Tugas : TEORI ORGANISAI DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Dosen : Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS

PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN

KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN

KOTA PEKALONGAN

Oleh :

SAEFUL ZAFAR

P.0560181661.42

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN BISNIS

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantor Pertanahan Kota Pekalongan sendiri merupakan bagian dari Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah non

departemen (LPND) yang diberikan tugas untuk mengatur masalah pertanahan di

Indonesia. Dimana dalam melaksanakan tugas tersebut sebagai penanggung jawab

atau pimpinan adalah seorang Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu oleh para

kasubag, kasi, kaur, kasubag dan staf-stafnya

Sebagai instansi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, sudah tentu

Kantor Pertanahan Kota Pekalongan harus selalu memberikan pelayan kepada

masyarakat dengan baik, sehingga komponen Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

wajib melaksanakan semua rambu-rambu yang telah ditetapkan instansi diatasnya

baik itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah ataupun

langsung dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Instansi pemerintah apapun bentuk dan susunannya pada dasarnya

merupakan sebuah organisasi, yang tentunya mempunyai arah dan tujuan sama

dengan bentuk-bentuk organisasi lainnya. Yang mana arah dan tujuan dari instansi

pemerintah pada masa reformasi ini terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan

sehingga sekarang sudah sering di dengar bahwa aparat yang bekerja di instansi

pemerintah sekarang bukan sekedar sebagai abdi Negara tetapi jauh lebih penting lagi

adalah sebagai pelayan masyarakat.

Apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam melakukan

pelayanan masyarakat tentunya tidak akan berubah yaitu sesuai dengan tujuan Negara

kita yaitu untuk kemakmuran bersama. Tetapi bagaimanakah instansi pemerintah

sebagai suatu organisasi tersebut mencapai apa yang diinginkan dapat berubah setiap

saat. Perubahan ini salah satunya bisa berasal dari hasil usaha para pimpinan instansi

yang bersangkutan yang terus menerus mencoba meningkatkan kinerja dari pegawai

yang dipimpinnya. Sehingga peranan leadership atau kepemimpinan cukup

mengambil porsi besar untuk mencapai tujuan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

2

Adapun permasalah yang akan dibahas dalam tulisan ini meliputi 3 ( tiga )

hal yaitu :

1. Bagaimana peranan kepemimpinan dalam instansi pemerintah ?

2. Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam peningkatan pelayanan kepada

masyarakat

3. Bagaimana peranan kepemimpinan dalam meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat

1.3. Manfaat Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan harapan bisa menjadi sumbang saran dari penulis

bagi peningkatan pelayanan masyarakat baik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota

Pekalongan pada khususnya dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada

umumnya

3

BAB II

II. TINJAUAN TEORI

2.1. Kepemimipinan

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok

yaitu: pemimpin sebagai subjek, dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin

mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga

menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik

secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang

dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang

mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya.

2.1.1. Tipe-tipe Kepemimpinan

Beberapa tipe kepemimpinan yang berkembang dalam budaya

organisasi; di antaranya adalah sebagian berikut (Siagian,1997).

1. Tipe Otokratik

Pemimpin yang tergolong otokratik dipandang sebagai karakteritik

yang negatif. Dilihat dari persepsinya seorang pemimpin yang otokratik

adalah seseorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan

menujukan sikap yang menonjolkan “keakuannya”, antara lain dalam bentuk :

a. kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat

lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang

menghargai harkat dan martabat mereka

b. pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas

tanpa mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan

kebutuhan para bawahannya.

c. Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

4

Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik

antara lain :

1. menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya

2. dalam menegakkan disiplin menunjukkan keakuannya

3. bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi

4. menggunakan pendekatan punitif dalam hal terhadinya penyimpangan

oleh bawahan.

2. Tipe Paternalistik

Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat

yang bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris. Salah satu ciri

utama masuarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan

oleh para anggiota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang

dituakan. Pemimpin seperti ini kebapakan, sebagai tauladan atau panutan

masyarakat. Biasanya tokoh-toko adat, para ulama dan guru. Pemimpin ini

sangat mengembangkan sikap kebersamaan.

3. Tipe Kharismatik

Tipe pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristiknya yang khas

yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh

pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang

pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak

pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan

secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.

4. Tipe Demokratik

a. Pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku

koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi.

b. Menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian

rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan

kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan.

c. Melihat kecenderungan adanya pembagian peranan sesuai dengan

tingkatnya.

5

d. Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung

harkat dan martabat manusia

e. Seorang pemimpin demokratik disegani bukannya ditakuti.

2.1.2. Ciri ciri pemimpin dan kepemimpinan yang ideal

1. Pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam

hirarki kepemimpinan organisasi, ia semakin dituntut untuk mampu berpikir

dan bertindak secara generalis.

2. Kemampuan Bertumbuh dan Berkembang

3. Sikap yang Inkuisitif atau rasa ingin tahu, merupakan suatu sikap yang

mencerminkan dua hal: pertama, tidak merasa puas dengan tingkat

pengetahuan yang dimiliki; kedua, kemauan dan keinginan untuk mencari dan

menemukan hal-hal baru.

4. Kemampuan Analitik, efektifitas kepemimpinan seseorang tidak lagi pada

kemampuannya melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional,

melainkan pada kemampuannya untuk berpikir. Cara dan kemampuan

berpikir yang diperlukan dalah yang integralistik, strategik dan berorientasi

pada pemecahan masalah.

5. Daya Ingat yang Kuat, pemimpin harus mempunyai kemampuan inteletual

yang berada di atas kemampuan rata-rata orang-orang yang dipimpinnya,

salah satu bentuk kemampuan intelektual adalah daya ingat yang kuat.

6. Kapasitas Integratif, pemimpin harus menjadi seorang integrator dan

memiliki pandangan holistik mengenai orgainasi.

7. Keterampilan Berkomunikasi secara Efektif, fungsi komunikasi dalam

organisasi antara lain : fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi

penyampaian informasi dan fungsi pengawasan.

8. Keterampilan Mendidik, memiliki kemampuan menggunakan kesempatan

untuk meningkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan perilakunya

dan meningkatkan dedikasinya kepada organisasi.

9. Rasionalitas, semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang semakin besar

pula tuntutan kepadanya untuk membuktikan kemampuannya untuk berpikir.

Hasil pemikiran itu akan terasa dampaknya tidak hanya dalam organisasi,

akan tetapi juga dalam hubungan organisasi dengan pihak-pihak yang

berkepentingan di luar organisasi tersebut.

6

10. Objektivitas, pemimpin diharapkan dan bahkan dituntut berperan sebagai

bapak dan penasehat bagi para bawahannya. Salah satu kunci keberhasilan

seorang pemimpin dalam mengemudikan organisasi terletak pada

kemampuannya bertindak secara objektif.

11. Pragmatisme, dalam kehidupan organisasional, sikap yang pragmatis

biasanya terwujud dalam bentuk sebagai berikut : pertama, kemampuan

menentukan tujuan dan sasaran yang berada dalam jangkauan kemampuan

untuk mencapainya yang berarti menetapkan tujuan dan sasaran yang realistik

tanpa melupakan idealisme. Kedua, menerima kenyataan apabila dalam

perjalanan hidup tidak selalu meraih hasil yang diharapkan.

12. Kemampuan Menentukan Prioritas, biasanya yang menjadi titik tolak

strategik organisasional adalah “SWOT”.

13. Kemampuan Membedakan hal yang Urgen dan yang Penting

14. Naluri yang Tepat, kekampuannya untuk memilih waktu yang tepat untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

15. Rasa Kohesi yang tinggi, :senasib sepenanggungan”, keterikan satu sama lain.

16. Rasa Relevansi yang tinggi, pemimpin tersebut mampu berpikir dan bertindak

sehingga hal-hal yang dikerjakannya mempunyai relevansi tinggi dan

langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

17. Keteladanan seseorang yang dinilai pantas dijadikan sebagai panutan dan

teladan dalam sikap, tindak-tanduk dan perilaku.

18. Menjadi Pendengar yang Baik

19. Adaptabilitas, kepemimpinan selalu bersifat situasional, kondisonal, temporal

dan spatial.

20. Fleksibilitas, mampu melakukan perubahan dalam cara berpikir, cara

bertindak, sikap dan perilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi

tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup yang dianut

oleh seseorang.

21. Ketegasan

22. Keberanian

23. Orientasi Masa Depan

24. Sikap yang Antisipatif dan Proaktif

7

2.2. Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian layanan

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintahan pada hakekatnya

adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1997).

Pelayanan kepada masyarakat (public services) oleh aparat pemerintah

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Adapun Pelayanan umum oleh Lembaga

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan

umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa

baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan

yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, dimana

masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai

warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat

semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada

pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol

terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, aparat pemerintah

harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana,

transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat

membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan

masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam

Widodo, 2001).

8

Pelayanan kepada masyarakat yang profesional, artinya pelayanan kepada

masyarakat yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi

layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan

sasaran;

2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara

mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan dan

kepastian mengenai :

4. Prosedur/tata cara pelayanan;

5. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;

6. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan;

7. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;

8. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

9. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian

waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh

masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

10. Efisiensi, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan

pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan

antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses

pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang

terkait.

11. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

9

12. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang

menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;

13. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan

aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis di atas , aparat

pemerintah dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari yang suka mengatur dan memerintah

berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan,

berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan

dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik

pragmatis (Thoha dalam Widodo, 2001).

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh

pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public

service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi

perlindungan (protection function).

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat

mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa

(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat

yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip

equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak

boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status,

pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak

yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, dikemukakan bahwa

pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan

publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan

kepada publik (publik=umum).

Dalam versi pemerintah, definisi pelayanan kepada masyarakat

dikemukakan dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 81 Tahun 1993, yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara

10

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan atau

jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi

rendahnya suatu kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu sebagaimana gambar 1

berikut ini :

Gambar 1

Segitiga Keseimbangan dalam Kualitas Pelayanan

(The Triangle of Balance in Service Quality)

BAGIAN ANTAR PRIBADI

YANG MELAKSANAKAN

(Inter Personal Component)

BAGIAN PROSES & LINGKUNGAN BAGIAN PROFESIONAL & TEKNIK

YANG MEMPENGARUHI YANG DIPERGUNAKAN

(Process/Environment Component) (Professional/Technical Component)

Sumber : Warsito Utomo, 1997

11

Dari gambar 1 tersebut menjelaskan bahwa dalam melihat tinggi rendahnya

kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu diperhatikan adanya keseimbangan

antara :

1. Bagian antar pribadi yang melaksanakan (Inter Personal Component);

2. Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (Process and Environment

Component);

3. Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (Professional and Technical

Component).

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan kepada masyarakat

yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan

apakah suatu pelayanan kepada masyarakat yang diberikan dapat dikatakan baik atau

buruk. Zeithaml (1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10

(sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas

pelayanan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;

2. Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan

yang dijanjikan dengan tepat;

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik

oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan

konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan

masyarakat;

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan

resiko;

8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;

12

9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara,

keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui

kebutuhan pelanggan.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan

Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah :

1. Meningkatkan mutu produktivitas palaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah di bidang pelayanan umum;

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sedangkan dalam Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Penyerderhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan

Pertanahan untuk 14 jenis pelayanan pertanahan dengan persyaratan yang lebih

sederhana dan dengan jangka waktu penyelesaian yang lebih singkat. 14 jenis

pelayanan pertanahan diantaranya;

1. Pemeriksaan (pengecekan) sertipikat, paling lama 1 hari;

2. Peralihan hak – Jual beli, paling lama 5 hari;

3. Peralihan hak – pewarisan, paling lama 5 hari;

4. Peralihan hak – Hibah, paling lama 5 hari;

5. Peralihan hak – Tukar menukar, paling lama 5 hari;

6. Peralihan hak – Pembagian hak bersama, paling lama 5 hari;

7. Hak Tanggungan, waktu hari ketujuh;

8. Hapusnya Hak Tanggungan – roya, paling lama 7 hari;

9. Pemecahan sertipikat – perorangan, paling lama 15 hari untuk pemecahan sampai

dengan 5 bidang;

10. Pemisahan sertipikat – perorangan, paling lama 15 hari untuk pemisahan sampai

dengan 5 bidang;

13

11. Penggabungan sertipikat – perorangan, paling lama 15 hari untuk penggabungan

sampai dengan 5 bidang;

12. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blanko, paling lama 7

hari;

13. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti blanko, paling lama 7 hari;

14. Ganti Nama, paling lama 7 hari.

14

BAB III

III. PEMBAHASAN

3.1. Peranan Kepemimpinan dalam Instansi Pemerintah

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kantor Pertanahan Kota

Pekalongan adalah termasuk sebagai instansi vertikal (pusat) yang merupakan bagian

dari LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) Badan Pertanahan Nasional R.I.

Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Kantor

Pertanahan yaitu Bapak Dr. Boedi Djatmiko HA, SH, Mhum yang merupakan pejabat

struktural eselon III yang jika dilihat dari segi pendidikan dapat dikategorikan over

qualified untuk jabatan setingkat kepala kantor, namun terlepas dari itu dalam

melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh 6 (enam) orang

pejabat struktural eselon IV, dan 14 (empat belas) orang pejabat struktural eselon V.

Jika melihat tugas pokok dan fungsi dari kepala kantor pertanahan maka

tipe yang tipe kepemimpinan yang cocok untuk digunakan dalam memimpin suatu

instansi pemerintah adalah Tipe Demokratis, dimana pola pendelegasian tugas kepada

para pejabat pembantu dibawahnya sesuai dengan tingkat kewenangan masing-

masing merupakan suatu keharusan sesuai dengan hierarki yang telah ditetapkan

dalam standar pelaksanaan operasional organisasi pemerintah (SPOPP)

Kepemimpinan seorang Kepala Kantor pada suatu instansi khususnya

yang termasuk dalam instansi vertikal sangat penting karena merupakan kombinasi

dari berbagai peran antara lain :

3.1.1. Peranan sebagai pemimpin

Ini adalah peranan utama yang harus diemban kepala kantor sebagai

top manajer di instansi kantor pertanahan kota pekalongan, karenanya segala

tanggung jawab atas baik buruknya instansi yang dipimpinnya berada pada

pundaknya.

15

3.1.2. Peranan sebagai manajer

Hal yang terkait dalam peranan sebagai manajer adalah dengan status

sebagai instansi vertikal, maka segala kebutuhan belanja bagi instansi berasal

dari dana APBN yang untuk perencanaannya diserahkan kepada masing-

masing instansi tentunya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang

ada, disinilah peranan kepala kantor sangat diperlukan dalam penyusunan

anggaran agar sesuai yang dibutuhkan, jika anggaran yang diusulkan tidak

tepat sasaran maka akan mengakibatkan kinerja dari instansi yang

dipimpinnya menjadi kurang optimal.

3.1.3. Peranan sebagai administrator

Peranan sebagai administrator hal ini tidak terlepas dari posisi kantor

pertanahan kota pekalongan sebagai representasi Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia di daerah. Sehingga segala kegiatan yang dijalankan di

lingkungan kantor pertanahan baik mengenai pelayanan kepada masyarakat

ataupun anggaran yang dipergunakan haruslah diadministrasikan dengan baik

sebagai bahan laporan kepada instansi di atasnya. Disinilah fungsi dari kepala

kantor sebagai administrator untuk memastikan akuntabilitas dari pelaporan

yang dibuat oleh para stafnya sebelum disampaikan kepada instansi yang lebih

tinggi

3.2. Faktor yang berperan dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, bangsa Indonesia telah

melakukan berbagai upaya reformasi untuk menjadikan sistem administrasi negara

sebagai instrumen yang lebih efektif bagi perubahan sosial, keadilan sosial dan

pertumbuhan ekonomi.

Upaya reformasi ini meliputi antara lain penataan ulang sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara yang dijalankan oleh aparatur pemerintah baik

pada tataran kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun SDM aparatur. Hal ini tercermin

dari beberapa produk perundangan yuang akan terbit dalam waktu dekat ini yaitu

Undang-undang (UU) Pelayanan Publik, UU Administrasi Pemerintahan, UU Etika

Penyelenggaraan Negara, dan UU Kepegawaian Negara. Kesemua perkembangan

16

positif tersebut akan bertambah baik lagi apabila Reformasi Birokrasi yang sedang

dijalankan ini dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, holistik, bersinergi, dan

berkesinambungan.

Adapun beberapa hal yang dilaksanakan oleh jajaran Badan Pertanahan

Nasional termasuk didalamnya adalah Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dalam

usaha meningkatkan pelayanan kepada adalah dengan melakukan hal-hal sebagai

berikut, yaitu :

1. Penataan posisi.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang bertanggung

jawab kepada Presiden, Memposisikan diri sebagai lembaga yang diserahi

wewenang mengatur masalah pertanahan nasional dengan berpedoman pada

Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Dimana dengan kondisi ini menempatkan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia dalam posisi yang kuat dalam arti tidak dapat

diintervensi oleh kepentingan politik, serta harus memfokuskan dirinya pada

kepentingan publik dan bukan pada kepentingan politik tertentu. Sebagai

konsekuensinya akan dapat memberikan pelayanan yang baik tanpa tekanan

dan diskriminasi.

2. Kelembagaan

Kelembagaan di Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2006 telah

dilakukan penataan ulang yang sangat vital, yaitu dengan memisahkan

pelayanan data yuridis dan data fisik menjadi bagian yang terpisah, hal ini

dimaksudkan untuk lebih mempercepat dalam proses pelayanan kepada

masyarakat. Karena pelayanan yang diberikan tidak terpusat pada satu bagian

saja.

Selain itu juga khusus untuk melayani penyelesaian berbagai

sengketa atau konflik pertanahan pada tingkat pelaksana di daerah sudah

memiliki pejabt setingkat eselon IV atau kasi dari yang semula hanya kasubsi

(eselon V)

17

3. Profesionalisme SDM

Dalam penempatan dalam jabatan di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional sudah dikenal yaitu dengan melakukan profilling bagi para pejabat

ataupun staf yang sudah memenuhi persyaratan untuk promosi yang dilakukan

secara fair (open to public), transparan serta berbasis kompetensi

Sedangkan untuk meningkatkan ketrampilan bagi para pegawai yang

sudah ada diberikan pelatihan baik yang diadakan oleh intern maupun ekstern,

serta dengan memberikan tugas belajar untuk tingkat D-IV di Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional Yogyakarta, serta berkerja sama dengan perguruan tinggi

dalam dan luar negeri untuk tugas belajar pada tingkat strata 2 (S2).

Hal-hal tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan

kemampuan intelektual para pegawai yang diharapkan akan meningkatkan

pula profesionalisme mereka dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

4. Remunerasi yang memadai,

Profesionalisme dan kompetensi harus diimbangi dengan remunerasi

yang layak dan fair. Untuk itulah bagi pegawai di lingkungan Badan

Pertanahan Nasional sedang diusulkan untuk memperoleh remunerasi seperti

halnya pegawai di lingkungan departemen keuangan.

Dimana dengan adanya remunerasi maka reward atau imbalan yang

diterima oleh masing-masing pegawai akan ditentukan oleh kinerja yang

ditunjukkan oleh pegawai itu sendiri, sehingga tidak ada lagi pameo

dikalangan pegawai negeri sipil bahwa ” rajin atau malas pendapatan sama ”

Karena dengan adanya remunerasi maka akan memacu para pegawai

untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam melayani masyarakat karena

akan mempengaruhi terhadap insentip yang akan dia terima.

18

3.3. Peranan kepemimpinan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Sebagai bagian dari instansi pusat, kantor pertanahan kota Pekalongan

tentunya terikat dengan berbagai aturan yang sudah ditetapkan oleh instansi

diatasnya. Untuk perihal pelayanan kepada masyarakat ada dua tugas yang diemban

oleh kantor pertanahan kota Pekalongan yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya

kepada masyarakat serta mengelola dana dari masyarakat yang kaitannya dengan

pelayanan pertanahan yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2004.

Untuk itulah semua dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Kepala Kantor harus tetap berpegang pada dua hal tersebut diatas, karena jangan

sampai salah satunya menjadi dikorbankan. Adapun peranan yang diambil oleh

Kepala Kantor selaku pimpinan dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat adalah :

3.3.1. Peranan sebagai inovator

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

pengurusan sertipikat, kepala kantor berinisiatif untuk melakukan program

sertipikasi massal swadaya, dimana dalam pelaksanaannya masyarakat cukup

mendaftar di kantor kelurahan setempat dan selanjutnya petugas dari kantor

pertanahan yang akan mengambil di kantor kelurahan tersebut. Hal ini cukup

berhasil karena masyarakat merasa lebih mudah dalam mengurus sertipikat

serta tidak perlu meluangkan waktu, tenaga dan biaya lebih untuk datang ke

kantor pertanahan.

Sedangkan dari segi penerimaan negara juga telah memberikan

konrribusi yang cukup banyak, karena jika dibanding cara konvensional maka

model ”jemput bola” biasa menyebutnya telah meningkatkan hampir 100 %

jumlah pemohon sertipikat tanah yang berarti penambahan uang pemasukan

melalui biaya proses yang dikenakan sesuai dengan jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi wewenang kantor pertanahan kota

Pekalongan.

Selain itu pada tahun 2009 Kepala Kantor Pertanahan sebagai

wakil dari Kantor Pertanahan bisa menjalin kerjasama dengan Pemerintah

19

Kota Pekalongan dalam program setipikasi tanah untuk masyarakat

berpenghasilan rendah untuk 680 bidang dan sertipikasi tanah-tanah aset

Pemerintah Kota sebanyak 300 bidang, dimana dengan dari MOU yang telah

ditanda tangani antara Walikota Pekalongan dan Kepala Kantor Pertanahan,

disepakati bahwa pemerintah kota pekalongan akan menanggung biaya yang

diperlukan untuk proses sertipikasi di Kantor Pertanahan.

3.3.2. Peranan sebagai motivator

Sedangkan fungsi motivator sangat diperlukan melihat cukup

banyaknya beban kerja yang harus ditanggung sejak berbagai inovasi

dilakukan, sehingga sangat mungkin jam kerja yang ada tidak mencukupi lagi

sehingga diperlukan waktu lembur

Disinilah peranan Kepala Kantor sangat menentukan minimal

selain memberikan pengertian bagi para karyawannya tetap pentingnya

penyelesaian beban kerja tepat waktu, juga ikut mendampingi karyawan pada

saat lembur akan memberikan dorongan atau motivasi lebih bagi mereka,

karena mereka akan merasa bahwa pimpinan merekapun mau ikut berkorban

untuk menyelesaikan semua beban yang ada

20

BAB IV

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan masalah diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Kepemimpinan dalam instansi pemerintah memiliki peranan antara lain sebagai :

a. Pemimpin atau leader

b. Manajer

c. Administrator

2. Faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat terdiri

dari beberapa hal yaitu :

a. Penataan posisi

b. Kelembagaan

c. Profesionalisme SDM

d. Remunerasi yang memadai

3. Peranan kepemimpinan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain

sebagai :

a. Inovator

b. Motivator.

21

DAFTAR PUSTAKA

Rafianto.J, 1993, Organisasi, Kepemimpinan, dan Prilaku Administrasi, CV. Haji Mas Agung, Jakarta

M. Ryaas Rasyid, 1997, Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

---, 1999, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Negara, Jakarta

Widodo J, 2001, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Jakarta

Siagian P. Sondang, 2002, Kiat Meningkatkan Produktivitas, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Atep Adya Barata. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Gramedia. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 2003. Penyusunan Standar Pelayanan Publik.LAN. Jakarta.

-----, 24 Juli 2007, Reformasi Birokrasi, www.media-indonesia.com

------, 2 Agustus 2007, Kepemimpinan Feodal Masih Terjadi di Instansi Pemerintah, Antara News, Jakarta

Kepala Lembaga Administrasi Negara, 2008, Empat Aspek Penting Sosok Birokrasi Ke Depan (sambutan pembukaan Diklatpim Tk. II Angkatan XXIV), Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Herman ALT, 2008, Teori Kepemimpinan, Pustaka Pribadi Notaris Herman ALT

---, 2008, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan Kota, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

22

23