TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN

NAMA BAIK ATAS KEHORMATAN KHUSUS

MELALUI MEDIA DIGITAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)

JURNAL

OLEH

MUHAMMAD HUSNUL FADILLA

NIM : 150200285

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dosen Pembimbing I: Liza Arwina S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II: Syafruddin Sulung S.H., M.H., DFM

Email: mhuf97@gmail.com

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN

NAMA BAIK ATAS KEHORMATAN KHUSUS

MELALUI MEDIA DIGITAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

MUHAMMAD HUSNUL FADILLA

NIM : 150200285

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh

Penanggungjawab

Dr. Muhammad Hamdan S.H., M.H

NIP. 195703261986011001

Pembimbing

Liza Erwina S.H., M.Hum

NIP. 196110241989032002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Muhammad Husnul Fadilla

Tempat, Tanggal Lahir Tanjung Beringin, 23 April

1997

Jenis Kelamin Laki-Laki

Agama Islam

Status Belum Kawin

Alamat Jl. Merdeka No. 15A Desa

Pekan, Kec. Tanjung

Beringin, Kab. Serdang

Bedagai

Handphone 082277200220

Email mhuf97@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun Institusi Pendidikan Jurusan

2003-2009 SD No. 106217 Lr. Amaliun -

2009- 2012 SMP Negeri 1 Tanjung Beringin -

2012-2015 SMA Negeri 1 Sei Rampah IPA

2015-2019 Universitas Sumatera Utara Ilmu Hukum

C. Pengalaman Organisasi

Tahun Pengalaman

2016 Panitia Pelaksana GALIPATRA 2 (Gala Aksi Penegak

Sumatera) di Universitas Sumatera Utara, 1 - 4

September 2016

2018 Pemangku Adat Dewan Racana Soetan Koemala Pontas

Pramuka Universitas Sumatera Utara

i

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN

NAMA BAIK ATAS KEHORMATAN KHUSUS

MELALUI MEDIA DIGITAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)

ABSTRAK

Muhammad Husnul Fadilla, Liza Erwina, Syafruddin Sulung*

Teknologi informasi melalui komputer dan internet telah banyak

memberikan kemudahan bagi semua orang, namun kemudahan itu terkadang

membuat orang salah dalam mempergunakannya. Salah satu penyalahgunaan

teknologi informasi komputer dan internet adalah pencemaran nama baik melalui

akun media digital. Pencemaran nama baik melalui media digital ini ditujukan

kepada orang atau lembaga yang memiliki kehormatan khusus yaitu Presiden dan

Instansi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Kasus pencemaran nama baik

atas kehormatan khusus melalui media digital inilah yang menjadi dasar dalam

penulisan skripsi yang bertema “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi

Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.)”. Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada

norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu

dengan menggambarkan pelaksanaan berdasarkan putusan pengadilan secara

analisis terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui

pengaturan pencemaran nama baik atas kehormatan khusus menurut KUHP dan

UU ITE No. 11 Tahun 2008, (2) untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam

tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital dan (3) untuk

mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor

3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah

Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama

Baik Melalui Media Digital sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara

sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

digital sehingga terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Digital, Kehormatan Khusus

* Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

ii

JURIDICAL REVIEW ON DISGRACING GOOD NAME CRIMINAL ACT

ON SPECIAL HONOR THROUGH DIGITAL MEDIA

(A STUDY ON THE VERDICT NO. 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)

ABSTRACT

Muhammad Husnul Fadilla, Liza Erwina, Syafruddin Sulung2

Information technology through computer and internet has facilitated all

people although some people have misused it such as disgracing other people’s

good names. It is done through digital media toward some people with special

honor such as the President and the other government agencies such as the

Police. Therefore, the theme of this research was “Juridical Review on

Disgracing Good Name Criminal Act on Special Honor through Digital Media (A

Study on the Verdict No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).” The research used

juridical normative method which was referred to legal norms and principles

found in the legal provisions and the courts’ verdicts. Its nature was descriptive

analytic by describing the implementation based on the courts’ verdicts toward

norms and principles in the legal provisions. The objective of the research was to

find out 1) the regulations on disgracing good names on special honor through

digital media according to KUHP (Criminal Code) and UU ITE (Law on

Information Technology and Electronics) No. 11/2008, 2) its liability, and 3) the

judge’s consideration in the Verdict No. 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. The result

of the research showed that the implementation of Material Criminal Law on

disgracing good names criminal act through digital media was correct. The

perpetrator’s act was legally proven so that he had to be responsible for his act.

Keywords: Disgracing Good Name, Digital Media, Special Honor

2 Department Of Criminal Law, Faculty Of Law University Of North Sumatera, Medan, Indonesia.

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-

negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini

dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online

melalui internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan

komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dapat dikatakan bahwa

internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan

pendapat serta pikirannya.3

Salah satu dampak negatif dari penggunaan Teknologi Informasi adalah

maraknya tindak pidana pencemaran nama baik, baik itu pencemaran nama baik

yang dilakukan terhadap orang perorangan maupun pencemaran nama baik yang

dilakukan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, Badan Hukum, dan Instansi

Negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana pencemaran

nama baik merupakan kejahatan yang perlu untuk diperhatikan.

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam

KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran (UU Penyiaran), UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam KUHP pencemaran

nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI

Tentang Penghinaan. Ada tiga catatan terkait dengan delik pencemaran nama

3Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

2

baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik

merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama

baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang

atau pihak lain harus diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.4

Di Indonesia meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan

tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan

dan dipertahankan meskipun pasal-pasal tentang pencemaran nama baik terhadap

Presiden telah dicabut akan tetapi pasal-pasal lain yang mengatur tentang

penghinaan atau pencemaran nama baik masih berlaku. Adapun alasan dicabutnya

pasal-pasal tentang pencemaran nama baik terhadap Presiden atau Wakil Presiden

adalah karena selain pencemaran nama baik dianggap tidak sesuai dengan tradisi

masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur,

pencemaran nama baik juga membuat terjadinya pembunuhan karakter (character

assassination).5

Ketentuan hukum penghinaan atau pencemaran nama baik umumnya

bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang

mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap

mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum

agar perkara dapat diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan

penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang

dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 310 KUHP. Akan tetapi

4 USU Law Jurnal, Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana

Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana,Vol. 6, No. 6, Desember 2018, hlm. 16. 5Brian Prastyo, “Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”,

http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008 /04/18/penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik/#more-

8 diakses padatanggal 24 Februari 2019 pukul 22.10 WIB.

3

khususnya dalam penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden atau

Wakil Presiden, dan Lembaga Negara yang memiliki kehormatan khusus,

termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan

penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Logika dari ketentuan ini adalah Presiden atau Wakil Presiden, dan Lembaga

Negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya.Selain itu, posisi

jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Hal ini dapat

dilihat dalam pasal 154, 155, 207 dan 208 KUHP tentang Pencemaran nama baik

terhadap Pemerintah dan Penguasa atau Badan Hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengangkat dan

membahas skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital

(Studi Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi

ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pencemaran nama baik atas Kehormatan Khusus

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencemaran nama

baik atas Kehormatan Khusus melalui media digital?

3. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor

3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.?

4

C. Metode Penelitian

Sudah merupakan ketentuan bahwa dalam penyusunan serta penulisan karya

ilmiah atau skripsi diperlukan metode penelitian.Oleh karena itu untuk

melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis harus berpatokan terhadap

metode penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam menganalisa,

mengembangkan serta menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah metode

penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum normtif

atau metode penelitian hukum kepustakaan acalah metode atau cara yang

dipergunakan di dalam penelitian bahan pustaka yang ada,6 yaitu metode yang

dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum

sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak sehingga perhatiannya akan

terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu

dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang

diteliti dengan bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan yang

berlaku dan kepustakaan hukum, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang

masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Sehingga dalam penelitian hukum

normatif ini mencakup terhadap beberapa hal yaitu:

a. Penelitian terhadap azas-azas hukum;

b. Penelitian terhadap sistematika hukum;

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;

6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

5

d. Penelitian sejarah hukum.7

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini hanyalah data

sekunder yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data sekunder ini

meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan

Perundang-Undangan dibidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-

Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan keseluruhan Peraturan Perundang-Undangan lain

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum

berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang dimuatkan dalam

artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum

yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain

sebagainya.8

7Ibid.,hlm. 12. 8 Burhan Bungin, Analisis Data dan Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke

Arah Model Aplikasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 68-69.

6

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan lebih terarah dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum normatif

yakni dengan menggunakan suatu penelitian kepustakaan (library research).

Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan

atau penelitian normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan dalam bidang

hukum atau rujukan bidang hukum. Metode library research adalah mempelajari

sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam

penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan

oleh pendapat para sarjana hukum yang sudah mempunyai nama besar

dibidangnya, koran, majalah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

permasalahan.9

4. Analisis Data

Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan

analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan

dengan:

a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum relevan dengan permasalahan yang

diteliti.

b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin dengan penelitian.

c. Mensistematiskan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.

d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin

yang ada.

9 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 41.

7

e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan dedukatif sehingga akan dapat

merangkum terhadap permasalahan yang telah disusun.10

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan

Khusus Menurut KUHP Dan UU ITE

a. Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang

diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya

mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena merasa tersinggung.

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan

terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan

oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa

terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat diusut. Delik

penghinaan ini telah diatur dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2), dan Pasal 311

ayat (1). Penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam yaitu Menista (smaad),

Menista dengan surat (smaadachrift), Memfitnah (laster), Penghinaan ringan (een

voudige belediging), Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht), dan

Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking).

10Winarto Surachmad, Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah), Tarsito,

Bandung, 1982, hlm. 131.

8

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

Delik pencemaran nama baik melalui media digital diatur di dalam UU No.

11 Tahun 2008 tentang ITE Jo. UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU

No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ketentuan delik tersebut dalam Pasal 27 ayat (3)

UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik”11

c. Perbedaan Pencemaran Nama Baik Umum dengan Pencemaran Nama

Baik Khusus

No Pencemaran Nama Baik Umum Pencemaran Nama Baik Khusus

1 Dimuat dalam satu BAB yaitu

BAB XVI Buku ke II KUHP

Diatur di luar dari BAB XVI Buku ke II

KUHP dan tersebar pada beberapa pasal

yang masuk ke dalam BAB yang

berbeda-beda objeknya dan kepentingan

hukum yang dilindungi sebagai dasar

pengelompokan tindak pidana

2 Objeknya orang perorangan

semata

Objeknya selain kepada orang secara

khusus, juga badan atau instansi

pemerintah, Agama atau golongan

kelompok tertentu serta benda seperti

Bendera Merah Putih

3 Delik aduan Delik biasa

11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (3).

9

d. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik Khusus

Adapun jenis-jenis pencemaran nama baik khusus ditujukan kepada

1. Presiden dan atau Wakil Presiden (Pasal 134 dan 137 KUHP)

2. Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Asing di Indonesia (Pasal 143

dan 144 KUHP

3. Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik

Indonesia (Pasal 154 a KUHP)

4. Bendera Kebangsaan Negara Asing (Pasal 142 a KUHP)

5. Pemerintah (Pasal 154 dan 155 KUHP)

6. Penguasa atau Badan Hukum (Pasal 207 dan 208 KUHP)

7. Golongan penduduk, organisasi atau kelompok dan Agama (Pasal 156 dan

157 KUHP)

2. Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Melalui Media Digital

Agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, haruslah

memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur yang harus

dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat;

2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut sebagai bentuk

kesalahan; dan

3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.12

12 Ibid., hlm. 71.

10

Pemidanaan terhadap pelanggaran dari pasal 27 ayat (3) dari UU ITE

kemudian diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang merumuskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.13

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor

3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn

A. Posisi Kasus

Kasus ini terjadi pada hari Jum’at tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 16.30

WIB, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan tim saksi berada di Kantor

Polisi Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said No. 1 Kec. Medan Timur

dimana saksi Ricky Swanda melalui Via HP membuka media sosial facebook

selanjutnya di dinding (wall) facebook saksi Ricky Swanda terdapat akun

facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah dan setelah saksi Ricky

Swanda telurusi dan kunjungi dinding (wall) facebook Ringgo Abdillah tersebut

terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017 banyak sekali

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal

45 Ayat (3).

11

postingan komentar dan gambar yang dikirim atau disebar oleh pemilik akun

facebook atas nama Ringgo Abdillah yang menghina atau pencemaran nama baik

terhadap Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa adanya Jenderal

Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (Kapolri) yang ditambahi dengan

seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan yang menghina akan Institusi

Kepolisian Negara Republik Indonesia, akibat postingan gambar atau komentar

yang dikirim atau disebar oleh pemilik akun facebook atas nama Ringgo Abdillah

tersebut tidak sesuai dengan gambar asli Institusi Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Primer: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008

Tentang ITE Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal

28 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Lebih Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo

12

Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Alias Ringgo Abdillah

tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI. No

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama

Lebih Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Farhan Balatif alias

Ringgo Abdillah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel hasil cetakan atau print

out yang berisikan gambar yang dikirim atau diubah gambar Presiden

Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan gambar Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian M.A.,

13

Ph.D. yang tidak sesuai dengan gambar aslinya, dan barang-barang bukti

lainnya berupa flashdisk, HP, Laptop, email, akun facebook hasil cetakan

atau print out screen shot, router, dan Berita Acara Penyalinan Data

Elektronik dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Farhan Balatif alias Ringgo

Abdillah membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kepala Negara Republik

Indonesia;

b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Institusi Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi

Kepolisian Republik Indonesia;

c. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kebencian dalam masyarakat

terhadap Kepala Negara yang sah maupun Institusi Kepolisian Negara;

Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

c. Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah lebih baik;

d. Terdakwa dan keluarga terdakwa telah meminta maaf melalui media

elektronik;

14

E. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa

Terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Alias Ringgo Abdillah

tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”

sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1

(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel hasil cetakan atau print

out yang berisikan gambar yang dikirim atau diubah gambar Presiden

Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan gambar Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian M.A.,

Ph.D. yang tidak sesuai dengan gambar aslinya, dan barang-barang bukti

lainnya berupa flashdisk, HP, Laptop, email, akun facebook hasil cetakan

15

atau print out screen shot, router, dan Berita Acara Penyalinan Data

Elektronik dimusnahkan;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

F. Analisis Yuridis

Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas lapisan urutannya sudah

tepat, artinya dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yaitu Primer,

Subsider, dan Lebih Subsider yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan

yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan

disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana

tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Akan tetapi dalam kasus ini menurut penulis Majelis Hakim dalam membaca

dakwaan Subsideritas ini keliru, alasan penulis adalah karena di dalam dakwaan

Penuntut Umum oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya justru menggunakan

Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.

11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008

Tentang ITE sebagai dakwaan Primer, padahal Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo

Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tersebut merupakan

dakwaan Lebih Subsider, artinya menjadikan dakwaan Lebih Subsider menjadi

dakwaan Primer yang menuntut terdakwa dengan ancaman pidana yang terendah.

Padahal pembuktian dalam dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai

dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya, jika dakwaan Primer tidak

16

terbukti maka barulah diperiksa dakwaan subsider dan apabila masih tidak

terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsider. Menurut penulis tidak mungkin

terjadi kesalahan pengetikkan atau kesalahan teknis lainnya karena baik di dalam

pertimbangan, memperhatikan sampai dengan amar putusan Hakim terus

menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tersebut

merupakan dakwaan Primer yang padahal dakwaan tersebut merupakan dakwaan

Lebih Subsider. Seharusnya Hakim lebih teliti dalam membaca dakwaan Penuntut

Umum yang Bersifat Subsideritas mengenai posisi dakwaan Primer, Subsider dan

Lebih Subsider yang pembuktiannya dilakukan secara berurutan sesuai dengan

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993

Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pencemaran nama baik atas kehormatan khusus melalui media

digital di dalam KUHP yaitu:

a. Pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Presiden atau Wakil

Presiden diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP).

b. Pencemaran nama baik terhadap Kepala Negara Sahabat diatur di dalam

Pasal 142 KUHP, sementara Pencemaran nama baik terhadap Wakil

17

Negara Asing di Indonesia diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144

KUHP.

c. Pencemaran nama baik terhadap Bendera Kebangsaan Republik

Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia diatur di dalam

Pasal 154 a KUHP.

d. Pencemaran nama baik terhadap Bendera Kebangsaan Negara Asing

diatur dalam Pasal 142 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e. Pencemaran nama baik terhadap Pemerintah diatur di dalam Pasal 154

dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara

pengaturan pencemaran nama baik terhadap Penguasa atau Badan

Hukum diatur dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

f. Pencemaran nama baik terhadap Golongan Penduduk, Organisasi atau

Kelompok tertentu diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP.

2. Ancaman sanksi pidana penjara pencemaran nama baik atas kehormatan

khusus melalui media digital tidak ada diatur secara khusus, akan tetapi

secara umum menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) diatur dalam ketentuan

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang

menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

18

denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

rupiah).

3. Analisis Hukum Pidana terhadap kasus Pencemaran Nama Baik Atas

Kehormatan Khusus melalui Media Digital (Studi Putusan Nomor

3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn) adalah penerapan Hukum Pidana Materil

terhadap pelaku tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam putusan

tersebut terpenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dapat dipidananya

seseorang, akan tetapi menurut penulis terdapat kekeliruan Majelis Hakim

dalam membaca dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan Dakwaan

Subsideritas yang menurut penulis seharusnya Majelis Hakim mengetahui

dakwaan mana saja yang dikategorikan dakwaan Primer, Subsider, dan

Lebih Subsider. Selain itu menurut penulis Majelis Hakim juga seharusnya

memeriksa dakwaan tersebut secara berurut dari lapisan teratas dengan

ancaman pidana tertinggi sampai terendah. Akan tetapi, pada dasarnya

tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Digital telah sesuai

karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah diatur dalam

Pasal 45 ayat (3) UU. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama proses

pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

maupun sebagai alasan pemaaf. Maka terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

19

B. Saran

Untuk menghindari adanya korban akibat pencemaran nama baik dalam

kehidupan bermasyarakat sebaiknya:

1. Masyarakat dalam memberikan kritik maupaun saran sebaiknya

menggunakan bahasa yang sopan dan santun baik itu melalui lisan maupun

tulisan melalui surat ataupun media digital, karena apabila dalam

menyampaikan kritik atau saran memuat unsur pencemaran nama baik atau

penghinaan maka akan terjerat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tentang Penghinaan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik Pasal 27 ayat (3).

2. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu adanya

memasukkan pasal-pasal tentang pencemaran nama baik atau penghinaan

terhadap kehormatan khusus, baik itu Presiden atau Wakil Presiden maupun

Kepolisian, mengingat tindak pidana pencemaran nama baik atas

kehormatan khusus dampaknya sangat besar dan meresahkan masyarakat

serta menganggu kepentingan umum, sehingga keadilan dan kepastian

hukum dapat terlaksana serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Majelis Hakim dalam membaca dakwaan seharusnya lebih teliti lagi

mengenai dakwaan Subsideritas yaitu Primer, Subsider, dan Lebih Subsider

serta posisi dari dakwaan tersebut. Memeriksa dakwaan Subsideritas sesuai

urutannya mulai dari lapisan ancaman pidana tertinggi sampai terendah

sehingga di dalam pertimbangan maupun putusan hakim sesuai dengan apa

yang didakwakan dan yang dituntut oleh Penuntut Umum.

20

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adji, H. Oemar Seno. 1990. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta:

Erlangga.

Anwar, H.A.K. Moh. 1994. Hukum Pidana Bagian Khusus (.UHP Buku II) Jilid

1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar

Grafika.

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data dan Penelitian Kualitatif Pemahaman

Filosofis dan Metodologi ke Arah Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Ekaputra, Mohammad. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2. Medan: USU

Press.

Hamzah, Andi. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ibrahim, Johnny. 2005. Teori dan Metodologi Penelirian Hukum Normatif.

Malang: Bayumedia.

Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. 1997. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan

Penerapannya. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Moeljatno. 1982. Azas-Azas Hukum Pidana, tanpa penerbit.

Rachman, Zulfikar Mochamad. 2007. Bikin Telecenter Yuk!, Tim Partnership For

e-Property For The Poor (Pe-PP). Jakarta: Bappenas-UNDIP.

21

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soesilo, R. 1990. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentarnya

Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia..

Sofyan, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta:

Prenadamedia Group.

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto d/a. Semarang: Fakultas

Hukum UNDIP.

Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja

Grafindo.

Wahid, Abdul, Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).

Bandung: PT. Rafika Aditama.

Widodo. 2013. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta: Aswaja

Pressindo.

Wiyanto, Roni. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Mandar Naju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

22

Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hasil Pembahasan

Panitia Kerja R-KUHP DPR RI. Pasal 262, 263 dan 264. Tanggal 24

Februari 2017.

C. Internet

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta, volume 7, Nomor 1, Januari

2012. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 pukul 22.23 WIB.

USU Law Jurnal. Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan

Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum

Pidana, Vol. 6, No. 6, Desember 2018.

https://www.kompasiana.com/gustaafkusno/54ff1e36a33311e94550f89c/pembunu

han-karakter. Diakses pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 21.32 WIB.

Brian Prastyo, “Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”,

http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008 /04/18/penghinaan-dan-

pencemaran-nama-baik/#more-8. Diakses pada tanggal 24 Februari 2019

pukul 22.10 WIB.

http://boyloy.blogspot.com/2012/04/delik.html. Diakses pada tanggal 24 Februari

2019 pukul 22. 30 WIB.

http://matericenter.blogspot.com/2015/12/pengertian-pencemaran-nama-

baik.html. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 21.16 WIB.

Ina Suciati, http://www.Inasociates.com/articles/-libel-law-in-indonesia.html.

Diakses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 21.46 WIB.

23

Ridatullah,http://pencemarannamabaiknlog.blogspot.com/2012/05/defenisipence

mar\defenisipencemarannamabaik.html. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019

pukul 22.37 WIB.

https://belajarpsikologi.com/pengertian-harga-diri/. Diakses pada tanggal 10

Maret 2019 pukul 23.18 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online).

https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-kata-khusus.html.

Diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 20.19 WIB.

http://www.fxi-foxwolf.blogspot.com. Diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pukul

20.34 WIB.

https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-media-dan-jenis-media.html.

Diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 20.55 WIB.

https://simpleflux.blogspot.com/2016/03/latar-belakang-dan-sejarah-terbentuk-

uu.html. Diakses pada tanggal 06 April 2019 pukul 20.15 WIB.

http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html. Diakses pada

tanggal 19 April 2019 pukul 19.45 WIB.