Tugas Makalah

DASAR-DASAR PENDIDIKAN

“DEMOKRASI PENDIDIKAN”

OLEH :

KELOMPOK : 5

RINO

SINARWATI LABINDA

SITTI NURHADIJAH

JURUSAN TARBIYAH (KI /II A)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

SULTAN QAIMUDDIN

KENDARI

2013

KATA PENGANTAR

puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa, atas segala

karunia dan rahmat yang telah dilimpahkannya, sehingga kami kelompok

mahasiswa STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI dapat menyelesaikan

pembuatan makalah yang berjudul “Demokrasi Pendidikan” ini.

Makalah ini dibuat untuk menambah wawasan kami maupun pembaca

terhadap “Demokrasi pendidikan”.

Makalah ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Marlina Gazali. M.pdi S.Ag,M.Hi, selaku dosen pengajar Ilmu

Dasar- Dasar Pendidikan

2. Teman-teman yang telah memerikan motivasi berupa tenaga maupun

pikiran.

3. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan saran dan arahan

untuk semua kelancaran penulisan makalah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat

kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Akhirnya, semoga makalah ini dapat memberikan hasil dan manfaat bagi

penulis maupun pihak yang memerlukan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa mencurahkan dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepa

Kendari, 10 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................... i

Daftar Isi ......................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN I

A. Latar Belakang............................................................. 1

B. Rumusan Masalah........................................................ 2

C. Tujuan penulisan makalah........................................... 2

BAB II PEMBAHASAN 3

A. Definisi Demokrasi Pendidikan ................................... 3

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pendidikan………………. 4

C. Dasar-Dasar Demokrasi Pendidikan Islam…………... 5

D. Demokrasi Pendidikan Di Indonesia………………… 6

E. Pentingnya Demokrasi Pendidikan............................... 8

BAB III PENUTUP 9

3.1......................................................................................Kesimpulan…

………………………………………. 9

3.2.Saran………………………………………………… 10

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi modern banyak diilhami oleh asas-asas yang dikembangkan

oleh John Locke dan Ressau, yang beranggapan bahwa satu lembaga politik harus

mampu menjamin adanya kebebasan dan persamaan, disamping asasyang

mengakui hukum dan sisitm perwakilan rakyat dalam parlemen.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti

“Rakyat” atau penduduk satu tempat lain dan “ cratein” atau “ cratos” yang berarti

kekuasaan dan kedaulatan. Jadi “ demoscration” atau “ demokratios” (demokrasi)

adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi disamping merupakan pelaksanaan dan prinsip kesamaan

sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, juga menjadi suatu cara hidup

(way of life) yang menekankan nilai individu dan intelegensi serta manusia

percaya bahwa dalam berbuat sesama manusia menunjukan adanya hubungan

sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama, toleransi, dan

fair play.

Menurut UUD 1945 demokrasi adalah suatu proses untuk memberikan

jaminan dan kepastian adanya persamaan dn pemerataan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara indonesia pada usia sekolah

tertentu. Denga demikian pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan

pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian disini

mencangkup arti horizontal dan vertikal. Demokrasi secara horizontal adalah

bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat

pendidikan sekolah yang setinggi; tinginya sesuai dengan kemampuannya.

Demikian tampaknya demokrasi merupakan pandangan hidup yang

mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam

berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga

dengan pengelola pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari pada pembuatan makalah ini yaitu sebagai

berikut :

1. Untuk Mengetahui Definisi Demokrasi Pendidikan ?

2. Untuk Mengetahui Prinsip- Prinsip Dalam Demokrasi Pendidikan ?

3. Untuk Mengetahui Dasar- Dasar Pendidikan Dalam Islam ?

4. Untuk Mengetahui Demokrasi Pendidikan Dalam Islam

5. Untuk Mengetahui Bagaimana pPentingnya Pendidikan Demokratis ?

C. Tujuan Penulisan Makalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tersirat di atas maka tujuan dari

pada penulisan makalah yaitu sebagai berikut :

1. Dapat Mengetahui Definisi Demokrasi Pendidikan

2. Dapat Mengetahui Prinsip- Prinsip Dalam Demokrasi Pendidikan

3. Dapat Mengetahui Dasar- Dasar Pendidikan Dalam Islam

4. Dapat Mengetahui Demokrasi Pendidikan Dalam Islam

5. Dapat Mengetahui Bagaimana Pentingnya Pendidikan Demokratis

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Demokrasi Pendidikan

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti

“Rakyat” atau penduduk satu tempat lain dan “ cratein” atau “ cratos” yang berarti

kekuasaan dan kedaulatan. Jadi “ demoscration” atau “ demokratios” (demokrasi)

adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, demokrasi diaratikan sebagai

“gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan

kewajiban serta perlakuan yang utama bagi semua warga negara”.1

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti

“Rakyat” atau penduduk satu tempat lain dan “ cratein” atau “ cratos” yang berarti

kekuasaan dan kedaulatan. Jadi “ demoscration” atau “ demokratios” (demokrasi)

adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi disamping merupakan pelaksanaan dan prinsip kesamaan

sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, juga menjadi suatu cara hidup

(way of life) yang menekankan nilai individu dan intelegensi serta manusia

percaya bahwa dalam berbuat sesama manusia menunjukan adanya hubungan

sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama, toleransi, dan

fair play.

Menurut UUD 1945 de mokrasi adalah suatu proses untuk memberikan

jaminan dan kepastian adanya persamaan dn pemerataan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara indonesia pada usia sekolah

tertentu. Denga demikian pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang

1 Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia ( Balai Pustaka : 1990), h. 195

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan

pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian disini

mencangkup arti horizontal dan vertikal. Demokrasi secara horizontal adalah

bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat

pendidikan sekolah yang setinggi; tinginya sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian tampaknya demokrasi merupakan pandangan hidup

yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di

dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta

juga dengan pengelola pendidikan.2

Oleh karena itu, demokrasi pendidikan yang merupakan pandangan hidup

yang mengutamakan hak dan kewajian serta perlakuan yang sama di dalam

berlangsungnya proses antara dan peerta didik, serta pengelola pendidikan maka

demokrasi pendidikan dalam pengertian luas seyogyanya mengandung tiga hal :

a. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia

Demokrasi pada prinsip ini di anggap sebagai pilar pertama untuk

menjamin persaudaraan kulit, hak manusia dengan tidak memandang jenis

kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa.

b. Setiap manusia memiliki perubahan kearah pikiran yang sehat.,

Dari acuan prinsip inilah timbul bahwa pandangan manusia itu harus

dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang

kearah yang lebih sehat, baik dan sempurna.

c. Rela berbakti untuk kepentingan/ kesehjateraan bersama.

Kesehjateraan dan kebahagiaan hanya kan dapat tercapai apabila setiap

warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau

pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama.3

Dengan demikian, jelaslah bahwa realisasi demokrasi pendidikan menjadi

sedemikian penting untuk diberikan kepada setiap warga negara.

B. Prinsip- Prinsip Dalam Demokrasi Pendidikan

2 Hasbullah, Dasar-dasar pendidikan ( Umum dan Agama Islam ), Jakarta : Raja Grasindo Persada,2005)3 Ali Hamdani, Dasar Pendidikan :Demokrasi Pendidika, (1987, hal 125-127

Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-

masalah, antara lain :

a. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan;

b. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan

c. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.4

Jika pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan yang

berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi, maka perlu memperhatikan :

a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai

leluhurnya;

b. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan

berbudi pekeri luhur

c. Mengusahakan usahakan pemenuhan hak setiap warga negara untuk

memperoleh pebdidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan

kemamampuan pribadinya dalam rangaka mengembangkan kreasinya kearah

perkembangan dan kemajuan ilmu penegtahuan dan teknologi (IPTEK) tanpa

merugikan orang lain

C. Dasar- Dasar Demokrasi Pendidikan Dalam Islam

Pada dasarnya islam memberikan kebebasan kepada individu (anak didik)

untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk

menyelaraskan dengan perkembangan zaman.

Sebagai acuan pemahaman demokrasi pendidikan dalam islam nampak

tercermin pada beberapa hal sebeagai berikut :

a. Islam mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu;

b. Adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu.

Dalam kaitannya dengan demokrasi pendidikan ada beberapa pedoman

tatakrama dalam pelaksanaan unsur demokrasi sebagai berikut :

c. Saling menghargai, yang merupaka wuud dari persmaan bahwa manusia

adalah mahluk yang di muliakan oleh Allah SWT (QS. 17:70);

d. Penyampaian pengajaran harus dengan bahasa dan praktek yang berdasar

atas kebaikan dan kebijakasanaan;

4 Fuad Ihsan, Dasar-dasar kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008, hal 167-168

e. Perlakuan adil terhadap anak didik;

f. Terjalinnya rasa kasih antara pendidik dan anak didik

g. Tertanamnya pada jiwa pendidik dan anak didik akan kebutuhan dan

taufik dan hidayah Allah SWT.

D. Demokrasi Pendidikan Di Indonesia

Bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi

dalam pendidikan sejak diprolamirkannya kemerdekaan hingga masa

pembangunan sekarang ini.

Hal ini termuat dalam :

a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 berbunyi :

1. Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

2. Pemerintah mengusakan dan menyelenggarakan satu sistem

pengajaran nasional, yang diatur diatur dngan undang-undang.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan naional, menyebutkan : Hak dan kewajiban Warga

Negara, Orang Tua, Masayarakat dan Pemerintah

Bagian Kesatu

Hak dan kewajiban warga Negara

Pasal 5

a. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

pendididikan yang bermutu

b. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,

intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

c. Warga negara memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak

memperoleh pendidikan khusus

d. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan

pendidikan sepanjang hayat

Pasal 6

a. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib

mengikuti pendidikan dasar.

b. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan

penyelenggara pendidikan.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

a. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya

b. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan

pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian ketiga

Hak dan kewajiban masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber dalam

penyelenggara pendidikan

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,

membantu dan mengawasi penyelenggaran penidikan sesuai dengan peraturan

perundang- yang berlaku.

Pasal 11

1. Pemerintah dan pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendididkan yang bermutu

bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

2. Pemerintah dan pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya daya

guna terselanggaranya pendidikan bagi setiap waarga Negara yang

berusia tujuh sampai lima belas tahun.5

E. Pentingnya Pendidikan Demokratis Yang akan datang

Tujuan dan tanggung jawab kepemimpinan pendidikan yang demokratis

ialah untuk memperaiki pengajaran di sekolah. Inti peningkatan pengajaran ialah

memperebesar efektivitas guru dalam kelas. Praktek kepemimpinan yang

demokratis ialah membantu guru-guru untuk memandang dirinya secara positif,

memungkinkan untuk menerima mereka sendiri dan orang lain serta memberikan

kesempatan yang luas untuk mengidentifikasikan diri dengan teman-teman

sejawatnya.ikut memiliki kebebasan dan tanggung jawab memungkin guru-guru

untuk memerikan kesempatan kepada pelajar-pelajar untuk memandang dirinya

sebagai warga Negara yang bertanggung jawab dan anggota penyumbang dalam

masyarakat.6

Penggunaan metode kepemimpinan yang demokratis oleh personal

pendidikan memungkinkan guru-guru untuk membina kelas secara demokratis

pula dengan meletakkan titik bera pada aktivitas bersama dengan penghargaan

akan keperluan, integritas dan potensi semua anggoata kelompok, kelas yang

demikian menyediakan kesempatan luas untuk memperoleh sukses dan hasil yang

kreatif.7

5 Marlina Gazali, Dasar-dasar Pendidikan, (Kendari: Istana Profesional), 2006, hal 135-1366 Priyanto, Dasar Pendidikan: Pendidikan yang Demokratis, (Jakarta:Grafindo),2002, hal 82-83 7 Tafsir ahmad, Ilmu Pendidikan, (Bandung:Rosdakarya), 2004, hal 54-55

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan makalah ini, maka kami menyimpulkan beberapa hal di

antaranya bahwa :

1. Demokrasi diaratikan sebagai “gagasan” atau pandangan hidup yang

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang utama

bagi semua warga negara

2. demokrasi adalah suatu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian

adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan bagi seluruh warga negara indonesia pada usia sekolah tertentu.

Denga demikian pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang

memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan

pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian disini

mencangkup arti horizontal dan vertika

3. Pentingnya Pendidikan Demokratis Yang akan datang

Tujuan dan tanggung jawab kepemimpinan pendidikan yang

demokratis ialah untuk memperaiki pengajaran di sekolah. Inti peningkatan

pengajaran ialah memperebesar efektivitas guru dalam kelas. Praktek

kepemimpinan yang demokratis ialah membantu guru-guru untuk

memandang dirinya secara positif, memungkinkan untuk menerima mereka

sendiri dan orang lain serta memberikan kesempatan yang luas untuk

mengidentifikasikan diri dengan teman-teman sejawatnya.ikut memiliki

kebebasan dan tanggung jawab memungkin guru-guru untuk memerikan

kesempatan kepada pelajar-pelajar untuk memandang dirinya sebagai warga

Negara yang bertanggung jawab dan anggota penyumbang dalam masyarakat.

B. Saran

Manusia Sebagai subyek dari Pada pembangunan khususnya kita

sebagai generasi penerus bangsa maka dari itu kita harus memilik jiwa

intelektual dan kepemimpinan untuk membangun negeri kita segenap

kemampuan yang kita miliki untuk menggarap lingkungan secara dinamis

dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial/

spiritual demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, tafsir, 2004, Ilmu Pendidikan, Bandung : Rosdakarya Departemen

pendidikan dan kebudayaan,1990 kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta : Balai

Pustaka

Gazali, Marlina, 2006, Dasar-dasar Pendidikan, Kendari : Istana Profesional

Hamdani, Ali, 1987, Dasar Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta

Haryono, Anang.1984, media pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Hasbullah, 2005, Dasar-dasar pendidikan, Jakarta : Raja Grasindo Persada

Ihsan, Fuad, 2008, Dasar-dasar kependidikan, Jakarta : Rineka Cipta

Priyanto,2002, Dasar Pendidikan, Jakarta : Grafindo

.

SOAL :

1. Sebutkan dan jelaskan demokrasi pendidikan dalam pengertian luas yang

seyogyanya mengandung tiga hal ?

2. Sebutkan beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan

pendidikan ?

3. Sebutkan beberapa pengembangan demokrasi pendidikan yang akan

dikembangkan yang berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi ?

4. Sebutkan pemahaman demokrasi dalam pendidikan islam ?

5. Sebutkan dan jelaskan pengertian demokrasi pendidikan menurut bahasa

yunani dan kamus besar bahasa Indonesia ?

JAWAB :

1. Demokrasi pendidikan dalam pengertian luas seyogyanya mengandung

tiga hal antara lain :

a. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia

Demokrasi pada prinsip ini di anggap sebagai pilar pertama untuk

menjamin persaudaraan kulit, hak manusia dengan tidak memandang jenis

kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa.

b. Setiap manusia memiliki perubahan kearah pikiran yang sehat.,

Dari acuan prinsip inilah timbul bahwa pandangan manusia itu

harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan

berkembang kearah yang lebih sehat, baik dan sempurna.

c. Rela berbakti untuk kepentingan/ kesehjateraan bersama.

Kesehjateraan dan kebahagiaan hanya kan dapat tercapai apabila

setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan

tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama

2. Bebeapa masalah yang dengan terkait dengan pelaksanaan pendidikan

antara lain :

a. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan;

b. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh

pendidikan

c. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka

3. pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan yang

berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi, maka perlu

memperhatikan :

a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-

nilai leluhurnya;

b. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang

bermartabat dan berbudi pekeri luhur

c. Mengusahakan usahakan pemenuhan hak setiap warga negara untuk

memperoleh pebdidikan dan pengajaran nasional dengan

memanfaatkan kemamampuan pribadinya dalam rangaka

mengembangkan kreasinya kearah perkembangan dan kemajuan ilmu

penegtahuan dan teknologi (IPTEK) tanpa merugikan orang lain

4. pemahaman demokrasi pendidikan dalam islam nampak tercermin pada

beberapa hal sebeagai berikut :

a. Islam mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu;

b. Adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu.

c. Saling menghargai, yang merupakan wujud dari persmaan bahwa

manusia adalah mahluk yang di muliakan oleh Allah SWT (QS.

17:70);

d. Penyampaian pengajaran harus dengan bahasa dan praktek yang

berdasar atas kebaikan dan kebijakasanaan;

e. Perlakuan adil terhadap anak didik;

f. Terjalinnya rasa kasih antara pendidik dan anak didik

g. Tertanamnya pada jiwa pendidik dan anak didik akan kebutuhan dan

taufik dan hidayah Allah SWT.

5. pengertian demokrasi pendidikan menurut bahasa yunani dan kamus besar

bahasa Indonesia yaitu :

a. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti

“Rakyat” atau penduduk satu tempat lain dan “ cratein” atau “ cratos”

yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi “ demoscration” atau “

demokratios” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat dan

untuk rakyat.

b. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, demokrasi diaratikan sebagai

“gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan

kewajiban serta perlakuan yang utama bagi semua warga negara