TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH …/Telaah... · dengan judul: Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap ... 8. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA

TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR

OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH

HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA

MELAWAN HUKUM

(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Dara Pustika Sukma

NIM. E 0008136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





MELAWAN HUKUM



Oleh

Dara Pustika Sukma

NIM. E0008136

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 17 Januari 2013

Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, SH.,M.Hum

NIP. 196202091989031001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





MELAWAN HUKUM



Oleh :

Dara Pustika Sukma

NIM. E0008136

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Januari 2013


commit to user

iv

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto,S.H.,M.H

NIP. 19570629 198503 1002

Ketua

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum :..............................................................

NIP. 19581225 1986011001

Sekretaris

3. Bambang Santosa, S.H., M.Hum. :..............................................................

NIP. 1962020919890 31001

Anggota

Mengetahui, Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2001


commit to user

v

PERNYATAAN

Nama : Dara Pustika Sukma NIM : E0008136

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan hukum (skripsi)

berjudul : Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa

Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel

Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara

Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Dalam

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.JPR)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam Penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan hukum

(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 17 Januari 2013 Yang membuat pernyataan

Dara Pustika Sukma NIM.E0008136


commit to user

vi

ABSTRAK Dara Pustika Sukma, E0008136. 2013. TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengajuan eksepsi oleh terdakwa secara benar terhadap surat dakwaan penuntut umum atas dasar obscuur libel dan implikasinya jika diterima oleh hakim dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum..

Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai mengenai tata cara pengajuan eksepsi oleh terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum atas dasar obscuur libel dan implikasinya jika diterima oleh hakim dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri Jayapura dengan Nomor : 46/Pid,B/2011/PN.JPR, maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tentang pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim. Kata kunci : Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Obscuur Libel.


commit to user

vii

ABSTRACT Dara Pustika Sukma, E0008136, 2013. NORMATIVE STUDY OF THE FIL

LIBEL AND ITS IMPLICATIONS IF ACCEPTED BY THE JUDGE IN THE CASE OF ACQUISITION OF LAND UNLAWFULLY (CASE STUDY IN COURT DECISION NUMBER JAYAPURA: 46/PID.B/2011/PN.JPR) FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY

Writing of Law aims to determine the procedure for filing exceptions to the right of the defendant indictment obscuur prosecutor on the basis of libel and the implications if accepted by the judge in the case of acquisition of land unlawfully ..

The writing of this law, including the type of normative law research that provides prescriptive the procedure of filing a demurrer by the defendant to the prosecutor's indictment on the basis of obscuur libel and its implications if accepted by the judge in the case of acquisition of land unlawfully using primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials engineering study conducted by the literature study to collect legal materials by reading the legislation, court decisions Jayapura by Number: 46/Pid, B/2011/PN.JPR, and literature which is related to the problem that is researched by author. The legal materials analysis technique is performed in a qualitative way.

The results obtained from this research that the filing of exceptions by the defendant to the prosecution indictment on the basis of obscuur Libel is in conformity with the provisions of Section 143 Criminal Procedure Code in the case of acquisition of land unlawfully and implications when filing an exception by the defendant to the prosecution indictment on the basis obscuur libel accepted by the judge. Key words: Decisions Jayapura District Court, prosecutor indictment, obscuur libel


commit to user

viii

MOTTO

- Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan

kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kamu memutar balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S.An-Nisa 4 : 135 )

- I never could have done what I have done without the habit punctuality, order and diligence, without the determination to concentrate myself on

one subject at a time

(Charles Dickens)

- When one door closes another door opens, but we often look so long and so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which

open for us

(Alexander Graham Bell)

- Biarlah orang lain melihat dan menganggapmu jadi orang yang sederhana tetapi sesungguhnya kau orang yang punya, daripada

orang melihat dan mengaggapmu orang yang luar biasa tetapi kamu sesungguhnya tidak punya apa-apa

- (drg. Gani Suharto, Sp. KG)

- Lakulan apapun yang dapat kamu lakukan sekarang karna waktu tidak akan pernah mau untuk menunggu.

(Penulis)


commit to user

ix

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Allah SWT, Dzat yang

Maha Sempurna, Maha

mendengar doa manusia dan

memberi jalan untuk setiap

kesulitan dan kemudahan

hamba-NYA

Baginda Rasulullah

Muhammad SAW, yang selalu

dinantikan syafaatnya di

Yaumul Akhir.

Ibuku Dra Yuliana Susanti

M,Si , Bapakku drg. Gani

Suharto, Sp.KG , senyuman

kalian adalah semangat

hidupku.

Adikku Bhisma Raga

Sukma, pelengkap hidupku.

Sahabat-sahabatku.

Almamaterku, Fakultas

Hukum Universitas

SebelasMaret


commit to user

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik,

hidayah serta inayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum

dengan judul: Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap

Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel Dan Implikasinya

Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara

Melawan Hukum (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.JPR) dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan hukum ini, masih banyak

kekurangannya. Untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran

yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi Penulisan

hokum ini.

Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian Penulisan hukum

ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam

kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret ;

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara

3. Bapak Bambang Santoso, SH.,M.Hum, sekalu pembimbing skripsi Penulis

yang telah memberikan banyak masukan, saran dan motivasi bagi Penulis

untuk menyelesaikan Penulisan hukum ini.

4. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademis

yang telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada Penulis selama

Penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.

5. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademis

yang telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada Penulis selama

Penulis menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum UNS.


commit to user

xi

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu

pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam

Penulisan skripsi ini.

7. Ketua Bagian PPH Ibu Wida Astuti, S.H.,M.H.,dan Mas Wawan anggota

PPH yang banyak membantu Penulis dalam Penulisan skripsi ini.

8. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu

menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik Penulisan

hukum.

9. Ibuku tersayang Dra. Yuliana Susanti dan Bapakku tersayang drg. Gani

Suharto, Sp. KG , yang secara ikhlas lahir batin membesarkan dan

mendidikku. Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku yang

tanpa hentinya memberikan kasih sayang, doa, harapan, semangat,

pengorbanan untuk anak perempuannya.

10. Adikku terhebat, Bhisma Raga Sukma, yang selalu memberi semangat dan

dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

11. Keluarga besar penulis atas doa dan dukungan yang luar biasa kepada

Penulis.

12. Arif Dharmawan dan keluarga, tidak hanya pelengkap tetapi mampu

menjadi penyempurna, terima kasih untuk kesabaran dan kesetiaan tanpa

batas, juga untuk doa, semangat, motivasi, pengorbanan waktu dan tempat

untuk berkeluh kesah bagi Penulis. Thank you for everything you have

done for me, darl.

13. Sahabat sekaligus Keluarga JB Family, yang selalu menemaniku,

senantiasa mendengarkan segala keluh kesah Penulis, Adhi Prasetyo, Ulti

Ulfani Harbie, Okky Surya, Novananda Atmowihardjo, Danny Saputra,

Adienitya, Gandhi Erawan, Ayu Mega, Alfian, Guntur Vibrian, Hans

Surya. Terima kasih untuk persahabatan yang kalian berikan selama ini.

14. Sahabat yang selalu mendukung Penulis dan tidak pernah lelah untu

memberikan dukungan dan perhatian. Novi Rizka Permatasari, Dedi

Riyanto, Laelly Marlina, Eriko Priambodo, Dwi Lutfi, Angga Christian,

Agustinus Danan, Gesti Kadhesta, Imron Nurul Kolbi, Choirunissa, Nicko


commit to user

xii

Bayu. Terima kasih untuk semangat dan persahabatan yang kalian berikan

selama ini.

15. Pengadilan Negeri Surakarta. Terima kasih telah memberi kesempatan

Penulis untuk menimba ilmu dalam Kegiatan Magang Mahasiswa,

walaupun hanya satu bulan namun benar benar memberi banyak pelajaran

berharga bagi Penulis.

16. Oppy yang senantiasa setia mengantarkan dan menemani Penulis

kemanapun, dimanapun dan kapanpun, tak pernah lelah dan mengeluh dan

telah sabar lahir batin dalam menemani perjalan Penulis.

17. Teman Teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS, Teman teman

Penulis menjadi bagian dari kalian. This is Our Story!

18. Para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Penulisan

Hukum ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah

SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih atas jasa-jasa yang telah

diberikan.


commit to user

xiii

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih

jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu,

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan

Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat

bermanfaat bagi perkembangani lmupengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum

pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya

Surakarta, 17 Januari 2013

Penulis,


commit to user

xiv

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................ i

Halaman Persetujuan Pembimbing ............................................................ ii

Halaman Pengesahan Penguji .................................................................... iii

Halaman Pernyataan ................................................................................... v

Abstrak ....................................................................................................... vi

Abstract ...................................................................................................... vii

Motto .......................................................................................................... viii

Halaman Persembahan ............................................................................... ix

Kata Pengantar ........................................................................................... x

Daftar Isi ..................................................................................................... xiv

Daftar Gambar ............................................................................................. xvii

Daftar Lampiran ......................................................................................... xviii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A.Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B.Rumusan Masalah ........................................................................... 6

C.Tujuan Penelitian ............................................................................. 7

D.Manfaat Penelitian ........................................................................... 7

E.Metode Penelitian ............................................................................ 8

F.Sistematika Penulisan Hukum ......................................................... 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 13

A.Kerangka Teori ................................................................................ 13

1.Tinjauan tentang Surat Dakwaan ........................................... 13

a.Syarat Dakwaan ............................................................... 13

b.Bentuk Dakwaan .............................................................. 14

2.Tinjauan tentang Eksepsi ....................................................... 16

a.Pengertian Eksepsi ............................................................ 16

b.Jenis Jenis Eksepsi ......................................................... 17

c.P ....................................... 18


commit to user

xv

3.Tinjauan tentang Penuntutan .................................................. 19

a.Pengertian Penuntutan ................................................... 19

b.Pengertian Jaksa Penuntut Umum .................................. 19

4.Tinjauan tentang Upaya Hukum .......................................... 22

a.Pengertian Upaya Hukum .............................................. 22

b.Jenis Jenis Upaya Hukum ........................................... 22

5.Tinjauan Penguasaan Ta 23

B.Kerangka Pemikiran ........................................................................ 25

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 37

A.Kesesuaian Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat

Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel dengan

ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah

Secara Melawan Hukum................................................................ 25

1.Kasus Posisi........................................................................... 25

2.Identitas Terdakwa ................................................................ 25

3.Dakwaan Penuntut Umum .................................................... 26

4.Isi Eksepsi Terdakwa ............................................................ 31

5.Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa..... 40

6.Pembahasan ........................................................................... 43

B.Implikasi Yuridis Jika Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap

Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Dasar Obscuur Libel Diterima

oleh Hakim 45

1.Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .............................. 45

50

.. 51

BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 54

A.Simpulan ..................................................................................... 54

B.Saran ........................................................................................... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :

46/PID.B/2011/PN.JPR


commit to user

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk membuktikan kesalahan dari pelaku kejahatan, diperlukan

serangkaian proses mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai

pada putusan yang disertai dengan penjatuhan pidana baik berupa pidana

penjara maupun pidana denda. Dari serangkaian proses tersebut, yang

menjadi ujung tombak untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang

adalah pada proses penuntutannya. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum

definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan

supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.

Di dalam pelaksanaan penegakan hukum, ada tiga institusi penegak

hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kejaksaan menduduki

posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara, jaksa penuntut

umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik dan hakim.

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan

pengadilan.

Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan,

namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus

melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Andi

Hamzah, 1987 : 160-161). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan

penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk

mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material,

kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun

surat dakwaan.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan

penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil


commit to user

2

pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak

benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa

untuk menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan

surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan,

terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang

dimaksud.. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka

harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak

menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang

tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat

diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita

acara pemeriksaan penyidikan. (M Yahya Harahap, 2000 : 387).

Berdasarkan pada Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut

umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan,

kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak

hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14

KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik

atau pembantu penyidik;

2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan

memberi petunjukdalam rangka menyempurnakan penyidikan dan

penyidik.

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan

atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh

penyidik;

4. Membuat surat dakwan;

5. Melimpahkan perkara kepengadilan;

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik


commit to user

3

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang

telah ditentukan;

7. Melakukan penuntutan;

8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sebagai penuntut umum menurut undang-undang;

10. Melaksanakan penetapan hakim.

Salah satu hal terpenting dalam proses penuntutan perkara korupsi

ialah penyusunan dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat

yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada

waktu melimpahkan berkas perkara. ke Pengadilan yang memuat narria dan

identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan

serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut

yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur

pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya

merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan

untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul

dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.(A. Sutomo, Pedoman

Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen. Jakarta : Pradnya Paramita,

1990. hlm.4.) dan Harun M. Husein merumuskan surat dakwaan sebagai

at yang diberi tanggal dan

ditandatangani oleh penuntut umu, yang memuat uraian tentang identitas

lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang

dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam

ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan

tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat mana menjadi dasar dan

Surat Dakwaan : Tekhnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta

: Rineka Cipta, 1994. hlm. 44)


commit to user

4

Dengan demikian, surat dakwaan merupakan dasar hukum acara

pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan

dilakukan. (A. Hamzah dan Irdan Dahlan. Surat Dakwaan. Bandung: Alumni,

1987. Hlm.18.)

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut

Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara. ke

Pengadilan yang memuat narria dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan

dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan

lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh

terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-

undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak

pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan. Surat dakwaan

harus sudah dibuat dan harus dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke

Pengadilan dan surat dakwaan inilah yang nanti akan menjadi dasar

pemeriksaan di sidang Pengadilan yang merupakan titik tolak arah

pemeriksaan di sidang tersebut. Penuntut Umum tidak boleh menuntut

pemidanaan selain berdasar pasal-pasal yang unsur-unsumya telah diuraikan

dalam pasal yang didakwakan itu.

Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat

dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan di

sidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari

putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat

terlihat dari bunyi Pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pemidanaan, haruslah

didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan

dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, musayawarah-terakhir untuk

mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat

dakwaan (Pasal 182 ayat 4 KUHAP).

Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan,

namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus

melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi


commit to user

5

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Andi

Hamzah, 1987 : 160-161). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan

penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk

mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material,

kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun

surat dakwaan.

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan

penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil

pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak

benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa

untuk menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan

surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan,

terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang

dimaksud. Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan

yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat

menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam

pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.

Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus

meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak

menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang

tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat

diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita

acara pemeriksaan penyidikan (M Yahya Harahap, 2000 : 387).

Demikian pentingnya kedudukan dan fungsi surat dakwaan sehingga

penuntut umum harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menyusun surat

dakwaan yang baik. Namun terlepas dari semua itu, seringkali masih

dijumpai adanya surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan

dinyatakan batal demi hukum ataupun tidak dapat diterima dalam putusan

hakim.


commit to user

6

Salah kasus korupsi dimana surat dakwaan penuntut umum

dinyatakan batal demi hokum di persidangan adalah kasus yang terjadi di

Jayapura yang melibatkan terdakwa OSKAR TOLOH, SE.. Terdakwa

didakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat

dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah,

pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat

memakai tanah itu sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak

atau turut berhak atas barang itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji lebih mendalam

sebuah penulisan hukum dengan judul : TELAAH NORMATIF

PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT

DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR OBSCUUR LIBEL

DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM

PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM

(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

JAYAPURA NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Penulis

merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan

yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan

Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan

ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara

melawan hukum ?

2. Bagaimana implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap

surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh

hakim ?


commit to user

7

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh

peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap

surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah

sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara

penguasaan tanah secara melawan hukum.

b. Untuk mengetahui implikasi yuridis . jika pengajuan eksepsi oleh

Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar

Obscuur Libel diterima oleh hakim

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan

penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan

akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman

aspek hukum didalam teori dan praktek dalam lapangan hukum.

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum agar dapat memberi

manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada

umumnya.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data

dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan

dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya

tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki,


commit to user

8

penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan-aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Penelitian Hukum

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang

dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut

juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum

disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat

ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang

bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif,

ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas

aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur,

ketentuan ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas

hukum (Peter Mahmud Marzuki,2005:22)

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu

sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif dan

terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:22). Penelitian ini bersifat

Preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat

dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,

2009:35).

3. Pendekatan Penelitian


commit to user

9

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian

hukum ada lima pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan

(Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), pendekatan

histories (Historical approach), pendekatan perbandingan

(Comparative approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual

approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93).

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case

approach) dilakukan dengan mempelajari penetapan dan norma-

norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Misalnya

mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan putusan tersebut telah

memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam

yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian.

Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu

penelitian normative, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk

memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam

suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil

analisisnyan untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum

(Johny Ibrahim, 2006 : 321).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer

dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan

bahan hukum autoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan

bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya.

Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundanag-

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-

undang, dan putusan hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua

publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum

tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal


commit to user

10

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter

Mahmud Marzuki, 2009:141).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang

diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Bahan hukum primer

Semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan

mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-

undangan dalam hal ini:

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 Amandemen ke IV

2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

4) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :

46/PID.B/2011/PN.JPR

b. Bahan hukum sekunder

Semua bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, meliputi:

1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum.

2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para

sarjana.

3) Kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

4) Literatur dan hasil penelitian lainnya

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum adalah cara yang

digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik

pengumpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi

yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melalui studi

kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh Penulis untuk

menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.


commit to user

11

Informasi itu di dapat oleh Penulis dengan mengkaji, membaca dan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu

hukum , aturan perundang undangan dari negara lain yang berkaitan

dengan permasalahan hukum yang dihadapi, artikel dari media massa

maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-bahan lain

yang berhubungan denagn pokok bahasan daalm penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selajutnya yang

dapat dilakukan ialah mengolah ayau menganalisis bahan. Teknik

analisis bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

interprestasi dan silogisme dengan menggunakan pola piker deduktif.

Pola piker deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar

untuk kemudian menjadi obyek yang akan diteliti. Sedangkan metode

silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut

Aristoteles berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian

diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu

kesimpulan atau conclution (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 46 )

E. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai

sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan

hukum, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang

tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman

terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Dalam menyajikan penelitian ini penulis menyusunnya dalam

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN


commit to user

12

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian

dan Sistematika Penulisan hukum (Skripsi).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis memberikan landasan teori

atau memberikan penjelasan secara teoritik yang

bersumber pada bahan hukum yang Penulis gunakan dan

doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal

mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan

yang Penulis teliti.

Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang

Surat dakwaan, penuntutan, upaya hukum dan eksepsi oleh

terdakwa. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai

kerangka pemikiran..

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian

dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu :

pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan

Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai

dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara

penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi

jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat

dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel

diterima oleh hakim

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang

dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait

dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA


commit to user

13

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Surat Dakwaan

a. Syarat Dakwaan

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, ada dua syarat yang

harus dipenuhi oleh sebuah surat dakwaan, yaitu :

1) Syarat Formil

Syarat Formil meliputi surat dakwaan harus diberi

tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, dan berisi

identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

agama dan pekerjaan terdakwa.

2) Syarat Materiil

Syarat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas

dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan

dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut

dilakukan oleh terdakwa.

Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan

dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP).

Mengingat bahwa undang-undang tidak memberikan

penjelasan, maka perlu kirannya dijelaskan apa yang dimaksud

dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut :

1) Cermat

Cermat artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum

dalam menyiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada

undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak

terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat

mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat

dibuktikan, antara lain: apa ada pengaduan, dalam hal delik

aduan, apa penerapan hukumnya sudah tepat, apa terdakwa


commit to user

14

dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak

pidana tersebut, apa tindak pidana tersebut belum atau sudah

kedaluwarsa, apa tindak pidana yang didakwakan itu tidak

nebis in idem.

2) Jelas

Jelas artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu

merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang

didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan

material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat

dakwaannya. Harus dihindari adannya pencampuradukan

unsur suatu Pasal tertentu dengan Pasal yang lain dalam suatu

surat dakwaan. Dalam praktek masih sering dijumpai adanya

penggabungan unsur-unsur Pasal 480 KUHP, sehingga

dakwaan jadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang

diancam kebatalan.

3) Lengkap

Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencukupi

semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan

sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara

lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara

tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan

merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

b. Bentuk Dakwaan

Setelah seorang Penuntut Umum menguasai materi perkara

dan ketentuan perundang-undangannya, maka langkah selanjutnya

adalah menentukan bentuk surat dakwaan yang paling tepat untuk

dipakai dalam perkara tersebut. Menentukan surat dakwaan juga

penting untuk keberhasilan suatu tuntutan, oleh karena itu harus

dilakukan dengan hati-hati, seperti diketahui ada beberapa macam

surat dakwaan (lampiran 14) :

1) Dakwaan Tunggal


commit to user

15

Dakwaan ini berisi satu dakwaan saja dan tindak

pidanannya jelas dan tidak mengandung faktor penyertaan

atau conrcercus atau faktor alternatif/subsidair.

2) Dakwaan Subsidair

Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan yang

disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana

yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang

ringan, terhadap tindak pidana yang menimbulkan akibat dan

akibat ini bersinggungan dengan beberapa ketentuan Pasal

pidana yang saling berdekatan, cara pemeriksaan dakwaan

subsidair dimulai dari dakwaan utama yaitu primair, jika

dakwaan primair sudah terbukti di persidangan maka

dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa lagi dan pidana

yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana dalam

dakwaan primairnya. Jika dakwaan primairnya tidak terbukti

maka diperiksa dakwaan subsidairnya

3) Dakwaan Alternatif

Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan dimana

antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling

mengecualikan, jika jaksa merasa ragu-ragu untuk

menentukan secara tepat tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa.Tindak pidana terdakwa mempunyai ciri yang

hampir sama dengan tindak pidana yang lain (misal:

Pencurian dengan penadahan, penggelapan dengan penipuan

dan sebagainya).

Cara pemeriksaannya adalah diperiksa dulu dakwaan

pertama, jika terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu

diperiksa dan jika ternyata dakwaan pertama tidak terbukti

maka diperiksa dakwaan berikutnya. Selanjutnya penjatuhan

pidana didasarkan kepada dakwaan yang terbukti saja. Atau

juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara


commit to user

16

memeriksa dakwaan secara keseluruhan, barulah kemudian

ditentukan dakwaan yang tepat dan terbukti.

4) Dakwaan Kumulasi

Dakwaan ini berisi beberapa tindak pidana dan

masing-masing tindak pidana berdiri sendiri dan dapat berupa

komulasi dalam penyertaan (deelneming) tindak pidana dan

komulasi dalam concusus baik idealis dan realis.

5) Dakwaan Gabungan

Dakwaan ini merupakan campuran antara dakwaan

subsidair dengan dakwaan mulasi dan dapat pula berupa

campuran dakwaan kumulasi subsidair dan campuran

dakwaan subsidair komulasi.

2. Tinjauan Tentang Eksepsi

a. Pengertian Eksepsi

Eksepsi adalah penolakan atau keberatan yang disertai

alasan-alasannya bahwa surat dakwaan dibuat tidak dengan cara

yang benar, dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak

benarnya tindak pidana yg didakwakan.

Dasar hukum bagi terdakwa mengajukan eksepsi adalah pasal

156 : 1 KUHP yang berbunyi

keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan untuk selanjutnya

Kesimpulan dari pasal 156 : 1 KUHP yang dapat dimintakan

eksepsi adalah yang merupakan isi eksepsi adalah :

1) Pengadilan tersebut tidak berhak mengadili perkara tersebut

untuk pembakaran ini sedang dikembangkan dengan hak

pengadilan secara absolut dan relatif.


commit to user

17

2) Surat dakwaan tidak dapat diterima, hal ini dihubungkan

dengan keadaan daluarsa dan tidak memenuhi syarat formil

3) Surat dakwaan harus dibatalkan, hal ini dihubungkan bila

tidak memenuhi syarat materil.

b. Jenis Jenis Eksepsi

Keberatan / eksepsi yang diajukan berupa :

1) Exeptio obscuri libelli

Keberatan ditunjukan terhadap surat dakwaan, dengan

alasan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap,

jadi dakwaannya kabur/samar-samar (obscuur libel),

sehingga terdakwa tidak mengerti dakwaannya, ini

merugikan terdakwa dalam pembelaannya. Penasihat hukum

perlu melemahkan surat dakwaan tersebut (dikaitkan syarat

materiil. Pasal 143 ayat 2 KUHAP), maka perlu diminta

bahwa dakwaan batal demi hukum.

2) Exeptio litispendentis

Keberatan terhadap kewenangan pengadilan.

Pengadilan negeri tidak berwenang, tetapi pengadilan

dilingkungan peradilan lain.

3) Exeptio paremptoir

Keberatan berkaitan dengan kewenangan Penuntut

Umum untuk menuntut perkara-perkara yang sudah gugur,

missal karena kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP). Surat dakwaan

agar tidak diterima.

4) Exeptio rei judicatae

Keberatan berdasarkan (Pasal 76

KUHP). Surat dakwaan dimintakan untuk tidak diterima.

5) Exeptio error in persona


commit to user

18

Keberatan berdasarkan : bukan terdakwa yang

melakukan tindak pidana, tetapi orang lain yang harus

bertanggung jawab. Dimintakan surat dakwaan tidak dapat

diterima.

6) Exeptio error in juris

Keberatan berdasarkan : dalam penyusunan

dakwaannya Penuntut Umum telah menerapkan ketentuan

perundang-undangan yang keliru.

c. Putusan Terhadap Eksepsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG,

apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena

jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang

akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah

menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik

dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan

proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal

113 dan Pasal 115 Rv). Putusan terhadap eksepsi meliputi :

1) Putusan sela ( interim meascure ) adalah merupakan putusan

yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa

pokok perkara. Dalam hal ini penulis membatasi diri terhadap

putusan sela dalam perkara pidana. Dalam Praktik

pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya

dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau

Penasihat Hukumnya. Eksepsi yang dibuat Penasihat Hukum

Terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk

dijatuhkannya putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

2) Putusan Akhir (Eind Vonnis), yaitu putusan yang diambil

setelah melalui pemeriksaan pokok perkara. Putusan akhir

dapat berupa, pertama putusan tidak dapat diterima yakni

menyangkut error in persona, surat kuasa, yuridiksi absolut

dan relatif, obscuur libel, gugatan prematur, gugatan


commit to user

19

kadaluwarsa. Kedua menolak gugatan penggugat. Ketiga

mengabulkan gugatan penggugat.

3. Tinjauan tentang Penuntutan

a. Pengertian Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan

Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam

KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh

hakim di sidang pengadilan. Ketika suatu perkara secara resmi

dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum, maka tindakan

selanjutnya adalah penuntut umum akan memeriksa dan mempelajari

berkas tersebut untuk kemudian disusun surat dakwaan.

Pada tahap penuntutan dalam arti satu kesatuan (didahului)

dengan pendakwaan, yang sudah dalam persidangan yaitu penuntut

umum membacakan surat dakwaannya, setelah ini penasihat hukum

mempunyai kesempatan untuk mengajukan eksepsi/keberatan.

b. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang olehundang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa terkait dengan apa yang dirumuskan Jeffrey L.

Kirchmeier, Stephen R. Greenwald, Harold Reynolds, dan Jonatan

Sussman. Prosecutor diartikan sebagai

to a controversy, but of a sovereignty whose obligation to govern impartially is as compelling as its obligation to govern at all; and whose interest, therefore in a criminal prosecution

Sedangkan Prosecutor diartikan


commit to user

20

berkontroversi, namun kuasa yang tidak memihak namun juga berkewajiban memerintah semua; dan yang menarik, walau dalam peradilan pidana tidak semua orang bisa menang,

Stephen R. Greenwald, Harold Reynolds, and Jonatan Sussman. 2009. Vigilante Justice-Prosecutor Misconduct In Capital Cases. The Wayne Law Review, 2009, Vol. 55, No. 1327. Edisi 5 April 2010

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh

undang undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

penetapan hakim

Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

bertindaksebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain

berdasarkan undang-

Bahwa terkait dengan apa yang dirumuskan Stephanos Bibas.

ave broader duties to do justice, which includes freeing the innocent and showing mercy to sympathetic guilty defendants. They also operate under rules that reduce flexibility, such as civil-service statutes, as well

Sedangkan Kantor Jaksa diartikan :

menegakkan keadilan yang meliputi membebaskan yang

tidak bersalah dan menunjukkan belas kasihan dan simpatik

kepada terdakwa. Mereka juga bekerja di bawah aturan

institusi yang mengurangi fleksibilitas seperti undang-undang

Stephanos Bibas. 2009. University of Pennsylvania Law


commit to user

21

Review Founded 1852- Prosecutorial Regulation Versus

Prosecutorial Accountability, 2009, Vol. 157, No. 4. Edisi 5

April 2010

Mencermati isi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16

Tahun 2004 ini, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting

yaitu:

1) Sebagai penuntut umum

2) Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap

3) Serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut

di dalam Pasal 30 undang-undang tersebut.

Wewenang Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHP

adalah sebagai berikut :

1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan

2) Mengadakan prapenuntutan

3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan

penahanan, mengubah status penahanan

4) Membuat surat dakwaan

5) Melimpahkan berkas ke pengadilan

6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang

waktu sidang dengan surat panggilan kepada saksi &

terdakwa

7) Melakukan penuntutan

8) Menutup perkara demi kepentingan hukum

9) Melaksanakan penetapan hakim

10) Tindakan lain menurut hukum


commit to user

22

4. Tinjauan tentang Upaya Hukum

a. Pengertian Upaya Hukum

Upaya Hukum ialah Upaya Hukum yang dilakukan oleh

terdakwa melalui penasehat hukumnya karena dirasa amar putusan

yang ditetapkan tidak sesuai dengan unsur keadilan.

b. Jenis-Jenis Upaya Hukum

Dalam upaya hukum yang dapat ditempuh apabila surat

dakwaan batal demi hukum adalah :

1) Banding (Pasal 67), suatu alat hukum (rechtsniddel) yang

merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk

memohon, agar putusan pengadilan negeri diperiksa kembali

oleh pengadilan tinggi, dengan tujuan memperbaiki

kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama.

Permohonan ini dapat dilakukan dalam waktu 7 hari setelah

vonnis diberitahukan kepada terdakwa,

2) Kasasi, suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari

mahkamah agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan

terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Permohonan

ini diajukan dalam kurung waktu 14 hari setelah vonnis

dibacakan. Pada pengajuaan kasasi, terdakwa diwajibkan

membuat memori kasasi yang diserahkan kepada panitera

pengadilan negeri dan untuk itu panitera memberi suarat

tanda terima. Alasan kasasi diajukan, karena pengadilan tidak

berwenang atau melampau batas wewenang, salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan (Pasal 253:1)

.

5. Tinjauan Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum


commit to user

23

Tinjauan penguasaan tanah secara melawan hukum terdapat

dalam Pasal 385 ke 1e yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat

dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu

rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan

hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain

yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum Pasal 385 ke 1e KUHAP

Penuntutan di Persidangan

Surat Dakwaan Penuntut Umum

Pasal 143 ayat (2) KUHAP

Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa

Dakwaan Obscuur Libel

Dakwaan Batal Demi Hukum

Upaya Hukum oleh Penuntut Umum


commit to user

24

Keterangan :

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran Penulis dalam

mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan

jawaban atas permasalahan hukum yaitu kesesuaian pengajuan eksepsi oleh

Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel

dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam perkara penguasaan tanah

secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa

terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh

hakim.

Dalam proses pemeriksaan Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan

Hukum di Persidangan maka tugas dari Penuntut Umum adalah membuat surat

dakwaan atau pembuatan dakwaan. Pembuatan dakwaan harus memenuhi syarat

pada Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP yang berisi bahwa surat dakwaan harus

Cermat dan jelas. Harus dihindari adannya pencampuradukan unsur suatu Pasal

tertentu dengan Pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan dan lengkap disini

artinya uraian dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan

secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan

secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam

dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana

menurut undang-undang.

Setelah Penuntut Umum membuat surat dakwaan kepada tergugat,

tergugat dapat mengajukan eksepsi, materi eksepsi menyangkut tentang formalitas

dakwaan yaitu syarat formil dan syarat materiil. Jika terdakwa dapat

membuktikan surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maka akan terjadi

obscuur libel yang berati dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dibatalkan oleh

hakim dan terhadap surat dakwaan batal demi hukum maka Penuntut Umum dapat

melakukan upaya hukum yaitu dengan cara perlawanan di Pengadilan Tinggi.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


commit to user

25

A. Kesesuaian Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat

Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel dengan

ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah

Secara Melawan Hukum.

1. Kasus Posisi

Salah kasus korupsi dimana surat dakwaan penuntut umum

dinyatakan batal demi hukum di persidangan adalah kasus yang terjadi

di Jayapura yang melibatkan terdakwa OSKAR TOLOH, SE..

Terdakwa didakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang

sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah

partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah

tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan

diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas

barang itu.

2. Identitas Terdakwa

Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama lengkap : OSKAR TOLOH, SE

Tempat lahir : Manado

Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Oktober 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : BTN Kamkay No. 221 Kelurahan

Awiyo,Distrik Abepura, Kota

Jayapura

A g a m a : Kristen Katolik

P e k e r j a a n :PNS pada Kantor Bupati Kabupaten

Jayapura


commit to user

26

Terdakwa tidak ditahan; Terdakwa didampingi Penasihat

Hukumnya HOTWY GULTOM, SH., Advokat, berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 23 Pebruari 2011

3. Dakwaaan Penuntut Umum

Berdasakan surat Dakwaan Penuntut umum pada tanggal 09 Pebruari

2011 antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa OSKAR TOLOH, SE., pada jam, hari, tanggal

dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam

Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun

2009, bertempat di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan,

Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura

untuk memeriksa dan mengadilinya dengan maksud hendak

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak

rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau

sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang

menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan diketahuinya

bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yang

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 atau setidak-tidaknya

masih dalam Tahun 2007, saksi korban JULIANA URIA

SUWAGES membeli tanah dari TIMOUR HUTAPEA seluas

500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dan dari Dra. Nur

Aedah seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dengan

harga keseluruhannya Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)

dengan sertifikat hak tanah Nomor: 26.10.72.05.1.01057 dan

Nomor: 26.10.72.05.1.01058. Kemudian pada tanggal 14 April

2009 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009 saksi

korban JULIANA URIA SUWAGES membayar HENGKY


commit to user

27

DAWIR yang diterima oleh BOY M. DAWIR selaku pemilik

tanah adat sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah);

b. Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 21/1998 tanggal 12 Mei

1998 batas-batas tanah pemohon NY. TIMOUR HUTAPEA

seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan

tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas

batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22

kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 22/1998 tanggal 12

Mei 1998 batas-batas tanah pemohon Drs. NUR AEDAH



batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22;

c. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 17.00 Wit

atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2009, saksi korban

JULIANA URIA SUWAGES bertemu dengan saksi

YONATHAN KAMBUAYA, ST dan saksi SIMSON JITMAU

kemudian saksi YONATHAN KAMBUAYA, ST.

menyampaikan kepada saksi korban JULIANA URIA

SUWAGES bahwa tanahmu sudah didirikan bangunan oleh

terdakwa OSKAR TOLOH sehingga atas informasi tersebut

saksi korban JULIANA URIA SUWAGES pergi memeriksa

lokasi tanah tersebut, dan melihat diatas tanahnya sudah ada

berdiri sebagian bangunan Boulivard II milik terdakwa

OSKAR TOLOH, SE padahal terdakwa mengetahui bahwa

pada tanggal 22 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya masih

dalam Tahun 2009, terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan Ir.

MIKAEL KAMBUAYA (suami saksi korban JULIANA

URIA SUWAGES) membuat kesepakatan untuk tidak

mengadakan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah

tersebut, namun terdakwa menggelapkan status tanah milik

saksi korban JULIANA URIA SUWAGES yang seolah-olah


commit to user

28

milik terdakwa dengan cara membangun sebagian gedung

Boulivard II pada bagian belakang seluas kurang lebih 284

(dua ratus delapan puluh empat) meter persegi;

d. Bahwa berdasarkan berita acara pengembalian batas yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Jayapura

tertanggal 20 April 2010 telah terjadi over lapping/tumpang

tindih dilapangan penguasaan sertifikat 1005 atas nama

terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan sertifikat hak milik

Nomor 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA

SUWAGES seluas 284 meter persegi dan saat ini bangunan

Bar/Café Bolivard II bagian belakang masuk didalam sertifikat

hak milik 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA

SUWAGES; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1e

KUHP; atau

e. Bahwa terdakwa OSKAR TOLOH, SE., pada jam, hari,

tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti

namun dalam Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu

lain masih dalam Tahun 2009, bertempat di Jalan Kelapa Dua

Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa

dan mengadilinya dengan melawan hak orang lain masuk

dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup

atau pekarangan, yang dipakai oleh orang, atau sedang ada

disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari

tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama

orang yang berhak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut:

f. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 atau setidak-tidaknya

masih dalam Tahun 2007, saksi korban JULIANA URIA


commit to user

29

SUWAGES membeli tanah dari TIMOUR HUTAPEA seluas

500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dan dari Dra. NUR

AEDAH seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar)

dengan harga keseluruhannya Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta

rupiah) dengan sertifikat hak tanah Nomor:

26.10.72.05.1.01057 dan Nomor: 26.10.72.05.1.01058.

Kemudian pada tanggal 14 April 2009 atau setidak-tidaknya

masih dalam Tahun 2009 saksi korban JULIANA URIA

SUWAGES membayar HENGKY DAWIR yang diterima oleh

BOY M. DAWIR selaku pemilik tanah adat sebesar Rp.

100.000.000.-(seratus juta rupiah);

g. Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 21/1998 tanggal 12 Mei

1998 batas-batas tanah pemohon NY. TIMOUR HUTAPEA



batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22

kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 22/1998 tanggal 12

Mei 1998 batas-batas tanah pemohon Dra. NUR AEDAH



batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22;

h. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 17.00 Wit

atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2009, saksi korban

JULIANA URIA SUWAGES bertemu dengan saksi

YONATHAN KAMBUAYA, ST dan saksi SIMSON JITMAU

kemudian saksi YONATHAN KAMBUAYA, ST.

menyampaikan kepada saksi korban JULIANA URIA

SUWAGES bahwa tanahmu sudah didirikan bangunan oleh

terdakwa OSKAR TOLOH sehingga atas informasi tersebut

saksi korban pergi memeriksa lokasi tanah tersebut, dan

sesampai dilokasi tanah saksi korban JULIANA URIA


commit to user

30

SUWAGES melihat bahwa diatas tanahnya sudah ada berdiri

sebagian bangunan Boulivard II milik terdakwa OSKAR

TOLOH, SE padahal terdakwa mengetahui bahwa pada

tanggal 22 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam

Tahun 2009, terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan Ir.

MIKAEL KAMBUAYA (suami saksi korban JULIANA

URIA SUWAGES) membuat kesepakatan untuk tidak

mengadakan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah

tersebut, namun terdakwa tetap dengan memaksa masuk

kedalam pekarangan tanah milik saksi korban JULIANA

URIA SUWAGES seluas kurang lebih 284 (dua ratus delapan

puluh empat) meter persegi, dengan cara menghilangkan batas

tanah patok kayu sebagai batas tanah antara milik saksi korban

JULIANA URIA SUWAGES dengan terdakwa untuk

membangun sebahagian gedung Boulivard II pada bagian

belakang;

i. Bahwa berdasarkan berita acara pengembalian batas yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Jayapura

tertanggal 20 April 2010 telah terjadi over lapping/tumpang

tindih dilapangan penguasaan sertifikat 1005 atas nama

terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan sertifikat hak milik

Nomor 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA

SUWAGES seluas 284 meter persegi dan saat ini bangunan

Bar/Café Bolivard II bagian belakang masuk didalam sertifikat

hak milik 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA

SUWAGES; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat

(1) KUHP.


commit to user

31

4. Isi Eksepsi Terdakwa

Terhadap Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan

Eksepsi tertanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Seperti yang telah kita dengar pada persidangan

sebelumnya, Jaksa penuntut umum di depan persidangan ini

telah membacakan surat dakwaanya yang merupakan dakwaan

Akan tetapi kalau disimak dengan cermat dan teliti

surat dakwaan tersebut sangat jelas hanya merupakan dakwaan

yang mengada-ada, dan sengaja disusun hanya untuk

memenuhi prosedur, karena tanpa didukung oleh fakta yang

sebenarnya dengan mengesampingkan mengenai fakta-fakta

lain atau bahkan mengabaikan pengertian secara jelas tentang

ketentuan perundang-undangan dan atau tidak menganalisa

secara jelas dan cermat terhadap pasal yang dituduhkan kepada

Terdakwa dan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan dan

bukti-bukti apa yang dimiliki oleh Terdakwa untuk beraktifitas

diatas tanah yang menjadi obyek awal dari permasalahan ini,

yang apabila dipertimbangkan secara seksama, perkara ini

seharusnya dan selayaknya tidak akan sampai diajukan ke

Pengadilan yang mulia ini.

Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa

dalam arti cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi jika fakta-

fakta yang di dakwakan tidak didukung oleh fakta-fakta hasil

penyidikan dan bukti-bukti yang relevan sebagaimana telah

disampaikan dalam tahap penyidikan tersebut, akan

mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Substansi

keberatan adalah mengenai masalah apakah pantas atau tidak,

apakah cukup alasan atau tidak suatu surat dakwaan yang

diajukan oleh penuntut umum itu ditujukan atau diarahkan


commit to user

32

kepada terdakwa dalam kedudukanya sebagai seorang manusia

ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat, kehormatan

seperti semua orang.

Keberatan pada hakekatnya tidak hanya merupakan

didudukkan pada posisi lemah di depan persidangan,

dan kemanusiaan yang lebih luas. Karena pada hakekatnya

sebuah dakwaan pidana bagi seseorang yang tidak bersalah

adalah sama dengan serangan resmi terhadap martabat dan

kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga apabila ada

suatu putusan sela dari Majelis Hakim yang menyatakan suatu

kemenangan bagi semua para penegak hukum di Pengadilan

kehormatan manusia dan

II. ALASAN KEBERATAN

Alasan keberatan pengajuan Keberatan oleh Terdakwa

dan/atau Penasehat Hukumnya sering dinilai sebagai upaya

yang mengada-ada seakan-akan bertujuan untuk mengulur-ulur

waktu sidang. Ada pula sementara orang yang menilai bahwa

pengajuan keberatan sebagai suatu kebodohan dari Terdakwa

atau Penasihat Hukum, karena hal itu dapat memberikan

peluang kepada Penuntut Umum untuk memperkuat strategi

guna menggolkan Surat Dakwaannya. Terlepas dari segala

penilaian yang mengurangi semangat Terdakwa dan/atau

Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan tersebut,

kami Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal

156 KUHAP yang memberikan kesempatan bagi Terdakwa

dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan,


commit to user

33

tiada lain hanya bermaksud memberikan hak sekaligus

kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya

untuk mengajukan keberatan apabila dalam Surat Dakwaan

terdapat kekurangankekurangan atau kekeliruan yang bersifat

yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat

membela dirinya atau dibela oleh Penasihat Hukumnya dengan

sebaikbaiknya dan seadil-adilnya di depan Sidang Pengadilan.

Kami yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai positif

dan akan memperhatikan dengan serius secara bijak dan

obyektif Keberatan kami ini, kami juga tidak akan kecewa bila

Saudara Penuntut Umum memanfaatkan Keberatan kami ini

untuk mengatur dan mengembangkan strategi yang lebih baik

untuk mempertahankan Surat Dakwaannya, karena kami

berprinsip bahwa Peradilan yang baik, jujur dan adil itu harus

ditunjang dengan upaya optimal dari seluruh unsur penegak

hukum yang berperan di Pengadilan.

Substansi Keberatan adalah mengenai masalah apakah

cukup alasan atau tidak suatu Surat Dakwaan yang diajukan

oleh Penuntut Umum itu ditujukan atau diarahkan kepada

Terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang manusia

ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan kehormatan

seperti semua orang. Keberatan pada hakekatnya tidak hanya

merupakan suatu keberatan untuk kepentingan si Terdakwa

yang didudukan pada posisi lemah di depan Pengadilan,

melainkan merupakan keberatan untuk kepentingan manusia

dan kemanusiaan yang lebih luas termasuk untuk kita semua

yang ada di ruang sidang ini. Suatu Dakwaan bagi seseorang

yang tidak bersalah adalah sama dengan serangan resmi

terhadap martabat dan kehormatan manusia pada umumnya.

Sehingga apabila ada suatu Keputusan Sela dari Majelis Hakim


commit to user

34

hakekatnya suatu kemenangan bagi semua penegak hukum di

Pengadilan yang bersangkutan, yang berhasil menegakkan

martabat dan kehormatan manusia dan kemanusiaan.

Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi

tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat,

tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa

batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal

143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas, diterima atau

tidak diterimanya sebuah dakwaan dan apakah perkara yang

dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi

persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan.

Selain itu, walaupun keberatan tersebut tidak diterima,

akan tetapi tetap mempunyai makna, yaitu dapat dijadikan

sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang

dalam dakwaan tersebut, atau setidak-tidaknya sejak awal telah

dapat dilihat warna yuridis yang profesional atau tidak dari

Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti dan menyimak kasus

yang tertuang dalam dakwaan tersebut.

dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang

berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap

Terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan merupakan

sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan

sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan

ole

konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat

diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan tindak

pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup

perkara Perdata atau perselisihan perdata. Selanjutnya


commit to user

35

Terdakwa atau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan

tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, berarti

kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perkara

tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus

berdasarkan putusan dari segi formil.

Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud

dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP sebagaimana kami kutip

sebagai berikut :

mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak

berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak

dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan,

maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut

Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim

mempertimbangkan keberatan tersebut untuk

Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan

Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum

Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai ukuran atau kriteria

apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu Surat

Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian

kiranya perlu diperhatikan pendapat M. Yahya Harahap yang

berikut :

Pertama

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik

mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena

yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak

pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya Terdakwa


commit to user

36

didakwa melakukan tidak pidana pencurian, padahal barang

yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik

orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada

unsur melawan hukumnya.

Kedua

Bahwa Dakwaan tidak tepat, karena apa yang

didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah

mempunyai kekuatan hukukm tetap.

Ketiga

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang

didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau

kadaluwarsa.

Keempat


didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak

pidana yang dilakukannya.

Kelima


didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak

pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan

perdata.

Keenam

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan

kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan

orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan

haknya.

Setelah mempelajari Surat Dakwaan, ketentuan KUHAP Pasal

156 ayat (1) serta pendapat tersebut diatas, kami berkeyakinan bahwa

Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan

yang tidak dapat diterima dan dakwaan Obscurum Libelum,

karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar


commit to user

37

hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan

kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana

kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa sama

sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah

pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan

tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata.

Pada bagian ini Keberatan yang akan kami kemukakan adalah

mengenai dakwaan Jaksa yang tidak jelas alias kabur.Hal ini dapat

kami jelaskan sebagai berikut: Dakwaan saudara Jaksa Penuntut

Umum menunjukkan adanya satu perbuatan tindak pidana melanggar

pasal 385 ke-1e yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud hendak

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak

rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau

sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang

menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya

bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

Kedua:

Melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP.

Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan

memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan

, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada

haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan

orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum

penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 4.500,-

Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa:

a) Terdakwa menguasai dan menduduki bidang tanah yang

dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah

berdasarkan alas hak teratas nama terdakwa berupa akta jual

beli dengan Drs. James Wiliem Maniagasi yang dituangkan


commit to user

38

dalam Akta Jual Beli Namor : 13 di Kantor Notaris

SUPRAKOSO, SH tertanggal 6 Agustus 2008 yang

sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Drs. James Wiliem

Maniagasi dari HENGKY DAWIR sebagai kepala suku Marga

DAWIR berdasarkan SURAT BERITA ACARA PELEPASAN

HAK ATAS TANAH ADAT/WARISAN di Kelurahan Entrop

Jayapura Selatan tertanggal 05 Juli tahun 2002;

artinya: Bahwa terdakwa menduduki, menguasai dan

melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah

dengan dasar alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum

dan yang duluan menduduki, menguasai dan melakukan

aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah terdakwa, karena

itu sangatlah tidak benar apa yang didakwakan saudara Jaksa

Penuntut Umum bahwa terdakwa menduduki memasuki rumah

atau pekarangan orang lain dalam hal ini milik saksi korban.

Berdasarkan hal diatas, seharusnya terdakwalah yang

pantas menjadi pelapor atas tindakan saksi korban dalam

perkara ini yang telah memasuki pekarangan terdakwa secara

paksa tanpa menghiraukan hak-hak orang lain yang melekat

diatas bidang tanah dimaksud.

b) Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukanlah

merupakan tindak Pidana melainkan ranah hukum perdata (

kewenangan mengadili ).

c) Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukan

merupakan tindak pidana melainkan ranah Hukum Perdata

yang pada saat ini sedang diproses dalam perkara perdata di

Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara :

117/Pdt.G/2010/PN-JPR, karena itu dakwaan Jaksa Penuntut

umum haruslah dinyatakan belum waktunya untuk diajukan

sebagai perbuatan tindak pidana atau disebut dakwaan

Prematur dan karena dakwaan Jaksa menguraikan panjang


commit to user

39

lebar mengenai bukti kepemilikan sementara Terdakwa juga

mempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan

terhadap obyek bidang tanah yang sama dimaksud dalam

perkara ini, karena itu masalah ini adalah merupakan ranah

perkara perdata yang harusnya di proses di peradilan Perdata

dan proses perdata terhadap masalah ini sedang dalam

pemeriksaan di peradilan perdata.

Hal ini perlu kami utarakan karena yang mengaku saksi

korban dalam perkara ini seperti yang diuraikan Jaksa penuntut

umum di dalam dakwaanya adalah sebagai pemilik bidang

tanah dimaksud yang mempunyai alas hak, demikian juga

Terdakwa melakukan aktifitas dan kegiatan diatas bidang tanah

dimaksud adalah berdasarkan alas hak yg dimilikinya yang

artinya alas hak yang dimiliki saksi korban dan juga yang

dimiliki Terdakwa terhadap bidang tanah yang sama di maksud

perlu di uji kebenaranya menurut ranah Hukum perdata dan hal

ini saat ini sedang diproses dalam sidang perdata di Pengadilan

Negeri Jayapura dengan Nomor Perkara : 117/Pdt.G/2010/PN-

JPR.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami sebagai

Penasehat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini harus menyatakan dakwaan Jaksa batal

demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan

saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima

karena Dakwaan Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum

dan bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini adalah

peradilan Perdata.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan

dalam keberatan ini, maka kami berkesimpulan bahwa semua

fakta yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum


commit to user

40

diatas, tidak jelas dan hukum yang diuraikan tidak tepat,

sehingga kami Penasehat Hukum, mohon agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jayapura memberikan Putusan Sela sebagai

berikut :

1) Menerima keberatan dari Penasihet Hukum Terdakwa

OSKAR TOLOH

2) Menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut

Umum Nomor Reg. PERK. PDM 33/ JPR/Ep/01

/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dengan nomor perkara

No. 46/Pid.B/2011/PN-JPR batal demi hukum atau

setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara

Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima

karena Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum.

3) Menyatakan bahwa perkara ini adalah menyangkut

masalah kepemilikan karena itu yang berwenang

menangani perkara ini adalah peradilan Perdata.

4) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

5. Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa

Terhadap Eksepsi maka Penuntut Umum mengajukan

tanggapan tertanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut:

a) Surat dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan premature

dan dakwaan obscurum libelum.

Bahwa keberatan Penasehat Hukum dengan

mengatakan surat dakwaan tidak dapat diterima karena

dakwaan premature dan dakwaan obscurum libelum karena

dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar

hukumnya maupun sasaran dakwaannya karena yang

didakwakan kepada terdakwa sama sekali bukan merupakan

tindak pidana kejahatan atau pelanggaran karena dalam

perbuatan terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan


commit to user

41

hukumnya adalah pendapat Penasehat Hukum yang tidak

benar;

Bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum untuk membuat

suatu surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 14 huruf d

KUHAP, Pasal 137 KUHAP dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP

selain itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah

memenuhi syaratsyarat baik syarat formil maupun syarat

materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a

dan b KUHAP;

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas alias kabur.

Bahwa keberatan Penasehat Hukum yang pada intinya

mengulas pada penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum sehingga berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tidak jelas sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga Penasehat

Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau

setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tidak dapat diterima karena dakwaan premature dan

dakwaan obscurum libelum adalah pendapat yang tidak

benar, karena Penasehat Hukum tidak menguraikan dengan

jelas materi yang mana yang tidak cermat, tidak jelas dan

tidak lengkap yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum;

Bahwa selain keberatan sebagaimana tersebut diatas,

Penasehat Hukum juga keberatan atas tuduhan pidana kepada

terdakwa, Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan

terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah

hukum perdata yang telah diproses didepan persidangan

perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor:

117/Pdt.G/2010/PN-JPR tanpa tanggal (sebagaimana dalam


commit to user

42

surat keberatan Penasehat Hukum); Bahwa pendapat

Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa perbuatan

terdakwa adalah bukan perbuatan pidana melainkan

perbuatan yang telah masuk ranah hukum perdata adalah

pendapat yang tidak benar karena proses penyidikan dalam

perkara terdakwa Oskar Toloh, SE berdasarkan Laporan

Polisi Nomor: POL: LP/844/XI/2009/SPK tanggal 27

Nopember 2009 lebih dulu dilakukan penyidikan dari pada

terdakwa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri

Jayapura. Hal ini dapat dilihat pada keberatan Penasehat

Hukum Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR

tanpa dicantumkan tanggal, namun masih dapat dilihat pada

kode nomor surat tahun registrasi di Pengadilan Negeri

jayapura (117/Pdt.G/2010/PN-JPR); Bahwa kemudian pada

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa tiada suatu

perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana

dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada

perbuatan itu. (azas nullum delictum sine preavia lege

poenali);

Bahwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

sudah jelas diuraikan perbuatan terdakwa yang melanggar

ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 385 ke-1e KUHP dan

Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan

No. Reg.Perk PDM-33/ JPR/Ep/01/2011. Untuk

membuktikan apakah perbuatan terdakwa merupakan pidana

ataukah perbuatan perdata tentunya nanti dibuktikan didalam

persidangan sehingga pendapat Penasehat Hukum yang

mengatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah telah masuk

dalam ranah hukum perdata tidak dapat diterima;


commit to user

43

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami Jaksa

Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Yang

Mulia Memutuskan :

1) Menolak seluruh keberatan Penasehat Hukum

Terdakwa OSKAR TOLOH, SE;

2) Menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Nomor Reg.Perk:PDM-33/JPR/ Ep/01/2001 tanggal

09 Februari 2011;

3) Memerintahkan agar persidangan tetap dilanjutkan;

6. Pembahasan

Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak

pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan

ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi

hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M. Yahya Harahap;

1993:414-415). Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu

perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak

hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera

dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa

melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam

hal akan menjatuhkan keputusannya.

Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara

selanjutnya. Apabila yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak

terbukti atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka

terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian,

pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat

disangkalkan penyusunannya, hal hal yang perlu diperhatikan dalam

menyusun surat dakwaan haruslah sesuai dengan Berita Acara

Pemeriksaan, menjadi dasar hakim dan bersifat sempurna dan mandiri,

apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan lepasnya

terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat

dakwaan itu sendiri.


commit to user

44

Surat dakwaan berperan sangat penting dalam tahap

penuntutan dan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci

dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

disebutkan hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian

secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan

dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana

cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan

dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan

yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi

dan doktrin.

Bahwa isi dari Pasal 143 KUHAP adalah sebagai berikut :

1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri

dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut

disertai dengan surat dakwaan.

2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal

dan ditandatangani serta berisi :

(a)Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan

tersangka.

(b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak

pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan

tempat tindak pidana itu dilakukan.

3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan

disampaikan kepada tersangka atau kuasannya atau penasehat

hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan

menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut di

pengadilan negeri.


commit to user

45

Jika memperhatikan Pasal 143 ayat(2) huruf a, b KUHAP

tersebut diatas dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat

digolongkan menjadi 2(dua) bagian. Pertama: berkaitan dengan

identitas terdakwa. Kedua: berkaitan dengan uraian mengenai tindak

pidana. Berkaitan itu pula surat dakwaan harus memenuhi 2(dua)

syarat yakni: syarat formil dan syarat materil, yang dimaksud dengan

syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa,

meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Tidak

terpenuhinya syarat ini berakibatkan surat dakwaan itu cacat hukum

Obscuur Libelle (Pasal 143 ayat(2) huruf a KUHAP).

Bahwa pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat

dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuu Libel Libel sudah sesuai

dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah

secara melawan hukum adalah benar dimana terdakwa menggunakan

hak nya untuk mengajukan eksepsi karena surat dakwaan Penuntut

Umum tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang terjadi dan tidak

sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti batal

demi hukum karena surat dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa

telah keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat

dan Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang

didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan

tetapi masalah ranah hukum perdata.

B. Implikasi Yuridis Jika Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap

Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Dasar Obscuur Libel Diterima

oleh Hakim

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa

dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak


commit to user

46

tepat, karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu yang tidak

tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena

Ia memberi contoh konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan

tidak dapat diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan

tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup

perkara Perdata atau perselisihan perdata. Selanjutnya dinyatakan

tau Penasihat

Hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau Surat

Dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah

selesai, maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah

diputus berdasarkan putusan dari segi formil.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini,

maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan

perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara

persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi

bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan

keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka

berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, setelah diberi kesempatan

kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya dan sebelum

memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dan memutus tentang keberatan/eksepsi

Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan

meneliti nota keberatan/eksepsi Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa

keberatan/eksepsi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai: Surat

dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang

didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana,

akan tetapi masalah ranah hukum perdata, dengan alasan: bahwa

dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan panjang lebar mengenai


commit to user

47

bukti kepemilikan saksi korban, sedangkan terdakwa menduduki,

menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah yang

dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut

adalah berdasarkan alas hak kepemilikan atas nama Terdakwa berupa

Akta Jual Beli Nomor: 13, oleh karenanya perlu diuji kebenarannya

menurut ranah hukum perdata dan saat ini sedang diproses dalam

perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara:

117/Pdt.G/2010/PN-JPR;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Terdakwa

tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP,

ada 3(tiga) macam keberatan/eksepsi, yaitu:

a) Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili;

b) Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan

c) Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari ketiga macam keberatan tersebut,

keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan diatas

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/eksepsi tentang

-undang tidak menjelaskan

dalam hal apa saja dan mengenai apa saja dakwaan tersebut tidak

dapat diterima, oleh karenanya sebagai pedoman perlu memperhatikan

dan mengutip pendapat para ahli mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (1985, 662-663)

menyebutkan bahwa alasan keberatan untuk menyatakan dakwaan

tidak dapat diterima adalah:

a) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana

kejahatan atau pelanggaran. Jadi tidak ada unsur melawan

hukum;

b) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus

dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem);


commit to user

48

c) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu

atau kedaluwarsa;

d) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan

tindak pidana yang dilakukannya;

e) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan

tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara

perdata atau perselisihan perdata;

f) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana

aduan, sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah

mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan

meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, baik pada dakwaan kesatu

maupun pada dakwaan kedua telah menguraikan tentang kepemilikan

tanah atas nama saksi korban Juliana Uria Suwages dan tentang

adanya kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir.

Mikael Kambuaya) untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan

dilokasi tanah tersebut, serta diuraikan pula bahwa berdasarkan Berita

Acara Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Nasional Kota Jayapura tertanggal 20 April 2010, telah terjadi

overlepping/tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana

Uria Suwages seluas 284 meter persegi.

Menimbang, bahwa diuraikannya tentang adanya kesepakatan

antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya)

untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah

tersebut, dan adanya overlepping/tumpang tindih

kepemilikan/penguasaan tanah antara

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar

Toloh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi

Juliana Uria Suwages, telah memperlihatkan secara jelas bahwa apa


commit to user

49

yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa bukanlah

merupakan tindak pidana, akan tetapi adalah sengketa kepemilikan

atas tanah antara saksi Juliana Uria Suwages dengan Terdakwa yang

termasuk dalam ruang lingkup perdata yang harus diperiksa dan

diadili oleh peradilan perdata;

Menimbang, bahwa pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang

berlindung pada Pasal 14 huruf d, 137 dan 140 ayat (1) KUHAP

sebagai dasar Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan,

tidaklah beralasan dan tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan

bukan merupakan tindak pidana maka Penuntut Umum dapat

namun ternyata

walaupun Penuntut Umum telah mengetahui adanya tumpang tindih

kepemilikan/penguasaan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor:

1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh dengan Sertifikat Hak

Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages yang

merupakan ruang lingkup perdata tetapi tidak melakukan penghentian

penuntutan, melainkan justru tetap melakukan penuntutan, padahal

berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP

tersebut seharusnya Penuntut Umum melakukan penghentian

penuntutan;

Menimbang, bahwa demikian juga pendapat/tanggapan

Penuntut Umum yang mengatakan bahwa tidak benar perbuatan

terdakwa masuk ranah hukum perdata dengan alasan proses

penyidikan dalam perkara terdakwa berdasarkan Laporan Polisi

Nomor :POL.LP/844/XI/2009/SPK tanggal 27 Nopember 2009 lebih

dahulu dilakukan dari pada terdakwa mengajukan gugatan perdata di

Pengadilan Negeri Jayapura, tidaklah dapat dibenarkan dan tidak

beralasan, karena terlepas dari yang mana terlebih dahulu atau

terlepas dari ada tidaknya gugatan perdata, jika sejak awal telah

terlihat bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana melainkan


commit to user

50

merupakan perkara perdata, maka Penuntut Umum seharusnya

melakukan penghentian penuntutan. Dengan adanya kesepakatan

antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya)

untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah

tersebut dan adanya tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah

antara Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa

Oskar Toloh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama

saksi Juliana Uria Suwages, telah memperlihatkan dengan jelas

bahwa perkara tersebut masuk dalam ranah perkara perdata yang

harus diperiksa dan diadili oleh peradilan perdata, sehingga

seharusnya Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa karena apa yang didakwakan kepada

Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk

ruang lingkup perkara perdata, maka menurut Majelis Hakim

keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan dan cukup

beralasan sehingga dapat diterima, oleh karenannya berpedoman pada

Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan pendapat M. YAHYA HARAHAP,

S.H. tersebut diatas cukup alasan untuk dinyatakan

2. Amar Putusan

Menimbang, bahwa karena keberatan/eksepsi terdakwa

diterima dan dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 156 ayat (1) dan (2)

KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan

perkara ini;


commit to user

51

M E N G A D I L I:

a) Menerima keberatan/eksepsi Terdakwa OSKAR TOLOH, SE.

b) Menyatakan surat dakwaan Nomor REG.PERK: PDM-

33/JPR/Ep/01/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama

terdakwa OSKAR TOLOH, SE. tidak dapat diterima;

c) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jayapura pada hari KAMIS, tanggal 17 MARET

2011, oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.,

sebagai Hakim Ketua Majelis, TARIMA SARAGIH, S.H.,M.Hum.,

dan SYORS MAMBRASAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN,

tanggal 21 MARET 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka

untuk umum dengan dibantu oleh DAKRIS,S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan M. TOFAN THAMRIN,

S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura

dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

3. Pembahasan

Pertimbangan hakim terhadap surat dakwaan Penuntut Umum

atas dasar obscuur libel bahwa karena Terdakwa mengajukan

keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka

berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, setelah diberi kesempatan

kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya dan sebelum

memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dan memutus tentang keberatan atau eksepsi

Terdakwa tersebut.

Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang

menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh

karena atas permintaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat

hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena


commit to user

52

jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi

hukum adalah apabila surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang

segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang

didakwakan kepada terdakwa. Artinya adalah bahwa beberapa alasan

pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan

dakwaaan jaksa batal demi hukum yaitu: (M. Yahya Harahap,

Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali,

halaman. 359)

a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang

didakwakan.

b) Tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan

terdakwa dalam dakwaan.

c) Dakwaan kabur atau obscuur libel karena tidak dijelaskan

bagaimana kejahatan dilakukan.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara:

117/Pdt.G/2010/PN-

Jayapura menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP,

ada 3(tiga) macam keberatan atau eksepsi, yaitu:

a) Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili;

b) Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan

c) Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan karena merupakan

Obscuur Libel.

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pembatalan dakwaan

adalah karena dakwaan Obscuur Libel (perumusan tindak pidana yang

didakwakan kabur), karena penuntut umum dalam merumuskan tindak

pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak

pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata, tanpa menguraikan

perbuatan nyata (fakta) yang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak

pidana tersebut.


commit to user

53

Bahwa Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat

diterima karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan

merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum

perdata, dengan alasan: bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum

menguraikan panjang lebar mengenai bukti kepemilikan saksi korban,

sedangkan terdakwa menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas

diatas bidang tanah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

dakwaannya tersebut adalah berdasarkan alas hak kepemilikan atas

nama Terdakwa berupa Akta Jual Beli Nomor: 13, oleh karenanya

perlu diuji kebenarannya menurut ranah hukum perdata dan saat ini

sedang diproses dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura

dengan nomor perkara: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR.


commit to user

54

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut

Umum Atas Dasar Obscuur Libel sudah memenuhi ketentuan Pasal

143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan

Hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

elas bahwa

untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan

permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Bahwa penulis

berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini harus

dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima dan dakwaan

Obscurum Libelum, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik

mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang

didakwakan kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak

pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa

sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah

pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan

tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata.

2. Implikasi yuridisjika pengajuan eksepsi oleh Tterdakwa terhadap

Surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar obscuur libel diterima oleh

Hakim adalah bentuk dakwaan yang diajukan tidak tepat dalam hal ini

berarti Penuntut Umum keliru dalam merumuskan tindak pidana yang

dilakukan oleh terdakwa. Bahwa dalam kasus ini tindak pidana yang

didakwakan mengandung sengketa perdata sehingga apa yang

didakwakan sesungguhnya termasuk sengketa perdata yang harus

diselesaikan secara perdata.


commit to user

55

B. Saran

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar lebih cermat dalam

membuat surat dakwaan, sebagaimana diketahui betapa pentingnya

peranan Surat Dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum

dalam menyusun Surat Dakwaan perlu terus ditingkatkan dan

sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar

para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun Surat Dakwaan secara

profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan

tugas kejaksaan dibidang penuntutan dan tepat apa pokok

kesalahannya.

2. Kepada Hakim diharapkan dapat menjalankan tugas hakim sebagai

pelaksana kekuaasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,

yang pada dasarnya adalah mengadili. Dam Hakim diharapkan dapat

mengadili berdasarkan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya

terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu

meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau meberikan

keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas

dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim

tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional

dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar

profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa

pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-

pihak.

3. Diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu Presiden, Wakil

Presiden yang masih menjabat atau sudah lengser, Menteri-Menteri

atau mantan menteri-menteri atau pejabat-pejabat negara lainnya

untuk ikut serta dalam pembangunan hukum di Indonesia ke arah yang

lebih baik salah satunya dengan cara kesediaannya untuk menjadi

saksi atau memberikan keterangannya di persidangan.

Documents

TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH …/Telaah... · dengan judul: Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap ... 8. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS,