TILIK DATA“Dinamika

Senjata Rp1,7 Kuadriliun”

A n d i W i d j a j a n t o

C u r i e M a h a r a n i

M u t t i A n g g i t t a

R e y h a n N o o r

2 J u n i 2 0 2 1

Ringkasan Eksekutif

RPerpres belanja alutsista Rp.1,7kuadriliunmerupakan salahsatu tahapan perencanaanstrategis pertahanan yangmenggunakanpendekatan teknokratik anggaran.

Pendekatan laintelah digunakan olehpemerintah dalam tahapan sebelumnyaseperti :

(1) pendekatan politik pertahananmelalui penetapan UUCiptaker ,Jakkum danJakgar Hanneg, sertaDoktrin – StrategiPertahanan ;

(2) pendekatan skenario ancamanmelalui penetapan dokumen AnalisaLingkungan Strategis;

(3) pendekatan pengembangankapabilitas melalui penetapandokumen Postur Pertahanan.

Ada3model teknokratik anggaranyangbisa diterapkan untukmenghitung kebutuhan belanjaalutsista hingga tahun 2044.

Model I:Postur Pertahanan2045Rp.2,54- 3,47Kuadriliun

Model II:Proyeksi BelanjaModernisasi AlutsistaRp.1,1Kudraliun

Model III:ProyeksiPertumbuhan EkonomiRp1,7kuadriliun

UUCiptaker membukapeluang yangmemungkinkan investasiasing,kolaborasi nasional –global, serta korporasiswasta terlibat langsungdalam produksi alutsista.

PTTMImerupakan entitaspertama yangmemanfaatkan peluang iniyangoperasionalisasinyamasih harus menunggukelengkapan kerangkaregulasi turunan UUCiptaker.

4Pendekatan RPerpres1,7kuadriliun

Pendekatan PolitikPertahanan•UUHanneg,UUTNI,UUIndhan,UUPSDN,UUCiptaker

•Jakkum danJakGar Hanneg ,Doktrin danStrategiPertahanan

Pendekatan SkenarioAncaman•AnalisaLingkungan Strategis

Pendekatan PengembananKapabilitas Pertahanan•Postur Pertahanan•RENSTRA2024:KPMI-III•RENSTRA2044:KPMIII+I-IV

Pendekatan TeknokratikAnggaran:•RPerpres 2044Rp.1,7Kuadriliun

Ada4pendekatan utama yangdigunakanuntuk merumuskan belanja pertahanan,yaitu

politik pertahanan,skenario ancaman,pengembangan kapabilitas pertahanan,dan

teknokratik anggaran.

Dalam penyusunan RPerpres 1,7kuadriliuntelah tampak penggunaan 4pendekatan inisecara bertingkat.Presiden Jokowijugatelah

memberikan arahan eksekutif untukmembentuk perencanaan pertahanan JangkaPanjangyangharus mengadopsi kebijakan

daur hidup senjata,adopsi teknologi,kemandirian industri pertahanan, serta

investasi pertahanan.

RPerpres 1,7kuadriliun disusun denganpendekatan teknokratik anggaran.RPerpres inimenggabungkan RENSTRAKPMIII(2020-2024)dengan 4RENSTRAbaru (2024-2044)yang

masih dalam prosesfinalisasi.

UUPERTAHANANNEGARA UUTNI UUINDUSTRIPERTAHANAN UUPSDN UUCIPTAKERJA

Pertahanan negaradiselenggarakan denganmembangun kemampuan,daya tangkal,&menanggulangi ancaman.

Tugas pokok TNI:a. menegakkan kedaulatanb. mempertahankan

keutuhanwilayahc. melindungi bangsa&

negaradari segalabentuk ancaman

IndustriPertahanan terdiriatas BUMN&BUMSyangditetapkan oleh pemerintahuntukmenghasilkan alutsista.

PSDNuntuk PertahananNegaradipersiapkan secaradiniuntukmenghadapiancamanmiliter,non-militer,&hibrida

Pengaturan kepemilikanIndustriStrategis dilakukanmelalui:a.penyertaanmodalseluruhnyaoleh pemerintahb.usahapatungan antarapemerintah&swastac.pembatasan kepemilikanoleh penanammodalasing.

Dalammeningkatkanpertahanannegara,pemerintahmelakukanpenelitian&pengembanganindustri&teknologipertahanan.

Tentaraprofesional,yaitutentara yang terlatih,terdidik,&diperlengkapisecarabaik.

Jika alutsistabelumdapatdipenuhi domestik,makadapatmenggunakan produkluar negeri denganpengadaan langsungantarpemerintah ataupabrikan.

Sumber danaPSDN:a.APBNb.APBDc.sumber lain yang sah&tidakmengikat

Industrialatutamamerupakan:a.BUMNb.BUMSyangditetapkan olehpemerintah sebagai pemaduutama(lead integrator).

Menteri Pertahananmenetapkan kebijakanpenganggaran,pengadaan,perekrutan,pengelolaansumber dayanasional,sertapembinaan teknologi &industripertahanan.

TNIdikembangkan secaraprofesionaldengan dukungananggaran belanjanegarayangtransparan&akuntabel

IndustriPertahanandapatbekerjasamadenganindustriluarnegeridalampenyediaankebutuhanjangkapanjangdenganpersetujuanKKIP.

PSDNdilaksanakanmelalui:a.belanegarab.penataan KomponenPendukungc.pembentukan KomponenCadangand.penguatan KomponenUtamae.Mobilisasi &demobilisasi.

Kepemilikanmodal industrikomponen utama,penunjang,pendukung,&bahan baku dilakukan sesuaiperundang-undangandibidangpenanamanmodal.

KEBIJAKANUMUMPERTAHANANNEGARA

KEBIJAKANPENYELENGGARANPERTAHANANNEGARA DOKTRIN&STRAHAN ANALISALINGSTRA POSTURPERTAHANAN

2002-2029

Diarahkan pada:a. pertahanan yang modern &

TNIprofesionalb. adopsi &inovasi teknologi

alutsistac. kemandirian industri

pertahanand. anggaran &belanja

pertahanan menjadiinvestasi pertahanan.

Pembangunan postur pertahanannegara diarahkanuntukmewujudkan posturpertahanan militer &nirmiliterdengan prinsip defensif aktifdemimendukung PMD

Pembangunan kekuatanpertahanan tidak ditujukansebagai bentuk perlombaansenjata,melainkan upayapencapaian standarprofesionalismeangkatanbersenjata,dengan mendasarkanpada visi,misi,nawacita,dankebijakan PorosMaritim Dunia(PMD).

- Ancaman &kesempatan =multidimensional

- Global:perang dagang US-China,konflik US-Iran,konflik Israel-Palestina,konflik diSuriah &Yaman

- Regional:laut ChinaSelatan,Semenanjung Korea,BRI

Peningkatan kuantitas&kualitasalutsista dilaksanakan agarmelampaui kebutuhanMEFsehingga memiliki efek deterrent.

Kebijakan anggaran diarahkanpada:a. pemenuhan kebutuhan

alutsistab. belanja alutsista untuk

memacu industripertahanan

c. belanja pertahanan untukpenguatan sistempertahanan yangberkelanjutan sesuaiperkembangan teknologi.

MEFdiarahkan pada:a. rematerialisasi,revitalisasi,

relokasi,&pemenuhanalutsista,harwat,sertaorganisasi &saranaprasarana.

b. Peningkatan kemampuanmobilitas&daya tempur AD,AL,AU

c. Peningkatan kemampuansatuan tempur khususnyapasukan pemukul reaksicepat.

Strategi untukmencapaiOptimumEssential ForcedalamRPJMN(2020-2024)adalah:a. peningkatan combat

readinessb. pemenuhan alutsista C5IRS&

siber Mabes TNIc. pemenuhan alutsista AD,AL,

AUd. Peningkatan kemampuan

penanganan CBRNEe. penyederhanaan jenis&

merk alutsista.

Nasional:a. pandemiCovid 19b. pemulihan ekonomic. politik identitasd. terorisme,radikalismee. eksploitasi SDAf. masalah perbatasang. bencana alam &bencana

kemanusiaanh. ancaman siber

3aspek industripertahanannasional:a. berbasis kepemilikian

(pemerintah &swasta)b. berbasis pemasok

(kontraktor utama,sub-kontraktor,&pemasokspare-parts)

c. berbasis jenis industri(jasa,elektronika,sistempersenjataan,sistemperkapalan, dsb).

Pembangunan teknologipertahanan untuk:a. menguasai teknologi

prioritas (pesawat tempur,kapal selam,roket,rudal,tank,UAV)

b. membangun teknologipendukung daya gempur,daya gerak,penginderaan,&siber.

- Pengembangan industripertahanan untukmeningkatkankemampuan melalui kerjasamadengan industripertahanan luarnegeri (ToT,ToK, jointproduction,jointdevelopment).- Setiap pengadaan Alpalhan dariluar negeri disertaidenganimbal dagang,kandungan lokal,&offset.

Secara bertahap Indonesiaakanmeningkatkan kapabilitaspertahanan negara yangmemilikidaya tangkal melaluipembangunan postur yangselaras dengan pembangunannasional,termasuk pembangunankawasan perbatasan &pulau-pulau terluar.

- Isu WMD- Kejahatan lintas negara- Spionase- Perubahan iklim- Keamanan pangan- Revolusi industri4.0

Kebutuhan alutsistadiproyeksikan tercapai dalam 20tahun atas dasar perkembanganteknologi,kemandirian,kemudahan interoperabilitas&perawatan,serta aliansistrategis.

3ModelRPerpres1,7kuadriliun

ModelI:Postur Pertahanan2045• Rp.2,54- 3,47Kuadriliun

ModelII:Proyeksi BelanjaModernisasi Alutsista• Rp.1,1Kudraliun

ModelIII:Proyeksi PertumbuhanEkonomi• Rp1,7Kuadrliun

Ada3modelekonomi pertahanan yangbisadigunakan untuk menghitung kebutuhan belanja

alutsista hingga tahun 2044.

ModelImemperhitungkan kenaikan biaya produksialutsista (hanya)untuk 9sistem utama dari tahun2020hingga 2044untuk mendapatkan postur

pertahanan 2045.ModelImenghasilkan estimasibelanja alutsista antara Rp.2,54hingga 3,47

Kuadriliun.

ModelIImengandalkan proyeksi linearkenaikanbelanja alutsista yangdipatok diangka 9%/tahundanditerapkan konsisten hingga tahun 2044(tanpamemperhitungkan pemeliharaan danperawatanalutsista serta beban pembiayaan).ModelIIini

memproyeksikan belanja alutsista Rp.1,1Kuadriliun.

ModelIIImemasukkan 4asumsi ekonomi makro(pertumbuhan ekonomi,proporsi PDBuntuk belanjaalutsista,proporsi belanja modal,serta proporsi

pinjaman luar negeri).Proyeksi denganmenggunakan 4asumsi makro yangkonservatifmenghasilkan estimasi belanja alutsista Rp.1,7

Kuadriliun.

Penggunaan 3modelini menunjukkan bahwa padadasarnya KementerianPertahanan tidak

merencanakan kenaikan belanja alutsista secaratajam.4asumsi ekonomi makro yangdigunakanuntuk rencana belanja Rp.1,7kuadriliun bersifat

konservatif,yaitu (1)pertumbuhan ekonomi 5%;(2)proporsi anggaran pertahanan ke PDB1%,(3)

proporsi belanja alutsista ke anggaran pertahanan15%;dan(4)belanja alutsista akan 30%dibiayai oleh

pinjaman luar negeri.

Jikamodelini disilang denganmodeldinamikapersenjataan,maka KementerianPertahanan tetap

mengandalkanmodel‘armsmaintainence-modernization’yangmenuntut proporsi PDBkebelanja alutsista sebesar 1-1.5%,danbelum

mengarah kemodel‘modernization– armsbuildup’yangminimalmembutuhkan alokasi belanja

pertahanan 2%PDB.

Modeldinamika persenjataan jugamenunjukkandengan rancangan Rp.1,7Kuadrilin Indonesiamasihsulit untuk melakukan lompatan 2teknologi yang

dibutuhkan untuk membangun kekuatan pertahanan2045

ModelI– Postur Pertahanan 2045Rp.2,56– Rp3,47Kuadriliun

No. Alutsista Jenis Alutsista Matra TahunGenerasi Harga Eskalasi Biaya

Tahunan Postur

1 Kendaraan tempur BMP-3 Darat 2014 0,04 5,9% 3.738

2Kapal perang permukaan

- korvet Sigma105 Laut 2017 2,94 10,7% 40

3Kapal perang permukaan

- fregate IverHuitfeldt Laut 2020 5,25 10,7% 164 Kapal selam T209ChangBogo Laut 2018 4,75 9,8% 105 Kapalampfibi LPD122m Laut 2007 1,37 10,8% 416 Pespur Su-30 Udara 2013 0,82 5,8% 1207 Pesawatlatih KTWongBee Udara 2003 0,07 4,0% 368 Pesawattransport C295 Udara 2012 0,34 5,4% 309 Pesawatpatroli CN-235MPA Udara 2017 0,40 3,5% 36

Keterangan:1.Alutsista diambil dari SIPRIArmsTransferDatabase20202.Hargadiambil dari SIPRIdansumber lain.DalamTriliun Rupiah3.Escalatorcostdiambil dari Daviesetal(2011)danArenaetal(2006)4.Postur diambil dari Postur Pertahanan 2007danMEF2019

Darat

Mainbattletank2%(Hove&Lillekvelland)

Tank5,9%(Daviesetal

2011)

Laut

Destroyer2,6%,Kapal induk3,7%(Daviesetal,2011)

Kapal perang AS7-11%:Amphibious10,8%,KapalPerang Permukaan 10,7%,9,8%KepSel,7,4%KapalInduk (Arenaetal,2006)

Postcoldwar:pespur 3,4%,kapsel 2,2%,destroyer2,8%

(Chalmers)

Aircraftcarrier5%/tahun,frigate11%/tahun,destroyer

&submarine9%(Pugh,1994)

Udara

Pespur 5,8%,pesawat latih4%,pesawat patroli 3,5%,pespur 4,7%,pesawat

transport5,4%(Daviesetal2011)

Pespur 7%(Hove&Lillekvelland)

Pespur RAFsejak1945:11,5%/tahun (Kirkpatrick

1994)

Rerata unitflyawaycostpesawattaktis ASdalam 3dekade

terakhir:9%/tahun (Perry1979)

Kenaikan upc pesawat tempurtaktis:2,5xperdekade (Augustine

1983,Deitchman 1979)

Helikopter 9%(Pugh,1994)

181.5 274.4420.1

650.6

1,018.3

56.2 162.7317.8

837.6

2,091.4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

I II III IV V

Renstra

Proyeksi Postur Pertahanan Tahun 2044

Sama Rata %Renstra

Berdasarkan dua modeldiatas,proyeksi posturpertahanan hingga tahun 2044memerlukansetidaknya Rp2,54Kuadriliun hingga Rp3,47Kuadriliun.Tergantung apakah pengadaan

dilakukan secara rutin (ModelSamaRata)ataubertahap (Model%Renstra).

ModelII:Linear9%Rp.1,18– Rp.1,13Kuadriliun

2020-2044 PenyesuaianKursRp1.177.005,3US$80.738,0 Rp1.130.332,6

SkenarioI APBN-9%*Skenario IV Janes-9%**

Keterangan:1.Skenario I-IIIberdasarkan anggaranmodernisasi APBN2016-20202.Skenario IV-VIberdasarkan anggaranmodernisasi Jane’sDefence Budget2005-20203.Angkarupiahdalammiliaran4.Angkadolar dalam jutaan

ModelIII:Proyeksi Ekonomi MakroRp.1,7Kuadriliun

%PDB %Pertahanan %Procurement %PLN

I 5% 1,6% 30% 50%

II 7% 1% 30% 60%

III 7% 1,7% 15% 70%

IV 6% 2% 15% 70%

V 7% 2% 30% 30%

AngkaRp1,7Kuadriliun didapatkan darikombinasi asumsi 4variabel utama, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi:5-7%2. Anggaran pertahanan:1-2%terhadap PDB3. Anggaran pengadaan:15-30%dari totalanggaran4. Pembiayaan Luar Negeri:30-70%dari toal pembiayaan

Kolaborasi Globaluntuk Produksi Senjata

TMI:JOINTVENTUREINDHANGLOBAL

JointVentureGlobalPerpres No.10Tahun 2021tentang Bidang UsahaPenanamanModal

No.30Kepemilikanmodalberdasarkan persetujuan dari

menteri pertahanan

Produksi Alpalhankam

Izin produksi dari menteripertahanan

Denda Rp10miliar (normal),Rp25miliar (perang)

Penetapan industri alat utamaBelumada aturan sektor

alpalhankam yangterbukauntukBUMSindustri alat utama

Kegiatanproduksi Peraturan Pemerintah

TransferAlpalhankam Izin transfersenjata darimenteri pertahanan

Denda Rp200miliar (normal),RP500miliar (perang)

UUCiptaker membukapeluang yangmemungkinkan investasiasing,kolaborasi nasional –global, serta korporasiswasta terlibat langsungdalam produksi alutsista.

PTTMImerupakan entitaspertama yangmemanfaatkan peluang iniyangoperasionalisasinyamasih harus menunggukelengkapan kerangkaregulasi turunan UUCiptaker.

Perihal UUIndhan UUCiptaker Aturan pendukung

Industri alat utama (Pasal 11) BUMNyg ditetapkan olehPemerintah sebagaipemadu utama (leadintegrator) yangmenghasilkan alutsista dan/ataumengintegrasikan semua komponen utama,komponen, &bahan bakumenjadi alat utama.

a.BUMN;dan/atau b.BUMS;yangditetapkan olehPemerintah sebagaipemadu utama (leadintegrator) yangmenghasilkan alat utama sistem senjatadan/atau mengintegrasikan semua komponenutama,komponen,&bahan bakumenjadi alatutama.

Tidak ada

Kegiatan produksi (Pasal 38) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatanproduksi sebagaimana dimaksud padaayat (1)danperizinan berusaha sebagaimana dimaksudpada ayat (4)diatur dengan PeraturanPresiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatanproduksi sebagaimana dimaksud padaayat (1)danperizinan berusaha sebagaimana dimaksudpada ayat (4)diatur dengan PeraturanPemerintah.

Peraturan Pemerintah

Kepemilikan modalatas industri alat utama(Pasal 52)

1)Kepemilikan modalatas industri alat utamaseluruhnya dimiliki olehnegara.

(1)Kepemilikan modalatas industri alatutama,dimiliki oleh BUMNdan/atau BUMSyangmendapat persetujuan dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.

Peraturan perundang-undangan dibidangpenanaman modal

Pengawasan industri alat utama (Pasal 52) (2)BUMN &BUMSsebagaimana dimaksudpadaayat (1)harus menerapkan sistempengawasan diterapkan olehkementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.(3)Sistem pengawasan sebagaimana dimaksudpadaayat (2)meliputi prosesproduksi sampaidengan penjualan produk baik didalam negerimaupun diluar negeri.

Tidak ada

Pemasaran alutsista (Pasal 56) Pemasaran AlatPeralatan Pertahanan danKeamanan dilakukan dengan izin menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan atas pertimbangan KKIP.

KKIPtidak memiliki kewenangan eksekusikebijakan

Peraturan Pemerintah

Keterangan:Sudah adaBelumada