.620

KETERANGAN

31 Juli 31 Desember

Penyajian kembali

35

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Saldo pada Penghasilan komprehensif lain disebabkan oleh perhitungan Liabilitas imbalan

kerja yang dilakukan oleh aktuaris dan dihitung pada tahun 2018 sehingga sampai saat ini

hanya ada selisih dari hasil perhitungan Liabilitas imbalan kerja.

ANALISA LAPORAN POSISI KEUANGAN


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016






31 Juli 31 Desember


31 Juli

2019 2018 2017 2016

ASET

Aset Lancar 50.123 38.402 39.971 54.065

Aset Tidak Lancar 15.820 11.750 12.206 10.211

JUMLAH ASET 65.944 50.153 52.178 64.276

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 32.200 29.115 32.677 45.598

Liabilitas Jangka Panjang 959 959 978 -

JUMLAH LIABILITAS 33.159 30.074 33.655 45.598

EKUITAS 32.784 20.079 18.523 18.678

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 65.944 50.153 52.178 64.276

KETERANGAN

31 Desember

Penyajian kembali

36

ASET

Aset lancar

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Juli 2019 Jumlah Aset Lancar Perseroan adalah sebesar Rp. 52.779 juta

meningkat sebesar Rp. 14.078 juta atau 36% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember

2018 sebesar Rp. 38.751 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang

usaha sebesar Rp. 10.750 juta atau 141% akibat berjalannya project padang – sicincin dari

seksi 1 sampai seksi 6, selain itu ada kenaikan sebesar Rp. 2.128 juta pada akun uang muka

atas aspal untuk proyek di Palu, Sulawesi Tengah dan geosistetik untuk proyek trans

sumatera, selain itu ada kenaikan pada pajak dibayar dimuka sebesar Rp. 1.331 juta atau

50%. Akun piutang lain-lain juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.307 atau 661%

pinjaman .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 Jumlah Aset Lancar Perseroan sebesar Rp. 38.751 juta

turun sebesar Rp. 1.220 juta atau 3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

sebesar Rp. 39.971 juta, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kas dan setara kas

sebesar Rp. 1.722 juta atau 69%, selain itu ada penurunan juga pada akun persediaan

sebesar Rp. 1.299 juta atau sebesar 5% karena proyek trans Sumatera telah berjalan.



Pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah Aset Lancar Perseroan sebesar Rp. 39.971 juta

turun sebesar Rp. 14.094 juta atau 26% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

sebesar Rp. 54.065 juta, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pajak dibayar dimuka

sebesar Rp. 4.905 atau 68%, selain itu penurunan disebabkan oleh akun piutang sebesar

Rp. 5.822 juta atau 11% dan juga disebabkan oleh akun persediaan sebesar Rp 4.145 juta

atau 13%.


31 Juli

2019 2018 2017 2016

ASET

Aset Lancar

Kas dan setara kas 187 792 2.514 1.736

Piutang usaha 18.396 7.646 6.540 12.362

Persediaan 25.401 27.284 28.583 32.728

Pajak dibayar dimuka 4.012 2.681 2.334 7.239

Uang muka 2.128 - - -

Jumlah Aset Lancar 50.123 38.402 39.971 54.065

KETERANGAN

31 Desember

Penyajian kembali

37

Aset tidak lancar



Pada tanggal 31 Juli 2019 Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan adalah sebesar Rp. 13.165

juta meningkat sebesar Rp. 1.763 juta atau 15% dibandingkan dengan tanggal

31 Desember 2018 sebesar Rp. 11.402 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh

kenaikan aset tetap berupa renovasi asset dan pembelian peralatan kantor.



Pada tanggal 31 Desember 2018 Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp. 11.402

juta turun sebesar Rp. 804 juta atau 6,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

sebesar Rp. 12.206 juta, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap

sebesar Rp. 811 Juta atau 6,8% dan juga disebaban oleh aset pajak tangguhan sebesar

Rp. 6 juta atau 2%.



Pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp. 12.206

juta naik sebesar Rp. 1.995 juta atau 19,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember

2016 sebesar Rp. 10.211 juta, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh aset tetap

sebesar Rp. 1.746 juta atau 17% selain itu juga disebabkan oleh kenaikan aset pajak

tangguhan sebesar Rp. 249 juta.


31 Juli

2019 2018 2017 2016

Aset Tidak Lancar

Aset tetap 12.909 11.146 11.957 10.211

Aset pajak tangguhan 255 255 249 -

Piutang lain-lain 2.656 349 - -

Aset Tidak Lancar 15.820 11.750 12.206 10.211

KETERANGAN

31 Desember

Penyajian kembali

38

LIABILITAS




Pada tanggal 31 Juli 2019 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan adalah sebesar

Rp. 32.200 juta meningkat sebesar Rp. 3.085 juta atau 11% dibandingkan dengan tanggal

31 Desember 2018 sebesar Rp. 29.115 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh

kenaikan pinjaman bank Rp. 2.250 juta atau 11%, kenaikan utang usaha sebesar Rp. 492

juta atau 9% , kenaikan utang pajak sebesar Rp. 1.587 atau 57%.



Pada tanggal 31 Desember 2018 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar

Rp. 29.115 juta turun sebesar Rp. 3.552 juta atau 12% dibandingkan dengan tanggal

31 Desember 2017 sebesar Rp. 32.667 juta, penurunan tersebut disebabkan oleh pinjaman

bank Rp. 353 juta atau 11%, penurunan utang usaha sebesar Rp. 5.517 juta atau 44%.



Pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar

Rp. 32.677 juta turun sebesar Rp. 12.921 juta atau 28% dibandingkan dengan tanggal

31 Desember 2016 sebesar Rp. 45.598 juta, penurunan tersebut disebabkan oleh utang

pajak Rp. 4.922 juta atau 67%, penurunan utang usaha sebesar Rp. 8.161 juta atau 45%,

penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp. 332 juta atau 45%.


31 Juli

2019 2018 2017 2016


Utang usaha 6.075 5.583 10.000 18.161

Pinjaman bank 21.762 19.512 19.865 19.371

Utang pajak 4.363 2.776 2.412 7.334

Utang lain-lain - 1.245 400 732

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 32.200 29.115 32.677 45.598

KETERANGAN

31 Desember

Penyajian kembali

39




Pada tanggal 31 Juli 2019 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan adalah sebesar

Rp. 959 juta tidak ada perubahan apabila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018.



Pada tanggal 31 Desember 2018 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar

Rp. 959 juta turun sebesar Rp. 19 juta atau 2% dibandingkan dengan tanggal

31 Desember 2017 sebesar Rp. 978 juta, penurunan tersebut disebabkan oleh liabilitas

imbalan kerja yang turun sebesar Rp. 19 juta atau 12% .



Pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar

Rp. 978 juta mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember

2017 sebesar Rp. 0 (Nihil), keniakan tersebut disebabkan oleh Perseroan baru menghitung

dan mencadangkan kewajiban liabilitas imbalan kerja.


31 Juli

2019 2018 2017 2016


Liabilitas imbalan paska kerja 959 959 978 -

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 959 959 978 -

KETERANGAN

31 Desember

Penyajian kembali

40

EKUITAS



Pada tanggal 31 Juli 2018 Jumlah Ekuitas Perseroan sebesar Rp. 32.784 juta naik sebesar

Rp. 12.705 juta atau 63% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.

20.079 juta, kenaikan tersebut disebabkan oleh tambahan modal saham sebesar Rp 28.600

juta atau 2517%.



Pada tanggal 31 Desember 2018 Jumlah Ekuitas Perseroan sebesar Rp. 20.079 juta naik

sebesar Rp. 1.556 juta atau 8%, kenaikan tersebut disebabkan oleh ekuitas lainnya sebesar

Rp. 278 juta dan kenaikan atas saldo laba sebesar Rp. 1.277 atau 7% .



Pada tanggal 31 Desember 2017 Jumlah Ekuitas Perseroan sebesar Rp. 18.523 juta turun

sebesar Rp. 155 juta atau 0,9% disebabkan karena ada pembagian deviden sebesar 600

juta.


31 Juli

2019 2018 2017 2016

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal 29.736 1.136 1.136 1.136

Penghasilan Komperehensif Lain 278 278 - -

Saldo laba:

Telah ditentukan penggunaannya - 18.000.000 - 600.000

Belum ditentukan penggunaannya 2.771 665.049 17.387 16.942

EKUITAS 32.784 20.079 18.523 18.678

KETERANGAN

31 Desember

Penyajian kembali

41

ANALISA LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Siklus arus kas Perseroan pada akhir tahun umumnya mengalami penurunan dikarenakan

proyek – proyek harus diselesaikan sehingga Perseroan banyak membeli barang untuk

kebutuhan proyek tersebut. Pembayaran dari perusahan milik pemerintah memiliki jangka

waktu tertentu, namun tidak melewati umur piutang sehingga penerimaan kas diterima pada

tahun berikutnya.

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan,

pembayaran kepada pemasok, pengeluaran kas untuk operasional lainnya, penerimaan dari

pendapatan keuangan, pembayaran untuk beban keuangan dan pembayaran pajak

penghasilan.

Untuk periode 7(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, kas yang diterima dari

aktivitasi operasi yang diterima dari pelanggan sebesar Rp. 11.979 juta, sedangkan kas yang

digunakan dari aktivitas operasional adalah Rp. 9.652 juta, pengeluaran untuk aktivitas

operasi terutama untuk pengeluaran pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar

Rp 21.605 juta. Selain itu ada pengeluaran untuk aktivitas operasi lainnya sebesar Rp. 380

juta. Penerimaaan kas dari pelanggan pada periode 31 Juli 2019 dibandingkan dengan 31

Juli 2018 mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan ada salah satu customer

BUMN yaitu Hutama Karya mengalami proses pergantian struktural sehingga proses Berita

Acara Serah Terima Barang mengalami keterlambatan. Dengan keterlambatan tersebut

maka proses invoicing menjadi terkendala dan berakibat pada menurunnya penerimaan dari

pelanggan. Hal tersebut bisa terlihat dari kenaikan penjualan.

Pada tahun 2018, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp. 37.853

juta, terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan, sedangkan kas

yang diperoleh dari pelanggan sebesar Rp 36.124 juta. Tidak ada perbedaan yang signifikan

karena kedua tahun tersebut Perseroan sedang dalam posisi yang stabil.


Tidak

di audit

2019 2018 2018 2017 2016

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Penerimaan kas dari pelanggan 11.979 20.453 36.124 38.157 70.117

Pembayaran kas kepada pemasok (18.777) (18.822) (33.194) (29.655) (68.552)

Pembayaran kas kepada karyaw an (346) (455) (780) (707) (651)

Pembayaran untuk beban operasi (2.482) (2.790) (3.879) (3.496) (7.528)

Penerimaan (Pembayaran) Pajak penghasilan (362) (348) (487) (484) (206)

Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi (9.988) (1.962) (2.214) (3.816) (6.820)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pembelian aset tetap (2.222) (2.600) (3)

(Kenaikan)/penurunan pada aset lain-lain

Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi (2.222) - - (2.600) (3)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kenaikan/(penurunan) pada utang lain-lain (1.245) - 845 (332) (4.015)

(Kenaikan)/penurunan pinjaman bank 2.250 - (353) 494 8.611

Pembayaran Deviden - - - (600) -

Tambahan modal disetor 10.600 - - - -

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas pendanaan 11.605 - 492 (438) 4.596

Kenaikan/(penurunan) bersih pada kas dan setara kas (604) (1.962) (1.723) 777 (2.227)

Kas dan setara kas, aw al tahun 792 2.514 2.514 1.737 3.964

Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun 187 552 792 2.514 1.736

KETERANGAN

31 Juli 31 Desember

Penyajian kembali

42



yang diperoleh dari pelanggan sebesar Rp 38.157 juta. Pada tahun 2016 Perseroan

memperoleh banyak proyek besar yang sudah banyak diselesaikan sehingga penerimaan

meningkat sangan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2017.



yang diperoleh dari pelanggan sebesar Rp 70.117 juta.

Pembayaran kas kepada pemasok pada periode 31 Juli 2019, 31 Juli 2018, 31 Desember

2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 secara historis mengikuti trend penjualan

tahun yang bersangkutan. Kecuali tahun 2016 dimana Perseroan mengalami pendapatan

pada proyek aspal di Kendari, tahun yang lainnya terlihat konstan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari perolehan aset tetap.

Untuk periode 7(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, kas dari aktivitasi

investasi digunakan untuk membeli aset tetap sebesar Rp. 2.222 juta

Pada tanggal 31 Desember 2017, kas dari aktivitasi investasi digunakan untuk membeli aset

tetap sebesar Rp. 2.600 juta

Pada tanggal 31 Desember 2016, kas dari aktivitasi investasi digunakan untuk membeli aset

tetap sebesar Rp. 3 juta

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aliran kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari peningkatan modal disetor,

penerimaan atau pembayaran utang pihak berelasi, pembayaran sewa guna usaha,

pembayaran utang bank, pembayaran utang pembiayaan konsumen, penerimaan utang

bank, penerimaan atau pembayaran piutang usaha - pihak berelasi, penambahan modal

lainnya dan penerimaan utang sewa guna usaha.

Untuk periode 7(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, kas dari aktivitasi

pendanaan terdapat kenaikan pada piutang berelasi sebesar Rp. 1.245 juta, kenaikan pada

setoran modal sebesar Rp. 10.600 dan Penurunan Pinjaman Bank sebesar Rp. 2.250.

Penurunan utang berelasi terjadi karena pembayaran kepada pihak berelasi. Kenaikan pada

setoran modal terjadi karena untuk meningkatkan struktur permodalan Perseroan sebelum

Penawaran Umum Saham Perdana. Penurunan pinjaman bank terjadi karena adanya

pembayaran hutang kepada Bank Danamon.

Pada tanggal 31 Desemeber 2018, kas dari aktivitasi pendanaan terdapat penurunan pada

piutang berelasi sebesar Rp. 845 juta, kenaikan pinjaman bank sebesar Rp. 353 juta.

Kenaikan utang berelasi terjadi karena terjadi proyek kerjasama dengan pihak berelasi.

Kenaikan pinjaman bank terjadi karena adanya kebutuhan pendanaan jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kas dari aktivitasi pendanaan terdapat kenaikan pada

piutang berelasi sebesar Rp. 332 juta, penurunan pinjaman bank sebesar Rp. 494 juta,

43

pembayaran deviden sebesar Rp. 600 juta. Penurunan pada utang berelasi terjadi karena

terdapat pembayaran kepada pihak beelasi. Penurunan pinjaman bank terjadi karena

Perseroan membayar sebagian hutang bank jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2016, kas dari aktivitasi pendanaan terdapat kenaikan pada

piutang berelasi sebesar Rp. 4.015 juta, penurunan pinjaman bank sebesar Rp. 8.611 juta, Penurunan pada utang berelasi karena adanya pembayaran kepada pihak berelasi.

Kenaikan pinjaman bank disebabkan karena membutuhkan pembiayaan untuk proyek aspal

di Kendari.

4. ANALISA RASIO KEUANGAN

Pertumbuhan

Profitabilitas

Imbal Hasil Ekuitas (return on equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk

memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah

sebesar 6,42%, 6,36%, 2,40% dan 19,38%.

Imbal Hasil Aset (return on asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk

menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir

pada pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah

sebesar 3,19%, 2,55 %, 0,85% dan 5,63%.

2019 2018 2018 2017 2016

Pertumbuhan

Pendapatan Usaha -28% *tdp 17% -57% *tdp

Beban Pokok Pendapatan -30% *tdp 17% -58% *tdp

Laba Bruto -20% *tdp 14% -53% *tdp

Aset 31% *tdp -4% -19% *tdp





31 Juli

2019 2018 2018 2017 2016

Profitabilitas








31 Juli

44

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio

solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1) Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan

2) Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017

dan 2016 masing-masing sebesar 1,01x, 1,50x, 1,82x dan 2,44x.

Rasio utang terhadap aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017

dan 2016 masing-masing sebesar 0,50x, 0,60x, 0,64x dan 0,71x.

Likuiditas

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal

kerja, dan belanja modal Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan

dari pinjaman perbankan, penambahan modal disetor dan laba ditahan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen,

kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau

penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan

yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk

memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak

terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui

dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

2019 2018 2018 2017 2016

Solvabilitas






31 Juli

2019 2018 2018 2017 2016





31 Juli

45

5. SEGMEN OPERASI

Operasional Perseroan dibagi atas segmen Aspal, Geosintetik, SBM/DDGS. Berikut adalah

informasi segmen pada 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2019 :


Keterangan Segmen Operasi

Aspal Geosintetik SBM/DDGS Total

Pendapatan 11.607 11.507 3.998 27.111

Kontribusi pada Pendapatan 42,81% 42,44% 14,75% 100%

Laba (Rugi) Usaha 1.804 3.720 592 5.960

Margin laba (rugi) usaha 15,54% 32,33% 14,81% 100%

Pada periode ini, segmen usaha yang memberikan kontribusi pendapatan Perseroan

terbesar adalah Aspal dengan kontribusi sebesar 42,81%, segmen Geosintetik sebesar

42,44% dan SBM/DDGS memberikan 14,75% dari total pendapatan Perseroan sebesar

Rp 27.111 Juta.

6. INVESTASI BARANG MODAL

Pada saat prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang

material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak terdapat investasi barang modal yang

dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan

penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016.

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan

penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016:

● Amanemen PSAK 4 : "Laporan Keuangan Tersendiri".

● Amanemen PSAK 5 : "Segmen Operasi".

● Amanemen PSAK 7 : "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Ventura Bersama".

● Amanemen PSAK 15 : "Investasi pada Entitas Asosiasi".

● Amanemen PSAK 16 : "Aset Tetap".

● Amanemen PSAK 19 : "Aset Takberwujud".

● Amanemen PSAK 22 : "Kombinasi Bisnis".

● Amanemen PSAK 24 : "Imbalan Kerja".

● Amanemen PSAK 65 : "Laporan Keuangan Konsolidasian".

● Amanemen PSAK 66 : "Pengaturan Bersama".

● Amanemen PSAK 67 : "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas".

● Amanemen PSAK 70 : "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

46

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2017: ● Amanemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan" tentang " Prakarsa

Pengungkapan". ● Amanemen PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim".

● Amanemen PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), : "Imbalan Kerja".

● Amanemen PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), : "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018: ● Amanemen PSAK No. 2 : "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".

● Amanemen PSAK No. 13 : "Properti Investasi : Pengalihan Properti Investasi".

● Amanemen PSAK No. 15 (Penyesuaian 2018 : "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

● Amanemen PSAK No. 46 : "Pajak Penghasilan tentang Pengukuran Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum direalisasikan".

● Amanemen PSAK No. 53 : "Kopensasi Berbasis Saham Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Berbasis Saham".

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2019: ● Amanemen PSAK No. 33 : "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka ".

● Amanemen PSAK No. 34 : "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan ".

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020: ● Amanemen PSAK No. 15 : "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama :

"Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

● Amanemen PSAK No. 71 : "Instrumen Keuangan: "Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

● Amanemen PSAK No. 71 : "Instrumen Keuangan: "yang diadopsi dari IFRS 9".

● Amanemen PSAK No. 72 : "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Diadopsi dari IFRS 15.

● Amanemen PSAK No. 73 : "Sewa". Diadopsi dari IFRS 16.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi (yang bukan merupakan kebijakan PSAK)

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

8. DAMPAK FLUKTUASI, KURS VALUTA ASING DAN SUKU BUNGA

Fluktuasi mata uang adalah hasil alami dari sistem nilai tukar yang berubah-ubah yang

merupakan norma dari sebagian besar perekonomian utama. Nilai tukar satu mata uang

terhadap yang lain dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental dan teknis. Termasuk

diantaranya jumlah pasokan dan permintaan dari dua mata uang tersebut, kinerja ekonomi,

prospek inflasi, perbedaan suku bunga, arus modal, dukungan teknis dan tingkat resistensi,

47

dan sebagainya. Karena faktor-faktor ini umumnya dalam keadaan fluks terus-menerus maka

nilai mata uang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Namun, walaupun tingkat mata uang

sebagian besar seharusnya ditentukan oleh ekonomi yang mendasarinya, hal ini sering

berubah-ubah, karena gerakan besar dalam mata uang juga bisa mendikte nasib

perekonomian suatu negara.

Jangkauan dari Efek Mata Uang

Sedangkan dampak perputaran mata uang terhadap perekonomian jauh jangkauannya,

kebanyakan orang justru tidak terlalu memperhatikan nilai tukar mata uang karena sebagian

besar bisnis dan transaksi mereka dilakukan dengan mata uang domestik. Untuk sebagian

konsumen, nilai tukar hanya diperlukan untuk kegiatan atau transaksi tertentu seperti

misalnya bepergian ke luar negeri, pembayaran barang impor atau pengiriman uang luar

negeri sesekali waktu.

Kesalahan umum yang biasanya terjadi adalah dengan menganggap bahwa mata uang

domestik yang kuat merupakan hal yang baik bagi perekonomian suatu negara, karena

dengan begitu orang memerlukan biaya yang lebih murah untuk melakukan perjalanan ke

Eropa, misalnya, atau untuk membayar sebuah produk impor. Pada kenyataannya, mata

uang yang terlalu kuat dapat memberikan hambatan yang signifikan terhadap perekonomian

dasar dalam waktu jangka panjang, karena seluruh industri yang ada justru tidak kompetitif

dan ribuan pekerjaan hilang. Sementara konsumen meremehkan melemahnya mata uang

domestik karena akan membuat biaya perjalanan ke luar negeri dan belanja impor lebih

mahal, malahan mata uang yang lemah justru dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang

lebih.

Nilai mata uang domestik di pasar valuta asing merupakan instrumen penting dalam sistem

bank sentral, serta merupakan pertimbangan utama ketika bank sentral hendak menetapkan

kebijakan moneter. Langsung atau tidak langsung, oleh karena itu, tingkat mata uang

mempengaruhi sejumlah variabel ekonomi utama. Mereka mungkin memainkan peran dalam

tingkat bunga yang Anda bayar untuk kepemilikan hipotek Anda, hasil portofolio investasi

Anda, harga bahan makanan di supermarket lokal, dan bahkan prospek pekerjaan Anda.

Dampak Mata Uang terhadap Perekonomian

Tingkat sebuah mata uang memiliki dampak langsung pada aspek-aspek ekonomi

berikut ini:

Perdagangan barang: Perdagangan barang disini mengacu pada perdagangan

internasional suatu negara, atau ekspor dan impor. Secara umum, mata uang yang lemah

akan merangsang ekspor dan membuat impor lebih mahal, sehingga mengurangi defisit

perdagangan suatu negara (atau meningkatkan surplus) dari waktu ke waktu.

Arus modal: Modal asing akan cenderung mengalir ke negara-negara yang memiliki

pemerintahan yang kuat, ekonomi dinamis dan mata uang yang stabil. Sebuah negara perlu

memiliki mata uang yang relatif stabil untuk menarik modal investasi dari investor asing. Jika

tidak, prospek pertukaran kerugian yang diakibatkan oleh depresiasi mata uang dapat

menghalangi investor luar negeri.

Inflasi: Sebuah mata uang yang terdevaluasi dapat mengakibatkan “impor” inflasi bagi

negara-negara importir besar. Penurunan mendadak sebesar 20% dari mata uang domestik

48

dapat menyebabkan produk impor naik hingga 25% atau lebih yang artinya bahwa

penurunan 20% mengharuskan peningkatan sebesar 25% untuk kembali ke modal awal.

Suku bunga: Seperti disebutkan sebelumnya, tingkat nilai tukar adalah pertimbangan utama

bagi sebagian besar bank sentral saat mengatur kebijakan moneter. Misalnya, mantan

Gubernur Bank of Canada, Mark Carney, mengatakan dalam sebuah pidatonya pada

September 2012 bahwa bank memperhatikan nilai tukar dolar Kanada dalam mengatur

kebijakan moneter. Carney mengatakan bahwa kekuatan terus-menerus dari dolar Kanada

adalah salah satu alasan mengapa kebijakan moneter Kanada telah “sangat akomodatif”

untuk waktu yang begitu lama.

Sebuah mata uang domestik yang kuat memberikan suatu hambatan pada ekonomi, ia akan

memberikan hasil akhir yang sama seperti kebijakan moneter yang lebih ketat (yaitu suku

bunga yang lebih tinggi). Selain itu, pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut pada saat

mata uang domestik sudah terlalu kuat dapat memperburuk masalah dengan menarik “uang

panas” lebih dari investor asing, yang sedang mencari investasi untuk penghasilan lebih

tinggi (yang selanjutnya akan mendongkrak mata uang domestik).

49

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus

mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-

informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan

investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau

yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja

operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat

mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian

atas seluruh atau sebagian investasinya. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah

merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin

berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak

diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan

usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa

menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau

sebagian dari investasinya. Untuk faktor Risiko di bawah ini, telah disusun berdasarkan

bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan yang dimulai dari

risiko utama Perseroan.

i. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan harus dapat mempertahankan keunggulan kompetitif bisnis yang dijalankan

risiko saat ini yaitu hubungan yang terjalin baik dengan supplier dan pelanggan

khususnya. Hubungan yang sudah terjalin cukup lama dengan supplier berupa

kesepakatan bisnis atau agent harus dipertahankan dan ditingkatkan volum bisnisnya.

Demikian juga hubungan baik dengan pelanggan khususnya perusahaan BUMN

konstruksi harus dipertahankan dan ditingkatkan. Apabila hubungan ini tidak dapat

dipertahankan, maka terdapat potensi pelanggan akhirnya memilih pesaing Perseroan

dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Hal ini akan

memberikan dampak langsung bagi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar rupiah khususnya terhadap USD akan berdampak pada

keuntungan Perseroan. Untuk pemenuhan sebagian order materialnya, perseroan

melakukan import yang berasal dari luar negeri. Jika terdapat kenaikan nilai tukar USD

terhadap rupiah pada saat impor, maka akan berdampak pada keuntungan Perseroan.

3. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Dunia

Selain risiko nilai tukar, risiko pasar lainnya yang dihadapi Perseroan adalah fluktuasi

harga minyak dunia. Bahan-bahan yang diperdagangkan perseroan kepada

pelanggan, sebagian besar merupakan turunan dari minyak bumi. Kenaikan harga

minyak bumi akan mengakibatkan kenaikan harga bahan material yang merupakan

turunan dari minyak bumi, yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan

Perseroan.

50

4. Risiko Kredit

Banyaknya perusahaan jasa konstruksi BUMN yang menjadi pelanggan Perseroan

harus menjadi perhatian. Mayoritas perusahaan jasa konstruksi BUMN menunggu

pembayaran termin dari pemerintah, selanjutnya baru dibayarkan kepada pemasok

mereka. Keterlambatan pembayaran proyek dari pemerintah menyebabkan

keterlambatan kepada pihak pemasok dimana salah satu pemasok merupakan

Perseroan. Keterlambatan pembayaran tersebut menyebabkan terganggunya arus

kas perseroan.

5. Risiko Keterlambatan Bahan Baku

Dalam menjaga ketersediaan bahan baku, terkadang Perseroan mengalami kendala

sehingga membuat supply menjadi tertunda atau terlambat dalam waktu

penyelesaiannya.

Ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh produksi dan jumlah kuota antrian di pabrik

yang memproduksi bahan baku tersebut. Keterlambatan tersebut menyebabkan

Perseroan dikenai teguran yang berakibat pada hilangnnya kepercayaan dari pihak

pembeli.

6. Risiko Operasional

Dibutuhkan tenaga kerja terampil yang dimiliki Perseroan dapat menunjang kinerja

Perseroan. Tingginya permintaan industri akan tenaga kerja terampil dapat

menyebabkan tenaga kerja milik Perseroan mengundurkan diri atau berpindah ke

perusahaan lain. Ketidakmampuan tenaga kerja dalam mengatur sumber daya yang

ada di Perseroan dapat menyebabkan turunnya operasional Perseroan dan dapat

mempengaruhi reputasi Perseroan.

7. Risiko Korporasi

Dalam pengembangan usaha kedepannya, Perseroan mempunyai beberapa rencana

korporasi seperti Private Comercial Sector dan dapat saja melakukan aksi korporasi

di Pasar Modal. Dalam melakukan aksi tersebut, tentu membutuhkan biaya investasi

yang tidak sedikit. Keputusan tersebut dapat saja tidak sesuai dengan harapan yang

akan berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan.

8. Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan Peraturan

Dalam menjalankan kegiatan usaha nya, Perseroan tunduk pada beberapa peraturan

yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Apabila Perseroan tidak dapat

memenuhi peraturan yang ada termasuk perubahannya, maka dapat berdampak bagi

Perseroan yaitu tidak dapat terealisasi proyek-proyek yang telah dicanangkan.

Sehingga dapat berpengaruh pada arus kas (cash flow) Perseroan.

51

ii. RISIKO UMUM

1. Risiko Terkait Kondisi Makroekonomi

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja

perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau

pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat

permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara

tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan

dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian

tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada

Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan

Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul sebagai akibat dari kegagalan dalam mematuhi ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari kegagalan tersebut dapat berupa

teguran dari instansi terkait, pemberhentian sementara kegiatan pengerjaan proyek

atau denda. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam industrinya dapat memberikan dampak negatif bagi

kelangsungan usaha Perseroan.

3. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dalam melakukan pekerjaannya senantiasa berdasarkan kesepakatan

kontrak dengan pelanggan dan pemasok yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing

pihak. Walaupun demikian, terdapat potensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan

dari masing-masing pihak seperti adanya pelanggaran kesepakatan. Kejadian seperti

ini dapat mengakibatkan salah satu pihak mengajukan tuntutan hukum yang

berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

Selain pelanggan dan pemasok, tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan

juga dapat berasal dari masyarakat di sekitar lokasi proyek, atau pemerintah.

iii. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum

Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar

untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena

terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan

sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di Negara-

negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar

pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga

cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainya. Dengan

demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan

akan terjaga.

52

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan

sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek

Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham

Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham

Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja

yang diharapkan oleh investor;

- Perubahan rekomendasi para analis;

- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;

- Perubahan kondisi politik Indonesia;

Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang

saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan

- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha

Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di

pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif

terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya

untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek

yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk

menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja

keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas,

kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang.

Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan

juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian

dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak

membagikan dividen.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang

dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang

sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

53

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 25 November 2019 untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan audit Perseroan tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diterbitkan oleh kantor akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji yang ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak. CA. CPA. Laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

54

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA DAN PROSPEK

USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Agro Yasa Lestari yang berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 15 Febuari 2010, dibuat di hadapan Ineu Mauleni, S.H.,

Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21

Mei 2010.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah

sebagai berikut :

Perseroan mulai aktif di tahun 2010, pertama kalinya Perseroan berusaha dibidang

perdagangan aspal, geosintetik dan agri bisnis dalam hal ini menjadi pemasok bungkil

kedelai untuk pakan ternak ke PT Nestle Indonesia di Kejayan, Malang. Untuk diversifikasi

produk aspal, Perseroan melakukan impor terutama dari Timur Tengah (Bahrain dan

Dubai) dan Singapura. Selain itu Perseroan merupakan salah satu agen dari perusahaan

besar ESSO dan SHELL untuk penjualan aspal di Indonesia. Untuk geosintetik sendiri

Perseroan membeli dari lokal dan juga melakukan impor terutama dari Korea dan China,

selain itu Perseroan menjual dan mendistribuiskan produk - produk tersebut ke beberapa

proyek BUMN, BUMD dan Swasta.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Rapat Umum

Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta No. 06,- tanggal 22 Juli 2019 telah

memutuskan untuk menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan

Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/ Publik. Setelah itu Perseroan melakukan

perubahan akta lagi terkait penawaran umum perdana saham sebanyak 258.703.200 (dua

ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan

Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham

atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan

dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan perubahan Direksi

serta Komisaris yang dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang

Saham Perseroan No. 20,- tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan DR. AGUNG

IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan dan

memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

AH.01.03-0344216 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.

AHU-AH.01.03-0344217 dari Menkumham, keduanya tertanggal 10 Oktober 2019. dibuat

di hadapan DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang


500 500.000.000

- Tn. Akam 200 200.000.000 66,67

- Ny. Titik Harumi 100 100.000.000 33,33

300 300.000.000 100,00

200 200.000.000



Pemegang SahamNilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham

Modal Dasar


55

telah didaftarkan dan memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar No. AHU-AH.01.03-0344216 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344217 dari Menkumham, keduanya tertanggal 10 Oktober

2019.

Perkembangan Kepemilikan Perseroan

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mengalami beberapa kali

perubahan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan yaitu sebagai berikut :

a. Tahun 2015

1. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 79 Tanggal 7 Agustus 2012 juncto Akta Jual Beli Saham No. 80 tertanggal 7 Agustus 2012, antara Tn. Akam dan Ny. Harumi ke Tn. Hidayat Winardi yang keduanya dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta, telah disetujui dan dilakukan jual beli 100 (seratus) saham milik Ny. Titik Harumi kepada Tn Hidayat dan 47 (empat puluh tujuh) saham milik Tn. Akam kepada Tn Hidayat. Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama Pemegang Saham Nominal

(Rp.) Jumlah Saham

%

1. Akam 153.000.000 153 50.26

2. Hidayat Winardi 147.000.000 147 49.74

Jumlah saham yang telah dikeluarkan /diambil bagian

300.000.000 300 100,00

Saham dalam Portepel 200.000.000 200 -

2. Berdasarkan Akta No. 3/2015, pada tanggal 29 Agustus 2015, dilakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan/disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 2.000.000.000,- Modal ditempatkan/disetor : Rp 1.136.000.000,- Modal dasar Perseroan terbagi atas 2.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- per lembar saham. Adapun susunan pemegang saham Perseroan sebagai akibat peningkatan permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

No. Nama Pemegang Saham Nominal

(Rp.) Jumlah Saham

%

1. Akam 571.000.000 571 50.26

2. Hidayat Winardi 565.000.000 565 49.74

Jumlah saham yang telah dikeluarkan /diambil bagian

1.136.000.000 1.136 100,00

Saham dalam Portepel 864.000.000 864 -

Peningkatan modal disetor dari Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 1.136.000.000,- yaitu sejumlah Rp. 836.000.000,- telah dilakukan penyetoran oleh pemegang saham telah sesuai dengan peningkatan modal ditempatkan berdasarkan akta No. 3/2015. Hal tersebut pada angka1 telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum Nomor Ref. No. 026/X/LUT-AYL/BP/2019 Tanggal 11 Oktober 2019, yang

56

kemudian pengungkapan mana telah disesuaikan dengan POJK dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK No. 7/ POJK.04/ 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.

b. Tahun 2017 dan 2016

Tidak ada perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan

kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Susunan

pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana

dinyatakan dalam Akta No. 03,- tanggal 29 Agustus 2015, dibuat di hadapan Andari

Wijayanti, S.E., S.H. Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut

Surat Keputusan No. AHU-0942081.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 11 September

2015, dicatat dalam Daftar Perseroan No.AHU-35532029.AH.01.11.TAHUN 2015

tanggal 11 September 2015. Perseroan juga telah menyetujui untuk meningkatkan

modal dasar dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000

(dua miliar Rupiah).

c. Tahun 2019

Perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham

Perseroan pada tahun 2019 sesuai Akta Peryataan Keputusan Rapat Perseroan

Nomor 6 tanggal 22 Juli 2019. Akta perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan dikeluarkannya Surat

Keputusan No. AHU-0042612-AH.01.02.Tahun 2019 pada tanggal 26 Juli 2019.

Perubahan data Perseroan telah diberitahukan sesuai dengan Surat penerimaan

perubahaan anggaran dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0304415 dan Surat

penerimaan perubahaan anggaran dasar dengan No. AHU-AH.01.03-0304416

keduanya tertanggal 26 Juli 2019.

Akta Perseroan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta Pernyataan

Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 20,- tanggal 10 Oktober

2019, dibuat di hadapan DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta

Selatan, yang telah didaftarkan dan memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0344216 dan surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344217 dari

Menkumham, keduanya tertanggal 10 Oktober 2019.


2.000 2.000.000.000

- Tn. Akam 571 571.000.000 50,26

- Tn. Hidayat Winardi 565 565.000.000 49,74

1.136 1.136.000.000 100,00

864 864.000.000

Modal Dasar




Pemegang SahamNilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham

57

2. PERIZINAN

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa ijin operasional :

NO. JENIS IZIN KETERANGAN

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 016/CI/VII/2019

Perseroan

2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 9120003541871

Tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh

Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS

3. NPWP Nomor: 02.938.577.0-071.000

Terdaftar sejak tanggal 19 Maret 2010.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 180/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018

Terdaftar sejak tanggal 16 Maret 2018.

5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Nomor S-5039KT/WPJ.06/KP.0803/2019

(diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

tanggal 31 Juli 2019).

6. Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak

Nomor : S-916PKP/WPJ.06/KP.0803/2019

(diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

pada tanggal 31 Juli 2019).

8. Angka Pengenal Importir Nomor: 090206340-P tanggal 29 Juni 2016

Umum (API–U)

dikeluarkan Oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi DKI Jakarta Kementerian Perdagangan

Menteri Perdagangan

9. Nomor Identitas Nomor: 01.026590 tanggal 10 Agustus 2016

Kepabean

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Teknis Kepabeanan

10. Kepesertaan Dalam Badan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 170000000294436

tanggal 21 November 2017

(“BPJS”) Ketenagakerjaan dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan

Kesehatan Nomor: 01148971 tanggal 7 Oktober 2015

11. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) Nomor: 9120003541871

Tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh

Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS

Adapun beberapa izin yang sudah tidak berlaku saat ini sudah diperbarui dengan peraturan

terbaru dimana Perseroan sudah terdaftar dan memiki nomor Nomor Induk Berusaha (NIK).


2.200.000.000 110.000.000.000

- Tn. Akam 298.380.000 14.919.000.000 50,17


594.720.000 29.736.000.000 100,00

1.605.280.000 80.264.000.000





Modal Dasar

58

3. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terikat dalam perjanjian/instrumen

utang sebagai berikut:

a) Perjanjian Instrumen Utang

1) Akad Perjanjian Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Musyarakah Line Facility

PT Agro Yasa Lestari No. 10 tanggal 29 Agustus 2017, Junctis Akad

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah

No.19/0128/0741/0035/IX/MSYR Tanggal 6 September 2017 Junctis

Addendum I Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah

No.21/503/074/0035/VII/ADDN Tanggal 29 Agustus 2019, Junctis Addendum II

(Dua) Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Syariah Musyarakah No.

21/502/0742/0035/VIII/ADDN tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat antara

Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank Syariah Mandiri sebagai Kreditur

(“Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 10 ”)

Total fasilitas pembiayaan yang diterima Perseroan berdasarkan Perjanjian ini

adalah utang Musyarakah sebesar Rp. 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima

puluh juta Rupiah).

a. Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan sejak penandatanganan akad.

b. Jangka waktu pembiayaan Musyarakah berlangsung selama 6 (enam) bulan,

terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari

2019.

c. Perpanjangan Jangka waktu fasilitas Pembiayaan

1) Jangka waktu Line Facility selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24

Agustus 2019 sampai dengan 24 Februari 2020

2) Jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 Agustus

2019 sampai dengan 24 Februari 2020

3) Jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 24

Agustus 2019 sampai dengan 24 Februari 2020

Perjanjian Pembiayaan ini dijamin dengan asset-aset Penjamin (Pihak Ketiga)

dalam bentuk:

a. Hak Tanggungan atas 2 bidang tanah berikut:

1) SHM No. 1024/Karang Timur atas nama Yurike Laksmita N.

2) SHM No. 3888/Tugu Utara atas nama Akam.

Dokumen pelengkap:

i. Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama No. 7481/2017 atas Obyek Hak

Tanggungan SHM 1024/Karang Timur, pemegang HT adalah PT Bank Syariah

Mandiri untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 925.000.000,-

(sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah).

ii. Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama No. 06585/2017 atas Obyek Hak

Tanggungan SHM 3888/Tugu Utara, pemegang HT adalah PT Bank Syariah

Mandiri untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 890.000.000,-

(delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Surat Perjanjian Pernjaminan No. 007/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5

bulan November tahun 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Yurike

59

Laksmita dan Berdasarkan Surat Perjanjian Pernjaminan No. 001/AYLS-

PP/XII/2019 tanggal 5 bulan November tahun 2019 yang dibuat antara Perseroan

dengan Akam, adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Pihak pertama

1. Pihak Pertama berhak menikmati manfaat dari pengikatan jaminan atas

tanah dan bangunan tanpa harus membayar kompensasi apapun kepada

pihak kedua

2. Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban dari pihak

pertama selama masa perjanjian

3. Pihak Pertama tetap memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk tetap

memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk memanfaatkan secara

ekonomis tanah dan bangunan tersebut.

4. Selama masa perjanjian ini biaya perawatan dan pemeliharaan tanah dan

bangunan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Pertama

5. Setelah masa perjanjian ini berakhir maka Pihak Pertama berkewajiban

mengupayakan pengembalian Sertifikat Kepemilikan Tanah kepada Pihak

Kedua dengan kondisi bebas dari pengikatan jaminan (proses roya telah

dilaksanakan)

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak kedua berhak untuk tetap memanfaatkan tanah dan bangunan

termasuk memanfaatkan secara ekonomis tanah dan bangunan tersebut.

2. Selama masa Perjanjian ini Pihak Kedua bersedia untuk tidak mengalihkan

kepemilikan atas tanah dan bangunan asset jaminan kepada Pihak Ketiga

3. Selama masa Perjanjian Pihak Kedua akan merawat tanah dan bangunan

sebaik-baiknya

4. Selama masa Pejanjian ini Pihak Kedua tidak akan menuntut adanya

pembayaran dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama sebagai

kompensasi kesediaan Pihak Kedua menyerahkan tanah dan bangunan

milik Pihak Kedua yang dijadikan jaminan pelunasan utang Pihak Pertama.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 November 2019, dinyatakan

bahwa Yurike Laksmita adalah isteri dari Arief Darmawan selaku Direktur

Perseroan

2) Perjanjian Nomor B.185/HK/EB-Syariah/0319 tertanggal 21 Maret 2019 di

Jakarta, Junctis Perjanjian Kredit Nomor 066/PP/EB-Syariah/0319 Tertanggal

26 Maret 2019 Junctis Perjanjian Kredit Nomor 067/PP/EB-Syariah/0319

Tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat antara Perseroan sebagai Debitur dan

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai Kreditur, selanjutnya disebut juga

dengan ”Perjanjian No. B.185/HK/EB-Syariah/0319”

No.Perjanjian B. 185 / HK / EB – Syariah / 0319

Para Pihak Perseroan dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk

Objek Perjanjian Persetujuan atas Fasilitas Pembayaran

Jangka Waktu 1 tahun (21 Maret 2019 s/d 21 Maret 2020)

Fasilitas 1 Mudharabah (KB) – Tutup Fasilitas

60

Jumlah Nilai Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,-

OS Pokok Mudharabah Rp. 3.754.634.694.50,-

Pengalihan Ke

Mudharabah (Menurun)

Rp. 3.472.664.603.79,-

Sisa Nilai Pembiayaan Rp. 281.970,090.71,-

Fasilitas 2 Pembayaran Mudharabah OAF Penurunan Limit dan

Perpanjangan

Jumlah Pembiayaan Rp5.400.000.000,-

OS Pokok Mudharabah Rp5.394.690.000,-

Sisa Nilai Pembiayaan Rp4.500.000,-

Tenor Limit 1 Tahun ( 21 Maret 2019 s/d 21 Maret 2020)

Tenor Transaction Supplier Impor : tenor promes Mudharabah OAF maks 6

bulan

Supplier Lokal : tenor promes Mudharabah OAF mask 4

bulan

Margin Deposit 0%

Profit sharing Margin equivalent 10,5% p.a

Rasio Nisbah Nisbah Bank : 4,97 %

Nisbah Nasabah : 95,03%

Dan berlaku ketentuan

sebagai berikut

a. Hanya dapat digunakan untuk pembelian ashpall

dan goesynthelic (NonWoven Geolextile, Woven

Geolextile, Geomembrane dan Geogrid)

b. Debitur wajib menyerahkan underlying Mudharabah

OAF sbb : Import Supplier, Local Supplier

c. Nilai pencairan sebesar 100% dari nilai Po/Invoice

(incl.PPN)

d. Tanggal Invoice atau PO maksimum 1 bulan

sebelum disbursemen

e. seluruh dokumen yang terkait telah diserahkan

seluruhnya ke bank

f. Pencairan Mudharabah OAF langsung ditransfer ke

rekening Supplier berdasarkan standing instruction

yang telah di tandatangani Nasabah

g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty

h. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Bank

Covenant O/S Mudharabah OAF total sebesar Rp. 5.394.690.000,-

O/S Pokok Mudharabah OAF sebesar Rp. 894.690.000,-

Fasilitas Mudharabah (menurun)

O/S Pokok MudharabaH OAF sebesar Rp.

4.500.000.000,- close rebook menjadi 1 promes OAF

tanpa underlying jangka waktu 6 bulan sejak perjanjian ini

Tunggakan margin Mudharabah OAF sampai dengan

efektif dibayar seluruhnya (ata sebesar Rp. 90.294.420,-)

Fasilitas 3 Omnibus Trade Finance - Penurunan Limit dan perubahan

sublimit

Limit pembiayaan awal Rp. 20.000.000.000,-

Terdiri dari:

s/u LC/SKBDN max Rp. 20.000.000.000,-

61

TR max Rp. 14.000.000.000,-

BG

Penurunan limit

pembiayaan

Rp. 15.500.000.000,-

Sisa limit pembiayaan Rp.4.500.000.000,-

Terdiri dari:

s/u LC/SKBDN max Rp.4.500.000.000,-

TR max Rp.4.500.000.000,-

Tenor Limit 1 Tahun (lmt 08 Dec 2018 s/d 08Dec 2019

Tenor Transaction Tenor LC usance max 6 bulan / LC tenure is up to 6

months dan FART max 3 bulan dengan ketentuan tenor

LC+FATR tidak melebihi 6 bulan

Margin Deposit 25% dari setiap nilau LC/SKBDN yang diterbitkan, Untuk

Usance LC dengan TR

Profit sharing Margin equivalent 10,5% p.a

Ratio Nisbah Nisbah Bank : 4.97%

Nisbah Nasabah : 95.03%

Dan berlaku ketentuan

sebagai berikut

a. LC dan SKBDN hanya dapat digunakan untuk

pembelian asphalt dan geosynthelic (Non Woven

Geotextyile, Woven Geotextile, Geomembrane, dan

Geogrid

b. Debitur wajib menyerahkan underlying LC/SU dan

SKBDN berupa kontrak dengan approved

supplier/PO dan menyerahkan kontrak PO dan buyer

c. Nilai pencairan sebesar 100% dari nilai PO/invoice

(inci.PPN)

d. Tanggal Invoice atau PO maksimum 1 bulan sebelum

disbursement

e. Seluruh dokumen yang terkait telah diserahkan

seluruhnya ke Bank

f. Underlying FART adalah LC yang diterbitkan oleh

Bank

g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty

h. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Bank

Fasilitas 4 Mudharabah (menurun) – baru / Pengalihan dari sebagian

O/S pokok Mudharabah, Mudharabah OAF dan O/S TR

Limit pembiayaan Rp. 13.000.000.000,-

Tenor Sejak tanggal persetujuan pembiayaan baru sampai

dengan tanggal 20 Maret 2022

Margin Margin equivalent rate 10.5% p.a

Principal 20 April 2019 -20 Desember 2019

20 Januari 2020 – 20 Desember 2022

20 Maret 2022

Ratio Nisbah Nisbah Bank / Ratio Bank 14.36%

Nisbah Nasabah / Ratio Nasabah 85.64%

Jaminan a) Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Cibanteng II,

Nomor 26A, RT 003 RW 07, Kelurahan Rawa Badak,

62

Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dengan bukti

kepemilikan berupa SHM Nomor 199 an. Akam.

o APHT I Rp. 448.000.000,- (Tetap)

o APHT II dengan nilai Rp.816.000.000,- (BARU)

b) Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Eka Wati IX B,

Nomor 10, Kelurahan Gedung Johar, Kecamatan

Modan Johor, Medan. Dengan bukti kepemilikan

berupa SHM Nomor 1099 an. Akam.

o APHT I Rp. 1.086.000.000,-(Tetap)

c) Tanah dan Bangunan Terletak di Perum Depok

Maharaja, Blok M-10, Nomor 9, Kelurahan Rangkapan

Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Dengan

bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 9324 an. Akam.

o APHT I Rp. 271.000.000,-(Tetap)

d) Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Mahoni, Blok D

Bang IV, Nomor 40, RT 009 RW 010, Kelurahan

Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dengan bukti

kepemilikan berupa SHM Nomor 1677 an. Akam.

o APHT I Rp. 1.163.000.000,- (Tetap)

e) Tanah dan Bangunan Terletak di Perum Limus

Pratama Regency, Jl. Surabaya Blok D-5 Nomor 31

Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor,

Jawa Barat . Dengan bukti kepemilikan berupa SHM

Nomor 2291 an. Akam.

o APHT I Rp. 852. 000.000,-(Tetap)

f) Tanah dan Bangunan Terletak di Jl. Balai Pustaka

Barat Nomor 27 Kelurahan Rawamangun Kecamatan

Pulo Gadung. Jakarta Timur. Dengan bukti

kepemilikan berupa SHM Nomor 2826 an. Hidayat

Winardi.

o APHT I Rp. 5.456.000.000,- (Tetap)

o APHT II dengan nilai Rp. 6.703.000.000,-(BARU)

g) Tanah dan Bangunan terletak di Perum. Imperial

Gading (Komplek Pelindo II Sukapura) Blok G-1,

Kav.39, Cilincing. Jakarta Utara . Dengan bukti

kepemilikan berupa SHM Nomor 6091 an. Dian

Kurniasih (istri Ade Suherman).

o APHT I Rp.3.349.000.000 ( Tetap ).

63

h) Tanah dan Bangunan Terletak di Perum Jatinegara , Jl.

Gunung Semeru, Blok F-2 Kav.Nomor 1, Kelurahan

Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur .

Dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1017

an. Anggraini Iriani (istri Hidayat Winardi).

o APHT I Rp. 1.116.000.000,- (tetap)

o APHT II dengan nilai Rp. 1.317.000.000,- (BARU)

i) Tanah dan Bangunan Terletak di Perum Depkes 2, Jl.

Durian, Blok G Nomor 7, Kelurahan Jatibening,

Kecamatan Pondok Gede, Bekasi , Jawa Barat.

Dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1009

an. Nully sadar.

o APHT I Rp. 202.000.000,- (Tetap)

Pasal 15 Pembatasan Tindakan Nasabah Kecuali ditentukan lain oleh Bank, terhitung sejak tanggal Akad ini, Nasabah menyetujui dan berjanji selama seluruh kewajiban Nasabah belum dibayar penuh dan lunas berdasarkan Akad ini, maka Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menjual atau dengan cara lain, mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan

pemakaian seluruh alau sebagian kekayaan/asset Nasabah, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Nasabah, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah sehari-hari.

2. Menjaminkan mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Nasabah kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam Perjanjian (perjanjlan) Jaminan.

3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Nasabah untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah sehari-hari.

4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atau sural-surat yang dapat diperdagangkan unluk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalan usaha.

5. Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada alau menerima pinjaman/pembiayaan dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Nasabah sehari-hari.

6. Mengadakan perubahan dari sifat & kegiatan usaha Nasabah seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.

7. Merubah susunan pengurus, susunan Para Pemegang Saham dan nilai saham Nasabah. (apabila Nasabah berbentuk badan usaha - kecuali untuk perusahaan terbuka - go public)

8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham Nasabah. (apabila Nasabah berbentuk badan usaha kecuali untuk perusahaan terbuka go public))

9. Melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan). (apabila Nasabah berbentuk badan usaha)

Perjanjian Pembiayaan ini dijamin dengan tanah - tanah yang dikuasai Perseroan dan tanah – tanah dimiliki Penjamin (Pihak Ketiga) dalam bentuk: a. Hak Tanggungan atas bidang tanah-tanah berikut:

1) SHM No. 6901 atas nama Dian Kurniasih (Istri Ade Suherman).

64

• Hak Tanggungan No. 03111/2015 tanggal 28 Mei 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Dian Kurniasih.

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 90/2015 Tertanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kelaswara Chandra Kirana, S.H

2) SHM No. 199/Rawa Badak Utara atas nama Akam.

• Hak Tanggungan No. 02422/2015 tanggal 28 April 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 33/2015 Tertanggal 30 Januari 2015, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kelaswara Chandrakirana, S.H.

3) SHM No. 1099 atas nama Akam.

• Hak Tanggungan No. 09815/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam.

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/2015, tertanggal 8 Januari 2015, dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Risna Rahmi Arifa, SH.


• Hak Tanggungan No. 01726/2015 tanggal 23 Februari 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2015 tertanggal 6 Januari 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Vera Dewi Rochayati, S.H., M.Kn


• Hak Tanggungan No. 04209/2015 tanggal 14 Juli 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 176/2015, Tertanggal 5 Juni 2015, dibuat dihadapan Kelaswara Chandrakirana, S.H.

6) SHM No. 2826 atas nama Hidayat Winardi

• Hak Tanggungan No. 02589/2015 tanggal 17 Juni 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Hidayat Winardi

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 54/2015 Tertanggal 5 Juni 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wulat Arum Juktikanti,SH,. M.Kn

7) SHGB No. 01017 atas nama Anggraini Iriani (Istri Hidayat Winardi).

• Hak Tanggungan No. 02590/2015 tanggal 17 Juni 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Anggraini Iriani

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 53/2015, tertanggal 5 Juni 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wulat Arum Juktikanti, S.H.,M.Kn

8) SHM No. 1009/Jati Bening atas nama Nully Sadar.

• Hak Tanggungan No. 11311/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Haji Nully Sadar

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 131/2015, tertanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn


• Hak Tanggungan No. 3640/16 tanggal 21 Maret 2016 dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Pemegang Hak Tanggungan yaitu Akam

65

• Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 17/201, tertanggal 3 Maret 2016, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anita Meiza, S.H., M.Kn

Berdasarkan Surat Perjanjian Penjaminan No. 005/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5 bulan

November tahun 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Dian Kurniasih.

Berdasarkan Surat Perjanjian Penjaminan No. 003/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5 bulan

November tahun 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Akam. Berdasarkan Surat

Perjanjian Penjaminan No. 002/AYLS-PP/XII/2019 tanggal 5 bulan November tahun

2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Hidayat Winardi. Berdasarkan Surat


2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Anggraini Iriani, dan Berdasarkan Surat


2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Nully Sadar, adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Pihak pertama

1. Pihak Pertama berhak menikmati manfaat dari pengikatan jaminan atas tanah dan

bangunan tanpa harus membayar kompensasi apapun kepada pihak kedua

2. Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban dari pihak pertama

selama masa perjanjian

3. Pihak Pertama tetap memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk tetap

memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk memanfaatkan secara ekonomis

tanah dan bangunan tersebut.

4. Selama masa perjanjian ini biaya perawatan dan pemeliharaan tanah dan

bangunan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Pertama

5. Setelah masa perjanjian ini berakhir maka Pihak Pertama berkewajiban

mengupayakan pengembalian Sertifikat Kepemilikan Tanah kepada Pihak Kedua

dengan kondisi bebas dari pengikatan jaminan (proses roya telah dilaksanakan)

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak kedua berhak untuk tetap memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk

memanfaatkan secara ekonomis tanah dan bangunan tersebut.

2. Selama masa Perjanjian ini Pihak Kedua bersedia untuk tidak mengalihkan

kepemilikan atas tanah dan bangunan asset jaminan kepada Pihak Ketiga

3. Selama masa Perjanjian Pihak Kedua akan merawat tanah dan bangunan sebaik-

baiknya

4. Selama masa Pejanjian ini Pihak Kedua tidak akan menuntut adanya pembayaran

dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama sebagai kompensasi kesediaan

Pihak Kedua menyerahkan tanah dan bangunan milik Pihak Kedua yang dijadikan

jaminan pelunasan utang Pihak Pertama.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 November 2019, dinyatakan bahwa Anggraini Iriani adalah isteri dari Hidayat Winardi selaku Komisaris Utama pada Perseroan, dan Dian Kurniasih adalah isteri dari Ade Suherman selaku Direktur pada Perseroan.

b) Perjanjian Sewa Kantor NO PSG 190014 tertanggal 12 Juli 2019

Perjanjian dibuat antara PT Choosen Indah sebagai pihak pengelola dengan PT. Agro

Yasa Lestari sebagai pihak penyewa.

66

Sewa menyewa / kontrak ini mulai berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani oleh

kedua belah pihak yaitu tanggal 12 Juli 2019 dan berlaku untuk jangka waktu 1(satu)

tahun dan akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2020.

Pembayaran uang sewa sebesar Rp. 182.400.000/tahun atas sewa ruang ruang dan

segala fasilitas terletak di Gedung Gondangdia Lama 25 Lt 3 Ruang 1B-C, yang

beralamat di Jl. Soeroso No.25 Jakarta Pusat.

c) Transaksi dengan pihak berelasi Perseroan mempunyai transaksi dengan Pihak Berelasi, yaitu Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001-PPM/TGO-AYL/XI/2018 tertanggal 12 November 2018, dibuat oleh dan antara PT Triyasa Geokomunindo sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua. Pihak Kedua setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uang dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah). Oleh karenanya Pihak Pertama akan menerima sejumlah uang tersebut sebagai fasilitas pinjaman dari Pihak Kedua. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 November 2018 dan akan berakhir pada tanggal 11 November 2020. Pemberian fasilitas pinjaman ini dikenakan bagi hasil sebesar 7 (tujuh) persen untuk setiap penarikan. Pelunasan atas fasilitas pinjaman yang terhutang dapat dilakukan baik secara seketika dan sekaligus lunas atau secara bertahap tanpa dikenakan biaya apapun juga, namun pada saat jatuh tempo Pihak Pertama wajib untuk melakukan pelunasan seluruh fasilitas pinjaman yang telah diterima tanpa dikecualikan. Saldo piutang Perseroan hingga saat ini sejumlah Rp. 1.286.000.000,-.

Hubungan berelasi antara Perseroan dengan Triyasa dikarenakan adanya kesamaan

pemegang saham dan pengurus di kedua perusahaan tersebut.

d) Perjanjian Material

Perseroan terikat dalam Perjanjian-Perjanjian/Purchase Order Material sebagai

berikut:

No. Nama, Tanggal dan Pihak

Perjanjian / Purchase Order Nilai Kontrak Tanggal Pemesanan Deskripsi Ringkas

1 Purchase Order No.

421/SPM/WK/INFI/PPK A

2B/2019 24 September 2019

dengan PT. Waskita Karya

Rp. 1.954.084.000 24 Oktober 2019 s/d

30 November 2019

Pengadaan Material

Geotextile untuk Proyek

Pembangunan Jalan Tol

Pematang Panggang -

Kayu Agung

2. Purchase Order No.

HKI/AGS.02.03/PBB-PACINI

IX/2019 tanggal 2 September

2019 dengan PT. Hutama Karya

Infrastruktur

Rp. 1.749.000.000 Sesuai Schedule

Pelaksanaan di

Lapangan

Pengadaan Material


Pembangunan Jalan Tol

Padang-Sicincin


015/AJS/PO/IX/2019 tanggal 27

September 2019 dengan PT.

Agung Jaya Selaras

Rp. 801.900.000 Sesuai Schedule

Pelaksanaan di

Lapangan

Pengadaan Material


lokasi Riau


037/BBJ/IX/2019 tanggal 2

September 2019 dengan CV.

Bangun Bintan Jaya

Rp 1.158.168.000,- Sesuai Schedule

Pelaksanaan di

Lapangan

Pengadaan Material

Aspal

5. Perjanjian No. 003/ANN/X/2019

tanggal 15 Oktober 2019

dengan PT. Artha Najwa

Naimah

Rp 2.106.720.000,- Sesuai Schedule

Pelaksanaan di

Lapangan

Pengadaan Material

Aspal

67

No. Nama, Tanggal dan Pihak

Perjanjian / Purchase Order Nilai Kontrak Tanggal Pemesanan Deskripsi Ringkas

6 Perjanjian No

ADD.HKI./WM.1796C/SPJB.PE

KDUM/IX/2019

Rp 24.200.000.000 21 September 2019 sd

6 Februari 2020

Pengadaan Material

Geotextile untuk proyek

Pekanbaru-Dumai

7 Purchase Order No. 152/HK-

Pro/Jl Tol dm3/PBB-

Log/IX.2019

Rp 4.840.000.000 Sesuai Schedule Pengadaan Material

Geotextile Dumai –

Pekanbaru

4. ASURANSI

Berikut adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki Perseroan sebagai pihak tertanggung.

No. Asuransi Jenis Asuransi Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Periode

1.

PT

Asuransi

Adira

Dinamika

Fire-Sharia

Rumah di Jl. Balai

Pustaka Barat No. 27

Rawamangun Jakarta

13220

Rp. 700.000.000 23 Maret 2019 – 23

Maret 2020

2.

PT

Asuransi

Adira

Dinamika

Fire-Sharia

Rumah Tinggal perum

Limus Pratama Jl.

Surabaya Blok D5 No.

31 Kel. Cileungsi Kab.

Bogor Jawa Barat

Rp. 500.000.000 3 Desember 2018 –3

Desember 2019

3.

PT MNC

Asuransi

Indonesia

Unit

Usaha

Syariah

Total Loss Only

(Motor Vehicle

Syariah)

Honda-CRV Nomor

Polisi: B-1425-TJJ

STNK atas nama PT

Agro Yasa Lestari

25 Januari 2019 – 25

Januari 2020

= Rp. 275.000.000

25 Januari 2020 – 25

Januari 2021

= Rp. 247.000.000

25 Januari 2021 – 25

Januari 2022

= Rp. 220.000.000

25 Januari 2019 – 25

Januari 2020

4.

PT MNC

Asuransi

Indonesia

Unit

Usaha

Syariah

Total Loss Only

(Motor Vehicle

Syariah)

Honda-CRV Nomor

Polisi: B-1424-TJJ

STNK atas nama PT

Agro Yasa Lestari

25 Januari 2019 – 25

Januari 2020

= Rp. 275.000.000

25 Januari 2020 – 25

Januari 2021

= Rp. 247.000.000

25 Januari 2021 – 25

Januari 2022

= Rp. 220.000.000

25 Januari 2019 – 25

Januari 2020

5. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memilik aset tetap dengan rinician dan

penjelasan sebagai berikut :

a) Kendaraan Bermotor

Berikut adalah daftar kendaraan bermotor milik Perseroan:

68

No Jenis Kendaraan No.

Kendaraan Atas Nama

1 Mobil Honda CR-V

Tahun 2013

Warna Abu-Abu Metalik

B 1424 TJJ PT Agro Yasa

Lestari

2 Honda CR-V

Tahun 2013

Warna Hitam Metalik

B 1425 TJJ PT Agro Yasa

Lestari

3. Mitsubishi Pick Up

Tahun 2014

Warna Hitam

B 9360 TAP PT Agro Yasa

Lestari

4. Toyota Avanza

Tahun 2015

Warna Putih

B 2862 TFJ PT Agro Yasa

Lestari

5. Sepeda motor

Honda

Tahun 2011

B 3898 BKG Hidayat Winardi

b) Tanah dan Bangunan

Keterangan terhadap aset tanah dan bangunan :

a. Sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 52 tanggal 29 Juni 2019 dihadapan

Notaris Juanita Lestia Rini, S,H., M,Kn. Pihak Pertama Melepaskan Hak nya atas

sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2291/ Limusnunggal, terletak di Propinsi Jawa

Barat, Kota Bogor, Kecamatan Cileungsi, kelurahan Limusnunggal, seluas 160 M2

(seratus enam puluh meter persegi) ke Pihak kedua PT Agro Yasa Lestari Tbk.,

untuk dipergunakan atau dijalankan. Pelepasan hak tersebut disepakati bahwa

ganti rugi yang di berikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

b. Sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 53 tanggal 29 Juni 2019 dihadapan

Notaris Juanita Lestia Rini, S,H., M,Kn. Pihak Pertama Melepaskan Hak nya atas

sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2826/ Rawamangun, terletak di Propinsi Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta, , seluas 438 M2 (empat ratus tigapuluh delapan meter

persegi) ke Pihak kedua PT Agro Yasa Lestari Tbk., untuk dipergunakan atau

dijalankan. Pelepasan hak tersebut disepakati bahwa ganti rugi yang di berikan

sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).

c. Berdasarkan surat Nomor B.214/EB-R.01/1219 tanggal 16 Desember 2019 dari PT

Bank Danamon Indonesia Tbk ditujukan kepada Perseroan, Perihal Proses balik

nama SHM No. 2291/Limusnunggal atas nama Akam dan SHM

No.2826/Rawamangun atas nama Hidayat Winardi menjadi SHGB atas nama PT

Agro Yasa Lestari, terkait dengan rencana Penawaran Umum PT Agro Yasa Lestari

Tbk, dinyatakan;

i. Bahwa pada prinsipnya PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BANK) menyetujui

Permohonan Debitur untuk melakukan perubahan dan balik nama SHM No.

No AlamatLuas Tanah

BangunanNo. Sertifikat Tanggal Keterangan

1

Jalan Balai

Pustaka Barat

No 27

Rawamangun

Jakarta Timur

438 M² SHM No 2826 04 Maret 2019Dalam proses

penurunan Hak

2

Perumahan

Limus Nunggal,

Cibubur

160 M² SHM No 2291 26 Febuari 2009Dalam proses

penurunan Hak

69

2291/Limusnunggal atas nama Akam dan SHM No.2826/Rawamangun atas nama Hidayat Winardi menjadi SHGB atas nama PT Agro Yasa Lestari

ii. Bahwa mengingat sertifikat-sertifikat yang akan dilakukan perubahan dan balik nama tersebut saat ini masih menjadi jaminan kredit Debitur di BANK, maka untuk melakukan proses tersebut Debitur disyaratkan sebagai berikut: Proses perubahan dan balik nama sertifikat harus melalui Notaris rekanan BANK.

d. Balik nama kepemilikan tanah SHM 2291/Limusnunggal dan tanah SHM

2826/Rawamangun keatas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan sebagaimana dinyatakan dalam:

Balik nama kepemilikan tanah SHM 2291/Limusnunggal dan tanah SHM

2826/Rawamangun keatas nama Perseroan sedang dalam proses pengurusan

sebagaimana dinyatakan dalam:

i. Surat Keterangan Nomor : 0065/NOT/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020 yang

dikeluarkan oleh Netty Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta, Menerangkan

bahwa atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2291/Limusnunggal,

seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi

Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Limusnunggal

terdaftar atas nama Akam sedang dalam proses penurunan haknya menjadi

Hak Guna Bangunan atas nama PT Agroyasa Lestari, berkedudukan di Kota

Admnistrasi Jakarta Pusat.

ii. Surat Keterangan Nomor : 0068/NOT/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020 yang

dikeluarkan oleh Netty Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta, menerangkan

bahwa atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2826, seluas 438 M2

(empat ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Propinsi

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pulo

Gadung, Kelurahan Rawamangun terdaftar atas nama Hidayat Winardi,

sedang dalam proses penurunan haknya menjadi Hak Guna Bangunan atas

nama PT Agroyasa Lestari, berkedudukan di Kota Admnistrasi Jakarta Pusat.

iii. Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Januari 2020 yang menyatakan bahwa

atas SHM 2291/Limusnunggal dan tanah SHM 2826/Rawamangun. Saat ini

dokumen SHM 2291/Limusnunggal dan tanah SHM 2826/Rawamangun dan

kelengkapan dokumen lainnya sedang dalam proses penghapusan Hak

Tanggungan (Roya), untuk dilakukan penurunan haknya menjadi Hak Guna

Bangunan, Penandatanganan Akta Jual Beli dan kemudian proses balik nama

Hak Guna Bangunan ke atas nama Perseroan, yang dilakukan oleh Netty

Maria Machdar, SH, Notaris di Jakarta.

70

6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Tuan Akam.

Tidak ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi

yang dilakukan dalam pelaksanaan pengubahan pengendali.

7. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini

diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 Tahun 2019 tanggal 10

Oktober 2019. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai

berikut ini:

Lama masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima)

tahun.Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat

No.20,- Tahun 2019.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan.

KOMISARIS

Komisaris Utama : Hidayat Winardi

Komisaris : Ade Suherman

Komisaris Independen : Muhammar Amin

DIREKSI

Direktur Utama : Akam

Direktur : Sakti Ali

Direktur : Arief Darmawan

Direktur : Nully Sadar

Tn. Akam

(50,17%)

Tn. Hidayat W

(49,83%)

PT Agro Yasa Lestari Tbk

71

Hidayat Winardi - Komisaris Utama

Lahir di Jakarta pada tanggal, 3 Januari 1976

PENDIDIKAN

2005-2007 S2 - Universitas Indonesia - Risk Management

1995-2000 S1 - Universitas Indonesia - Teknik Gas Petrokimia

PENGALAMAN KERJA

2010 - sekarang PT Agro Yasa Lestari - Komisaris 2004 - 2010 PT Trada Trading Indonesia - Manager 2002 - 2004 Hyundai Corporation - Manager 2000 - 2002 PT Dialog Sistemindo - Asisten Manager

Ade Suherman – Komisaris

Lahir di Jakarta pada tanggal, 30 November 1976

PENDIDIKAN

1995-2000 S1 - Institut Teknologi Bandung - Matematika IPA

PENGALAMAN KERJA

2015 - sekarang PT Agro Yasa Lestari - Komisaris 2017 - sekarang E-Khutab - Direktur 2011 - 2015 PT Triyasa Geokomunindo - Direktur 2010 - 2011 Bank Syariah Mandiri - Pengawas Kepatuhan

Keuangan & Operasional 2000 - 2010 PT Asuransi Takaful Keluarga - Asisten Manager

Risk Managerment

Muhammar Amin - Komisaris Independen

Lahir di Jakarta pada tanggal, 16 September 1982

PENDIDIKAN

2010-2012 S3 - Universitas Trisakti - Ilmu Ekonomi Syariah

2008-2010 S2 - Universitas Azzahra - Ekonomi Syariah

2001-2005 S1 - Universitas Indonesia - Ilmu Ekonomi

PENGALAMAN KERJA

2019 - sekarang PT Agro Yasa Lestari - Komisaris Independen 2015 - sekarang PT Berkah Menara Sinema - Komisaris 2015 - sekarang Universitas Azzahra - Kepala Program Pasca Sarjana 2010 - 2015 Multifinance Syariah - Profesional

72

Akam - Direktur Utama

Lahir di Jakarta pada tanggal, 12 September 1977

PENDIDIKAN

1995-2000 - S1 - Universitas Indonesia - Teknik Gas Petrokimia

PENGALAMAN KERJA

2010 - sekarang PT Agro Yasa Lestari - Direktur 2013 - sekarang PT Triyasa Geokomunindo - Direktur 2001 - 2010 Hilon Group - Manager Marketing

Sakti Ali - Direktur

Lahir di Jakarta pada tanggal, 10 November 1975

PENDIDIKAN

1995-1999 S1 - Institut Teknologi Bandung - Teknik

PENGALAMAN KERJA

2017 - sekarang PT Agro Yasa Lestari - Direktur 2006 - sekarang PT Minimax Mekanika Otomasi - Direktur 2003 - 2006 CV Minimax Engineering System - Direktur

Arief Darmawan - Direktur

Lahir di Jakarta pada tanggal, 29 Mei 1978

PENDIDIKAN

2001-2003 S2 - University Otto von Guericke – Quality Safety and Environment

1995-2000 S1 - Universitas Indonesia – Teknik Gas Petrokimia

PENGALAMAN KERJA

2016 - sekarang PT Agro Yasa Lestari - Direktur 2010 - 2016 Bergessen Worldwide Offshore, Ltd, Singapore -

Senior Process Engineer 2006 - 2010 PT Tripatra Engineering & Constructors -

Direktur Operasional

Nully Sadar - Direktur

Lahir di Cianjur pada tanggal, 07 Mei 1948

PENDIDIKAN

1994-1997 S2 - Georgia University - Master Business Administration

1968-1971 S1 - Akademi Teknik Pekerjaan Umum Bandung - Teknik

PENGALAMAN KERJA

2010 - sekarang PT Agro Yasa Lestari - Direktur 2004 - 2010 PT Petromindo Bumi Pertiwi - Direktur Pemasaran 1971 - 2004 PT Hutama Karya – Kepala Biro Pemasaran

73

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota

Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain

berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota

Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan

Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan

Perseroan.

8. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka menjaga

kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris

Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, serta

telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

• Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.

• Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang

baik.

• Peningkatan manajemen risiko.

• Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan

industri yang sangat dinamis.

• Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat pada tahun 2019 sebanyak satu kali dan yang

terakhir, diadakan rapat pada tanggal 23 Juli 2019, rapat tersebut dihadiri oleh Komisaris

Independen, Para Direktur Perseroan dan Ketua Komite Audit. Berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan, rapat wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua)

bulan. Belum terdapat pelaksanaan tugas Komisaris Independen selama tahun buku 2018,

hal ini dikarenakan pengangkatan Muhammar Amin sebagai Komisaris Independen berlaku

efektif sesuai pada akta Pernyataan Keputusan Rapat No.01,- Tahun 2019 tanggal 22 Juli

2019.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1) Melakukan pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta

memberikan nasehat kepada Direksi dengan memperhatikan persyaratan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

74

2) Setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan

halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan

berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan Direksi.

3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala

hal yang dipertanyakan oleh Dewan Komisaris.

4) Membentuk komite-komite, dengan mengacu pada ketentuan pasar modal yang

berlaku.

5) Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, berhak memberhentikan untuk

sementara anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

6) Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesuda pemberhentian

sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan

memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara

tersebut.

7) Apabila RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau RUPS tersebut tidak

diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah

pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi

hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

8) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris

diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak

untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota

Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

9) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang

yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya

dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus

melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas

Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya Total Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris sampai pada tanggal 31

Juli 2019 adalah Rp70 Juta (tujuh puluh juta Rupiah). Perseroan dan Dewan Komisaris

tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi telah melaksanakan rapat di tahun 2019 sebanyak 2 kali dan yang terakhir

diadakan pada tanggal 24 Juli 2019 dihadiri oleh seluruh Direktur Perseroan beserta

jajarannya yang terkait. Untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”).

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

75

2) Tugas pokok Direksi adalah: memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan,

menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan

wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari

Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang

menangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan berikut penanggung

jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi

terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

5) Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan

maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

(i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang nilainya

melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan

Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

(ii) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam

maupun di luar negeri;

(iii) membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap;

(iv) menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan

perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;

(v) menjual atau dengan cara apapun mengalihkan hak kekayaan intelektual

(Intellectual Property Right)

(vi) mengikat Perseroan sebagai Penjamin;

harus dengan persetujuan dari- atau akta-akta/surat-surat yang berkenaan

turut ditanda tangani Dewan Komisaris.

6) Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas tidak

meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

7) Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan

Kepentingan yang dimaksud dalam Otoritas Jasa Keuangan, Direksi harus

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

8) Meminta persetujuan RUPS untuk:

(i) Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku;

(ii) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari

50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1

(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun

tidak.Kuorum untuk penyelenggaran RUPS tersebut wajib memenuhi

ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar; atau

(iii) Melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang

Saham Perseroan, dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

9) Direktur Utama dan Wakil Direktur utama, atau Direktur Utama atau Wakil Direktur

Utama dan seorang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal

Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena

sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua)

76

anggota Direksi-Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

10) Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan

dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan

diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka

dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak

mengurangi ketentuan di atas.

Untuk ke depannya, Direksi termasuk Direktur Independen akan terus melaksanakan dan

mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan

tercantum di atas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 21/2015 dan

peraturan-peraturan terkait lainnya.

Selama tahun 2019, dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan

mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi

yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Besarnya Total Remunerasi yang diterima Direksi sampai pada tanggal 31 Juli 2019 adalah

Rp100 Juta (seratus juta Rupiah). Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak

terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No.0029/AYL-LO/VII/2019 pada tanggal 25 Juli 2019,

Perseroan mengangkat saudara Amoreno sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi

dan/ atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK

No. 35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik,

antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan

Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam

melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan

Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di

bidang Pasar Modal;

2) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan

yang meliputi :

- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada

situs web Perseroan;

- penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; penyelenggaraan dan

dokumentasi RUPS;

- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

- pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan

Komisaris.

4) Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham

Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

77

Berikut adalah informasi seputar Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

Ketua

Usia

Kewarganegaraan

Pendidikan

Pengalaman Kerja

:

:

:

:

:

Amoreno

46 tahun

Indonesia

1991-1998 S1 - Universitas Trisakti - Interior Design, Art and

Design Faculty.

2015-sekarang Sekretaris Perusahaan PT Agro Yasa Lesatari Tbk,

2010- 2015 Head Of Operation PT Bumi Mulia Perkasa Mandiri

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015

tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite Audit (selanjutnya disebut “POJK No. 55/2015”) dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dengan ini Perseroan memutuskan

untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No.024/AYL-

LO/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan

kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan

laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara

manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan

yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang

dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di awah

Dewan Komisaris.

7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan

Perseroan.

8) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor

akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

9) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya

potensi benturan kepentingan Perseroan;

10) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komsiaris atas pelaksanaan tugas yang

ditentukan;

11) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan

yang diberikan;

12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;

13) Mengawasi hubungan dengan akuntan public, mengadakan rapat/pembahasan dengan

akuntan publik;

14) Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;

15) Melakukan penilaian dan mengkonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab tertera

dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;

78

16) Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara

manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;

17) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan,

didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee; melakukan

penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh

Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

dan

18) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan

Perseroan.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan

pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019. Sedangkan untuk

kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu)

tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015

tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit,

dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 25 Juli 2019.

Masa tugas anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan

ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.

Berikut adalah informasi tentang Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

Ketua : Muhammar Amin

Keterangan mengenai Ketua Komite Audit terdapat Sub Bab

Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan.

Anggota

Usia

Kewarganegaraan

Pendidikan

Pengalaman Kerja

:

:

:

:

:

Aris Maulana

42 tahun

Indonesia

1995-2002 S1 – Institut Teknologi Bandung - Teknik

2014-2019 Head Project PT Minimax Mekanika Otomasi

2013-2014 Automation System Integrator CV Minimax Engineering

2011-2013 Operational Manager PT Triyasa Geokomunindo

2003-2011 General Manager Outlet CV. Ekra Indonesia

Anggota

Usia

Kewarganegaraan

Pendidikan

Pengalaman Kerja

:

:

:

:

:

Endang Sulistyowati

41 tahun

Indonesia

1996-2001 S1 - Universias Gunadarma - Akuntansi

2015-2019 Staff Keuangan PT. Minimax Mekanika Otomasi

2012-2015 Staff Finance PT Realife Graha Development

2007-2012 Staff Accounting PT Jack & Brother Corporation

2003-2004 Staff Finance PT Modern Putra Indonesia

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 34/ POJK.OS/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Saat ini Kepala Unit

79

Audit Internal dijabat oleh Dwinanto Prayogo Tomo, untuk masa jabatan yang tidak

ditentukan lamanya, berdasarkan Surat Keputusan nomor 002/AYL/PS/IX/2019 dan piagam

unit audit internal sudah dibuat berdasarkan Surat Keputusan nomor 008/AYL/PS/IX/2019.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 Peraturan OJK Nomor

56/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan

piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;

2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen

risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,

akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan

kegiatan lainnya;

4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang

diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris;

6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang

telah disarankan;

7) Bekerjasama dengan Komite Audit;

8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;

dan

9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan

fungsinya;

b) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau

Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

c) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris

dan/atau Komite Audit; dan

d) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran

penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan

terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang

terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap

penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh

unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal

dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Berikut adalah informasi mengenai tim audit internal perusahaan sebagai berikut :

Ketua

Usia

Kewarganegaraan

Pendidikan

Pengalaman Kerja

:

:

:

:

:

Dwinanto Prayogo Tomo

47 tahun

Indonesia

1991-1996 S1 - Institut Teknologi Indonesia - Teknik Sipil

2014-2019 Operation Manager PT Triyasa Geokomunindo

2009-2012 Operation Manager PT Krisman Jaya Kontraktor

80

Anggota

Usia

Kewarganegaraan

Pendidikan

Pengalaman Kerja

:

:

:

:

:

Irma Riza Rahmi

32 tahun

Warga Negara Indonesia

2006-2011 S1 - Universitas Gunadarma - Teknik Informatika

2015-2016 Centralize Service Lending Bank Danamon

2014-2015 Teller Bank Danamon

2013-2014 Operational Support Bank Danamon

Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan

anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014. Berdasarkan

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/AYL/PS/IX/2019, fungsi Komite Nominasi dan

Remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan

keputusan terkait dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi baru dilakukan.

Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai

Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga)

kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

34/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi

Emiten atau Perseroan Publik.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

a. Fungsi Nominasi

1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan

anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang

dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2) Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai

bahan evaluasi.

3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program

pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Fungsi Remunerasi

1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi,

Kebijakan atas Remunerasi dan besaran atas Remunerasi.

2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian

Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite nominasi dan remunerasi memiliki wewenang

sebagai berikut:

a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan

Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta

sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

81

b. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja

sama dengan mitra kerja yaitu Komite Dewan Komisaris lainnya, tim terkait di tingkat

Manajemen khususnya bidang Sumber Daya Manusia, Unit Audit Internal dan unit-unit

Perusahaan yang terkait dengan mengikuti prosedur kerja dan sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/

pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis

Dewan Komisaris serta atas biaya Perusahaan (jika diperlukan).

d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat

tugas dari Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No.34/POJK.04/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan

terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan

terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi

proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris

Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk

membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi

setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga

memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk

memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik.

Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur

ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Mitigasi Risiko

Secara umum risiko utama yang dihadapai Perseroan adalah risiko pasar (market risk) dan

risiko kredit (credit risk) dari para pelanggannya. Dalam hal khusus terdapat risiko sistemik

terutama kondisi makro perekonomian Indonesia yang dikaitkan dengan risiko global dunia

yang membawa imbas kepada perekonomian Indonesia.

Untuk mengantisipasi risiko ini, didukung oleh manajemen yang berpengalaman mengelola

risiko, perseroan secara berkala mengadakan pertemuan bulanan yang membahas langkah-

langkah memitigasi risiko ini. Langkah-langkah ini termasuk mentransfer sebagian risiko

kepada pihak lain ataupun melakukan tindakan yang memadai untuk mengurangi risiko

perusahaan.

Mitigasi Risiko Terkait Dengan Usaha Perseroan

1. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan akan terus meningkatkan keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan

pesaing dan selain itu Perseroan juga akan terus menjaga hubungan baik dengan

82

pelanggan dan pemasok yang selama ini sudah terjalin sangat baik, hal tersebut agar

menjaga pelanggan tidak pindah ke pesaing lain.

2. Risiko Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD membuat perseroan harus melakukan kontrak

forward dengan Bank Danamon Sampai saat ini perseroan mempunyai fasilitas forward

IDR/USD sebanyak USD 300 ribu, tetapi ke depannya akan ditingkatkan volumenya.

3. Risiko fluktuasi harga minyak dunia

Dengan naik turunnya harga aspal / geosynthetis yang berkaitan dengan minyak bumi,

maka perseroan melakukan kontrak jangka panjang dengan penjual aspal maupun

penjual geosintetis. Kontrak jangka panjang untuk aspal masih berlaku selama 3 bulan

sedangkan untuk geosintetis selama 6 bulan. Dari sisi pembeli, perseroan juga

memberlakukan harga spot untuk pembeli retail yang akan dirubah berdasarkan kondisi

harga aspal di pasaran internasional.

4. Risiko kredit

Perseroan menjual sebagian besar produk aspal dan geosintetis secara non tunai

kepada BUMN karya seperti Hutama Karya, Waskita Karya, Adhi Karya, Nindya Karya.

Tertundanya kewajiban pembayaran oleh beberapa perusahaan di atas, membuat arus

kas perseroan sedikit terganggu walaupun secara historis tidak ada pembayaran yang

mencapai gagal bayar/default. Bagaimanapun, Perseroan sudah menjalin kerjasama

dengan Bank Danamon untuk melakukan pembiayaan dengan metode OAF/Trust

Receipt jika beberapa perusahaan diatas mengalamin pemunduran kewajiban

pembayaran. Fasilitas OAD/Trust Receipt tersebut berlaku selama 6 bulan.

5. Risiko Keterlambatan Bahan Baku

Perseroan akan melakukan perincian dan perhitungan secara detail setiap bulannya

tentang perputaran persediaan Perseroan, selain itu perseroan juga akan merinci dan

mengestimasi setiap kontrak yang memerlukan bahan baku dengan selalu update

mengenai ketersediaan dan perputaran persediaan bahan baku yang ada di Perseroan.

Selain itu Perseroan akan terus mencari vendor – vendor bahan baku lainnya yang

memiliki kualitas yang sama, dimana hal tersebut diharapkan dapat memenuhi bahan

baku yang dibutuhkan pada saat kontrak kerja banyak didapatkan.

6. Risiko Operasional

Perseroan akan terus mencari dan mengembangkan tenaga kerja yang memumpuni

dann terampil di bidangnya, dimana hal tersebut akan dapat menunjang operasional

Perseroan. Kompensasi dan Bonus yang sesuai akan diberikan berdasarkan kinerja

masing-masing tenaga kerja dimana hal tersebut dapat menjadi pemecut semanga

tenaga kerja Perseroan untuk lebih produktif lagi di dalam mencapai target Perseroan.

7. Risiko Korporasi

Dalam mencapi rencana korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang tentu saja

tidak sedikit dana investasi yang akan digunakannya, Perseroan akan mulai

menyisihkan laba yang didapatkannya untuk melaksanakan rencana korporasi tersebut.

Perseroan akan membuat estimasi dengan detail, serta dengan perhitungan yang

matang dan kapan harus memulai rencana korporasi tersebut agar tidak menggangu

arus kas Perseroan dimasa yang akan dating.

83

8. Risiko Ketidakmampuan Memenuhi Peraturan/Perubahan

Perseroan terus mengikuti informasi terkini dari pemerintah yang terkait dengan

peraturan perundangan di Indonesia. Jika terdapat perubahan peraturan yan

mengharuskan Perseroan untuk mengubah kebijakan, maka hal itu akan dilakukan

secara cepat.

Mitigasi risiko terkait risiko umum:

1. Risiko terkait kondisi Makro ekonomi

Ketidakpastian ekonomi global yang diakibatkan perang dagang antara Amerika Serikat

dan China berimbas kepada neraca perdagangan dan kondisi makro Indonesia.

Perseroan secara konsisten memantau keadaan global dan mendiversifikasi pelanggan

kepada reputable pemasok dalam hal ini BUMN karya yang mempunyai keuangan yang

solid dan mengurangi resiko kredit hanya kepada swasta yang sudah mempunyai

hubungan yang lama. Jika terdapat potensi sistemik, maka perseroan akan mengambil

langkah untuk mengurangi eksposurenya.

2. Risiko kepatuhan

Perseroan akan selalu taat dan tunduk kepada peraturan per Undang-Undangan yang

berlaku, selain itu perseroan akan selalu patuh terhadap kontrak kerja yang sudah

ditandatangani dan dilaksanakan selama kontrak kerja tersebut berlangsung demi

menghindari risiko kepatuhan perusahaan.

3. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan sudah menjalankan kegiatan usahanya dengan sangat baik selain itu

Perseroan akan selalu berhati-hati dalam menjalankan operasional perusahaan, dalam

hal risiko tuntutan atau gugatan hukum Perseroan akan selalu berkonsultasi dengan

bagian legal yang dimiliki Perseroan atau konsultan hukum yang ditunjuk dalam setiap

pembuatan setiap kontrak, perjanjian yang dibuat dimana didalmnya terkandung unsur

yang bisa menjadikan tuntutan atau gugatan hukum oleh para pihak yang berkontrak

diantaranya vendor, pemasok dan pekerja.

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Pelaksanaan program yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(Corporate Social Responsibility/CSR) dilakukan dengan mempertimbangkan

pengembangan kualitas masyarakat sekitar kantor Perseroan dan masyarakat secara umum.

Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah melakukan

kegiatan sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility) meliputi :

1. Pemberian Sedekah kepada Yayasan setiap bulan.

2. Pemberian makan gratis kepada supir bajaj dan angkutan umum.

3. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

4. INFAQ secara berkala.

5. Pemberian Santutan Korban Tsunami Palu.

84

Struktur Organisasi Perseroan

9. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting atas

keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya, Perseroan selalu

memperhatikan pengembangan dan kualitas SDMnya melalui peningkatan kemampuan

karyawan dan pelayanan kesejahteraan.

Pada tanggal 31 Juli 2019, Perseroan memiliki 14 orang karyawan tetap. Seluruh karyawan

Perseroan merupakan WNI karena Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

RUPS

DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

DIREKTUR UTAMA

UNIT INTERNAL

AUDIT

Sekretaris

Perusahaan

Direktur Keuangan Direktur Operasional Direktur Pemasaran

Manajer KeuanganManajer Logisitik dan

OperasiManager HRD Manager Operation Manager Procurement Manager Project

Manager Marketing &

HSEManager Project

85

KOMPOSISI KARYAWAN

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 31 Juli 2019 serta 31

Desember 2018, 2017, dan 2016.

Perseroan tidak memperkerjakan tenaga asing. Perseroan juga tidak memiliki perjanjian

untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan

termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh

karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja

yang dibentuk oleh karyawan Perseroan, namun Perseroan saat ini sedang dalam proses

pengurusan pengesahan Peraturan Perusahaan, berdasarkan surat pernyataan Perseroan

No. 013/AYL/PS/X/2019.

SARANA KESEJAHTERAAN

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian

penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi

31 Juli

2019 2018 2017 2016

Manager 4 4 3 3

Supervisor/staf 10 10 11 10

Jumlah 14 14 14 13

31 Juli

2019 2018 2017 2016

S-1 12 13 13 12

Diploma 1 1 1 1

SMA 1 - - -

SMP - - - -

SD - - - -

Jumlah 14 14 14 13

31 Juli

2019 2018 2017 2016

41 s/d 50 tahun 6 6 6 8

31 s/d 40tahun 6 6 6 5

s/d 30 tahun 2 2 2 0

Jumlah 14 14 14 13

31 Juli

2019 2018 2017 2016

Karyaw an Tetap 14 14 14 13

Jumlah 14 14 14 13

31 Juli

2019 2018 2017 2016

Jakarta 14 14 14 13

Jumlah 14 14 14 13

Keterangan31 Desember


Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja




86

Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan

menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah :

1. Penggantian biaya pengobatan bagi pegawai.

2. Penggantian biaya makan dan transportasi bagi pegawai saat bekerja lembur.

3. Pemberian Bonus Tahunan berdasarkan kinerja masing-masing karyawan.

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan, yang sedang berjalan atau telah diputus oleh lembaga Peradilan dan/atau badan Arbitrase atau potensi perkara yang ditujukan kepada Perseroan, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara, maupun kepailitan, dimuka badan peradilan di Indonesia.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDRUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dan didukung oleh 3 (tiga) komponen

utama dalam bisnis yaitu Teknik, Trading dan Jasa, dengan spesifik bidang khusus Aspal,

Geosintetik dan juga bungkil kedelai (Soya Beans Meal), dimana menitik beratkan pada

lingkup Desain, Pengadaan Barang, dan Pemasangan/Installer. Prinsip bisinis Perseroan

adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam penyediaan

desain, kualitas produk, pemilihan produk, harga yang bersaing, dan ketepatan waktu

pengiriman. Sasaran penggunaan produk-produk Aspal dan Geosintetik adalah untuk

menunjang proyek-proyek pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan BUMN),

proyek-proyek swasta, pertambangan dan perminyakan, serta industri terkait lainnya.

Adapaun untuk bungkil kedelai (soya beans meal) sasaran penjualan produknya ditujukan

untuk pabrik pengolahan susu yang ada di Indonesia.

Perseroan dalam operasionalnya telah didukung oleh sistem manajemen dan sumber daya

manusia yang prima, juga beberapa perusahaan prinsipal terkemuka sebagai agen

maupun distributor, baik dari perusahaan lokal maupun perusahaan internasional dimana

Perseroan terus menerapkan proses integrasi seluruh komponen yang ada di Perseroan,

untuk membawa teknologi dan sumber daya manusia bersama-sama mendapatkan hasil

yang diharapkan bagi pelanggan Perseroan dan memberikan kontribusi yang paling

diandalkan dalam bidang Geosintetik.

SEKILAS MENGENAI ASPAL DAN GEOSINTETIK

A. ASPAL

Aspal ialah bahan hidro karbon yang bersifat melekat (adhesive), berwarna hitam

kecoklatan, tahan terhadap air, dan visoelastis. Aspal sering juga disebut bitumen

merupakan bahan pengikat pada campuran beraspal yang dimanfaatkan sebagai lapis

permukaan lapis perkerasan lentur. Aspal berasal dari alam atau dari pengolahan

minyak bumi.

Aspal atau bitumen adalah suatu cairan kental yang merupakan senyawa hidrokarbon

dengan sedikit mengandung sulfur, oksigen, dan klor. Aspal sebagai bahan pengikat

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidro_karbon&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Visoelastis&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Bitumen

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Campuran_beraspal&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkerasan_lentur

87

dalam perkerasan lentur mempunyai sifat viskoelastis. Aspal tampak padat pada suhu

ruang padahal adalah cairan yang sangaaat kental. Aspal merupakan bahan yang

sangat kompleks, dan secara kimia belum dikarakterisasi dengan baik. Kandungan

utama aspal adalah senyawa karbon jenuh, dan tak jenuh, alifatik, dan aromatic yang

mempunyai atom karbon sampai 150 per molekul. Atom-atom selain hidrogen, dan

karbon yang juga menyusun aspal adalah nitrogen, oksigen, belerang, dan beberapa

atom lain. Secara kuantitatif, biasanya 80% massa aspal adalah karbon, 10% hydrogen,

6% belerang, dan sisanya oksigen, dan nitrogen, serta sejumlah renik besi, nikel, dan

vanadium. Senyawa-senyawa ini sering dikelaskan atas aspalten (yang massa

molekulnya kecil), dan malten (yang massa molekulnya besar). Biasanya aspal

mengandung 5 sampai 25% aspalten. Sebagian besar senyawa di aspal adalah

senyawa polar.

Fungsi Aspal

Fungsi aspal antara lain adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengikat batuan agar tidak lepas dari permukaan jalan akibat lalu lintas (water

proofing protect terhadap erosi)

b) Sebagai bahan pelapis dan perekat agregat.

c) Lapis resap pengikat (prime coat) adalah lapisan tipis aspal cair yang diletakan di

atas lapis pondasi sebelum lapis berikutnya.

d) Lapis pengikat (tack coat) adalah lapis aspal cair yang diletakan di atas jalan yang

telah beraspal sebelum lapis berikutnya dihampar, berfungsi pengikat di antara

keduanya.

e) Sebagai pengisi ruang yang kosong antara agregat kasar, agregat halus, dan filler.

Jenis Aspal

Aspal yang digunakan sebagai bahan untuk jalan pembuatan terbagi atas dua jenis

yaitu:

1. Aspal Alam

Menurut sifat kekerasannya dapat berupa:

a. Batuan = Asbuton

b. Plastis = Trinidad

c. Cair = Bermuda

Menurut kemurniannya terdiri dari :

a. Murni = Bermuda

b. Tercampur dengan mineral = asbuton + Trinidad

2. Aspal buatan Jenis aspal ini dibuat dari proses pengolahan minya bumi, jadi bahan

baku yang dibuat untuk aspal pada umumnya adalah minyak bumi yang banyak

mengandung aspal.

Jenis dari aspal buatan antara lain adalah sebagai berikut:

Aspal yang digunakan dapat berupa aspal keras penetrasi 60 atau penetrasi 80 yang

memenuhi persyaratan aspal keras. Jenis-jenisnya :

a) Aspal penetrasi rendah 40 / 55, digunakan untuk kasus: Jalan dengan volume

lalu lintas tinggi, dan daerah dengan cuaca iklim panas.

b) Aspal penetrasi rendah 60 / 70, digunakan untuk kasus : Jalan dengan volume

lalu lintas sedang atau tinggi, dan daerah dengan cuaca iklim panas.

88

c) Aspal penetrasi tinggi 80 / 100, digunakan untuk kasus : Jalan dengan volume

lalu lintas sedang / rendah, dan daerah dengan cuaca iklim dingin.

d) Aspal penetrasi tinggi 100 / 110, digunakan untuk kasus : Jalan dengan volume

lalu lintas rendah, dan daerah dengan cuaca iklim dingin.

3. Aspal emulsi aspal cair yang dihasilkan dengan cara mendispersikan aspal keras ke

dalam air atau sebaliknya dengan bantuan bahan pengemulsi sehingga diperoleh

partikel aspal yang bermuatan listrik positif (kationik), negatif (anionik) atau tidak

bermuatan listrik (nonionik). Jenis-jenisnya adalah:

a) Aspal emulsi anionik Aspal cair yang dihasilkan dengan cara mendispersikan

aspal keras ke dalam air atau sebaliknya dengan bantuan bahan pengemulsi

anionik sehingga partikel-partikel aspal bermuatan ion-negatif.

b) Aspal emulsi anionik mengikat cepat (Rapid setting, RS) aspal emulsi

bermuatan negatif yang aspalnya mengikat agregat secara cepat setelah kontak

dengan agregat.

c) Aspal emulsi anionik mengikat lebih cepat (Quick setting, QS) Aspal emulsi

bermuatan negatif yang aspalnya mengikat agregat secara lebih cepat setelah

kontak dengan agregat. Meliputi : QS-1h (quick setting-1): Mengikat lebih cepat-

1 keras (Pen 40-90).

d) Aspal emulsi jenis mantap sedang Aspal emulsi yang butir-butir aspalnya

bermuatan listrik positip.

e) Aspal emulsi kationik Aspal cair yang dihasilkan dengan cara mendispersikan

aspal keras ke dalam air atau sebaliknya dengan bantuan bahan pengemulsi

jenis kationik sehingga partikel-partikel aspal bermuatan ion positif.

f) Aspal emulsi kationik mengikat cepat (CRS)

g) Aspal emulsi bermuatan positif yang aspalnya memisah dari air secara cepat

setelah kontak dengan agregat.

h) Aspal emulsi kationik mengikat lambat (CSS) Aspal emulsi bermuatan positif

yang aspalnya memisah dari air secara lambat setelah kontak dengan agregat

i) Aspal emulsi kationik mengikat lebih cepat (CQS)

j) Aspal emulsi bermuatan positif yang aspalnya memisah dari air secara lebih

cepat setelah kontak dengan agregat.

k) Aspal emulsi kationik mengikat sedang (CMS)

l) Aspal emulsi bermuatan positif yang aspalnya memisah dari air secara sedang

setelah kontak dengan agregat.

m) Aspal emulsi mantap cepat (Cationic Rapid Setting – CRS)

n) Aspal emulsi kationik yang partikel aspalnya memisah cepat dari air setelah

kontak dengan aggregat.

o) Aspal emulsi mantap cepat (cationic rapid setting, CRS)

p) Aspal emulsi kationik yang partikel aspalnya memisah cepat dari air setelah

kontak dengan aggregate aspal emulsi jenis kationik yang partikel aspalnya

memisah dengan cepat dari air setelah kontak dengan udara.

B. GEOSINTETIK

Geosintetik adalah material yang saat ini populer dalam proyek konstruksi di Indonesia

terutama dalam pembangunan jalan di atas tanah lunak seperti di pulau Sumatera dan

Kalimantan yang banyak terdapat tanah gambut. Selain itugeosintetik juga diaplikasikan

sebagai filter pada konstruksi penahan gelombang baik di tepian pantai maupun lepas

pantai.

89

Istilah geosintetik mengacu pada material sintetik yang digunakan dalam permasalahan

geoteknik. Material sintetik merupakan hasil polimerisasi dari industri-industri kimia atau

minyak bumi. . Penggunaan bahan sintetik ini berkaitan dengan sifat ketahanan

(durabilitity) material sintetik terhadap senyawa-senyawa kimia, pelapukan, keausan,

sinar ultra violet dan mikroorganisme. Polimer utama yang digunakan untuk pembuatan

geosintetik adalah Polyester (PET), Polyamide (PM), Polypropylene (PP), dan

Polyethylene (PE).

Geosintetik atau yang biasa dikenal dengan geotekstil, banyak digunakan beberapa ahli

teknik sipil untuk merekayasa suatu sifat media, dapat berupa tanah. Geosintetik ini

adalah salah satu material bagian dari disiplin tekstil teknik yang semakin hari semakin

pesat diaplikasikan dibeberapa kontruksi sipil. Sfat-sifat tekstil yang berasal dari

polimernya dan struktur atomnya dibuat sedemikian rupa untuk mendapatkan beberapa

keuntungan dan fungsi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kedepan geotekstil akan

menggantikan fungsi logam-logam seperti besi untuk merekayasa kontruksi seperti

jembatan, fondasi, bangunan, bendungan dan lain sebagainya.

Geosintetik yang ada terdiri dari berbagai jenis dan diklasifikasikan dalam beberapa

bentuk sebagai berikut :

1. Geotekstil, bahan lulus air dari anyaman (woven) atau tanpa anyaman (non woven)

dari benang-benang atau serat- serat sintetik yang digunakan dalampekerjaan

tanah.

2. Geogrid, produk geotekstil yang berupa lubang-lubang berbentuk segi empat

(geotextile grid) atau lubang berbentuk jaring (geotextile net) , biasanya terbuat dari

bahan Polyester (PET) atau High Density Polyethylene (HDPE)

3. Geofabric, semua produk geosintetik yang berbentuk lembaran

4. Geocoposite, kombinasi dua atau lebih tipe geosintetik

5. Geomembrane, geosintetik yang bersifat impermeable atau tidak tembus air,

biasanya dibuat dari bahan high density polyethylene (HDPE).

6. Geocell, berbentuk sel-sel sebagai bahan penahan erosi atau perkuatan , terbuat

dari bahan High Density Polyethylene (HDPE)

7. Geotube, berbentuk tabung memanjang yang digunakan di daerah pantai

8. Geobag, berbentuk karung sebagai perkuatan di aliran sungai atau pantai

9. Geocontainer, sebagai bahan pembuat pulau atau konstruksi ditengah laut dan

diturunkan dari kapal .

10. Vertical drain, sebagai bahan pemercepat aliran disipasi air pori sehingga

mempercepat proses settlement.

11. Concrete matras, berbentuk matras atau kasur yang diisi dengan beton untuk

penahan dinding sungai pencegah erosi

12. Geojute, terbuat dari jaring-jaring atau bahan serat alami seperti dari serat kelapa

sawit untuk penahan erosi .Produk ini mempunyai aplikasi yang sangat luas di bidang

geoteknik & teknik sipil dari mulai konstruksi jalan raya, embankmen, perkuatan

tanah lunak, jalan kereta api, jembatan, perkuatan lereng dan dinding, waduk,

reklamasi pantai dan lainnya.

Geotekstil

Meliputi woven (tenun) dan non woven (tanpa tenun). Tenun dihasilkan dari 'interlaying'

antara benang-benang melalui proses tenun, sedangkan non woven dihasilkan dari

beberapa proses seperti : heat bonded (dengan panas), needle punched (dengan jarum),

dan chemical bonded (enggunakan bahan kimia). Baik woven maupun non woven

dihasilkan dari benang dan serat polimer terutama : polypropelene, poliester, polyethilene

90

dan polyamide.Sebenarnya geotekstil pada awalnya dibuat dari berbagai bahan seperti

serat-asli (kertas, filter, papan kayu, bambu) , misalnya penggunaan jute untuk

percepatan konsolidasi sebagi pengganti pasir sebagai bahan drainase (vertical drain)

yang banyak dilakukan di India atau dilakukan di Belanda dengan menggunakan serat

filter.

Perkuatan tanah lunak juga menggunakan papan-papan kayu atau anyaman bambu yang

ditempatkan di atas di atas tanah lunak (jaman Romawi kuno dan juga di Kalimantan

Indonesia). Hanya bahan organik tersebut mudah lapuk sehingga umur konstruksi tidak

dapat lama kecuali bahan dari bambu atau kayu yang apabila berada dalam air secara

terus menerus akan bersifat permanen.

Penanganan Longsoran Salah satu aplikasi geotekstil adalah untuk penanganan longsoran, beberapa penelitian

menunjukkan bahwa penanggulangan longsoran dengan bahan geosintetik atau

geotekstil pada ruas jalan sebagai perkuatan timbunan jalan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. Geosintetik atau geotekstil sebagai separator, yaitu mencegah bercampurnya

agregat pilihan dengan lapisan asli tanah lunak .

2. Geosintetik atau geotekstil sebagai perkuatan tanah dasar, yang mana material

geosintetik atau geotekstil memiliki properties kekuatan tarik yang melawan

pergerakan tanah dasar baik mengembang ataupun menyusut.

3. Geosintetik atau geotekstil sebagai perkuatan lereng jalan sementara atau

permanen

4. Geomembrane sebagai perkuatan pada bahu jalan, yang berfungsi untuk mencegah

perubahan kadar air pada tanah dasar karena geomembran mempunyai sifat kedap

air, tahan pelapukan terhadap zat kimia tanah, dan organisme pembusukan dalam

tanah, selain itu mempunyai tahanan terhadap kekuatan tarik terhadap longsoran ,

daya tahan terhadap sobek, dan daya tahan coblos yang tinggi.

5. Geotekstil non woven atau tanpa tenunan yang terbuat dari serat polyprophylene

melalui proses needle punched adalah cocok untuk apliaksi pada tanah dasar yang

banyak mengandung sisa-sisa tanaman karena mempunayi daya tahan coblos yang

lebih tinggi dibandingkan dengan bahan lainnya. Disamping itu geotekstil non woven

memiliki sifat hidrolik propertis yang lebih bagus shingga bisa sekaligus berfunsi

sebagai filter yang hanya melarutkan air tanpa membawa agregat tanah . Langkah-

langkah perhitungan adalah :

1. Penentuan beban yang bekerja di ruas jalan

2. Analisa stabilitas internal dengan menghitung : tebal lapis perkuatan tanah,

panjang geotekstil di depan dan di belakang bidang longsor, panjang total

geotekstil bidang longsor, panjang overlap bahan perkuatan, panjang overlap

bahan perkuatan, analisis stabilitas lereng, stabilitas terhadap kuat dukung

tanah.

C. LAIN-LAIN

Soya Bean Meal (SBM)/Dried Distillers grains with soluble (DDGS)

SBM

SBM adalah produk sampingan dari proses pengolahan minyak kedelai. Soya Bean

Meal mengandung protein kasar tertinggi (sekitar 44 – 45%) dibandingkan pakan dari

biji – bijian pada umumnya. Dalam proses pembuatan minyak kedelai, yang diambil

91

hanyalah sedikit bagian dari kedelai, dan sisanya diolah menjadi bentuk bungkil dengan

menggiling ampas kedelai yang dihasilkan, sehingga menjadi seperti bubuk kasar yang

kita kenal dengan SBM atau Soya Bean Meal ini. Komposisi nutrisi ditentukan oleh

jumlah serpihan kulit ari, atau sekam yang ditambahkan ke dalam ampas serta sisa

minyak yang masih tertinggal. Soya Bean Meal juga mengandung berbagai macam

asam amino esensial, dan merupakan merupakan sumber lisin, metionin, isoleusin,

leusin, arginine, glisin, dan treonin.

Soya Bean Meal sangatlah ideal untuk suplemen protein dalam pakan ternak, selain itu

Soya Bean Meal juga merupakan salah satu produk yang mendominasi pasar.

Untuk hal ini, ada beberapa alasan. Selain karena tingginya kandungan protein,

konsistensi kandungan nutrisi dan ketersediaannya sepanjang tahun membuat Soya

Bean Meal menjadi produk unggulan. Karena para peternak menginginkan pakan

dengan energi tinggi, Soya Bean Meal juga memiliki nilai lebih, karena tidak ada pakan

protein dari tanaman yang mengandung protein lebih tinggi dari Soya Bean Meal.

Ditambah lagi, tidak ada pembatasan jumlah penggunaan Soya Bean Meal untuk pakan

ternak. Hal inilah yang membuat Soya Bean Meal menjadi bahan baku utama penyusun

ransum ternak.

Meskipun Soya Bean Meal merupakan produk limbah dari pengolahan kedelai, namun

keunggulan – keunggulan yang dimiliki membuktikan bahwa Soya Bean Meal mampu

diandalkan sebagai pakan ternak dewasa ini. Ada produk selain Soya Bean Meal yang

juga merupakan sumber protein, seperti corn gluten meal (CGM), meat bone meal

(MBM) serta tepung ikan, yang bisa digunakan dalam meracik pakan ternak sehingga

didapatkan kandungan protein yang diinginkan. Penggunaaannya Soya Bean Meal

sendiri sangat tergantung pada stok barang dan harga di pasaran. Sebagai contoh

ketika tepung ikan jarang digunakan karena langka dan harga melambung tinggi, maka

penggunaan Soya Bean Meal untuk pakan ternak bisa mencapai 15 - 20%.

DDGS

DDGS adalah produk sampingan dari industri ethanol. DDGS sendiri diambil dari

singkatan Dried Distillers grains with soluble, produk ini didapatkan dari proses

pembuatan ethanol, yang hanya menggunakan sari pati jagung dan sorgum

biji – bijian, sedangkan nutrisi yang tersisa seperti serat, protein, dan minyak,

merupakan produk sampingan bernutrisi tinggi yang digunakan untuk memproduksi

pakan ternak yang kini kita kenal dengan DDGS. DDGS sangat dihargai dalam industri

pakan ternak, baik ternak ruminansia maupun unggas. Kenapa? Karena keunggulan

yang dimiliki tentunya. DDGS kaya akan saripati biji – bijian, protein ragi sisa, energi,

mineral dan vitamin.

Disamping itu, DDGS merupakan protein yang dapat dicerna dengan mudah, dan

merupakan sumber energi yang baik untuk ternak sapi, dapat dimasukkan sebanyak 20

– 30 % rasio campuran pakan ternak kering (belum termasuk air). DDGS juga bisa

digunakan untuk pakan unggas dan pakan ternak ruminansia, dan merupakan pakan

sapi yang bernilai tinggi baik untuk ternak penghasil susu, atau penghasil daging.

Bahkan di Amerika utara, lebih dari 80% dari DDGS yang tersedia, digunakan dalam

pakan ruminansia. Hal ini menunjukkan bahwa, penggunaan DDGS dalam pakan

ternak, terbukti memiliki keunggulan.

Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi para peternak yang kesulitan mendapatkan

jagung impor dengan harga terjangkau, terutama karena penggunaan komoditas jagung

yang kini makin bergeser untuk produksi ethanol, disamping karena kendala yang

92

dihadapi karena terhambatnya distribusi jagung lokal. Karena pergeseran penggunaan

komoditas jagung ini, sudah dipastikan produksi DDGS sebagai produk sampingan dari

pembuatan ethanol, juga akan melimpah ruah. Namun, kepercayaan peternak di

Indonesia, sepertinya harus dipupuk untuk mulai memeprtimbangkan DDGS sebagai

pakan ternak, selain karena penggunaannya yang tidak berbahaya, kandungan nutrisi

didalamnya juga patut dipertimbangkan. Dengan lancarnya distribusi DDGS, diharapkan

industri ternak di Indonesia mampu berkembang pesat.

PERAN PERSEROAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi, keperluan lahan untuk

tempat tinggal dan aktivitas lahan juga turut meningkat. Reklamasi pantai dan lahan berair

lainnya merupakan salah satu alternatif yang cukup banyak diterapkan selain membuka

lahan baru ke arah daerah perbukitan.

Namun seringkali pekerjaan reklamasi ini menemui beberapa kendala seperti tanah dasar

yang lunak dengan daya dukung yang rendah dan potensi penurunan konsolidasi yang

besar dan lama, gelombang laut yang tinggi yang berpotensi menyebabkan terjadi abrasi

baik selama masa konstruksi maupun masa pelayanan.

Penggunaan material geosintetik sebagai salah satu alternatif material pendukung pada

pekerjaan reklamasi di Indonesia masih terbatas, para pemilik proyek dan pelaksana

proyek cenderung lebih menyukai menggunakan metode konvensional. Padahal

penggunaan geosintetik dapat memberikan keuntungan dan kemudahan dalam

pelaksanaan proyek, yang juga sudah banyak diterapkan di berbagai negara lain. Beberapa

keuntungan dari penggunaan material geosintetik pada pekerjaan reklamasi pantai dengan

kondisi tanah dasar yang lunak diantaranya adalah pelaksanaan pekerjaan yang lebih

cepat, pengurangan kehilangan material timbunan ke dalam tanah dasar yang lunak, biaya

pemeliharaan yang lebih rendah.

Perseroan berkomitmen dalam hal ikut membantu proyek proyek infrastruktur di Indonesia

yg dalam beberapa tahun belakangan ini sangat digalakkan oleh pemerintah dalam rangka

mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain , untuk itu Perseroan terus

mensupport dari pengadaan semua proyek yg memerlukan geosintehetic serta

jugamembantu dalam hal design engineeringnya jika diperlukan oleh proyek. Komitment

kerja tuntas dalam hal memperbaiki kondisi tanah adalah tugas Perseroan disemua area

Indonesia.

Perseroan memiliki 3 bisnis inti utama yaitu aspal , geosynthetis dan bahan baku pakan.

Kebutuhan bahan baku i masih sangat besar sejalan dengan pengembangan proyek-

proyek infrastruktur. Sejalan dengan visi pemerintah untuk pembangunan proyek

infrastruktur yang besar, Perseroan berkomitmen untuk menjadi supplier yang berkualitas,

professional dan mengutamakan kepuasan pelanggan kepada perusahaan BUMN karya

tersebar seperti Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya. Hal itu juga

Perseroan lakukan kepada kontraktor swasta lainnya dengan orientasi kepada kepuasan

pelanggan.

Melihat kondisi tersebut Perseroan berusaha mengambil peluang bisnis dengan berusaha

membeli dan mengimport kedua produk tersebut mengacu spek dan kebutuhan pasar di

Indonesia. Agar bisa memberikan kualitas, varian produk, dan tentunya harga yang

kompetitif, Perseroan berusaha mencari dan bekerja sama dengan para supplier dan juga

93

produsen, baik local mapun luar negeri untuk produk Bitumen/Aspal dan Geosintetik dan

juga produk-produk penunjang proyek konstruksi lainnya

Hubungan baik yang terjalin antara Perseroan dan pihak supplier selama kurang lebih 9

tahun, menempatkan Perseroan sebagai agent produsen dari aspal dan geosynthetis.

Penunjukkan agent aspal Shell dari Singapura untuk daerah Aceh dan Pekanbaru , serta

geosynthetis dari produsen Korea membuat posisi Perseroan sebagai supplier utama untuk

BUMN karya dan swasta tersebut. Ditambah pula dengan hubungan dengan pihak pembeli

yang terjalin sangat baik, juga membuat komunikasi yang cair dan baik yang pada akhirnya

meningkatkan penjualan perseroan.

Dengan diversifikasi produk Perseroan berupa geosintetis dan aspal yang digunakan dalam

pembangunan infrastruktur, Perseroan menawarkan solusi yang lengkap kepada pemasok

untuk permasalahan teknis yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan.

Didukung tim teknis dan desain Perseroan, Perseroan berusaha untuk terus berkomitmen

pada kepuasan pelanggan dan menyukseskan program infrastruktur pemerintah.

Tidak hanya di bidang infrastruktur, Perseroan yang awalnya bergerak di bisnis

agribusiness juga tetap mengembangkan sayap bisnisnya di bidang pakan ternak. Jalinan

kerjasama yang sudah terjalin dengan PT Nestle Indonesia tetap dipertahankan dan

ditingkatkan. Ke depannya, diversifikasi produk di bidang pakan ternak akan dikembangkan

diperbesar volumenya.

2. KEGIATAN USAHA

Saat ini Perseroan sudah melayani lebih dari 80 perusahaan kontraktor, baik yang

bersekala kecil sampai yang bersekala besar dengan jenis-jenis produk antara lain;

a. Bitumen / Aspal

- PEN 60/70 Curah

- PEN 60/70 Kemasan Drum

- Buton Curah

- Buton Bag

Sumber gambar : foto dokumentasi internal Perseroan

Untuk aspal Perseroan memiliki kriteria khusus yaitu, Bandara Indonesia dan Tol hanya

bisa menerima aspal produksi dari ESSO dan SHELL. Selain itu Perseroan memiliki

beberapa supplier yang selama ini selalu menyediakan kebutuhan barang Perseroan

diantaranya BRENTAGG PTE LTD, SUMMIT OVERSEAS PTE LTD, OCI

CORPORATION, HN PALMER PTE LTD dan semua itu disalurkan ke seluruh Indonesia

karena memang lokasi pekerjaan nya di Indonesia sampai saat ini belum ada yang di

94

luar Indonesia. Pelanggan yang dimiliki Perseroan selain Perusahaan BUMN ada juga

perusahaan non-BUMN, namun pelanggan Perusahaan BUMN mendominasi sekitar

70% dari seluruh pendapatan Perseroan.


b. Geosintetik

- Geotekstil



95

- Geomembran


- Geogrid


- Geobag


96

- PVD


Kriteria khusus untuk Geosintetik adalah Perseroan menjadi distributor untuk pabrikan

dengan spesifikasi khusus seperti High Strength dan juga memiliki tim

teknis/engineering yang professional dan berpengalaman dibidangnya. Perseroan

memiliki pemasok yang sering mensuppor kebutuhan akan geosintetik diantaranya

Daehyun PTE Ltd, Feicheng Lianyi Ltd, Taian Topsun Ltd.

c. Lain – lain

Soya Bean Meal (SBM) / Dried Distillers grains with soluble (DDGS)

Tidak ada kriteria khusus dalam unit usaha Perseroan yang masuk ke dalam unit

usaha lain-lain yang ada hanyalah Perseroan melakukan usaha tersebut atas dasar

pesanan saja karena memang bukan fokus atau inti usaha Perseroan. Untuk

SBM/DDGS Perseroan akan mencoba menambah kapasitas agar bisa menambah

permintaan yang ada dipasar karena salah satu awal usaha perseroan adalah

SBM/DDGS, pelanggan utama Perseroan untuk SBM/DDGS adalah

PT Nestle Indonesia dan akan terus ditambah sesuai dengan kapasitas dan target

peningkatan dari segmen pendapatan SBM/DDGS.

Berikut ini adalah pendapatan dan laba usaha Perseroan beserta keterangan

kontribusi menurut kelompok produk utama selama periode 31 Juli 2019 dan untuk

tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016

Per 31 Juli 2019


Aspal Geosintetik SBM/DDGS Lainnya Total

Pendapatan 11.607 11.507 3.998 - 27.111

Kontribusi pada Pendapatan 42,81% 42,44% 14,75% 0,00% 100%

Laba (Rugi) Usaha 1.804 3.564 592 - 5.960

KeteranganSegmen Operasi

97

ALUR PENERIMAAN ORDER DILAPANGAN

Berikut alur penerimaan order Perseroan untuk seluruh kegiatan usahanya:

Dengan lebih dari 9 tahun pengalaman di bisnis ini beserta dengan operasionalnya,

Perseroan mempunyai beberapa sales point yang tersebar di Indonesia mulai dari Banda

Per 31 Desember 2018



Pendapatan 29.790 7.481 151 134 37.556


Laba (Rugi) Usaha 4.124 3.113 111 134 7.482

Segmen OperasiKeterangan



Pendapatan 18.800 13.415 - - 32.216


Laba (Rugi) Usaha 1.779 4.795 - - 6.574





Pendapatan 64.123 9.334 1.187 281 74.925


Laba (Rugi) Usaha 10.670 2.873 187 138 13.868



PO Dari Buyer Sales Contract Pembayaran DP

Shipper Proses

Loading Barang &

Kapal Jalan

Kapal tiba di POD

& dokumen asli

buyer diterima

Buyer Melunasi

sisa pembayaran

Dokumen Impor

sudah siap

diinfokan ke Buyer

Melakukan custom

clearance (Draft &

Bayar PIB, Bayar

DO, THC, DLL)

Jika Sudah SPPB

CTR Langsung kirim

ke Customer serta

pengembalian CTR

Kembali ke Depo

Import

Proses Crereance

Selesai dan

menunggu invoice

aktual serta

pengembalian

dokumen dari

pelayaran

98

Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jakarta, Surabaya dan Palu. Di setiap sales point

terdapat kantor perwakilan yang menunjang operasional dan pemasaran.

Sumber gambar : internal Perseroan

Untuk wilayah Pekanbaru, Surabaya, Sumatera Barat dan Palu terdapat gudang yang

digunakan untuk menampung stock yang akan didistribusikan kepada pelanggan.

Source : UN CommTrade

99

Source : UN CommTrade

Data diatas memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan importir terbesar ke-10 di dunia,

dimana pada tahun 2018 mencatat impor sebesar 317 juta USD. Impor tersebut mayoritas

berasal dari Singapore, Malaysia dan Thailand. Tidak sedikit juga berasal dari Timur

Tengah. Ditengah ketertinggalan sarana infrastruktur jalan dan jembatan, Indonesia harus

mengimpor aspal karena ketidakcukupan produksi aspal di Indonesia. Terdapat sekitar 18

(delapan belas) importir dan pemain aspal di Indonesia.

Volume Pasar Indonesia Berdasarkan Wilayah tahun 2018

Sumber gambar: Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2018

100

Potensi Permintaan Aspal di Indonesia 2015 - 2019

Berdasarkan data dari Kementrian Pekerjaan Umum Februari 2019

sampai dengan Januari 2016

Jaringan Jalan di Indonesia 488.181 KM

Jalan Nasional (Bebas Tol) 47.017 KM

Jalan Tol 976 KM

Jalan Provinsi 47.666 KM

Jalan Kota/Desa 392.521 KM

24 Pelabuhan baru

15 zona industry

15 Bandara baru

Program untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur 2015-2019

Konstruksi jalan baru 1.000 KM

Konstruksi jalan baru nasional 2.650 KM

Pemeliharaan jalan baru (bebas tol) 47.017 KM

Pengembangan jalur kereta/jalan kota 15 KM

Jalan desa/kota 500 KM

Anggaran 2015 - 2019 Rp 280 triliun atau sekitar US $ 20 Juta

Gambaran Pasar Aspal di Indonesia

ukuran pasar 800 kt sampai 1 juta ton/tahun

proyeksi Pemerintah sampai dengan 1,2 Juta Ton pada tahun 2018

Pemenuhan Kebutuhan

Lokal 300 kt/y

Impor 700 kt/y

Perusahaan pesaing (lokasi Sumatera dan Jawa)

Perusahaan Market Share Size: kt/y Terminal

Jaya Trade 12% 120 6

SHELL 50 2

Pertamina 30% 350 4

Multitrade 12% 150 8

Stolt 45 2

Tipco / Colas 80 2

Serana / Jusuf 50 2

Lainnya 55 5

Pertamina sebagai satu-satunya produsen aspal minyak di Indonesia , hanya mampu

memproduksi maksimum 400 ribu ton per tahun dari kebutuhan aspal sekitar 1 juta ton per

tahun. Pada saat ini Perseroan hanya berkontribusi sales 15 ribu ton per tahun dan

101

diharapkan dalam 5 tahun ke depan Perseroan mampu berkontribusi 10 persen atau sekitar

100 ribu ton per tahun.

Diantara 18 (delapan belas) importer dan pemain aspal di Indonesia, Perseroan hanya

menempati peringkat 10 besar dalam hal volum transaksi. Perseroan memandang dalam 5

hal kedepan, targetnya bisa mencapai 5 besar.

Produk-produk diatas sengaja dipilih, diproduksi atau didatangkan secara import dari manca

negara mengacu spek dan kondisi kebutuhan material teknologi infrastruktur di Indonesia.

3. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyusun strategi usaha atau bisnis dalam

upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan

tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam

persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya

strategi bisnis ini, perusahaan mampu menentukan arah perusahaan dengan

mengidentifikasinya dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya.

Adapun strategi bisnis yang diterapkan adalah;

a. Memperhatikan Kualitas

Kualitas menurut Perseroan adalah hal penting yang perlu ditingkatkan untuk

meningkatkan tingkat kepuasan sarta kebutuhan konsumen.Kepuasan konsumen

merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan Perseroan. Sejauh ini belum

terdapat penolakan dari konsumen mengenai kualitas produk yang disuplai dari

Perseroan, walaupun kadang terdapat drum aspal yang penyok karena alasan

operasional tetapi tidak menjadikannya sebagai tuntutan dari pihak konsumen.

b. Mengenali Target Pasar

Tidak hanya menjual, Perseroan juga berusaha untuk mencari tahu dan mengenali

siapa potensi pemasoknya. Sejauh ini Perseroan sudah menyuplai kurang lebih 80%

proyek BUMN karya dan 20% proyek swasta. Hal ini akan membuat Perseroan lebih

mengerti akan kebutuhan pasar dan apa yang diinginkan pembeli/pemasok dari usaha

Perseroan. Perseroan juga berencana untuk masuk pasar swasta setelah penawaran

saham umum ini, dimana selama ini belum tersentuh.

c. Melakukan Kreativitas dan Inovasi

Kreativitas dan inovasi merupakan modal penting dalam menjalankan usaha

Perseroan. Ide kreatif bisa menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan suatu inovasi

produk atau mekanisme tertentu sehingga akan memberikan peluang sukses yang

lebih besar pada usaha Perseroan. Selain itu, dengan kreativitas dan inovasi yang

Perseroan coba tawarkan, harapan Perseroan hal itu dapat meningkatkan

kepercayaan kepada konsumen sehingga mereka tetap melakukan bisnis dengan

Perseroan. Perseroan berusaha mengembangkan produk baru yang mempunyai nilai

pertumbuhan nilai tinggi dengan menggandeng perusahaan perusahaan yang

mempunyai pengalaman di industrinya seperti PT Anugerah Bumi Samudera.

d. Menerapkan Promosi Efektif

Melakukan promosi yang efektif kepada calon konsumen merupakan salah satu

strategi yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Saat ini Perseroan berusaha

menggunakan fasilitas visual seperti website, serta informasi yang detail untuk

102

menjelaskan tentang produk yang Perseroan jual melalui kunjungan langsung agar

efektifitas promosi tersebut bisa terealisasi dengan baik.

e. Manajemen Bisnis

Manajemen merupakan hal yang tidak kalah penting dalam Perseroan. Perseroan

berusaha menerapkan manajemen yang baik, up to date, serta efektif agar kinerja

serta system perusahaan dapat berjalan dengan baik dan ideal.

Ketersediaan produk aspal bukan menjadi kendala karena produsen seperti ESSO dan

SHELL merupakan produsen terbesar di dunia, selain itu masih banyak produsen penghasil

aspal lainnya diseluruh dunia yang dapat menjadi pemasok. Untuk geosintetik ketersediaan

produk Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pemasok saja, karena

Perseroan memiliki pemasok yang tersebar di Domestik maupun Luar Negeri.

Perseroan mempunyai siklus seperti pada aspal siklus high session-nya adalah di bulan

Agustus - Desember sesuai dengan siklus anggaran di Kementrian Pekerjaan Umum.

Untuk geosintetik tidak memiliki siklus tergantung proyek yang menggunakan teknologi dari

geosintetik itu sendiri. Namun pada umumnya proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh

sebagian besar kontraktor mengalami peningkatan dari sisi volume menjelang 3 bulan

terakhir tahun berjalan yaitu Oktober, November dan Desember.

Sampai saat ini terdapat pesanan yang menumpuk di Perusahaan Konstruksi BUMN

berupa woven geotextile dan non woven geotextile, untuk perkembangannya dimasa yang

akan datang akan semakin besar berdasarkan proyek pembangunan ke depan.

Perseroan secara berkala mengikuti seminar tentang teknologi aspal dan geosintetik yang

terbaru, selain itu Pimpinan Perseroan pernah diundang menjadi pembicara di acara

seminar mengenai perkembangan tentang aspal pada tahun 2016. Perseroan juga aktif di

perkumpulan yang fokus tentang aspal, hal tersebut dimaksud agar Perseroan selalu

mendapatkan informasi terkini mengenai Aspal dan Geosintetik yang kedepannya bisa jadi

salah satu cara untuk mempersiapkan Perseroan dalam menghadapi perubahan. Sampai

Saat ini sumber pendapatan Perseroan yang terbesar berdasarkan proyek yang dibiayai

APBN, APBD dan Internasional Fund (seperti World Bank, Asian Development Bank,

USAID).

4. PERSAINGAN USAHA

Sebagai perusahaan dagang (trading company), persaingan usaha yang dihadapi oleh

Perseroan, haruslah ditelaah dari masing-masing produk inti yang dijual oleh Perseroan.

Produk yang dijual Perseroan terbagi menjadi 3 bagian :

1. Aspal / Bitumen

2. Geosintetil

3. Soya Bean Meal (SBM)/Dried Distillers grains with soluble (DDGS)

Perseroan juga memiliki beberapa pesaing usaha untuk aspal diantaranya adalah PT Jaya

Trade, PT Multi Trading Pratama, PT Aspal Bangun Sarana, PT Berkah Mulia Mandiri

sedangkan untuk Geosintetik juga memiliki beberapa pesaing usaha diantaranya adalah

PT Pandu Ekuator, PT Teknindo Geosistem, PT Tetrasa Geosinindo.

Melalui hasil analisa eksternal terdapat faktor faktor yang menjadi ancaman perusahaan

yaitu : peningkatan persaingan yang disebabkan turunnya margin industri yang sama,

depresiasi nilai tukar rupiah khususnya terhadap USD, kondisi ekonomi global, kondisi

103

ekonomi dalam negeri yang menyebabkan turunnya konsumsi, hambatan proyek

infrastruktur dalam negeri secara internal maupun eksternal, kenaikan harga minyak dunia

yang menyebabkan harga turunannya naik seperti aspal. Peluang yang dapat

dimanfaatkan oleh perusahaan adalah ketertinggalan proyek infrastruktur di Indonesia

dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Ditambah dengan

konsumsi penduduk Indonesia yang secara konstan naik denagn PDB naik sekitar 5% per

tahun. Kekuatan perusahaan yang harus disyukuri adalah adanya hubungan baik dengan

pembeli seperti BUMN Karya dan pemberli swasta. Disamping itu, hubungan baik dengan

pihak supplier yang sudah terjalin lama kurang lebih 10 tahun.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

5. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kebutuhan aspal di Indonesia mencapai 1 juta ton per tahun yang dipasok dari domestik

dan impor. Sebagai satu-satunya produsen aspal di Indonesia, PT Pertamina hanya

mampu memasok sekitar 300-350 ribu ton per tahun. Kebutuhan lainnya terpaksa harus

didatangkan dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand bahkan dari Timur

Tengah. Dengan jumlah pemain aspal sekitar 18 perusahaan di Indonesia (sumber : Internal

Perseroan), Perseroan fokus untuk market Indonesia timur yang secara potential masih

membutuhkan banyak sekali pembangunan jalan dan jembatan. Didukung oleh sumber

daya manusia yang baik dan hubungan baik dengan BUMN karya, saat ini Perseroan

mensupplai sekitar 15 ribu ton per tahun kepada BUMN karya dan swasta. Dengan

berubahnya status perusahaan menjadi terbuka, diharapkan secara gradual dalam lima

tahun ke depan Perseroan dapat mensupplai sekitar 100 ribu ton per tahun. Bahan bukan

tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan, Perseroan dapat memproduksi aspal di Indonesia.

Ditambah dengan kerjasama dengan produsen aspal terkemuka di dunia seperti ESSO dan

SHELL, perseroan ditunjuk menjadi agen pemasaran di Banda Aceh dan Padang. Modal

ini menjadikan perseroan mempunyai keunggulan kompetitif di sisi produk.

Hubungan baik Perseroan dengan beberapa prinsipal utama produsen Geosynthetis yang

mempunyai kualitas produk yang sangat baik menjadikan perseroan mempunyai

keunggulan kompetitif dari sisi kualitas. Ditambah juga dengan penunjukkan sebagai agent

untuk proyek tertentu di Indonesia menjadikan perseroan sebagai supplier utama untuk

BUMN karya.

PT Nestle Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Perseroan sebagai supplier bahan

baku ternak untuk koperasi susu mereka. Saat ini, Perseroan mensupplai kurang lebih 500

MT bahan baku ternak PT Nestle Indonesia walaupun mereka meminta untuk lebih. Target

yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah mampu mensupplai 4000 MT dalam 5 tahun

No. Jenis Merek Nomor HAKI Logo Tanggal

1 Agroyasa + Logo

PERMOHONAN

MEREK

HKI-02.HI.06.01

13 Agustus 2019

104

kedepan. Sampai saat ini , Indonesia masih membutuhkan bahan baku pakan ternak yang

harus diimpor dari negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Brasil. Iklim yang kurang

sesuai untuk memproduksi kedelai, biji matahari, gandum dan sebagainya mengharuskan

Indonesia harus mengimpor dari negara tersebut. Bahan baku ternak yang diimpor

kebanyakan digunakan untuk feed mill industry, peternakan sapi perah, peternakan ayam

dan industri lainnya. Sebagai salah satu produsen susu terbesar di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu target besar yang diusung pemerintah.

Beberapa faktor dibawah merupakan pendorong prospek industri konstruksi di Indonesia:

1) Anggaran Infrastruktur yang konsisten naik

Sumber : Kementrian Keuangan

Mengacu data Kementerian Keuangan, untuk tahun 2019, pemerintah menganggarkan

Rp 415 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 1,04 persen dari anggaran tahun 2018.

Sebelumnya, secara berturut-turut sejak tahun 2015 naik 65,5 persen menjadi sebesar

Rp 256,1 triliun, dan tahun 2016 meningkat 5,1 persen menjadi Rp 269,1

triliun.Kemudian tahun 2017 bertambah 44,3 persen menjadi Rp 388,3 triliun, dan tahun

2018 tumbuh 5,8 persen menjadi Rp 410,7 triliun. Alokasi anggaran Rp 415 triliun untuk

tahun ini diperuntukkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) senilai Rp 108,2 triliun. Disusul Kementerian Perhubungan Rp 38,1 triliun, Dana

Alokasi Khusus Rp 33,5 triliun, serta investasi pemerintah melalui Penyertaan Modal

Negara (PMN) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 39,8 triliun.

105

2) Indonesia masih tertinggal secara infrastruktur dengan negara tetangga Malaysia

dan Singapura di kawasan ASEAN

Data diatas menempatkan Indonesia masih kalah dalam hal ketersediaan infrastruktur dan

menyebabkan daya saingnya menjadi kalah dibandingkan Malaysia dan Singapura.

Negara - negara anggota ASEAN juga telah menyusun Master Plan on ASEAN

Connectivity (MPAC) 2025 atau Rencana Induk Konektivitas ASEAN 2025 pada September

2016.

Implementasi MPAC 2025 fokus pada lima isu strategis, yaitu sustainable infrastructure,

digital innovation, seamless logistics, regulatory excelence,dan people mobility. Indikasi

kebutuhan investasi infrastruktur negara-negara anggota ASEAN adalah sebesar

US$ 110 miliar tiap tahun.

Data diatas juga menunjukkan bahwa untuk persentase jumlah jalan negara dibandingkan

dengan luas negara, Indonesia juga masih kalah dibandingkan negara tetangga walaupun

Philipina masih jauh tertinggal.

106

3) Indonesia mempunyai sumber daya yang kuat dalam pembangunan infrastruktur

Perusahaan perusahaan nasional yang bergerak dibidang pembangunan infrastruktur

mempunyai pengalaman puluhan tahun yang teruji, ditambah dengan sumber daya kualitas

manusia yang sudah menghasilkan pembangunan jalan ratusan ribu kilometer.

6. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan,

beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan,

komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan

penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas,

likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan

yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan

masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Dengan Modal kerja yang terbatas yang dimiliki saat ini tentu akan membuat Perseroan

tidak secara maksimal dapat mengambil proyek-proyek yang tersedia, baik proyek dari

Pemerintah ataupun non pemerintah (swasta) yang mengakibatkan dapat menimbulkan

risiko integritas kepada para pelanggan, serta dengan terbatas nya modal kerja Perseroan

tidak leluasa untuk dapat melakukan ekspansi kedepannya.

107

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas yang bersumber dari Laporan

Keuangan Perseroan untuk periode7(tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan

tahun yang berakhir pada tangggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Data-data

keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh)

bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Junaedi,

Chairul dan Rekan yang ditandatangani Drs. Ahmad Junaedi Ak, CA, CPA dengan opini wajar

tanpa modifikasian dan tahun yang berakhir pada tangggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017

dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman Wawan Pamudji dan Rekan yang

ditandatangani Drs.Pamudji, Ak., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 258.703.200

(dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan

Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Proforma Ekuitas per tangal 31 Juli 2019 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian Modal Saham

Tambahan Modal disetor

Penghasilan Komprehensif

Lain

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas

Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2019; Modal Dasar 110.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham.

Modal ditempatkan dan disetor penuh – 29.736 saham

29.736 - 278 2.770 32.784

Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2019 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 258.703.200 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- setiap saham

12.935 12.935 - - 25.870

Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2019 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham

42.671 12.935 278 2.770 58.654


31 Juli

2019 2018 2017 2016

Ekuitas

Modal saham - nilai nominal

Rp 1.000.000 per saham (2019,2018,

2017 dan 2016 ) (dalam angka penuh)

Modal dasar -

110.000 saham 2019 dan

2.000 saham (2018,2017 dan 2016)

Modal ditempatkan dan disetor penuh -

29.736 saham 2019 dan

1.136 saham (2018.2017dan 2016) 29.736 1.136 1.136 1.136

Ekuitas lainnya 278 278 - -

Saldo laba 2.770 18.664 17.387 17.542

Jumlah Ekuitas 32.784 20.079 18.523 18.678

31 Desember

Penyajian kembaliKETERANGAN

108

X. KEBIJAKAN DEVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham

biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan

sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian

dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan

rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun

dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian

dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi

lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh

mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor

atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan

oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan

Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para

pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris

akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal pemegang saham tidak dapat

mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas

sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun berjalan

Perseroan mulai tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada

tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak

dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam

Rupiah.

Tidak terdapat negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan

pembagian dividen kepada pemegang saham.

109

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di

dalam :

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak

Penghasilan),

2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997

tertanggal 29 Mei 1997,

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni

1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek,

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995

tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham

di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan

sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi

penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto

nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara

pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat

pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final

dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana

(Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan

pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib

dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham

pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di

Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran

dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya

berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham

pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir

2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri

dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal

17 UU Pajak Penghasilan.

110

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang

diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan

dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan

syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah

25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan

Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa

efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3)

huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009

tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan

Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo

pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur

di dalam Pasal 4 ayat huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak

Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib

membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal

Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak,

besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya

dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak

Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2)

huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9

Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri

Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar

10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang

ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya

oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan

tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak

Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada

pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara

yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan

Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

111

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi

persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009

tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak

Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-

24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili

(SKD)/Certificate of Tax Residence dalam format sebagai berikut :

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.

2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang

pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B

Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang

menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan

penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau

dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.

3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat

digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan

menandatangani Form DGT-1/ Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan

menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-

24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form

DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah

disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu

penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada

tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain pajak

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan

biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai

akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang

dibeli melalui Penawaran Umum ini.

112

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek No.21 tanggal 10 Oktober 2019 yang telah diubah sebagaimana Akta

Perubahan I No. 3 tanggal 08 November 2019 dan Akta Perubahan II No. 1 tanggal

08 Desember 2019, Akta Perubahan III Tbk No.17 Tanggal 12 Desember 2019 dan Akta

Perubahan IV No. 18 tanggal 27 Januari 2020, yang semuanya dibuat oleh dan antara

Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan DR. Agung Irianto, S.H., M.H.,

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin

Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan

Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan

kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan

ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun

tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan

dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya

sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam

Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011

tanggal 30 Desember 2011. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam

Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No Nama Penjamin Emisi Efek

Porsi

Penjaminan

Jumlah

Penjaminan %

Saham (Rp)

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek

1 PT NH Korindo Sekuritas Indonesia 258.703.200 25.870.320.000 100

Total 258.703.200 25.870.320.000 100

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (book building) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses book building, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

• Permintaan dari calon investor yang berkualitas;

• Kinerja keuangan Perseroan;

• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek

usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;

• Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

113

• Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai

metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis

dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham

Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan

akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

114

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam

Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik : KAP Junaedi, Chairul dan rekan

Jl Raya Kebayoran Lama 194 Blok B-3

Jakarta

Telp : 021-228 92812

Fax : 021-228 92812

STTD : STTD.AP-93/PM.22/2018 atas nama Ahmad Junaedi

AP.0804

Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan : 022/AYL-LO/XI/2019

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan

audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar

tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji

material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan

yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar

pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan

keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi

signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan

keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat

mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum : Bakhriatin & Partners Law Firm

18 Office Park, 22nd Floor , Suite E,F and G

Jl. TB Simatupang Kav 15, Jakarta Selatan12520

Telp : 021-7261 004

Fax : 021-7268 713

STTD : STTD.KH-290/PM.223/2019

Asosiasi : Peradi

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

yang dituangkan dalam surat keputusan No KEP

02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018

Surat Penunjukan : 020/VII/Prop AGL-IPO/BP/2019

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum

atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan

Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik

konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam

Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari

segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari

Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

115

3. NOTARIS

Notaris : Agung Iriantoro, SH

Jl. Jati Padang Raya 13A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp : 021-4503 496

Fax : 021-4503 496

STTD : STTD.N-209/PM.223/2019 tgl 02 Oktober 2019

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia

Pedoman Kerja : UU RI No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

serta Undang Undang Pasar Modal dan Peraturan Pasar

Modal

Surat Penunjukan : 0023/AYL-LO/VIII/2019

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan

membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan

Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan

dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, berikut perubahan atau

addendum dari Perjanjian-Perjanjian tersebut, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi

Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi

Efek

: PT Adimitra Jasa Korpora



Jakarta Utara 14240

Telp: 021-2974 5222

Fax: 021-2928 9961

STTD : Surat Keputusan Ketua Bapepam No KEP-41/D.04/2014

tanggal 19 September 2014

Asosiasi : Assosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/II/2015-012.

Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang undangan Pasar Modal / OJK.

Surat Penunjukan : PW-146/AYL/102019

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (”BAE”) dalam Penawaran Umum ini,

sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi

penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”)

dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan

dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah

mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan

untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian

saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin

Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang

tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE

melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh

Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga

bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan,

dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

pasar modal yang berlaku.

116

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai

hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

117

XIV. KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA

TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub di bawah ini adalah merupakan Anggaran

Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang

Saham PT Agro yasa Lestari Tbk No. 20,- tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan DR.

AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan dan

memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-

0344216 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-

0344217 dari Menkumham.

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar

Bahan Konstruksi Lainnya, Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, Perdagangan

Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan :

a. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya :

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang

belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari

plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen

berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air

(water heater); dan –

b. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL :

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum

tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk

perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lainlain, perdagangan besar batu mulia

(berlian, intan, safir dan lainlain).

c. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya :

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan

hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbubumbuan dan rempah rempah.

2. Ketentuan mengenai Perubahan Modal

1) Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 110.000.000.000, (seratus sepuluh Miliar

Rupiah) terbagi atas 110.000 (seratus sepuluh ribu) lembar saham, masing - masing

saham bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah);

2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan

disetor sebanyak 27%(dua puluh tujuh persen) atau sejumlah 29.736 (dua puluh

sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 29.736.000.000 (dua puluh sembilan Miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta

Rupiah) yang telah diambil dan disetor penuh oleh para pemegang saham dengan

rincian serta nilai nominal saham yang akan disebut di bawah ini.

3) Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud

maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada

publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai

penyetoran tersebut;

118

b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dan tidak

dijaminkan dengan cara apapun juga;

c) Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar;

d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk

saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan

berdasarkan nilai pasar wajar; dan Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari

laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri,

maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal

sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir

yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

dengan pendapat wajar tanpa modifikasian;

4) Saham saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang

ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga par, dengan

mengindahkan peraturanperaturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan

peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di

tempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan.

5) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat

Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang

mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit),

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang

dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan

memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”)

kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang

saham Perseroan pada tanggal

yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah

saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama

pemegang saham masingmasing pada tanggal tersebut;

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang

saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;

2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi

menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham;

3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah

disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

4) dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan di

bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa

HMETD;

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan

ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal;

d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh

pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang

memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek

Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan

dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan

119

sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masingmasing

pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d peraturan ini,

maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib

dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan

harga dan syaratsyarat yang sama;

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dengan portepel untuk pemegang Efek yang

dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh

saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang

Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut;

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan

saham yang diterbitkan mempunyai hakhak yang sama dengan saham yang

mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak

mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

h) Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan

di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk

memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan

perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang

mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu;

6) Penambahan Modal Dasar Perseroan :

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; Perubahan anggaran dasar dalam

rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia;

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor

menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modaldasar, dapat

dilakukan sepanjang : telah memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham untuk menambah modal dasar; telah memperoleh persetujuan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; penambahan modal

ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima

persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6

(enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia; dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya,

maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal

dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk

selanjutnya disingkat dengan “UUPT”) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah

jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi; persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan

untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

6.b.4 Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar

menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan

besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari

modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang

120

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk

mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal

disetor tersebut.

3. Ketentuan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

a. RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini

disebut juga RUPS Luar Biasa.

b. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan

RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

c. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku Perseroan berakhir.

d. Dalam RUPS Tahunan :

(i) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang isinya mengacu pada ketentuan

perundangundangan yang berlaku. Laporan tahunan yang disampaikan wajib

ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris, untuk selanjutnya mendapat

persetujuan RUPS dan Laporan keuangan, untuk mendapat pengesahan RUPS;

(ii) Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;

(iii) Dilakukan penunjukan akuntan public;

(iv) Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (bila

diperlukan);

(v) Diputus mata acara lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya dengan

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

e. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan pengawasan yang

telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin

dalam Laporan Keuangan.

f. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran

Dasar.

g. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar

Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham

dengan suara yang sah.

4. Hak, Preferensi,dan Pembatasan

1) Hak Atas Dividen, Termasuk Batas Waktu Hilangnya Hak Atas Dividen

(i) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh

dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham

dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank

Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening

Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang

rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling

lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah

tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk

memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

121

(ii) Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham setelah 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,

dimasukkan ke dalam cadangan khusus

2) Hak Suara

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri RUPS dan

memberikan 1 (satu) suara.

3) Hak Atas Pembagian Sisa Aset Dalam Hal Terjadi Likuidasi

Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang

saham menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.

4) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

a) Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran

umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya telah

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan Direksi

dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pasar modal, akan memperoleh hak untuk

membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut dapat

disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut “HMETD”),

dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah

dimiliknya.

b) Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham

yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya

pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

c) Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan Direksi, dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, para pemegang

saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian

saham yang ditawarkan kepada mereka ssuai dengan jumlah HMETD yang

dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu

kepada Perseroan, saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang

saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi

HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan

mengindahkan Peraturan Bursa Efek di Indonesia.

5. Ketentuan yang berkaitan dengan Direksi

a. Kewenangan dan Pembatasan Kewenangan Anggota Direksi

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal

dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain

dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai

kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

(i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang nilainya

melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan

Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

(ii) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam

maupun di luar negeri;

(iii) membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap;

(iv) menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan

perusahaanperusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;

(v) menjual atau dengan cara apapun mengalihkan hak kekayaan intelektual

(Intelectual Property Right);

(vi) mengikat Perseroan sebagai Penjamin; harus dengan persetujuan dari atau

akta-akta/surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan Komisaris.

b. Periode Jabatan Anggota Direksi

122

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung

sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai

penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah, tanggal pengangkatan mereka

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

6. Ketentuan Penting Yang Berkaitan Dengan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan

Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dengan memperhatikan

persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris

setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan

halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan

berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan Direksi.

c. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala

hal yang dipertanyakan oleh Dewan Komisaris.

d. Dalam melaksanaan tugas, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite,

dengan mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku.

7. Ketentuan Penting Terkait Pemegang Saham

a. Pembatasan Hak Untuk Memiliki Saham Termasuk Hak Bagi Pemegang Saham

Asing Untuk Memiliki atau Melaksanakan Hak Suara

Anggaran Dasar tidak mengatur pembatasan hak untuk memilik saham termasuk hak

bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara.

b. Ketentuan tentang Perjanjian atau Peraturan Terhadap Perubahan Pengendalian

Emiten, Penggabungan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Emiten dan

Perusahaan Anak

Anggaran dasar tidak mengatur secara khusus dan merujuk kepada peraturan

perundangundangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal.

c. Kewajiban Pengungkapan Kepemilikan Saham Dengan Batasan Tertentu

Anggaran Dasar tidak mengatur kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dengan

batasan tertentu.

123

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan

persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian

Saham (“FPPS”). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli

yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT NH Korindo Sekuritas

Indonesia. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang

dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau

Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (“KSEI”).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan

dan/atau Lembaga atau Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.

IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu

satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100

(seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian

Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran 012/AYL/PS/IX/2019

tertanggal 30 September 2019 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan

didaftarkannya saham-saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan

berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana dalam bentuk

Surat Kolektif Saham (“SKS”), tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara

elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil

Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang

rekening selambat-lambatnya pada tanggal 11 Februari 2020;

2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di

BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir

Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan

dalam buku Daftar Pemegang Saham (‘DPS”) Perseroan atas saham – saham dalam

penitipan kolektif;

3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis

kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham.

Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat

dalam rekening Efek;

4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening Efek

di KSEI;

5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening Efek berhak atas dividen, bonus,

HMETD, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada

saham;

6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham

dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening

124

Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner)

yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

7) Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan,

pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan

saham keluar dari penitipan kolektif di KSEI, setelah saham hasil Penawaran Umum

Perdana didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

yang telah ditunjuk;

8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham

kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang

mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat

Kolektif Saham (“SKS”) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan

diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi Bursa atas saham

Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi

Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS

nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Bursa. Informasi lebih

lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek

di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Distribusi Saham Perseroan

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan

didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian

didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal 11 Februari 2020.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan

pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi

Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan

yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi

perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai

dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor,

pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri atau domisili hukum yang

sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah

pesanan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan, terbukti bahwa satu pihak

mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui lebih dari (1) satu Formulir

Pemesanan Pembelian Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Manajer

Penjatahan hanya dapat memilih pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang

bersangkutan.

Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk

menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila

persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat

membatakalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan

pembelian.

125

7. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada

tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020. Pengajuan pemesanan dapat

disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 09.00 WIB sampai dengan

pukul 15.00 WIB. Adapun jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah

dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana

Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal

7 Februari 2020.

9. Syarat – Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, RTGS, pemindahbukuan atau wesel

bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek

pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin

Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Mayapada

Cabang: Mayapada Tower, Sudirman, Jakarta

Atas nama: NH KORINDO IPO AYLS

No. Rekening: 100-30-03643-3

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas

nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak

ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima

(in good funds) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan

nasabah institusi selambat-lambatnya pada hari terakhir Penawaran Umum pada rekening

tersebut di atas kecuali untuk Nasabah yang memperoleh penjatahan pasti.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi

tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat

diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka

pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk

pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus

melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan

No. FPPS-nya.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan

kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) atau 1 (satu) lembar

fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tandatangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima

Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan

merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat

diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/ atau penerimaan FKP atas

pemesanan pembelian saham.

126

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, selaku

Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) dan

Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah

maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan

mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya

persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan

perorangan;

b) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf ( a ) termasuk pula jatah

bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum ( jika

ada ) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang

ditawarkan dalam Penawaran Umum;

c) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:

a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen)

atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin

Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang

bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak

ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1 % ( satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang merupakan; (i) direktur, komisaris,

pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/ atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) a iliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan atau Agen Penjual Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

127

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sebagaimana tersebut pada poin a. di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Metode Penjatahan lain

- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu sampai dengan seratus satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu sampai dengan seratus satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lain

tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Harga Penawaran Saham ditetapkan antara Rp 100 sampai dengan Rp 120

sehingga jumlah yang harus dikeluarkan oleh investor untuk memiliki 1 satuan

perdagangan atau 100 saham adalah sebanyak-banyaknya Rp 12.000.

Hal tersebut akan menjadi kendala bagi investor yang melakukan pemesanan

pembelian saham, apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya

sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, karena nilai nominal saham

yang akan dimiliki menjadi sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya yang harus

dikeluarkan untuk melakukan pemesanan pembelian saham, sehingga dapat

mengurangi minat investor untuk berinvestasi secara jangka panjang pada saham

Perseroan, sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan persyaratan

mengenai jumlah minimal pemegang saham untuk Perseroan yang tercatat di BEI.

b. Hal khusus yang juga menjadi dasar pertimbangan kami adalah berdasarkan

pengalaman pada beberapa penawaran umum sebelumnya terdapat sebagian kecil

investor yang melakukan pemesanan pembelian saham dalam jumlah yang sangat

besar, sehingga apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya

sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hampir seluruh sisa

saham yang akan dialokasikan secara proporsional, akan diserap hanya oleh

sebagian kecil investor dengan pemesanan dalam jumlah sangat besar tersebut.

Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyebaran yang tidak merata bagi

kepemilikan saham Perseroan untuk Penjatahan Terpusa

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana

Saham

Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan

berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat menunda Masa

Penawaran Umum Perdana untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya

Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan

ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

c. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh

persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

d. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh

secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

128

e. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan

usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11

Lampiran 11 dari Peraturan No.IX.A.2.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana atau pembatalan

Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari

Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban

mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan

informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana atau

pembatalan Penawaran Umum Perdana terbut kepada OJK pada hari yang sama

dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pont a kepada

OJK paling lambat satu hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana atau membatalkan

Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham

telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham

kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan

atau pembatalan tersebut.

Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai

kembali masa Penawaran Umum maka:

1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi

sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan akan memulai

kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks

harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50%

(lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi

dasar penundaan;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan

kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat

melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) Perseroan akan menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran

Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang

terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai

peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa

Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,

Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila dalam

hal terjadi kelebihan pemesanan, maka setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan

wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya

sehubungan dengan pembelian. Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian

Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin

Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian

atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, Tanggal

129

Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal

Penjatahan.

Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum yang terjadi setelah

Tanggal Pembayaran dan uang hasil Penawaran Umum telah diterima oleh Perseroan,

maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Perseroan dan

pengembalian atas uang pemesanan tersebut juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua)

Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau

tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka

pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari

keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada

bank penerima yang diperhitungkan dengan jumlah hari keterlambatan, dengan jumlah hari

dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Tata cara dalam pengembalian uang adalah sebagai berikut : alat pembayarannya

dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui

instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil

langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dimana pemesan

diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati

diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan

oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir

Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya

bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek

tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani)

Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Tanggal Penjatahan, Perseroan

melalui BAE akan menyampaikan Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada setiap pemesan.

Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan

menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

130

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dapat diperoleh pada kantor

BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang

terdaftar sebagai anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum yaitu dari tanggal

4 Februari 2020 sampai dengan 6 Februari 2020. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin

Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A District 8 SCBD Lot. 28

Jl Jendral Sudirman Kav . 52 - 53 Senayan - Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190 Telp : 021 - 5088 9100 Fax. 021 - 5088 9101

Website : www.nhsec.co.id

Email : [email protected]

GERAI PENAWARAN UMUM

PT Adimitra Jasa Korpora



Jakarta Utara 14240

Telp: 021-2974 5222

Fax: 021-2928 9961

http://www.nhsec.co.id/

131

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No.:052/I/LO VII-AYL/BP/2020 Jakarta, 28 Januari 2020

Kepada Yth.

PT Agro Yasa Lestari Tbk.

Gedung Gondangdia 25

Jl. R.P. Soeroso No. 25,

Jakarta Pusat,

DKI Jakarta

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana

PT Agro Yasa Lestari Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal, kami kantor Konsultan Hukum Bakhriatin & Partners (”Bakhriatin &

Partners”), dalam hal ini diwakili oleh Siti Bakhriatin, S.H. yang telah memiliki Surat Tanda

Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal STTD.KH-290/PM.223/2019 atas nama Siti

Bakhriatin, S.H., dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

dengan nomor anggota 95030, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah

ditunjuk oleh PT Agro Yasa Lestari Tbk (“Perseroan”), berdasarkan Surat Penunjukan 020/VII/Prop AGL-IPO/BP/2019 Tanggal 17 Juli 2019, untuk melakukan Uji Tuntas dan

mempersiapkan Laporan Uji Tuntas (“LUT”) serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan (“Pendapat Hukum”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini

(Initial Public Offering “IPO”).

A. URAIAN TRANSAKSI

Perseroan, melalui IPO berencana untuk melakukan penawaran umum perdana atas

saham kepada masyarakat sebanyak 258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan

juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas

Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (Lima Puluh) dengan harga penawaran Rp. 100,-

(seratus Rupiah) setiap sahamnya atau sebanyak-banyaknya 30,31% (Tiga puluh

koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam

Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dijamin secara kesanggupan penuh (full

commitment) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Dalam rangka IPO ini, seluruh

saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

132

133

Pada saat yang bersamaan Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak

206.962.560 (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus

enam puluh) dengan harga pelaksanaan Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah),

dimana setiap 5 (lima) saham baru yang ditawarkan melekat 4 (empat) Waran.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang

berlaku, dalam rangka IPO, Perseroan telah menandatangani:

(a) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 21 tanggal 10

Oktober 2019 junctis Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Agro

Yasa Lestari Tbk Nomor 03 Tanggal 8 November 2019 dan Addendum

Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Agro Yasa Lestari Tbk Nomor 01 Tanggal 3

Desember 2019, Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Agro Yasa

Lestari Tbk Nomor 17 Tanggal 12 Desember 2019, Addendum dan

Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum

Perdana Saham PT Agro Yasa Lestari Tbk Nomor 18 Tanggal 27 Januari

2020. Kelima akta tersebut dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro SH., MH.,

Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan

(Emiten) dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi

Efek);

(b) Pernyataan Penerbitan Waran No. 22 tanggal 10 Oktober 2019, Junctis

Addendum Pernyataan Penerbitan Waran No. 18 tanggal 12 Desember 2019

dan Addendum Pernyataan Penerbitan Waran No. 20 tanggal 28 Januari

2020 ketiganya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro SH., MH., Notaris

berkedudukan di Jakarta Selatan.

(c) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agro

Yasa Lestari Tbk. No. 23 tanggal 10 Oktober 2019, Juncto Addendum

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Agro

Yasa Lestari Tbk No. 19 tanggal 12 Desember 2019, keduanya dibuat di

hadapan Dr. Agung Iriantoro SH., MH, Notaris di berkedudukan di Jakarta

Selatan, oleh dan antara Perseroan (Emiten) dengan PT Adimitra Jasa

Korpora (Biro Administrasi Efek),

(d) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas

PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 24 tanggal 10 Oktober 2019, Juncto Addendum

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT

Agro Yasa Lestari Tbk No. 20 tanggal 12 Desember 2019 keduanya dibuat

dihadapan Dr. Agung Iriantoro SH., MH, Notaris di berkedudukan di Jakarta

Selatan, oleh dan antara Perseroan (Emiten) dengan PT Adimitra Jasa

Korpora (Biro Administrasi Efek),

134

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil IPO, setelah dikurangi

dengan biaya-biaya emisi yang terkait, dengan perincian sebagai berikut:

i. Sekitar 83,28% (delapan puluh tiga koma dua puluh delapan persen) untuk

kebutuhan modal kerja Perseroan.

ii. Sekitar 16,72% (enam belas koma tujuh puluh dua persen) untuk

pembayaran sebagian hutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Unit

Usaha Syariah, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:


Antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha

Syariah tidak terdapat hubungan afiliasi.

b. Nilai Pinjaman


Rp. 20.658.620.542,-


Tingkat bagi hasil atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia

Unit Usaha Syariah adalah equivalent sebesar 10,5% per tahun.

d. Jatuh Tempo

Jatuh tempo atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Unit

Usaha Syariah adalah hingga tanggal 21 Maret 2020


Penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek

dan pembelian bahan baku.

f. Riwayat Utang

Pada tahun 2018, perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT

Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah dengan denominasi

Rupiah rincian sebagai berikut:

1) OMNIBUS TRADE FINANCE LC/SKBDN SUB LIMIT TR 2019

4,5 miliar untuk penerbitan LC.


3) MUDHORABAH OAF 4,5 miliar untuk pembukaan akun

pembiayaan.


Perseroan akan membayar kewajiban sejumlah 15% dari dana yang

terkumpul dari Penawaran Umum Saham Perdana.


Sisa saldo hutang Perseroan setelah dilakukan pelunasan dengan

menggunakan dana penawaran umum sebesar Rp.3,5 miliar menjadi

Rp.17,1 miliar.

135

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan

oleh pemegang waran maka jumlah dana tersebut akan digunakan untuk modal

kerja operasional Perseroan.

B. DEFINISI

Kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti

sebagai berikut:

“Anggaran Dasar” berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

“BANI” berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

“Bapepam-LK” berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Republik Indonesia.

“Dewan Komisaris” berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

“Direksi” berarti Direksi dari suatu PT.

“HKHPM” berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

“Jamsostek” berarti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“LUT” berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan No. 037/XII/LUT III -AYL/BP/2019,

tanggal 3 Desember 2019 yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan

memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang

relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

“Menkumham” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari

campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1” berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1,

Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008,

tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum

Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

“Permenaker No. 4 Tahun 2019” berarti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

136

Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Lapor

Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan.

“Perjanjian Material” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan

dengan pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha

utama dari Perseroan, sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

“Periode Uji Tuntas” berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan

sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini.

“PP No.24/2018” berarti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“PP No. 45 Tahun 2015” berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

“POJK 25/2017” Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /Pojk.04/2017

Tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

“Prospektus” berarti prospektus yang diterbitkan Perseroan.

“PT” berarti Perseroan Terbatas.

“RUPS” berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“Saham Yang Ditawarkan” berarti Saham Perseroan yang ditawarkan dalam IPO terdiri dari Saham Baru.

“Sistem OSS” berarti sistem Online Single Submission yang diatur berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik.

“Standar HKHPM” berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM

No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018.

“Tanggal Pendapat Hukum” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini,

yaitu tanggal 3 Desember 2019.

“Uji Tuntas” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan yang kami laksanakan sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi IPO oleh Perseroan,

dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Kualifikasi dan Asumsi dari LUT.

“UKL” berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan.

137

“UPL” berarti Upaya Pemantauan Lingkungan.

“UUPT” berarti Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“UUTK” berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. RUANG LINGKUP, KUALIFIKASI, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan LUT yang kami lakukan atas dan

berdasarkan keadaan Perseroan hingga Tanggal Pendapat Hukum ini sebagaimana

Laporan Uji Tuntas atas PT Agro Yasa Lestari Tbk Ref. No.: 051/I/LUT VII-

AYL/BP/2020 tanggal 28 Januari 2020.

Pendapat Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Hukum

sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam (i) Surat Ref.No.: 027/LO-AYL/BP/2019

tanggal 11 Oktober 2019; (ii) Surat Ref.No.: 034/XI/ LO II-AYL/BP/2019 tanggal 12

November 2019; (iii) Surat Ref.No.: 038/XII/LO III-AYL/BP/2019 tanggal 3 Desember

2019; (iv) Ref.No.: 043/XII/LO IV-AYL/BP/2019 tanggal 16 Desember 2019; (v)

Ref.No.: 046/XII/LO V-AYL/BP/2019 tanggal 26 Desember 2019 (vi) Ref.No.:

048/I/LO VI-AYL/BP/2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan Perihal Pendapat Segi

Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Agro Yasa Lestari Tbk.

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama

Periode Uji Tuntas.

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-

dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari

Perseroan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang

diberikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, wakil dan/atau

pegawai Perseroan yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan

karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut

hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.

4. Pendapat Hukum ini disusun dengan mengacu kepada Standar HKHPM,

termasuk penerapan Prinsip Materialitas, dimana materialitas dari suatu

keadaan, kegiatan dan/atau transaksi diukur dari pengaruhnya terhadap

kegiatan operasional atau kelangsungan usaha Perseroan. Nilai materialitas

138

tersebut ditentukan secara bersama-sama dengan Perseroan dan profesi

penunjang lainnya yang relevan.

5. Pendapat Hukum kami tidak meliputi aspek hukum selain dari hal-hal yang

telah diuraikan dalam LUT, dan oleh karenanya, Pendapat Hukum kami

tidak meliputi:

(a) penilaian atau pendapat atas posisi komersial dan kewajaran nilai

komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan

menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau

menyangkut harta kekayaan Perseroan yang bernilai material yang

terikat dalam transaksi tersebut;

(b) penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial dari harta

kekayaan Perseroan;

(c) penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan dan

kebenaran pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan,

kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, serta

pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya dari Perseroan yang tidak

termasuk dalam ruang lingkup dan kualifikasi ini; dan

(d) penilaian atau pendapat mengenai kecukupan asuransi yang dimiliki

oleh Perseroan untuk melindungi harta kekayaannya yang bernilai

material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama Perseroan.

6. Seluruh ruang lingkup dan kualifikasi sebagaimana dimuat dalam LUT

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan kualifikasi

dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan ruang lingkup dan kualifikasi di atas, dalam menyusun

Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. Semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang

berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada

kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda

tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan

dokumen aslinya.

2. Perseroan, dan Pemegang Saham Utama telah memberikan kepada kami

seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas

dan penyusunan Pendapat Hukum (“Informasi Uji Tuntas”) dan tidak ada

dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan

atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

139

3. Seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan

dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan

LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak

menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan

masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-

hal lain yang berkaitan yang tidak diberikan kepada kami.

4. Dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan

oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui.

5. Dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah

ditandatangani oleh Perseroan untuk kepentingannya. Untuk setiap dokumen

dimana pihaknya berbentuk perusahaan selain dari Perseroan, serta

Pemegang Saham Utama, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai

kewenangan dan memperoleh perijinan/persetujuan korporat dan pihak yang

berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan

perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk

keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam

keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian

tersebut.

6. Setiap pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perijinan Perseroan

mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan

tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia.

7. Dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis

(termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat

pemerintah dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas

adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

8. Pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang

diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai

Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan sehubungan dengan

pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar,

lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Dokumen LUT sebagaimana dirinci lebih lanjut

dalam LUT, serta memperhatikan ruang lingkup, kualifikasi, dan asumsi di atas,

Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

140

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu PT yang telah

didirikan secara sah menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian

No. 13 tertanggal 15 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Ineu Mauleni,

S.H , Notaris di Kota Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25815.AH.01.01.Tahun

2010 tertanggal 21 Mei 2010. Perseroan telah mendapatkan statusnya

sebagai badan hukum sejak tanggal 21 Mei 2010 berdasarkan Surat

Keputusan Menkumham sebagaimana tersebut di atas.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali.

Sehubungan dengan rencana IPO Perseroan, telah dilakukan perubahan

atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan

Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 6 tanggal 22 Juli 2019,

yang dibuat di hadapan Teddy Yunadi Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No.

6/2019”). Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

0042612-AH.01.02.Tahun 2019 pada tanggal 26 Juli 2019 dan Surat

penerimaan perubahaan anggaran dasar dengan No. AHU-AH.01.03-

0304416 keduanya tertanggal 26 Juli 2019.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 20

tanggal 10 Oktober 2019, dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H,

Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No.20/2019”), telah disetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain: (i)

penurunan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.0000,- (satu juta Rupiah)

menjadi Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) yaitu pada pasal Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4

Ayat 2, Pasal 6 Anggaran Dasar; (ii) Serta perubahan Pasal 15, Pasal 16,

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 tentang Direksi dan Komisaris

Perseroan; (iii) dan Pasal 28 mengenai Lain-lain/Penutup.

Pada pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan:

a. Persetujuan untuk pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan

sebanyak-banyaknya sebesar 258.703.200.(dua ratus lima puluh

delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus) lembar saham, masing-

masing saham bernilai Nominal Rp 50,- (lima puluh rupiah) melalui

penawaran umum saham Perdana kepada Masyarakat (“Penawaran Umum”);

b. Persetujuan pengeluaran sebanyak-banyaknya sejumlah

208.152.000 (dua ratus delapan juta seratus lima puluh dua ribu)

waran.

141

Perubahan Anggaran Dasar mana telah dicatat dan diterima di dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum, sesuai surat nomor AHU-AH.01.03-0344216,

perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah dicatat dan

diterima sesuai surat nomor : AHU-AH.01.03-0344217 tanggal 10 Oktober

2019.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 6/2019

juncto Akta No. 20/2019, telah memenuhi dan secara substansial memuat

ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-

LK No. IX.J.1. Lampiran Keputusan Bapepam-LK No.Kep- 179/BL/2008

tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya, termasuk

perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6/2019 juncto Akta No.

20/2019, telah sah dan berlaku, serta sesuai dengan Hukum Indonesia,

kecuali (a) bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 UUPT, perubahan anggaran

dasar mengenai (perubahan) status Perseroan yang tertutup menjadi

perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya IPO oleh

Perseroan; dan (b) belum diumumkannya Akta No.6/2019 dan Akta No.

20/2019 beserta keputusan Menteri dan/atau penerimaan

pemberitahuannya kepada Menteri dalam Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia (yang harus dilakukan oleh Menkumham), tidak memiliki

konsekuensi hukum apapun.

2. Berdasarkan Akta No. 6/2019 juncto Akta No. 20/2019, susunan

permodalan Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp. 110.000.000.000,--

Modal ditempatkan/disetor : Rp. 29.736.000.000,-

Nilai nominal saham : Rp. 50,-

Adapun susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai

berikut:

No. Nama Pemegang Saham Nominal (Rp.,-) Jumlah Saham %

1. Akam 14.919.000.000 298.380.000 50.17

2. Hidayat Winardi 14.817.000.000 296.340.000 49.83

Jumlah saham yang telah

dikeluarkan/diambil bagian 29.736.000.000 594.720.000 100,00

Saham dalam Portepel 80.264.000.000 1.605.280.000 -

142

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka

waktu 3 tahun terakhir sebelum dilakukannya Pernyaan Pendaftaran sehubungan

dengan rencana IPO telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai

dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 6/2019, telah disetujui, ditempatkan dan disetor

peningkatan modal disetor dari Rp. 1.136.000.000,- menjadi Rp. 29.736.000.000,-

yaitu sejumlah Rp. 28.600.000.000,-. Para pemegang saham Perseroan dilarang

mengalihkan saham yang diperoleh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum

pernyataan pendaftaran kepada OJK, sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, sesuai ketentuan POJK No.25/2017.

3. (a) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 20/2019,

dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H, Notaris di Jakarta Selatan,

susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai

berikut:

Dewan Komisaris

Hidayat Winardi : Komisaris Utama

Muhammar Amin : Komisaris Independen

Ade Suherman : Komisaris

Direksi

Akam : Direktur Utama

Arief Darmawan : Direktur

H. Nully Sadar, MBA : Direktur

Sakti Ali : Direktur

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas,

termasuk Komisaris Independen, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia dan telah memenuhi

Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik.

(b) Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana

dipersyaratkan oleh dan sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

(c) Perseroan telah membentuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi

sebagaimana dipersyaratkan oleh dan sesuai dengan Peraturan OJK

No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten

atau Perusahaan Publik.

143

(d) Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan telah menyusun

Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

(e) Perseroan telah membentuk Komite Audit dan telah menyusun Piagam

Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

4. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang perdagangan.

Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha

sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah

sesuai dengan Hukum Indonesia. Hingga saat ini Perseroan tidak memiliki

kegiatan usaha Penunjang.

Pengungkapan Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 di mana

kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan untuk merealisasikan usaha

pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar dan

kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama tersebut

juga wajib diuraikan pula secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar.

5. Perseroan telah memperoleh Perijinan yang diperlukan untuk menjalankan

kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia

dan Perijinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal

Pendapat Hukum, yaitu:

a. Perizinan Umum

Perseroan telah memiliki Perizinan Umum yaitu NPWP, Tanda Daftar

Perusahaan Perseroan, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dimana seluruh Perizinan

Umum Perseroan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat

Hukum ini dan Perseroan telah memenuhi seluruh kewajibannya

berdasarkan Perijinan Umum tersebut.

b. Perizinan Operasional

Perseroan telah memiliki:

(i) Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu 9120003541871 tanggal

17 Mei 2019 atas nama Perseroan, yang merupakan identitas

berusaha yang digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan

izin komersial atau operasional;

144

(ii) Izin Usaha tertanggal 17 Mei 2019, dengan kode KBLI 46639,

46699, 46319. Barang/Jasa Dagangan Utama yaitu

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi.

(iii) Surat Keterangan Domisili

Izin Usaha dan/ izin operasional tersebut diatas telah berlaku efektif

dengan dipenuhinya komitmen oleh Perseroan sesuai ketentuan

Pasal 41 PP No.24/2018. NIB dan Izin Usaha sudah digunakan

sebagai Akses Kepabeanan untuk memenuhi kelengkapan dokumen

impor, dalam menunjang kegiatan usaha Perseroan.

c. Terkait dengan Ijin Lingkungan Hidup Perseroan

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah perdagangan dimana tidak

menghasilkan limbah yang berbahaya untuk lingkungan, untuk itu

tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk memiliki Amdal atau UKL

dan UPL, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup tidak secara tegas

menyatakan adanya sanksi hukum atas belum dilakukannya

pendaftaran atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan dimaksud ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) PP NO 24/2018

dimana mengajukan Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”) dengan

nomor permohonan yaitu JB2Y55 ke Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kecamatan Menteng pada Tanggal 7 November 2019.

6. (a) Perseroan menguasai 2 (dua) bidang tanah dengan bukti

penguasaan sebagai berikut:

(i) Bidang-bidang tanah tersebut dikuasai berdasarkan Akta

Pelepasan Hak yang ditandatangani dalam bentuk akta

notaris, oleh dan antara Akam dan Hidayat Winardi

(pemegang saham pengendali Perseroan) dengan Perseroan;

(ii) Perseroan telah melunasi seluruh harga pembelian dari

masing-masing tanah sebagaimana disepakati dalam Akta

Pelepasan hak;

145

(iii) Hak atas tanah harus diturunkan dari Hak Milik menjadi Hak

Guna Bangunan, setelah hak tanah menjadi Hak Guna

Bangunan, Perseroan dan pemilik tanah harus

menindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Jual Beli,

untuk kemudian dapat dimiliki dan dilakukan balik nama atas

sertifikat tanah dimaksud ke atas nama Perseroan;

(iv) Meskipun harga pembelian tanah telah dilunasi dan

Perseroan saat ini menguasai tanah serta memanfaatkan

tanah-tanah tersebut untuk kepentingan kegiatan usaha

Perseroan, akan tetapi selama belum dilakukan

penandatanganan akta jual beli dan balik nama kepemilikan

tanah-tanah tersebut ke atas nama Perseroan, secara hukum

Perseroan belum memiliki tanah tersebut.

(v) Sedangkan bangunan yang berdiri di atas tanah yang

dikuasai oleh Perseroan tersebut telah dimiliki secara sah

oleh Perseroan dan perizinan yang dibutuhkan untuk

membangun bangunan tersebut telah dipenuhi Perseroan.

(b) Aset berupa tanah tersebut tidak sedang dibebankan dengan hak

jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga

dan tidak sedang dalam sengketa, kecuali dijaminkan kepada bank

berdasarkan ketentuan perjanjian kredit dengan Perseroan.

Penjaminan terhadap tanah Perseroan dilakukan pada saat tanah

dimaksud masih dimiliki oleh pemilik semula yaitu Akam dan Hidayat

Winardi (pemegang saham Perseroan).

Dalam hal kreditur menggunakan haknya untuk mengeksekusi

jaminan hanya apabila Perseroan melakukan waprestasi

berdasarkan ketentuan perjanjian kredit yang bersangkutan, maka

eksekusi jaminan atas aset tanah tersebut akan memberikan

dampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

(c) Penguasaan Perseroan atas aset material berupa beberapa

kendaraan bermotor (masing-masing sebagaimana diperinci dalam

LUT) telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan hukum sesuai

dengan Hukum Indonesia. 5(lima) kendaraan bermotor milik

Perseroan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan

untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.

7. Perseroan saat ini terikat dalam perjanjian kredit sebagaimana yang telah

diungkapkan dalam LUT. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat

146

pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum

Perdana Saham, demikian juga tidak terdapat pembatasan - pembatasan

dalam Perjanjian Material tersebut yang dapat merugikan hak-hak

pemegang saham publik.

Bahwa tidak ada perjanjian yang ditanda tangani oleh dan mengikat

Perseroan dengan pihak lain, yang di dalamnya mengatur ketentuan

mengenai pembatasan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran

Umum Perdana Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Bahwa Perjanjian kredit antara Perseroan dengan pihak kreditur telah

ditanda tangani oleh pihak yang berhak dan berwenang mewakili,

bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak. Oleh karenanya

mengikat masing-masing Pihak terhadap hak dan kewajiban yang diatur

dalam perjanjian.

Perseroan mempunyai hubungan transaksi dengan Pihak Berelasi yaitu

Perjanjian Pinjam Meminjam oleh dan antara PT Triyasa Geokomunindo dan

Perseroan. Hubungan berelasi antara Perseroan dengan PT Triyasa

Geokomunindo, dikarenakan adanya kesamaan beberapa pemegang saham

dan pengurus antara kedua belah pihak.

Perjanjian material yang dilakukan Perseroan dengan Pihak ketiga telah

dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana sebagian

merupakan perikatan yang terjadi berdasarkan pada surat perintah dari

pemberi kerja kepada Perseroan untuk melakukan suatu pekerjaan

tertentu.

8. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka IPO,

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

(a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana

Perseroan No. 21, tertanggal 10 Oktober 2019 junctis Addendum

Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Agro Yasa Lestari Tbk Nomor 03

Tanggal 8 November 2019, dan Addendum Perjanjian Penjamin

Emisi Efek PT Agro Yasa Lestari Tbk Nomor 01 Tanggal 3 Desember

2019, Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Agro Yasa

Lestari Tbk Nomor 17 Tanggal 12 Desember 2019, Addendum dan

Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran

Umum Perdana Saham PT Agro Yasa Lestari Tbk Nomor 18 Tanggal

27 Januari 2020. Kelima akta tersebut dibuat di hadapan Dr. Agung

Iriantoro, S.H., M.H, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan,

antara Perseroan (Emiten) dan PT. Nonghyup Korindo Sekuritas

(Penjamin Pelaksana Emisi Efek);

147

(b) Akta Pernyataan Penerbitan Waran No. 22, tertanggal 10 Oktober

2019, Junctis Addendum Pernyataan Penerbitan Waran No. 18

tanggal 12 Desember 2019 dan Addendum Pernyataan Penerbitan

Waran No. 20 tanggal 28 Januari 2020 oleh Perseroan (Emiten)

ketiganya keduanya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H.,

M.H, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan

(c) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas

PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 23 tanggal 10 Oktober 2019, Juncto

Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan

Terbatas PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 19 tanggal 12 Desember 2019,

keduanya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H, Notaris

berkedudukan di Jakarta Selatan. oleh dan antara Perseroan

(Emiten) dengan PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek),

(d) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan

Terbatas PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 24, tertanggal 10 Oktober

2019, Juncto Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran

Seri I Perseroan Terbatas PT Agro Yasa Lestari Tbk No. 20 tanggal 12

Desember 2019 keduanya dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,

S.H, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. Oleh dan antara

Perseroan (Emiten) dan PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi

Efek).

(e) Perseroan juga telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencatatan

Efek Bersifat Ekuitas PT. Agro Yasa Lestari Tbk Np.: S-

08244/BELPP3/12-2019 tanggal 19 Desember 2019, yang

dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian dan persetujuan yang dibuat dalam rangka IPO tersebut di atas

telah mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar

Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal.

9. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, sehubungan dengan rencana IPO,

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Para

Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana termuat dalam Akta No. 6/2019

juncto akta No.20/2019.

10. Saham Yang Ditawarkan dalam IPO dan saham yang berasal dari pelaksanaan

Waran akan memberikan hak-hak yang sama dengan saham yang telah

diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan

yang ada pada saat dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

148

11. Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil IPO, setelah

dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, dengan perincian sebagai

berikut:

i. Sekitar 83,28% (delapan puluh tiga koma dua puluh delapan persen)

untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

ii. Sekitar 16,72% (enam belas koma tujuh puluh dua persen) untuk

pembayaran sebagian hutang kepada PT Bank Danamon Indonesia

Unit Usaha Syariah, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:


Antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Unit

Usaha Syariah tidak terdapat hubungan afiliasi.

b. Nilai Pinjaman


Rp. 20.658.620.542,-


Tingkat bagi hasil atas pinjaman dari PT Bank Danamon

Indonesia Unit Usaha Syariah adalah equivalent sebesar 10,5%

per tahun.

d. Jatuh Tempo

Jatuh tempo atas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia

Unit Usaha Syariah adalah hingga tanggal 21 Maret 2020


Penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan

proyek dan pembelian bahan baku.

f. Riwayat Utang

Pada tahun 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari

PT Bank Danamon Indonesia Unit Usaha Syariah dengan

denominasi Rupiah rincian sebagai berikut:

1) OMNIBUS TRADE FINANCE LC/SKBDN SUB LIMIT TR 2019

4,5 miliar untuk penerbitan LC.


3) MUDHORABAH OAF 4,5 miliar untuk pembukaan akun

pembiayaan.


Perseroan akan membayar kewajiban sejumlah 15% dari dana

yang terkumpul dari Penawaran Umum Saham Perdana.


149

Sisa saldo utang Perseroan setelah dilakukan pelunasan dengan

menggunakan dana penawaran umum sebesar Rp.3,5 miliar

menjadi Rp.17,1 miliar.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika

dilaksanakan oleh pemegang waran maka jumlah dana tersebut akan

digunakan untuk modal kerja operasional Perseroan.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan: (i) wajib menyampaikan

Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil

Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat

secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 31 Juli dan 31

Desember; (ii) wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana

hasil Penawaran Umum Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan

sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah

direalisasikan; (iii) apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka

Perseroan wajib: (a.) menyampaikan rencana dan alasan perubahan

penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan

(b.) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu; (iv) dalam hal

terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum

direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam

Instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak

mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan

menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan

eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau

sumber lainnya.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan

dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material,

Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No. IX.E.I

dan/atau Peraturan No.IX.E.2.

12. Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek

ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang

ketenagakerjaan, khususnya:

150

(a) Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) pada

tanggal 17 Mei 2019, dimana berdasarkan ketentuan pasal 5a. Ayat

2 Permenaker No. 4 Tahun 2019, NIB juga sekaligus merupakan bukti

Lapor Ketenagakerjaan untuk pertama kali, dengan demikian

Perseroan telah memenuhi kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk

masing-masing tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-Undang No.7

Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

(b) Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi DKI

Jakarta dan Upah Minimum Kota Surabaya.

(c) Pemenuhan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,

dimana Perseroan telah mendaftarkan seluruh karyawannya kepada

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 3 (1) PP No. 45 tahun 2015, Kepesertaan pada

program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan

Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja

selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan

telah dibayarkannya dan disetor iuran pertama BPJS

Ketenagakerjaan, Perseroan telah mendaftarkan seluruh

karyawannya.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, apabila Pemberi Kerja tidak

melaksanakan pendaftaran BPJS dapat dikenakan sanksi

administratif, yang berupa teguran tertulis; denda; dan/atau tidak

mendapatkan pelayanan publik tertentu.

(d) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang sedang dalam

proses mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 108 UUTK, perusahaan yang mempekerjakan

pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang, wajib membuat

peraturan perusahaan yang akan berlaku setelah mendapatkan

pengesahan dari Menteri atau Pejabat berwenang yang ditunjuk.

Berdasarkan Pasal 188 UUTK, perusahaan yang tidak mematuhi

ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi pidana denda sebesar

paling sedikit Rp.5.000.000,- dan paling banyak Rp.50.000.000,-.

13. Perseroan telah menutup asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang

berupa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) kendaraan roda 4 (empat), dengan

151

nilai pertanggungan yang cukup memadai untuk mengganti risiko yang

dipertanggungkan, jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai

dengan Tanggal Pendapat Hukum. Sedangkan 2 (dua) kendaraan bermotor

roda 4 (empat) dan 1 (satu) kendaraan roda 2 (dua) lainnya yang dimiliki

Perseroan tidak diasuransikan karena nilai buku kendaraan-kendaraan

tersebut tidak material.

14. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi Anggaran Dasar,

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham, Susunan Direksi dan

Dewan Komisaris, Perjanjian, serta regulasi telah sesuai dengan apa yang

diungkap dalam LUT.

15. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara di badan

peradilan maupun potensi perkara yang mungkin timbul, berdasarkan

pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan

serta Surat Pernyataan dari Perseroan, Perseroan saat ini tidak sedang

menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial,

perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai

pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara

arbitrase di BANI, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara

kepailitan di Pengadilan Niaga, maupun terlibat dalam potensi perkara

dibidang persaingan usaha, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi

kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif.

16. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan dalam perkara di badan peradilan maupun potensi perkara yang

mungkin timbul, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan

dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari masing-masing

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada anggota Direksi

dan Komisaris dari Perseroan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada

bidang perdata maupun pidana, dan/atau perselisihan/gugatan di

pengadilan di bidang persaingan usaha dan/atau perselisihan di badan

arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam

perselisihan administratif dengan badan pemerintah di peradilan tata usaha

Negara termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau

perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan/ hubungan industrial

atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah

dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami

kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material

dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

152

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan

hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas

dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha

Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

BAKHRIATIN & PARTNERS

Siti Bakhriatin, S.H.

Partner

STTD: STTD.KH-290/PM.223/2019

Tanda Pengenal Advokat Peradi No. 96.10872

Anggota HKHPM Nomor 95030

Tembusan:

1. Yth. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

132

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

153

154

155

29

PT AGRO YASA

LESTARI Tbk

DAFTAR ISI

HALAMAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

i

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ii

- iii

LAPORAN POSISI KEUANGAN 1

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 3

LAPORAN ARUS KAS 4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

------------------ ooo ------------------

156

157

158

PT AGRO YASA LESTARI Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

1

Tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018 As of 31 July 2019, 31 December 2018

31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 31 December 2017 and 31 December 2016

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousands of Rupiah, Except Otherwise Stated)

Catatan/

Notes 31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017*) 31 Dec 2016

ASET

Aset Lancar

Kas dan setara kas

3

186,950

791,848

2,513,943

1,736,574

ASSETS

Current Assets

Cash and cash equivalents

Piutang usaha 4 18,396,121 7,646,463 6,540,423 12,361,373 Trade receivables

Persediaan 6 25,401,272 27,283,507 28,581,826 32,727,916 Inventories

Pajak dibayar di muka 13a 4,011,707 2,680,504 2,256,336 7,239,043 Prepaid taxes

Uang Muka 7 2,127,648 - - - Prepaid expenses

Jumlah Aset Lancar 50,123,698 38,402,322 39,892,528 54,064,905 Total Current Assets

Aset Tidak Lancar

Noncurrent Assets

Aset tetap 8 12,909,061 11,146,139 11,957,286 10,210,900 Fixed assets

Aset pajak tangguhan 13c 255,494 255,494 249,106 - Deferred tax assets

Piutang lain-lain 5 2,655,751 348,800 - - Other receivables

Jumlah Aset Tidak Lancar 15,820,306 11,750,433 12,206,392 10,210,900 Total Noncurrent Assets

JUMLAH ASET 65,944,004 50,152,755 52,098,920 64,275,805 TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN

EKUITAS


Utang usaha

9

6,074,943

5,583,235

10,000,008

18,160,945

LIABILITIES AND

EQUITY

Current Liabilities

Trade payables

Pinjaman bank 10 21,762,123 19,511,920 19,864,714 19,371,213 Bank loan

Utang pajak 13b 4,363,434 2,775,579 2,334,129 7,334,225 Taxes payable

Utang lain-lain 11 - 1,244,706 399,876 731,556 Other payables

Jumlah Liabilitas Jangka

Pendek

32,200,500

29,115,440

32,598,727

45,597,939

Total Current Liabilities


Liabilitas imbalan pasca

kerja

12

958,698

958,698

977,634

-

Noncurrent Liabilities

Post Employment Benefit

Obligation

Jumlah Liabilitas Jangka

Panjang

958,698

958,698 977,634 - Total Noncurrent Liabilities

Ekuitas

Modal saham

14

29,736,000

1,136,000

1,136,000

1,136,000

Equity

Share capital

Penghasilan komprehensif

lain

12

278,132

278,132

-

-

Other comprehensive

income

Saldo laba 15 2,770,674 18,664,486 17,386,558 17,541,866 Retained earnings

Jumlah Ekuitas 32,784,806 20,078,618 18,522,558 18,677,866 Total Equity

JUMLAH LIABILITAS

DAN EKUITAS

65,944,004

50,152,755

52,098,920

64,275,805

TOTAL LIABILITIES

AND EQUITY

*) Disajikan kembali (Lihat catatan 24) *) Restated (See note 24)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan/

The accompanying notes form an integral part of the financial statements

159


LAPORAN LABA RUGI DAN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND

160

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir For Period Seven Month Ended

Tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 serta 31 July 2019 and 2018 and

Untuk Periode Dua Belas Bulan Yang Berakhir For Period Twelve Month Ended

Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 31 December 2018, 2017 and 2016


Catatan/

31 Jul 2019

(7 bulan/ 31 Jul 2018**)

(7 bulan/ 31 Des 2018

(12 bulan/ 31 Des 2017 *)

(12 bulan/ 31 Des 2016

(12 bulan/

Notes 7 month) 7 month) 12 month) 12 month) 12 month)

Penjualan 16 27,110,531 21,907,410 37,555,560 32,215,676 74,924,765 Sales

Beban pokok penjualan 17 (21,152,283) (17,543,679) (30,074,878) (25,640,243) (61,056,802) Cost of good sales

Laba kotor

Beban usaha :

Beban penjualan

18

5,958,249

(291,991)

4,363,731

(528,892)

7,480,683

(906,672)

6,575,433

(607,134)

13,867,962

(2,447,472)

Gross profit

Operating expenses :

Selling expenses

Beban umum dan General and

administrasi

19 (2,337,422) (1,631,927) (2,797,588) (3,467,680) (4,401,794)

administrative

expenses s

Laba usaha

Pendapatan (beban) di 3,328,836 2,202,913 3,776,422 2,500,620 7,018,696 Operating income

Nonoperating income

luar usaha 20 (604,478) (1,167,200) (2,000,914) (1,838,515) (2,006,376) (expenses)

Laba sebelum pajak

penghasilan 2,724,358 1,035,713 1,775,508 662,104 5,012,320 Income before tax

Pajak penghasilan 13c (618,169) (284,534) (497,581) (217,412) (1,392,450) Income tax

Laba bersih

Penghasilan

komprehensif lain :

Keuntungan (kerugian)

2,106,188

751,179

1,277,927

444,692

3,619,870

Net income

Other comprehensive

income :

Actuarial gains

aktuarial atas imbalan (losses) on post-

pasca kerja - - 278,132 - - employment benefits

Laba komprehensif periode

berjalan

2,106,188

751,179

1,556,059

444,692

3,619,870

Total comprehensive

income for the period

Laba bersih per saham dasar

(dalam rupiah penuh)

21

70,830

661,249

1,124,936

391,454

3,186,505

Net profit per basic shares

(in full rupiah)


**) Tidak diaudit **) Unaudited




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For Period Seven Month Ended

161

Tanggal 31 Juli 2019 serta 31 July 2019 and




Penghasilan

komprehensif

lain/other Saldo laba/ Jumlah

Modal saham/ comprehensive Retained ekuitas/Total

Share capital income earnings equity

Saldo 01 Jan 2016 1,136,000 - 13,921,996 15,057,996 Balance as of 01 Jan 2016

Laba bersih tahun berjalan Net income for the year

(12 bulan) - - 3,619,870 3,619,870 (12 month)

Penghasilan komprehesif lain - - - - Other comprehensive income

Saldo 31 Des 2016 1,136,000 - 17,541,866 18,677,866 Balance as of 31 Dec 2016

Pembagian deviden - - (600,000) (600,000) Dividend distribution


(12 bulan) - - 444,692 444,692 (12 month)


Saldo 31 Des 2017 *) 1,136,000 - 17,386,558 18,522,558 Balance as of 31 Dec 2017 *)


(12 bulan) - - 1,277,927 1,277,927 (12 month)

Penghasilan komprehesif lain :

Keuntungan (kerugian) aktuarial

atas imbalan pasca kerja

-

278,132

-

278,132

Other comprehensive income :

Actuarial gains (losses) on

post-employment benefits

Saldo 31 Des 2018 1,136,000 278,132 18,664,486 20,078,618 Balance as of 31 Dec 2018

Tambahan modal disetor 10,600,000 - - 10,600,000 Additional paid-in capital

Conversion of retained earnings

Konversi saldo laba ke modal into share capital

saham (stock deviden) 18,000,000 - (18,000,000) - (stock dividends)

Laba bersih periode berjalan Net income for the period

(7 bulan) - - 2,106,188 2,106,188 (7 month)


Saldo 31 Jul 2019 29,736,000 278,132 2,770,674 32,784,806 Balance as of 31 July 2019





LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For Period Seven Month Ended

162

Tanggal 31 Juli 2019 dan 2018 serta 31 July 2019 and 2018 and




31 Jul 2019 31 Jul 2018**) 31 Des 2018 31 Des 2017 *) 31 Des 2016

Catatan/ (7 bulan/ (7 bulan/ (12 bulan/ (12 bulan/ (12 bulan/

Notes 7 month) 7 month) 12 month) 12 month) 12 month)

Arus Kas dari Cash Flow from

Aktivitas Operasi Operating Activities

Penerimaan kas dari Cash receipts from

pelanggan 11,978,514 20,452,570 36,124,189 38,156,798 70,117,193 customers

Pembayaran kas Cash payments to

kepada pemasok (18,777,276) (18,822,103) (33,193,833) (29,655,089) (68,552,038) suppliers

Pembayaran kas Cash payments to

kepada karyawan (345,719) (454,790) (779,639) (706,600) (651,260) employees

Pembayaran untuk Payment for operating

beban operasi

Penerimaan

(2,482,092) (2,789,659) (3,878,124) (3,495,654) (7,528,118) expenses

(Pembayaran) pajak

penghasilan

13

(361,517)

(348,287)

(486,687)

(483,906) Income (payment)

(206,008) income tax

Arus kas bersih dari

aktivitas operasi

(9,988,090)

(1,962,269)

(2,214,095)

3,815,549

Net cash flows from

(6,820,230) operating activities

Arus Kas dari

Cash Flow from

Aktivitas Investasi

Pembelian aset tetap

(2,222,304)

-

-

(2,600,000)

Investing Activities

Purchase of fixed

(3,050) assets


aktivitas investasi

(2,222,304)

-

-

(2,600,000)

Net cash flows from

(3,050) investing activities

Arus Kas dari

Cash Flow from

Aktivitas Pendanaan

(Kenaikan)/penurunan

utang lain-lain

11

(1,244,706)

-

845,000

(331,680)

Financing Activities

(Increase) / decrease

(4,015,268) in other payables

Kenaikan/(penurunan)

pinjaman bank

12

2,250,203

-

(353,000)

493,501 Increase / (decrease)

8,611,328 in bank loans

Pembayaran dividen - - - (600,000) - Payment of dividends

Tambahan modal disetor 14 10,600,000 - - - - Additional paid-in capital


aktivitas pendanaan

11,605,497

-

492,000

(438,179)

Net cash flows from

4,596,060 financing activities

Kenaikan/(penurunan)

bersih pada kas dan

setara kas

(604,898)

(1,962,269)

(1,722,095)

777,370

Net increase/(decrease)

in cash and cash

(2,227,220) equivalents

Kas dan setara kas, Cash and cash

equivalents, beginning

awal periode 791,848 2,513,943 2,513,943 1,736,574 3,963,794 of the period

Cash and cash

Kas dan Setara Kas, equivalents, end

Akhir Periode 186,950 551,674 791,848 2,513,943 1,736,574 of the period


**) Tidak diaudit **) Unaudited





Pada Tanggal dan Untuk Periode Tujuh Bulan

dan Dua Belas Bulan Yang Berakhir 31 Juli 2019,

31 Desember 2018, 31 Desember 2017 dan

31 Desember 2016

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of and For the Seven Month

and Twelve Month Ended 31 July 2019,

31 December 2018, 31 December 2017 and

31 December 2016

(Expressed in Thousands of Rupiah, Except Otherwise Stated)

163

1. INFORMASI UMUM 1. GENERAL INFORMATION

a. Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT. Agro Yasa Lestari Tbk ("Perseroan") didirikan

berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 15 Februari

2010, oleh Ineu Mauleni, S.H., notaris di Surabaya. Akta

Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusan Nomor AHU-25815.AH.01.01, tanggal 21

Mei 2010. Perseroan tidak memiliki entitas induk.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa

kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan

Akta Notaris No. 6 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat

oleh Teddy Yunadi, SH, mengenai Pernyataan

Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Terbatas

PT Agro Yasa Lestari, Tbk telah menyetujui :

PT. Agro Yasa Lestari Tbk ("the Company") was

established based on Deed of Establishment No. 13

February 15, 2010, by Ineu Mauleni, S.H., notary in

Surabaya. This Deed of Establishment was ratified by

the Minister of Law and Human Rights of the Republic

of Indonesia with Decree Number AHU-

25815.AH.01.01, dated May 21, 2010. The Company

does not have a parent entity.

The Company's Articles of Association have been

amended several times, and the latest amendment is

based on Notarial Deed No. 6 dated 22 July 2019 made

by Teddy Yunadi, SH, regarding Decision Statement of

the Shareholders of PT Agro Yasa Lestari, Tbk Limited

Company has agreed:

i.

ii.

iii.

Menyetujui perubahan status Perusahaan yang

semula Perusahaan Tertutup/ Non Publik menjadi

Perusahaan Terbuka/ Publik;

Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan

Penawaran Umum saham - saham Perdana

Perusahaan (Initial Public Offering );

Menyetujui perubahan Modal Dasar menjadi

110.000 lembar saham dengan nominal Rp

1.000.000 dan Modal Ditempatkan Rp

29.736.000.000,-

Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan

atau portepel Perusahaan dalam jumlah sebanyak -

banyak nya 864 lembar saham dengan masing -

masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000

(dalam nilai Rupiah penuh) (selanjutnya disebut

sebagai “Saham Baru”) untuk ditawarkan kepada

masyarakat dalam Penawaran Perdana Saham

(Initial Public Offering) dengan memperhatikan

ketentuan perundang - undangan yang berlaku

termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan -

peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;

i.

ii.

iii.

Approve the change in status of the company from a

private / non-public company to a public / public

company;

Approved the Company's plan to conduct Initial

Public Offering of the Company's Initial Public

Offering;

Approved the change in authorized capital to

110.000 shares with a nominal value of Rp

1.000.000 and issued capital of Rp 29.736.000.000.

Approved the issuance of shares in the Company's

deposits or portfolio in a maximum amount of 864

shares with each share having a nominal value of

Rp 1.000.000 (in full Rupiah value) (hereinafter

referred to as "New Stock") to be offered to the

public in an Initial Offer Initial Public Offering with

due observance to applicable laws and regulations

including but not limited to Capital Market and

Indonesian Stock Exchange regulations;






31 Desember 2016






31 December 2016


164

1. INFORMASI UMUM - Lanjutan 1. GENERAL INFORMATION - Continued

a. Pendirian dan Informasi Umum - Lanjutan a. Establishment and General Information - Continued

iv.

v.

vi.

Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak

masing - masing pemegang saham Perusahaan

untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of

first refusal) atas saham baru yang disyaratkan

dalam Anggaran Dasar Perusahaan;

Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan

pencatatan saham - saham Perusahaan di Bursa

Efek Indonesia;

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris dalam Perusahaan dengan

mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris

yang baru, termasuk Direktur Independen dan

Komisaris Independen, dengan tidak mengurangi

hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikan sewaktu - waktu;

iv.

v.

vi.

Approved to release and waive the rights of each of

the Company's shareholders to take part in the first

(right of first refusal) of new shares required in the

Company's Articles of Association;

Approved the Company's plan to list the Company's

shares on the Indonesia Stock Exchange;

To approve changes in the composition of the

Directors and Board of Commissioners in the

Company by appointing new members of the Board

of Directors and Board of Commissioners, including

Independent Directors and Independent

Commissioners, without prejudice to the right of the

General Meeting of Shareholders to dismiss at any

time;

vii. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris dalam Perusahaan dengan

mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris

yang baru, termasuk Direktur Independen dan

Komisaris Independen, dengan tidak mengurangi

hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikan sewaktu - waktu;

vii. To approve changes in the composition of the

Directors and Board of Commissioners in the

Company by appointing new members of the Board

of Directors and Board of Commissioners, including

Independent Directors and Independent

Commissioners, without prejudice to the right of the

General Meeting of Shareholders to dismiss at any

time;

viii. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh

dengan hak substitusi kepada direksi Perusahaan

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

dalam rangka penawaran umum Perusahaan

terbuka;

viii. To approve the granting of full power and authority

with the right of substitution to the directors of the

Company to take all necessary actions in the

framework of public company public offering;






31 Desember 2016






31 December 2016


165


a. Pendirian dan Informasi Umum - Lanjutan a. Establishment and General Information - Continued

ix. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran

dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan

Perusahaan Terbuka/ Publik antara lain untuk

disesuaikan dengan Peraturan No : IX.J.1 tentang

pokok - pokok anggaran dasar. Perusahaanyang

melakukan Penawaran Umum Efek bersifat

ekuitas dan Perusahaan publik, peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No : 32/POJK.04/2014 tentang

rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

sebagaimana telah diubah melalui peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No : 32/POJK.04/2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik, serta Peraturan No : IX.J.1

tentang pokok - pokok anggaran dasar Perusahaan

yang melakukan penawaran umum efek bersifat

ekuitas dan Perusahaan publik dan sehubungan

dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi

Perusahaan untuk melaksanakan keputusan tersebut

di atas ermasuk namun tidak terbatas untuk

meminta persetujuan dan/atau memberitahukan

perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

ix. To approve changes to the entire provisions of the

Company's articles of association in order to

become a publicly listed company, among others, to

be adjusted with Regulation No: IX.J.1 regarding

the basic articles of the Articles of Association.

Companies that conduct Public Offering of Equity

Securities and public companies, Service Authority

Finance No: 32 / POJK.04 / 2014 concerning the

plan and organization of the General Meeting of

Shareholders of Public Companies, as amended

through the regulation of the Financial Services

Authority No: 32 / POJK.04 / 2014 concerning

Directors and Board of Commissioners of Issuers or

Public Companies, and Regulations No: IX.J.1

concerning the principles of the Company's articles

of association that conduct a public offering of

equity securities and a public company and in

relation thereto authorize the Directors of the

Company to implement the aforementioned

decisions including but not limited to requesting

approval and / or notify the amendment to the

person in charge cute.

Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-

0304416.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019.

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) :

46639466699946319 tanggal 16 Mei 2019, Perseroan

bergerak dibidang perdagangan besar bahan konstruksi

lainnya, perdagangan besar bahan makanan dan

minuman hasil pertanian lainnya.

Perseroan berdomisili di Gedung Gondangdia 25, Jl. R.P

Soeroso No. 25 Kel. Cikini Menteng Jakarta Pusat.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial 21 Mei

2010.

The deed of amendment was approved by the Minister

of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

with Decree No. AHU-AH.01.03-0304416. 2019 dated

July 26, 2019.

Based on the Business Enrollment Number (NIB):

46639466699946319 dated May 16, 2019, the Company

is engaged in the wholesale trade of other construction

materials, the wholesale trade of food and beverage

products of other agricultural products.

The Company is domiciled in Gondangdia 25 Building,

Jl. R.P Soeroso No. 25 Ex. Cikini Menteng, Central

Jakarta.

The company commenced commercial operations on

May 21, 2010.






31 Desember 2016






31 December 2016


166


b. Komisaris dan Direksi b. Commissioners and Directors

Susunan Komisaris and Direksi Perseroan adalah

sebagai berikut:

The composition of the Company's Commissioners and

Directors is as follows:

Komisaris : Commissioners :

Komisaris President

Utama Commissioner

Komisaris Independent

Independen

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Commissioner

Direksi : Directors :

Direktur President

Utama

Direktur

Direktur

Director

Director

Director

Komite Audit : Audit Committee : Ketua Komite Chairman of the

Audit Audit Committee

Anggota Komite Audit Committee

Audit Member

Anggota Komite Audit Committee

Audit Member

Pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017,

2016, Perusahaan mempunyai karyawan tetap masing-

masing sebanyak, 14 karyawan, 14 karyawan, 14

karyawan, 13 karyawan.

As of July 31, 2019, December 31, 2018, 2017, 2016,

the Company has permanent employees of 14

employees, 14 employees, 14 employees, 13 employees

respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

POLICIES

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode tujuh

bulan yang berakhir 31 Juli 2019 telah disusun dan

diotorisasi oleh Direksi Perseroan untuk diterbitkan pada

tanggal 25 Nopember 2019.

The financial statements as of and for the seven month

period ended July 31, 2019 were prepared and authorized

by the Company's Directors to be issued on November 25,

2019.

a. Pernyataan Kepatuhan a. Statement of Compliance

Laporan keuangan telah patuh terhadap semua yang

disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di

Indonesia.

The financial statements have been complied to the

Indonesia Financial Accounting Standards (SAK).

31 Jul 2019 31 Dec 2018 and 2017 31 Dec 2016

:

Hidayat Winardi

Hidayat Winardi

Hidayat Winardi :

: Muhammar Amin - - :

: - Haji Nully Sadar Haji Nully Sadar :

: - Ade Suherman Ade Suherman :

: - Arif Darmawan - :

:

Akam

Akam

Akam :

: Haji Nully Sadar - - :

: Arif Darmawan - - :

:

Muhammar Amin

-

- :

: Aris Maulana - - :

: Endang Sulistyowati - - :






31 Desember 2016






31 December 2016


167


- Lanjutan POLICIES - Continued

b. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan b. Basis of Preparation and Presentation of Financial

Statements

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi

Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan

Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep krual

dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya

historis, kecuali untuk laporan arus kas dan akun

tertentu yang diukur menggunakan dasar seperti yang

disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan

pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan

dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus

kas dari aktivitas operasi disusun dengan menggunakan

metode langsung.

The financial statements have been prepared and

presented in accordance with Financial Accounting

Standards in Indonesia ("SAK"), which include

Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK")

and Interpretation of Financial Accounting Standards

("ISAK") issued by the Indonesian Institute of

Accountants Financial Accounting Standards Board and

the Sharia Accounting Standards Board of the

Indonesian Institute of Accountants and Capital Market

regulatory regulations.

The Financial statements have been prepared using the

accrual basis, and the measurement basis used is the

historical cost, eccept for the statement of cash flows

and cartain accounts which are measured on the basis as

described in the relevant notes herein.

The statements of cash flows presents receipts and

payments of cash and cash equivalents classified into

operating, investing and financing activities. Cash flows

from operating activities were presented using the direct

method.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode

langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas

dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas

dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Kas

dan setara kas terdiri dari kas, kas pada bank dan

deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3

(tiga) bulan atau kurang.

The statements of cash flows are prepared using the

direct method and present the sources and uses of cash

and cash equivalents according to operating, investing

and financing activities. Cash and cash equivalents

consist of cash on hand, cash in banks and deposits with

original maturities of 3 (three) months or less.

Tahun buku Perusahaan adalah 1 Januari saampai

dengan 31 Desember.

The financial reporting period of the Company is from

January 1 until December 31.

c. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi c. The New and Revised Financial Accounting

Standarts

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK amandemen dan penyesuaian) dan

interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang

diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan

(DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016.

The following are the summarize of Statements of

Financial Accounting Standars (amandement and

adaptation on PSAK) and the interpretation of Financial

Accounting Standards Board (DSAK) which are

effective starting on January 1, 2016:






31 Desember 2016






31 December 2016


168




- Lanjutan Standarts - Continued

● Amanemen PSAK 4 : "Laporan Keuangan

Tersendiri".

● Amanemen PSAK 5 : "Segmen Operasi".

● Amanemen PSAK 7 : "Pengungkapan Pihak-Pihak

Berelasi dan Ventura Bersama".

● Amanemen PSAK 15 : "Investasi pada Entitas

Asosiasi".

● Amanemen PSAK 16 : "Aset Tetap".

● Amanemen PSAK 19 : "Aset Takberwujud".

● Amanemen PSAK 22 : "Kombinasi Bisnis".

● Amanemen PSAK 24 : "Imbalan Kerja".

● Amanemen PSAK 65 : "Laporan Keuangan

Konsolidasian".

● Amandement to PSAK 4 : "Separete Financial".

● Amandement to PSAK 5 : "Operating Segments".

● Amandement to PSAK 7 : "Related Party Disclosure

and Joint Venture".

● Amandement to PSAK 15: "Investment in Associates

and Joint Venture".

● Amandement to PSAK 16: "Property, Plant and

Equpment".

● Amandement to PSAK 19 : "Intagiblle Assets".

● Amandement to PSAK 22 : "Business Combination".

● Amandement to PSAK 24: "Employee Benefits".

● Amandement to PSAK 65: "Consolidated Financial

Statements".

● Amanemen PSAK 66 : "Pengaturan Bersama".

● Amanemen PSAK 67 : "Pengungkapan Kepentingan

Dalam Entitas".

● Amanemen PSAK 70 : "Akuntansi Aset dan

Liabilitas Pengampunan Pajak".

● Amandement to PSAK 66: "Joint Arrangements".

● Amandement to PSAK 67: "Disclosure of Interest in

Other Entities".

● Amandement to PSAK 70: "Accounting for Tax

Amnesty Asset and Liability".





(DSAK) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2017 :






● Amanemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan"

tentang " Prakarsa Pengungkapan".

● Amanemen PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016),

"Laporan Keuangan Interim".

● Amanemen PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), :

"Imbalan Kerja".

● Amanemen PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), :

"Instrumen Keuangan: Pengungkapan".






● Amandement to PSAK No. 1 : "Presentation of

Financial Statements" regarding "Disclosure

● Amandement to PSAK No. 3 (Inprovement 2016), :

"Interim Financial Reporting".

● Amandement to PSAK No. 24 (Improvement 2016) :

"Employee Benefits".

● Amandement to PSAK No. 60 (Improvement 2016),

"Financial Instruments : Disclosures".






● Amanemen PSAK No. 2 : "Laporan Arus Kas tentang

Prakarsa Pengungkapan".

● Amandement to PSAK No. 62 "Statement of Cash

Flows on the Disclosures Initiative".






31 Desember 2016






31 December 2016


169





● Amanemen PSAK No. 13 : "Properti Investasi :

Pengalihan Properti Investasi".

● Amanemen PSAK No. 15 (Penyesuaian 2018 :

"Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura

Bersama".

● Amanemen PSAK No. 46 : "Pajak Penghasilan

tentang Pengukuran Aset Pajak Tangguhan untuk

Rugi yang belum direalisasikan".

● Amanemen PSAK No. 53 : "Kopensasi Berbasis

Saham Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi

Berbasis Saham".

● Amandement to PSAK No. 13 "Investment Property:

Trnsfer of investment Property".

● Amandement to PSAK No. 15 (2018 Improvement);

"Invesments in Associates and Joint Ventures".

● Amandement to PSAK No. 46 ; "Income Taxes on

the recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised

Losses".

● Amandement to PSAK No. 53 ; "Share-based

Payment; Clasifikation and measurement on or Basis






● Amanemen PSAK No. 33 : "Transaksi Valuta Asing

dan Imbalan di Muka ".

● Amanemen PSAK No. 34 : "Ketidakpastian dalam

Perlakuan Pajak Penghasilan ".






● Amandement to PSAK No. 33 ; "Foreign Currency

Transaction and Advance Consideration".

● Amandement to PSAK No. 33 ; "Uncertainty over

Income Tax Treatments".











● Amanemen PSAK No. 15 : "Investasi pada Entitas

Asosiasi dan Ventura Bersama : "Kepentingan

Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura

● Amanemen PSAK No. 71 : "Instrumen Keuangan:

"Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi

Negatif".

● Amanemen PSAK No. 71 : "Instrumen Keuangan:

"yang diadopsi dari IFRS 9".

● Amanemen PSAK No. 72 : "Pendapatan dari Kontrak

dengan Pelanggan". Diadopsi dari IFRS 15.

● Amanemen PSAK No. 73 : "Sewa". Diadopsi dari

IFRS 16.

● Amandement to PSAK No. 15 ; "Invesments in Joint

Associates and Joint Ventures: Long Term Interests

in Associates and Joint Ventures".

● Amandement to PSAK No. 71 ; ". Financial

Instruments: Prepayments Faatures wits Negative

Compensation".

● Amandement to PSAK No. 71 ; ". Financial

Instruments: Adopted from IFRS 9.

● Amandement to PSAK No. 72 ; ". Revenue from

contracts with Customers", adopted from IFRS 15.

● Amandement to PSAK No. 73 ; ". Leases", adopted

from IFRS 16.






31 Desember 2016






31 December 2016


170





Mata uang fungsional dan penyajian Functional and presentation currency

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan

keuangan pada tiap entitas Perseroan diukur dengan

mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas

beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang

fungsional dan penyajian Perseroan.

Transactions included in the financial statements of each

of the Company's entities are measured in the currency

of the main economic environment in which the entity

operates ("functional currency"). The financial

statements are presented in Rupiah, which is the

functional and presentation currency of the Company.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan ini,

manajemen Perseroan masih mempelajari dampak yang

mungkin timbul dari penerapan standar baru,

amandemen dan pencabutan standar akuntansi tersebut

terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perseroan

sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan

standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perseroan.

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak

berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7

“Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-

pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan.

At the date of ratification of the financial statements, the

Company's management is still studying the impact that

may arise from the adoption of new standards,

amendments and revocation of these accounting

standards on the Company's financial statements.

As at the authorisation date of these financial

statements, the Company is reviewing the implication of

the above standards, to its financial statements.

The Company enters into transactions with related

parties as defined in PSAK 7 “Related Party Disclosures”.

All significant transactions and balances with related

parties are disclosed in the notes to the consolidated

financial statements.

d. Pengakuan pendapatan dan beban d. Revenue and expense recognition

Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang

diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan bersih

adalah pendapatan dari penjualan barang dan jasa yang

diberikan dalam kegiatan usaha normal setelah

dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak barang

mewah dan pajak pertambahan nilai.

Revenue is measured at fair value of the consideration

received or receivable. Net revenue represents revenue

earned from the sale and services provided in the normal

course of business, including financial services, net of

discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax and

value added tax.

Perseroan mengakui pendapatan apabila pendapatan

dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan

bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh.

Pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa dilaksanakan.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

The Company recognises revenue if the revenue can be

reliably measured and probable that future economic

benefits will be obtained.

Revenue from service is recognized when the services

are rendered. Expenses are recognized when incurred

(accrual basis).






31 Desember 2016






31 December 2016


171



e. Kas dan setara kas e. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank serta deposito

berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga

bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan yang

tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and

in banks and all unrestricted time deposits that are

readily convertible to known amount of cash with

maturities of three months or less from the date of

placements.

f. Piutang usaha f. Trade receivables

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui sebesar

nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai yang

diamortisasi setelah dikurangi dengan cadangan

kerugian penurunan nilai piutang. Cadangan dibentuk

apabila terdapat bukti yang obyektif bahwa Perseroan

tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan

persyaratan awal piutang. Piutang dihapusbukukan pada

saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih. Jika

piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu

tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika

lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset

lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai

aset tidak lancar.

Trade receivables are recognised initially at fair value

and subsequently measured at amortised cost less

provision for receivables impairment. This provision is

established when there is objective evidence that the

Company will not be able to collect all amounts due

according to the original terms of the receivables.

Accounts are written-off in the period during which they

are determined to be not collectible. If receivables are

expected to be collected within one year or less (or in the

normal operating cycle if they are longer), receivables

are classified as current assets. Otherwise, receivables

are presented as

non-current assets.

g. Persediaan g. Inventories

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah

antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersihnya.

Perhitungan nilai persediaan dengan metode Masuk

Pertama Keluar Pertama (First In First Out). Nilai

realisasi bersih merupakan estimasi dari harga penjualan

dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya

penjualan.

Inventories are stated at the lower of cost or net

realizable value. Cost is determined by first in first out

method. Net realizable value is the estimated selling

price in the ordinary course of business, less the

estimated selling expenses.

h. Sewa h. Leases

(i) Sebagai lessee (i) As lessee

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang

terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan

berada pada lessor diklasifikasikan sebagai sewa

operasi.

Leases in which a significant portion of the risks

and rewards incidental to ownership retained by the

lessor are classified as operating leases.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan

pada laporan laba rugi secara garis lurus selama

masa sewa.

Payments made under operating leases are charged

to the statements of profit or loss on a straight-line

basis over the period of the lease.






31 Desember 2016






31 December 2016


172



h. Sewa - Lanjutan h. Leases - Continued

Sewa dimana Perseroan memiliki secara substansial

seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan

aset, akan diklasifikasikan sebagai sewa

pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada

awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah

antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari

pembayaran sewa minimum.

Leases whereby the Company has substantially all

the risks and rewards incidental to ownership are

classified as finance leases. Finance leases are

capitalised at the lease’s commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the

present value of the minimum lease payments.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan

antara bagian yang merupakan beban keuangan dan

bagian yang merupakan pelunasan kewajiban.

Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan

disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur

bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan

laba rugi setiap periode selama masa sewa

sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu

tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo

liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa

pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang

lebih pendek antara periode masa sewa dan umur

manfaatnya.

Each finance lease payment is allocated between the

finance and liability. The corresponding rental

obligations, net of finance charges, are included in

other longterm payables. The interest element of the

finance cost is charged to the statements of profit or

loss over the lease period so as to produce a

constant periodic rate of interest on the remaining

balance of the liability for each period. The fixed

asset acquired under finance leases is depreciated

over the shorter of the useful life of the asset and

the lease term.

Keuntungan yang ditangguhkan dari transaksi

penjualan dan sewa-balik pembiayaan diamortisasi

dengan metode garis lurus selama periode sewa.

Keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa-balik

operasi langsung diakui pada saat transaksi terjadi.

Deferred gain from sale and finance leaseback

transaction is amortised using straight line method

over the lease period. Gain from sale and operating

leaseback transaction is directly recognised when

the transaction occur.

(ii) Sebagai lessor (ii) As lessor

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan,

nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang.

Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini

piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa

pembiayaan tangguhan. Penghasilan sewa diakui

selama masa sewa dengan menggunakan metode

investasi neto yang mencerminkan tingkat

pengembalian periodik yang konstan.

When assets are leased out under a finance lease,

the present value of the lease payments is

recognised as receivable. The difference between

the gross receivable and the present value of the

receivable is recognised as unearned finance lease

income. Lease income is recognised over the term

of the lease using the net investment method, which

reflects a constant periodic rate of return.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset

disajikan di laporan posisi keuangan sesuai sifat

aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai

pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa

sewa.

When assets are leased out under an operating lease,

the asset is included in the statements of financial

position based on the nature of the asset. Lease

income is recognised over the term of the lease on a

straight-line basis.






31 Desember 2016






31 December 2016


173



i. Aset tetap dan penyusutan i. Fixed assets and depreciation

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk

pajak impor yang berlaku, bea masuk, biaya

pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan,

biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah

tenaga kerja internal dan estimasi awal biaya

pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi

lokasi aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

which includes any applicable import taxes, import

duties, freight costs, handling costs, storage costs, site

preparation costs, installation costs, internal labour costs

and the initial estimate of the costs of dismantling and

removing the item and restoring the site on which it is

located, less accumulated depreciation.

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap

digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus

berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang

menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari harga

perolehan sebagai berikut:

Depreciation is applied from the date the assets are put

into service or when the assets are ready for service,

using the straight-line method over their estimated

useful lives and results in the following annual

percentages of cost:

Bangunan

Kendaraan

Peralatan kantor

Masa manfaat/The useful life

20 tahun/year

4 tahun/year

4 tahun/year

Building

Vehicle

Office equipment

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak

disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak

legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-

biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait

dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset

takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum

hak.

Land is stated at cost and not depreciated. Initial legal

costs incurred to obtain legal rights are recognised as

part of the acquisition cost of the land, and these costs

are not depreciated. Costs related to renewal of land

rights are recognised as intangible assets and amortised

during the period of the land rights.

Perseroan melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset

tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaan yang

mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut

kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Bila nilai tercatat

suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh

kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar

estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang

ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar

dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

The Company evaluates its fixed assets for impairment

whenever events and circumstances indicate that the

carrying amount of the assets may not be recoverable.

When the carrying amount of an asset exceeds its

estimated recoverable amount, the asset is written down

to its estimated recoverable amount, which is determined

based upon the higher of the fair value less cost to sell

and the value in use.

Biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari

nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya

apabila kemungkinan besar Perseroan akan

mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan

berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset

dapat diukur dengan andal. Jumlah tercatat komponen

yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan

pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi

selama tahun dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate,

only when it is probable that future economic benefits

associated with the assets will flow to the Company and

the cost of the item can be measured reliably. The

carrying amount of the replaced part is derecognised. All

other repairs and maintenance are charged to the profit

or loss during the financial year in which they are

incurred.






31 Desember 2016






31 December 2016


174



i. Aset tetap dan penyusutan - Lanjutan i. Fixed assets and depreciation - Continued

Keuntungan dari transaksi penjualan tempat spesifik

dalam menara langsung diakui pada saat transaksi

terjadi, kecuali apabila terdapat persyaratan dan kondisi

yang masih harus dipenuhi oleh Perseroan. Dalam hal

terdapat persyaratan dan kondisi yang masih harus

dipenuhi Perseroan, keuntungan diakui pada saat

persyaratan dan kondisi tersebut telah dipenuhi.

Gain from sale of specific tower space transaction is

directly recognised when the transaction occurs, unless

there are terms and conditions which still need to be

fulfilled by the Company. In the case where there are

terms and conditions still need to be fulfilled by the

Company, gain is recognised when such terms and

conditions are fulfilled.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan

akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan

keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan

diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

When assets are disposed, their carrying values and the

related accumulated depreciation are eliminated from

the financial statements, and the resulting gains and

losses on the disposal of fixed assets are recognised in

the statements of profit or loss of the year.

Perubahan estimasi masa manfaat ekonomis Changes in economic useful lives estimation

Pada akhir periode pelaporan, Perseroan melakukan

penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset,

nilai sisa aset, metode penyusutan dan sisa umur

pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of the reporting period, the Company

conducts periodic reviews of the economic useful lives

of assets, the residual value of assets, depreciation

methods and the remaining useful life based on technical

conditions.

j. Biaya dibayar dimuka j. Prepaid expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat

masing-masing biaya dengan menggunakan metode

garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial

periods using the straight-line method.

k. Pinjaman k. Loans

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai

wajar, dikurangi dengan biaya - biaya transaksi yang

terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya

perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan

(dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat

pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan

menggunakan metode bunga efektif.

Loans are recognised initially at fair value, net of

transaction costs incurred. Loans are subsequently

carried at amortised cost; any difference between the

proceeds (net of transaction costs) and the redemption

value is recognised in the profit or loss over the period

of the loans using the effective interest method.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka

panjang kecuali yang akan jatuh tempo dalam waktu 12

bulan setelah periode pelaporan.

Borrowings are classified under non-current liabilities

unless their maturities are within 12 months after the

reporting period.






31 Desember 2016






31 December 2016


175



l. Penjabaran mata uang asing l. Foreign currency translation

Transaksi mata uang asing dijabarkan ke mata uang

Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Transaction denominated in foreign currencies are

translated into Rupiah at the closing exchange rates

which are determined by Bank Indonesia.

Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas

moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang

Rupiah menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia. Kurs dari mata uang asing utamayang

digunakan adalah sebagai berikut (nilai Rupiah penuh):

At each reporting date, monetary assets and liabilities

denominated in foreign currencies are translated into

Rupiah using closing exchange rates which determined

by Bank Indonesia. The exchange rates of the major

foreign currencies used are as follows (full amount

Rupiah):

1 USD (rupiah penuh

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

14,026 14,481 13,458 13,436

1 USD (full rupiah)

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah

maupun yang belum terealisasi, baik yang berasal dari

transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran

aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui

pada laporan laba rugi.

Realised and unrealised foreign exchange gains or losses

arising from transactions in foreign currency and from

the translation of foreign currency monetary assets and

liabilities are recognised in the statements of profit or

loss.

m Perpajakan m Taxation

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan

kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut

diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak

tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang

langsung diakui ke ekuitas dan laba komprehensif

lainnya.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan

tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

The income tax expense comprises current and deferred

income tax. Tax is recognised in the statements of profit

or loss account, except to the extent that it relates to

items recognised directly to equity and other

comprehensive income.

The current income tax is calculated using tax rates that

have been enacted at the financial position date.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan

menggunakan balance sheet liability method, untuk

semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak

atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk

masing-masing entitas.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif

pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif

berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang

akan digunakan pada saat aset pajak tangguhan

dipulihkan atau liabilitas pajak tangguhan dilunasi.

Deferred income tax is recognised using the balance

sheet liability method, for all temporary differences

arising between the tax bases of assets and liabilities and

their carrying values for each entity separately.

Deferred income tax is determined using tax rates that

have been enacted or substantially enacted at the

statements of financial position date and are expected to

be applied when the related deferred income tax asset is

realised or the deferred income tax liability is settled.






31 Desember 2016






31 December 2016


176



m Perpajakan - Lanjutan m Taxation - Continued

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui

sebagai aset pajak tangguhan apabila besar

kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa

mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada

saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP)

diterbitkan oleh Kantor Pajak dan tidak diakui secara

neto (saling hapus). Selisih antara Aset dan Liabilitas

Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal

Disetor.

Deferred tax assets relating to the carry forward of

unused tax losses are recognised to the extent that it is

probable that future taxable profit will be available

against which the unused tax losses can be utilised.

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon

the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak

(SKPP) by tax office and they are not recognized as net

amount (offset). The difference between Tax Amnesty

Assets and Liabilities are recognized as Additional Paid

in Capital.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar

nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui

sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus

dibayarkan oleh Perseroan sesuai kewajiban kontraktual

atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perseroan untuk

memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban

pada periode dimana SKPP diterima oleh Perseroan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas

Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang

relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset

dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value

stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the

amount of cash or cash equivalents to be settled by the

Company according to the contractual obligation with

respect to the acquisition of respective Tax Amnesty

Assets.

The redemption money paid by the Company to obtain

the tax amnesty is recognized as expense in the period in

which the Company receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and

Liabilities are measured in accordance with respective

relevant SAKs according to the classification of each

Tax Amnesty Assets and Liabilities.

n. Imbalan kerja n. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang

kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Short-term employee benefits are recognised when they

accrue to the employees.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya Short-term employee benefits

Perseroan memberikan imbalan jangka panjang untuk

tingkatan karyawan tertentu dalam bentuk pembayaran

kas yang dibayarkan pada tanggal release, yaitu satu

tahun setelah akhir periode vesting yang bersangkutan.

The Company provides other long-term employee

benefits to its certain level employees in the form of

cash consideration that are paid on release date, which is

one year after the end of the relevant vesting period.






31 Desember 2016






31 December 2016


177



n. Imbalan kerja - Lanjutan n. Employee benefits - Continued

Imbalan pascakerja Post-employment benefits

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang

penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-

Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU 13/2003”).

Post-employment benefits such as retirement, severance

and service payments are calculated based on Labour

Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

Karyawan berhak atas manfaat pensiun dari dana

pensiun yang meliputi kontribusi dana pensiun dan

akumulasi bunganya, apabila karyawan tersebut pensiun,

cacat, atau meninggal dunia.

Sesuai dengan UU 13/2003, Perseroan berkewajiban

menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program

yang ada sekarang belum cukup untuk menutupi

kewajiban sesuai UU 13/2003.

Employees are entitled to benefits from the pension

plan, comprising pension fund contributions and

accumulated interest, on retirement, disability or death.

In accordance with Law 13/2003, the Company has

further payment obligations if the benefits provided by

the existing plan do not adequately cover the obligations

under Law 13/2003.

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah

nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan

posisi keuangan sesuai dengan UU 13/2003 atau

Peraturan Perseroan (mana yang lebih tinggi).

The liabilities recognised in the financial statements of

financial position are the present value of the defined

benefit obligations as at financial statements of financial

position date in accordance with Law 13/2003 or the

Company’s regulations (whichever is higher).

Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris

independen dengan menggunakan metode Projected

Unit Credit.

The defined benefit obligation is calculated by an

independent actuary using the Projected Unit Credit

method.

Nilai kini dari liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan

cara mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa

depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi

Pemerintah (dengan pertimbangan pada saat ini tidak

ada pasar aktif untuk Obligasi korporasi berkualitas

tinggi dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang

dimana imbalan tersebut akan dibayarkan, dan yang

memiliki jangka waktu yang mendekati jangka waktu

liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

The present value of the defined benefit obligation is

determined by discounting the estimated future cash

outflows using the interest rates of Government Bonds

(considering currently there is no deep market for high-

quality corporate Bonds) that are denominated in

Rupiah, in which the benefits will be paid, and that have

terms to maturity approximating to the terms of the

related pension liability.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi. Past-service costs are recognised immediately in profit

or loss.






31 Desember 2016






31 December 2016


178



o. Aset dan liabilitas keuangan o. Financial assets and liabilities

Aset keuangan Financial assets

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam

kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan

dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan

perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen

menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat

pengakuan awalnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki

aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset

keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan

laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company classifies its financial assets in the

following categories: (i) financial assets at fair value

through profit or loss, (ii) loans and receivables. The

classification depends on the purpose for which the

financials assets were acquired. Management determines

the classification of its financial assets at initial

recognition.

On 31 December 2018, the Company has financial

assets classified as financial assets at fair value through

profit or loss and loans and receivables.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (i) Financial assets at fair value through profit or

melalui laporan laba rugi loss

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi adalah aset keuangan yang

diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan

sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika

perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli

kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti

adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka

pendek. Piutang derivatif dikategorikan sebagai aset

keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan

sebagai lindung nilai.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan

sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali

piutang derivatif.

Financial assets at fair value through profit or loss

are financial assets classified as held for trading. A

financial asset is classified as held for trading if it is

acquired principally for the purpose of selling or

repurchasing it in the near term and for which there

is evidence of a recent actual pattern of short-term

profit taking. Derivative receivables are categorised

as asset held for trading unless they are designated

as hedges.

There are no financial assets categorised as held for

trading except for derivative receivables.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas

perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam

laporan laba rugi sebagai bagian dari biaya

keuangan atau penghasilan keuangan.

Gains and losses arising from changes in the fair

value of derivatives are presented in the statements

of profit or loss within finance cost or finance

income.






31 Desember 2016






31 December 2016


179



o. Aset dan liabilitas keuangan - Lanjutan o. Financial assets and liabilities - Continued

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (ii) Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset

keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap

atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi

di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman

yang diberikan dan piutang diakui pada nilai

wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya

diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan

menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables are non-derivative financial

assets with fixed or determinable payments that are

not quoted in an active market. Loans and

receivables are initially recognised at fair value plus

transaction costs and subsequently measured at

amortised cost using the effective interest rate

method.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas

dan setara kas, piutang usaha, sewa pembiayaan,

piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Penurunan nilai aset keuangan – pinjaman yang

diberikan dan piutang

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan

mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif

bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan

mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau

kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan

kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan

hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai

penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu

atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan

awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan

peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada

estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan

atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi

secara andal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok

aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami

pihak peminjam atau penerbit instrumen

- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya

wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok

atau bunga;

Loans and receivables consist of cash and cash

equivalents, trade receivables, finance leases, other

receivables and other assets.

Impairment ofinancial assets – loans and

receivables

The Company assess at the end of the reporting

period whether there is objective evidence that a

financial asset or group of financial assets is

impaired. A financial asset or a group of financial

assets is impaired and impairment losses are

incurred only if there is objective evidence of

impairment as a result of one or more events that

occurred after the initial recognition of the asset (a

‘loss event’) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the

financial asset or group of financial assets that can

be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that

there is objective evidence of an impairment loss

include:

- Significant financial difficulty of the obligor or

issuer of financial instruments;

- A breach of contract, such as a default or

delinquency in interest or principal payments;






31 Desember 2016






31 December 2016


180




- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi

atau hukum sehubungan dengan kesulitan

keuangan yang dialami pihak peminjam,

memberikan keringanan (konsesi) pada pihak

peminjam yang tidak mungkin diberikan jika

pihak peminjam tidak mengalami kesulitan

tersebut;

- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam

akan dinyatakan pailit atau melakukan

restrukturisasi keuangan lainnya;

- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat

kesulitan keuangan; atau

- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan

adanya penurunan yang dapat diukur atas

estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset

keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud,

meskipun penurunannya belum dapat

diidentifikasi terhadap aset keuangan secara

individual dalam kelompok aset tersebut,

- The lender, for economic or legal reasons

relating to the borrower’s financial difficulty, granting to the borrower a concession that the

lender would not otherwise consider;

- It becomes probable that the borrower will enter

bankruptcy or other financial restructuring;

Disappearance of an active market for that

- financial asset because of financial difficulties;

or - Observable data indicating that there is a

measurable decrease in the estimated future cash

flows from a portfolio of financial assets since

the initial recognition of those assets, although

the decrease cannot yet be identified with the

individual financial assets in the portfolio,

including:

i. Memburuknya status pembayaran pihak

peminjam dalam kelompok tersebut; dan

i. Adverse changes in the payment status of

borrowers in the portfolio; and

ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang

berkorelasi dengan wanprestasi atas aset-aset

di dalam kelompok tersebut.

ii. National or local economic conditions that

correlate with defaults on the assets in the

portfolio.

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih

antara nilai tercatat aset dengan nilai kini

estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk

kerugian kredit di masa depan yang belum

terjadi) yang didiskonto menggunakan suku

bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai

tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah

kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang

memiliki suku bunga variabel, maka tingkat

diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap

kerugian penurunan nilai adalah suku bunga

efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam

kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan

dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar

instrumen dengan menggunakan harga pasar

yang dapat diobservasi.

The amount of the loss is measured as the

difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash

flows (excluding future credit losses that have

not been incurred) discounted at the financial

asset’s original effective interest rate. The asset’s carrying amount is reduced and the amount of the

loss is recognised in the statements of profit or

loss.

If loans and receivables has a variable interest

rate, the discount rate for measuring any

impairment loss is the current effective interest

rate determined under the contract. As a practical

expedient, the Company may measure

impairment on the basis of an instrument’s fair value using an observable market price.






31 Desember 2016






31 December 2016


181




Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian

penurunan nilai berkurang dan pengurangan

tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada

peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai

diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit

debitor), maka pembalikan atas kerugian

penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui

dicatat pada laporan laba rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the

impairment loss decreases and the decrease can

be related objectively to an event occurring after

the impairment was recognised (such as an

improvement in the debtor’s credit rating), the reversal of the previously recognised impairment

loss is recognised in statements of profit or loss.

Liabilitas keuangan Financial liabilities

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya

dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada

nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas

keuangan yang diukur dengan biaya perolehan

diamortisasi.

The Company classifies its financial liabilities into the

following category (i) financial liabilities at fair value

through profit or loss and (ii) financial liabilities

measured at amortised cost.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai

wajar melalui laporan laba rugi

(i) Financial liabilities at fair value through profit

or loss

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar

melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang

diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai

liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika

perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli

kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti

adanya kecenderungan pengambilan keuntungan

dalam jangka pendek.

Financial liabilities at fair value through profit or

loss are financial liabilities classified as held for

trading.

A financial liability is classified as held for trading

if it is acquired principally for the purpose of selling

or repurchasing it in the near term and for which

there is evidence of a recent actual pattern of short-

term profit taking.

Utang derivatif dikategorikan sebagai liabilitas

keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan

sebagai lindung nilai.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan

sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas

perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam

laporan laba rugi sebagai bagian dari penghasilan

atau biaya keuangan.

Derivative payables are categorised as liabilities

held for trading unless they are designated as

hedges.

There are no financial liabilities categorised as held

for trading.

Gains and losses arising from changes in the fair

value of derivatives are presented in the statements

of profit or loss within finance income or finance

cost.






31 Desember 2016






31 December 2016


182




(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya

perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan

sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai

wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan

dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan

diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada

biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha

dan utang lain-lain, beban yang masih harus

dibayar, pinjaman, sukuk ijarah dan liabilitas sewa

pembiayaan.

(ii) Financial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair

value through profit or loss fall into this category

and are measured at amortised cost. Financial

liabilities measured at amortised cost are trade and

other payables, accrued expenses, loans, sukuk

ijarah and finance lease liabilities.

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas Derecognition of financial liabilities

keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika

liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan

atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan

dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang

secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu

liabilitas yang ada yang secara substansial telah

diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut

diperlakukan sebagai penghentian pengakuan

liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan

perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui

dalam laporan laba rugi.

Financial liabilities are derecognised when the

obligation under the liability is discharged or

cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by

another liability with substantially different terms,

or the terms of an existing liability are substantially

modified, such an exchange or modification is

treated as derecognition of the original liability and

the recognition of a new liability, and the difference

in the respective carrying amount is recognised in

the profit or loss.

Instrumen keuangan disalinghapus Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus

dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi

keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum

untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah

diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara

neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan

liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak

kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat

dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang

normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa

kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak

lawan.

Financial assets and liabilities are offset and the net

amount is reported in the statement of financial position

when there is a legally enforceable right to offset the

recognized amounts and there is an intention to settle on

a net basis, or realise the asset and settle the liability

simultaneously. The legally enforceable right must not

be contingent on future events and must be enforceable

in the normal course of business and in the event of

default, insolvency or bankruptcy of the Company or the

counterparties.






31 Desember 2016






31 December 2016


183



p. Penurunan nilai aset nonkeuangan p. Impairment of non-financial assets

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas

tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap

tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau

perubahan pada kondisi yang mengindikasikan

kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak

diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai

tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.

Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi

jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang

lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk

menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan

penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang

paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat

diidentifikasi. Aset nonkeuangan selain goodwill yang

mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal

pelaporan untuk menentukan apakah terdapat

kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Assets that have an indefinite useful life are not subject

to amortisation but tested annually for impairment, or

more frequently if events or changes in circumstances

indicate that they might be impaired. Assets that are

subject to amortisation are reviewed for impairment

whenever events or changes in circumstances indicate

that the carrying amount may not be recoverable.

An impairment loss is recognised for the amount by

which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the

higher of an asset’s fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment,

assets are grouped at the lowest levels for which there

are separately identifiable cash flows. Nonfinancial

assets other than goodwill that suffer impairment are

reviewed for possible reversal of the impairment at each

reporting date.

q. Penggunaan estimasi q. Use of estimates

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan

manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang

mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, pengungkapan

aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan

keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama

periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin

berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

The preparation of financial statements in conformity

with the Indonesian Financial Accounting Standards

requires management to use estimates and assumptions

that affect the reported amounts of assets and liabilities,

the disclosure of contingent assets and liabilities as at

the date of the financial statements and the reported

amounts of revenues and expenses during the reporting

period. Actual results could differ from those estimates.

3. KAS DAN SETARA KAS 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Kas

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016 Cash

Rupiah

Bank

Rekening Rupiah

PT Bank Mandiri Tbk

1,358

149,756

904

767,943

1,363

2,325,433

447

1,709,511

IDR

Bank

IDR Accounts

PT Bank Mandiri Tbk

PT Bank Syariah PT Bank Syariah

Mandiri 24,509 9,589 10,555 - Mandiri

PT Bank BNI

PT Bank Mandiri Tbk

(95)

149

1,969

7,062

1,938

132,984

1,969

1,770

-

PT Bank BNI

PT Bank Mandiri Tbk

(95)

Jumlah dipindahkan 177,740 787,436 2,472,305 1,711,728 Brought forward






31 Desember 2016






31 December 2016


184

3. KAS DAN SETARA KAS - Lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS - Continued

Jumlah pindahan

31 Jul 2019

177,740

31 Dec 2018

787,436

31 Dec 2017

2,472,305

31 Dec 2016

1,711,728

Carried forward

PT Bank OCBC NISP

PT Bank Danamon

Syariah

656

700

1,292

500

3,860

7,867

1,487

19,949

PT Bank OCBC NISP

PT Bank Danamon

Syariah

PT Bank Rakyat

Indonesia

684

681

23,165

-

PT Bank Rakyat

Indonesia

Rekening USD USD Accounts

PT Bank OCBC NISP 2,436 1,700 4,959 3,168 PT Bank OCBC NISP

PT Bank Danamon 4,734 239 1,787 241 PT Bank Danamon

186,950 791,848 2,513,943 1,736,574

Suku bunga untuk akun setara kas, yang berlaku selama

tahun-tahun berjalan berkisar 4,25% - 6,00% per tahun.

Interest rates for cash equivalents accounts, which are valid

for the current year, range from 4.25% - 6.00% per annum.

4. PIUTANG USAHA 4. TRADE RECEIVABLES

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Pihak Ketiga: Third Parties : PT Arta Najwa 5,886,472 - - - PT Arta Najwa

PT Hutama Karya PT Hutama Karya

Sicincin 4,646,840 - - - Sicincin

PT Hutama Karya PT Hutama Karya Infrastruktur 3,740,252 7,175,887 2,640,852 2,587,982 Infrastruktur

PT Nestle Indonesia 2,050,000 - - - PT Nestle Indonesia

PT Meriba Jaya 1,180,000 - - - PT Meriba Jaya

PT Sumber Inti Jaya 831,600 415,800 - - PT Sumber Inti Jaya

PT Mandiri Bhakti

PT Waskita PPKA- Betung Seksi 2

61,600

43,185

-

-

-

-

2,026,441

-

PT Mandiri Bhakti

PT Waskita PPKA- Betung Seksi 2

PT Waskita Karya 19,448 68,052 1,489,572 - PT Waskita Karya

CV Usaha Bersama - 50,000 - - CV Usaha Bersama

PT Fajaraya Usaha Nusa - - 49,917 335,580 PT Fajaraya Usaha Nusa

PT Ayu Lestari Indah - - 1,261,159 - PT Ayu Lestari Indah

PT Karya Baru Makmur

PT Nindya Karya (Persero)

-

-

-

-

972,075

76,645

952,075

72,500

PT Karya Baru Makmur

PT Nindya Karya (Persero)

PT Berlin Mixindo - - 68,992 - PT Berlin Mixindo

PT Aremix Planindo - - - 2,283,043 PT Aremix Planindo

PT Asia Putra Perkasa - - - 130,500 PT Asia Putra Perkasa

PT Cahaya Mas Perkasa - - - 119,664 PT Cahaya Mas Perkasa

PT Hakaston

PT Lia Membangun

Persada

- - -

- - -

14,900

495,000

PT Hakaston

PT Lia Membangun Persada

PT Triyasa Geokunindo - - - 3,343,688 PT Triyasa Geokunindo

Dikurangi : penyisihan

18,459,397 7,709,740 6,559,213

12,361,373 Less: allowance for

penurunan nilai (63,276) (63,276) (18,790) - impairment

18,396,121

7,646,463

6,540,423

12,361,373






31 Desember 2016






31 December 2016


185

4. PIUTANG USAHA - Lanjutan 4. TRADE RECEIVABLES - Continued

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut : The aging of trade receivables is as follows:

% penyisihan/

Belum jatuh tempo

% allowance 31 Jul 2019

-

31 Dec 2018

-

31 Dec 2017

-

31 Dec 2016

-

Not yet due

Lewat jatuh tempo : Past due :

1 - 30 hari 0% 18,032,000 7,324,603 6,440,304 - 1 - 30 days

31 - 60 hari 10% 222,031 325,411 49,917 - 31 - 60 days

61 - 90 hari 20% 205,366 59,725 68,992 - 61 - 90 days

Lebih dari 90 hari 50% - - - - More than 90 days

18,459,397 7,709,740 6,559,213 -

Penyisihan penurunan nilai (63,276) (63,276) (18,790) - Allowance for impairment

18,396,121 7,646,463 6,540,423 -

Mutasi penyisihan penurunan nilai Mutation of allowance for impairment

31 Jul 2019 31 Jul 2018 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Saldo awal periode 63,276 18,790 18,790 - - Beginning balance period

Penambahan

Saldo akhir periode

- 25,950 44,486 18,790 -

63,276 44,740 63,276 18,790 -

Additions

Ending balance period

Akun piutang usaha tersebut merupakan saldo piutang atas

penjualan aspal, geotextile, geomembrane, SBM & DDGS

kepada pelanggan.

Berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing saldo

piutang pada akhir periode, manajemen berkeyakinan

bahwa penyisihan penurunan nilai piutang telah memadai

untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Berdasarkan PSAK 55 "Instumen Keuangan -

Pengukuran", piutang usaha diukur pada biaya perolehan

diamortisasi. Piutang usaha merupakan piutang jangka

pendek yang dampak pendiskontoannya tidak material.

Oleh karenanya, Perseroan tidak menghitung jumlah biaya

perolehan diamortisasi (jumlah tercatat = biaya perolehan

diamortisasi).

The accounts receivable account represents the balance of

receivables from the sale of asphalt, geotextile,

geomembrane, SBM & DDGS to customers.

Based on a review of the individual receivable balances at

the end of the period, management believes that the

allowance for impairment of receivables is adequate to

cover losses from uncollectible trade receivables.

Based on PSAK 55 "Financial Instruments -

Measurement", trade receivables are measured at amortized

cost. Trade receivables are short-term receivables for which

the effect of discounting is not material. Therefore, the

Company does not calculate the amortized cost (carrying

amount = amortized cost).

5. PIUTANG LAIN-LAIN 5. OTHER RECEIVABLES

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Pihak berelasi Related parties

(Lihat catatan 22) (See note 22)

PT Minimax 332,060 348,800 - - PT Minimax

PT Aspal Energi Nusantara 343,183 - - - PT Aspal Energi Nusantara

PT Triyasa Geokomunindo 1,980,508 - - - PT Triyasa Geokomunindo

2,655,751 348,800 - -






31 Desember 2016






31 December 2016


186

5. PIUTANG LAIN-LAIN - Lanjutan 5. OTHER RECEIVABLES - Continued

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dengan PT

Triyasa Geokomunindo No 001/AYL-TGI/XI/2018 tanggal

12 November 2018, dengan nilai maksimum Rp 3 Milyar

disertai bagi hasil sebesar tujuh persen, berlaku sampai 11

November 2020.

Piutang kepada PT Triyasa Geokomunindo digolongkan

kepada piutang jangka panjang

Lending and Borrowing Agreement between the Company

and PT Triyasa Geokomunindo No 001 / AYL-TGI / XI /

2018 dated November 12, 2018, with a maximum value of

Rp 3 billion with a profit sharing of seven percent, valid

until November 11, 2020.

Receivables from related parties above are expected to be

settled in less than 12 months.

Manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain dapat

tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas kerugian

penurunan nilai piutang lain-lain.

Management believes that other receivables are collectible

so no allowance for impairment losses on other receivables

is needed.

6. PERSEDIAAN 6. INVENTORIES

Aspal

Geotextile

Geogrid

Geomembrane

SBM & DDGS

31 Jul 2019

18,113,767

5,171,548

1,257,979

-

857,978

25,401,272

31 Dec 2018

18,684,267

6,670,724

1,336,240

-

592,278

27,283,507

31 Dec 2017

25,598,800

52,986

2,454,229

-

475,811

28,581,826

31 Dec 2016

30,315,333

1,085,958

95,505

710,499

520,621

32,727,916

Asphalt

Geotextile

Geogrid

Geomembrane

SBM & DDGS

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Aspal 1,872,354 - - - Asphalt

Geotextile 255,294 - - - Geotextile

2,127,648 - - -

8. ASET TETAP 8. FIXED ASSETS

31 Jul 2019

Saldo Awal Saldo Akhir Periode/ Periode/

Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending

Balance Period Additions Deductions Balance Period

Biaya Perolehan Acquisition Cost

Kepemilikan Langsung Direct Ownership

Tanah 1,662,000 - - 1,662,000 Land

Bangunan 10,725,982 2,198,837 - 12,924,819 Building

Kendaraan 1,897,579 375 - 1,897,954 Vehicle

Peralatan kantor 605,771 23,092 - 628,864 Office equipment

14,891,332 2,222,304 - 17,113,636






31 Desember 2016






31 December 2016


187

8. ASET TETAP - Lanjutan 8. FIXED ASSETS - Continued

31 Jul 2019

Saldo Awal Saldo Akhir

Periode/ Periode/



Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation

Bangunan 2,217,441 313,445 - 2,530,886 Building

Kendaraan 909,463 137,736 - 1,047,199 Vehicle


3,745,192 459,383 - 4,204,575

Nilai Buku 11,146,139 12,909,061 Book value

31 Dec 2018


Periode/ Periode/





Tanah 1,662,000 - - 1,662,000 Land


Kendaraan 1,897,766 - 188 1,897,579 Vehicle

Peralatan kantor 617,317 -

14,891,332 11,734

11,546 605,771

11,734 14,891,332

Office equipment



Kendaraan 673,156 236,307 - 909,463 Vehicle


2,934,046 811,147 - 3,745,192


31 Dec 2017

Saldo Awal

Periode/

Beginning

Penambahan/ Pengurangan/

Saldo Akhir

Periode/

Ending

Biaya Perolehan

Balance Period Additions Deductions Balance Period Acquisition Cost


Tanah 1,662,000 - - 1,662,000 Land

Bangunan 8,114,248 2,600,000 - 10,714,248 Building

Kendaraan 1,897,766 - - 1,897,766 Vehicle

Peralatan kantor 617,317 - - 617,317 Office equipment

12,291,332 2,600,000 - 14,891,332






31 Desember 2016






31 December 2016


188


31 Dec 2017


Periode/ Periode/







2,080,432 853,614 - 2,934,046


Saldo Awal

Periode/

31 Dec 2016 Saldo Akhir

Periode/





Tanah

Bangunan

Kendaraan

Peralatan kantor

1,662,000 - - 1,662,000

8,114,248 - - 8,114,248

1,897,766 - - 1,897,766

614,267 3,050 - 617,317

12,288,282 3,050 - 12,291,332

Land

Building

Vehicle

Office equipment


Bangunan 814,745 407,334 - 1,222,079 Building


Office equipment


Penyusutan dialokasikan ke beban umum dan administrasi

masing-masing sejumlah Rp 459.382.628, Rp 811.146.514,

Rp 853.613.614 dan Rp 802.559.006 masing-masing untuk

periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2019 dan

untuk periode dua belas bulan yang berakhir tanggal 31

Desember 2018, 2017 dan 2016 (Lihat catatan 19).

Depreciation is allocated to general and administrative

expenses of Rp 459.382.628, Rp 811.146.514, Rp

853.613.614 dan Rp 802.559.006 , respectively, for the

seven-month period ending July 31, 2019 and for the

twelve-month period ending December 31, 2018, 2017 and

2016 (See note 19).

Peralatan kantor 266,482 156,896 - 423,378

1,277,753 802,599 - 2,080,432






31 Desember 2016






31 December 2016



189

Sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 52 tanggal 29

Juni 2019 dihadapan notaris Juanita Lestia Rini SH MKn,

Tuan Akam Melepaskan Hak nya atas sebidang tanah Hak

Milik Nomor : 2291/ Limusnunggal, terletak di Propinsi

Jawa Barat, Kota Bogor, Kecamatan Cileungsi, kelurahan

Limusnunggal, seluas 160 M2 ke Perseroan yang telah

dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Perseroan sejak 2015.

Pelepasan hak tersebut disepakati bahwa ganti rugi yang

diberikan sebesar Rp. 300.000.000, dan telah dikapitalisasi

sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada tahun 2015.

Sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 53 tanggal 29

Juni 2019 dihadapan notaris Juanita Lestia Rini SH MKn

Tuan Hidayat Winardi Melepaskan Hak nya atas sebidang

tanah Hak Milik Nomor : 2826/ Rawamangun, terletak di

Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, seluas 438 M2

ke Perseroan yang telah dipergunakan dan dimanfaatkan

oleh Perseroan sejak 2013. Pelepasan hak tersebut

disepakati bahwa ganti rugi yang diberikan sebesar

Rp.5.000.000.000, dan telah dikapitalisasi sebagai bagian

dari biaya perolehan tanah pada tahun 2013.

Penambahan aset bangunan selama periode tujuh bulan

yang berakhir tanggal 31 Juli 2019 merupakan renovasi

kantor sebesar Rp 2.198.837.245, dan Asesoris kendaraan

Rp 375.000 serta furniture kantor sejumlah Rp 23.092.176

sehingga total penambahan aset sebesar Rp 2.222.304.421.

Perseroan telah mengasuransikan aset tetap dengan nilai

pertanggungan sebesar Rp 2.684.000.000. Manajemen

berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut dapat

menutup risiko kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan.

In accordance with the Deed of Transfer of Rights Number:

52 dated 29 June 2019 before the notary Juanita Lestia Rini

SH MKn, Mr. Akam Relinquished his Right to a Land of

Ownership Number: 2291 / Limusnunggal, located in West

Java Province, Bogor City, Cileungsi District,

Limusnunggal Subdistrict , covering an area of 160 M2 to

the Company which has been used and utilized by the

Company since 2015. Waiver of the rights it was agreed

that the compensation given was Rp. 300.000.000, and has

been capitalized as part of land acquisition costs in 2015.

In accordance with the Deed of Transfer of Rights Number:

53 dated June 29, 2019 before the notary Juanita Lestia

Rini SH MKn Mr. Hidayat Winardi Relinquishing his

Right to a Title of Land Number: 2826 / Rawamangun,

located in the Special Capital Province of Jakarta, covering

an area of 438 M2 to the Company which has been used

and utilized by the Company since 2013. The waiver was

agreed that the compensation provided amounted to

Rp.5.000.000.000, and was capitalized as part of the cost of

land acquisition in 2013.

The addition of building assets during the seven-month

period ending July 31, 2019 was an office renovation of Rp

2.198.837.245, vehicle accessories of Rp 375.000 and

office furniture totaling Rp 23.092.176 so that the total

assets added were Rp 2.222.304.421.

The Company has insured fixed assets with an insurance

value of Rp 2.684.000.000. Management believes that the

insurance coverage can cover the risk of loss if unexpected

things happen.

No.

Insurance

Type of

Insurance

Coverage Object

The Value of

Coverage

Period

1 PT Fire- House on Jl. Balai Rp. 700.000.000 23 Mar Asuransi Sharia Pustaka Barat No. 2019 – Adira 27 Rawamangun 23 Mar

Dinamika Jakarta 13220 2020

2 PT Fire- House on perum Rp. 500.000.000 3 Dec Asuransi Sharia Limus Pratama Jl. 2018 – Adira Surabaya Blok D5 3 Dec Dinamika No. 31 Kel. 2019 Cileungsi Kab.

Bogor Jawa Barat

No.

Asuransi

Jenis

Asuransi

Objek

Pertanggungan

Nilai

Pertanggungan

Periode

1 PT Fire- Rumah di Jl. Balai Rp. 700.000.000 23 Mar Asuransi Sharia Pustaka Barat No. 2019 – Adira 27 Rawamangun 23 Mar

Dinamika Jakarta 13220 2020

2 PT Fire- Rumah Tinggal Rp. 500.000.000 3 Des Asuransi Sharia perum Limus 2018 – Adira Pratama Jl. 3 Des Dinamika Surabaya Blok D5 2019 No. 31 Kel.

Cileungsi Kab.

Bogor Jawa Barat






31 Desember 2016






31 December 2016



190

Aset tetap berupa tanah telah diikat sebagai agunan atas

pinjaman yang diperoleh dari Bank Danamon Syariah dan

Bank Mandiri Syariah (Lihat catatan 10).

Fixed assets in the form of land have been bound as

collateral for loans obtained from Bank Danamon Syariah

and Bank Mandiri Syariah (See note 10).

9. UTANG USAHA 9. TRADE PAYABLES

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Pihak Ketiga Third Parties PT Now Indonesia 2,342,121 564,887 - - PT Now Indonesia

PT Inti Abadi Kemasindo 2,070,130 2,166,640 853,467 274,074 PT Inti Abadi Kemasindo

PT Humpuss

PT Jakson Niagatama

PT Geesan Indonesia

915,746 1,015,746 - 1,715,746

429,489 37,000 - -

191,520 534,760 - -

PT Humpuss

PT Jakson Niagatama

PT Geesan Indonesia

PT Maju Kreasi Prima

PT Oto Kredit Mobil

91,200 55,600

25,397 64,080

- - PT Maju Kreasi Prima

- - PT Oto Kredit Mobil

PT Mitsui Indonesia 9,340 112,000 - - PT Mitsui Indonesia

Summit Overseas - 306,449 1,126,660 4,893,921 Summit Overseas

Daeyoun Geotech PT Sumber Makmur

PT Langgeng Jaya Fiberin PT Aremix Planindo

- 666,993

- 8,750

- 50,330

- -

- -

- -

1,253,258 -

1,829,759 1,829,759

Daeyoun Geotech PT Sumber Makmur

PT Langgeng Jaya Fiberindo PT Aremix Planindo

PT Darma Bakti Selaras - - 2,231,460 - PT Darma Bakti Selaras

PT Catur Muda Karya Pra - - 2,705,405 6,716,770 PT Catur Muda Karya Pratama

PT Adhimix Precast

PT Patra Trading

Chris Biantoro

- - - 176,210

- - - 80,539

- - - 259,615

PT Adhimix Precast

PT Patra Trading

Chris Biantoro

PT Bangun Olah Bitumen - - - 350,000 PT Bangun Olah Bitumen

PT Sina Raya Trading - - - 131,175 PT Sina Raya Trading

PT Ayu Lestari Indah - - - 1,733,135 PT Ayu Lestari Indah

6,074,943 5,583,235 10,000,008 18,160,945

No.

Insurance

Type of

Insurance

Coverage Object

The Value of

Coverage

Period

3 PT MNC Total Loss Honda-CRV 25 Jan 2019 – 25 Jan Asuransi Only Police Number: B- 25 Jan 2020 = Rp. 2019 – Indonesia (Motor 1425-TJJ STNK 275.000.000 25 Jan

Unit

Usaha

Syariah

Vehicle

Syariah)

on behalf of PT

Agro Yasa Lestari 25 Jan 2020 –

25 Jan 2021 = Rp.

247.000.000

2020

25 Jan 2021 – 25 Jan 2022 = Rp.

220.000.000

4 PT MNC Total Loss Honda-CRV 25 Jan 2019 – 25 Jan Asuransi Only Police Number: B- 25 Jan 2020 = Rp. 2019 – Indonesia (Motor 1424-TJJ STNK 275.000.000 25 Jan

Unit

Usaha

Syariah

Vehicle

Syariah)

on behalf of PT


25 Jan 2021 = Rp.

247.000.000

2020

25 Jan 2021 – 25

Jan 2022 =

Rp. 220.000.000

No.

Asuransi

Jenis

Asuransi

Objek

Pertanggungan

Nilai

Pertanggungan

Periode

3 PT MNC Total Loss Honda-CRV 25 Jan 2019 – 25 Jan Asuransi Only Nomor Polisi: B- 25 Jan 2020 = Rp. 2019 – Indonesia (Motor 1425-TJJ STNK 275.000.000 25 Jan

Unit

Usaha

Syariah

Vehicle

Syariah)

atas nama PT


25 Jan 2021 = Rp.

247.000.000

2020

25 Jan 2021 – 25 Jan 2022 = Rp.

220.000.000

4 PT MNC Total Loss Honda-CRV 25 Jan 2019 – 25 Jan Asuransi Only Nomor Polisi: B- 25 Jan 2020 = Rp. 2019 – Indonesia (Motor 1424-TJJ STNK 275.000.000 25 Jan

Unit

Usaha

Syariah

Vehicle

Syariah)

atas nama PT


25 Jan 2021 = Rp.

247.000.000

2020

25 Jan 2021 – 25

Jan 2022 =

Rp. 220.000.000






31 Desember 2016






31 December 2016


191

9. UTANG USAHA - Lanjutan 9. TRADE PAYABLES - Continued

Utang Usaha berdasarkan analisa umur Accounts Payable based on aging analysis

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

1 - 30 hari 125,000 827,000 2,231,000 5,070,000 1 - 30 days

31 - 60 hari 621,943 1,489,235 4,812,000 3,723,000 31 - 60 days

61 - 90 hari 2,070,000 2,702,000 1,127,000 7,538,000 61 - 90 days

Lebih dari 90 hari 3,258,000 565,000 1,830,008 1,829,954 More than 90 days

6,074,943

5,583,235

10,000,008

18,160,954

Utang usaha timbul dari transaksi pembelian barang

dagangan dari pihak ketiga, mata uang transaksi adalah

Rupiah Indonesia.

Berdasarkan PSAK 55 "Instumen Keuangan -

Pengukuran", utang usaha diukur pada biaya perolehan

diamortisasi. Utang usaha merupakan utang jangka pendek

yang dampak pendiskontoannya tidak material. Oleh

karenanya, Perseroan tidak menghitung jumlah biaya

perolehan diamortisasi (jumlah tercatat = biaya perolehan

diamortisasi).

Trade payables arise from the purchase of merchandise

from third parties, the transaction currency is the

Indonesian Rupiah.

Based on PSAK 55 "Financial Instruments -

Measurement", trade payables are measured at amortized

cost. Trade payables are short-term debts whose impact on

discounting is not material. Therefore, the Company does

not calculate the amortized cost (carrying amount =

amortized cost).

10. PINJAMAN BANK 10. BANK LOAN

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Jangka Pendek Short Term

Danamon Syariah 20,658,621 18,470,043 18,414,714 19,371,213 Danamon Syariah

Bank Syariah Mandiri 1,103,503 1,041,877 1,450,000 - Bank Syariah Mandiri

21,762,123 19,511,920 19,864,714 19,371,213

Mutasi utang bank sebagai berikut : Movements of bank loan are as follows:

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Saldo awal periode 19,511,920 19,864,714 19,371,213 15,506,718 Beginning balance period

Penambahan 4,621,453 487,206 1,200,000 4,464,495 Additions

Pembayaran (2,371,250) (840,000) (706,499) (600,000) Payment

Saldo akhir periode 21,762,123 19,511,920 19,864,714 19,371,213 Ending balance period

Perseroan sampai dengan 31 Juli 2019 telah melakukan

pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp. 2.371.250.000 ke

Bank Danamon Syariah.

As of July 31, 2019, the Company had made principal loan

payments of Rp. 2.371.250.000 to Bank Danamon Syariah.






31 Desember 2016






31 December 2016


192

10. PINJAMAN BANK - Lanjutan 10. BANK LOAN - Continued

Perseroan sampai dengan 31 Juli 2019 telah melakukan

pembayaran bagi hasil Rp. 88.812.500,- ke Bank Syariah

Mandiri. Status pinjaman yang diperoleh Perseroan saat ini

masih berlaku sesuai dengan dengan Addendum Perjanjian

Kredit dengan Bank Danamon nomor 066/PP/EB-

Syariah/0319 dan akan berakhir pada tanggal 21 Maret

2020. Sedangkan dengan Bank Syariah Mandiri juga masih

berlaku sesuai dengan Addendum Perjanjian Kredit No

21/502/0741/0035/VIII/ADDN dan No

21/502/0741/0035/VIII/ADDN dan akan berakhir pada

tanggal 24 Februari 2020.

As of July 31, 2019, the Company paid profit sharing of

Rp. 88.812.500,- to Bank Syariah Mandiri. The loan status

obtained by the Company is still valid in accordance with

the Credit Agreement Addendum with Bank Danamon

number 066 / PP / EB-Syariah / 0319 and will expire on

March 21, 2020. While the Bank Syariah Mandiri is also

still valid in accordance with the Credit Agreement

Addendum No. 21/502/0741/0035/VIII/ADDN and No.

21/502/0741/0035/VIII/ADDN and will expire on February

24, 2020.

Danamon Syariah Danamon Syariah

Berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan

nomor : B. 185 / HK / EB - Syariah / 0319 tanggal 21

Maret 2019, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

memberikan persetujuan Fasilitas Pembiayaan dengan

ketentuan sebagai berikut :

Based on the Financing Facility Approval Letter number:

B. 185 / HK / EB - Syariah / 0319 dated March 21, 2019,

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk granted the Financing

Facility approval with the following conditions:

a. Fasilitas 1 a. Facility 1

Jenis fasilitas : Mudharabah (KB) - Tutup Fasilitas Type of facility : Mudharabah (KB) - Close Facilities

Jumlah Amount of

pembiayaan : Rp 5.000.000.000 financing : Rp 5.000.000.000

OS Pokok Principal OS

Mudharabah : Rp 3.754.634.694 Mudharabah : Rp 3.754.634.694

Pengalihan ke Switch to

Mudharabah Mudharabah

(menurun) : Rp 3.754.634.694 (Diubah) (downhill) : Rp 3.754.634.694 (Changed)

Remaining

Sisa pembiayaan : Rp 281.970.091 (Dilunasi) financing : Rp 281.970.091 (Paid off)

Covernant : Tutup fasilitas Mudharabah dengan

limit Rp 5.000.000.000

Covernant : Close the Mudharabah facility with

a limit of Rp 5.000.000.000

b. Fasilitas 2 b. Facility 2

Jenis fasilitas : Pembiayaan Mudharabah OAF

Penurunan Limit dan Perpanjangan

Tenor

Type of facility : OAF Mudharabah Financing

Reduction in Limit and Tenor

Extension

Jumlah Amount of

pembiayaan : Rp 5.400.000.000 financing : Rp 5.400.000.000

OS Pokok Principal OS

Mudharabah : Rp 5.394.690.000 Mudharabah : Rp 5.394.690.000

Pengalihan ke Switch to

Mudharabah Mudharabah

(menurun) : Rp 894.690.000 (downhill) : Rp 894.690.000

Remaining

Sisa pembiayaan : Rp 4.500.000.000 financing : Rp 4.500.000.000






31 Desember 2016






31 December 2016


193


Tenor limit : Tanggal 08 Des 2018 sampai

dengan 08 Des 2019 (satu tahun)

Tenor transaction : Supplier import : tenor promes

Mudharabah OAF mask 6 bulan

Tenor limit : 08 Dec 2018 to 08 Dec 2019 (one

year)

Tenor transaction : Supplier import: 6 months

promising Mudharabah OAF mask

Margin deposit : 0% Margin deposit : 0%

Profit sharing : Margin equivalent 10,5% p.a Profit sharing : Margin equivalent 10,5% p.a

Ratio Nisbah : Nisbah bank 4,97% dan nisbah

nasabah 95,03%

Berlaku ketentuan : a. Hanya dapat digunakan untuk

pembelian asphall dan

geosynthelic (Non Woven

Geotextile, Woven Geotextile,

Geomembrane dan Geogrid).

b. Debitur wajib menyerahkan

underlying Mudharabah OAFF

sbb :

Ratio Nisbah : Bank ratios of 4.97% and customer

ratios of 95.03%

Conditions apply : a. Can only be used for asphall and

geosynthelic purchases (Non

Woven Geotextile, Woven

Geotextile, Geomembrane and

Geogrid).

b. Debtor must submit OAFF

Mudharabah underlying as

follows:

- Import supplier - Import supplier

- Local supplier - Local supplier

c. Nilai pencairan sebesar 100%

dari nilai PO/Invoice (included

PPN).

d. Tanggal invoice atau PO

maksimum 1 bulan sebelum

disbursement.

e. Seluruh dokumen yang terkait

telah diserahkan seluruhnya ke

Bank.

f. Pencairan Mudharabah OAF

langsung ditransfer ke rekening

Supplier berdasarkan standing

instruction yang telah di

tandatangani Nasabah.

c. Disbursement value of 100% of

the value of PO / Invoice

(included VAT).

d. Invoice date or PO maximum 1

month before disbursement.

e. All related documents have been

submitted entirely to the Bank.

f. OAF Mudharabah disbursement

is directly transferred to the

Supplier's account based on

standing instructions that have

been signed by the Customer.

g. Pelunasan dipercepat tidak

dikenakan penalty.

h. Syarat lainnya sesuai dengan

ketentuan Bank.

g. Early repayment is not subject to

a penalty.

h. Other requirements are in

accordance with Bank

regulations.

c. Fasilitas 3 c. Facility 3

Limit pembiayaan Initial financing

awal : Rp 20.000.000.000 limit : Rp 20.000.000.000

s/u LC/SKBDN s/u LC/SKBDN

mx : Rp 20.000.000.000 mx : Rp 20.000.000.000

TR max : Rp 14.000.000.000 TR max : Rp 14.000.000.000

Penurunan limit Decrease in

pembiayaan : Rp 15.500.000.000 financing limits : Rp 15.500.000.000






31 Desember 2016






31 December 2016


194


Sisa limit Remaining

pembiayaan : Rp 4.500.000.000 financing limit : Rp 4.500.000.000

s/u LC/SKBDN s/u LC/SKBDN

mx : Rp 4.500.000.000 mx : Rp 4.500.000.000

TR max : Rp 4.500.000.000 TR max : Rp 4.500.000.000

Tenor limit : Tanggal 21 Maret 2019 sampai

dengan 21 Maret 2020 (satu tahun)

Tenor limit : March 21, 2019 until March 21,

2020 (one year)

Tenor transaction : - Tenor LC usance max 6 bulan Tenor transaction : - Tenor LC usance max 6 bulan

- FART max 3 bulan dengan

ketentuan tenor LC+FATR tidak

melebihi 6 bulan

Margin deposit : 25% dari setiap nilai LC/SKBDN

yang diterbitkan. Untuk Usance LC

dengan TR Margin Deposit akan

diblokir sampai dengan TR

dilunasi.

- FART max 3 months provided

that the LC + FATR tenor does

not exceed 6 months

Margin deposit : 25% of each LC / SKBDN value

issued. For Usance LC with TR

Margin Deposit will be blocked

until TR is repaid.

Profit sharing : Margin equivalent 10,5% p.a Profit sharing : Margin equivalent 10,5% p.a


nasabah 95,03%

Berlaku ketentuan : a. LC dan SKBDN Hanya dapat

digunakan untuk pembelian

asphalt dan geosynthelic (Non

Woven Geotextile, Woven

Geotextile, Geomembrane dan

Geogrid.

b. Debitur wajib menyerahkan

underlying LC/SU dan SKBDN

berupa kontrak dengan approved

supplier/PO dan menyerahkan

kontrak PO dari buyer.

c. Nilai pencairan sebesar 100%

dari nilai PO/Invoice (incl.PPN)

d. Tanggal invoice atau PO

maksimum 1 bulan sebelum

disbursement.

e. Seluruh dokumen yang terkait

telah diserahkan seluruhnya ke

Bank.

f. Underlying FART adalah LC

yang diterbitkan oleh Bank.

Ratio Nisbah : Bank ratios of 4.97% and customer

ratios of 95.03%

Conditions apply : a. LC and SKBDN can only be

used to purchase asphalt and

geosynthetic (Non Woven

Geotextile, Woven Geotextile,

Geomembrane and Geogrid.

b. Debtors are required to submit

underlying LC / SU and SKBDN

in the form of contracts with

approved suppliers / POs and

submit PO contracts from

buyers.

c. Disbursement value of 100% of

the value of PO / Invoice

(incl.PPN)

d. Invoice date or PO maximum 1

month before disbursement.

e. All related documents have been

submitted entirely to the Bank.

f. Underlying FART is an LC

issued by a Bank.

g. Pelunasan dipercepat tidak

dikenakan penalty.

h. Syarat lainnya sesuai dengan

ketentuan Bank.

g. Early repayment is not subject to

a penalty.

h. Other requirements are in

accordance with Bank

regulations.






31 Desember 2016






31 December 2016


195


d. Fasilitas 4 d. Facility 4

Jenis fasilitas : Mudharabah (menurun) -

baru/pengalihan dari sebagian O/S

pokok Mudharabah, Mudharabah

OAF dan O/S TR

Type of facility : Mudharabah (declining) - new /

diversion of some of the main O / S

Mudharabah, OAF Mudharabah

and O / S TR

Limit pembiayaan : Rp 13.000.000.000 Financing limit : Rp 13.000.000.000

Tenor limit : Sejak tanggal persetujuan

pembiayaan baru sampai dengan

tanggal 20 Maret 2022

Tenor transaction : Tenor LC usance max 6 bulan dan

FATR max 3 bulan tidak melebihi 6

bulan.

Tenor limit : Since the date of new financing

approval until March 20, 2022

Tenor transaction : Usance LC tenor max 6 months and

FATR max 3 months not exceeding

6 months.

Profit sharing : Margin equivalent rate 10,5% p.a Profit sharing : Margin equivalent rate 10,5% p.a

Margin : 25 % dari dari setiap nilai

LC/SKBDN

Margin : 25% of each LC / SKBDN value

Grace Periode : - Grace Periode : -

Pricipal : - 20 April 2019 - 20 Desember

2019 Rp 250.000.000 per bulan

- 20 Jan 2020 - 20 Des 2020 Rp

400.000.000 per bulan

- 20 Mar 2020 Rp 350.000.000 per

bulan


nasabah 85,64%

Pricipal : - 20 April 2019 - 20 December

2019 Rp. 250,000,000 per month

- 20 January 2020 - 20 December

2020 Rp. 400,000,000 per month

- Mar 20, 2020 Rp. 350,000,000 per

month

Ratio Nisbah : 14.36% bank ratio and 85.64%

customer ratio

Jaminan : Jaminan :

a. Tanah dan bangunan di parum, imperial Gading

(komplek pelindo II Sukapura) Blok G-1, Kav. 39

Celincing Jakarta Utara - dengan bukti

kepemilikan berupa SHM Nomor 6091 an. Dian

Kumiasih (Istri Ade Suherman) APHT I Rp.

3.349.000.000 (tetap)

a. Land and buildings in the parum, imperial Gading

(Pelindo II Sukapura complex) Blok G-1, Kav. 39

Celincing North Jakarta - with proof of ownership

in the form of SHM Number 6091 an. Dian

Kumiasih (Ade Suherman's Wife) APHT I Rp.

3.349.000.000 (fixed)

b. Tanah dan bangunan di Jln. Cibanteng II, Nomor

26A, RT 003 RW 07, Kelurahan Rawa Badak,

Kec. Koja, Jakarta Utara bukti kepemilikan berupa

SHM nomor 199 an. Akam APT I Rp.

448.000.000,- (tetap) APHT II dengan nilai Rp.

816.000.000,- (baru)

b. Land and buildings on Jln. Cibanteng II, Number

26A, RT 003 RW 07, Kelurahan Rawa Badak,

Kec. Koja, North Jakarta proof of ownership in the

form of SHM number 199's. Akam APT I Rp.

448.000.000 (permanent) APHT II with a value of

Rp. 816.000.000 (new)

c. Tanah dan bangunan di Jln. Eka Wati IX B,

Nomor 10, Kelurahan Gadung Johar, Kecamatan

Medan Johar, Medan dengan bukti kepemilikan

berupa SHM nomor 1099 an. Akam APHT I Rp.

1.086.000.000,- (Tetap)

c. Land and buildings on Jln. Eka Wati IX B,

Number 10, Kelurahan Gadung Johar, Medan

Johar District, Medan with proof of ownership in

the form of SHM number 1099's. Akam APHT I

Rp. 1.086.000.000 (Fixed)






31 Desember 2016






31 December 2016


196


d. Tanah dan bangunan terletak di Perum Depok

Maharaja, Blok M-10, Nomor 9, Kelurahan

Rangkapan Raya, Kec. Pncoran Mas, Depok

dengan bukti kepemilikan berupa SHM nomor

9324 an. Akam APHT I Rp. 271.000.000,-

(Tetap)

d. The land and building are located at Depok

Maharaja Public Corporation, Blok M-10, Number

9, Kelurahan Rangkap Raya, Kec. Pncoran Mas,

Depok with proof of ownership in the form of

SHM number 9324 an. Akam APHT I Rp.

271.000.000 (permanent)

e. Tanah dan bangunan terletak di jln. Mahoni Blok

D Bang IV, Nomor 40, RT 009 RW 010,

Kelurahan Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara ,

dengan bukti kepemilikan berupa SHM nomor

1677 an. Akam APHT I Rp. 1.163.000.000,-

(Tetap)

f. Tanah dan bangunan terletak di jln. Balai Pustaka

Barat Nomor 27 Kel. Rawamangun Kec. Pulo

Gadung, Jakarta Timur , dengan bukti

kepemilikan berupa SHM nomor 2826 an. Hidayat

Winardi APHT I Rp. 5.456.000.000,-

(Tetap)APHT II dengan nilai Rp.6.703.000.000,-

(Baru).

e. Land and buildings are located on Jl. Mahoni Blok

D Bang IV, Number 40, RT 009 RW 010,

Kelurahan Lagoa, Kec. Koja, North Jakarta, with

proof of ownership in the form of SHM number

1677's. Akam APHT I Rp. 1.163.000.000 (Fixed)

f. Land and buildings are located on Jl. Balai

Pustaka Barat Number 27 Kel. Rawamangun Kec.

Pulo Gadung, East Jakarta, with proof of

ownership in the form of SHM number 2826's.

Hidayat Winardi APHT I Rp. 5.456.000.000

(permanent) APHT II with a value of

Rp.6.703.000.000 (new).

g. Tanah dan bangunan terletak Perum Jatinegara Jl.

Gunung Semeru, Blok F-2 Kav. Nomor 1 Kel.

Jastinegara Kec. Cakung Jakarta Timur , dengan

bukti kepemilikan berupa SHM nomor 1017 an.

Angraini Iriani (Istri Hidayat Winardi) APHT I

Rp. 1.116.000.000,- (Tetap), APHT II dengan nilai

Rp.1.317.000.000,- (Baru).

g. The land and building is located Perum Jatinegara

Jl. Gunung Semeru, Blok F-2 Kav. Number 1 Ex.

Jastinegara Kec. Cakung East Jakarta, with proof

of ownership in the form of SHM number 1017's.

Angraini Iriani (Hidayat Winardi's Wife) APHT I

Rp. 1.116.000.000 (Fixed), APHT II with a value

of Rp. 1.317.000.000 (New).

h. Tanah dan bangunan terletakPerumahan Depkes

2, Jl. Durian Blok G Nomor 7, Kel. Jatibening,

Kec. Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat , dengan

bukti kepemilikan berupa SHM nomor 1009 an.

Nuly Sadar. APHT I Rp. 202.000.000,- (Tetap).

i. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan Limus

Pratama Regensy, jl. Surabaya Blok D-5 Nomor

31 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi, Bogor,

Jawa Barat dengan bukti kepemilikan berupa

SHM nomor 2291 an. Akam APHT I Rp.

852.000.000,- (Tetap).

h. The land and building is located in the Ministry of

Health Housing 2, Jl. Durian Blok G Number 7,

Ex. Jatibening, Kec. Pondok Gede Bekasi, West

Java, with proof of ownership in the form of SHM

number 1009's. Nuly aware. APHT I Rp.

202.000.000, - (fixed).

i. The land and buildings are located in the Limus

Pratama Regensy Estate, Jl. Surabaya Blok D-5

Number 31 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi,

Bogor, West Java, with proof of ownership in the

form of SHM number 2291's. Akam APHT I Rp.

852.000.000 (fixed).






31 Desember 2016






31 December 2016


197


Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Akad Perjanjian Prinsip Musharakah Line

Fasiliti antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Agro

Yasa Lestari sesuai Akta No. 10 tanggal 29 Agustus 2017,

Notaris Jonifa, SH Notaris Jakarta, bahwasanya Bank

menyetujui permohonan nasabah untuk menyediakan

fasilitas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah :

Pembiayaan dan Penggunaan

PT Bank Mandiri Syariah menyediaakan fasilitas

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah sebesar Rp.

1.450.000.000 (Satu milyar empat ratus lima puluh juta

Rupiah) atau senilai 15,25% (lima belas koma dua puluh

lima persen) dari total modal Musyarakah untuk proyek.

Based on the Agreement Agreement on Principles of

Musharakah Line Facility between PT Bank Syariah

Mandiri and PT Agro Yasa Lestari in accordance with

Deed No. 10 dated 29 August 2017, Notary Jonifa, SH

Notary Jakarta, that the Bank approved the customer's

request to provide Financing facilities based on the

Musyarakah Principle:

Funding and Use

PT Bank Mandiri Syariah provides financing facilities

based on the Musyarakah Principle of Rp. 1.450.000.000

(One billion four hundred fifty million Rupiah) or 15.25%

(fifteen point twenty five percent) of the total Musyarakah

capital for the project.

Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan

a. Jangka waktu pembiayaan 12 bulan sejak

penandatangan akad

b. Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlangsung

selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 8

Agustus 2019 sampai dengan 8 Februari 2020.

Duration of Financing Facility

a. The financing period is 12 months from the signing of

the contract

b. The term of musharaka financing lasts for 6 (six) months

starting from 8 August 2019 until 8 February 2020.

c. Perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan c. Extension of the term of the financing facility

- Jangka waktu Line Facility selama 6 (enam) bulan

sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 24

Februari 2020.

- Jangka waktu penarikan selama 6 (enam) bulan sejak

tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 24 Februari

2020.

- Jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan

sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 24

Februari 2020.

Perjanjian pembiayaan ini jamin dengan aset-aset penjamin

(pihak ketiga) dalam bentuk :

Agunan

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1024/Karang

Timur yang terletak di Kelurahan Karang Timur,

Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi

Banten, luas 84 m3. Atas nama Yurike Laksmita

Nugrahaningtyas

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 388/Tugu Utara

yang terletak di Komplek Perumahan Pertamina Tugu

Blok X Nomor 12, Kelurahan Tugu Utara Kecamatan

Kodja , luas 126 m3. Atas nama Akam

- The period of the Line Facility is for 6 (six) months

from August 24, 2019 to February 24, 2020.

- The withdrawal period is 6 (six) months from 24

August 2019 to 24 February 2020.

- The period of financing for 6 (six) months from

August 24, 2019 to February 24, 2020.

This financing agreement guarantees with the assets of the

guarantor (third party) in the form of:

Collateral

a. Freehold Certificate (SHM) Number: 1024 / Karang

Timur located in Karang Timur Village, Karang Tengah

District, Tangerang City, Banten Province, covering an

area of 84 m3. On behalf of Yurike Laksmita

Nugrahaningtyas

b. Certificate of Ownership (SHM) Number: 388 / North

Tugu located in the Pertamina Tugu Block X Housing

Complex Number 12, Kelurahan Tugu Utara, Kodja

District, area 126 m3. On behalf of Akam






31 Desember 2016






31 December 2016


198

11. UTANG LAIN-LAIN 11. OTHER PAYABLES

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Pihak berelasi Related parties

(Lihat catatan 21) (See note 21)

PT Triyasa Geokomunind - 1,244,706 399,876 731,556

- 1,244,706 399,876 731,556

PT Triyasa Geokomunindo

Mutasi utang lain-lain sebagai berikut : Movements of other payables are as follows:

Saldo awal periode

Penambahan

Pembayaran

Saldo akhir periode

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

1,244,706 399,876 731,556 -

844,830 731,556

(1,244,706) - (331,680)

- 1,244,706 399,876 731,556

Beginning balance period

Additions

Payment


Utang ini merupakan biaya tenaga outsourching yang masih

terutang kepada PT Triyasa Geokomunindo untuk proyek

instalasi geomembran di sejumlah daerah.

This debt represents outsourcing labor costs that are still

owed to PT Triyasa Geokomunindo for geomembrane

installation projects in a number of regions.

1. Tahun 2018 pada proyek Embung di Buol, Sul-Teng

2. Tahun 2017 pada proyek Embung di Boyolali

3. Tahun 2016 pada proyek penampungan air Sinar Mas

1. In 2018 at the Embung project in Buol, Sul-Teng

2. In 2017 at the Embung project in Boyolali

3. In 2016 at project water storage for Sinar mas

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA 12. POST EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

Perseroan menghitung dan mencatat estimasi liabilitas

imbalan pasca kerja untuk seluruh karyawan yang

memenuhi kualifikasi sesuai UU No.13 Tahun 2003.

Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan hasil

perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode

“Projected-Unit-Credit”. Asumsi utama yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

The Company calculates and records estimated post-

employment benefits liabilities for all employees who meet

the qualifications in accordance with Law No.13 of 2003.

Employee post-retirement benefits obligations are based on

actuarial calculations using the "Projected-Unit-Credit"

method. The main assumptions used for actuarial

calculations are as follows:

Tingkat diskonto : 8,35% per tahun Discount rate : 8,35% per year

Tingkat kenaikan gaji : 8,00% per tahun Rate of salary increase : 8,00% per year

Tingkat pensiun normal : 56 tahun The normal retirement rate : 56 year

Tingkat pengunduran diri karyawan : 10% per tahun Rate of employee resignation : 10% per year

Tingkat cacat : 6% per tahun Defective rate : 6% per year






31 Desember 2016






31 December 2016


199

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA 12. POST EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

- Lanjutan - Continued

Liabilitas imbalan pasca kerja yang disajikan di dalam

laporan posisi keuangan :

Post-employment benefits obligations presented in the

statement of financial position:

Nilai kini kewajiban

Nilai wajar aset program

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

958,698 958,698 977,634 -

- - - -

958,698 958,698 977,634 -

Present value of obligation

Fair value of plan assets

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja karyawan adalah

sebagai berikut:

Movements of employee post employee benefits liabilities

are as follows:

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Saldo awal periode

Beban periode berjalan

Penerapan pertama

Kerugian (keuntungan)

958,698 977,634 - -

- 259,196 247,473 -

- - 730,161 -

Beginning period balance

Current period expenses

First application

aktuarial - (278,132) - - Actuarial losses (gains)

Saldo akhir periode 958,698 958,698 977,634 - End of period balance

Rincian beban imbalan pasca kerja karyawan yang

disajikan di dalam laporan laba rugi (Lihat catatan 19) :

Details of employee post-employment benefit costs are

presented in the income statement (See note 19):

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Beban jasa kini

Beban bunga

- 193,928 247,473 -

- 65,268 - -

Current service costs

Interest expense

- 259,196 247,473 -

Rincian beban imbalan pasca kerja karyawan yang

disajikan di dalam penghasilan komprehensif lain :

Details of employee post-employment benefit costs are

presented in other comprehensive income:

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Kerugian (keuntungan) Actuarial losses (gains) at

aktuarial awal periode (278,132) - - - the beginning of the period

Penambahan - (278,132) - - Addition

Kerugian (keuntungan) Actuarial losses (gains) at

aktuarial akhir periode (278,132) (278,132) - - end of period

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Juli 2019 belum

dihitung (masih sama dengan saldo per 31 Desember 2018)

dengan pertimbangan bahwa penambahan jumlah liabilitas

untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli

2019 tidak material.

The balance of the post-employment benefits obligation as

of July 31, 2019 has not been calculated (still the same as

the balance as of December 31, 2018) with the

consideration that the increase in the amount of liabilities

for the seven-month period ending July 31, 2019 is

immaterial.






31 Desember 2016






31 December 2016


200

13. PERPAJAKAN 13. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid taxes

PPN lebih bayar

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

- - - 433,854

VAT is overpaid

PPN Masukan 4,011,707 2,680,504 2,256,336 6,805,189 VAT input

4,011,707 2,680,504 2,256,336 7,239,043

b. Utang pajak b. Taxes payable

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

PPh pasal 25 (8,965) 10,715 7,345 4,831 Income tax article 25

PPh pasal 21 (9,046) 1,494 1,809 1,813 Income tax article 21

PPh pasal 29 652,854 84,436 50,500 46,256 Income tax article 29

PPN keluaran 3,728,590 2,678,933 2,274,475 7,281,325 VAT output

4,363,434 2,775,579 2,334,129 7,334,225

c. Pajak penghasilan c. Income tax

Pajak kini


(618,169) (284,534) (503,968) (466,518) (1,392,450)

Current tax

Pajak tangguhan - - 6,388 249,106

(618,169) (284,534) (497,581) (217,412)

-

(1,392,450)

Deferred tax

Pajak kini Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan

laba rugi dan laba sebagai berikut:

Reconciliation between profit before tax according to

earnings and profit as follows:

Laba (rugi)

sebelum pajak

menurut laporan


Profit (loss) before

tax according to

laba rugi 2,723,794 1,035,713 1,775,508 662,104 5,012,320 the income statement

Koreksi fiskal : Fiscal correction :

Penyisihan

imbalan pasca Allowance for post-

kerja - 151,198 259,196 18,790 - employment benefits

Penyisihan Allowance for

penurunan impairment of

nilai piutang - 44,486 977,634 - receivables

Biaya pajak 2,602 64,690 100,897 - - Tax costs

Penghasilan Non-operating

di luar usaha (5,479) - 207,544 557,480 income

Pendapatan

bunga (8,082) - (26,594) - - Interest income

Laba fiskal

2,712,836 1,251,601

2,153,493 1,866,072 5,569,799 Fiscal profit






31 Desember 2016






31 December 2016


201

13. PERPAJAKAN - Lanjutan 13. TAXATION - Continued

Pajak penghasilan


kini

Dikurangi :

PPh pasal 22

Import

618,169

-

284,534

-

503,968

(419,533)

466,518

(337,932)

1,392,450

(1,294,770)

Current income tax

Less :

Income tax article 22

Import

PPh pasal 25 (49,751) - - (78,086) (51,424) Income tax article 25

PPh pasal 29

periode berjalan

568,418

284,534

84,436

50,500

46,256

Income tax article 29

of the current period

PPh pasal 29

awal periode

84,436

128,586

128,586

46,256

-

Income tax article 29 at the

beginning of the period

Pembayaran

PPh pasal 29

-

(128,586)

(128,586)

(46,256)

-

Payment of income tax

article 29

PPh pasal 29

akhir periode

652,854

284,534

84,436

50,500

46,256

Income tax article 29 at the

end of the period

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam

pengisian SPT Tahunan PPh Badan Perseroan.

The taxable income resulting from the reconciliation

becomes the basis for filling the Company's Annual

Corporate Income Tax Return.

Pajak tangguhan Deferred tax

Dikreditkan

Aset pajak (dibebankan) ke Aset pajak

tangguhan/ laporan laba rugi/ tangguhan/

Deferred tax Credited Deferred tax

Tarif 25%

assets (charged) to the assets

01 Jan 2019 income statement 31 Jul 2019

Tariff 25%

Liabilitas imbalan pasca kerj

Penyisihan penurunan nilai

239,675 - 239,675 Post-employment benefit obligation

Allowance for impairment

piutang 15,819 - 15,819 of receivables

255,494 - 255,494

Tarif 25%

Dikreditkan





01 Jan 2018 income statement 31 Jul 2018

Tariff 25%



244,409 - 244,409 Post-employment benefit obligation


piutang 4,698 - 4,698 of receivables

249,106 - 249,106






31 Desember 2016






31 December 2016


202

13. PERPAJAKAN - Lanjutan 13. TAXATION - Continued

Dikreditkan





Tarif 25% 01 Jan 2018 income statement 31 Dec 2018 Tariff 25%



244,409 (4,734) 239,675 Post-employment benefit obligation


piutang 4,698 11,122 15,819 of receivables

249,106 6,388 255,494

Tarif 25%

Dikreditkan





01 Jan 2017 income statement 31 Dec 2017

Tariff 25%



- 244,409 244,409 Post-employment benefit obligation


piutang - 4,698 4,698 of receivables

- 249,106 249,106

Dikreditkan





Tarif 25%


01 Jan 2016 income statement 31 Dec 2016

- - -

Tariff 25%

Post-employment benefit obligation

Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment

piutang - - -

- - -

of receivables

14. MODAL SAHAM 14. SHARE CAPITAL

Akam

Hidayat Winardi

31 Jul 2019

Jumlah saham/ % kepemilikan/ Jumlah modal/

Total of shares % ownership Total of capital

14,919 50.17% 14,919,000

14,817 49.83% 14,817,000

29,736 100.00% 29,736,000

Akam

Hidayat Winardi






31 Desember 2016






31 December 2016


203

14. MODAL SAHAM - Lanjutan 14. SHARE CAPITAL - Continued

31 Dec 2018, 2017 and 2016

Jumlah saham/ % kepemilikan/ Jumlah modal/

Total of shares % ownership Total of capital

Akam 571 50.26% 571,000 Akam

Hidayat Winardi 565 49.74% 565,000 Hidayat Winardi

1,136 100.00% 1,136,000

Berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 22 Juli 2019 dari

Teddy Yunadi SH, notaris di Jakarta tentang Pernyataan

Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Terbatas,

PT Agro Yasa Lestari Tbk telah sepakat dan menyetujui :

a. Peningkatan modal dasar dari Rp 2.000.000.000 menjadi

Rp 110.000.000.000 yang terdiri dari 110.000 saham.

Based on Deed No. 6 dated July 22, 2019 from Teddy

Yunadi SH, a notary in Jakarta concerning the Declaration

of the Decision of the Shareholders of a Limited Liability

Company, PT Agro Yasa Lestari Tbk has agreed and

agreed:

a. Increase the authorized capital from Rp 2.000.000.000

to Rp 110.000.000.000 consisting of 110.000 shares.

b. Konversi laba Perseroan menjadi modal saham sebesar

Rp 18.000.000.000.

c. Tambahan modal saham secara tunai dari pemegang

saham sebesar Rp 10.600.000.000.

b. Conversion of the Company's profit into a stock capital

(stock devidend) of Rp 18.000.000.000.

c. Additional share capital in cash from shareholders of

Rp.10.600.000.000.

Berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2015 dari

Andari Wijayanti, SE, SH, notaris di Sukabumi, modal

dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000, terbagi atas

2.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp.

1.000.000 setiap saham. Dari modal dasar tersebut, telah

ditempatkan dan disetor 1.136 saham atau Rp.

1.136.000.000.

Based on Deed No. 3 dated August 29, 2015 from Andari

Wijayanti, SE, SH, notary in Sukabumi, the authorized

capital of the Company amounted to Rp. 2.000.000.000,

divided into 2.000 ordinary shares with a nominal value of

Rp. 1.000.000 per share. Of the authorized capital, 1.136

shares or Rp. 1.136.000.000.

15. SALDO LABA 15. RETAINED EARNINGS

Saldo awal periode

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

18,664,486 17,386,558 17,541,866 13,921,996

Beginning balance period

Laba bersih tahun berjalan 2,106,188 1,277,927 444,692 3,619,870 Net income for the year

Pembagian deviden - - (600,000) - Dividend distribution

Konversi saldo laba Conversion of retained

ke modal saham

Saldo akhir periode

(18,000,000) - - -

2,770,674 18,664,486 17,386,558 17,541,866

earnings to share capital







31 Desember 2016






31 December 2016


204

16. PENJUALAN 16. SALES


Aspal 11,606,506 17,377,438 29,789,895 18,799,575 64,123,073 Asphalt

Geotextile 11,406,525 4,244,695 7,276,620 11,588,443 6,502,477 Geotextile

Geogrid 100,000 119,241 204,413 1,553,458 2,687,581 Geogrid

Geomembrane - - - 274,200 143,871 Geomembrane

SBM & DDGS 3,997,500 88,083 151,000 - 1,186,710 SBM & DDGS

Wetfix - - - - 171,000 Wetfix

Lainnya - 77,953 133,634 - 110,053 Others

27,110,531 21,907,410 37,555,560 32,215,676 74,924,765

Akun ini merupakan pendapatan usaha atas penjualan

asphal dll untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Juli 2019 dan 31 Juli 2019 dan 31 Desember 2018, 2017

dan 2016 sebesar Rp 27.111 dan Rp 21.907, Rp 37.556,

Rp 32.216, Rp 74.925.

Pihak pembeli yang penjualannya melebihi 10% (sepuluh

persen) dari pendapatan yakni PT Hutama Karya

Infrastruktur.

This account represents operating revenues from asphal

sales, etc. for the years ended July 31, 2019 and July 31,

2019 and December 31, 2018, 2017 and 2016 amounted to

Rp 27.111 and Rp 21.907, Rp 37.556, Rp 32.216, Rp

74.925.

The buyer whose sales exceeds 10% (ten percent) of

revenue, namely PT Hutama Karya Infrastruktur.

17. BEBAN POKOK PENJUALAN 17. COST OF GOOD SALES


Aspal 9,802,869 14,972,110 25,666,475 17,020,823 53,452,639 Asphalt

Geotextile 7,864,715 2,443,088 4,188,151 7,632,801 5,125,219 Geotextile

Geogrid 78,261 105,000 180,000 795,869 1,250,591 Geogrid

Geomembrane - - - 190,750 85,149 Geomembrane

SBM & DDGS 3,406,438 23,481 40,253 - 1,000,704 SBM & DDGS

Wetfix - - - - 142,500 Wetfix

21,152,283 17,543,679 30,074,878 25,640,243 61,056,802

Pihak penjual yang nilai pembelian melebihi 10% (sepuluh

perseratus) dari pendapatan yakni PT Inti Abadi

Kemasindo.

The seller whose purchase value exceeds 10% (ten percent)

of revenue is PT Inti Abadi Kemasindo.

18. BEBAN PENJUALAN 18. SELLING EXPENSES


Pengangkutan 195,218 452,659 775,987 527,853 2,273,831 Transportation

Jasa dan Komisi 64,062 60,737 104,120 35,500 66,410 Services and Commissions

Perjalanan Dinas 32,711 15,497 26,566 43,780 107,232 Official travel

291,991 528,892 906,672 607,134 2,447,472






31 Desember 2016






31 December 2016


205

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Jasa Profesional

31 Jul 2019

914,339

31 Jul 2018

17,357

31 Dec 2018

29,755

31 Dec 2017

-

31 Dec 2016

57,535

Professional Fee

Penyusutan Depreciation

(Lihat catatan 8) 459,383 473,169 811,147 853,614 802,599 (See note 8)

Bongkar muat 428,489 369,404 633,263 675,639 1,751,210 Unloading and loading

Gaji dan tunjangan 345,719 454,790 779,639 706,600 651,260 Salaries and allowances

Sewa Gedung 109,552 - - - 676,323 Rent a Building

Perlengkapan kantor 33,904 69,839 119,724 173,279 55,314 Office supplies

Pajak 2,602 64,690 110,897 51,710 22,365 Tax

Imbalan pasca kerja - 151,198 259,196 977,634 - Post-employment benefits

Jamuan

Penyisihan

penurunan piutang

-

-

2,126

25,950

3,645

44,486

10,414

18,790

626

-

Banquet


of receivables

Dokumentasi - - - - 592 Documentation

Lain-lain 43,434 3,404 5,835 - 383,972 Others

2,337,422 1,631,927 2,797,588 3,467,680 4,401,794

20. PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA 20. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)


Selisih Kurs - (1,823) (3,126) (44,177) - Exchange rate gap

Pendapatan Bunga 8,082 15,513 26,594 164,349 (38,139) Interest income

Beban Bunga (526,233) (1,002,956) (1,719,352) (1,848,688) (1,990,381) Interest expense

Sumbangan (130,485) (177,934) (305,030) (110,000) (142,650) Donations

Lain-lain 44,158 - - - 164,794 Others

(604,478) (1,167,200) (2,000,914) (1,838,515) (2,006,376)

21. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 21. NET PROFIT PER BASIC SHARES

(Dalam Rupiah Penuh) (In Full Rupiah)


Laba bersih (A) 2,106,188,487 751,178,975 1,277,927,273 444,692,074 3,619,869,909 Net profit (A)

Jumlah saham Number of shares

beredar (B) 29,736 1,136 1,136 1,136 1,136 outstanding (B)

Laba bersih per saham Basic earnings per share

dasar (A : B) 70,830 661,249 1,124,936 391,454 3,186,505 (A : B)

22. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK 22. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH

BERELASI RELATED PARTIES

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Piutang berelasi Related receivables

(Lihat catatan 5)

Persentase dari

2,655,751 348,800 - - (See note 5)

jumlah aset 4.03% 0.70% 0.00% 0.00% Percentage of total assets






31 Desember 2016






31 December 2016


206

22. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK 22. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH

BERELASI - Lanjutan RELATED PARTIES - Continued

31 Jul 2019 31 Dec 2018 31 Dec 2017 31 Dec 2016

Utang berelasi Related payables

(Lihat catatan 11)

Persentase dari

jumlah liabilitas

- 1,244,706 399,876 731,556

0.00% 4.14% 1.19% 1.60%

(See note 11)

Percentage of total liabilities

Transaksi dengan pihak berelasi Transactions with related parties

Pihak berelasi/Related parties Sifat hubungan berelasi/Nature of relationship Transaksi/Transactions

PT Minimax

PT Aspal Energi Nusantara

PT Triyasa Geokomunindo

Direksinya sama dengan direksi Perseroan/ Piutang/Receivable

The directors are the same as the directors of

the Company

Direksinya sama dengan direksi Perseroan Piutang/Receivable

The directors are the same as the directors of

the Company

Direksinya sama dengan direksi Perseroan Utang dan Piutang/ Payable and

The directors are the same as the directors of Receivable

the Company

23. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN 23. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL

RISIKO KEUANGAN RISK MANAGEMENT

a. Risiko Kredit a. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko dimana suatu pihak atas

instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian

keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya

dalam memenuhi suatu kewajiban.

Perseroan tidak memiliki konsentrasi yang signifikan

terhadap risiko kredit. Terdapat kebijakan untuk

memastikan keseluruhan penjualan produk dilakukan

kepada pelanggan dengan riwayat kredit yang baik.

Selain itu, Perseroan melakukan penelaahan atas kredit

pelanggan yang ada dan menggunakan batas kredit

untuk mengatur risiko kredit. Untuk transaksi kas dan

bank, Perseroan menggunakan bank yang memiliki

kualitas kredit yang baik terlihat dengan sebagian besar

bank tersebut berperingkat mulai dari “BB” ke “AAA” dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings dan Pefindo.

Credit risk is the risk that a party to a financial

instrument will cause financial losses to another party

due to its failure to fulfill an obligation.

The Company does not have a significant concentration

of credit risk. There is a policy to ensure overall product

sales are made to customers with a good credit history.

In addition, the Company reviews existing customer

credit and uses credit limits to manage credit risk. For

cash and bank transactions, the Company uses banks

that have good credit quality, with most of the banks

ranking from "BB" to "AAA" from rating agencies Fitch

Ratings and Pefindo.






31 Desember 2016






31 December 2016


207


RISIKO KEUANGAN - Lanjutan RISK MANAGEMENT - Continued

b. Risiko Likuiditas b. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko dimana suatu entitas akan

menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban

terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan

dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga

terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan

pinjaman jangka panjang.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen

memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang

dianggap memadai untuk membiayai operasional dan

untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen

juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas

dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang,

dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar

keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang

optimal.

Liquidity risk is the risk that an entity will face

difficulties in fulfilling obligations related to its

financial liabilities which are settled by the delivery of

cash or other financial assets. The Company's exposure

is affected by interest rate risk mainly related to short-

term loans and long-term loans.

In managing liquidity risk, management monitors and

maintains the amount of cash and cash equivalents

deemed adequate to finance operations and to cope with

the effects of fluctuations in cash flows. Management

also conducts periodic evaluations of projected cash

flows and actual cash flows, including debt maturity

schedules, and continuously conducts financial market

reviews to obtain optimal funding sources.

c. Risiko Pasar c. Market Risk

(i). Risiko Suku Bunga (i). Interest Rate Risk

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar

atau arus kas masa depan dari suatu instrumen

keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku

bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh

risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman

jangka pendek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan

mengelola beban bunga melalui kombinasi utang

dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel,

dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga

pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan

berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur

untuk mendapatkan suku bunga yang

menguntungkan sebelum mengambil keputusan

untuk melakukan perikatan utang baru.

Interest rate risk is the risk that the fair value or

future cash flows of a financial instrument will

fluctuate because of changes in market interest

rates. The Company's exposure is affected by

interest rate risk mainly related to short-term loans.

To minimize interest rate risk, the Company

manages interest expenses through a combination of

debt with fixed interest rates and variable interest

rates, by evaluating the trend of market interest

rates. Management also reviews various interest

rates offered by creditors to obtain favorable interest

rates before making a decision to enter into a new

debt agreement.






31 Desember 2016






31 December 2016


208


RISIKO KEUANGAN - Lanjutan RISK MANAGEMENT - Continued

(ii). Risiko Mata Uang (ii). Currency Risk

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar

atau arus kas masa depan dari suatu instrumen

keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs

valuta asing. Risiko Eksposur Perseroan yang

terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait

dengan pinjaman jangka panjang dan impor mesin

untuk barang modal.

Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing,

Perseroan melakukan kebijakan perencanaan

keuangan yaitu pengelolaan penerimaan dalam mata

uang asing sesuai kebutuhan investasi dan

operasional (lindung nilai alamiah).

Selain pinjaman jangka panjang, Perseroan dan

Entitas asosiasi memiliki eksposur dalam mata uang

asing yang timbul dari transaksi operasionalnya.

Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang

bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain

mata uang fungsional unit operasional atau pihak

lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut

jumlahnya tidak material.

Exchange rate risk is the risk that the fair value or

future cash flows of a financial instrument will

fluctuate because of changes in foreign exchange

rates. Exposure Risk The Company is affected by

exchange rate risk mainly related to long-term loans

and machinery imports for capital goods.

To manage foreign exchange risk, the Company

carries out a financial planning policy, namely the

management of receipts in foreign currencies

according to investment and operational needs

(natural hedges).

In addition to long-term loans, the Company and

associated entities have exposures in foreign

currencies arising from their operational

transactions. The exposure arises because the

transaction in question is carried out in a currency

other than the functional currency of the operational

unit or the counterparty. The amount of foreign

currency exposure is immaterial.

24. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 24. RESTATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS

Pada tanggal 29 Mei 2018, Perseroan menyajikan kembali

laporan keuangan tahun 2017 untuk mencerminkan

penyesuaian sebagai dampak dari perubahan kebijakan

akuntansi tentang dasar penyusunan dan penyajian laporan

keuangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik ke Standar Akuntansi Keuangan dan

penyesuaian sebagai dampak dari reklasifikasi beberapa

akun. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut tidak

berdampak pada laporan keuangan tahun 2016.

On May 29, 2018, the Company restated its 2017 financial

statements to reflect adjustments as a result of changes in

accounting policies on the basis for preparing and

presenting financial statements from Entity Financial

Accounting Standards without Public Accountability to

Financial Accounting Standards and adjustments as a result

of the reclassification of several accounts. Changes in

accounting policies have no impact on the 2016 financial

statements.






31 Desember 2016






31 December 2016


209

24. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 24. RESTATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS


Berikut ini adalah saldo-saldo akun yang disajikan kembali : The following are account balances that are restated:

Sebelum

2017

Dampak

Setelah

disajikan kembali/ perubahan/ disajikan kembali/

Before The impact After

restatements of change restatements

Laporan Posisi Keuangan Statements of Financial Position

Piutang usaha

Aset pajak tangguhan

Liabilitas imbalan pasca kerja

Saldo laba

6,559,213 (18,790) 6,540,423

- 249,106 249,106

- 977,634 977,634

18,133,876 230,682 18,364,558

Accounts receivable

Deferred tax assets

ost-employment benefits liabilities

Retain earning

Laporan Laba Rugi dan Statements Of Profit Or Loss and

Penghasilan Komprehensif Lain Others Comprehensive Income

Beban usaha

Pajak penghasilan

Laba bersih periode berjalan

(5,037,078) (996,424) (6,033,502)

(466,518) 249,106 (217,412)

1,192,010 (747,318) 444,692

Operating expenses

income tax

Net profit for the period

25. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 25. PUBLISHING OF FINANCIAL STATEMENTS

Sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Lampiran

N0. S-299/PM.222/2019 tentang Perubahan dan/ atau

Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam

rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Argo Yasa

Lestari Tbk tahun 2019 aspek Akuntansi. Perusahaan telah

menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal-

tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli

2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Rekonsiliasi perubahan penyajian laporan keuangan

In accordance with a letter from the Financial Services

Authority Appendix N0. S-299 / PM.222 / 2019 concerning

Changes and / or Additional Information on the

Registration Statement in the context of the Initial Public

Offering of PT Argo Yasa Lestari Tbk in 2019 Accounting

aspects. The Company has re-issued financial statements as

of and for the years ended July 31, 2019, December 31,

2018, 2017 and 2016.

Reconciliation of changes in the presentation of financial

statements

31 Jul 2019

Dilaporkan

sebelumnya/

Penyesuaian/

Disajikan

kembali/

Reported earlier Adjustments Restated

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities

Penerimaan kas dari pelanggan 11,926,000 (52,514) 11,978,514 Cash receipts from customers

Pembayaran kas kepada pemasok (21,534,000) (2,756,724) (18,777,276) Cash payments to suppliers

Pembayaran kas kepada karyawan - 345,719 (345,719) Cash payments to employees

Pembayaran untuk beban operasi - 2,481,592 (2,481,592) Payment for operating expenses

Kegiatan operasi lainnya (380,000) (380,000) - Other operating activities

Penerimaan (Pembayaran)

pajak penghasilan

-

361,517

(361,517)

Income (Payment) income tax

Kas yang diperoleh dari operasi (9,988,000) (410) (9,987,590) Cash obtained from operations






31 Desember 2016






31 December 2016


210



31 Jul 2019

Dilaporkan

sebelumnya/

Penyesuaian/

Disajikan

kembali/


Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities

Pembelian aset tetap (2,222,000) 304 (2,222,304) Purchase of fixed assets

Pengurangan aset tetap - - - Deduction of fixed assets

(Kenaikan)/penurunan pada aset

lain-lain

-

-

-

(Increase) / decrease in other assets

Kas bersih diperoleh dari aktivitas

investasi

(2,222,000)

304

(2,222,304)

Net cash is obtained from investment

activities


(Kenaikan)/penurunan pada utang

lain-lain

(1,245,000)

(294)

(1,244,706)

Cash Flows from Funding Activities

(Increase) / decrease in other debt

Kenaikan/(penurunan) pinjaman bank 2,250,000 (203) 2,250,203 Increase / (decrease) in bank loans

Tambahan modal disetor 10,600,000 - 10,600,000 Additional paid-in capital

Kas bersig diperoleh dari (digunakan u

aktivitas pendanaan

11,605,000

(497)

11,605,497

Bersig cash is obtained from (used for)

funding activities

Kenaikan/(penurunan) bersih pada

kas dan setara kas

(605,000)

-

(605,000)

Net increase / (decrease) in

cash and cash equivalents

Kas dan setara kas, awal tahun 792,000 - 792,000 and cash equivalents, beginning of the year

Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun 187,000 - 187,000 Cash and cash equivalents, end of the year

31 Jul 2018

Dilaporkan

sebelumnya/

Penyesuaian/

Disajikan

kembali/



Penerimaan kas dari pelanggan 20,453,000 430 20,452,570 Cash receipts from customers

Pembayaran kas kepada pemasok (23,433,000) (4,610,897) (18,822,103) Cash payments to suppliers



Kegiatan operasi lainnya 2,252,000 2,252,000 - Other operating activities


pajak penghasilan

-

348,287

(348,287)


Kas yang diperoleh dari operasi (728,000) 1,234,269 (1,962,269) Cash obtained from operations

Arus Kas dari Aktivitas Investasi


-

-

-

Cash Flow from Investment Activities

Purchase of fixed assets

Pengurangan aset tetap


lain-lain

- - -

- - -

Deduction of fixed assets


Kas bersih diperoleh dari aktivitas Net cash is obtained from investment

investasi - - - activities






31 Desember 2016






31 December 2016


211



31 Jul 2018

Dilaporkan Disajikan

sebelumnya/ Penyesuaian/ kembali/


Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Funding Activities


lain-lain

Kenaikan/(penurunan) pinjaman bank

Tambahan modal disetor

845,000 845,000 -

- - -

- - -


Increase / (decrease) in bank loans

Additional paid-in capital

Kas bersig diperoleh dari (digunakan u Bersig cash is obtained from (used for)

aktivitas pendanaan 845,000 845,000 - funding activities

Kenaikan/(penurunan) bersih pada Net increase / (decrease) in

kas dan setara kas 117,000 2,079,269 (1,962,269) cash and cash equivalents

Kas dan setara kas, awal tahun 2,514,000 - 2,514,000 and cash equivalents, beginning of the year

Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun 2,631,000 2,079,269 551,731 Cash and cash equivalents, end of the year

31 Dec 2018





Penerimaan kas dari pelanggan

Pembayaran kas kepada pemasok

Pembayaran kas kepada karyawan

Pembayaran untuk beban operasi

Kegiatan operasi lainnya


pajak penghasilan

Kas yang diperoleh dari operasi

36,101,000 (23,189) 36,124,189

(38,315,500) (5,121,667) (33,193,833)

- 779,639 (779,639)

- 3,878,661 (3,878,661)

- - -

- 486,687 (486,687)

(2,214,500) 132 (2,214,632)

Cash receipts from customers

Cash payments to suppliers

Cash payments to employees

Payment for operating expenses

Other operating activities


Cash obtained from operations





lain-lain

- - -

- - -

- - -





investasi - - - activities



lain-lain

845,000

845,000


- (Increase) / decrease in other debt

Kenaikan/(penurunan) pinjaman bank (353,000) (353,000) - Increase / (decrease) in bank loans

Tambahan modal disetor - - - Additional paid-in capital


aktivitas pendanaan

492,000

492,000


- funding activities






31 Desember 2016






31 December 2016


212



31 Dec 2018





kas dan setara kas (1,722,500) 492,132 (2,214,632) cash and cash equivalents


Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun 791,500 492,132 299,368

31 Dec 2017

Cash and cash equivalents, end of the year

Dilaporkan

sebelumnya/

Penyesuaian/

Disajikan

kembali/



Penerimaan kas dari pelanggan 38,019,000 (137,798) 38,156,798 Cash receipts from customers

Pembayaran kas kepadaa pemasok (34,203,000) (4,547,911) (29,655,089) Cash payments to suppliers



Kegiatan operasi lainnya - - - Other operating activities


pajak penghasilan

-

483,906

(483,906)


Kas yang diperoleh dari operasi 3,816,000 371 3,815,629 Cash obtained from operations


Pembelian aset tetap (2,600,000) - (2,600,000) Purchase of fixed assets



lain-lain

- - -

- - -




investasi (2,600,000) - (2,600,000) activities




lain-lain (332,000) (320) (331,680) (Increase) / decrease in other debt

Kenaikan/(penurunan) pinjaman bank 494,000 499 493,501 Increase / (decrease) in bank loans

Pembayaran deviden (600,000) - (600,000) Payment of deviden

Tambahan modal disetor - - - Additional paid-in capital


aktivitas pendanaan

(438,000)

179

(438,179)


funding activities

Kenaikan/(penurunan) bersih pada

kas dan setara kas

778,000

550

777,450

Net increase / (decrease) in

cash and cash equivalents


Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun 2,514,574 550 2,514,023 Cash and cash equivalents, end of the year






31 Desember 2016






31 December 2016


213



31 Dec 2016

Dilaporkan

sebelumnya/

Penyesuaian/

Disajikan

kembali/



Penerimaan kas dari pelanggan 70,117,000 (193) 70,117,193 Cash receipts from customers

Pembayaran kas kepadaa pemasok (76,731,000) (8,178,720) (68,552,280) Cash payments to suppliers



Kegiatan operasi lainnya - - - Other operating activities


pajak penghasilan

(206,000)

8

(206,008)


Kas yang diperoleh dari operasi (6,820,000) 228 (6,820,228) Cash obtained from operations





lain-lain

(3,000) 50 (3,050)

- - -

- - -





investasi (3,000) 50 (3,050) activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Funding Activities


lain-lain

Kenaikan/(penurunan) pinjaman bank

Pembayaran deviden

Tambahan modal disetor

(4,015,000) 268 (4,015,268)

8,611,000 (328) 8,611,328

- - -

- - -


Increase / (decrease) in bank loans

Payment of deviden

Additional paid-in capital

Kas bersig diperoleh dari (digunakan Bersig cash is obtained from (used for)

aktivitas pendanaan 4,596,000 (60) 4,596,060 funding activities


kas dan setara kas (2,227,000) 218 (2,227,218) cash and cash equivalents


Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun 1,736,794 218 1,736,576 Cash and cash equivalents, end of the year

26. INFORMASI SEGMEN 26. SEGMENT INFORMATION

Perusahaan mengklasifikasi segmen operasi berdasarkan

jenis barang dagangan yang menjadi sumber pendapatan.

The company classifies operating segments based on the

type of merchandise that is a source of income.

31 Jul 2019

Segmen operasi/Operating segment

Asphalt Geosintetik SBM/DDGS Jumlah/Total

Pendapatan 11,606,506 11,506,525 3,997,500 27,110,531

Kontribusi pada pendapat 42.81% 42.44% 14.75% 100.00%

Laba (rugi) usaha 1,804,000 3,564,000 592,000 5,960,000 Margin laba (rugi) usaha 29.50% 60.82% 9.68% 100.00%






31 Desember 2016






31 December 2016


214

26. INFORMASI SEGMEN - Lanjutan 26. SEGMENT INFORMATION - Continued

31 Dec 2018


Asphalt Geosintetik SBM/DDGS Lainnya Jumlah/Total

Pendapatan 29,790,000 7,481,000 151,000 134,000 37,556,000

Kontribusi pada pendapat 79.32% 19.92% 0.76% 0.36% 100.00%

Laba (rugi) usaha 4,124,000 3,113,000 7,482,000

Margin laba (rugi) usaha 55.12% 41.61% 0.00% 0.00% 100.00%

31 Dec 2017



Pendapatan 18,800,000 13,415,000 - - 32,216,000


Laba (rugi) usaha 1,779,000 4,795,000 - - 6,574,000


31 Dec 2016



Pendapatan 64,123,000 9,334,000 1,187,000 281,000 74,925,000


Laba (rugi) usaha 10,670,000 2,873,000 187,000 138,000 13,868,000


27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN 27. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 10 Oktober 2019 dari

Dr. Agung Iriantoro, SH, MH , notaris di Kota Jakarta

Selatan, para pemegang saham antara lain menyetujui

untuk:

a. Menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana

saham-saham Perseroan kepada masyarakat

("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyakbanyaknya

258.703.200 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh

ratus tiga ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp

50 dan mencatatkan saham Perseroan tersebut pada

bursa efek di Indonesia

Based on Deed No. 20 dated 10 October 2019 from Dr.

Agung Iriantoro, SH, MH, notary in the City of South

Jakarta, the shareholders among others agreed to:

a. Approved to conduct an initial public offering of the

Company's shares to the public ("Public Offering") in a

maximum amount of 258.703.200 (two hundred fifty

eight million seven hundred three thousand two

hundred) shares with a nominal value of Rp 50 and

register shares The company is on a stock exchange in

Indonesia

b. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan

setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-

saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat

melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang

dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek

Indonesia ("Company Listing ").

b. Approved to list all the Company's shares after the

Public Offering of shares offered and sold to the public

through the Capital Market and included shares owned

by old shareholders on the Indonesia Stock Exchange

("Company Listing").

c. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

c. Changes in the composition of the Company's Board of

Commissioners and Directors are as follows:






31 Desember 2016






31 December 2016


215

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN 27. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD


Komisaris Commissioner

Komisaris Utama : Hidayat Winardi The main commissioner : Hidayat Winardi

Komisaris : Ade Suherman Commissioner : Ade Suherman

Komisaris Independen : Muhammar Amin Independent Commissioner : Muhammar Amin

Direksi The Directors

Direktur Utama : Akam President Director : Akam

Direktur : Sakti Ali Director : Sakti Ali

Direktur : Arief Darmawan Director : Arief Darmawan

Direktur : Nully Sadar Director : Nully Sadar

Perubahan tersebut telah mendapat memperoleh surat

penerimaan permberitahuan perubahan data perseroan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No.AHU-AH.01.03-0344217.

The amendment has received a letter of receipt of change

of company data from the Ministry of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-

0344217.

28. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN 28. ESTIMATED AND IMPORTANT

AKUNTANSI YANG PENTING ACCOUNTING CONSIDERATIONS

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap Estimated useful life of fixed assets

Perseroan melakukan penelaahan berkala atas masa

manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor

seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa

depan.

Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara

material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh

perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

The Company conducts periodic reviews of the economic

useful lives of fixed assets based on factors such as

technical conditions and future technological

developments.

The results of future operations will be materially affected

by changes in these estimates due to changes in the factors

mentioned above.

Imbalan Pasca Kerja Post-Employee Benefits

Nilai kini liabilitas imbalan purna karya tergantung pada

beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial

berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan

untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto

mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan

mempengaruhi nilai tercatat imbalan purna karya.

The present value of post-retirement benefits obligations

depends on a number of factors that are determined on an

actuarial basis based on a number of assumptions.

Assumptions used to determine the cost (income) of net

pensions include the discount rate. This change in

assumptions will affect the carrying amount of post-

retirement benefits.






31 Desember 2016






31 December 2016


216

28. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN 28. ESTIMATED AND IMPORTANT

AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan ACCOUNTING CONSIDERATIONS - Continued

Perseroan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada

akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang

harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas

keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk

menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku

bunga yang sesuai, Perseroan mempertimbangkan tingkat

suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan

dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan

memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu

liabilitas yang terkait. Asumsi utama liabilitas imbalan

purna karya lainnya sebagian ditentukan berdasarkan

kondisi pasar saat ini.

The Company determines the appropriate discount rate at

the end of the reporting period, the interest rate that must be

used to determine the present value of estimated future cash

outflows expected to settle a liability. In determining the

appropriate interest rate, the Company considers the

interest rates of government bonds denominated in the

currency in which the benefits will be paid and have terms

similar to the terms of the related liability. The other main

assumptions for post-retirement benefit obligations are

based in part on current market conditions.

----------------- ooo -----------------

Documents

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : Tanggal Distribusi ... · tanggal pengembalian uang pemesanan : 11 februari 2020 ... perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham hasil penawaran