88
TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI BAB I UMUM 2 Pasal 1 Pengertian 2 BAB II ANGGOTA BIASA 3 Pasal 2 Perusahaan dan Unit-Unit Perusahaan 3 Pasal 3 Tempat dan Waktu Pendaftaran 4 Pasal 4 Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan 4 Pasal 5 Dokumen Pendaftaran 4 Pasal 6 Proses Administrasi Pendaftaran melalui Kadin Kabupaten/Kota 5 Pasal 7 Prosedur Pendaftaran Anggota Biasa Melalui Anggota Luar Biasa 6 Pasal 8 Formulir Pendaftaran 7 Pasal 9 Kartu Tanda Anggota Biasa 7 Pasal 10 Data dan Informasi Perusahaan 9 Pasal 11 Pendaftaran Ulang 9 Pasal 12 Hak Banding dan Pencabutan KTA-B 9 BAB III ANGGOTA TERCATAT 9 Pasal 13 Pencatatan 9 Pasal 14 Proses Administrasi Pencatatan 10 Pasal 15 Formulir Pencatatan 11 Pasal 16 Kartu Anggota Tercatat 11 Pasal 17 Pencatatan Ulang 12 BAB IV ANGGOTA LUAR BIASA 12 Pasal 18 Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha 12 Pasal 19 Tempat dan Waktu Pendaftaran 14 Pasal 20 Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan 14 Pasal 21 Dokumen Pendaftaran 15 Pasal 22 Proses Administrasi Pendaftaran Anggota Luar Biasa 15 Pasal 23 Formulir Pendaftaran 16 Pasal 24 Kartu Tanda Anggota Luar Biasa 16 Pasal 25 Pendaftaran Ulang 18 Pasal 26 Hak Banding dan Pencabutan KTA-LB 18 Pasal 27 Anggota Luar Biasa Tercatat 18 BAB V KEUANGAN 18 Pasal 28 Uang Pangkal 18 Pasal 29 Uang Iuran 19 Pasal 30 Pembagian Keuangan 21 Pasal 31 Tatacara Penyetoran Keuangan 21 Pasal 32 Leges 21 BAB VI BASIS DATA ANGGOTA NASIONAL 22

TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BAB I UMUM 2

Pasal 1 Pengertian 2

BAB II ANGGOTA BIASA 3

Pasal 2 Perusahaan dan Unit-Unit Perusahaan 3

Pasal 3 Tempat dan Waktu Pendaftaran 4

Pasal 4 Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan 4

Pasal 5 Dokumen Pendaftaran 4

Pasal 6 Proses Administrasi Pendaftaran melalui Kadin Kabupaten/Kota 5

Pasal 7 Prosedur Pendaftaran Anggota Biasa Melalui Anggota Luar Biasa 6

Pasal 8 Formulir Pendaftaran 7

Pasal 9 Kartu Tanda Anggota Biasa 7

Pasal 10 Data dan Informasi Perusahaan 9

Pasal 11 Pendaftaran Ulang 9

Pasal 12 Hak Banding dan Pencabutan KTA-B 9

BAB III ANGGOTA TERCATAT 9

Pasal 13 Pencatatan 9

Pasal 14 Proses Administrasi Pencatatan 10

Pasal 15 Formulir Pencatatan 11

Pasal 16 Kartu Anggota Tercatat 11

Pasal 17 Pencatatan Ulang 12

BAB IV ANGGOTA LUAR BIASA 12

Pasal 18 Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha 12

Pasal 19 Tempat dan Waktu Pendaftaran 14

Pasal 20 Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan 14

Pasal 21 Dokumen Pendaftaran 15

Pasal 22 Proses Administrasi Pendaftaran Anggota Luar Biasa 15

Pasal 23 Formulir Pendaftaran 16

Pasal 24 Kartu Tanda Anggota Luar Biasa 16

Pasal 25 Pendaftaran Ulang 18

Pasal 26 Hak Banding dan Pencabutan KTA-LB 18

Pasal 27 Anggota Luar Biasa Tercatat 18

BAB V KEUANGAN 18

Pasal 28 Uang Pangkal 18

Pasal 29 Uang Iuran 19

Pasal 30 Pembagian Keuangan 21

Pasal 31 Tatacara Penyetoran Keuangan 21

Pasal 32 Leges 21

BAB VI BASIS DATA ANGGOTA NASIONAL 22

Page 2: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Pasal 33 Basis Data Anggota Biasa 22

Pasal 34 Legalitas dan Legitimasi dan Sanksi 22

Pasal 35 Daftar Anggota 22

Pasal 36 Sanksi 23

BAB VII PENUTUP 23

Pasal 37 Penutup 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01 Contoh permintaan menjadi Anggota Biasa

Lampiran 02 Formulir A Pendaftaran Pendaftaran Ulang Anggota Biasa

Lampiran 03 Daftar Periksa Dokumen

Lampiran 04 Format Laporan

Lampiran 05 Sistem Penomoran Anggota Biasa

Lampiran 06 Kode Daerah

Lampiran 07 Klasifikasi Bidang Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Lampiran 08 Contoh KTA-B

Lampiran 09 Formulir AT Pendaftaran Anggota Tercatat Kadin

Lampiran 10 Contoh Kartu Anggota Tercatat

Lampiran 11 Sistem Penomoran Anggota Tercatat

Lampiran 12 Pernyataan Tidak merangkap Jabatan

Lampiran 13 Contoh Permintaan menjadi ALB

Lampiran 14 Formulir B Pendaftaran/Pendaftaran Ulang ALB

Lampiran 15 Contoh KTA-LB

Lampiran 16 Sistem Penomoran Anggota Luar Biasa

Lampiran 17 Format daftar AB

Lampiran 18 Format daftar ALB

Page 3: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/ /DP/XII/2006

tentang TATACARA

PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Menimbang : a. bahwa tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota

Kamar dagang dan Industri yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1995 dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir tahun 2004, perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan dalam rangka memantapkan program keanggotaan Kadin secara nasional;

b. bahwa untuk tujuan tersebut di atas, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang dan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang

dan Industri, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan; 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang

dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

4. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Keempat Kamar Dagang dan Industri Tahun 2004;

5. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2005 dan Tahun 2006;

Memperhatikan : 1. Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang

dan Industri (Kadin) Tahun 2006, khususnya mengenai Keanggotaan;

2. Hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional bidang Keorganisasian dan Keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Rakornas Organisasi Kadin) Tahun 2006, khususnya mengenai penyempurnaan

TPPU Anggota Kadin - 1

Page 4: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota Kamar Dagang dan Industri;

Memutuskan

Menetapkan : Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Kamar Dagang dan Industri.

BAB I UMUM Pasal 1

Pengertian Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Kadin adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat AD-ART Kadin, adalah

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia disetujui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006.

3. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

4. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

5. Dewan Bisnis dengan sebutan Dewan Kerja Sama Ekonomi, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu negara bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

6. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan orang yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan, baik perusahaan perseorangan maupun perusahaan berbadan hukum.

7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus

TPPU Anggota Kadin - 2

Page 5: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba.

8. Perusahaan berbadan hukum adalah perusahaan yang dimiliki oleh persekutuan 2 (dua) orang atau lebih yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, NV (Naamloze Vennotschap), firma (Fa), CV (Commaditter Vennotschap) atau Usaha Dagang (UD), yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMD), atau oleh swasta, baik perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun perusahaan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perusahaan tidak berbadan hukum adalah perusahaan milik orang perseorangan yang tidak bersekutu dengan orang lain dalam suatu perikatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pengurus Kadin adalah dewan pertimbangan, dewan pengurus dan pengurus komite luar negeri pada setiap tingkatan organisasi Kadin.

11. Anggota Biasa Kadin adalah perusahaan berbadan hukum, baik yang menjadi anggota ataupun tidak menjadi organisasi perusahaan, organisasi pengusaha, dan atau dewan bisnis, yang terdaftar pada Kadin Kabupaten/Kota setempat.

12. Anggota Luar Biasa Kadin adalah organisasi-organisasi perusahaan, organisasi-organisasi pengusaha, dan dewan-dewan bisnis yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang terdaftar pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan tingkatan organisasinya.

13. Anggota Tercatat Kadin adalah perusahaan perseorangan atau pengusaha informal yang tercatat pada Kadin Kabupaten/Kota setempat.

14. Anggota Luar Biasa Tercatat adalah organisasi-organisasi perusahaan, organisasi-organisasi pengusaha, dan dewan-dewan bisnis, yang belum memenuhi persyaratan keanggotaan dan tercatat pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan organisasinya.

15. Kartu anggota adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas sesuatu perusahaan, pengusaha, organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagai anggota Kadin. Ada empat jenis kartu anggota, yakni Kartu Tanda Anggota Biasa (disingkat KTA-B) untuk perusahaan sebagaimana dimaksud butir 9, Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (disingkat KTA-LB) untuk identitas organisasi perusahaan atau organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud butir 10, Kartu Anggota Tercatat (disingkat KAT) untuk identitas perusahaan perseorangan atau pengusaha informal sebagaimana dimaksud butir 11, Kartu Anggota Luar Biasa Tercatat (disingkat KALBT) untuk identitas organisasi perusahaan/organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud butir 12.

BAB II ANGGOTA BIASA

Pasal 2 Perusahaan dan Unit-Unit Perusahaan

(1) Perusahaan yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah perusahaan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8.

TPPU Anggota Kadin - 3

Page 6: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

(2) Setiap kantor pusat, cabang, perwakilan dan unit produksi atau pabrik perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing mendaftar menjadi Anggota Biasa pada Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya masing-masing.

(3) Pengusaha yang menjadi pemilik dan/atau pengelola perusahaan atau unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) yang menjadi Anggota Biasa mempunyai hak dipilih menjadi pengurus Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 10 sesuai dengan ketentuan AD Pasal 31 ayat (5).

Pasal 3

Tempat dan Waktu Pendaftaran (1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan pada Kadin Kabupaten/

Kota; khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pendaftaran dilakukan pada Kadin DKI Jakarta.

(2) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa juga dapat dilakukan melalui Anggota Luar Biasa yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia.

(3) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dapat dilakukan setiap saat pada hari kerja.

(4) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa di daerah kabupaten/kota atau yang disetingkatkan dengan itu yang belum memiliki Kadin Kabupaten/Kota dilakukan melalui dan oleh Kadin Provinsi setempat.

Pasal 4

Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan (1) Jangka waktu keanggotaan perusahaan sebagai Anggota Biasa adalah 5 (lima)

tahun takwim. (2) Pada akhir tahun takwim kelima pendaftaran perusahaan sebagai Anggota Biasa

harus diperpanjang dengan mendaftar ulang. (3) Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Biasa Kadin mendapatkan KTA-B Kadin

dengan pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran untuk sisa bulan tahun takwim berjalan.

(4) Perusahaan yang sudah menjadi Anggota Biasa Kadin pada tahun 2006 dan mendaftar ulang pada tahun 2007 mendapat KTA-B.

(5) Perusahaan yang menjadi Anggota Biasa pada setiap tahun takwim berikutnya mulai tahun 2008 harus membayar Uang Iuran untuk satu tahun dan mendapat leges sebagaimana dimaksud Pasal 30 yang ditempelkan pada Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin setelah menyelesaikan kewajiban membayar iuran bulanan sekaligus untuk 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 5

Dokumen Pendaftaran Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan mengajukan permintaan tertulis [contoh pada Lampiran 01] dengan dilengkapi fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Formulir Pendaftaran Anggota Biasa Kadin [Formulir A, contoh pada Lampiran 02]

yang sudah diisi secara lengkap; b. Dokumen-dokumen legalitas perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bagi perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT): 1) Izin Usaha,

TPPU Anggota Kadin - 4

Page 7: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

2) Pensahan Akta Notaris di Departemen Hukum dan HAM 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perdagangan, 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 5) neraca keuangan tahun buku terakhir;

2. bagi perusahaan berbadan hukum Koperasi: 1) Izin Usaha, 2) persetujuan pemerintah tentang pendiriannya, 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perdagangan, 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 5) neraca keuangan tahun terakhir;

3. bagi perusahaan berbadan hukum CV (comanditer venotschap), firma (Fa) atau Usaha Dagang (UD): 1) Izin Usaha, 2) Akte Notaris, 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Dinas Perdagangan, 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 5) neraca keuangan tahun terakhir.

c. bukti setor pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota sekaligus untuk sisa tahun takwim terhitung dari bulan pendaftaran sampai dengan bulan Desember tahun pendaftaran.

Pasal 6

Pendaftaran (1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan melalui Kadin

Kabupaten/Kota tempat domisili usahanya; atau juga dapat melalui Anggota Luar Biasa yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia.

(2) Pendaftaran Anggota Biasa baru (registrasi) melalui Kadin Kabupaten/Kota diproses menurut urutan kerja sebagai berikut: A. Kadin Kabupaten/Kota:

01. Memeriksa kelengkapan (melakukan validasi) dan meneliti kebenaran dan keabsahan (melakukan verifikasi) pengisian Formulir A dan kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 5;

02. Jika lengkap dan absah, membuat laporan penerimaan keanggotaan dan resume data legal dan data kompetensi perusahaan yang bersangkutan [sesuai dengan format pada Lampiran 04]; jika tidak lengkap atau ada yang diragukan kebenaran atau keabsahannya, meminta perusahaan melengkapinya dan memberikan bukti keabsahannya;

03. Mencantumkan Nomor Anggota Biasa pada Formulir A [sesuai dengan sistem penomoran pada Lampiran 05 dan Lampiran 06];

04. Mengirimkan laporan kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dilengkapi dengan Formulir A dan resume data legal dan data kompetensi perusahaan yang bersangkutan, sekaligus mengirimkan bukti setor bank alokasi dana hak Kadin Provinsi dan hak Kadin Indonesia ke rekening masing-masing.

B. Kadin Provinsi menerima laporan Kadin Kabupaten/Kota dan melakukan: 05. Memeriksa ulang kelengkapan serta kebenaran dan keabsahan dokumen-

dokumen perusahaan yang bersangkutan;

TPPU Anggota Kadin - 5

Page 8: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

06. Jika lengkap dan benar, mencatatkan Nomor Anggota Biasa dan Nomor KTA-B yang akan dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota, serta mengisikan pada Buku Induk Keanggotaan Kadin Provinsi, dan pada KTA-B yang bersangkutan data: a. Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2005, b. Kualifikasi perusahaan, c. Data legalitas perusahaan, d. Data kompetensi perusahaan, dan e. Data kemampuan permodalan [sesuai dengan sistem penomoran KBLI 2005 pada Lampiran 07 dan ketentuan Bab III];

07. Mengirimkan KTA-B yang sudah ditandatangani Ketua Umum Kadin Provinsi kepada Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

08. Menyampaikan semua Daftar Anggota Biasa yang diterima kepada Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan Bab VI.

C. Kadin Kabupaten/Kota menerima KTA-B dari Kadin Provinsi: 09. Ketua Kadin Kabupaten/Kota menandatangani KTA-B. 10. Mencatatkan data Anggota Biasa dalam Buku Induk Keanggotaan Kadin

Kabupaten/Kota. 11. Menyerahkannya kepada yang berhak atas nama Kadin Indonesia.

Seluruh proses butir 01 sampai butir 11 kecuali butir 07 pada huruf A sampai huruf C di atas harus selesai dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Tanda Terima Formulir Pendaftaran oleh Kadin Kabupaten/Kota kepada Calon Anggota.

(3) Pendaftaran Anggota Biasa melalui Anggota Luar Biasa tertunjuk yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia diproses menurut urutan kerja sebagai berikut: a. Anggota Luar Biasa tertunjuk memeriksa kelengkapan (melakukan validasi)

dan meneliti kebenaran dan keabsahan (melakukan verifikasi) pengisian Formulir A dan kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 5;

b. Anggota Luar Biasa tertunjuk menyerahkan semua dokumen pendaftaran dilengkapi dengan fotokopi kartu anggota perusahaan yang bersangkutan pada ALB bersangkutan kepada Kadin Kabupaten/Kota setempat atau kepada Kadin Provinsi setempat;

c. Jika Kadin Kabupaten/Kota yang menerima pendaftaran Anggota Biasa dari Anggota Luar Biasa tertunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan memprosesnya seperti dimaksud pada Pasal 5; setelah selesai menyerahkan KTA-B yang bersangkutan melalui Anggota Luar Biasa tertunjuk yang bersangkutan;

d. Jika Kadin Provinsi yang bersangkutan yang menerima pendaftaran Anggota Biasa langsung dari Anggota Luar Biasa tertunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kadin Provinsi yang bersangkutan segera menyerahkan data dan KTA-B yang bersangkutan ke Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk kemudian memprosesnya seperti dimaksud ayat (2) huruf A dan mengirimkannya ke Kadin Provinsi untuk memprosesnya seperti dimaksud pada ayat (2) huruf B.05 dan setelah selesai menyerahkan KTA-B yang bersangkutan kepada Anggota Luar Biasa Tertunjuk untuk selanjutnya menyerahkannya kepada perusahaan yang bersangkutan;

TPPU Anggota Kadin - 6

Page 9: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

e. Atas setiap Uang Pangkal dan Uang Iuran Tahunan Anggota Biasa yang diterimanya, Anggota Luar Biasa Tertunjuk memperoleh hak sebesar 10 (sepuluh) persen.

(4) Sesuai dengan ketentuan Bab III, proses validasi dan verifikasi harus dilakukan dengan teliti dan benar karena KTA-B Kadin yang diterbitkan juga merupakan informasi tepat dan akurat tentang perusahaan yang bersangkutan.

(5) Jika proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perusahaan yang bersangkutan berhak mengajukan laporan dan pengaduan kepada Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 7

Formulir Pendaftaran Formulir Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kadin formatnya sama, yaitu Formulir A, yang seragam untuk seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia melalui Kadin Provinsi dan selanjutnya mengirimkannya kepada Kadin Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing [contoh pada Lampiran 02].

Pasal 8 Kartu Tanda Anggota Biasa

(1) Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin ada 3 (tiga) macam, yakni untuk Golongan Usaha Besar; Golongan Usaha Menengah dan Golongan Usaha Kecil, masing-masing seragam untuk seluruh Indonesia; dikeluarkan oleh Kadin Indonesia dan dikirimkan melalui Kadin Provinsi untuk selanjutnya mengirimkannya kepada Kadin Kabupaten/Kota di wilayah-nya masing-masing [contoh KTA-B pada Lampiran 08].

(2) KTA-B merupakan bukti absah bagi perusahaan sebagai Anggota Biasa Kadin telah memenuhi kewajibannya membayar Uang Iuran pada tahun takwim yang bersangkutan dan memiliki hak-hak keanggotaan, seperti hak mendapat pelayanan keorganisasian, hak mendapat informasi, hak-hak keorganisasian seperti mengikuti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkot, dan kegiatan-kegiatan Kadin lainnya sesuai dengan ketentuan AD-ART Kadin.

(3) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan setiap pengeluaran KTA-B yang dikirimkan oleh Kadin Indonesia. Selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun berikutnya, seluruh KTA-B yang tidak digunakan harus dikembalikan ke Kadin Indonesia. Jika tidak, maka semua KTA-B yang telah dikirimkan dianggap telah dipergunakan dan karenanya harus dipertanggung-jawabkan baik administrasi maupun keuangannya.

(4) KTA-B berlaku untuk 5 (lima) tahun takwim mulai tahun penerbitannya sampai dengan tanggal 31 Desember 4 (empat) tahun takwim berikutnya.

(5) Ukuran dan bentuk KTA-B dicetak horisontal adalah sebagai berikut: a. ukuran A4 = 210 mm x 297 mm. b. kertas jenis manuscript paper c. halaman depan KTAB:

c.1. bingkai pinggir berupa rangkaian logo kecil Kadin Indonesia berwarna merah.

TPPU Anggota Kadin - 7

Page 10: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

c.2. pada bagian bawah KTA-B di dalam bingkai, sebagai latar belakang ada cetakan raster (samar-samar) baris-baris tulisan Kadin yang warnanya berbeda untuk setiap golongan usaha.

c.3. di atas tengah terdapat cetak berwarna logo Kadin Indonesia. Di bawah logo terdapat tiga baris tulisan, yakni KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, (KADIN), KARTU TANDA ANGGOTA BIASA.

c.4. horisontal di tengah tercetak outline huruf KADIN dan huruf kode golongan usaha yang warnanya berbeda untuk setiap golongan usaha.

c.5. di bawah baris tulisan KARTU TANDA ANGGOTA BIASA terdapat baris untuk menuliskan Nomor Keanggotaan Pemilik KTA-B (Tatacara penomoran pada lampiran 4).

c.6. di bawah Nomor Keanggotaan terdapat baris-baris NAMA PERUSAHAAN, NAMA PENANGGUNG JAWAB, JABATAN, ALAMAT PERUSAHAAN, BIDANG USAHA, KUALIFIKASI PERUSAHAAN, NPWP, SURAT IZIN USAHA, baris untuk menuliskan nama kabupaten/kota dan nama provinsi tempat perusahaan terdaftar.

c.7. di bawah kiri terdapat petak untuk menempatkan foto pengusaha/ penanggungjawab badan usaha pemilik KTA-B. Pada foto yang bersangkutan diterakan stempel Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

c.8. di bawah kanan sejajar petak terdapat cetak berwarna biru tanda tangan Ketua Umum Kadin Indonesia dan namanya; sejajar dengan itu di tengah ruang tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan dan baris untuk namanya; sejajar dengan itu di sebelah kirinya dekat petak foto pengusaha ruang tanda tangan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dan baris untuk namanya.

c.9. di baris bawah tercantum masa berlaku KTA-B, yakni tulisan Masa Berlaku Lima Tahun Takwim mulai Tahun Penerbitan KTA-B.

c.10. di atas di kiri dan kanan logo Kadin Indonesia masing-masing terdapat 2 (dua) petak untuk menempelkan leges sebagaimana dimaksud Pasal 31.

d. di halaman belakang KTA-B tercantum:

d.1. di bagian atas di tengah Keanggotaan Pemilik KTA-B pada Anggota Luar Biasa Kadin (Asosiasi dan atau Himpunan)

d.2. di bagian bawah di tengah Nomor Klasifikasi Bidang Usaha Anggota pemilik KTA-B.

(5) KTA-B dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota tidak dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

(6) Setiap Anggota Biasa memiliki hanya 1 (satu) KTA-B yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

(7) Setiap Anggota Biasa mendapat Nomor Keanggotaan yang dicantumkan pada KTA-B miliknya. Nomor Keanggotaan setiap Anggota Biasa Kadin diberikan oleh Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan tetap dipakai selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Biasa Kadin.

(8) Dengan ditetapkannya Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang ini, Kadin Provinsi maupun Kadin Kabupaten/Kota tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-B

TPPU Anggota Kadin - 8

Page 11: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Sementara atau KTA-B Pengganti, atau Surat Keterangan Keanggotaan ataupun Surat Rekomendasi Keanggotaan sejenis lainnya.

Pasal 9

Pendaftaran Ulang (1) Pendaftaran ulang atau her-registrasi Anggota Biasa Kadin dilakukan sekali dalam 5

(lima) tahun di Kadin Kabupaten/Kota; kecuali untuk Daerah Ibukota Jakarta, Pendaftaran Ulang Anggota Biasa dilakukan melalui dan oleh Kadin Provinsi DKI Jakarta, sesuai ketentutan Pasal 6.

(2) Pendaftaran ulang melalui Anggota Luar Biasa Tertunjuk diproses sesuai ketentuan Pasal 7.

(3) Jika dalam jangka 5 (lima) tahun takwim terjadi perubahan kepemilikan, status hukum dan perubahan legal lainnya pada perusahaan yang menjadi Anggota Biasa, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang ke Kadin Kabupaten/Kota setempat yang memprosesnya sesuai ketentuan Pasal 6.

(4) Pendaftaran Ulang perusahaan sebagai Anggota Biasa tidak dikenakan kewajiban membayar Uang Pangkal.

Pasal 10

Hak Banding dan Pencabutan KTA-B (1) Perusahaan yang ditolak atau proses administrasi menjadi Anggota Biasa pada

Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 11, berhak mengajukan pengaduan tertulis kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dan/atau Kadin Indonesia dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 7.

(2) Kadin Indonesia dapat membatalkan dan mencabut KTA-B yang dikeluarkan oleh Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jika anggota yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan.

BAB III ANGGOTA TERCATAT

Pasal 11 Pencatatan

(1) Perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan informal, adalah Anggota Tercatat jika data dasar perusahaan tercatat pada Kadin Kabupaten/Kota di tempat domisili usahanya.

(2) Pendataan perusahaan (listing) menjadi Anggota Tercatat dilakukan oleh staf atau petugas tertunjuk Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota dengan: a. mengisi Formulir AT (Formulir Pendaftaran Anggota Tercatat Kadin) rangkap

dua [contoh pada Lampiran 09] yang masing-masing dilampiri dengan salinan (fotokopi): a1. Surat Keterangan dan/atau a2. Izin Usaha;

b. membayar Uang Pendaftaran Anggota Tercatat yang berlaku selama satu tahun kalender.

TPPU Anggota Kadin - 9

Page 12: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

(3) Pencatatan Perusahaan sebagai Anggota Tercatat sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan setiap saat dalam tahun berjalan.

Pasal 12

Pencatatan (1) Pelayanan pencatatan dan pencatatan ulang Anggota Tercatat Kadin (listing dan re-

listing) diproses menurut urutan kerja sebagai berikut: A. Staf atau petugas tertunjuk Kadin Kabupaten/Kota melakukan:

01. mengisikan Formulir AT (rangkap 2); 02. Formulir AT yang sudah diisi ditandatangani oleh pihak penanggungjawab

perusahaan atau yang dikuasakannya; 03. menerima pembayaran Uang Iuran Tahunan Anggota Tercatat Kadin dan

menyerahkan bukti menerima pembayaran kepada perusahaan yang bersangkutan.

04. membuat laporan tertulis harian atas pencatatan perusahaan dan menyerahkan uang iuran tahunan anggota tercatat yang diterima pada setiap hari kerja kepada Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota masing-masing;

B. Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota atau staf sekretariat yang ditunjuknya melakukan administrasi dengan: 05. memasukkan data dasar Anggota Tercatat Kadin ke dalam sistem

database anggota tercatat yang disediakan oleh Kadin Indonesia; 06. mencantumkan Nomor Anggota Tercatat pada Formulir AT [mengikuti

sistem penomoran sesuai Lampiran 05 dan Lampiran 06] sekaligus mengisikan data pada Kartu Anggota Tercatat Kadin [contoh pada Lampiran 10];

07. membuat laporan tertulis harian pelaksanaan pencatatan perusahaan sebagai Anggota Tercatat Kadin kepada Ketua Kadin Kabupaten/Kota masing-masing sekaligus memintanya menandatangani Kartu Anggota Tercatat untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan oleh staf atau petugas tertunjuk;

08. mengirimkan laporan bulanan tertulis kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan pada minggu pertama setiap bulan dengan menyertakan softcopy Daftar Anggota Tercatat yang didata selama bulan sebelumnya sekaligus mengirimkan alokasi dana hak Kadin Provinsi.

C. Kadin Provinsi menerima laporan Kadin Kabupaten/Kota dan melakukan: 09. memasukan Daftar Anggota Tercatat ke dalam sistem database provinsi

yang disediakan oleh Kadin Indonesia; 10. mengirimkan softcopy Daftar Anggota Tercatat Kadin di provinsinya

minimal sekali dalam tiga bulan, yakni pada akhir bulan April, Agustus dan Desember tahun berjalan kepada Kadin Indonesia.

Pasal 13

Formulir Pencatatan (1) Formulir AT adalah Formulir Pencatatan dan Formulir Pencatatan Ulang Anggota

Tercatat seragam untuk setiap provinsi dan dikeluarkan oleh Kadin provinsi yang bersangkutan [contoh pada Lampiran 09].

TPPU Anggota Kadin - 10

Page 13: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

(2) Formulir AT akan dikirimkan oleh Kadin provinsi kepada setiap Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 14

Kartu Anggota Tercatat (1) Kartu Anggota Tercatat (KAT) seragam untuk setiap provinsi dan dikeluarkan oleh

Kadin provinsi melalui Kadin Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing [contoh pada Lampiran 10].

(2) KAT merupakan bukti bagi perusahaan sebagai Anggota Tercatat dalam menggunakan hak-hak keanggotaannya, seperti hak mendapat pelayanan advokasi dan hak mendapat informasi.

(3) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas pencetakan KAT, daftar anggota provinsi dan pengiriman daftar anggota provinsi ke Kadin Indonesia untuk menjadi daftar anggota nasional.

(4) KAT berlaku untuk satu tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(5) Ukuran dan bentuk KAT dicetak horisontal adalah sebagai berikut: a. ukuran A5 = 148mm x 210 mm b. kertas jenis cardboard c. bingkai pinggir berupa rangkaian logo kecil Kadin provinsi masing-masing d. pada bagian bawah KAT di dalam bingkai, sebagai latar belakang ada cetakan

raster (samar-samar) baris-baris tulisan Kadin dan angka tahun masa berlakunya KAT yang warnanya berubah pada setiap tahun penerbitan KAT.

e. di atas tengah terdapat cetak berwarna logo Kadin Provinsi. Di bawah logo terdapat tiga baris tulisan, yakni KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, (KADIN), KARTU ANGGOTA TERCATAT.

f. horisontal di tengah tercetak outline huruf KADIN dan angka tahun penerbitan KAT, tanda tahun berlakunya KAT yang warnanya berubah pada setiap tahun penerbitan KAT.

g. di bawah baris tulisan KARTU ANGGOTA TERCATAT terdapat baris untuk menuliskan Nomor Keanggotaan Pemilik KAT.

h. di bawah Nomor Keanggotaan terdapat baris-baris NAMA PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK, ALAMAT PERUSAHAAN, BIDANG USAHA, baris untuk menuliskan nama kabupaten/kota tempat perusahaan terdaftar.

i. di bawah kiri terdapat petak untuk menempatkan foto pengusaha/ pemilik KAT; pada foto yang bersangkutan diterakan stempel Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

j. di bawah kanan sejajar petak terdapat cetak berwarna biru tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi dan namanya; sejajar dengan itu di tengah ruang tanda tangan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan baris untuk namanya;

k. di baris bawah tercantum masa berlaku KAT, yakni tulisan Masa Berlaku dari 1 Januari diikuti angka tahun berjalan sampai dengan 31 Desember diikuti angka tahun berjalan.

l. halaman belakang KAT blanko atau kosong. (6) KAT dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota dan dinyatakan sah setelah

ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Kadin Kabupaten/Kota tidak

TPPU Anggota Kadin - 11

Page 14: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.

(6) Setiap Anggota Tercatat memiliki hanya 1 (satu) KAT yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

(7) Setiap Anggota Tercatat mendapat Nomor Anggota Tercatat (NAT) [mengikuti sistem penomoran pada Lampiran 11, Lampiran o6 dan 07] yang dicantumkan pada KAT miliknya. NAT diberikan oleh Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan tetap dipakai selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Tercatat Kadin.

Pasal 15

Pencatatan Ulang (1) Pencatatan ulang atau re-listing Anggota Tercatat dilakukan sekali setahun oleh

Kadin Kabupaten/Kota setempat dengan mengisi Formulir AT dan membayar Uang Pendaftaran Anggota Tercatat Kadin.

(2) Pencatatan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan setiap saat pada hari kerja.

BABIV ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 16 Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha

(1) Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang dapat diterima sebagai anggota luar biasa harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha (termasuk Dewan Bisnis) yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin adalah sebagai berikut: a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan UU

Kadin dan sejalan dengan AD-ART Kadin, dengan mengandung penegasan tentang: 1. bidang usaha sejenis yang dicakup Organisasi Perusahaan (untuk

Organisasi Perusahaan); aspirasi atau tujuan yang sama (untuk Organisasi Pengusaha);

2. mekanisme penyempurnaan/perubahan AD-ART melalui Musyawarah Anggota-nya;

3. mekanisme pembentukan atau pemilihan kepengurusan setiap periode melalui sistem musyawarah, rapat atau kongres atau apapun nama kegiatan musyawarahnya;

4. tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik dan ras;

b. memiliki Kode Etik Organisasi; c. tidak memiliki kesamaan nama, merek, lambang atau logo dengan organisasi

sejenis yang sudah ada; d. telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah

melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali Musyawarah Anggota-nya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendiriannya;

TPPU Anggota Kadin - 12

Page 15: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

(3) Persyaratan khusus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin menurut tingkatan organisasi adalah sebagai berikut: a. Organisasi atau cabang organisasi, kecuali Dewan Bisnis, pada tingkat

Kabupaten/Kota jumlah anggotanya minimal 20 (dua puluh) perusahaan/ pengusaha;

b. Organisasi tingkat provinsi atau yang pusatnya berada pada tingkat provinsi harus memiliki cabang paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTA-LB pada Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, kecuali bagi organisasi perusahaan yang dalam AD-ART-nya secara jelas menentukan tidak adanya organisasi tingkat kabupaten/kota-nya;

c. Organisasi yang pusatnya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada paling sedikit di 30 (tiga puluh) persen jumlah provinsi yang tersebar di lima wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua dan dibuktikan dengan KTA-LB di provinsi yang bersangkutan, terkecuali Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional/provinsi yang bersangkutan sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional/provinsi, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang bersangkutan lainnya;

(4) Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang akan membuka cabang di suatu provinsi harus memenuhi ketentuan ayat (3) huruf b, terkecuali Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang di kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional/provinsi yang bersangkutan sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional/provinsi, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang bersangkutan lainnya sebagaimana dimaksud AD Pasal 1 huruf g.

(5) Persyaratan keanggotaan perusahaan/pengusaha pada Organisasi Perusahaan/ Organisasi Pengusaha: a. untuk Organisasi Perusahaan: Setiap perusahaan yang berbadan hukum harus

memiliki Akte Pendirian, SIUP dan NPWP, bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum harus memiliki perizinan pemerintah setempat;

b. untuk Organisasi Pengusaha: Setiap pengusaha yang menjadi anggota harus memiliki fungsi/jabatan pada perusahaannya sebagai pemilik/komisaris dan/atau pengurus perusahaan (eksekutif/direksi), serta memiliki NPWP perseorangan;

(6) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha untuk menjadi Anggota Luar Biasa Kadin harus mendaftarkan diri (melakukan Registrasi) pada Kadin Indonesia atau pada Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; Dewan Bisnis untuk mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin harus mendaftarkan diri (melakukan Registrasi) pada Kadin Indonesia atau pada Kadin Provinsi sesuai dengan tingkatannya; dengan ketentuan sebagai berikut: a. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Pusat yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c mendaftar pada Kadin Indonesia;

TPPU Anggota Kadin - 13

Page 16: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

b. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mendaftar pada Kadin Provinsi setempat;

c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang hanya ada di suatu daerah kabupaten/kota, mendaftar pada Kadin Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 17

Tempat dan Waktu Pendaftaran (1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud Pasal 16 mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa pada Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada hari kerja.

(3) Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) di daerah kabupaten/kota atau yang disetingkatkan dengan itu yang belum memiliki Kadin Kabupaten/Kota dilakukan melalui dan oleh Kadin Provinsi setempat.

Pasal 18

Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan (1) Jangka waktu keanggotaan organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha

sebagai Anggota Luar Biasa adalah 5 (lima) tahun takwim. (2) Pada akhir tahun takwim kelima pendaftaran organisasi perusahaan dan organisasi

pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa harus diperpanjang. (3) Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang diterima menjadi Anggota

Luar Biasa Kadin pada setiap tahun takwim sesudah tahun pendaftarannya mendapat leges atau tanda bukti lunas yang ditempelkan pada Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin setelah menyelesaikan kewajiban membayar iuran bulanan sekaligus untuk 1 (satu) tahun takwim.

(4) Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kadin Indonesia setiap tahun dengan warna berbeda-beda, baik menurut golongan usaha maupun menurut tahun penerbitannya.

Pasal 19

Dokumen Pendaftaran Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis [contoh pada Lampiran 13] menjadi Anggota Luar Biasa Kadin yang dilengkapi dengan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Formulir Pendaftaran yang sudah diisi [contoh pada Lampiran 14]. b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. Susunan Pengurus dan Daftar Cabang sebagaimana dimaksud ART Kadin Pasal 5

huruf f, g dan h, kecuali untuk Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud ART Kadin Pasal 5 huruf h dan huruf i;

d. Daftar alamat anggota Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha; e. Bukti setor bank pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran.

TPPU Anggota Kadin - 14

Page 17: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Pasal 20 Pendaftaran

(1) Pendaftaran Anggota Luar Biasa dilakukan pada setiap tingkatan Kadin sesuai dengan tingkatan Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 17.

(2) Pendaftaran Anggota Luar Biasa pada setiap tingkatan dilakukan menurut urutan kerja sebagai berikut: 01. Memeriksa kebenaran pengisian Formulir Pendaftaran (rangkap 4) dan

kelengkapan dokumen-dokumen lampirannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3). Jika lengkap dan benar, Calon Anggota Luar Biasa membayar Uang Pangkal.

02. Menyusun resume dan laporan penelitian tentang permohonan keanggotaan. 03. Keputusan menolak atau menerima permohonan yang bersangkutan

dilakukan oleh Tim Penerimaan ALB Kadin yang bersifat lintas sektoral yang dibentuk oleh Kadin yang bersangkutan. a. Jika diterima, Kadin memproses lanjut:

1) Mengisikan Nomor Anggota Luar Biasa dan Nomor Klasifikasi Bidang Usahanya dalam Buku Induk Keanggotaan Luar Biasa dan pada KTA-LB yang bersangkutan [Tabel Klasifikasi Bidang usaha pada Lampiran 07].

2) Menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Pendaftaran/ Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dan mengirimkan tembusannya kepada tingkatan organisasi di atas dan di bawah Kadin yang bersangkutan.

3) Anggota Luar Biasa yang bersangkutan untuk membayar Uang Iuran sekaligus untuk sisa tahun berjalan.

4) Menyerahkan Surat Keputusan Penerimaan Anggota Luar Biasa dan KTA-LB kepada yang bersangkutan.

b. Jika tidak diterima atau ditolak, maka Kadin yang bersangkutan membuat surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada tingkatan organisasi di atas dan di bawah Kadin yang bersangkutan; dan Uang Pangkal yang telah diterima dikembalikan kepada yang bersangkutan.

05. Seluruh proses pada butir 01 sampai butir 03 di atas harus selesai dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Tanda Terima Formulir Pendaftaran yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang lengkap.

(4) Jika proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan berhak mengajukan laporan dan pengaduan kepada Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 21

Formulir Pendaftaran (1) Formulir Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa Kadin seragam untuk

seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia [contoh pada Lampiran 14].

(2) Formulir Pendaftaran/Pendaftaran Ulang untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dikirimkan oleh Kadin Indonesia berdasarkan permintaan Kadin Provinsi.

TPPU Anggota Kadin - 15

Page 18: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Pasal 22

Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (1) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin seragam untuk seluruh Indonesia

dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia melalui Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

(2) KTA-LB merupakan bukti absah bagi Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di setiap tingkatan Kadin telah memenuhi kewajibannya membayar Uang Iuran pada tahun takwim yang bersangkutan dan untuk menggunakan hak-hak keanggotaan, seperti hak mendapat pelayanan keorganisasian, hak mendapat informasi, hak-hak keorganisasian seperti mengikuti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, dan kegiatan-kegiatan Kadin lainnya sesuai ketentuan AD-ART Kadin.

(3) Setiap tingkatan Kadin bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan setiap pengeluaran KTA-LB yang dikirimkan oleh Kadin Indonesia. Pada setiap akhir tahun berjalan, KTA-LB yang tidak digunakan harus dikembalikan ke Kadin Indonesia, jika tidak, maka semua KTA-LB yang telah dikirimkan dianggap telah dipergunakan dan karenanya harus dipertanggungjawabkan baik administrasi maupun keuangannya.

(4) KTA-LB berlaku untuk 5 (lima) tahun takwim terhitung mulai tahun penerbitan KTA-LB.

(5) Ukuran dan bentuk KTA-LB dicetak horisontal adalah sebagai berikut: a. ukuran A4 = 210 mm x 297 mm b. kertas jenis manuscript paper 90 gr c. bingkai pinggir berupa rangkaian logo kecil Kadin Indonesia berwarna merah d. pada dasar KTA-LB di dalam bingkai, sebagai latar belakang ada cetakan raster

(samar-samar) baris-baris tulisan KADIN dan angka tahun penerbitan KTA-LB. e. di atas tengah terdapat cetak timbul berwarna logo Kadin Indonesia. Di bawah

logo terdapat tiga baris tulisan berwarna, yakni KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, (KADIN), KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA yang warnanya berubah pada setiap tahun penerbitan KTA-LB.

f. horizontal di tengah tercetak outline huruf KADIN dan angka tahun penerbitan KTA-LB.

g. di bawah baris tulisan KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA terdapat baris untuk menuliskan Nomor Keanggotaan Pemilik KTA-LB [Sistem Nomor Keanggotaan Luar Biasa pada Lampiran 16, Lampiran 06 dan Lampiran 07].

h. Tanda tangan Ketua Umum/Ketua Kadin pada KTA-LB: h.1. KTA-LB Tingkat Pusat:

di bawah kanan terdapat ruang tanda tangan Ketua Umum dan baris untuk namanya.

h.2. KTA-LB Tingkat Provinsi: di bawah kanan terdapat cetak berwarna biru tanda tangan Ketua Umum Kadin Indonesia dan namanya, sejajar dengan itu di tengah ruang tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan dan baris untuk namanya.

h.3. KTA-LB Tingkat Kabupaten/Kota: di bawah kanan terdapat cetak berwarna biru tanda tangan Ketua Umum Kadin Indonesia dan namanya, sejajar dengan itu di tengah ruang tanda

TPPU Anggota Kadin - 16

Page 19: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

tangan Ketua Umum Kadin Provinsi dan di kanannya ruang tanda tangan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan baris untuk namanya.

i. di antara baris tulisan KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA dan baris tanda tangan (huruf g dan huruf h di atas) terdapat baris-baris untuk menuliskan: i.1. nama Anggota Luar Biasa yang bersangkutan i.2. alamat, i.3. dan nomor klasifikasi Bidang Usaha Anggota Luar Biasa yang

bersangkutan [Nomor Klasifikasi Bidang Usaha pada Lampiran 07]. j. di baris bawah tercantum masa berlaku KTA-LB, yakni tulisan Masa Berlaku

Lima Tahun Takwim Terhitung Mulai Tahun Penerbitannya sampai dengan Tahun Leges Terakhir pada Petak Kanan Atas.

k. halaman belakang KTA-LB tidak dicetak atau halaman kosong. (5) KTA-LB dikeluarkan oleh setiap tingkatan organisasi Kadin dan dinyatakan sah

setelah ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Umum/Ketua tidak dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

(6) Setiap Anggota Luar Biasa memiliki hanya 1 (satu) KTA-LB yang diberikan setelah memenuhi persyaratan berikut: a. Mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Luar Biasa dan mengisi

Formulir Pendaftaran Anggota Luar Biasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan dan dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), dan atau

b. Mengajukan perpanjangan keanggotaan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dan dilampiri dengan daftar pengurus dan daftar anggotanya.

c. Menyerahkan copy bukti setor pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3).

(7) Setiap Anggota Luar Biasa mendapat Nomor Keanggotaan yang dicantumkan pada KTA-LB miliknya. Nomor Keanggotaan setiap Anggota Luar Biasa Kadin tetap dipakai atau tidak berubah selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Luar Biasa Kadin.

(8) Dengan ditetapkannya Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang ini, setiap tingkatan Kadin tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-LB Sementara atau KTA-LB Pengganti, Surat Keterangan Keanggotaan ataupun Surat Rekomendasi Keanggotaan sejenis lainnya.

Pasal 23

Pendaftaran Ulang (1) Pendaftaran ulang atau her-registrasi Anggota Luar Biasa Kadin dilakukan sekali

dalam 5 (lima) tahun di Kadin yang sesuai dengan tingkatan organisasinya. (2) Pendaftaran ulang melalui Anggota Luar Biasa Tertunjuk diproses sesuai ketentuan

Pasal 22. (3) Jika dalam jangka 5 (lima) tahun takwim terjadi perubahan status hukum dan

perubahan legal lainnya pada Anggota Luar Biasa yang bersangkutan, maka Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan wajib melakukan

TPPU Anggota Kadin - 17

Page 20: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

pendaftaran ulang ke Kadin yang sesuai tingkatan organisasinya mengikuti ketentuan Pasal 22.

(4) Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa tidak dikenakan kewajiban membayar Uang Pangkal.

Pasal 24

Hak Banding dan Pencabutan KTA-LB (1) Organisasi perusahaan/organisasi pengusaha yang ditolak atau proses administrasi

menjadi Anggota Biasa pada Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya sebagaimana dimaksud Pasal 22, berhak mengajukan pengaduan tertulis kepada Kadin Indonesia dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 19.

(2) Kadin Indonesia dapat membatalkan dan mencabut KTA-LB yang dikeluarkan oleh setiap Tingkatan Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 22 jika anggota yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan.

Pasal 25

Anggota Luar Biasa Tercatat Ketentuan dan tatacara pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat akan diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

BAB V KEUANGAN

Pasal 26 Uang Pangkal

(1) Perusahaan yang baru mendaftar menjadi Anggota Biasa Kadin wajib membayar Uang Pangkal Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 37 huruf a yang besarnya untuk Golongan Kecil ditetapkan seragam di seluruh Indonesia; untuk Golongan Menengah dan Golongan Besar ditetapkan oleh Kadin Provinsi masing-masing berdasarkan golongan atau kualifikasi perusahaan yang dicantumkan pada SIUP dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing serta prinsip tidak memberatkan dengan patokan sebagai berikut:

1. Golongan Kecil: a) Golongan K2 (SIUP Putih, modal sampai dengan Rp 100 juta) sebesar Rp 25.000. b) Golongan K1 (SIUP Putih, modal antara Rp 100 juta s/d Rp 200 juta)

sebesar Rp 50.000. 2. Golongan Menengah (SIUP Biru, modal Rp 200 juta s/d Rp 500 juta):

serendah-rendahnya Rp 200.000 dan setinggi-tingginya Rp 500.000. 3. Golongan Besar (SIUP Kuning, modal lebih dari Rp 500 juta):

serendah-rendahnya Rp 350.000 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000. (2) Keputusan mengenai besarnya Uang Pangkal sebagaimana dimaksud ayat (1) butir

2 dan butir 3 harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

(3) Perusahaan yang baru mendaftar menjadi Anggota Tercatat tidak dikenakan ketentuan membayar Uang Pangkal.

TPPU Anggota Kadin - 18

Page 21: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

(4) Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang baru mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin pada tahun berjalan dikenakan kewajiban membayar Uang Pangkal dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tingkat Pusat : Rp 5.000.000. b. Tingkat Provinsi : Rp 2.500.000. c. Tingkat Kabupaten/Kota : Rp 1.000.000.

Pasal 27

Uang Iuran (1) Uang Iuran Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 37 huruf a adalah uang

iuran bulanan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional rutin dan pengembangan Kadin.

(2) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang menjadi Anggota Biasa pada setiap tahun takwim sesudah tahun pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 atau Pasal 7 wajib membayar Uang Iuran sekaligus untuk satu tahun takwim dan berhak mendapat leges tahun takwim yang bersangkutan pada KTA-B-nya sebagai bukti penerimaan Uang Iuran.

(3) Perusahaan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 11 yang menjadi Anggota Tercatat dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Iuran, tetapi cukup membayar uang pendaftaran dan uang pengganti biaya kartu setinggi-tingginya Rp 25,000 per tahun.

(4) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 yang menjadi Anggota Luar Biasa pada setiap tahun takwim sesudah tahun pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 wajib membayar Uang Iuran sekaligus untuk satu tahun takwim dan berhak mendapat leges tahun takwim yang bersangkutan pada KTA-LB-nya sebagai bukti penerimaan Uang Iuran.

(5) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang tidak membayar Uang Iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) sampai akhir bulan Juni tahun berjalan akan kehilangan hak-hak keanggotaannya sampai kewajibannya dipenuhi.

(6) Uang Iuran Anggota ditetapkan sebagai berikut: a. Uang Iuran Anggota Biasa besarnya ditetapkan berdasarkan skala atau ukuran

usaha anggota atas dasar perizinan yang dimilikinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); untuk Golongan Kecil besarnya seragam di seluruh Indonesia, dan untuk Golongan Besar dan Golongan Menengah ditetapkan oleh Kadin Provinsi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dan prinsip tidak memberatkan anggota dengan patokan sebagai berikut: 1. Golongan Kecil:

1) Golongan K2 (SIUP Putih, modal sampai dengan Rp 100 juta) sebesar Rp 10.000 per bulan.

2) Golongan K1 (SIUP Putih, modal antara Rp 100 juta s/d Rp 200 juta) sebesar Rp 25.000 per bulan.

2. Golongan Menengah (SIUP Biru, modal antara Rp 200 juta s/d Rp 500 juta): serendah-rendahnya Rp 60.000 dan setinggi-tingginya Rp 150.000 per bulan.

3. Golongan Besar (SIUP Kuning, modal lebih dari Rp 500 juta):

TPPU Anggota Kadin - 19

Page 22: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

serendah-rendahnya Rp 200.000 dan setinggi-tingginya Rp 500.000 per bulan.

b. Bagi Anggota Biasa yang telah menjadi anggota pada Anggota Luar Biasa Kadin, yaitu Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha, atau Dewan Bisnis, dikenakan Uang Iuran Anggota sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) setelah yang bersangkutan memberikan bukti telah memiliki kartu tanda keanggotaan yang masih berlaku dari Organisasi Perusahaan, Organisasi Pengusaha, atau Dewan Bisnis anggota Kadin.

(3) Uang Iuran Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagai berikut: a. Uang Iuran Anggota Luar Biasa, sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 37

huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan prinsip pengembangan tertib administrasi organisasi dan keanggotaan pada setiap Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, yakni sebesar 2,5 (dua setengah) persen dari jumlah uang iuran bulanan anggota yang diterima oleh Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha sesuai tingkatannya yang menjadi Anggota Luar Biasa Kadin, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebagai berikut: a.1. Tingkat Pusat : Rp 200.000 per bulan; a.2. Tingkat Provinsi : Rp 100.000 per bulan; a.3. Tingkat Kabupaten/Kota : Rp 50.000 per bulan.

b. Uang Iuran Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf a di atas harus dibayarkan oleh Anggota Luar Biasa sekaligus untuk sisa bulan tahun takwim bagi yang baru mendaftar sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18; dan sekaligus 12 (dua belas) bulan setiap tahun takwim berikutnya sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3).

(6) Uang Iuran Anggota Biasa/Anggota Luar Biasa harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) tahun takwim melalui bank tertunjuk paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan; dan berdasarkan bukti setor pembayaran Uang Iuran tersebut Kadin setempat menempelkan leges yang sesuai sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 atau Pasal 18.

Pasal 28

Pembagian Keuangan (1) Sesuai dengan ART Kadin Pasal 13 ayat (1), Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota

Biasa dan Anggota Luar Biasa dibagi sebagai berikut: a. Untuk Kadin Indonesia 10 (sepuluh) persen; b. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 20 (dua puluh) sampai

dengan 40 (empat puluh) persen; c. Untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar antara 50 (lima

puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) persen; d. Penetapan besarannya untuk masing-masing sebagaimana dimaksud huruf b

dan huruf c ditetapkan oleh Kadin Provinsi masing-masing dan dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia termasuk tanggal pemberlakuannya.

(2) Uang Iuran Anggota Tercatat dibagi sebagai berikut: a. Kadin Provinsi 40 (empat puluh) persen b. Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan 60 (enam puluh) persen.

TPPU Anggota Kadin - 20

Page 23: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Pasal 29 Tanggungjawab Keuangan

(1) Kadin Provinsi bertanggung jawab sepenuhnya atas administrasi dan keuangan dari penerbitan KTA-B, serta atas pelaksanaan pembagian keuangan yang diperoleh dari Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 28.

(2) Kadin Provinsi mengirimkan dana Uang Pangkal dan Uang Iuran yang menjadi hak Kadin Indonesia langsung kepada Kadin Indonesia melalui rekening Bank Mandiri Cabang Fakhruddin Jakarta nomor 121-00-9601850-6 disertai dengan daftar anggota yang membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran.

Pasal 30 Leges

(1) Leges sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 19 adalah tanda bukti lunas pembayaran uang iuran bulanan anggota biasa atau anggota luar biasa sekaligus untuk 1 (satu) tahun takwim.

(2) Leges terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni: a. leges untuk Anggota Biasa, dan b. leges untuk Anggota Luar Biasa.

(3) Leges untuk anggota biasa terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu: a. leges Anggota Biasa untuk Golongan Kecil, b. leges Anggota Biasa untuk Golongan Menengah, dan c. leges Anggota Biasa untuk Golongan Besar.

(4) Bentuk dan warna setiap leges berbeda-beda, baik menurut keanggotaan, golongan usaha, maupun tahun penerbitan.

(5) Leges ditempelkan pada petak kolom yang ada pada setiap KTA-B atau KTA-LB.

BAB VI DAFTAR ANGGOTA

Pasal 31 Daftar Anggota

(1) Kadin setiap tingkatan organisasi harus membangun dan memiliki Daftar Anggota yang disusun berdasarkan data dari pendaftaran dan pendaftaran ulang Anggota Biasa, Anggota Tercatat dan Anggota Luar Biasa masing-masing yang bersifat terbuka untuk semua pihak.

(2) Daftar anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat identitas, data serta keterangan lainnya yang menjadi sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan dalam rangka memberikan kepastian berusaha.

(3) Legitimasi organisasi Kadin terukur dari jumlah anggota biasa dan anggota tercatat yang dibuktikan dengan adanya daftar anggota yang dimilikinya.

(4) Kadin Kabupaten/Kota wajib mengirimkan Daftar Anggota Biasa masing-masing kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan dan langsung kepada Kadin Indonesia secara berkala, yakni pada akhir bulan April, Agustus dan Desember tahun berjalan, dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan/atau dalam bentuk dokumen tercetak (hardcopy) sesuai dengan format pada Lampiran 17 dan Lampiran 18.

(5) Kadin Provinsi wajib mengirimkan daftar Anggota Luar Biasa masing-masing kepada Kadin Indonesia daftar Anggota Luar Biasa kepada Kadin Indonesia secara berkala, yakni pada akhir bulan April, Agustus dan Desember tahun berjalan, dalam bentuk

TPPU Anggota Kadin - 21

Page 24: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

dokumen elektronik (softcopy) dan/atau dalam bentuk dokumen tercetak (hardcopy) sesuai dengan format pada Lampiran 18.

(6) Data atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dikirimkan langsung kepada Kadin Indonesia melalui alamat email: [email protected]

BAB VII PENUTUP Pasal 32 Sanksi

Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan daftar anggota sebagaimana dimaksud Pasal 31 akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian pengiriman KTA-B dan KTA-LB serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ART Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 33 Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

(2) Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : Desember 2006

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Ketua Umum

Mohamad S. Hidayat

TPPU Anggota Kadin - 22

Page 25: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 01 TPPU Anggota Kadin

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : ............................................................. ............................, ..............................,

Lampiran : Dokumen pendaftaran Anggota Kadin Perihal : Pendaftaran/pendaftaran ulang Anggota Kadin

Yth. Dewan Pengurus Kadin .................................. Jalan ........................................................... .......................................................

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

........................................................................................

nama perusahaan :

....................................................................................

jabatan :

........................................................................................

alamat perusahaan :

....................................................................................

........................................................................................

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan disebut di atas, dengan ini mengajukan permintaan untuk didaftarkan sebagai Anggota Biasa Kadin serta menyatakan bahwa kami akan: 1. mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, serta ketentuan-ketentuan organisasi Kadin yang berlaku;

2. bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isi Formulir Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kadin beserta dokumen-dokumen lampirannya;

3. membayar Uang Iuran bulanan sekaligus untuk sisa tahun takwim pendaftaran perusahaan kami;

4. membayar Uang Iuran bulanan tahun takwim berikutnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada setiap awal tahun takwim yang bersangkutan;

5. jika ada perubahan status hukum, permodalan dan hal-hal mendasar lainnya pada perusahaan kami, kami akan melakukan Pendaftaran Ulang sesuai tatacara yang ditetapkan Kadin.

Atas perhatian dan diterimanya permintaan ini, kami ucapkan terima kasih

.................................., .................................. 20

.............................................................................

.

Page 26: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 01 TPPU Anggota Kadin

..............................................................................

Tembusan: Kadinda Provinsi ..................................................... *) Coret yang tidak perlu

Page 27: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 02 TPPU Anggota Kadin

Halaman 1/2

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

PERUSAHAAN/KOPERASI

01 Nama: 01A Nomor Anggota:

02 Nama Lama: 02A Kota

03 Alamat 03A Kode Pos

04 Telepon: 04A E-mail:

05 Faksimil: 05A Website:

06 A Contact Person: (Komisaris/Direksi/Manajemen yang mewakili perusahaan dalam kegiatan Kadin)

B Jabatan:

08 Status Keanggotaan: Aktif Pasif Keluar *)

09 Anggota Asosiasi/Himpunan

10 Uang Pangkal: Rp 10A Uang Iuran: Rp

11 Tanggal Pendaftaran: 11A Tanggal Pendaftaran Ulang

12 Badan Hukum: 12A Tahun Berdiri

13 Pensahan Akta: 13A SIUP:

14 NPWP: 14A APE 14B API

15 Perizinan lainnya:

07 Bank:

16 Tenaga Kerja Domestik: orang 16A Tenaga Kerja Asing: orang

17 Modal Dasar: Rp/USD 17A Modal Ditempatkan: Rp/USD

18 Asset: Rp/USD 18A Omset: Rp/USD

DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN/PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI 19 DIREKSI/PENGURUS 19A KOMISARIS/PENGAWAS

a. a.

b. b.

c. c.

d. d.

e. e.

KELOMPOK USAHA

20 Kelompok Usaha: 21 Anak Perusahaan:

PRODUK

22 Bidang Usaha: Perdagangan Industri (Manufaktur) Jasa

23 Produk:

24 Kode KLUI: 24A Kode HS:

25 Merek 25A Paten:

26 Kapasitas produksi:

27 Pasar Utama/Negara Tujuan

PABRIK (bagi industri manufaktur)

28 Alamat Pabrik: 28A Kota:

29 Telepon 29A Kode Pos:

30 Faksimil 30A E-mail:

Dengan mengisi Formulir di atas, kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isinya, serta menyatakan bahwa kami akan mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, AD-ART Kadin, dan ketentuan lainnya dari organisasi Kadin. Catatan: Tanda *) = Pilih yang sesuai

..............................., .......................... 20

(...............................................)

Page 28: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 02 TPPU Anggota Kadin

Halaman 2/2

LEMBAR PERSETUJUAN/PENSAHAN (diisi oleh Dewan Pengurus Kadin yang bersangkutan)

Permohonan yang bersangkutan untuk menjadi Anggota Biasa Kadin pada Kadinda Kabupaten/Kota

...........................................................................

dapat disetujui

.........................., ....................... 20 Mengetahui,

Dewan Pengurus Kadinda Provinsi

...........................................................

....................................... Ketua Umum

.........................., ....................... 20 Menyetujui,

Dewan Pengurus Kadinda Kabupaten/Kota

...........................................................

....................................... Ketua

Page 29: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 03 TPPU Anggota Kadin

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN

PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA KADIN Perusahaan ............................................................... 1)

1. Tabel Hasil Verifikasi dan Validasi Kadin Kabupaten

VERIFIKASI VALIDASI NO

DOKUMEN DAN DATA ISIAN PENDAFTARAN ANGGOTA BIASA Ada

Tdk Ada

Sesuai Tidak Sesuai

A INFORMASI DASAR 2) 1 Nama 2 Alamat 3 Telepon 4 FaKsimili 6 Contact Person (komisaris/direksi yang mewakili dalam kegiatan Kadin) 7 Uang pangkal & Uang iuran 8 Badan hukum dan tahun berdiri 9 Pensahan akta

10 Tahun berdiri 11 NPWP B INFORMASI KEUANGAN 2) 12 Bank 13 Tenaga kerja 14 Modal dasar 15 Modal ditempatkan/disetor 16 Asset 17 Omset C INFORMASI KELOMPOK USAHA

18 Kelompok Usaha 19 Anak Perusahaan D INFORMASI PRODUK 20 Bidang Usaha 21 Kapasitas Produksi 22 Pasar Utama/Negara Tujuan E INFORMASI PABRIK BAGI INDUSTRI MANUFAKTUR 23 Alamat Pabrik 24 Telepon, Faksimili 25 Email dan Website

2. Catatan hasil validasi oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota: Berdasarkan dari verifikasi dan validasi yang dilakukan, Kadin Kabupaten/Kota ..................................., memutuskan (pilih satu satu):

1 Memberikan persetujuan penerbitan Kartu Tanda Anggota Biasa atas nama perusahaan ............................. ..........................................................................................................................................

2 Belum dapat memberikan persetujuan penerbitan Kartu Tanda Anggota Biasa atas nama perusahaan....... dan mengembalikannya kepada Asosiasi karena persyaratan perusahaan yang kurang antara lain:

a. .......................................................................................................................................

b. .......................................................................................................................................

......................, .................... 20

Menyetujui

Kadin Provinsi ......................................

(Nama & tandatangan)

Kadin Provinsi/Kab/Kota

(Nama & tanda tangan) Catatan: *) wajib diisi/ada datanya, jika tidak ada maka Kadin harus mengembalikan kepada perusahaan pendaftar **) coret salah satu

Page 30: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 04 TPPU Anggota Kadin

KOP KADIN KABUPATEN/KOTA ……………………………….

LAPORAN VALIDASI DAN VERIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini menyetakan telah melakukan validasi dan verifikasi atas

dokumen-dokumen pendaftaran perusahaan disebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : ...................................................................................................

...................................................................................................

Alamat : ...................................................................................................

...................................................................................................

Penganggungjawab : ....................................................................................................

....................................................................................................

Dari pemeriksaan validasi dan verifikasi dokumen-dokumen tersebut, perusahaan tersebut di

atas telah memenuhi persyaratan untuk diterima menjadi Anggota Biasa Kadin pada Kadin

Kabupaten/Kota ....................................

Terlampir Daftar Periksa Dokumen beserta dokumen-dokumen dimaksud.

........................, ............................ 200 Kadin Kabupaten/Kota ............................

Mengetahui Direktur Eksekutif

(................................)

Pemeriksa

(..............................)

Page 31: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 05 TPPU Anggota Kadin

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA BIASA

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Nomor keanggotaan Anggota Biasa Kadin terdiri atas 14 digit, yang mengandung unsur-unsur kode sebagai berikut: a. Kode Wilayah, terdiri atas 1 digit b. Kode Kadin Provinsi, terdiri atas 2 digit c. Kode Kadin Kabupaten/Kota, terdiri atas 2 digit d. Tanda strip (-), 1 digit e. Kode Tahun Terdaftar menjadi Anggota, 2 digit f. Nomor Urut Anggota di Kadin Kabupaten/Kota tempat perusahaan/cabang perusahaan

pendaftar, terdiri atas 6 digit

1 11109876-5432

Nomor Urut Anggota

Kode Kadin Kabupaten/Kota

Kode Kadin Provinsi

Kode Wilayah

13 14

Kode Tahun Jadi Anggota

Misalnya: PT Mega Titan menjadi anggota di Kadin Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (lihat

Kode Kadin pada Lampiran 06) dengan nomor urut anggota 3456, maka Nomor Keanggotaan PT Mega Titan pada Kadin adalah 20404-003456.

2 340060-4040

Nomor Urut Anggota PT Mega Titan

Kode Kadin Kabupaten Kulon Progo

Kode Kadin DI Yogyakarta

Kode Wilayah Jawa

2 1

Tahun PT Mega Titan Jadi Anggota

Page 32: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

KODE DAN ALAMAT E-MAIL KADIN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

101 NANGROE ACEH DARUSSALAM [email protected]

10101 Kota Banda Aceh [email protected]

10102 Kota Sabang [email protected]

10103 Aceh Besar [email protected]

10104 Pidie [email protected]

10105 Aceh Utara [email protected]

10106 Aceh Tengah [email protected]

10107 Aceh Barat [email protected]

10108 Aceh Selatan [email protected]

10109 Aceh Timur [email protected]

10110 Aceh Tenggara [email protected]

10111 Bireuen [email protected]

10112 Simeuleu [email protected]

10113 Aceh Singkil [email protected]

10114 Kota Lhokseumawe [email protected]

10115 Kota Langsa [email protected]

10116 Aceh Barat Daya [email protected]

10117 Gayo Lues [email protected]

10118 Nagan Raya [email protected]

10119 Aceh Tamiang [email protected]

10120 Aceh Jaya [email protected]

10121 Bener Meriah [email protected]

102 SUMATERA UTARA [email protected]

10201 Kota Medan [email protected]

10202 Kota Binjai [email protected]

10203 Kota Tanjung Balai [email protected]

10204 Kota Tebing Tinggi [email protected]

10205 Kota Pematang Siantar [email protected]

10206 Kota Sibolga [email protected]

10207 Kota Padang Sidempuan [email protected]

10208 Deli Serdang [email protected]

10209 Langkat [email protected]

10210 Karo [email protected]

10211 Simalungun [email protected]

10212 Asahan [email protected]

10213 Labuhan Batu [email protected]

10214 Tapanuli Tengah [email protected]

10215 Tapanuli Utara [email protected]

10216 Tapanuli Selatan [email protected]

10217 Nias [email protected]

10218 Dairi [email protected]

10219 Toba Samosir [email protected]

10220 Mandailing Natal [email protected]

10221 Serdang Bedagai [email protected]

10222 Nias Selatan [email protected]

10223 Pakpak Bharat [email protected]

10224 Humbang Hasundutan [email protected]

10225 Samosir [email protected]

103 SUMATERA BARAT [email protected]

10301 Kota Padang [email protected]

10302 Kota Bukittinggi [email protected]

10303 Kota Payakumbuh [email protected]

10304 Kota Padang Panjang [email protected]

10305 Kota Solok [email protected]

10306 Kota Sawah Lunto [email protected]

10307 Pasaman [email protected]

10308 Agam [email protected]

Lampiran 06 TPPU Anggota Kadin

1

Page 33: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

10309 Lima Puluh Koto [email protected]

10310 Tanah Datar [email protected]

10311 Solok [email protected]

10312 Sawahlunto/Sijunjung [email protected]

10313 Padang Pariaman [email protected]

10314 Pesisir Selatan [email protected]

10315 Solok Selatan [email protected]

10316 Pasaman Barat [email protected]

10317 Kota Pariaman [email protected]

10318 Dharmas Raya [email protected]

10319 Kepulauan Mentawai [email protected]

104 RIAU [email protected]

10401 Kota Pekan Baru [email protected]

10402 Kota Dumai [email protected]

10403 Bengkalis [email protected]

10404 Kampar [email protected]

10405 Indagiri Hulu [email protected]

10406 Indagiri Hilir [email protected]

10407 Kuantan Singingi [email protected]

10408 Pelalawan [email protected]

10409 Rokan Hilir [email protected]

10410 Rokan Hulu [email protected]

10411 Siak [email protected]

105 JAMBI [email protected]

10501 Kota Jambi [email protected]

10502 Batang Hari [email protected]

10503 Bungo [email protected]

10504 Tebo [email protected]

10505 Kerinci [email protected]

10506 Merangin [email protected]

10507 Sarolangun [email protected]

10508 Tanjung Jabung Barat [email protected]

10509 Tanjung Jabung Timur [email protected]

10510 Muaro Jambi [email protected]

106 BENGKULU [email protected]

10601 Kota Bengkulu [email protected]

10602 Bengkulu Utara kab.bengkuluutara@@bengkulu.kadin-indonesia.or.id

10603 Bengkulu Selatan [email protected]

10604 Rejang Lebong [email protected]

10605 Muko-muko [email protected]

10606 Seluma [email protected]

10607 Kaur [email protected]

10608 Lebong [email protected]

10609 Kepahyang [email protected]

107 SUMATERA SELATAN [email protected]

10701 Kota Palembang [email protected]

10702 Banyuasin [email protected]

10703 Musi Banyuasin [email protected]

10704 Musi Rawas [email protected]

10704 Ogan Komering Ilir [email protected]

10705 Ogan Komering Ulu [email protected]

10706 Muara Enim [email protected]

10707 Lahat [email protected]

10708 Ogan Komering Ulu Timur [email protected]

10709 Ogan Komering Ulu Selatan [email protected]

10710 Ogan ilir [email protected]

10711 Kota Lubuk Linggau [email protected]

10712 Kota Pagar Alam [email protected]

10713 Kota Prabumulih [email protected]

2

Page 34: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

108 LAMPUNG [email protected]

10801 Kota Bandar Lampung [email protected]

10802 Lampung Utara [email protected]

10803 Lampung Barat [email protected]

10804 Lampung Tengah [email protected]

10805 Lampung Selatan [email protected]

10806 Kota Metro [email protected]

10807 Tulang Bawang [email protected]

10808 Tanggamus [email protected]

10809 Way Kanan [email protected]

10810 Lampung Timur [email protected]

109 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG [email protected]

10901 Kota Pangkal Pinang [email protected]

10902 Bangka [email protected]

10903 Belitung [email protected]

10904 Bangka Tengah [email protected]

10905 Bangka Barat [email protected]

10906 Belitung Timur [email protected]

10907 Bangka Selatan [email protected]

110 KEPULAUAN RIAU [email protected]

11001 Kota Tanjung Pinang [email protected]

11002 Kota Batam [email protected]

11003 Bintan [email protected]

11004 Karimun [email protected]

11005 Natuna [email protected]

11006 Lingga [email protected]

201 JAWA BARAT [email protected]

20101 Kota Bandung [email protected]

20102 Kota Bogor [email protected]

20103 Kota Sukabumi [email protected]

20104 Kota Cirebon [email protected]

20105 Bekasi [email protected]

20106 Karawang [email protected]

20107 Purwakarta [email protected]

20108 Subang [email protected]

20109 Bogor [email protected]

20110 Sukabumi [email protected]

20111 Cianjur [email protected]

20112 Bandung [email protected]

20113 Garut [email protected]

20114 Sumedang [email protected]

20115 Tasikmalaya [email protected]

20116 Ciamis [email protected]

20117 Kuningan [email protected]

20118 Cirebon [email protected]

20119 Indramayu [email protected]

20120 Majalengka [email protected]

20121 Kota Bekasi [email protected]

20122 Kota Depok [email protected]

20123 Kota Cimahi [email protected]

20124 Kota Tasikmalaya [email protected]

20125 Kota Banjar [email protected]

202 DKI JAKARTA [email protected]

20201 Jakarta Pusat [email protected]

20202 Jakarta Barat [email protected]

20203 Jakarta Selatan [email protected]

20204 Jakarta Timur [email protected]

20205 Jakarta Utara [email protected]

20206 Kepulauan Seribu [email protected]

3

Page 35: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

203 JAWA TENGAH [email protected]

20301 Kota Semarang [email protected]

20302 Kota Tegal [email protected]

20303 Kota Pekalongan [email protected]

20304 Kota Salatiga [email protected]

20305 Kota Magelang [email protected]

20306 Kota Surakarta [email protected]

20307 Semarang [email protected]

20308 Kendal [email protected]

20309 Demak [email protected]

20310 Grobogan [email protected]

20311 Pekalongan [email protected]

20312 Batang [email protected]

20313 Pemalang [email protected]

20314 Tegal [email protected]

20315 Brebes [email protected]

20316 Banyumas [email protected]

20317 Cilacap [email protected]

20318 Banjarnegara [email protected]

20319 Purbalingga [email protected]

20320 Magelang [email protected]

20321 Temanggung [email protected]

20322 Wonosobo [email protected]

20323 Purworejo [email protected]

20324 Kebumen [email protected]

20325 Pati [email protected]

20326 Kudus [email protected]

20327 Jepara [email protected]

20328 Blora [email protected]

20329 Sukoharjo [email protected]

20330 Klaten [email protected]

20331 Rembang [email protected]

20332 Sragen [email protected]

20333 Boyolali [email protected]

20334 Karanganyar [email protected]

20335 Wonogiri [email protected]

204 DI YOGYAKARTA [email protected]

20401 Kota Yogyakarta [email protected]

20402 Bantul [email protected]

20403 Sleman [email protected]

20404 Kulon Progo [email protected]

20405 Gunung Kidul [email protected]

205 JAWA TIMUR [email protected]

20501 Kota Surabaya [email protected]

20502 Kota Malang [email protected]

20503 Kota Kediri [email protected]

20504 Kota Madiun [email protected]

20505 Kota Blitar [email protected]

20506 Kota Mojokerto [email protected]

20507 Kota Pasuruan [email protected]

20508 Kota Probolinggo [email protected]

20509 Gresik [email protected]

20510 Sidoarjo [email protected]

20511 Mojokerto [email protected]

20512 Jombang [email protected]

20513 Bojonegoro [email protected]

20514 Tuban [email protected]

20515 Lamongan [email protected]

20516 Madiun [email protected]

4

Page 36: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

20517 Magetan [email protected]

20518 Ngawi [email protected]

20519 Ponorogo [email protected]

20520 Pacitan [email protected]

20521 Kediri [email protected]

20522 Nganjuk [email protected]

20523 Blitar [email protected]

20524 Tulungagung [email protected]

20525 Trenggalek [email protected]

20526 Malang [email protected]

20527 Pasuruan [email protected]

20528 Probolinggo [email protected]

20529 Lumajang [email protected]

20530 Bondowoso [email protected]

20531 Situbondo [email protected]

20532 Jember [email protected]

20533 Banyuwangi [email protected]

20534 Pamekasan [email protected]

20535 Sampang [email protected]

20536 Sumenep [email protected]

20537 Bangkalan [email protected]

20538 Kota Batu [email protected]

206 BANTEN [email protected]

20601 Kota Tangerang [email protected]

20602 Kota Cilegon [email protected]

20603 Serang [email protected]

20604 Lebak [email protected]

20605 Pandeglang [email protected]

20606 Tangerang [email protected]

301 KALIMANTAN BARAT [email protected]

30101 Kota Pontianak [email protected]

30102 Sambas [email protected]

30103 Pontianak [email protected]

30104 Sanggau [email protected]

30105 Sintang [email protected]

30106 Kapuas Hulu [email protected]

30107 Ketapang [email protected]

30108 Landak [email protected]

30109 Bengkayang [email protected]

30110 Melawi [email protected]

30111 Sekadau [email protected]

30112 Kota Singkawang [email protected]

302 KALIMANTAN TENGAH [email protected]

30201 Kota Palangka Raya [email protected]

30203 Kapuas [email protected]

30203 Kotawaringin Barat [email protected]

30204 Kotawaringin Timur [email protected]

30205 Barito Utara [email protected]

30206 Barito Selatan [email protected]

30207 Pulang Pisau [email protected]

30208 Gunung Mas [email protected]

30209 Sukamara [email protected]

30210 Lamandau [email protected]

30211 Katingan [email protected]

30212 Seruyan [email protected]

30213 Murung Raya [email protected]

30214 Barito Timur [email protected]

303 KALIMANTAN SELATAN [email protected]

30301 Kota Banjarmasin [email protected]

5

Page 37: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

30302 Banjar [email protected]

30303 Hulu Sungai Utara [email protected]

30304 Hulu Sungai Tengah [email protected]

30305 Hulu Sungai Selatan [email protected]

30306 Kota Baru [email protected]

30307 Barito Kuala [email protected]

30308 Tapin [email protected]

30309 Tabalong [email protected]

30310 Tanah Laut [email protected]

30311 Kota Banjar Baru [email protected]

30312 Tanah Bumbu [email protected]

30313 Balangan [email protected]

304 KALIMANTAN TIMUR [email protected]

30401 Kota Samarinda [email protected]

30402 Kota Balikpapan [email protected]

30403 Kutai Kertanegara [email protected]

30404 Berau [email protected]

30405 Bulungan [email protected]

30406 Pasir [email protected]

30407 Kota Tarakan [email protected]

30408 Kota Bontang [email protected]

30409 Kutai Timur [email protected]

30410 Kutai Barat [email protected]

30411 Nunukan [email protected]

30412 Malinau [email protected]

30413 Penajam Paser Utara [email protected]

401 SULAWESI UTARA [email protected]

40101 Kota Manado [email protected]

40102 Kota Bitung [email protected]

40103 Kepulauan Sangihe [email protected]

40104 Minahasa [email protected]

40105 Bolaang Mongondow [email protected]

40106 Minahasa Utara [email protected]

40107 Minahasa Selatan [email protected]

40108 Kota Tomohon [email protected]

40109 Kepulauan Talaud [email protected]

402 SULAWESI TENGAH [email protected]

40201 Kota Palu [email protected]

40202 Buol [email protected]

40203 Donggala [email protected]

40204 Poso [email protected]

40205 Banggai [email protected]

40206 Banggai Kepulauan [email protected]

40207 Tojo Una-Una [email protected]

40208 Toli-Toli [email protected]

40209 Parigi Moutong [email protected]

40210 Morowali [email protected]

403 SULAWESI TENGGARA [email protected]

40301 Kota Kendari [email protected]

40302 Kendari [email protected]

40303 Kolaka [email protected]

40304 Muna [email protected]

40305 Buton [email protected]

40306 Konawe Selatan [email protected]

40307 Bombana [email protected]

40308 Wakatobi [email protected]

40309 Kolaka Utara [email protected]

40310 Kota Bau-bau [email protected]

404 SULAWESI SELATAN [email protected]

6

Page 38: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

40401 Kota Makasar [email protected]

40402 Kota Pare-Pare [email protected]

40406 Tana Toraja [email protected]

40407 Pinrang [email protected]

40408 Enrekang [email protected]

40409 Sidenreng Rappang [email protected]

40410 Pangkajene Kepulauan [email protected]

40411 Maros [email protected]

40412 Gowa [email protected]

40413 Takalar [email protected]

40414 Jeneponto [email protected]

40415 Bantaeng [email protected]

40416 Bulukumba [email protected]

40417 Selayar [email protected]

40418 Sinjai [email protected]

40419 Bone [email protected]

40420 Wajo [email protected]

40421 Luwu [email protected]

40422 Luwu Utara [email protected]

40423 Soppeng [email protected]

40424 Barru [email protected]

40425 Luwu Timur [email protected]

40426 Mamuju Utara void [email protected]

40427 Kota Palopo [email protected]

40428 Mamasa void [email protected]

405 GORONTALO [email protected]

40501 Kota Gorontalo [email protected]

40502 Gorontalo [email protected]

40503 Boalemo [email protected]

40504 Bone Bolango [email protected]

40505 Pohuwato [email protected]

406 SULAWESI BARAT [email protected]

40601 Polewali [email protected]

40602 Mamuju [email protected]

40603 Majene [email protected]

40604 Mamuju Utara [email protected]

40605 Mamasa [email protected]

501 BALI [email protected]

50101 Kota Denpasar [email protected]

50102 Buleleng [email protected]

50103 Jembrana [email protected]

50104 Badung [email protected]

50105 Tabanan [email protected]

50106 Gianyar [email protected]

50107 Klungkung [email protected]

50108 Bangli [email protected]

50109 Karang Asem [email protected]

502 NUSA TENGGARA BARAT [email protected]

50201 Kota Mataram [email protected]

50202 Lombok Barat [email protected]

50203 Lombok Tengah [email protected]

50204 Lombok Timur [email protected]

50205 Sumbawa [email protected]

50206 Dompu [email protected]

50207 Bima [email protected]

50208 Sumbawa Barat [email protected]

50209 Kota Bima [email protected]

503 NUSA TENGGARA TIMUR [email protected]

50301 Kota Kupang [email protected]

7

Page 39: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

50302 Sumba Barat [email protected]

50303 Sumba Timur [email protected]

50304 Manggarai [email protected]

50305 Sikka [email protected]

50306 Ngada [email protected]

50307 Ende [email protected]

50308 Flores Timur [email protected]

50309 Kupang [email protected]

50310 Timor Tengah Selatan [email protected]

50311 Timor Tengah Utara [email protected]

50312 Belu [email protected]

50313 Alor [email protected]

50314 Lembata [email protected]

50315 Manggarai Barat [email protected]

50316 Rote Ndao [email protected]

601 MALUKU [email protected]

60101 Kota Ambon [email protected]

60102 Maluku Tengah [email protected]

60103 Maluku Tenggara [email protected]

60104 Maluku Tenggara Barat [email protected]

60105 Buru [email protected]

60106 Seram Bagian Timur [email protected]

60107 Seram Bagian Barat [email protected]

60108 Kepulauan Aru [email protected]

602 MALUKU UTARA [email protected]

60201 Kota Ternate [email protected]

60202 Kota Tidore Kepulauan [email protected]

60203 Halmahera Utara [email protected]

60204 Halmahera Tengah [email protected]

60205 Halmahera Barat [email protected]

60206 Halmahera Selatan [email protected]

60207 Halmahera Timur [email protected]

60208 Kepulauan Sula [email protected]

603 PAPUA [email protected]

60301 Kota Jayapura [email protected]

60302 Jayapura [email protected]

60303 Biak Numfor [email protected]

60304 Sarmi [email protected]

60305 Keerom [email protected]

60306 Boven Digoel [email protected]

60307 Merauke [email protected]

60308 Jayawijaya [email protected]

60309 Paniai [email protected]

60310 Yapen Waropen [email protected]

60311 Waropen [email protected]

60312 Asmat [email protected]

60313 Mappi [email protected]

60314 Mimika [email protected]

60315 Nabire [email protected]

60316 Pegunungan Bintang [email protected]

60317 Puncak Jaya [email protected]

60318 Tolikara [email protected]

60319 Yahukimo [email protected]

60320 Supiori [email protected]

604 IRIAN JAYA BARAT [email protected]

60401 Kota Sorong [email protected]

60402 Sorong [email protected]

60403 Sorong Selatan [email protected]

60404 Kaimana [email protected]

8

Page 40: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

60405 Manokwari [email protected]

60406 Raja Ampat [email protected]

60407 Teluk Bintuni [email protected]

60408 Teluk Wondama [email protected]

60409 Fak-Fak [email protected]

9

Page 41: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA 2005

Garis Besar Dua Digit A PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

01 Pertanian dan Perburuan 02 Kehutanan

B PERIKANAN 05 Perikanan

C PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 10 Pertambangan batubara, penggalian gambut,

gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara 11 Pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan

gas bumi 12 Pertambangan bijih uranium dan thorium 13 Pertambangan bijih logam 14 Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta

pertambangan mineral dan bahan kimia D INDUSTRI PENGOLAHAN

15 Industri makanan dan minuman 16 Industri pengolahan tembakau 17 Industri tekstil 18 Industri pakaian jadi 19 Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki 20 Industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak

termasuk mebel), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya

21 Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya 22 Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media

rekaman 23 Industri barang-barang dari batubara, pengilangan

minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir

24 Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia 25 Industri karet, barang dari karet, dan barang dari

plastik 26 Industri barang galian bukan logam 27 Industri logam dasar 28 Industri barang dari logam, kecuali mesin dan

peralatannya 29 Industri mesin dan perlengkapannya 30 Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan

pengolahan data 31 Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya 32 Industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi,

serta perlengkapannya 33 Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur,

peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng 34 Industri kendaraan bermotor 35 Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor

roda empat atau lebih 36 Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya 37 Daur ulang

E LISTRIK, GAS DAN AIR 40 Listrik, gas, uap, dan air panas 41 Pengadaan dan penyaluran air bersih

F KONSTRUKSI 45 Konstruksi

G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 50 Penjualan mobil, sepeda motor, dan penjualan eceran

bahan bakar kendaraan

51 Perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor)

52 Perdagangan eceran, kecuali mobil dan sepeda motor 53 Perdagangan ekspor, kecuali perdagangan mobil dan

sepeda motor 54 Perdagangan impor, kecuali perdagangan mobil dan

sepeda motor H PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN

MAKAN MINUM 55 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan

minum I TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

60 Angkutan da rat dan angkutan dengan saluran pipa 61 Angkutan air 62 Angkutan udara 63 Jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan,

dan jasa perjalanan wisata 64 Pos dan telekomunikasi

J PERANTARA KEUANGAN 65 Perantara keuangan kecuali asuransi dan dana

pensiun 66 Asuransi dan dana pensiun 67 Jasa penunjang perantara keuangan

K REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 70 Real estat 71 Jasa persewaan mesin dan peralatannya (tanpa

operator), barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi

72 Jasa komputer dan kegiatan yang terkait 73 Penelitian dan pengembangan (swasta) 74 Jasa perusahaan lainnya

L ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 75 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan

sosial wajib M JASA PENDIDIKAN

80 Jasa pendidikan N JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

85 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial O JASA KEMASYARAKATAN. SOSIAL BUDAYA,

HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNY 90 Jasa kebersihan 91 Kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain 92 Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga 93 Jasa kegiatan lainnya

P JASA PERSEORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA 95 Jasa perseorangan yang melayani rumah tangga

Q BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA-INTERNASIONAL LAINNYA 99 Badan internasional dan badan ekstra-internasional

lainnya X KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA

00 Kegiatan yang belum jelas batasannya

Page 42: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA 2005

Rincian Lima Digit A PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN 01 PERTANIAN DAN PERBURUAN 011 Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan,

dan hortikultura 0111 Pertanian tanaman pangan dan

perkebunan 01111 Pertanian padi 01112 Pertanian palawija

Kacang merah dan kacang panjang masuk kelompok 01122.

01113 Perkebunan tebu dan tanaman pemanis lainnya 01114 Perkebunan tembakau 01115 Perkebunan karet dan penghasil getah lainnya 01116 Perkebunan tanaman bahan baku tekstil dan

sejenisnya 01117 Perkebunan tanaman obat/ bahan farmasi 01118 Perkebunan tanaman minyak atsiri 01119 Perkebunan tanaman lainnya yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain Tanaman perkebunan teh, kakao, dan kopi masuk kelompok 01135; tanaman perkebunan bumbu-bumbuan masuk kelompok 01137-01139.

0112 Pertanian hortikultura sayuran dan bunga-bungaan 01121 Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali 01122 Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen

lebih dari sekali 01123 Pertanian hortikultura bunga-bungaan 01124 Pertanian tanaman hias lainnya 01125 Pembibitan dan pembenihan

hortikultura sayuran dan bunga-bungaan

0113 Pertanian buah-buahan, perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tanaman untuk minuman, perkebunan jambu mete, dan perkebunan tanaman untuk rempah

01131 Pertanian buah-buahan musiman 01132 Pertanian buah-buahan sepanjang tahun 01133 Perkebunan kelapa 01134 Perkebunan kelapa sawit 01135 Perkebunan tanaman untuk bahan minuman 01136 Perkebunan jambu mete 01137 Perkebunan lada 01138 Perkebunan cengkeh 01139 Perkebunan tanaman rempah lainnya 012 Peternakan 0121 Pembibitan dan budidaya ternak 01211 Pembibitan dan budidaya sapi potong 01212 Pembibitan dan budidaya sapi perah 01213 Pembibitan dan budidaya kerbau potong 01214 Pembibitan dan budidaya kerbau perah 01215 Pembibitan dan budidaya kuda 01216 Pembibitan dan budidaya kambing potong 01217 Pembibitan dan budidaya kambing perah 01218 Pembibitan dan budidaya domba 0122 Pembibitan dan budidaya ternak lainnya 01222 Pembibitan dan budidaya ayam ras 01223 Pembibitan dan budidaya ayam buras 01224 Pembibitan dan budidaya itik

01225 Pembibitan dan budidaya burung puyuh 01226 Pembibitan dan budidaya burung merpati 01227 Pembibitan dan budidaya burung onta 01228 Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya 01229 Pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya 013 Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan

peternakan (mixed farming) 0130 Kombinasi Pertanian atau perkebunan dengan

peternakan (mixed farming) 01300 Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan

peternakan (mixed farming) 014 Jasa pertanian, perkebunan dan peternakan 0140 Jasa pertanian, perkebunan dan peternakan 01401 Jasa pengolahan lahan 01402 Jasa pemupukan, penanaman bibit/ benih dan

pengendalian jasad pengganggu Ol403 Jasa pemanenan dan pasca panen 01404 Usaha jasa pertanian lainnya

Penyewaan khusus alat pertanian saja tanpa operatornya masuk subgolongan 7121

01405 Jasa pelayanan kesehatan ternak Pelayanan kesehatan hewan dari jenis hewan bukan ternak masuk golongan 852.

01406 Jasa pemacekan ternak 01407 Jasa penetasan telur 01408 Jasa pelayanan peternakan lainnya 015 Perburuan/penangkapan dan penangkaran satwa liar 0150 Perburuan/penangkapan dan penangkaran satwa liar 01501 Perburuan/penangkapan satwa liar 01502 Penangkaran satwa liar 02 KEHUTANAN 020 Kehutanan 0201 Pengusahaan hutan tanaman 02011 Pengusahaan hutan jati 02012 Pengusahaan hutan pinus 02013 Pengusahaan hutan mahoni 02014 Pengusahaan hutan sonokeling 02015 Pengusahaan hutan albasia/jeunjing 02016 Pengusahaan hutan cendana 02017 Pengusahaan hutan akasia 02018 Pengusahaan hutan ekaliptus 02019 Pengusahaan hutan lainnya

Yang belum termasuk dalam kelompok 02011 s.d. 02018.

0202 Pengusahaan hutan alam 02020 Pengusahaan hutan alam 0203 Pengusahaan hasil hutan selain kayu 02031 Pengusahaan rotan 02032 Pengusahaan getah pinus 02033 Pengusahaan daun kayu putih 02034 Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera 02035 Pengusahaan damar 02039 Penggunaan hasil hutan selain kayu lainnya 0204 Jasa kehutanan 02041 Jasa kehutanan bidang inventarisasi dan tataguna

lahan

Page 43: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

02042 Jasa kehutanan bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam

02043 Jasa kehutanan bidang reboisasi dan rehabilitasi 02049 Jasa kehutanan lainnya Jasa di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam

kelompok 02041 s.d. 02043. 0205 Usaha kehutanan lainnya 02051 Usaha pemungutan kayu 02052 Usaha pemungutan selain kayu 02059 Usaha kehutanan lainnya B PERIKANAN 05 PERIKANAN 050 Perikanan 0501 Penangkapan biota di laut 05011 Penangkapan ikan di laut 05012 Penangkapan crustacea laut 05013 Penangkapan mollusca laut 05014 Penangkapan/pengambilan tanaman laut 05015 Penangkapan/pengambilan benih biota laut 0502 Budidaya biota di laut 05021 Budidaya biota laut 05022 Pembenihan biota laut 0503 Penangkapan biota di perairan umum 05031 Penangkapan ikan di perairan umum 05032 Penangkapan crustacea, mollusca, dan biota

lainnya di perairan umum 0504 Budidaya biota air tawar dan air payau 05041 Budidaya biota air tawar 05042 Budidaya biota air payau 05043 Pembenihan biota air tawar 05044 Pembenihan biota air payau 0505 Jasa perikanan 05051 Jasa sarana produksi perikanan laut 05052 Jasa produksi perikanan laut 05053 Jasa pascapanen perikanan laut 05054 Jasa sarana produksi perikanan darat 05055 Jasa produksi perikanan darat 05056 Jasa pasca panen perikanan darat C PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 10 PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN

GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA DAN PEMBUATAN BRIKET BATUBARA

101 Pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara

10101 Pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara

10102 Gasifikasi batubara di lokasi penambangan 102 Pembuatan briket batubara 1020 Pembuatan briket batubara 10200 Pembuatan briket batubara 11 PERTAMBANGAN DAN JASA PERTAMBANGAN

MINYAK DAN GAS BUMI 111 Pertambangan minyak dan gas bumi, serta

pengusahaan tenaga panas bumi 1110 Pertambangan minyak dan gas bumi, serta

pengusahaan tenaga panas bumi 11101 Pertambangan minyak dan gas bumi

Pencairan gas bumi menjadi LNG sampai kepengapalannya termasuk kegiatan pertambangan, sedangkan pengolahan lanjut dari hasil minyak bumi masuk subgolongan 2320.

11102 Pengusahaan tenaga panas bumi

112 Jasa pertambangan minyak dan gas bumi 1120 Jasa pertambangan minyak dan gas bumi 11200 Jasa pertambangan minyak dan gas bumi 12 PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN

THORIUM 120 Pertambangan bijih uranium dan thorium 1200 Pertambangan bijih uranium dan thorium 12000 Pertambangan bijih uranium dan thorium 13 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM 131 Pertambangan pasir besi dan bijih besi 1310 Pertambangan pasir besi dan bijih besi 13101 Pertambangan pasir besi 13102 Pertambangan bijih besi 132 Pertambangan logam dan bijih timah 1320 Pertambangan logam dan bijih timah 13201 Pertambangan bijih timah 13202 Pertambangan bijih bauksit 13203 Pertambangan bijih tembaga 13204 Pertambangan bijih nikel 13205 Pertambangan bijih mangan 13206 Pertambangan emas dan perak 13207 Pertambangan bijih timah hitam 13209 Bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih

besi Yang belum termasuk kelompok 13201 s.d 13207 seperti: bijih seng platinum, dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, masuk kelompok ini.

14 PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR, SERTA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BAHAN KIMIA

141 Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir 1410 Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir 14101 Penggalian batu hias dan batu bangunan 14102 Penggalian batu bahan industri 14103 Penggalian tanah dan tanah liat 14104 Penggalian gips 14105 Penggalian pasir 14106 Penggalian kerikil 142 Pertambangan dan penggalian yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 1421 Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan

pupuk 14211 Pertambangan belerang

Pengolahan lanjutan dari mineral belerang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan/ usaha penambangan masuk subgolongan 2411.

14212 Pertambangan fosfat 14213 Pertambangan nitrat 14214 Pertambangan yodium 14215 Pertambangan potash (kalium karbonat) 14219 Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk

lainnya Yang belum tercakup dalam kelompok 14211 s.d 14215. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemisahan dan sortasi yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya dimasukkan dalam kelompok ini.

1422 Ekstraksi garam 14220 Ekstraksi garam

Page 44: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

Pengolahan yang tidak ada hubungannya dengan ekstraksi dan penggalian garam masukkan subgolongan 1549.

1429 Pertambangan dan penggalian lain 14291 Pertambangan aspal alam 14292 Penggalian asbes 14299 Pertambangan dan penggalian lainnya D INDUSTRI PENGOLAHAN 15 INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 151 Pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-

buahan, sayuran, minyak dan lemak 1511 Pemotongan hewan dan pengawetan daging 15111 Industri pemotongan hewan

Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang masuk golongan 512, 522,532; pemotongan hewan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya masuk golongan 012

15112 Industri pengolahan dan pengawetan daging 1512 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota

perairan lainnya 15121 Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya 15122 Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota

perairan lainnya Penggaraman/pengeringan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/ budidaya masuk golongan 050

15123 Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya Pengasapan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/ budidaya masuk golongan 050

15124 Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya Pembekuan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/ budidaya masuk golongan 050; kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.

15125 Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya Pemindangan ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/ budidaya masuk golongan 050

15129 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya

Selain yang tercakup dalam kelompok 15121 s.d. 15125, seperti: tepung ikan, kecap ikan, tepung udang, tepung kerang dan peda peragian; dan pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkapan/ budidaya masuk golongan 050

1513 Industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan sayuran

15131 Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran 15132 Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan

sayuran 15133 Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran 15134 Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran 15139 Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk

buah-buahan dan sayuran Selain yang terliput dalam kelompok 15131 s.d. 15134 bubuk sari buah-buahan, air/ sari pekat buah buahan, dan air/ sari pekat sayuran.

1514 Industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani

15141 Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani

Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik masuk subgolongan 2423; pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya masuk golongan 012, 013, 014 dan 015.

15142 Industri margarine 15143 Industri minyak goreng dari minyak kelapa 15144 Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit 15145 Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan

hewani Yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144, seperti: minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.

15149 Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani

Yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti: shorterning (minyak roti).

152 Industri susu dan makanan dari susu 1520 Industri susu dan makanan dari susu 15201 Industri susu

Pasteurises! susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya masuk golongan 012 dan 013

15202 Industri makanan dari susu Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu masuk kelompok 15213.

15203 Industri es krim Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan dari susu masuk kelompok 15492.

153 Industri penggilingan padi-padian, tepung, dan makanan ternak

1531 Industri penggilingan, pengupasan dan pembersihan padi-padian, biji-bijian dan kacang-kacangan, termasuk pembuatan kopra

15311 Industri penggilingan padi dan penyosohan beras Penggilingan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011

15312 Industri penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya

Penggilingan dan pembersihan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011

15313 Industri pengupasan, pembersihan, dan sortasi kopi Pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011; pembuatan bubuk kopi masuk kelompok 15491.

15314 Industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan kakao

Pengupasan dan pembersihan cokelat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011.

15315 Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan kakao

Pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011

15316 Industri pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan

Kegiatan pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011

15317 Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian (termasuk rizoma)

Page 45: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

15318 Industri kopra 1532 Industri tepung dan pati 15321 Industri tepung terigu 15322 Industri berbagai macam tepung dari padi-padian,

biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya

15323 Industri pati ubi kayu 15324 Industri berbagai macam pati palma 15329 Industri pati lainnya 1533 Industri makanan ternak 15331 Industri ransum pakan ternak/ ikan

Pengolahan ransum pakan .ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanannya masuk golongan 012 dan 050

15332 Industri konsentrat pakan ternak Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan masuk golongan 012

154 Industri makanan lainnya 1541 Industri roti dan sejenisnya 15410 Industri roti dan sejenisnya 1542 Industri gula dan pengolahan gula 15421 Industri gula pasir 15422 Industri gula merah

Pembuatan gula merah yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 atau 013

15423 Industri gula lainnya Yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti: glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.

15424 Industri sirop Pembuatan sirop yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri masuk dalam kelompok 15421 atau 15422.

15429 Industri pengolahan gula lainnya selain sirop 1543 Industri coklat dan kembang gula 15431 Industri bubuk coklat 15432 Industri makanan dari coklat dan kembang gula 1544 Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, so'un dan

sejenisnya 15440 Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, so'un dan

sejenisnya 1549 Industri makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan

di tempat lain 15491 Industri pengolahan teh dan kopi 15492 Industri es

Es kering (dry ice) masuk golongan 241. 15493 Industri kecap

Pembuatan kecap ikan masuk kelompok 15129. 15494 Industri tempe dan tahu

Pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/ kacangkacangan lainnya, seperti: tempe bongkrek, masuk kelompok 15499.

15495 Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap, tempe, dan tahu

15496 Industri kerupuk, kripik, peyek dan sejenisnya Pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan masuk kelompok 15493; peyek teri, peyek udang, dan sejenisnya masuk dalam kelompok 15499.

15497 Industri bumbu masak dan penyedap masakan 15498 Industri kue-kue basah 15499 Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain

155 Industri minuman 1551 Industri minuman keras 15510 Industri minuman keras

Industri alkohol murni masuk subgolongan 2411; pembotolan tanpa pengolahan minuman masuk subgolongan 5122

1552 Industri anggur dan sejenisnya 15520 Industri anggur (wine) dan sejenisnya

Pembotolan tanpa pengolahan minuman dimasukkan dalam subgolongan 5122

1553 Industri malt dan minuman yang mengandung malt 15530 Industri malt dan minuman yang mengandung malt

Pembotolan tanpa pengolahan minuman masuk subgolongan 5122 5122

1554 Industri minuman ringan (soft drink), air minum dalam kemasan

15541 Industri minuman ringan (soft drink) 15542 Industri air minum dalam kemasan 16 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU 160 Industri pengolahan tembakau 1600 Industri pengolahan tembakau 16001 Industri pengeringan dan pengolahan tembakau

Pengolahan daun tembakau yang tidak dapat dipisahkan tersendiri dari usaha pertaniannya masuk subgolongan 0111

16002 Industri rokok kretek Pembungkusan/ pengepakan rokok tanpa pembuatan rokok masuksubgolongan 5122

16003 Industri rokok putih Pembungkusan/ pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok masuk subgolongan 5122

16004 Industri rokok lainnya 16009 Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok

lainnya Yang produknya belum terliput dalam kelompok 16001 s.d. 16004, seperti: tembakau bersaus; bumbu rokok, kelembak menyan, saus rokok/ tembakau, uwur, klobot, kawung serta filter

17 INDUSTRI TEKSTIL 171 Industri pemintalan, pertenunan, pengolahan akhir

tekstil 1711 Industri persiapan dan pemintalan; pertenunan

tekstil 17111 Industri persiapan serat tekstil 17112 Industri pemintalan benang 17113 Industri pemintalan benang jahit 17114 Industri pertenunan (kecuali pertenunan karung goni

dan karung lainnya) Pertenunan karung goni dan karung lainnya masuk kelompok 17214 atau 17215 dan kecuali industri kain tenun ikat.

17115 Industri kain tenun ikat 1712 Industri penyelesaian akhir (finishing) tekstil 17121 Industri penyempurnaan benang 17122 Industri penyempurnaan kain

Penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan masuk kelompok 17114

17123 Industri pencetakan kain 17124 Industri batik 172 Industri barang jadi tekstil dan permadani 1721 Industri barang jadi tekstil, kecuali untuk pakaian

jadi 17211 Industri barang jadi tekstil untuk keperluan

rumahtangga

Page 46: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

17212 Industri barang jadi tekstil, untuk keperluan kesehatan

17213 Industri barang jadi tekstil lainnya Mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung penyelamat.dll termasuk untuk keperluan kosmetika, seperti kapas kosmetika.

17214 Industri karung goni 17215 Industri karung lainnya

Pembuatan karung plastik masuk kelompok 25205

1722 Industri permadani (ambal) 17220 Industri permadani (ambal)

Karpet yang terbuat dari banan-bahan gabus, karet atau plastik masuk kelompok 20299, 25191, atau 25204; kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras masuk kelompok 17299.

1723 Industri tali dan barang dari tali 17231 Industri tali 17232 Industri barang-barang dari tali 1729 Industri tekstil lainnya 17291 Industri yang menghasilkan kain pita (narrow fabric) 17292 Industri yang menghasilkan kain keperluan industri

Industri kulit imitasi dengan media selain tekstil masuk kelompok 19113.

17293 Industri bordir dan sulaman 17294 Industri bukan tenunan (nonwoven) 17295 Industri kain ban 17299 Industri tekstil yang tidak diklasifikasikan di tempat

lain 173 Industri perajutan 1730 Industri perajutan 17301 Industri kain rajut 17302 Industri pakaian jadi rajutan 17303 Industri rajutan kaos kaki 17304 Industri barang jadi rajutan lainnya 174 Industri kapuk industri kapuk 1740 Industri kapuk 17400 Industri kapuk 18 INDUSTRI PAKAIAN JADI 181 Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, kecuali

pakaian jadi berbulu 1810 Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, kecuali

pakaian jadi berbulu 18101 Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya 18102 Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya 18103 Industri pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya

dari kulit 182 Industri pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu

dan pencelupan bulu 1820 Industri pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu

dan pencelupan bulu 18201 Industri bulu tiruan 18202 Industri pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu

dan atau aksesoris 18203 Industri pencelupan bulu 19 INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN

ALAS KAKI 191 Industri kulit dan barang dari kulit (termasuk kulit

buatan) 1911 Industri kulit dan kulit buatan 19111 Industri pengawetan kulit

Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/ biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/ budidaya, masuk golongan 012 atau golongan 050

19112 Industri penyamakan kulit Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/ biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/ budidaya, dimasukkan dalam golongan 01 atau golongan 050

19113 Industri kulit buatan/imitasi Industri kulit buatan/ imitasi dengan media tekstil dimasukkan dalam kelompok 17292.

1912 Industri barang-barang dari kulit dan kulit buatan, kecuali untuk alas kaki

19121 Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi

Seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.

19122 Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri

Seperti: klep, packing, rem pickers, sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (belt), kulit apron, dan sisir kulit pada mesin (combing leather).

19123 Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan dan sepatu hewan.

19129 Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya

Yang belum terliput dalam kelompok 19121 sampai dengan 19123, seperti: jok, dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu).

192 Industri alas kaki 1920 Industri alas kaki 19201 Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari 19202 Industri sepatu olahraga 19203 Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan industri 19209 Industri alas kaki lainnya 20 INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU

(TIDAK TERMASUK MEBELLER), DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA

201 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu, dan sejenisnya

2010 Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya

20101 Industri penggergajian kayu 20102 Industri pengawetan kayu 20103 Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya 20104 Industri pengolahan rotan 202 Industri barang-barang dari kayu, dan barang-barang

anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya 2021 Industri kayu lapis, veneer, dan sejenisnya 20211 Industri kayu lapis 20212 Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative

plywood 20213 Industri panel kayu lainnya 20214 Industri veneer 2022 Industri komponen bahan bangunan 20220 Industri moulding dan komponen bahan bangunan 2023 Industri peti kemas dari kayu 20230 Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati 2029 Industri anyam-anyaman, kerajinan, ukiran dari

kayu, dan industri barang lain dari kayu

Page 47: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

20291 Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu 20292 Industri anyam-anyaman dari tanaman selain rotan

dan bambu 20293 Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali

mebeller 20294 Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu 20299 Industri barang dari kayu, rotan, gabus yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 21 INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN

SEJENISNYA 210 Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya 2101 Industri bubur kertas (pulp), kertas dan karton/

paper board 21011 Industri bubur kertas (pulp) 21012 Industri kertas budaya 21013 Industri kertas berharga 21014 Industri kertas khusus

Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti: coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil masuk subgolongan 2109; kertas fotografi masuk dalam subgolongan 2429; kertas ampelas (abrasive paper) masuk golongan 269.

21015 Industri kertas industri 21016 Industri kertas tissue 21019 Industri kertas lainnya

selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.

2102 Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton 21020 Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton 2109 Industri barang dari kertas dan karton yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 21090 Industri barang dari kertas dan karton yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak masuk kelompok 22110.

22 INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN

221 Industri penerbitan 2211 Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi

lainnya 22110 Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi

lainnya 2212 Penerbitan suratkabar, jurnal, tabloid dan majalah 22120 Penerbitan suratkabar, jurnal, tabloid, dan majalah 2213 Penerbitan dalam media rekaman 22130 Penerbitan dalam media rekaman

Penerbitan rekaman film dan video masuk subgolongan 9211; penerbitan piranti lunak komputer masuk subgolongan 7220

2214 Industri penerbitan khusus 22140 Industri penerbitan khusus

Mencakup industri penerbitan perangko, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya.

2219 Industri penerbitan lainnya 22190 Industri penerbitan lainnya

Mencakup usaha penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, pencetakan lukisan, dan barang'-barang cetakan lainnya. Industri ini termasuk pula rekaman mikro film.

222 Industri percetakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pencetakan, termasuk reproduksi/cetak ulang)

2221 Industri percetakan 22210 Industri percetakan

Pencetakan label kertas atau karton masuk subgolongan 2109.

2222 Industri jasa penunjang percetakan 22220 Industri jasa penunjang percetakan 223 Reproduksi media rekaman, film, dan video 2230 Reproduksi media rekaman, film, dan video 22301 Reproduksi media rekaman

Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data masuk kelompok 25207; industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya masuk kelompok 22130.

22302 Reproduksi film dan video Penerbitan rekaman film dan video masuk subgolongan 9211

23 INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA, PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN PENGOLAHAN GAS BUMI, BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR

231 Industri barang-barang dari batubara 2310 Industri barang-barang dari batubara 23100 Industri barang-barang dari batubara

Destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran masuk subgolongan 4020; pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja masuk subgolongan 2710; briket dan pengepakan batubara yang tergabung dengan kegiatan pertambangan dimasukkan dalam subgolongan 1010

232 Industri pengilangan minyak burnt, pengolahan gas bumi, dan industri barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi

2320 Industri pengilangan minyak bumi, pengolahan gas bumi, dan industri barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi

23201 Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi 23202 Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi 23203 Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi 23204 Industri pembuatan minyak pelumas 23205 Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas 233 Pengolahan bahan bakar nuklir (nuclear fuel) 2330 Pengolahan bahan bakar nuklir (nuclear fuel) 23300 Pengolahan bahan bakar nuklir (nuclear fuel) 24 INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI

BAHAN KIMIA 241 Industri bahan kimia industri 2411 Industri kimia dasar, kecuali pupuk 24111 Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali

Industri pembuatan garam dapur masuk kelompok 15499.

24112 Industri kimia dasar anorganik gas industri 24113 Industri kimia dasar anorganik pigmen 24114 Industri kimia dasar anorganik lainnya 24115 Industri kimia dasar organik, yang bersumber dari

hasil pertanian 24116 Industri kimia dasar organik, bahan baku zat warna

dan pigmen, zat warna dan pigmen 24117 Industri kimia dasar organik yang bersumber dari

minyak bumi, gas bumi dan batubara

Page 48: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

24118 Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus.

24119 Industri kimia dasar organik lainnya 2412 Industri pupuk 24121 Industri pupuk alam/ non sintetis hara makro primer 24122 Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer

Mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti: urea, 2A, TSP, DSP, dan kalsium sulfat; termasuk juga pembuatan gas CO2, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.

24123 Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer Mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: mono amonium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), kalium amonium khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), kalium metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan amonium kalium fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.

24124 Industri pupuk buatan campuran hara makro primer 24125 Industri pupuk hara makro sekunder 24126 Industri pupuk hara mikro

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti seng, besi, tembaga, mangan, boron, dan molybdenum.

24127 Industri pupuk pelengkap 24129 Industri pupuk lainnya 2413 Industri plastik dan karet buatan 24131 Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan

baku plastik 24132 Industri karet buatan 242 Industri barang-barang kimia lainnya 2421 Industri bahan baku pemberantas kama dan

pemberantas hama termasuk zat pengatur tumbuh 24211 Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif) 24212 Industri pemberantas hama (formulasi) 24213 Industri zat pengatur tumbuh 24214 Industri bahan amelioran (pembenah tanah) 2422 Industri cat, pernis dan lak 24221 Industri cat 24222 Industri pernis 24223 Industri lak 2423 Industri farmasi dan jamu 24231 Industri bahan farmasi 24232 Industri farmasi 24233 Industri simplisia (bahan jamu) 24234 Industri jamu 24235 Industri minuman penyegar 2424 Industri sabun dan bahan pembersih keperluan

rumah tangga, kosmetik dan sejenisnya 24241 Industri sabun dan bahan pembersih keperluan

rumah tangga, termasuk pasta gigi 24242 Industri bahan kosmetik dan kosmetik 2429 Industri bahan kimia dan barang kimia yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 24291 Industri perekat/lem 24292 Industri bahan peledak 24293 Industri tinta 24294 Industri minyak atsiri

24295 Industri korek api Pembuatan batu korek api (flint) masuk subgolongan 2690; korek api dari logam (lighter) masuk subgolongan 3699.

24299 Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya 243 Industri serat buatan 2430 Industri serat buatan 24301 Industri serat/benang filamen buatan 24302 Industri serat stapel buatan 25 INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN

BARANG DARI PLASTIK 251 Industri karet dan barang dari karet 2511 Industri ban dan vulkanisir ban 25111 Industri ban luar dan ban dalam 25112 Industri vulkanisir ban 2512 Industri karet 25121 Industri Pengasapan karet 25122 Industri remilling karet 25123 Industri karet remah (crumb rubber) 2519 Industri barang-barang lain dari karet 25191 Industri barang-barang dari karet untuk keperluan

rumah tangga 25192 Industri barang-barang dari karet untuk keperluan

industri 25199 Industri barang-barang dari karet yang belum

termasuk 25191 dan 25192 252 Industri barang dari plastik 2520 Industri Barang dari plastik 25201 Industri pipa dan selang dari plastik 25202 Industri barang plastik lembaran 25203 Industri media rekam dari plastik

Pembuatan film peka cahaya masuk kelompok 24299; rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam masuk kelompok 22130; rekaman gambar film dan pita video masuk subgolongan 9211; rekaman data dengan pita, disk/ diskette dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer masuk subgolongan 7290

25204 Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)

25205 Industri kemasan dari plastik 25206 Industri barang-barang dan peralatan teknik/ industri

dari plastik 25209 Industri barang-barang plastik lainnya

Pembuatan barang-barang peralatan olahraga masuk subgolongan 3693; mainan anak-anak dari plastik masuk subgolongan 3694; tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan masuk subgolongan 1912.

26 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM 261 Industri gelas dan barang dari gelas 2611 Industri kaca 26111 Industri kaca lembaran 26112 Industri kaca pengaman 26119 Industri kaca lainnya

Yang belum termasuk kelompok 26111 dan 26112, seperti: tubes atau rods.

2612 Industri barang dari gelas 26121 Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga

dari gelas 26122 Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan

kesehatan dari gelas 26123 Industri barang gelas untuk keperluan sampul 26124 Industri kemasan dari gelas 26129 Industri barang-barang lainnya dari gelas

Page 49: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

262 Industri barang-barang dari porselin 2620 Industri barang-barang dari porselin 26201 Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin 26202 Industri bahan bangunan dari porselin 26203 Industri alat laboratorium dan alat listrik/ teknik dari

porselin 26209 Industri barang-barang lainnya dari porselin 263 Industri pengolahan tanah liat/keramik 2631 Industri barang-barang dari tanah liat/ keramik

lainnya 26311 Industri bata tahan api dan sejenisnya 26319 Industri barang-barang tahan api dari tanah liat/

keramik lainnya 2632 Industri barang-barang dari tanah liat/ keramik,

selain barang tanah liat tahan api 26321 Industri barang-barang dari tanah liat / keramik

untuk keperluan rumah tangga 26322 Industri batubata dari tanah liat/keramik 26323 Industri genteng dari tanah liat/keramik 26324 Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik

selain batu bata dan genteng 26329 Industri barang lainnya dari tanah liat/keramik

Yang belum tercakup dalam kelompok 26321 sampai dengan 26324.

264 Industri semen, kapur dan gips, serta barang-barang dari semen, dan kapur

2641 Industri semen, kapur, dan gips 26411 Industri semen 26412 Industri kapur 26413 Industri gips 2642 Industri barang-barang dari semen, kapur dan gips 26421 Industri barang-barang dari semen 26422 Industri barang-barang dari kapur 26423 Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk

konstruksi 26429 Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 26421 hingga 26423.

265 Industri barang-barang dari batu 2650 Industri barang-barang dari batu 26501 Industri barang dari marmer dan granit untuk

keperluan rumah tangga dan pajangan 26502 Industri barang dari marmer dan granit untuk

keperluan bahan bangunan 26503 Industri barang dari batu untuk keperluan rumah

tangga dan pajangan 26509 Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.

266 Industri barang-barang dari asbes 2660 Industri barang-barang dari asbes 26601 Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan

bangunan 26602 Industri barang dari asbes untuk keperluan industri 26609 Industri barang-barang dari asbes lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.

269 Industri barang-barang galian bukan logam lainnya 2690 Industri barang galian bukan logam lainnya 26900 Industri barang galian bukan logam lainnya

Yang belum tercakup dalam golongan 261 s.d. 266

27 INDUSTRI LOGAM DASAR 271 Industri logam dasar besi dan baja 2710 Industri logam dasar besi dan baja

27101 Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) 27102 Industri penggilingan baja (steel rolling) 27103 Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi 272 Industri logam dasar bukan besi 2720 Industri logam dasar bukan besi 27201 Industri pembuatan logam dasar bukan besi 27202 Industri penggilingan logam bukan besi 27203 Industri ekstrusi logam bukan besi 27204 Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan

besi dan baja 273 Industri pengecoran logam 2731 Industri pengecoran besi dan baja 27310 Industri pengecoran besi dan baja 2732 Industri pengecoran logam bukan besi dan baja 27320 Industri pengecoran logam bukan besi dan baja 28 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI

MESIN DAN PERALATANNYA 281 Industri barang-barang logam siap pasang untuk

bangunan, pembuatan tangki, dan generator uap 2811 Industri barang-barang logam siap pasang untuk

bangunan 28111 Industri barang-barang dari logam bukan aluminium

siap pasang untuk bangunan Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya masuk kelompok 28113; industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya masuk kelompok 28120.

28112 Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan

28113 Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan

28119 Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 28111 sampai dengan 28113.

2812 Industri tangki, penampung zat cair, dan kontainer dari logam

28120 Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam

289 Industri barang logam lainnya, dan kegiatan jasa pembuatan barang-barang dari logam

2891 Industri penempaan, pengepresan, dan penggulungan logam

28910 Industri penempaan, pengepresan, dan penggulungan logam

2892 Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam

28920 Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam

2893 Industri alat-alat pertanian, pertukangan, pemotong, dan peralatan lainnya dari logam

28931 Industri alat pertanian dari logam 28932 Industri alat pertukangan dari logam 28933 Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang

digunakan dalam rumah tangga 28939 Industri peralatan lainnya dari logam 2899 Industri barang logam yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain 28991 Industri alat-alat dapur dari logam 28992 Industri peralatan kantor dari logam, tidak termasuk

furnitur 28993 Industri paku, mur dan baut 28994 Industri macam-macam wadah dari logam 28995 Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat

Page 50: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

Industri kabel listrik dan komunikasi masuk kelompok 31300.

28996 Industri pembuatan profil Mencakup usaha pembuatan baja profil dengan cara las, seperti: H-Beam, I-Beam dan sejenisnya.

28997 Industri lampu dari logam 28998 Industri keperluan rumah tangga lainnya dari logam 28992 Industri barang logam lainnya yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 29 INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA 291 Industri mesin-mesin umum 2911 Industri motor penggerak mula (prime motor) 29111 Industri mesin uap, turbin dan kincir 29112 Industri motor pembakaran dalam

Motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih masuk kelompok 34300; motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912, dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang masuk kelompok 35301.

29113 Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula

29114 Jasa penunjang industri motor penggerak mula 2912 Industri pompa dan kompresor 29120 Industri pompa dan kompresor

Katup dari karet masuk subgolongan 2519; keran dari porselen masuk subgolongan 26202.

2913 Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor

29130 Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor

2914 Industri oven dan tungku 29141 Industri tungku dan alat pemanas sejenis yang tidak

menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga)

29142 Industri tungku, oven, dan alat pemanas sejenis yang menggunakan arus listrik

Alat pengatur panas untuk makanan, minuman, dan tembakau termasuk pula non-electric oven untuk pembuat roti masuk subgolongan 2925, sedangkan alat pengukur panas untuk pulp, kertas, dan bahan industri lainnya masuk subgolongan 2929.

2915 Industri alat pengangkat dan alat pemindah 29150 Industri alat pengangkat dan alat pemindah

Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian masuk subgolongan 2921; alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah masuk subgolongan 2924.

2919 Industri mesin-mesin umum lainnya 29191 Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan, dan

pengalengan 29192 Industri mesin timbangan 29193 Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan

rumah tangga 29199 Industri mesin-mesin umum lainnya 292 Industri mesin-mesin untuk keperluan khusus 2921 Industri mesin pertanian dan kehutanan, serta jasa

penunjang pemeliharaan dan perbaikannya 29211 Industri mesin pertanian dan kehutanan 2922 Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/

pengerjaan logam, kayu dan material lainnya

29221 Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan logam

29222 Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan kayu

29223 Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan material selain logam dan kayu

29224 Industri mesin/ peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik

2923 Industri mesin-mesin metalurgi 29230 Industri mesin-mesin metalurgi 2924 Industri mesin-mesin untuk pertambangan,

penggalian dan konstruksi 29240 Industri mesin-mesin untuk pertambangan,

penggalian dan konstruksi Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam subgolongan 2921.

2925 Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau

29250 Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau

2926 Industri mesin-mesin tekstil, produk tekstil, dan barang-barang dari kulit

29261 Industri kabinet mesin jahit Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik

dari kayu, plywood, maupun dari logam. 29262 Industri mesin jahit serta mesin cuci, dan mesin

pengering untuk keperluan niaga Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga masuk kelompok 29302.

29263 Industri mesin tekstil 29264 Industri jarum mesin dan jarum rajut 2927 Industri senjata dan amunisi 29270 Industri senjata dan amunisi 2929 Industri mesin-mesin khusus lainnya 29291 Industri mesin-mesin untuk percetakan 29292 Industri mesin-mesin pabrik kertas 29299 Industri mesin-mesin industri khusus lainnya 293 Industri peralatan rumah tangga yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 2930 Industri peralatan rumah tangga yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 29301 Industri kompor, dan alat-alat pemanas, dan alat

pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik 29302 Industri peralatan rumah tangga dengan

menggunakan arus listrik Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga masuk subgolongan 2926; pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak masuk subgolongan 2926.

29309 Industri alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga

30 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA

300 Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data

3000 Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data

30001 Industri mesin kantor dan akuntansi manual 30002 Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik 30003 Industri mesin kantor, komputasi dan akuntansi

elektronik Pembuatan sub-assembly dan komponen elektronika mesin komputasi masuk subgolongan 3210; pemeliharaan dan perbaikan

Page 51: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

mesin kantor, akutansi, dan pengolahan data masuk subgolongan 7250; pembuatan electronic games dimasukkan dalam subgolongan 3694.

30004 Industri mesin fotocopi 31 INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN

PERLENGKAPANNYA 311 Industri motor listrik, generator, dan transformator 3110 Industri motor listrik, generator, dan transformator 31101 Industri motor listrik 31102 Industri mesin pembangkit listrik 31103 Industri pengubah tegangan (transformator),

pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)

Pembuatan generator kendaraan dan cranking motor masuk subgolongan 3190.

312 Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik

3120 Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik

31201 Industri panel listrik dan swicth gear 31202 Industti peralatan pengontrol arus listik

Mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dsb.

313 Industri kabel listrik dan telepon 3130 Industri kabel listrik dan telepon 31300 Industri kabel listrik dan telepon

Pembuatan kawat/ kabel logam tanpa dibalut masuk subgolongan 2720.

314 Industri akumulator listrik dan batu baterai 3140 Industri akumulator listrik dan batu baterai 31401 Industri batu baterai kering (batu baterai primer) 31402 Industri akumulator listrik (batu baterai sekunder)

Mencakup pembuatan pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).

315 Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan 3150 Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan 31501 Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat

dan lampu ultra violet Pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor masuk subgolongan 3190.

31502 Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) 31509 Industri komponen lampu listrik 319 Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain 3190 Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain 31900 Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain 32 INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN

KOMUNIKASI, SERTA PERLENGKAPANNYA 321 Industri tabung dan katup elektronik serta komponen

elektronik lainnya 3210 Industri tabung dan katup elektronik serta komponen

elektronik lainnya 32100 Industri tabung dan katup elektronik serta komponen

elektronik lainnya 322 Industri alat transmisi komunikasi 3220 Industri alat transmisi komunikasi 32200 Industri alat transmisi dan alat komunikasi 323 Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan

gambar, dan sejenisnya 3230 Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan

gambar, dan sejenisnya 32300 Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan

gambar, dan sejenisnya

33 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG

331 Industri peralatan kedokteran, dan peralatan untuk mengukur, memeriksa, menguji, dan bagian lainnya, kecuali alat-alat optik

3311 Industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan orthopaedic

33111 Industri perabot untuk operasi, perawatan, dan kedokteran gigi

33112 Industri peralatan sinar X, perlengkapan dan sejenisnya

33113 Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic

Termasuk usaha pembuatan gigi palsu, dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti: mata palsu, tengkorak palsu, dan bagian-bagian dalam tubuh palsu.

33119 Industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan orthopaedic lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 33111 sampai 33113.

3312 Industri peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi, dan maksud lain, kecuali peralatan pengawasan dalam proses industri

33121 Industri peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual

33122 Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektrik 33123 Industri pengukuran, pengatur dan pengujian

elektronik 3313 Industri peralatan pengujian dalam proses industri 33130 Industri peralatan pengujian dalam proses industri 332 Industri instrumen optik dan peraiatan fotografi 3320 Industri instrumen optik dan peralatan fotografi 33201 Industri kacamata

Termasuk juga pembuat lensa kaca mata dan lensa kontak.

33202 Industri teropong dan alat optik 33203 Industri kamera fotografi 33204 Industri kamera sinematografi proyektor dan

perlengkapannya 333 Industri jam, lonceng, dan sejenisnya 3330 Industri jam, lonceng, dan sejenisnya 33300 Industri jam, lonceng, dan sejenisnya 34 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 341 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih 3410 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih 34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulan, dan sejenisnya.

342 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih

3420 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih

34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.

343 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih

3430 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih

34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Page 52: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

Mencakup pembuatan komponen dan suku cadang

35 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

351 Industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu 3511 Industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu 35111 Industri kapal/perahu 35112 Industri peralatan dan perlengkapan kapal 35113 Industri perbaikan kapal

Mencakup perbaikan/ pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.

35114 Industri pemotongan kapal (ship breaking) 35115 Industri bangunan lepas pantai 3512 Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar,

rekreasi dan olahraga 35120 Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar,

rekreasi dan olahraga 352 Industri kereta api, bagian-bagian dan

perlengkapannya, serta perbaikan kereta api 3520 Industri kereta api, bagian-bagian dan

perlengkapannya serta perbaikan kereta api 35201 Industri kereta api, bagian-bagian dan

perlengkapannya 35202 Jasa penunjang industri kereta api

Mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.

353 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya serta perbaikan pesawat terbang

3530 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya serta perbaikan pesawat terbang

35301 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya 35302 Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat

terbang 359 Industri alat angkut lainnya 3591 Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga serta

komponen dan perlengkapannya 35911 Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga

Termasuk sepeda yang dilengkapi motor. 35912 Industri komponen dan perlengkapan kendaraan

bermotor roda dua dan tiga 3592 Industri sepeda dan kendaraan orang cacat 35921 Industri sepeda dan becak

termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.

35922 Industri perlengkapan sepeda dan becak Pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) masuk subgolongan

2511. 3599 Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain 35990 Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain 36 INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI

PENGOLAHAN LAINNYA 361 Industri furnitur 3610 Industri furnitur 36101 Industri furnitur dari kayu 36102 Industri furnitur dari rotan, dan atau bambu 36103 Industri furnitur dari plastik 36104 Industri furnitur dari logam 36109 Industri Furnitur Yang Belum Tercakup Dalam

Kelompok 36101 s.d. 36104 369 Industri pengolahan lainnya 3691 Industri barang perhiasan 36911 Industri permata

36912 Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia

Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan Benang bedah) masuk subgolongan 2423.

36913 Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia

Pembuatan perhiasan imitasi masuk subgolongan 3699.

36914 Industri barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia

36915 Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bukan logam mulia

Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam masuk subgolongan 3330.

3692 Industri alat-alat musik 36921 Industri alat-alat musik tradisional 36922 Industri alat-alat musik nontradisional

Perabuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan komponen yang sejenisnya masuk subgolongan 3230; alat-alat musik untuk mainan masuk subgolongan 3694.

3693 Industri alat-alat olahraga 36930 Industri alat-alat olahraga

Pembuatan perlengkapan perahu layar masuk subgolongan 1721, pakaian olahraga masuk subgolongan 1810, pakaian kuda masuk subgolongan 1912, sepatu olahraga masuk subgolongan 1920, senjata untuk olahraga masuk subgolongan 2927, sepeda olahraga/ kereta peluncur masuk golongan pokok 34/ 35), kapal/ sampan masuk subgolongan 3512, meja billiard/ perlengkapan bowling masuk subgolongan 3694, cambuk dan pecut masuk subgolongan 3699

3694 Industri alat permainan dan mainan anak-anak 36941 Industri alat permainan 36942 Industri mainan

Sepeda anak-anak masuk subgolongan 3592. 3699 Industri pengolahan lainnya yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 36991 Industri alat-alat tulis dan gambar, termasuk

perlengkapannya Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.

36992 Industri pita mesin tulis/ gambar 36993 Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain 36999 Industri pengolahan lain yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam subgolongan 17232.

37 DAUR ULANG 371 Daur ulang barang-barang logam 3710 Daur ulang barang-barang logam 37100 Daur ulang barang-barang logam

Pembuatan barang-barang logam baru yang menggunakan bahan baku barang-barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam masuk kelompok industri yang sesuai dari golongan pokok 37.

372 Daur ulang barang-barang bukan logam 3720 Daur ulang barang-barang bukan logam 37200 Daur ulang barang-barang bukan logam E LISTRIK, GAS DAN AIR 40 LISTRIK, GAS, UAP, DAN AIR PANAS 401 Ketenagalistrikan 4010 Ketenagalistrikan

Page 53: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

40101 Pembangkitan tenaga listrik 40102 Transmisi tenaga listrik

Penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik tegangan tinggi termasuk gardu-gardu induknya,

40103 Distribusi tenaga listrik 40104 Jasa penunjang kelistrikan 402 Gas 4020 Gas 40201 Pengadaan gas 40202 Distribusi gas

Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, masuk subgolongan 6030

403 Uap dan air panas 4030 Uap dan air panas 40300 Uap dan air panas 41 PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH 410 Pengadaan dan penyaluran air bersih 4100 Pengadaan dan penyaluran air bersih 41001 Pengadaan, penjernihan dan penyaluran air bersih

Penyaluran air pada sistem irigasi untuk pertanian masuk subgolongan 0140

41002 Pengadaan dan penyaluran air baku 41003 Jasa penunjang pengadaan dan penyaluran air bersih F KONSTRUKSI 45 KONSTRUKSI 451 Penyiapan lahan 4510 Penyiapan lahan 45100 Penyiapan lahan 452 Konstruksi gedung dan bangunan sipil 4521 Konstruksi gedung 45211 Konstruksi gedung tempat tinggal 45212 Konstruksi gedung perkantoran 45213 Konstruksi gedung industri 45214 Konstruksi gedung perbelanjaan 45215 Konstruksi gedung kesehatan 45216 Konstruksi gedung pendidikan 45217 Konstruksi gedung penginapan 45218 Konstruksi gedung tempat hiburan 45219 Konstruksi gedung lainnya

Selainyang masuk kelompok 45211s.d. 45218, 4522 Konstruksi bangunan sipil 45221 Bangunan jalan, jembatan dan landasan 45222 Bangunan jalan dan jembatan kereta api 45223 Bangunan terowongan 45224 Bangunan pengairan 45225 Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan

air bersih, air limbah dan drainase 45226 Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan

barang minyak dan gas 45227 Bangunan dermaga 45229 Bangunan sipil lainnya

Yang belum terliput dalam kelompok 45221 s.d. 45227

4523 Konstruksi bangunan elektrikal dan komunikasi 45231 Bangunan elektrikal

Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/ pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.

45232 Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai

45233 Konstruksi telekomunikasi navigasi udara 45234 Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api 45235 Konstruksi sentral telekomunikasi 45239 Konstruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 4523 s.d. 45235.

4524 Konstruksi khusus 45241 Pemasangan pondasi dan pilar 45242 Pembuatan/pengeboran sumur air tanah 45243 Pemasangan perancah (steiger) 45244 Pemasangan atap (roof covering) 45245 Pemasangan bangunan konstruksi prefab dan

pemasangan kerangka baja 45246 Pengerukan 45249 Konstruksi khusus lainnya

Yang belum terliput dalam kegiatan konstruksi kelompok 45241 s.d. 45246.

453 Instalasi gedung dan bangunan sipil 4531 Instalasi gedung 45311 Instalasi air (plumbing) 45312 Instalasi listrik 45313 Instalasi telekomunikasi 45314 Instalasi gas 45315 Instalasi elektronika 45316 Instalasi mekanikal 45317 Instalasi AC 45319 Instalasi gedung lainnya

Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya yang belum terliput dalam kelompok 45311 s.d. 45317.

4532 Instalasi bangunan sipil 45321 Instalasi listrik bangunan sipil

Pemasangan tiang listrik masuk kelompok 45231. 45322 Instalasi navigasi laut dan sungai 45323 Instalasi meteorologi dan geofisika 45324 Instalasi navigasi udara 45325 Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api 45326 Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya 45327 Instalasi telekomunikasi 45328 Instalasi jaringan pipa 45329 Instalasi bangunan sipil lainnya

Pemeliharaan, dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum terliput dalam kelompok 45321s.d. 45328.

454 Penyelesaian konstruksi gedung 4540 Penyelesaian konstruksi gedung 45401 Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium 45402 Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan

plafon 45403 Pengecatan 45404 Dekorasi interior 45405 Dekorasi eksterior 45409 Penyelesaian konstruksi gedung lainnya

Mencakup penyelesaian konstruksi lainnya yang belum masuk kelompok 45401 s.d. 45405.

455 Penyewaan alat konstruksi atau peralatan pembongkar/penghancur bangunan dengan operatornya

4550 Penyewaan alat konstruksi atau peralatan pembongkar/penghancur bangunan dengan operatornya

Page 54: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

45500 Penyewaan alat konstruksi atau peralatan pembongkar/ penghancur bangunan dengan operatornya

Penyewaan peralatan mesin konstruksi tan pa operatornya masuk subgolongan 7122

G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 50 PENJUALAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN

PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN

501 Penjualan mobil 5010 Penjualan mobil 50101 Perdagangan besar mobil 50102 Penjualan eceran mobil 502 Penjualan suku cadang dan aksesoris mobil 5020 Penjualan suku cadang dan aksesoris mobil 50201 Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil 50202 Penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil 503 Penjualan sepeda motor serta suku cadang dan

aksesorisnya 5030 Penjualan sepeda motor serta suku cadang dan

aksesorisnya 50301 Perdagangan besar sepeda motor serta suku cadang

dan aksesorisnya 50302 Penjualan eceran sepeda motor serta suku cadang

dan aksesorisnya 504 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan 5040 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan 50400 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU

Perdagangan besar bahan bakar masuk kelompok 51410; perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas masuk kelompok 52353

51 PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI SELAIN EKSPOR DAN IMPOR (KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR)

511 Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

5110 Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

51100 Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

Perdagangan besar mobil dan sepeda motor masuk golongan 501 s.d. 503.

512 Perdagangan Besar dalam negeri hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau

5121 Perdagangan besar hasil pertanian, binatang hidup 51211 Perdagangan besar hasil pertanian 51212 Perdagangan besar binatang hidup 51213 Perdagangan besar hasil perikanan 51214 Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan 5122 Perdagangan besar makanan, minuman dan

tembakau 51220 Perdagangan besar makanan, minuman dan

tembakau 513 Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah

tangga 5131 Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi, dan kulit 51310 Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit 5139 Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah

tangga lainnya 51391 Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan

rumah tangga 51392 Perdagangan besar barang-barang klmia dan farmasi

untuk keperluan rumah tangga

Mencakup perdagangan besar peralatan dan perlengkapan orthopedi.

51399 Perdagangan besar berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya

514 Perdagangan besar produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

5141 Perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis

51410 Perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis

5142 Perdagangan besar logam dan bijih logam 51420 Perdagangan besar logam dan bijih logam 5143 Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi 51431 Perdagangan besar barang-barang logam untuk

bahan konstruksi 51432 Perdagangan besar kaca untuk bahan konstruksi 51433 Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan

sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas 51434 Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu 51435 Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen 51436 Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 51437 Perdagangan besar cat 51438 Perdagangan besar macam-macam material

bangunan 51439 Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 51431 s.d. 51438

5149 Perdagangan besar barang antara (intermediate products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

51490 Perdagangan besar barang antara (intermediate products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

515 Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

5150 Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

51501 Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

51502 Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya

51503 Perdagangan besar alat transportasi darat (kecuali mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya

51504 Perdagangan Besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya

519 Perdagangan besar lainnya 5190 Perdagangan besar lainnya 51900 Perdagangan besar lainnya

Yang belum tercakup dalam golongan 512-515. 52 PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN

SEPEDA MOTOR 521 Perdagangan eceran berbagai macam barang 5211 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang

didominasi makanan, minuman dan tembakau 52111 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang

utamanya makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket

52112 Perdagangan eceran barang-barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau selain di supermarket/minimarket (pasar tradisional)

5219 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan, minuman dan tembakau

52191 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan bahan makanan/makanan,

Page 55: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

minuman, atau tembakau di toserba (department store)

52192 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan bahan makanan, minuman, atau tembakau (barang-barang kelontong) selain di toserba (department store)

522 Perdagangan eceran komoditi makanan, minuman, atau tembakau

5221 Perdagangan eceran komoditi makanan dari hasil pertanian

52211 Perdagangan eceran padi dan palawija 52212 Perdagangan eceran buah-buahan 52213 Perdagangan eceran sayuran 52214 Perdagangan eceran hasil peternakan 52215 Perdagangan eceran hasil perikanan 52219 Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya 5222 Perdagangan eceran komoditi makanan, minuman,

atau tembakau hasil industri pengolahan 52221 Perdagangan eceran beras 52222 Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah

dan sejenisnya 52223 Perdagangan eceran kopi, gula pasir, atau gula

merah 52224 Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco, dan oncom 52225 Perdagangan eceran daging dan biota air olahan 52226 Perdagangan eceran minuman

Termasuk perdagangan'eceran air minum isi ulang

52227 Perdagangan eceran rokok dan tembakau 52228 Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan 52229 Perdagangan eceran makanan lainnya 523 Perdagangan eceran komoditi bukan makanan,

minuman, atau tembakau 5231 Perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik,

dan alat laboratorium 52311 Perdagangan eceran bahan kimia 52312 Perdagangan eceran barang farmasi di apotik 52313 Perdagangan eceran barang farmasi selain di apotik 52314 Perdagangan eceran jamu 52315 Perdagangan eceran kosmetik 52316 Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama 52317 Perdagangan eceran alat-alat laboratorium, farmasi,

dan kesehatan 52318 Perdagangan eceran minyak atsiri 52319 Perdagangan eceran lainnya

Selain yang tercakup pada kelompok 52311 s.d. 52318

5232 Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi

52321 Perdagangan eceran tekstil 52322 Perdagangan eceran pakaian jadi 52323 Perdagangan eceran sepatu, sandal, dan alas kaki

lainnya 52324 Perdagangan eceran pelengkap pakaian dan benang 52325 Perdagangan eceran kaca mata 52326 Perdagangan eceran barang perhiasan 52327 Perdagangan eceran jam 52328 Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan

sejenisnya 52329 Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, alas kaki,

dan barang keperiuan pribadi lainnya 5233 Perdagangan eceran perlengkapan human tangga

dan perlengkapan dapur 52331 Perdagangan eceran furnitur 52332 Perdagangan eceran barang elektronik

52333 Perdagangan eceran alat dan perlengkapan listrik 52334 Perdagangan eceran barang pecah belah dan

perlengkapan dapur dari plastik 52335 Perdagangan eceran barang pecah belah dan

perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat 52336 Perdagangan eceran barang pecah belah dan

perlengkapan dapur dari kayu, bambu, atau rotan 52337 Perdagangan eceran barang pecah belah dan

pertengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu, atau rotan

52338 Perdagangan eceran alat-alat telekomunikasi 52339 Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan

perlengkapan dapur lainnya Yang belum tercakup dalam kelompok 52331 s.d. 52337

5234 Perdagangan eceran bahan konstruksi 52341 Perdagangan eceran barang-barang logam untuk

bahan konstruksi 52341 Perdagangan eceran barang-barang logam untuk

bahan konstruksi 52342 Perdagangan eceran kaca untuk bahan konstruksi 52343 Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin, dan

sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas 52344 Perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu 52345 Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen 52346 Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu 52347 Perdagangan eceran cat 52348 Perdagangan eceran macam-macam material

bangunan 52349 Perdagangan eceran bahan konstruksi lainnya 5235 Perdagangan eceran bahan bakar dan minyak

pelumas 52351 Perdagangan eceran premium, premix, dan solar di

kios/toko Perdagangan eceran avtur, premium, premix, dan solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU masuk kelompok 50500

52352 Perdagangan eceran minyak tanah 52353 Perdagangan eceran gas elpiji 52354 Perdagangan eceran minyak pelumas 52359 Perdagangan eceran bahan bakar lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 52351 s.d. 52354 di dalam bangunan.

5236 Perdagangan eceran kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi, komputer

52361 Perdagangan eceran kertas, kertas karton, dan barang dari kertas/ kertas karton

52362 Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar 52363 Perdagangan eceran hasil pencetakan, penerbitan

dan perangkat lunak (software) 52364 Perdagangan eceran alat-alat olahraga 52365 Perdagangan eceran alat-alat musik 52366 Perdagangan eceran alat fotografi dan

perlengkapannya 52367 Perdagangan eceran alat-alat optik dan

perlengkapannya 52368 Perdagangan eceran komputer dan mesin kantor 5237 Perdagangan eceran mesin-mesin (kecuali mobil dan

sepeda motor) dan suku cadang (onderdil), termasuk alat-alat transportasi

52371 Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya

52372 Perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya

Page 56: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

52373 Perdagangan eceran mesin lainnya -dan perlengkapannya

52374 Perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya

52375 Perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya

5238 Perdagangan eceran barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan

52381 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan,rumput dan sejenisnya

52382 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan hewan yang diawetkan

52383 Perdagangan eceran barang kerajinan dari logam 52384 Perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik 52385 Perdagangan eceran mainan anak-anak 52386 Perdagangan eceran lukisan 52389 Perdagangan eceran barang-barang kerajinan,

mainan anak-anak, dan lukisan lainnya Yang belum tercakup dalam kelompok 52381 s.d. 52386 di dalam bangunan.

5239 Perdagangan eceran komoditi lainnya (bukan makanan, minuman, atau tembakau)

52391 Perdagangan eceran alat-alat pertanian 52392 Perdagangan eceran alat-alat pertukangan 52393 Perdagangan eceran binatang peliharaan (pet shop) 52394 Perdagangan eceran bunga poton /florist 52395 Perdagangan eceran tanaman hias, bibit buah-

buahan dan tanaman obat-obatan 52399 Perdagangan eceran komoditi lainnya (bukan

makanan, minuman, atau tembakau) Yang belum tercakup subgolongan 5231 s.d. 5238 dan kategori 52391 s.d. 52398.

524 Perdagangan eceran barang bekas 5240 Perdagangan eceran barang bekas 52401 Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan

rumah tangga Perdagangan mobil dan motor bekas masuk golongan pokok 50.

52402 Perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas

52403 Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas

52404 Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas

52405 Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas

52406 Perdagangan eceran barang antik 52409 Perdagangan eceran barang bekas lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 52401 s.d. 52406.

525 Perdagangan eceran kaki lima 5251 Perdagangan eceran kaki lima komoditi dari hasil

pertanian 52511 Perdagangan eceran kaki lima komoditi padi dan

palawija 52512 Perdagangan eceran kaki lima komoditi buah-buahan 52513 Perdagangan eceran kaki lima komoditi sayur-

sayuran 52514 Perdagangan eceran kaki lima komoditi hasil

petemakan 52515 Perdagangan eceran kaki lima komoditi hasil

perikanan 52516 Perdagangan eceran kaki lima komoditi tanaman hias

dan hasil pertanian lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 52511 s.d 52515

5252 Perdagangan eceran kaki lima komoditi makanan, minuman hasil industri pengolahan

52521 Perdagangan eceran kaki lima beras 52522 Perdagangan eceran kaki lima roti, kue kering, kue

basah dan sejenisnya 52523 Perdagangan eceran kaki lima kopi, gula pasir, gula

merah, dan sejenisnya 52524 Perdagangan eceran kaki lima tahu, tempe, tauco,

dan oncom 52525 Perdagangan eceran kaki lima daging olahan dan

biota air olahan 52526 Perdagangan eceran kaki lima minuman 52527 Perdagangan eceran kaki lima rokok dan tembakau 52528 Perdagangan eceran kaki lima pakan ternak, pakan

unggas, dan pakan ikan 52529 Perdagangan eceran kaki lima komoditi makanan dan

minuman Yang belum tercakup kelompok 52521 s.d. 52528

5253 Perdagangan eceran kaki lima bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium

52531 Perdagangan eceran kaki lima bahan kimia 52532 Perdagangan eceran kaki lima farmasi 52533 Perdagangan eceran kaki lima jamu 52534 Perdagangan eceran kaki lima kosmetik 52535 Perdagangan eceran kaki lima pupuk dan

pemberantas hama 52536 Perdagangan eceran kaki lima minyak atsiri 52539 Perdagangan eceran kaki lima bahan kimia, farmasi,

kosmetik, dan alat laboratorium Yang belum tercakup dalam kelompok 52531 s.d. 52536

5254 Perdagangan eceran kaki lima tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi

52541 Perdagangan eceran kaki lima tekstil 52542 Perdagangan eceran kaki lima pakaian jadi 52543 Perdagangan eceran kaki lima sepatu, sandal, dan

alas kaki lainnya 52544 Perdagangan eceran kaki lima pelengkap pakaian dan

benang 52545 Perdagangan eceran kaki lima kacamata 52546 Perdagangan eceran kaki lima barang perhiasan 52547 Perdagangan eceran kaki lima jam 52548 Perdagangan eceran kaki lima tas, dompet, koper,

ransel, dan sejenisnya 52549 Perdagangan eceran kaki lima barang keperluan

pribadi lainnya 5255 Perdagangan eceran kaki lima perlengkapan rumah

tangga dan perlengkapan dapur 52551 Perdagangan eceran kaki lima barang elektronik 52552 Perdagangan eceran kaki lima alat dan perlengkapan

listrik 52553 Perdagangan eceran kaki lima barang pecah belah

dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin 52554 Perdagangan eceran kaki lima barang pecah belah

dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat 52555 Perdagangan eceran kaki lima barang pecah belah

dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu, atau rotan

52556 Perdagangan eceran kaki lima barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu atau tanah liat, kayu, bambu, atau rotan

52557 Perdagangan eceran kaki lima alat-alat kebersihan 52559 Perdagangan eceran kaki lima perlengkapan rumah

tangga lainnya

Page 57: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

5256 Perdagangan eceran kaki lima bahan bakar dan pelumas

52561 Perdagangan eceran kaki lima bahan bakar minyak, gas dan minyak pelumas

52569 Perdagangan eceran kaki lima bahan bakar lainnya 5257 Perdagangan eceran kaki lima kertas, barang-barang

dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, dan komputer

52571 Perdagangan eceran kaki lima kertas, karton, dan barang dari kertas

52572 Perdagangan eceran kaki lima alat tulis menulis dan gambar

52573 Perdagangan eceran kaki lima hasil 'pencetakan, penerbitan dan perangkat lunak (software)

52574 Perdagangan eceran kaki lima alat-alat olah raga dan alat musik

52575 Perdagangan eceran kaki lima alat fotagrafi, alat optik dan perlengkapannya

52576 Perdagangan eceran kaki lima mesin kantor 52577 Perdagangan eceran kaki lima campuran kertas,

karton, barang-barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya

5258 Perdagangan eceran kaki lima barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan

52581 Perdagangan eceran kaki lima barang kerajinan 52582 Perdagangan eceran kaki lima mainan anak-anak 52583 Perdagangan eceran kaki lima lukisan 5259 Perdagangan eceran kaki lima barang-barang bekas 52591 Perdagangan eceran kaki lima barang bekas

perlengkapan rumah tangga 52592 Perdagangan eceran kaki lima pakaian jadi, alas kaki,

perlengkapan pakaian, dan barang-barang perlengkapan pribadi bekas

52593 Perdagangan eceran kaki lima barang listrik dan elektronik bekas

52594 Perdagangan eceran kaki lima barang antik 52595 Perdagangan eceran kaki lima barang bekas

campuran 526 Perdagangan eceran kaki lima lainnya 5260 Perdagangan eceran kaki lima lainnya 52600 Perdagangan eceran kaki lima lainnya

Selain barang-barang dalam golongan 525. 527 Perdagangan eceran lainnya 5271 Perdagangan eceran melalui media 52711 Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi

makanan, minuman, tembakau, kimia , farmasi kosmetik, dan alat laboratorium

52712 Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang-barang keperluan pribadi

52713 Perdagangan eceran melalui media untuk barang-barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur

52714 Perdagangan eceran melalui media untuk barang-barang campuran yang masuk dalam 52711 s.d 52713

52719 Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya

5272 Perdagangan eceran keliling 52721 Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari

hasil pertanian 52722 Perdagangan eceran keliling komoditi makanan,

minuman, atau tembakau hasil industri pengolahan 52723 Perdagangan eceran keliling bahan-bahan kimia,

farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium

52724 Perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang-barang keperluan pribadi

52725 Perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur

52726 Perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak pelumas

52727 Perdagangan eceran keliling kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, dan komputer

52728 Perdagangan eceran keliling barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan

52729 Perdagangan eceran keliling barang-barang lainnya Selain yang masuk kelompok 52721 s.d. 52728

53 PERDAGANGAN EKSPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

531 Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

5310 Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

53100 Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

Perdagangan besar ekspor mobil dan-sepeda motor masuk golongan 501 s.d. 503.

532 Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau

5321 Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup

53211 Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian 53212 Perdagangan ekspor binatang hidup 53213 Perdagangan ekspor hasil perikanan 53214 Perdagangan ekspor hasil kehutanan dan perburuan 5322 Perdagangan ekspor makanan, minuman, dan

tembakau 53220 Perdagangan ekspor makanan, minuman dan

tembakau 533 Perdagangan ekspor barang-barang keperluan rumah

tangga 5331 Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi, dan kulit 53310 Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi, dan kulit 5339 Perdagangan ekspor barang-barang keperluan rumah

tangga lainnya 53391 Perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan

rumah tangga 53392 Perdagangan ekspor barang-barang kimia dan

farmasi untuk keperluan rumah tangga Termasuk pula perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan orthopedi.

53399 Perdagangan ekspor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya

534 Perdagangan ekspor produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

5341 Perdagangan ekspor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis

53410 Perdagangan ekspor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis

5342 Perdagangan ekspor logam dan bijih log am (hasil pertambangan dan penggalian)

53420 Perdagangan ekspor logam dan bijih logam (hasil pertambangan dan penggalian)

5343 Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi (kecuali bahan hasil penggalian)

53430 Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi (kecuali bahan hasil penggalian)

5349 Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

Page 58: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

53491 Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products)

Mencakup usaha mengekspor barang-barang antara, barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai, seperti: barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik, tekstil, fiber.

53492 Perdagangan ekspor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

Mencakup usaha mengekspor barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan daur ulang.

535 Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

5350 Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

53500 Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

539 Perdagangan ekspor lainnya 5390 Perdagangan ekspor lainnya 53900 Perdagangan ekspor lainnya

Yang belum tercakup dalam golongan 532-535 ke luar negeri.

54 PERDAGANGAN IMPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

541 Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

5410 Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

54100 Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak

Perdagangan besar impor mobil dan sepeda motor masuk golongan 501 s.d. 503.

542 Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau

5421 Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup

54211 Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian 54212 Perdagangan impor binatang hidup 54213 Perdagangan impor hasil perikanan 54214 Perdagangan impor hasil kehutanan dan perburuan 5422 Perdagangan impor makanan, minuman, dan

tembakau 54220 Perdagangan impor makanan, minuman dan

tembakau 543 Perdagangan impor barang-barang keperluan rumah

tangga 5431 Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi, dan kulit 54310 Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi, dan kulit 5439 Perdagangan impor barang-barang keperluan rumah

tangga lainnya 54391 Perdagangan impor peralatan dan perlengkapan

rumah tangga lainnya 54392 Perdagangan impor barang-barang kimia dan farmasi

untuk keperluan rumah tangga Termasuk perdagangan besar impor peralatan dan perlengkapan orthopedi.

54399 Perdagangan impor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya

544 Perdagangan impor produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

5441 Perdagangan impor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis

54410 Perdagangan impor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis

5442 Perdagangan impor logam dan bijih logam 54420 Perdagangan impor logam dan bijih logam

5443 Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi 54430 Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi 5449 Perdagangan impor barang antara (intermediate

products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

54491 Perdagangan impor produk antara (intermediate products)

54492 Perdagangan impor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)

545 Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

5450 Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

54500 Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya

549 Perdagangan Impor lainnya 5490 Perdagangan impor lainnya 54900 Perdagangan impor lainnya

Yang belum tercakup dalam dalam golongan 542-545.

H PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN

MAKAN MINUM 55 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN

MAKAN MINUM 551 Penyediaan akomodasi 5511 Hotel bintang 55111 Hotel bintang lima 55112 Hotel bintang empat 55113 Hotel bintang tiga 55114 Hotel bintang dua 55115 Hotel bintang satu 5512 Hotel melati 55120 Hotel melati 5513 Penginapan remaja (youth hostel) 55130 Penginapan remaja (youth hostel) 5514 Pondok wisata (home stay) 55140 Pondok wisata (home stay) 5515 Bumi perkemahan 55150 Bumi perkemahan 5516 Persinggahan karavan 55160 Persinggahan karavan 5519 Jasa Akomodasi lainnya 55190 Jasa akomodasi lainnya

Yang belum masuk subgolongan 5511 s.d. 5516. 552 Restoran/rumah makan, bar dan jasa boga 5521 Restoran/rumah makan 55211 Restoran/rumah makan talam kencana 55212 Restoran/rumah makan talam selaka 55213 Restoran/rumah makan talam gangsa 55214 Restoran/rumah makan nontalam 5522 Warung makan 55220 Warung makan 5523 Bar 55230 Bar

Usaha bar yang merupakan fasilitas dari hotel bintang masuk subgolongan 5111.

5524 Kedai makanan dan minuman 55240 Kedai makanan dan minuman 5525 Penjual makanan dan minuman keliling/tempat tidak

tetap 55250 Penjual makanan dan minuman keliling/ tempat tidak

tetap 5526 Jasa boga (catering)

Page 59: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

55260 Jasa boga (catering) I TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN

KOMUNIKASI 60 ANGKUTAN DA RAT DAN ANGKUTAN DENGAN

SALURAN PIPA 601 Angkutan jalan rel 6011 Angkutan jalan rel untuk penumpang 60110 Angkutan jalan rel untuk penumpang 6012 Angkutan jalan rel untuk barang 60120 Angkutan jalan rel untuk barang 6013 Angkutan jalan rel khusus 60131 Angkutan jalan rel khusus wisata 60139 Angkutan jalan rel khusus lainnya 602 Angkutan jalan 6021 Angkutan jalan dalam trayek untuk penumpang 60211 Angkutan antar-kota antar provinsi (AKAP) 60212 Angkutan perbatasan

Mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.

60213 Angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP) 60214 Angkutan kota 60215 Angkutan pedesaan 60216 Angkutan khusus

meliputi angkutan antar jempuit, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, dan angkutan pemadu moda.

60217 Angkutan lintas batas negara 6022 Angkutan jalan tidak dalam trayek untuk penumpang 60221 Angkutan taksi 60222 Angkutan sewa

Termasuk angkutan yang disewakan berikut pengemudi, misal: bajaj, kancil, dll.

60223 Angkutan pariwisata 60224 Angkutan tidak bermotor untuk penumpang

Termasuk dalam kelompok ini apabila jenis angkutan tersebut bukan merupakan fasilitas di kawasan wisata.

60225 Angkutan ojek 6023 Angkutan jalan untuk barang 60231 Angkutan bermotor untuk barang umum 60232 Angkutan bermotor untuk barang khusus 60233 Angkutan tidak bermotor untuk barang umum 603 Angkutan dengan saluran pipa 6030 Angkutan dengan saluran pipa 60300 Angkutan dengan saluran pipa 61 ANGKUTAN AIR 611 Angkutan laut 6111 Angkutan laut domestik 61111 Angkutan laut domestik umum liner untuk

penumpang 61112 Angkutan laut domestik umum tramper untuk

penumpang 61113 Angkutan laut domestik umum liner untuk barang 61114 Angkutan laut domestik umum tramper untuk barang 61115 Angkutan laut domestik khusus untuk wisata 61116 Angkutan laut domestik khusus untuk barang 61117 Angkutan laut domestik perintis 61118 Angkutan laut domestik pelayaran rakyat 6112 Angkutan laut internasional 61121 Angkutan laut internasional umum liner untuk

penumpang

61122 Angkutan laut internasional umum tramper untuk penumpang

61123 Angkutan laut intemasional umum liner untuk barang 61124 Angkutan laut intemasional umum tramper untuk

barang 61125 Angkutan laut intemasional khusus untuk wisata 61126 Angkutan laut intemasional khusus untuk barang 61127 Angkutan laut intemasional pelayaran rakyat 612 Angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan 6121 Angkutan sungai dan danau 61211 Angkutan sungai dan danau untuk penumpang

dengan trayek tetap dan teratur 61212 Angkutan sungai dan danau untuk penumpang

dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur 61213 Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak

tetap dan tidak teratur untuk wisata 61214 Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan

atau hewan 61215 Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus 61216 Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya

Pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.

6122 Angkutan penyeberangan domestik 61221 Angkutan penyeberangan antar-negara 61222 Angkutan penyeberangan umum antar-provinsi 61223 Angkutan penyeberangan perintis antar-provinsi 61224 Angkutan penyeberangan umum antar-kabupaten/

kota 61225 Angkutan penyeberangan perintis antar-

kabupaten/kota 61226 Angkutan penyeberangan umum dalam

kabupaten/kota 62 ANGKUTAN UDARA 621 Angkutan udara berjadwal 6211 Angkutan udara berjadwal domestik 62111 Angkutan Udara Berjadwal Domestik Umum 62112 Angkutan udara berjadwal domestik perintis 6212 Angkutan udara berjadwal internasional 62120 Angkutan udara berjadwal internasional 622 Angkutan udara tidak berjadwal 6220 Angkutan udara tidak berjadwal 62201 Angkutan udara tidak berjadwal domestik umum 62202 Angkutan udara tidak berjadwal domestik perintis 623 Angkutan udara khusus 6231 Angkutan udara khusus kegiatan keudaraan 62311 Angkutan udara khusus kegiatan keudaraan

penyemprotan dan penyerbukan 62312 Angkutan udara khusus kegiatan keudaraan

pemotretan, survei dan pemetaan 62313 Angkutan udara khusus olahraga 62314 Angkutan udara khusus pengangkutan orang sakit

(medical evacuation) 6232 Angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat 62320 Angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat

Mencakup usaha pengangkutan khusus awak pesawat dalam rangka pendidikan.

6239 Angkutan udara khusus lainnya 62390 Angkutan udara khusus lainnya 63 JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP KEGIATAN

ANGKUTAN, DAN JASA PERJALANAN WISATA 631 Jasa pelayanan bongkar muat barang 6310 Jasa pelayanan bongkar muat barang 63100 Jasa pelayanan bongkar muat barang

Page 60: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

632 Pergudangan, jasa cold storage, dan jasa wilayah berikat

6321 Pergudangan 63210 Pergudangan 6322 Jasa cold storage 63220 Jasa cold storage 6323 Jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan

berikat 63230 Jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan

berikat 6329 Jasa pergudangan lainnya 63290 Jasa pergudangan lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 63210 s.d. 63230.

633 Jasa penunjang angkutan kecuali jasa bongkar muat dan pergudangan

6331 Jasa terminal darat 63310 Jasa terminal darat 6332 Jasa pelayanan kepelabuhanan 63321 Jasa pelayanan kepelabuhanan laut 63322 Jasa pelayanan kepelabuhan sungai dan danau 63323 Jasa pelayanan kepelabuhan penyeberangan 6333 Jasa kebandarudaraan 63330 Jasa kebandarudaraan 6334 Jasa jalan tol 63340 Jasa jalan tol 6335 Jasa perparkiran 63351 Jasa perparkiran di badan jalan (on street parking) 63352 Jasa perparkiran di luar badan jalan (off sreet

parking) 6339 Jasa penunjang angkutan lainnya 63390 Jasa penunjang angkutan lainnya

Selain yang tercakup dalam subgolongan 6331 s.d. 6335.

634 Jasa perjalanan wisata 6341 Jasa biro perjalanan wisata cakra dan non cakra 63411 Jasa biro perjalanan wisata cakra empat 63412 Jasa biro perjalanan wisata cakra tiga 63413 Jasa biro perjalanan wisata cakra dua 63414 Jasa biro perjalanan wisata cakra satu 63415 Jasa biro perjalanan wisata noncakra 6342 Agen perjalanan wisata 63420 Agen perjalanan wisata 6343 Jasa pramuwisata 63430 Jasa pramuwisata 6344 Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif 63440 Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif 6345 Impresariat 63450 Impresariat

Kegiatan usaha jasa impresariat ini meliputi bidang seni dan olah raga.

6346 Jasa konsultasi pariwisata 63460 Jasa konsultasi pariwisata 6347 Jasa informasi pariwisata 63470 Jasa informasi pariwisata 6349 Jasa perjalanan wisata lainnya 63490 Jasa perjalanan wisata lainnya

Yang belum termasuk pada subgolongan 6341 s.d. 6347.

635 Jasa pengiriman dan pengepakan 6351 Jasa pengurusan transportasi (JPT) 63510 Jasa pengurusan transportasi (JPT) 6352 Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi

angkutan darat (EMKA & EAD)

63520 Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (EMKA & BAD)

6353 Jasa ekspedisi muatan kapal (EMKL) 63530 Jasa ekspedisi muatan kapal (EMKL) 6354 Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) 63540 Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) 6359 Jasa pengiriman dan pengepakan lainnya 63590 Jasa pengiriman dan pengepakan lainnya

Selain yang tercakup subgolongan 6351 s.d. 6354. atau subgolongan 7495

639 Jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

6390 Jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

63900 Jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

64 POS DAN TELEKOMUNIKASI 641 Pos nasional, unit pelayanan pos dan jasa kurir 6411 Pos nasional 64110 Pos nasional 6412 Unit pelayanan pos 64120 Unit pelayanan pos 6413 Jasa kurir (jasa titipan swasta) 64130 Jasa kurir (jasa titipan swasta)

Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.

642 Jaringan telekomunikasi 6421 Jaringan telepon tetap 64210 Jaringan tetap 6422 Jaringan bergerak 64221 Jaringan bergerak terestrial 64222 Jaringan bergerak seluler 64223 Jaringan bergerak satelit 643 Jasa telekomunikasi 6431 Jasa nilai tambah teleponi 64311 Jasa panggilan premium (premium call) 64312 Jasa radio panggil untuk umum (RPUU) 64313 Jasa radio trunking

Yang menggunakan frekuensi radio tertutup, dan dapat komunikasi dua arah, seperti: CB, HT, SSB.

64314 Warung telekomunikasi (Wartel) 64319 Jasa telekomunikasi lainnya 6432 Jasa multimedia 64321 Internet service provider 64322 Jasa sistem komunikasi 64323 Jasa portal 64324 Jasa voice over internet protocol (VOIP) 64325 Warung Internet (warnet) 64329 Jasa multimedia lainnya

Yang belum tercakup dalam subgolongan 64321s.d. 64325.

644 Telekomunikasi khusus 6441 Telekomunikasi khusus untuk sendiri 64410 Telekomunikasi khusus untuk sendiri 6442 Telekomunikasi khusus untuk pertahanan keamanan 64420 Telekomunikasi khusus untuk pertahanan keamanan 6443 Telekomunikasi khusus untuk penyiaran 64430 Telekomunikasi khusus untuk penyiaran J PERANTARA KEUANGAN 65 PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI

DAN DANA PENSIUN 651 Perantara moneter (perbankan)

Page 61: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

6511 Bank sentral 65110 Bank sentral 6512 Bank umum 65121 Bank devisa 65122 Bank nondevisa 65123 Bank syariah 6519 Jasa perantara moneter lainnya 65191 Bank perkreditan rakyat (BPR) 65192 Bank perkreditan rakyat syariah 65199 Jasa perantara moneter lainnya

Selain yang dicakup subgolongan 6511 s.d 6519. misal : baitul maal wantanwil (BMT)

659 Jasa perantara keuangan lainnya 6591 Sewa guna usaha (leasing) 65910 Sewa guna usaha (leasing) 6592 Pembiayaan nonleasing 65921 Pembiayaan anjak piutang (factoring) 65922 Pembiayaan konsumen (consumers credit) 65923 Pembiayaan kartu kredit (credit card) 65929 Pembiayaan nonleasing lainnya

Selain yang tercakup dalam kelompok 65921 sampai 65923.

6593 Modal ventura (venture capital) 65930 Modal ventura (venture capital) 6594 Pegadaian 65940 Pegadaian 6595 Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 65950 Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 6599 Jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan

di tempat lain 65991 Jasa merger dan akuisisi 65999 Jasa perantara keuangan lainnya yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain Yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: rentenir, credit union.

66 ASURANSI DAN DANA PENSIUN 660 Asuransi dan dana pensiun 6601 Asuransi jiwa 66010 Asuransi jiwa 6602 Dana pensiun 66020 Dana pensiun

Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/umum masuk subgolongan 7530.

6603 Asuransi non-jiwa 66030 Asuransi non-jiwa 67 JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN 671 Jasa penunjang perantara keuangan kecuali asuransi

dan dana pensiun 6711 Administrasi pasar modal 67111 Bursa efek 67112 Lembaga kliring dan penjaminan 67113 Lembaga penyimpanan dan penyelesaian 6712 Jasa yang berkaitan dengan efek 67121 Penjamin emisi efek (underwriter) 67122 Perantara pedagang efek (broker dealer)

Jual beli efek untuk kepentingan sendiri masuk subgolongan 65999.

67123 Manager investasi 6713 Jasa perantara keuangan yang menunjang kegiatan

administrasi pasar modal dan jasa yang berkaitan dengan efek

67131 Wali amanat (trustee)

67132 Biro administrasi efek 67133 Kustodian 67134 Lembaga pemeringkat efek 6719 Jasa penunjang keuangan lainnya 67191 Jasa penukaran mata uang (money changer) 67199 Jasa penunjang keuangan lainnya yang tidak

diklasifikasikan di tempat lain 672 Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun 6720 Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun 67201 Agen asuransi 67202 Adjuster 67203 Aktuaria 67204 Broker asuransi 67209 Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya

Yang belum tercakup dalam kelompok 67201 s.d 67204.

K REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN DAN JASA

PERUSAHAAN 70 REAL ESTAT 701 Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan

asrama 7010 Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan

asrama 70101 Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa

Perusahaan real estate yang melakukan kegiatan konstruksi masuk subgolongan 4521; pengusahaan hotel atau tempat penginapan lainnya masuk golongan 551

70102 Asrama (bourding house) 702 Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 7020 Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 70200 Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 703 Kawasan pariwlsata dan penyediaan sarana wisata

tirta 7031 Kawasan pariwisata 70310 Kawasan pariwisata 7032 Penyediaan sarana wisata tirta 70320 Penyediaan sarana wisata tirta 71 JASA PERSEWAAN MESIN DAN PERALATANNYA

(TANPA OPERATOR), BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI

711 Persewaan alat-alat transportasi 7111 Persewaan alat transportasi darat 71110 Persewaan alat transportasi darat

Persewaan atau leasing alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam subgolongan 6022 dan 6023; sewa guna usaha (financial leasing) dicakup dalam subgolongan 6591. Persewaan sepeda dicakup dalam subgolongan 7130.

7112 Persewaan alat transportasi air 71120 Persewaan alat transportasi air

Persewaan alat transportasi air dengan operatornya masuk golongan pokok 61

7113 Persewaan alat transportasi udara

Page 62: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

71130 Persewaan alat transportasi udara Persewaan alat transportasi udara dengan operatornya masuk golongan pokok 62

712 Persewaan mesin lainnya dan peralatannya 7121 Persewaan mesin pertanian dan peralatannya 71210 Persewaan mesin pertanian dan peralatannya

Persewaan mesin dan peralatan/ perlengkapan pertanian dengan operatornya masuk subgolongan 0140

7122 Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya

71220 Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya

Persewaan mesin dan peralatan/ perlengkapan konstruksi dan teknik sipil dengan operatornya masuk subgolongan 4550

7123 Persewaan mesin kantor dan peralatannya (termasuk komputer)

71230 Persewaan mesin kantor dan peralatannya (termasuk komputer)

7129 Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

71290 Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

713 Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

7130 Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

71301 Persewaan alat-alat pesta 71302 Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga

dan pribadi 71303 Persewaan barang-barang hasil pencetakan dan

penerbitan 71304 Persewaan barang-barang hasil perekaman 71305 Persewaan barang-barang peralatan olah raga dan

peralatan musik 71306 Persewaan bunga dan tanaman hias 71309 Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga

dan pribadi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

Selain kelompok 71301 s.d. 71306, seperti: kapal pesiar, dll.

72 JASA KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG TERKAIT 721 Jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting) 7210 Jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting) 72100 Jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting)

Kegiatan yang sama oleh unit penjualan komputer masuk subgolongan 3000, 5150, 5239, 5350, dan 5450.

722 Jasa konsultasi piranti lunak 7220 Jasa konsultasi piranti lunak 72200 Jasa konsultasi piranti lunak

Kegiatan yang sama berkaitan dengan piranti lunak masuk subgolongan 5239

723 Pengolahan data 7230 Pengolahan data 72300 Pengolahan data 724 Jasa kegiatan data base 7240 Jasa kegiatan data base 72400 Jasa kegiatan data base

Penyediaan data oleh perpustakaan dan arsip masuk subgolongan 9231.

725 Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer

7250 Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer

72500 Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akutansi dan komputer

729 Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer 7290 Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer 72900 Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer

Yang belum tercakup dalam golongan 721 s.d. 725.

73 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SWASTA) 731 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

alam dan teknologi 7311 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

alam 73110 Penelitian dan pengetahuan ilmu pengetahuan alam 7312 Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan

rekayasa (engineering) 73120 Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan

rekayasa (engineering) 732 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

sosial dan humaniora 7321 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

sosial 73210 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

sosial Penelitian pasar dan pemasaran (market research) masuk subgolongan 7413.

7322 Penelitian dan pengembangan humaniora 73220 Penelitian dan pengembangan humaniora 74 JASA PERUSAHAAN LAINNYA 741 Jasa hukum, akuntansi dan pembukuan, konsultasi

pajak, penelitian pasar, dan konsultasi bisnis dan manajemen

7411 Jasa hukum 74110 Jasa hukum

Peradilan masuk subgolongan 7523. 7412 Jasa akuntansi dan perpajakan 74120 Jasa akuntansi dan perpajakan

Kegiatan yang mencakup konsultasi manajemen oleh suatu unit yang tidak menyediakan jasa akuntansi dan audit masuk subgolongan 7414.

7413 Jasa riset pemasaran 74130 Jasa riset pemasaran 7414 Jasa konsultasi bisnis dan manajemen 74140 Jasa konsultasi bisnis dan manajemen 742 Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa,

serta analisis dan testing 7421 Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa

(engineering) 74210 Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa

(engineering) Seperti: design bangunan, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa, seperti: rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, rekayasa elektronika, dan sebagainya; konsultasi penyelidikan geologi, serta survei dan pemetaan.

7422 Analisis dan testing 74220 Analisis dan testing

Pengujian medis masuk subgolongan 8519. 743 Jasa periklanan 7430 Jasa periklanan 74300 Jasa periklanan 749 Jasa perusahaan lainnya yang tidak diklasifikasikan di

tempat lain

Page 63: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

7491 Jasa penyeleksian dan penyediaan tenaga kerja 74910 Jasa penyeleksian dan penyediaan tenaga kerja 7492 Jasa penyelidikan dan keamanan 74920 Jasa penyelidikan dan keamanan

Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam subgolongan 4531. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian masuk subgolongan 6720.

7493 Jasa kebersihan gedung 74930 Jasa kebersihan gedung

Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden masuk subgolongan 9301; jasa binatu, kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga masuk subgolongan 9500

7494 Jasa fotografi 74940 Jasa fotografi

Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya masuk subgolongan 9211

7495 Jasa pengepakan 74950 Jasa pengepakan 7499 Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasikan di tempat

lain 74990 Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasikan di tempat

lain L ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN

DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 75 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN

DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 751 Administrasi pemerintahan, dan kebijaksanaan

ekonomi dan sosial 7511 Kegiatan pemerintahan umum 75111 Lembaga legislatif 75112 Penyelenggaraan pemerintah negara dan

kesekretariatan negara 75113 Lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea

cukai 75114 Lembaga eksekutif perencanaan

Mencakup kegiatan lembaga pemerintah di bidang perencanaan dalam merumuskan koordinasi kebijaksanaan, termasuk juga kegiatan kesekretariatannya.

75115 Lembaga yudikatif 7512 Pembinaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan

pelayanan sosial, kecuali jaminan sosial wajib (social security)

75121 Pembinaan pendidikan 75122 Pembinaan kesehatan 75123 Pembinaan perumahan dan lingkungan hidup 75124 Pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial 75125 Pembinaan keagamaan 75126 Pembinaan penerangan 75127 Pembinaan kebudayaan/kesenian/rekreasi/ olahraga 75129 Pembinaan pelayanan sosial lainnya selain kesehatan,

pendidikan, keagamaan dan kebudayaan Yang belum termasuk dalam kelompok 75121 s.d. 75127.

7513 Kegiatan lembaga pemerintah untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis

75131 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian 75132 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang

pertambangan dan penggalian 75133 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perindustrian 75134 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang listrik, gas

dan air

75135 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang konstruksi 75136 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perdagangan

dan pariwisata 75137 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang perhubungan

dan komunikasi 75138 Kegiatan lembaga pemerintahan bidang

ketenagakerjaan dan transmigrasi 75139 Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan

efisiensi produksi dan bisnis lainnya Yang belum tercakup dalam kelompok 75131 s.d. 75138, seperti: Menpan.

7514 Lembaga pemerintah non departemen dengan tugas khusus

75140 Lembaga pemerintah nondeartemen dengan tugas khusus

Lembaga pemerintahan nondepartemental yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan masuk subgolongan 7311, 7312, 7321, dan 7322.

752 Hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan 7521 Hubungan luar negeri 75210 Hubungan luar negeri

Semua kegiatan yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri, antara lain kegiatan administrasi dan operasional yang ditempatkan di luar negeri

7522 Pertahanan 75221 Lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata 75222 Angkatan darat 75223 Angkatan udara 75224 Angkatan laut 7523 Keamanan dan ketertiban dan lembaga peradilan 75231 Kepolisian

Termasuk juga kegiatan polisi rahasia (dtektif). 75232 Pertahanan sipil

Dikelola serta dibiayai oleh masyarakat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban lingkungan.

75233 Lembaga peradilan 753 Jaminan sosial wajib 7530 Jaminan sosial wajib 75300 Jaminan sosial wajib

Seperti: jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran, dan pensiun, melahirkan, cacat tubuh dan sebagainya.

M JASA PENDIDIKAN 80 JASA PENDIDIKAN 801 Jasa pendidikan dasar 8011 Jasa Pendidikan dasar pemerintah 80111 Jasa pendidikan pra sekolah pemerintah 80112 Jasa Pendidikan sekolah dasar pemerintah 80113 Jasa pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama

pemerintah 8012 Jasa pendidikan dasar swasta 80121 Jasa pendidikan pra sekolah swasta 80122 Jasa pendidikan sekolah dasar swasta 80123 Sekolah lanjutan tingkat pertama swasta 802 Jasa pendidikan menengah 8021 Jasa pendidikan menengah pemerintah 80211 Jasa pendidikan sekolah menengah umum

pemerintah 80212 Jasa pendidikan sekolah menengah kejuruan

pemerintah 8022 Jasa pendidikan menengah swasta 80221 Jasa pendidikan sekolah menengah umum swasta

Page 64: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

Termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti: SMU, madrasah aliyah, dan sekolah luar biasa menengah tingkat atas.

80222 Jasa pendidikan sekolah menengah kejuruan swasta 803 Jasa pendidikan tinggi 8031 Jasa pendidikan tinggi pemerintah 80311 Jasa pendidikan tinggi program gelar pemerintah 80312 Jasa pendidikan tinggi program nongelar pemerintah 8032 Jasa pendidikan tinggi swasta 80321 Jasa pendidikan tinggi program gelar swasta 80322 Jasa pendidikan tinggi program nonglar swasta 809 Jasa pendidikan lainnya 8091 Jasa pendidikan pemerintah lainnya 80910 Jasa pendidikan pemerintah lainnya

seperti: kursus pegawai administrasi, kursus pegawai administrasi atas, kursus pendidikan guru, balai pelatihan teknik, kursus kecantikan,elompok belajar paket A dan B, serta kelompok belajar usaha bag! orang dewasa.

8092 Jasa pendidikan swasta lainnya 80921 Jasa pendidikan komputer swasta 80922 Jasa pendidikan bahasa swasta 80923 Jasa pendidikan kecantikan dan kepribadian swasta 80929 Jasa Pendidikan Keterampilan Swasta Lainnya

Yang belum dicakup dalam kelompok 80921 s.d 80923.

N JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 85 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 851 Jasa kesehatan manusia 8511 Jasa rumahsakit 85111 Jasa rumahsakit pemerintah 85112 Jasa poliklinik pemerintah 85113 Jasa rumahsakit swasta 85114 Jasa klinik swasta 85119 Jasa rumahsakit lainnya

Selain yang tercakup dalam kelompok 85111 s.d 85114.

8512 Praktek dokter dan dokter gigi 85121 Praktek dokter umum 85122 Praktek dokter spesialis 85123 Praktek dokter gigi 8519 Jasa pelayanan kesehatan lainnya 85191 Jasa pelayanan kesehatan oleh paramedis 85192 Jasa pelayanan kesehatan tradisional 85193 Jasa pelayanan penunjang kesehatan

Seperti: laboratorium, gudang farmasi, balai POM, bank mata, bank darah dan pelayanan penunjang medik lainnya.

852 Jasa kesehatan hewan 8520 Jasa kesehatan hewan 85200 Jasa kesehatan hewan 853 Jasa kegiatan sosial 8531 Jasa kegiatan sosial di dalam panti 85311 Panti wreda pemerintah 85312 Panti wreda swasta 85313 Panti asuhan pemerintah 85314 Panti asuhan swasta 85319 Panti sosial lainnya 8532 Jasa kegiatan sosial di luar panti 85321 Kegiatan sosial pemerintah di luar panti 85322 Kegiatan sosial swasta di luar panti

O JASA KEMASYARAKATAN. SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNY

90 JASA KEBERSIHAN 900 Jasa kebersihan 9000 Jasa kebersihan 90001 Jasa kebersihan pemerintah 90002 Jasa kebersihan swasta 91 KEGIATAN ORGANISASI YANG TIDAK

DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN 911 Organisasi bisnis, pengusaha dan profesional 9111 Organisasi bisnis dan pengusaha 91110 Organisasi bisnis dan pengusaha 9112 Organisasi profesional 91121 Organisasi sains sosial dan masyarakat 91122 Organisasi sains alami dan teknologi 912 Organisasi buruh 9120 Organisasi buruh 91200 Organisasi buruh 919 Organisasi lainnya 9191 Organisasi keagamaan 91910 Organisasi keagamaan 9192 Organisasi politik 91920 Organisasi politik 9199 Organisasi sosial masyarakat 91990 Organisasi sosial masyarakat

seperti: LSM, KOWANI. 92 JASA REKREASI, KEBUDAYAAN, DAN OLAHRAGA 921 Kegiatan perfilman, radio, televisi, dan hiburan

lainnya 9211 Produksi dan distribusi film, serta video 92111 Produksi dan distribusi film, serta video oleh

pemerintah Duplikasi film, dan reproduksi audio/ video dari master copies masuk subgolongan 2230.

92112 Produksi dan distribusi film, serta video oleh swasta 9212 Kegiatan bioskop 92120 Kegiatan bioskop 9213 Kegiatan radio dan televisi 92131 Kegiatan radio dan televisi oleh pemerintah 92132 Kegiatan radio dan televisi oleh swasta 9214 Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya 92141 Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya oleh

pemerintah Seperti hiburan baik melalui siaran radio dan televisi maupun tidak, pagelaran musik, dengan tujuan sebagai media hiburan.

92142 Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya oleh swasta

92143 Jasa penunjang hiburan Seperti: jasa juru kamera, juru lampu, juru rias, penata musik, dan jasa peralatan lainnya sebagai penunjang seni panggung, agen penjualan karcis pertunjukkan seni dan hiburan.

9219 Kegiatan hiburan lainnya 92190 Kegiatan hiburan lainnya Yang belum tercakup dalam subgolongan 9211s.d. 9214 922 Kegiatan kantor berita 9220 Kegiatan kantor berita 92201 Kegiatan kantor berita oleh pemerintah 92202 Kegiatan kantor berita oleh swasta 92203 Pencari berita (free lance) 923 Perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan

kebudayaan lainnya 9231 Perpustakaan dan arsip

Page 65: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

92311 Perpustakaan dan arsip pemerintah 92312 Perpustakaan swasta 9232 Museum dan peninggalan sejarah 92321 Museum pemerintah 92322 Museum swasta 92323 Peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah 92324 Peninggalan sejarah yang dikelola swasta 9233 Kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi

alam 92331 Kebun raya dan kebun binatang 92332 Taman nasional 92333 Taman hutan raya 92334 Taman wisata alam 92335 Hutan lindung, suaka margasatwa dan cagar alam 92336 Taman buru dan kebun buru 92339 Selain kebun raya, kebun binatang dan taman

konservasi alam Mencakup kegiatan yang belum tercakup pada kelompok 92331 s.d 92336, seperti: taman laut.

924 Olahraga dan kegiatan rekreasi lainnya 9241 Kegiatan olahraga 92411 Bilyar 92412 Golf 92413 Bowling 92414 Renang 92415 Sepakbola 92416 Tenis lapangan 92417 Kebugaran (fitness) 92418 Sport centre 92419 Kegiatan olahraga lainnya

kegiatan olahraga selain 92411 s.d. 92418. 9242 Jasa rekreasi 92421 Taman rekreasi 92422 Pemandian alam 92423 Kolam pemancingan 92424 Gelanggang permainan dan ketangkasan 92425 Kelab malam (night club) dan atau diskotek 92426 Panti pijat 92427 Panti mandi uap 92428 Karaoke 92429 Jasa rekreasi lainnya

Yang tidak tercakup dalam 92421 s.d. 92428 9243 Objek dan daya tarik wisata minat khusus 92431 Wisata agro 92432 Wisata tirta 92433 Wisata petualangan alam Misal: outbond, rock climbing. 92434 Wisata gua 92439 Wisata minat khusus lainnya

Yang belum dicakup pada kelompok 92431 s.d 92434.

93 JASA KEGIATAN LAINNYA 930 Jasa kegiatan lainnya 9301 Jasa binatu 93010 Jasa binatu 9302 Pemarigkas rambut dan salon kecantikan 93021 Pangkas rambut 93022 Salon kecantikan 9303 Jasa pemakaman 93030 Jasa pemakaman 9304 Pemeliharaan dan reparasi mobil 93040 Pemeliharaan dan reparasi mobil

Termasuk pencucian mobil dan usaha perawatan lainnya.

9305 Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor 93050 Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor

Termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.

9306 Reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga

93061 Reparasi barang-barang pribadi Seperti: jam/ arloji, perhiasan, sepatu, sandal, koper, tas, dan sebagainya dan bukan merupakan bagian dari jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut.

93062 Reparasi barang-barang perlengkapan rumah tangga Seperti: pemeliharaan dan pemasangan pesawat radio dan televisi (termasuk pemasangan antena), perbaikan tape recorder, kulkas, AC, mesin cuci, seterika listrik, dll

93069 Reparasi lainnya Yang belum termasuk kelompok 93041 dan 93042, seperti: perbaikan sepeda, alat-alat musik, alat-alat olah raga, mainan anak

9309 Jasa lainnya 93091 Jasa penjahitan 93092 Jasa penyaluran tenaga kerja 93093 Jasa pelayanan kebugaran

seperti: pijat perorangan/ pijat tuna netra dan lainnya.

93094 Jasa perorangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

Yang belum termasuk dalam kelompok 93091 s.d. 93093, seperti: tukang semir sepatu, tukang pijat, penunjuk jalan yang dilakukan atas dasar balas jasa, konsultasi pernikahan, pengelolaan wc umum.

P JASA PERSEORANGAN YANG MELAYANI RUMAH

TANGGA 95 JASA PERSEORANGAN YANG MELAYANI RUMAH

TANGGA 950 Jasa perseorangan yang melayani rumah tangga 9500 Jasa perseorangan yang melayani rumah tangga 95000 Jasa perseorangan yang melayani rumah tangga

Seperti: juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus rumah tangga, dan pengasuh bayi, guru private yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi.

Q BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA-

INTERNASIONAL LAINNYA 99 BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA-

INTERNASIONAL LAINNYA 990 Badan internasional dan badan ekstra-internasional

lainnya 9900 Badan internasional dan badan ekstra-internasional

lainnya 99000 Badan internasional dan badan ekstra-internasional

lainnya Seperti: kedutaan besar, konsulat, perwakilan PBB dan suborganisasi, UNICEF, UNESCO, UNDP, WHO, ILO, ASEAN, dan OPEC.

X KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 00 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 000 Kegiatan yang belum jelas batasannya 0000 Kegiatan yang belum jelas batasannya

Page 66: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 07 TPPU Anggota Kadin

00000 Kegiatan yang belum jelas batasannya Yang tidak tercakup dalam salah satu golongan pokok 01 s.d. 99, ataupun yang tidak atau belum jelas batasannya.

Page 67: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Formulir A

Lampiran 08 TPPU Anggota Kadin

Leges Leges Leges Leges 2010 2011 2008 2009

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Chamber of Commerce and Industry

KARTU TANDA ANGGOTA BIASA Certificate of Ordinary Member

No. Anggota/Membership No.: . . . . . . . . . . . .

NAMA PERUSAHAAN : Name of Company ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PEMIMPIN PERUSAHAAN JABATAN : Position Person in Charge ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

ALAMAT PERUSAHAAN Kode Pos Company’s Address : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BIDANG USAHA Line of Businesses :

NPWP SURAT IZIN USAHA Tax registration Number : Business Licence

Number …………………………………………………………

ADALAH ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) is an Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (Kadin)

PROVINSI KABUPATEN/KOTA Province of : District/City ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….., 2007 Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota Dewan Pengurus Kadin Provinsi Dewan Pengurus Kadin Ind Boards of Directors, Kadin of District/City Boards of Directors, Kadin of Province Board of Directors, Kadin In ..................................................................... .....................................................................

PASFOTO 3 X 4

Mohamad S. Hidaya Ketua/Chairman Ketua Umum/Chairman Ketua Umum/Preside

BERLAKU DARI 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER . Valid as of January 1 up to December 31

Page 68: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

INFORMASI PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN : NOMOR ANGGOTA BIASA :

A. DATA LEGALITAS PERUSAHAAN B. KOMPETENSI PERUSAHAAN

1 Akta Pendirian a. Notaris

BIDANG JUMLAH TENAGA

AHLI

NILAI KONTRAK TAHUN TERAKHI

b. Nomor

c. Tanggal

2 Akta Perubahan Terakhir

a. Notaris

b. Nomor

c. Tanggal

3 Pendaftaran di Pengadilan Negeri Nomor/tanggal:

4 Pendaftaran Akta di Departemen Hukum dan HAM RI

5 Pengumuman dalam Lembaran Berita negara/Tambahan Berita Negara C. KUALIFIKASI BERDASARKAN KEMAMPUAN PERMODALAN Nomor/tanggal: 1 Modal statuta

6 Izin PMDN/PMA (coret yang tidak perlu) a. Modal Dasar Nomor/tanggal: b. Modal Disetor

7 Surat Izin Usaha Perdagangan 2 Modal non-ekuitas Nomor/tanggal: 3 Neraca

8 Surat Izin Usaha Khusus (Sektoral) Nomor/tanggal 4 Surat Dukungan Bank

9 NPWP Perusahaan 5 Referensi Proyek dalam 5 Tahun Terakhir

a. Nilai Tertinggi: 10 NPWP Direktur Utama/Penanggungjawab: b. Omzet Tertinggi:

KADIN PROVINSI ...............................................................

Direktur Eksekutif

KADIN KABUPATEN/KOTA ............................................................ Direktur Eksekutif

BERLAKU DARI 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER . Valid as of January 1, up to December 31, .

Page 69: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 09 TPPU Anggota Kadin

FORMULIR AT PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA TERCATAT

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

NO USAHA PERSEORANGAN-USAHA INFORMAL

01 Nama Pengusaha/Pemilik

02 Alamat Usaha

03 Alamat Rumah Pengusaha

BIDANG USAHA (pilih sektor usaha yang dominan)

04 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Pertanian Peternakan Perikanan Kehutanan Tumpangsari/mixing farming

05 PERDAGANGAN, PENGINAPAN DAN RUMAH MAKAN

Warung/Toko Kelontong Warung Makan/ Restoran Penginapan Lainnya

06 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (Cantumkan barang galiannya)

07 INDUSTRI PENGOLAHAN (Cantumkan jenis industri/produknya)

08 JASA-JASA

Angkutan Persewaan Bangunan Jasa Perusahaan Lainnya

Dengan mengisi Formulir di atas, kami menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isinya, serta menyatakan bahwa kami akan mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, AD-ART Kadin, dan ketentuan lainnya dari organisasi Kadin. Catatan: Tanda *) = Pilih yang sesuai

..............................., .......................... 20

(...............................................)

logo kadinprov

(diisi oleh Dewan Pengurus Kadinda yang bersangkutan)

Pengusaha tersebut di atas terdaftar sebagai Anggota Tercatat pada Kadinda Kabupaten/Kota

...........................................................................

Page 70: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

KKKAAADDDIIINNN 222000000777

Lampiran 10 TPPU Anggota Kadin

logo kadinprov

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

KARTU TANDA ANGGOTA TERCATAT

No. Anggota: . . . . . . . . . . . .

NAMA PENGUSAHA : ALAMAT USAHA : BIDANG USAHA :

........................., .................... 2007

KADIN JAWA TENGAH Kadin Kabupaten/Kota ............................. Ketua Umum Ketua

PASFOTO 3 X 4

Solichedi ............................................

Page 71: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 11 TPPU Anggota Kadin

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA TERCATAT

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Nomor keanggotaan Anggota Tercatat Kadin terdiri atas 14 digit, yang mengandung unsur-unsur kode sebagai berikut: a. Kode Wilayah, terdiri atas 1 digit b. Kode Kadin Provinsi, terdiri atas 2 digit c. Kode Kadin Kabupaten/Kota, terdiri atas 2 digit d. Tanda strip (-), 1 digit e. Kode Tahun Terdaftar menjadi Anggota, 2 digit f. Nomor Urut Anggota Tercatat di Kadin Kabupaten/Kota tempat pengusaha tercatat, terdiri atas 6

digit

1 11109876-5432

Nomor Urut Anggota

Kode Kadin Kabupaten/Kota

Kode Kadin Provinsi

Kode Wilayah

13 14

Kode Tahun Jadi Anggota

Misalnya: Warteg Bahari menjadi anggota di Kadin Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (lihat tabel

Kode Kadin, Lampiran 06) dengan nomor urut anggota 9876, maka Nomor Keanggotaan Warteg Bahari pada Kadin adalah 20403-009876.

2 678900-7330

Nomor Urut Anggota Warteg Bahari

Kode Kadin Kabupaten Jepara

Kode Kadin Jawa Tengah

Kode Wilayah Jawa

2 1

Tahun Warteg Bahari Jadi Anggota

Page 72: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

KOP ASOSIASI/HIMPUNAN ……………………………….

Lampiran12 TPPU Anggota Kadin

SURAT PERNYATAAN Ketua Umum Asosiasi/Himpunan ..................... dengan ini menyatakan bahwa dalam

kepengurusan periode ........ - ......... (daftar pengurus terlampir) tidak ada anggota pengurus

yang merangkap jabatan pada Asosiasi/Himpunan sejenis lainnya. Surat pernyataan ini dibuat

dengan kenyataan yang sebenar-benarnya dan jika terbukti tidak ketidakbenarannya maka

organisasi kami kehilangan hak-haknya sebagai Anggota Luar Biasa Kadin ............... .

.............., ................ 20

Asosiasi/Himpunan .....................

Ketua Umum

stempel asosiasi/ himpunan

(................................)

Page 73: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 13 TPPU Anggota Kadin

KOP SURAT ASOSIASI/HIMPUNAN Nomor : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......................, ............................, Lampiran : Dokumen pendaftaran ALB Kadin Perihal : Pendaftaran/pendaftaran ulang ALB Kadin

Yth. Dewan Pengurus Kadin ....................................................... Jalan ....................................................... ...................................................

Dengan hormat, Dengan ini kami, Dewan Pengurus Pusat/Daerah *)

..............................................................................................................

..

..............................................................................................................

..

mengajukan permintaan untuk menjadi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan

Industri pada Kadin .....................................................

Untuk keperluan tersebut, bersama ini kami lampirkan data-data mengenai

organisasi kami sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga

2. Susunan Dewan Pengurus Periode .......... s/d ..................

3. Daftar Anggota

Sepanjang pengetahuan kami, asosiasi sejenis belum ada. Dengan diterimanya

sebagai Anggota Luar Biasa, kami akan mematuhi seluruh peraturan organisasi

Kamar Dagang dan Industri.

Atas perhatian dan diterimanya permintaan ini, kami ucapkan terima kasih

.................................., ..................................

20

Dewan Pengurus Pusat/Daerah .........................................................................

.

Ketua Umum/Ketua *)

Page 74: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

..........................................................................

*) Coret yang tidak perlu

Page 75: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 14 TPPU Anggota Kadin

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA LUAR BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Nama Asosiasi/Himpunan:

Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota

Alamat: Kode Pos: Tel: Fax: e-mail: website: Jenis Usaha/Mata Dagangan/Jasa yang dicakup Asosiasi:

dengan mengisi Formulir Pendaftaran/Pendaftaran Ulang ini, kami menyatakan akan mematuhi:

1. ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, AD-ART Kadin dan peraturan organisasi Kadin lainnya.

3. membayar Uang Iuran bulanan sekaligus untuk sisa tahun takwim pendaftaran organisasi kami; 4. membayar Uang Iuran bulanan tahun takwim berikutnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada setiap

awal tahun takwim yang bersangkutan; 5. jika ada perubahan status hukum, permodalan dan hal-hal mendasar lainnya pada organisasi kami, kami akan

melakukan Pendaftaran Ulang sesuai tatacara yang ditetapkan Kadin.

........................................., .................................................., 20

...................................................................

..................................................... Ketua Umum/Ketua

Ruang ini diisi oleh Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Kepada yang bersangkutan diberikan KTA-LB Nomor: .........................................

oleh Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota *)

.........................................................................................................

........................................, ................................, 20

(......................................................................................................) Ketua Umum/Ketua

*) Coret yang tidak perlu

Page 76: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 15

TPPU Anggota Kadin

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Chamber of Commerce and Industry

KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA Certificate of Extra-Ordinary Member

No. Anggota: . . . . . . . . . . . .

NAMA Organisasi : Namer of Organization ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ALAMAT ORGANISASI : Organization’s Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KLASIFIKASI USAHA NOMOR KBLI : ……………………………………………………………………………………………….. ISIC Code Industrial Classification ………………………………………………………………………………

:

ADALAH ANGGOTA LUAR BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) is an Extra-Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (Kadin)

KABUPATEN/KOTA District/City ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….., 2007 Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota Dewan Pengurus Kadin Provinsi Dewan Pengurus Kadin Indonesia Boards of Directors, Kadin of District/City Boards of Rirectors, Kadin of Province Board of Directors, Kadin Indonesia ..................................................................... ..................................................................... PASFOTO 3 X 4 Mohamad S. Hidayat Ketua/Chairman Ketua Umum/Chairman Ketua Umum/President

BERLAKU DARI 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER . Valid as of January 1, up to December 31, .

Leges Leges Leges Leges

Page 77: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 15 TPPU Anggota Kadin

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA LUAR BIASA

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Nomor keanggotaan Anggota Luar Biasa Kadin terdiri atas 14 digit, yang mengandung unsur-unsur kode sebagai berikut: a. Kode Wilayah, terdiri atas 1 digit b. Kode Kadin Provinsi, terdiri atas 2 digit c. Kode Kadin Kabupaten/Kota, terdiri atas 2 digit d. Tanda strip (-), 1 digit e. Kode Tahun Terdaftar menjadi Anggota, 2 digit f. Nomor Urut Anggota di Kadin Kabupaten/Kota tempat asosiasi/himpunan terdaftar, terdiri atas 6

digit

1 11109876-5432

Nomor Urut Anggota

Kode Kadin Kabupaten/Kota

Kode Kadin Provinsi

Kode Wilayah

13 14

Kode Tahun Jadi Anggota

Misalnya: Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) menjadi anggota luar biasa di Kadin Bandaqr

Lampung, Lampung (lihat tabel Kode Kadin, Lampiran 06) dengan nomor urut anggota 11, maka Nomor Keanggotaan AEKI Bandar Lampung pada Kadin adalah 10801-06000011.

1 000060-1080

Nomor Urut Anggota AEKI BandarLampung

Kode Kadin Bandar Lampung

Kode Kadin Lampung

Kode Wilayah Sumatera

1 1

Tahun AEKI Bandar Lampung JadiAnggota

Page 78: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 17 TPPU Anggota Kadin

DAFTAR ANGGOTA BIASA KADIN KABUPATEN/KOTA ……………………………………………………

TAHUN ……………………..

Penanggung Jawab Alamat Kabupaten/Kota SIUP No Urut

Nomor Anggota

Nama Perusahaan

Bidang Usaha Nama Jabatan Jalan Telpon Faksimil; Kota Kodepos SI Sektor

NPWP PMDN/ PMA

Page 79: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lampiran 18 TPPU Anggota Kadin

DAFTAR ANGGOTA LUAR BIASA BIASA KADIN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………………………………………

TAHUN ……………………………….

Alamat No Urut

Nomor Anggota

Nama Organisasi Perusahaan/Pengusaha

Sektor Industri/Sektor Usaha Jalan/Kota Kode Pos Telpon Faksimil

Keterangan

Page 80: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

DAFTAR ALAMAT EMAIL KADIN PROVINSI DAN KABUPATEN SE-INDONESIA

NANGGROE ACEH DARUSSALAM PROVINSI NAD [email protected] Kota Banda Aceh [email protected] Kota Sabang [email protected] Aceh Besar [email protected] Pidie [email protected] Aceh Utara [email protected] Aceh Tengah [email protected] Aceh Barat [email protected] Aceh Selatan [email protected] Aceh Timur [email protected] Aceh Tenggara [email protected] Bireuen [email protected] Simeuleu [email protected] Aceh Singkil [email protected] Kota Lhokseumawe [email protected] Kota Langsa [email protected] Aceh Barat Daya [email protected] Gayo Lues [email protected] Nagan Raya [email protected] Aceh Tamiang [email protected] Aceh Jaya [email protected] Bener Meriah [email protected]

SUMATERA UTARA PROVINSI SUMUT [email protected] Kota Medan [email protected] Kota Binjai [email protected] Kota Tanjung Balai [email protected] Kota Tebing Tinggi [email protected] Kota Pematang Siantar [email protected] Kota Sibolga [email protected] Kota Padang Sidempuan [email protected] Deli Serdang [email protected] Langkat [email protected] Karo [email protected] Simalungun [email protected] Asahan [email protected] Labuhan Batu [email protected] Tapanuli Tengah [email protected] Tapanuli Utara [email protected] Tapanuli Selatan [email protected] Nias [email protected] Dairi [email protected] Toba Samosir [email protected] Mandailing Natal [email protected] Serdang Bedagai [email protected] Nias Selatan [email protected] Pakpak Bharat [email protected] Humbang Hasundutan [email protected] Samosir [email protected]

SUMATERA BARAT PROVINSI SUMBAR [email protected] Kota Padang [email protected] Kota Bukittinggi [email protected] Kota Payakumbuh [email protected] Kota Padang Panjang [email protected] Kota Solok [email protected] Kota Sawah Lunto [email protected] Pasaman [email protected] Agam [email protected]

1

Page 81: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Lima Puluh Koto [email protected] Tanah Datar [email protected] Solok [email protected] Sawahlunto/Sijunjung [email protected] Padang Pariaman [email protected]

Pesisir Selatan [email protected] Selatan [email protected] Pasaman Barat [email protected] Pariaman [email protected] Dharmas Raya [email protected] Kepulauan Mentawai [email protected]

RIAU PROVINSI RIAU [email protected] Kota Pekan Baru [email protected] Kota Dumai [email protected]

Bengkalis [email protected] Kampar [email protected] Indagiri Hulu [email protected] Indagiri Hilir [email protected] Kuantan Singingi [email protected] Pelalawan [email protected] Rokan Hilir [email protected] Rokan Hulu [email protected] Siak [email protected]

JAMBI PROVINSI JAMBI [email protected] Kota Jambi [email protected] Batang Hari [email protected] Bungo [email protected] Tebo [email protected]

Kerinci [email protected] [email protected] [email protected] Jabung Barat [email protected] Jabung Timur [email protected] Jambi [email protected]

BENGKULU PROVINSI BENGKULU [email protected] Kota Bengkulu [email protected] Bengkulu Utara kab.bengkuluutara@@bengkulu.kadin-indonesia.or.id Bengkulu Selatan [email protected] Rejang Lebong [email protected] Muko-muko [email protected] Seluma [email protected] Kaur [email protected] Lebong [email protected] Kepahyang [email protected]

SUMATERA SELATAN PROVINSI SUMSEL [email protected] Kota Palembang [email protected] Banyuasin [email protected] Musi Banyuasin [email protected] Musi Rawas [email protected] Ogan Komering Ilir [email protected] Ogan Komering Ulu [email protected] Muara Enim [email protected] Lahat [email protected] Ogan Komering Ulu Timur [email protected] Ogan Komering Ulu Selatan [email protected] Ogan ilir [email protected] Kota Lubuk Linggau [email protected] Kota Pagar Alam [email protected]

2

Page 82: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Kota Prabumulih [email protected] LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG [email protected] Kota Bandar Lampung [email protected] Lampung Utara [email protected] Lampung Barat [email protected] Lampung Tengah [email protected] Lampung Selatan [email protected] Kota Metro [email protected] Tulang Bawang [email protected] Tanggamus [email protected] Way Kanan [email protected] Lampung Timur [email protected]

BANGKA BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG [email protected] Kota Pangkal Pinang [email protected] Bangka [email protected] Belitung [email protected] Bangka Tengah [email protected] Bangka Barat [email protected] Belitung Timur [email protected] Bangka Selatan [email protected]

KEPULAUAN RIAU PROVINSI KEPULAUAN RIAU [email protected]

Kota Tanjung Pinang [email protected] Kota Batam [email protected] Bintan [email protected] Karimun [email protected] Natuna [email protected] Lingga [email protected]

JAWA BARAT PROVINSI JAWA BARAT [email protected] Kota Bandung [email protected] Kota Bogor [email protected] Kota Sukabumi [email protected] Kota Cirebon [email protected] Bekasi [email protected] Karawang [email protected] Purwakarta [email protected] Subang [email protected] Bogor [email protected] Sukabumi [email protected] Cianjur [email protected] Bandung [email protected] Garut [email protected] Sumedang [email protected] Tasikmalaya [email protected] Ciamis [email protected] Kuningan [email protected] Cirebon [email protected] Indramayu [email protected] Majalengka [email protected] Kota Bekasi [email protected] Kota Depok [email protected] Kota Cimahi [email protected] Kota Tasikmalaya [email protected] Kota Banjar [email protected]

DKI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA [email protected] Jakarta Pusat [email protected] Jakarta Barat [email protected] Jakarta Selatan [email protected]

3

Page 83: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Jakarta Timur [email protected] Jakarta Utara [email protected] Kepulauan Seribu [email protected]

JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH [email protected] Kota Semarang [email protected] Kota Tegal [email protected] Kota Pekalongan [email protected] Kota Salatiga [email protected] Kota Magelang [email protected] Kota Surakarta [email protected] Semarang [email protected] Kendal [email protected] Demak [email protected] Grobogan [email protected] Pekalongan [email protected] Batang [email protected] Pemalang [email protected] Tegal [email protected] Brebes [email protected] Banyumas [email protected] Cilacap [email protected] Banjarnegara [email protected] Purbalingga [email protected] Magelang [email protected] Temanggung [email protected] Wonosobo [email protected] Purworejo [email protected] Kebumen [email protected] Pati [email protected] Kudus [email protected] Jepara [email protected] Blora [email protected] Sukoharjo [email protected] Klaten [email protected] Rembang [email protected] Sragen [email protected] Boyolali [email protected] Karanganyar [email protected] Wonogiri [email protected]

D I YOGYAKARTA PROVINSI DI YOGYAKARTA [email protected] Kota Yogyakarta [email protected] Bantul [email protected] Sleman [email protected] Kulon Progo [email protected] Gunung Kidul [email protected]

JAWA TIMUR PROVINSI JAWA TIMUR [email protected] Kota Surabaya [email protected] Kota Malang [email protected] Kota Kediri [email protected] Kota Madiun [email protected] Kota Blitar [email protected] Kota Mojokerto [email protected] Kota Pasuruan [email protected] Kota Probolinggo [email protected] Gresik [email protected] Sidoarjo [email protected] Mojokerto [email protected] Jombang [email protected] Bojonegoro [email protected]

4

Page 84: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Tuban [email protected] Lamongan [email protected] Madiun [email protected] Magetan [email protected] Ngawi [email protected] Ponorogo [email protected] Pacitan [email protected] Kediri [email protected] Nganjuk [email protected] Blitar [email protected] Tulungagung [email protected] Trenggalek [email protected] Malang [email protected] Pasuruan [email protected] Probolinggo [email protected] Lumajang [email protected] Bondowoso [email protected] Situbondo [email protected] Jember [email protected] Banyuwangi [email protected] Pamekasan [email protected] Sampang [email protected] Sumenep [email protected] Bangkalan [email protected] Kota Batu [email protected]

BANTEN PROVINSI BANTEN [email protected] Kota Tangerang [email protected] Kota Cilegon [email protected] Serang [email protected] Lebak [email protected] Pandeglang [email protected] Tangerang [email protected]

KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALBAR [email protected] Kota Pontianak [email protected] Sambas [email protected] Pontianak [email protected] Sanggau [email protected] Sintang [email protected] Kapuas Hulu [email protected] Ketapang [email protected] Landak [email protected] Bengkayang [email protected] Melawi [email protected] Sekadau [email protected] Kota Singkawang [email protected]

KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALTENG [email protected] Kota Palangka Raya [email protected]

Kapuas [email protected] Barat [email protected] Timur [email protected] Utara [email protected] Selatan [email protected] Pisau [email protected] Mas [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Raya [email protected]

5

Page 85: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Barito Timur [email protected]

KALIMANTAN SELATAN PROVINSI KALSEL [email protected] Kota Banjarmasin [email protected]

Banjar [email protected] Sungai Utara [email protected] Hulu Sungai Tengah [email protected] Hulu Sungai Selatan [email protected] Kota Baru [email protected] Barito Kuala [email protected] Tapin [email protected] Tabalong [email protected] Tanah Laut [email protected] Kota Banjar Baru [email protected] Tanah Bumbu [email protected] Balangan [email protected]

KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALTIM [email protected] Kota Samarinda [email protected] Kota Balikpapan [email protected] Kutai Kertanegara [email protected] Berau [email protected] Bulungan [email protected] Pasir [email protected] Kota Tarakan [email protected] Kota Bontang [email protected] Kutai Timur [email protected] Kutai Barat [email protected] Nunukan [email protected] Malinau [email protected] Penajam Paser Utara [email protected]

SULAWESI UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA [email protected] Kota Manado [email protected] Kota Bitung [email protected] Kepulauan Sangihe [email protected] Minahasa [email protected] Bolaang Mongondow [email protected] Minahasa Utara [email protected] Minahasa Selatan [email protected] Kota Tomohon [email protected] Kepulauan Talaud [email protected]

SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH [email protected] Kota Palu [email protected] Buol [email protected] Donggala [email protected] Poso [email protected] Banggai [email protected] Banggai Kepulauan [email protected] Tojo Una-Una [email protected] Toli-Toli [email protected] Parigi Moutong [email protected] Morowali [email protected]

SULAWESI TENGGARA PROVINSI SUL. TENGGARA [email protected] Kota Kendari [email protected] Kendari [email protected] Kolaka [email protected] Muna [email protected] Buton [email protected] Konawe Selatan [email protected]

6

Page 86: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Bombana [email protected] Wakatobi [email protected] Kolaka Utara [email protected] Kota Bau-bau [email protected]

SULAWESI SELATAN PROVINSI SUL. SELATAN [email protected] Kota Makasar [email protected] Kota Pare-Pare [email protected] Tana Toraja [email protected] Pinrang [email protected] Enrekang [email protected] Sidenreng Rappang [email protected] Pangkajene Kepulauan [email protected] Maros [email protected] Gowa [email protected] Takalar [email protected] Jeneponto [email protected] Bantaeng [email protected] Bulukumba [email protected] Selayar [email protected] Sinjai [email protected] Bone [email protected] Wajo [email protected] Luwu [email protected] Luwu Utara [email protected] Soppeng [email protected] Barru [email protected] Luwu Timur [email protected] Mamuju Utara [email protected] Kota Palopo [email protected] Mamasa [email protected]

GORONTALO PROVINSI GORONTALO [email protected] Kota Gorontalo [email protected] Gorontalo [email protected] Boalemo [email protected] Bone Bolango [email protected] Pohuwato [email protected]

SULAWESI BARAT PROVINSI SULAWESI BARAT [email protected] Polewali [email protected] Mamuju [email protected] Majene [email protected] Mamuju Utara [email protected] Mamasa [email protected]

BALI PROVINSI BALI [email protected] Kota Denpasar [email protected] Buleleng [email protected] Jembrana [email protected] Badung [email protected] Tabanan [email protected] Gianyar [email protected] Klungkung [email protected] Bangli [email protected] Karang Asem [email protected]

NUSA TENGGARA BARAT PROVINSI NTB [email protected] Kota Mataram [email protected] Lombok Barat [email protected] Lombok Tengah [email protected] Lombok Timur [email protected]

7

Page 87: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Sumbawa [email protected] Dompu [email protected] Bima [email protected] Sumbawa Barat [email protected] Kota Bima [email protected]

NUSA TENGGARA TIMUR PROVINSI NTT [email protected] Kota Kupang [email protected] Sumba Barat [email protected] Sumba Timur [email protected] Manggarai [email protected] Sikka [email protected] Ngada [email protected] Ende [email protected] Flores Timur [email protected] Kupang [email protected] Timor Tengah Selatan [email protected] Timor Tengah Utara [email protected] Belu [email protected] Alor [email protected] Lembata [email protected] Manggarai Barat [email protected] Rote Ndao [email protected]

MALUKU PROVINSI MALUKU [email protected] Kota Ambon [email protected] Maluku Tengah [email protected] Maluku Tenggara [email protected] Maluku Tenggara Barat [email protected] Buru [email protected] Seram Bagian Timur [email protected] Seram Bagian Barat [email protected] Kepulauan Aru [email protected]

MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA [email protected] Kota Ternate [email protected] Kota Tidore Kepulauan [email protected] Halmahera Utara [email protected] Halmahera Tengah [email protected] Halmahera Barat [email protected] Halmahera Selatan [email protected] Halmahera Timur [email protected] Kepulauan Sula [email protected]

PAPUA PROVINSI PAPUA [email protected] Kota Jayapura [email protected] Jayapura [email protected] Biak Numfor [email protected] Sarmi [email protected] Keerom [email protected] Boven Digoel [email protected] Merauke [email protected] Jayawijaya [email protected] Paniai [email protected] Yapen Waropen [email protected] Waropen [email protected] Asmat [email protected] Mappi [email protected] Mimika [email protected] Nabire [email protected] Pegunungan Bintang [email protected] Puncak Jaya [email protected]

8

Page 88: TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN … dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang

Tolikara [email protected] Yahukimo [email protected] Supiori [email protected]

IRIAN JAYA BARAT PROVINSI IRIAN JAYA BARAT [email protected] Kota Sorong [email protected] Sorong [email protected] Sorong Selatan [email protected] Kaimana [email protected] Manokwari [email protected] Raja Ampat [email protected] Teluk Bintuni [email protected] Teluk Wondama [email protected]

Fak-Fak [email protected]

9