Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc, PhD. DEPUTI BIDANG TATALAKSANA

deddys@menpan.go.id 0816968367

2013

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Penataan Tatalaksana Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi

ARAH KEBIJAKAN

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan (Agenda II dari

lima agenda utama)

Perpres No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas I, dari 11 Prioritas nasional)

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Per MenPan dan RB No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

PRIORITAS NASIONAL 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010

-2014

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

3

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang etiap tahapannya memeberikan perubahan atau perbaikan

Birokrasi ke arah yang lebih baik

TATALAKSANA

AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN

ORGANISASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SDM APARATUR

PENGAWASAN

AKUNTABILITAS

PELAYANAN PUBLIK

MIND SET DAN CULTURE SET

ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN

REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF

SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAH

MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT

BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI

SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Kelembagaan

Ketatalaksanaan

Tata Laksana (Sistem dan Prosedur)

Standar Operating Prosedur (SOP)

Sumber Daya Manusia

e-Government

• Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif tingkat rasionalitas yang tinggi

• Daya upaya manusia disebut kooperatif jika mendatangkan manfaat akibat adanya kerjasama

(Waldo, 1955)

• “Administrasi adalah pendekatan terrencana atas penyelesaian dari semua jenis permasalahan dalam hampir setiap kegiatan individu atau kelompok, baik publik maupun

privat” (Dimock, Dimock dan Koenig, 1960)

• “Administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok

bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.” (Simon, 1991)

ADMINISTRASI

SUMBER: KARTASASMITA (2010)

PETUGASNYA = STAF ADMINISTRASI

ARTI SEMPIT ADMINISTRASI

ADMINISTRASI

DALAM ARTI

SEMPIT

TATA USAHA

URUSAN : ⇨SURAT MENYURAT

⇨KEPEGAWAIAN

⇨KEUANGAN

⇨LOGISTIK

=

DAYA UPAYA KERJASAMA MANUSIA MASYARAKAT

ADMINISTRASI PUBLIK PRIVAT

ADMINISTRASI PUBLIK

ORGANISASI (STRUKTUR) MANAJEMEN (FUNGSI)

ADMINISTRASI BISNIS

• Organisasi adalah struktur, sedangkan manajemen adalah pengoperasian administrasi.

• Tatalaksana Pemerintah adalah Pengoperasian Administrasi Pemerintah

• Dengan demikian:

TATALAKSANA PEMERINTAH

dapat diartikan sebagai

MANAJEMEN PEMERINTAH

Tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna

Aktivitas adalah serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tatalaksana

Pengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu tatalaksana (business process) sesuai dengan kebutuhannya

PermenPAN 12/2011

• Penataan tatalaksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

• Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

TUJUAN PENATAAN TATALAKSANA

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan

Sebelum Sesudah

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. LINGKUNGAN STRATEGIS

3. ANALISIS BEBAN KERJA

4. SDM

PENATAAN

ORGANISASI DAN

TATALAKSANA

INPUT

ORGANISASI

YANG

EFEKTIF

DAN

EFISIEN

1. TIDAK TUMPANG TINDIH

2. SALING MENUNJANG

3. SEBAGAI TIM 4. MANDIRI 5. KOMUNIKASI 6. KOORDINASI

KRITERIA

OUTPUT

PENATAAN TATA LAKSANA

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Keluaran (Outputs) Hasil (Outcomes)

1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan

Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan

2. Pembangunan atau pengembangan e-Government

Tersedianya e-Government pada masing-masing Kementerian/Lembaga

PermenPAN dan RB Nomor: 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan. (Pengganti PermenPAN PER/21/M.PAN/11/2008) Pedoman ini merupakan acuan bagi

K/L/Pemerintah Daerah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan K/L/Pemda masing-masing.

KETENTUAN TENTANG SOP

Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang

efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaran administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

TUJUAN Memberikan pedoman bagi bagi seluruh K/L/Pemerintah

Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevalusi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L/Pemda.

LATAR BELAKANG

SASARAN

Setiap K/L/Pemda memiliki SOP Administrasi Pemerintahan sampai unit terkecil; Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan; Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah

MANFAAT SOP

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan

4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangl keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

.

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan

memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.

Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

8. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

9.

10.

Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai.

1. Kemudahan dan kejelasan. 2. Efisiensi dan efektivitas. 3. Keselarasan. 4. Keterukuran. 5. Dinamis. 6. Berorientasi pada pengguna (mereka yang

dilayani). 7. Kepatuhan hukum. 8. Kepastian hukum.

PRINSIP PENYUSUNAN SOP

1. Konsisten. 2. Komitmen. 3. Perbaikan berkelanjutan. 4. Mengikat. 5. Seluruh unsur memiliki peran

penting. 6. Terdokumentasi dengan balk.

PRINSIP PELAKSANAAN SOP

SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan Internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan

oleh unit-unit organisasi pemerintahan.

RUANG LINGKUP SOP

SOP TEKNIS SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain.

SOP ADMINISTRATIF SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif.

JENIS SOP

1. Dinamika perubahan ke tatalaksanaan tidak terlepas dari dinamika perubahan administrasi publik

2. Reformasi Birokrasi akan sekaligus juga memperbaiki Tatalaksana pemerintah

3. Penerapan administrasi publik harus konsisten, agar filosofi dan implementasi bertautan.

Terima kasih

30