52
TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM

TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM

Page 2: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di
Page 3: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

B A B XVIII

TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi sua-sana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia sebagaimana ter -kandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan moder-nisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Pembinaan bidang hukum dilakukan dengan jalan :

1. meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan mem -perhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsi -nya masing-masing.

3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Guna menunjang langkah-langkah tersebut di atas adalah pen- t ing sekal i untuk melanjutkan usaha-usaha memupuk kesadaran

1059

Page 4: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan Tara pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Sesuai dengan GBHN, pembangunan di bidang tertib hukum dan pembinaan hukum selama Repelita II mencakup serangkaian kebijaksanaan pokok sebagai berikut:a. Berbagai usaha penyempurnaan dan

pengembangan di bidang peraturan perundangan/hukum selama Repelita I dilanjutkan, ditingkatkan ataupun lebih dimantapkan.

b. Pembinaan hukum nasional diarahkan pada pengadaan perang-kat hukum melalui penyusunan rancangan perundang-undangan, pembentukan yurisprudensi dan perekaman pendapat para ahli hukum.Usaha kodifikasi hukum nasional meliputi hukum pidana, hukum perdata, serta hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Demikian pula dilakukan penelitian-penelitian hukum dan pertemuan ilmiah serta peningkatan kerjasama di bidang hukum dalam rangka ASEAN.

c. Pembinaan hukum nasional dilakukan dengan partisipasi masyarakat secara lebih intensif, khususnya oleh lembaga penelitian hukum pada universitas-universitas, lembaga-lembaga Pemerintah, kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang hukum:

d. Penegakan tertib hukum lebih dimantapkan melalui koordinasi serta penyerasian antara tugas-tugas berbagai instansi penegak hukum, khususnya yang menyangkut penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan. Peningkatan kepercayaan

1060

Page 5: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

masyarakat terhadap hukum dan penegak-penegaknya merupakan pula suatu bagian yang penting dalam usaha penegakan hukum.

e. Pembinaan peradilan diusahakan untuk lebih melancarkan proses peradilan yang terselenggara secara cepat dengan biaya yang terjangkau serta memenuhi rasa keadilan bagi semua warga masyarakat. Pengambilan keputusan pengadilan didasarkan atas hukum dan keyakinan hakim dengan jaminan kebebasannya.

Page 6: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

f. Dalam pelaksanaan keputusan pidana, dikembangkan tugas kemasyarakatan dan pengentasan anak yang memperhatikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai usaha-usaha pemasya-rakatan dan pendidikan anak oleh keluarga yang bersangkutan. Sistem pemasyarakatan sifatnya mendidik dan lebih berprikema-nusiaan dengan tetap memperhatikan segi-segi keamanannya.

g. Penertiban administrasi urusan hukum yang berhubungan dengan perizinan-perizinan dan yang terutama ditujukan kepada bidang-bidang yang berhubungan dengan dunia usaha.

h. Penyelesaian urusan perdata secara lebih lancar dan pengurusan kewarganegaraan yang lebih cermat dan pengurusan pemberian hak cipta yang lebih mantap.

i. Pelayanan urusan keimigrasian yang lebih tertib dengan antara lain meniadakan pungutan-pungutan yang tidak sah.

j. Tenaga-tenaga ahli hukum sebagai pendukung pembangunan di bidang hukum diusahakan untuk dipenuhi melalui pembaharuan pendidikan di bidang hukum yang bertujuan menghasilkan lulusan-lulusan sarjana hukum yang memiliki ketrampilan, daya kreasi, rasa tanggung jawab serta pengabdian kepada kepenting- an umum. Di samping itu dilanjutkan pula usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DALAM REPELITA II

1. Pembinaan Hukum

Pembangunan di bidang hukum, khususnya penyusunan perun- dang-undangan disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebu- tuhan masyarakat.

Selama Repelita II (1974/75 — 1978/79), kegiatan penyusunan perundang-undangan telah menghasilkan sejumlah 41 Undang-undang(U U), yaitu :(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1061

Page 7: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

(2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/75.

(3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/74.

(4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

(5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

(6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

(7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

(8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

(9) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi.

(10) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Per- usahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

(11) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.(12) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 t e n t a n g

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/76.

(13) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta- hun Anggaran 1974/75.

(14) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

(15) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang 1062

Page 8: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 t e n t a n g Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

(16) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Un-dang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Ke-

Page 9: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

dudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(17) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/77.

(18) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971.

(19) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(20) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

(21) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta- hun Anggaran 1975/76.

(22) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara.

(23) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

(24) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Meng-ubahnya.

(25) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang

1063

Page 10: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

Narkotika.(26) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Per-

janjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Phi- lipina serta Protokol.

(27) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi International (International Telecommunication Convention) Malaga Torremoninos 1973.

Page 11: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

(28) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/78.

(29) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta- hun Anggaran 1976/77.

(30) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/79.

(31) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Per-janjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi.

(32) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/78.

(33) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

(34) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.

(35) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

(36) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/ Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

(37) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Per-janjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-senjata Nuklir.

(38) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.(39) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Penda-

patan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/80.(40) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penambahan dan

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta- hun Anggaran 1978/79.

(41) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

1064

Page 12: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

Di samping itu telah ditetapkan 174 Peraturan Pemerintah, di antaranya tentang penyertaan/penambahan penyertaan modal Nega-ra R.I. dalam berbagai perusahaan perseroan, tentang pengalihan ben- tuk beberapa Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan, pem -bentukan/penyertaan beberapa Perusahaan Umum, pembentukan se-jumlah Kota Administratip, beberapa pengaturan pensiun/tunjangan/ kedudukan keuangan/gaji, dan lain sebagainya.

Selanjutnya telah pula dipersiapkan 27 Rancangan Undang-un-dang (RUU) dan 21 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Sebagai penunjang/persiapan penyusunan perundang-undangan telah dilakukan kegiatan penyusunan bahan perundang-undangan be -rupa naskah akademis, pertemuan ilmiah, penulisan karya ilmiah, in -ventarisasi yurisprudensi dan berbagai penerbitan khusus di bidang hukum.

Bahan-bahan perundang-undangan hasil kerjasama dengan dunia universitas dan tenaga ahli tentang berbagai masalah pokok yang te- lah disusun meliputi 41 naskah akademis yaitu tentang (1). Kesela- matan pelayaran; (2). Wajib uji Produksi; (3). Karantina darat, laut dan udara; (4). Hypotik kapal laut dan kapal udara; (5). Peradilan administrasi; (6). Pengangkutan udara; (7). Kawasan industri; (8) Gangguan; (9). Pertanian pangan; (10). Pengawasan industri alat per-tanian; (11). Perikanan; (12).. Pelabuhan perikanan; (13). Wajib uji produksi bahan bangunan; (14) Tata guna tanah dan pemukiman; (15). Hypotik umum; (16). Pergudangan; (17) Pengerahan tenaga kerja; (18). Koperasi dan pemasaran ikan; (19). Asuransi buruh swasta; (20). Perlindungan industri dalam negeri; (21). Kedokteran kehakiman; (22). Asuransi pelayaran laut; (23). Perlindungan kelestarian sumber hayati dalam laut; (24). Arbitrase; (25). Sewa menyewa perumahan; (26). Penerbangan; (27). Kelistrikan; (28). Pokok-pokok pers; (29). Perfilman; (30) Siaran; (31). Pertanggungan-jawab angkutan udara; (32). Karantina hewan dan tumbuh-tumbuhan; (33). Pestisida; (34). Pengangkutan darat; (35). Cagar Budaya; (36). KUH Dagang Buku II; (37). KUH Perdata Buku II; (38). KUH Acara Perdata; (39). Hu- kum perikatan; (40). Bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (BISPA); (41). Pemasyarakatan.

1065

Page 13: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

Penelitian yang telah dilaksanakan berjumlah 73 buah sebagai hasil kerjasama dengan berbagai universitas dan badan-badan penelitian lainnya antara lain di bidang : (1). Hukum dagang, khususnya mengenai hukum kontrak, bentuk-bentuk perusahaan, bentuk-bentuk pertanggungan, hypotik kapal taut dan kapal udara. Demikian pula di bidang pengangkutan darat, laut dan udara; wesel dan cek serta hypotik dan credit verband, (2). Lembaga hukum adat, khususnya di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Utara, Kepulauan Maluku, Kalimantan dan Tanah Toraja serta daerah sekitarnya. Di samping itu juga diadakan inventarisasi hukum positip adat dan inventarisasi hukum positip tertulis, (3). Hukum Pidana, terutama yang berhubungan dengan perkembangan delik khusus dalam masyarakat yang menjalani proses modernisasi, (4). Hukum acara perdata, khususnya mengenai masalah seberapa jauh "Reglemen Indonesia yang Diperbaharui" (HIR) masih dapat digunakan sebagai bahan pembentukan hukum acara perdata nasional dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional yang penting bagi pembinaan hukum aca- ra perdata nasional, (5). Hukum laut publik, khususnya mengenai hukum keselamatan pelayaran dan hukum perikanan, (6). Pembaku- an istilah hukum dan penyusunan compendium hukum perdata, (7). Hukum Udara, khususnya mengenai sistem pertanggungan-jawab pengangkutan udara Indonesia menurut hukum positip dan pelaksanaan- nya, ketentuan konvensi internasional mengenai pertanggungan-jawab pengangkutan udara yang sudah dan belum berlaku dalam perundang-undangan Indonesia, (8). Aspek-aspek sosial-budaya yang mempengaruhi masalah hukum dan kependudukan di Indonesia, hukum ekono-mi pembangunan, hukum ekonomi dan social, hukum perburuhan, (9). 1066

Page 14: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

Peranan dan fungsi profesi hukum dalam pembinaan hukum, (10). Badan-badan peradilan di Indonesia, (11). Tentang patent, (12) Penyusunan program perundang-undangan nasional secara menyeluruh dan tatacara penyusunan RUU, (13). Hukum perdata internasional Indonesia dan konvensi-konvensi hukum perdata internasional, (14). Hukum pertambangan, (15). Aspek-aspek hukum pembinaan kota dan daerah, (16). Perundang-undangan bidang penanaman modal, (17). Masalah kewarganegaraan golongan Cina khususnya di Kalimantan Barat, (18). Perjanjian bilateral, khususnya dengan RRC dan penin-

Page 15: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

jauan peraturan kerjasama antara Indonesia — RRC, (19). Lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia, (20). Lembaga-lembaga hukum Islam di Indonesia, (21). Tentang status orang asing di Indonesia, (22) Ten-tang pertumbuhan kesadaran hukum, (23). Hukum tanah, (24). Kesa-daran dan kewibawaan penegak hukum, (25) Hukum keluarga, (26). Peradilan administrasi negara, (27). Keselamatan pelayaran, (28). Hu-kum perindustrian, (29). Perpajakan di negara-negara ASEAN, (30). Masalah pengaturan hukum bidang pertanian, perkebunan, dan kehu-tanan serta peternakan, (31). Implementasi Wawasan Nusantara, (32). Perkembangan hukum militer, (33). Perjanjian internasional, (34). Ke -dudukan kekuasaan serta ruang lingkup peradilan negara, (35). Catat - an sipil, (36). Hukum bangunan, (37). Pengaturan bidang kesehatan, (38). Sistem hukum negara tetangga (ASEAN).

Pertemuan ilmiah (lokakarya, seminar, simposium) di berbagai bidang hukum yang telah diselenggarakan berjumlah 38 kali yang meliputi pokok masalah sebagai berikut: (1) Lokakarya penyusunan pola nasional dalam bidang penelitian hukum, (2) Lokakarya persiapan penyusunan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum, ( 3) Lokakarya evaluasi sistem pemasyarakatan, (4) Seminar hukum adat/ hukum yang hidup dalam masyarakat, (5) Simposium sejarah hukum, (6) Simposium bahasa hukum, (7) Simposium kesadaran hukum ma -syarakat yang sedang dalam masa transisi, (8) Simposium pengaruh kebudayaan terhadap hukum perdata (delik khusus), (9) Simposium peranan pendidikan dan pembinaan profesi hukum, (10) Simposium peradilan administrasi, (11) Seminar bantuan hukum, (12) Seminar hak cipta, (13) Simposium pengaruh timbal-balik berlakunya hukum positip dan kenyataan masyarakat, (14) Seminar segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup, (15) Seminar segi-segi hukum pemba-ngunan dan kependudukan, (16) Seminar hak patent, (17) Seminar merek, (18) Lokakarya pola umum perencanaan hukum dan perun -dang-undangan, (19) Lokakarya sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan, (20) Lokakarya Evaluasi, Bimbingan kemasya-rakatan dan pengentasan anak (BISPA), (21) Simposium hukum per- buruhan Indonesia, (22) Simposium hukum perindustrian, (23) Loka-karya penyusunan program legislatif, (24) Seminar hypotik dan lem -

1067

Page 16: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

baga-lembaga jaminan lainnya, (25) Lokakarya peradilan anak, (26) Seminar evaluasi pelaksanaan program pembaharuan pendidikan hukum, (27) Simposium UUPA dan kedudukan tanah adat dewasa ini, (28) Seminar segi-segi hukum pembinaan kota dan daerah, (29) Simposium pembinaan hukum ekonomi nasional, (30) Seminar hukum pengangkutan darat, laut dan udara di Indonesia, (31) Loka -karya sistem penyebar-luasan peraturan perundang-undangan RI, Lokakarya s i s tem jar ingan dokumentas i dan informas i hukum, (32) Simposium hukum pengangkutan darat dan laut, (34) Seminar hukum jaminan, (35) Seminar aspek-aspek hukum dari pengalihan teh-nologi, (36) Simposium hukum asuransi, (37) Conference on legal development in ASEAN countries, (38) Seminar hukum nasional ke IV.

Selanjutnya telah dilaksanakan 34 buah penulisan karya ilmiah yaitu mengenai : (1) Hukum tanah dan agraria, (2) Hukum laut publik, (3) Hukum perdata internasional, (4) Sejarah hukum, (5) Hukum ang-kasa, (6) Hukum ekonomi pembangunan, (7) Hukum dagang, (8) Per-kembangan hukum laut, (9) Hukum administrasi Indonesia, (10) Me -thodologi penelitian hukum, (11) Hukum perdata, (12) Hukum acara perdata, (13) Hukum adat, (14) Hukum pidana, (15) Hukum dan lingkungan hidup, (16) Masalah ekstradisi, (17) Hukum sosial ekonomi, (18) Hukum internasional publik, (19) Pembaharuan pendidikan hu-kum, (20) Masalah pemasyarakatan di Indonesia, (21) Pengakuan dan pelaksanaan keputusan badan pengadilan Luar Negeri, (22) Pemba-haruan hukum acara pidana yang terdapat dalam "Reglemen Indo- nesia yang Diperbaharui" (HIR), (23) Hukum dan kependudukan di Indonesia, (24) Bahasa hukum, (25) Perkembangan lembaga jaminan Indonesia, (26) Hukum pertambangan, (27) Hukum perdata internasi -onal, (28) Hukum pidana, (29) Hukum pertanggungan, (30) Hukum dan kebebasan pers, (31) Masalah kerjasama hukum regional, (32) Ar-bitrase perdagangan, (33) Masalah penegakan hukum, (34) Masalah hukum dan kependudukan.

Dalam Tabel XVIII — 1 nampak secara ringkas perkembangan kegiatan-kegiatan perencanaan hukum dan perundang-undangan.

Usaha inventarisasi yurisprudensi dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara pengadilan-pengadilan tinggi dengan 14 fakultas

1068

Page 17: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

TABEL XVIII — 1

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK PERENCANAAN HUKUMDAN PERUNDANG-UNDANGAN, *)

Hasil-hasil PelaksanaanKegiatan-kegiatan Pokok

Pembinaan Hukum 1973/74

1973/74

1974/75

— 1978/79

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 Jumlah1974/75-1978/79

1. Rancangan Undang-undangyang telah disyahkan menjadiUndang-undang. 9 11 5 11 2 12 41

2. Rancangan Peraturan Peme-rintah yang telah menjadi Per-aturan Pemerintah. 48 46 29 26 36 37 174

3. Penelitian Hukum. 1 12 13 16 16 16 734. Pertemuan Ilmiah. 1 9 6 8 9 6 385. Penulisan Karya Ilmiah. - - 10 8 8 8 34

Catatan :

*) Angka diperbaiki.

1069

Page 18: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

hukum negeri setempat. Melalui kerjasama tersebut berhasil dihimpun 3.633 putusan pengadilan perkara perdata dan 1.566 putusan pengadilan perkara pidana. Demikian pula telah dilakukan penjilidan yurisprudensi sebanyak 16.200 eksemplar buku perkara perdata dan 16.200 eksemplar buku perkara pidana serta pencetakan 46.600 kartu indeks. Selanjutnya telah diterbitkan buku yurisprudensi perkara pidana dan perkara perdata yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berjumlah 13.500 eksemplar dan 3.500 eksemplar rangkuman pidana dan acara pidana, 3.500 eksemplar rangkuman perdata dan acara perdata. Yurisprudensi dan rangkuman tersebut telah dikirimkan ke pengadilan maupun hakim di seluruh Indonesia.

Usaha-usaha untuk mengembangkan hukum laut telah dilakukan dalam rangka melakukan perjuangan dan kemantapan pengakuan Wawasan Nusantara di forum-forum regional dan internasional serta pengisian Wawasan Nusantara dengan pengetrapan prinsip-prinsip ke dalam tata hukum nasional.

Di samping itu dilakukan pula penerbitan khusus di bidang hukum berjumlah 26 buah termasuk 14 buah himpunan peraturan yaitu (1). Peraturan-peraturan kewarganegaraan R.I.; (2). Undang-undang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana; (3). Daftar peraturan tindak pidana ekonomi; (4). Peraturan bentuk-bentuk perundang-undangan R.I.; (5). Undang-undang dan peraturan tentang grasi; (6). Daftar peraturan perundang-undangan R.I.; (7). Merek-merek terdaftar tahun 1973, tahun 1974 dan tahun 1977; (8). Daftar perjanjian internasional; (9). Peraturan-peraturan perundang-undangan Balai Harta Peninggalan; (10). Keputusan-keputusan Pengadilan Negeri ten-tang sengketa merek 1971 — 1977; (11). Surat-surat keputusan tentang grasi; (12). Peraturan Balai Harta Peninggalan Buku II; (13). Terje-mahan peraturan-peraturan hukum; (14). Terjemahan buku-buku hukum.

Penerbitan khusus lainnya adalah tentang sejarah pembentukan berbagai peraturan perundang-

1070

Page 19: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

undangan sebanyak 12 buah yaitu : (1). Kekuasaan kehakiman; (2). Pemberantasan tindak pidana ko-rupsi; (3). Peninjauan kembali produk-produk legislatif; (4). Pembentukan Undang-undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya: (5). Pembentukan Undang-undang tentang Pengesahan Perjan-

Page 20: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

jian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi; (6). Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya beserta peraturan pelaksanaannya; (7). Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 mengenai Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; (8). Pembentukan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Kejahatan Penerbangan; (9). Pembentukan Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUH Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan; (10). Pembentukan Undang-undang tentang Narkotika; (11). Pembentukan Un-dang-undang tentang Pengesahan Single Convention on Narcotic Drugs; (12). Pembentukan Undang-undang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Philipina.

Di samping itu dalam rangka peningkatan administrasi urusan hukum/pelayanan hukum kepada masyarakat telah disusun 8 dokumentasi/pedoman, yaitu : (1). Administrasi dan dokumentasi;(2). Dokumentasi peraturan perundang-undangan secara alphabetis;(3). Dokumentasi pewarganegaraan (naturalisasi); (4) Dokumentasi kewarganegaraan; (5). Dokumentasi dwikewarganegaraan; (6). Perpustakaan hukum; (7). Pendaftaran merek; (8). Pedoman petunjuk pelaksanaan dan pengawasan penertiban notaris.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum telah dilaksanakan : (1). Pembuatan tabel petunjuk intisari hukum/peraturan perundang-undangan, (2). Penyusunan katalog induk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, (3). Persiapan penyusunan almanak peraturan perundang-undangan, (4). Inventarisasi peraturan perundang-undangan Repu-blik Indonesia baik Pusat maupun Daerah.

Page 21: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

2. Penegakan HukumUsaha penegakan hukum terus ditingkatkan

melalui kerja-sama yang lebih mantap dan dengan koordinasi yang lebih baik antara semua unsur aparat pemerintah di bidang pembinaan tertib hukum.

1071

Page 22: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

Penindakan terhadap perbuatan-perbuatan subversi telah makin ditingkatkan. Dalam rangka usaha tersebut telah dilakukan pena- taran yang bertujuan meningkatkan ketrampilan aparat keamanan dan penegak hukum dalam menanggulangi usaha subversi.

Kegiatan usaha untuk menanggulangi tindak penyelundupan yang dipandang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan per-ekonomian bangsa dan negara pada umumnya dan pertumbuhan perdagangan serta perindustrian dalam negeri khususnya tetap dilan -jutkan.

Tindakan tegas terhadap para pelaku penyelundupan tersebut ter -nyata telah memberi pengaruh yang berarti terhadap penerimaan ne-gara dari sektor bea masuk barang-barang eks-impor.

Dalam rangka penindakan terhadap penyelundupan ini sejak tahun 1975/76 beberapa perusahaan telah ditempatkan di bawah pengawasan Kejaksaan tanpa menghentikan kegiatan perusahaan itu sendiri, antara lain 5 perusahaan di Surabaya, 3 perusahaan di Jakarta, 1 pabrik dan beberapa apotik di Medan.

Juga dalam rangka ini telah dilakukan penyegelan 49 buah gudang milik para tersangka untuk mendapatkan penelitian lebih lanjut, karena menurut informasi di dalamnya tersimpan barang-ba -rang eks-impor yang diragukan legalitasnya.

Usaha peningkatan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan pula. Prosedur kerja telah disederhanakan, dengan maksud untuk lebih mempercepat penyelesaian perkara. Mengenai perkara korupsi, setiap tahunnya rata-rata sekitar 300 perkara berhasil diusut, dituntut dan dijatuhi hukuman.

Hasil pemberantasan korupsi secara represip melalui sarana ope -rasi justisial tersebut merupakan pula bahan-bahan yang berharga berupa informasi faktual mengenai bentuk-bentuk dan tentang sebab-sebab yang mendorong orang untuk melakukan tindak pidana korupsi guna dijadikan penentuan kebijaksanaan pencegahan korupsi.

Bahan-bahan tersebut diolah dan digunakan dalam melanjutkan usaha pemberantasan korupsi secara terarah melalui sarana non - juri -

1072

Page 23: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

dis, antara lain untuk penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Departemen-departemen maupun Lembaga-lembaga Pemerintah dan peningkatan sistem pengawasan penertiban administrasi serta pa -jak kekayaan dalam rangka mengembangkan pola hidup sederhana. Kegiatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ope -rasi justisial dan diharapkan mempunyai pengaruh yang positip terha -dap daya guna pemberantasan korupsi di masa-masa akan datang.

Sampai saat ini kenakalan remaja masih tetap mempunyai pe-ngaruh yang negatip terhadap keamanan dan kehidupan masyarakat. Gejala-gejala kenakalan baik yang bersifat perorangan maupun yang berkelompok menjurus kepada perbuatan tindak pidana, yang tidak terbatas pada pelanggaran atau kejahatan ringan saja, tetapi sudah meningkat kepada kejahatan berat. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial bagi kota-kota besar, karena kota besar dengan selu-ruh aspek dinamika perkembangannya memberikan banyak pengaruh negatip dalam perikehidupan warganya, lebih-lebih terhadap remaja yang masih dalam kondisi jiwa yang labil. Masalah kenakalan remaja ini telah ditangani secara terkoordinir dalam Sub Team penanggulang-an Kenakalan Remaja Bakolak Inpres 6/1971, yang telah mengambil langkah-langkah penanggulangan di bidang preventip (antara lain kam-panye, bimbingan/pendidikan dan penyuluhan), represip (antara lain prioritas dalam penyelesaian kenakalan remaja dan upgrading petugas hokum) dan pembinaan khusus (pendidikan untuk pimpinan kelompok remaja yang dibubarkan atau lebih membubarkan diri). Sub Team Penanggulangan Kenakalan Remaja telah pula mengadakan pengum-pulan buku-buku pedoman, instruksi-instruksi semua Departemen yang ada hubungannya dengan masalah penanggulangan kenakalan remaja. Maksud daripada pengumpulan bahan-bahan ini ialah untuk menin- jau kembali dan menyempurnakan buku-buku pedoman yang telah dikeluarkan Bakolak Inpres 6/1971, yang ada hubungannya dengan kenakalan remaja.

Usaha-usaha penanggulangan masalah uang palsu dan penyebar -annya terus ditingkatkan antara lain dengan mempererat hubungan kerja-sama dengan aparat penegak hukum negara-negara tetangga dan negara-negara yang diperkirakan sebagai sumber pemalsuan. Usaha -

1073

Page 24: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

usaha itu meliputi pertukaran data kriminil, mengusahakan adanya perjanjian khusus dengan negara-negara tersebut, ikut serta dalam kerja-sama internasional, meningkatkan potensi penyelidikan di dalam negeri dan luar negeri melalui kegiatan perwakilan negara kita, meng-adakan koordinasi sebaik-baiknya aparat penegak hukum di dalam negeri serta membatasi meluasnya pemberitaan mengenai uang palsu .

Masalah penyalah-gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang lain telah dinyatakan menjadi masalah nasional. Hal ini dida -sarkan atas pertimbangan bahwa sumber narkotika terbesar di ka- wasan Asia yaitu daerah "the Golden Triangle ", letaknya tidak jauh dari wilayah Indonesia. Lagi pula lebih dari 90%o korban narkotika adalah Para remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Menurut pengamatan jumlah korban narkotika di Indonesia menunjukkan tendensi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penanggulangan penyalah-gunaan narkotika dilakukan terutama dengan cara pencegahan (preventip) dalam bentuk kegiatan penerang -an, penyuluhan, pendidikan, kampanye dengan tujuan menimbulkan kesadaran dan tercapainya partisipasi aktip masyarakat dalam pem-berantasan.

Kemudian dengan penindakan (represip) yaitu penindakan hukum dengan memberikan hukuman yang berat serta melalui penyembuhan (rehabilitasi) yang ditujukan kepada korban penyalah-gunaan narko -tika.

Pada tahun 1976 telah diundangkan Undang-undang Nomor 9/ 1976 mengenai narkotika sebagai sarana yang efektip dalam usaha pencegahan yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi penyalah -gunaan narkotika.

Pada tahun itu telah dilaksanakan operasi Gurita oleh pihak Kepolisian dengan maksud secara minimal memotong lalu lintas gelap narkotika di Indonesia dan secara maksimal dapat menangkap jaring-an sindikat narkotika internasional. Operasi ini telah dilakukan dengan sasaran di Jakarta, Medan, Riau, Palembang, Cilacap, Purwakarta, Semarang dan Surabaya.

1074

Page 25: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

T A B E L X V I I I — 2P E N Y E L E S A I A N PERKARA PADA KEJAKSAAN DAN BADAN P E R A D I L A N ,

19 73 / 74 — 1978/79

1075

Page 26: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

Di samping hal tersebut di atas dari tahun 1973/74 sampai dengan 1978/79 telah ditangani berbagai kejadian yang merupakan gangguan terhadap stabilitas politik ekonomi.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas penegak hukum, prasarana fisik Kejaksaan telah ditingkatkan. Selama Repelita II telah dilaksa -nakan pembangunan gedung Kejaksanaan Negeri sebanyak 111 buah dan Kejaksaan Tinggi sebanyak 4 buah serta perluasan gedung Ke -jaksaan Agung; rehabilitasi 13 Kejaksaan Negeri dan 3 Kejaksaan Tinggi; Pengadaan mobilitas untuk operasionil Kejaksaan sebanyak 159 buah; pengadaan rumah dinas bagi Jaksa sebanyak 150 buah; serta telah dipenuhinya kebutuhan SSB di Kejaksaan Agung dan di 10 Kejaksaan Tinggi (Ambon, Menado, Pontianak, Kupang, Pekan-baru, Balikpapan, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya).

Perkembangan penyelesaian perkara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel XVIII — 2.

3. Pembinaan Peradilan

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu sendi dari pada negara hukum. Untuk dapat menegakkan asas peradilan bebas diperlukan jaminan-jaminannya baik yang berupa perangkat per-undang-undangan, kelembagaan, ketata-laksanaan dan personil per -adilan serta jaminan sarana fisik. Mengenai perangkat perundang-un-dangan maka undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok ke-kuasaan kehakiman (Undang-undang No. 14/1970) menjadi jaminan utama bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas di sam -ping perundang-undangan lainnya.

Selama Repelita II ini telah ada sebanyak 264 Pengadilan Negeri dan 16 Pengadilan Tinggi. Pembentukan Pengadilan dilakukan secara bertahap dengan mendasarkan pada urgensi dan prioritas. Dalam tahun 1973/74 sampai dengan 1978/79 telah dibentuk 26 Pengadilan Negeri baru yaitu di (1) Wonogiri, (2) Ruteng, (3) Batang, (4) Bangli, (5) Soasiu, (6) Tobelo, (7) Martapura, (8) Sanggau, (9) Soe, (10) Tan-

1076

Page 27: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

jung, (11) Kolaka, (12) Amuntai, (13) Pinrang, (14) Praya, (15) Buntok, (16) Barabai, (17) Kafamenanu, (18) Kalabahi, (19) Bangkinang, (20) Bajawa, (21) Putusibau, (22) Padangpanjang, (23) Dilli, (24) Ban-tul, (25) Limboto, (26) Argo Makmur. Di samping itu telah dibentuk 2 Pengadilan Tinggi. baru yaitu di Pontianak dan Kupang. Demikian pula telah diadakan perbaikan organisasi Pengadilan Negeri dan Peng -adilan Tinggi, khususnya di bidang kepaniteraan.

Usaha pemerataan memperoleh keadilan antara lain telah dirintis melalui pengadaan tempat-tempat sidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan para pencari keadilan.

Mengenai ketatalaksanaan pengadilan, telah disusun pedoman-pedoman tata-kerja pengadilan yang memuat tata-kerja berikut bentuk-bentuk formulir perdata dan pidana, tata ruang sidang pengadilan, di samping pedoman-pedoman lainnya baik mengenai segi fisik maupun non fisik pengadilan.

Dalam rangka pembinaan personil peradilan maka untuk menja -min obyektivitas dan pembinaan karier hakim telah diadakan pemu-tasian hakim secara regional maupun nasional. Untuk memenuhi ke -butuhan tenaga hakim selama Repelita II telah diangkat 431 orang hakim baru.

Sejak tahun 1974/75 sampai dengan 1978/79 dilaksanakan pem-bangunan 84 gedung Pengadilan Negeri dan 3 gedung Pengadilan Ting -gi; rehabilitasi/perluasan 67 gedung Pengadilan Negeri dan 6 gedung Pengadilan Tinggi; pembangunan 468 rumah hakim Pengadilan Negeri dan 73 rumah hakim Pengadilan Tinggi; pengadaan kendaraan bagi hakim Pengadilan Negeri sebanyak 208 buah (termasuk 3 buah kapal motor) dan bagi hakim Pengadilan Tinggi sebanyak 95 buah. Demikian pula telah dibangun 46 buah rumah dan disediakan 39 buah kendaraan bagi Hakim Agung dan Asisten Hakim Agung.

Dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan penyelundup -an dan perkara subversi telah ditetapkan 46 hakim yang khusus ditu -gaskan menangani perkara-perkara tersebut di seluruh Indonesia.

1077

Page 28: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

Di samping itu telah dilakukan pula usaha untuk mengatasi ham -batan dalam bidang organisasi dan administrasi Pengadilan, dan peningkatan penyebaran peraturan-peraturan perundang-undangan ke seluruh Pengadilan.

Perkembangan penyelesaian perkara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel XVIII — 2.

4. Pembinaan PemasyarakatanPembinaan narapidana /pelanggar hukum diselenggarakan berda-

sarkan sistem pemasyarakatan yang meliputi program-program pembi -naan kerokhanian, pengetahuan dan kecakapan, kesejahteraan fisik, bimbingan sosial, keamanan dan ketertiban dengan tujuan ke arah in -tegrasi narapidana/pelanggar hukum dengan masyarakat.

Dalam pembinaan narapidana dan anak didik telah dimantap -kan pendekatan sosial edukatip dengan tetap memperhatikan aspek ke-amanan masyarakat lingkungannya dan tingkat kesadaran hukum rakyat.

Pembinaan ini didasarkan atas suatu perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang dijiwai oleh perikemanusiaan sebagai pancaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Usaha tersebut terutama berlaku terhadap yang dikenakan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat dan juga dalam rangka pence-gahan dan pengulangan kejahatan pada umumnya. Dengan demikian maka setelah habis pidananya para narapidana dapat kembali hidup dalam masyarakat secara wajar.

Khusus dalam pengembangan tugas bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak terus ditingkatkan penyuluhan kepada masya-rakat mengenai pendidikan anak oleh keluarga yang bersangkutan serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha bimbingan kemasyarakatan.

Dalam rangka pembinaan pemasyarakatan ini, diusahakan perba-ikan dan perluasan Lembaga Pemasyarakatan serta penertiban dan

1078

Page 29: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

perbaikan tempat tahanan. Di samping itu dilakukan pula perbaikan dalam organisasi dan ketatalaksanaan Lembaga-lembaga Pemasyara -katan. Dalam hubungan ini dikembangkan usaha-usaha kerajinan/unit produksi pada Lembaga Pemasyarakatan yang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan/latihan ketrampilan dalam rangka pembinaan nara-pidana.

Pembinaan anak-anak yang melanggar hukum makin ditingkatkan dan disempurnakan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasya-rakatan. Demikian pula dikembangkan tugas penyiapan pelaporan da -lam rangka membantu pengadilan memberi putusan secara tepat dan adil.

Dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut diperlukan kelengkapan sarana yaitu perangkat perundang-undangan sebagai lan -dasan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta sarana fisik.

Sehubungan dengan perangkat perundang-undangan, telah disusun rancangan Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan rancangan Undang-undang tentang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagai pengganti perundang-undangan yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan.

Selama Repelita II telah dilaksanakan pembangunan kembali 34 buah gedung lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi 74 buah lembaga pemasyarakatan yang sudah tua dan rusak berat, pembangunan 130 rumah dinas petugas lembaga, serta pengadaan 177 buah kendaraan (termasuk 15 buah truk dan 88 buah kendaraan narapidana).

Pemindahan Lembaga-lembaga Pemasyarakatan ke luar kota dilakukan secara berangsur-angsur atas dasar kerjasama antara Peme-rintah Pusat dengan Pemerintah Daerah setempat.

Di samping Lembaga Pemasyarakatan terdapat Balai-balai Bim-bingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) sebanyak 28 buah di kota-kota besar, 14 buah di antaranya telah mempunyai gedung kantor baru.

Perbaikan-perbaikan di bidang ke tata-laksanaan pada tahap per -tama ditempuh dengan penyusunan pedoman-pedoman yang berisi

1079

Page 30: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

T A B E L XVIII - 3J U M L A H N A R A P I D A N A ( T U N A WARGA) PADA LEMBAGA P E M A S Y A R A K A T A N ,

1973/74 - 1978/79

1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79

1. Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga I Medan 4.627 4.990 5.113 3.531 2.179 3.870

2.

(51 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga I I Padang 1) - - - 1.661 1.023 1.930

3.

(38 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga I I I Palembang 2.169 1.812 2.453 2.485 1.276 2.930

4.

(26 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga IV Jakarta 2.311 2.568 2.640 3.053 2.768 3.591

5.(15 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. Bina

Tuna Warga V Bandung 2.442 2.619 2.673 2.782 2.832 3.985

6.(48 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. jen. BinaTuna Warga VI Semarang 6.581 7.024 6.339 8.604 4.589 6.040

7.(48 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga VII Surabaya 9.000 9.399 9.219 8.899 9.357 8.585

8.(37 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah di t . Jen. BinaTuna Warga VII I Denpasar 2.081 1.843 1.955 2.358 2.268 2.343

9.(27 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga IX Banjarmasin2) _ - - 1.196 1.161 1.280

10.(19 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jan. BinaTuna Warga X Ujung Pandang 2.934 3.010 2.856 2.156 2.082 2.462

11.(30 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga XI Menado3) - - - 835 706 674

12.

(21 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga XIl Ambon 488 482 640 638 676 623

13.

(17 Lembaga Pemasyarakatan)Kantor Wilayah Dit. Jen. BinaTuna Warga XIII Jayapura 479 282 264 342 2.685 687(18 Lembaga Pemasyarakatan)

J U M L A H 33.112 33.829 34.153 38.540 33.602 39.000

1) Baru dibentuk tahun 1976 semula masuk KanWil I Medan;2) Baru dibentuk tahun 1976 semula masuk KanWil V Surabaya;3) Baru dibentuk tahun 1976 semula masuk KanWil VI Ujung Pandang.

1080

Page 31: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

pola-pola pemasyarakatan sebagai pemantapan sistem pemasyarakatan yang bulat. Suatu sistem pemasyarakatan yang bulat tidak hanya ter -diri dari sistem pembinaan narapidana/pelanggaran hukum, melainkan ditunjang pula oleh suatu sistem administrasi, organisasi, kepegawaian , anggaran dan perlengkapan.

Kekurangan tenaga pemasyarakatan diusahakan untuk diatasi dengan penempatan lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan yang hingga tahun 1978 mencapai 463 orang. Peningkatan mutu personil dilakukan secara terus-menerus melalui penataran-penataran.

Jumlah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dalam Tabel XVIII — 3.

5. Administrasi Urusan Hukum

Dalam rangka pelayanan hukum kepada masyarakat telah di- adakan perbaikan-perbaikan organisasi dan prosedur dalam pemberian perizinan-perizinan khusus di bidang pengesahan badan-badan hukum, pendaftaran merek, pengangkatan notaris, dan permohonan kewarga -negaraan.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas keimigrasian dan fasilitas pelayanan terhadap masyarakat serta pengawasan telah diada -kan peningkatan beberapa kantor Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi Kantor Wilayah dan peningkatan Kantor Resort menjadi Kantor Di -rektorat Jenderal Imigrasi serta pembukaan kantor-kantor baru.

Dengan demikian pada akhir Repelita II di tempat yang strategis letaknya terdapat 12 Kantor Wilayah, 40 Kantor Dit. Jen. Imigrasi dan 15 Resort. Begitu pula dengan terus meningkatnya tugas keimigrasian maka telah diadakan langkah-langkah peningkatan orga -nisasi, administrasi dan mutu pegawai serta sudah mulai dirintis peng -gunaan komputer dalam penyelenggaraan keimigrasian. Dengan me -ningkatnya pembangunan, meningkat pula lalu-lintas orang asing di -sertai dengan makin banyaknya orang asing yang masuk secara gelap. Sehubungan dengan hal tersebut telah diadakan tindakan-tindakan khusus dalam rangka penanggulangannya, antara lain pengetatan yang

1081

Page 32: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

TABEL XVIII — 4

KEDATANGAN/KEBERANGKATAN DARI/KE LUAR NEGERI,1973/74 — 1978/79

Hasil PelaksanaanKegiatan-kegiatan pokok 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79

Datang dari Luar Negeri

Orang Indonesia 192.989 282.834 312.059 183.559 169.256 176.892

Orang Asing 139.619 548.386 327.167 390.147 300.320 *) 366.210

Berangkat ke Luar Negeri

Orang Indonesia 383.170 150.363 144.976 189.864 159.119 181.940

Orang Asing 266.871 224.086 251.627 396.290 285.997 378.574

*) Angka diperbaiki_

Page 33: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

sifatnya preventif dengan penetapan pedoman dan instruksi tentang Cara-cara pengamanan, penggunaan dan pemberian paspor R.I.

Mengenai lintas batas telah diadakan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga dalam General Border Comittee Indonesia Philippines dan Indonesia-Malaysia.

Peningkatan daya guna personil telah diusahakan dengan meng-adakan mutasi-mutasi dan untuk meningkatkan mutu pegawai telah diadakan penataran-penataran.

Dengan demikian maka sejak tahun 1974/75 sampai dengan 1978/79 telah dilaksanakan pembangunan gedung-gedung kantor imigrasi baru 44 buah, perluasan dan penambahan asrama imigrasi 11 buah, pembangunan perumahan dinas 148 buah, serta pengadaan kendaraan bermotor 89 buah.

Keadaan lalu lintas orang antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain nampak pada jumlah penumpang dari dan ke luar negeri seperti tercantum dalam Tabel XVIII — 4.

Pelaksanaan program peningkatan aparatur khususnya yang berkaitan dengan administrasi umum dan pengawasan termasuk pen -cegahan imigrasi gelap dilakukan melalui perbaikan sistem-sistem administrasi seperti sistem pengendalian proyek, sistem kearsipan, ke -pegawaian serta perintisan untuk komputerisasi sistem informasi se - cara terpadu.

Di samping itu dilaksanakan peningkatan pengawasan dengan meningkatkan kegiatan operasi tertib.

6. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

Dalam rangka pembaharuan pendidikan hukum telah diadakan penelitian dan pertemuan ilmiah yang membahas masalah pendidik- an klinis hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun pendidikan para penegak hukum dan pelaksana hukum dilakukan melalui penataran-penataran. Berbagai jenis pena - taran telah dilakukan antara lain penataran bagi hukum, panitera

1083

Page 34: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

TABEL XVIII — 5PENDIDIKAN/LATIHAN TENAGA PENEGAK HUKUM DAN

TENAGA TEHNIS LAINNYA,1973/74 - 1978/79

1084

Page 35: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

pengadilan, pejabat tehnis pemasyarakatan, keimigrasian dan pelak-sana teknis bidang hukum.

Penyebar-luasan publikasi hukum dan perundang-undangan mau -pun peraturan-peraturan telah dilaksanakan secara bertahap sebagai salah satu kegiatan penyuluhan hukum.

Pada dasarnya pembinaan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan bantuan hukum, di samping melalui pendidikan/penataran.

Sejak tahun 1974/75 sampai dengan 1978/79 telah dididik 2.768 orang tenaga kehakiman, sedangkan di bidang pendidikan kejaksaan telah dilaksanakan pendidikan pembentukan Jaksa sebanyak 440 orang, pendidikan sandi 35 orang, pendidikan karier 80 orang.

Di samping itu diadakan pula pendidikan hukum bagi pejabat-pejabat yang khusus bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pejabat-pejabat instansi lain yang telah selesai dididik dan di -angkat menjadi Pembantu Jaksa tersebar antara lain pada Depar -temen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Direktorat Jenderal Kehutanan sejumlah1.272 orang.

Perkembangan berbagai pendidikan tenaga penegak hukum dapat dilihat dalam Tabel XVIII --- 5.

1085

Page 36: TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM · Web viewBAB XVIII TERTIB HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM A. PENDAHULUAN Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 menegaskan bah- wa pembangunan di

I