TIPOLOGI EKOSIMTEM PESISIR DAN LAUT

STAF PENGAJAR FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Dosen:

Ir. Arlius, MS., Ph.D

1

WILAYAH PESISIR

- Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay and Alder, 1999)

- Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia

“Daerah peralihan (interface area) antara ekosistem darat dan laut”. Batas ke arah darat: Ekologis: kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti

pasang surut, intrusi air laut dan percikan air gelombang Administratif: batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak

definitif secara arbitrer (2 km, 20 km, dst dari garis pantai) Perencanaan: bergantung pada permasalahan yang menjadi fokus

pengelolaan wilayah pesisir a. Pencemaran dan sedimentasi: suatu kawasan darat dimana

pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini berdampak pada kawasan pesisir

b. Hutan mangrove: batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove

Batas ke arah laut : Ekologis: kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi proses-proses

alamiah dan kegiatan manusia di daratan, seperti aliran air sungai, limpasan air permukaan, sedimen dan bahan pencemar

Administratif: 4 mil, 12 mil, dst dari garis pantai Perencanaan: bergantung pada permasalahan (kawasan yang masih

dipengaruhi oleh dampak pencemaran atau sedimentasi, atau proses-proses ekologis…)

Gambar 1.1. Batas Wilayah Pesisir (Parnetta & Milliman, 1995) dalam Dahuri (1998)

WILAYAH PESISIR

Antar muka

daratan-lautan

HT

LT

Lingkungan

lautan Paparan benua

Daerah tangkapan

air

Belakang

pantai

Zona

intertidal

Lingkungan

daratan

Garis

pantai

Batas lautan Batas daratan

Batas Wilayah Pesisir

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL TERPADU

RESORCE

HUMAN UTILIZATION

DISASTER MITIGATION

ICM

PWP-3-K

Komponen Sistem WP-3-K

Wilayah pesisir dengan demikian adalah suatu bentang alam yang "distinct", suatu unit terukur yang ditentukan oleh kelompok ekosistem yang saling berinteraksi dimana kelompok ini berulang, baik dalam skala ruang/luas maupun dalam skala temporal, proses geomorfologi yang berulang, serta regim perubahannya (Forman and Godron, 1986) .

komponen sistem wilayah pesisir dapat ditelaah dari segi:

1) Struktur: hubungan keruangan antara ekosistem yang distinct atau elemen-elemen yang ada. Lebih spesifik, struktur keruangan dilihat dari distribusi energi, materi, serta spesies yang berkaitan dengan besar, bentuk, jumlah, jenis, serta konfigurasi dari ekosistem tersebut

2) Fungsi: interaksi antara elemen spasial yang berkaitan dengan "aliran" energi, material, spesies, serta proses yang dipicu oleh kegiatan manusia dalam elemen ekosistem tersebut

3) Perubahan: aksi yang menyebabkan perubahan struktur dan fungsi mosaik ekologis sejalan dengan waktu.

A. Struktur: Organisasi ruang

Dahuri et al. (1996) dan Tomascik (1997) menjelaskan bahwa pesisir

dan laut Indonesia terdiri dari rangkaian sistem ekologi yang terkait satu

sama lain.

Rangkaian tersebut terdiri dari:

- wilayah estuaria

- wilayah mangrove,

- Wilayah Pantai

- wilayah padang lamun,

- wilayah terumbu karang.

k

B. Proses/ Fungsi:

Di wilayah pesisir terjadi beragam kegiatan yang merupakan bagian dari sistem keruangan wilayah tersebut. Proses dan fungsi yang terjadi di dalam struktur keruangan wilayah pesisir dapat ditinjau melalui dua karakter utama yaitu: proses alami dan proses antropogenik (Pollnac and Crawford, 2000) .

Masing-masing karakter kemudian akan saling mempengaruhi. Kemudian kedua proses ini akan memicu regim perubahan yang kemudian akan mempengaruhi komponen struktur wilayah pesisir (Forman and Godron, 1986)

B.1. Sistem alami terdiri dari:

1) Sistem Biotik,

- Berhubungan dengan sistem biologis dan sistem ekologis di wilayah pesisir.

- Sistem kehidupan di wilayah pesisir memiliki jaring proses rantai makanan yang sangat

ketat sehingga keseimbangan alaminya sangat menentukan produktivitas keluaran

wilayah pesisir tersebut.

- Clark (1974) menjelaskan bahwa ada sebelas prinsip ekologi yang dapat mendasari fungsi

pengelolaan pesisir dan laut. Prinsip-prinsip ekologi tersebut mempengaruhi berjalannya

fungsi ekosistem yang optimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah: Integritas ekosistem – tidak ada satu bagian dari ekosistem yang berjalan sendiri

Keterkaitan – Air merupakan penghubung yang penting bagi elemen-elemen daratan dan lautan dari ekosistem pesisir dan laut

Aliran masuk – volume alami, pola, serta laju aliran air tawar musiman

Sirkulasi cekungan (basin) – pola alami sirkulasi air dalam cekungan

Energi – aliran dan jumlah energi yang ada mengatur proses hidup dalam ekosistem pesisir

Penyimpan (storage ) – kapasitas penyimpanan energi yang tinggi

Nitrogen – Produktivitas perairan pesisir biasanya diatur oleh jumlah nitrogen yang tersedia

Cahaya (matahari)

Suhu

Jumlah oksigen

Salinitas

2) Sistem Abiotik: sistem yang mempengaruhi bentuk bentang alam

(landform) dari wilayah pesisir

- sistem geologi

- sistem oseanografis dan meteorologis

- sistem hidrologis di wilayah hulu.

Sistem Geologi

Sistem geologi yang berpengaruh terhadap karakteristik sumberdaya pesisir dan lautan mencakup:

a. Sistem gunung berapi.

Indonesia memiliki lebih dari 500 gunung berapi muda (Neuman van Padang 1951 dalam

Tomascik et al. 1997). Van Bemmelen (1949 dalam Tomascik 1997

menjelaskan kelompok gunung berapi aktif di Indonesia serta rangkaiannya dala

kategori sebagai berikut:

1. Busur dalam vulkanik

2. Kelompok busur dalam vulkanik sistem pegunungan Sunda (Sumatra, Jawa, Sunda Kecil, dan Banda)

3. zona Minahasa – Sangihe – Ragay

4. Rangkaian Halmahera Utara –Ternate – Bacan

5. Busur Ruk sepanjang garis pantai utara Papua Nugini

6. Gunung berapi di bagian timur dari wilayah pegunungan di Papua Nugini

Busur luar non-vukanik :

Adaman – Nicobar;

Pulau-pulau di sebelah barat Sumatra – lipatan bawah laut di selatan pulau Jawa – Savu – Roti – Timor – busur luar Banda (Tanimbar – Kai – Seram;

Lipatan Maju;

Bagian selatan dari Vogelkop di Papua Nugini.

Rangkaian gunung api ini berpengaruh terhadap jenis sedimentasi, bathymetri, serta deposit dasar

laut Indonesia yang kemudian berpengaruh terhadap karakter habitat hidupan pesisir dan lautnya.

b. Tektonik

Indonesia berada dalam lebih dari satu lempeng tektonik (Tomascik et.al. 1997).

Zen (1993 dalam Tomascik et al. 1997), menjelaskan bahwa kegiatan tektonik di bagian barat Indonesia, sangat berbeda dengan kegiatan tektonik di wilayah timur Indonesia. Tumbukan tektonik yang mencirikan sebelah barat Indonesia dengan zona tumbukan frontal di selatan Jawa dan tumbukan miring di sebelah barat Sumatra.

Tumbukan tektonik antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia mendominasi wilayah tenggara Indonesia (Zen 1993 dalam Tomascik et.al. 1997). Karakter tektonik ini berpengaruh pada kondisi biogeografi Indonesia. Selain berpengaruh pada kedalaman laut, kondisi tektonik ini berperan dalam pembentukan hamparan terumbu karang, rute migrasi biota terestrial dan penghalang migrasi biota laut, serta hubungan bentik laut dan populasi ikan.

Sistem hidrologis

Karena lokasinya yang merupakan peralihan antara daratan dan lautan, kondisi keseimbangan wilayah pesisir sangat rentan terhadap perubahan di wilayah hulu. Pencemaran di wilayah pesisir sebagian besar berasal dari aliran sungai serta sumber pencemaran yang non-point.

sistem hidrologis dari daerah aliran sungai (watershed) memegang peran yang penting dalam menentukan kondisi wilayah pesisir tersebut (Volk, 2000) .

B.2.Antropogenik

Keunikan wilayah pesisir tidak hanya dari proses alami yang sangat

erat kaitan antar elemen sistemnya. Secara umum wilayah pesisir

memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi yang dapat mengahasilkan

manfaat yang besar (Delaware, 1999) .

Dengan mosaik ragam ekosistem dan sumberdayanya, wilayah

pesisir dan laut merupakan ruang yang sangat strategis secara

ekonomi dan kesejahteraan sosial populasi penduduk yang ada di

dalamnya.

Sistem Oseanografi fisis dan meteorologis

Kepulauan Indonesia membentang di katulistiwa dan secara strategis terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kepulauan Indonesia berfungsi sebagai penghalang dan sekaligus penghubung antara ke dua samudra di atas. Melalui Arus Lintas Indonesia, aliran arus dari samudra Pasifik ke samudra Hindia pengaruhnya sangat besar terhadap sirkulasi laut serta iklim global.

Dalam Tomascik (1997), beberapa sumber berpendapat bahwa sifat perairan Pasifik barat dan bagian timur samudra Hindia sangat dipengaruhi oleh Arus Lintas Indonesia, di samping itu Arus Lintas tersebut adalah pembawa panas dari wilayah perairan hangat di wilayah barat Pasifik ke samudra Hindia. Peralihan panas ini mempengaruhi luas perairan hangat wilayah barat Pasifik yang kemudian akan berhubungan dengan terjadinya dan besarnya event El Niño/Southern Oscillation (ENSO) yang sangat berpengaruh terhadap perubahan suhu permukaan laut. Perubahan kecil saja pada suhu permukaan laut memiliki efek yang besar dalam klimatologi.

Gelombang pasang surut terdistorsi oleh kondisi batimetri yang rumit dan bentuk pesisir kepulauan Indonesia. “Gangguan” terhadap gelombang pasang surut memiliki dua efek global, yaitu; ada sebagian besar energi planet yang terdifusikan oleh campuran gelombang pasang surut yang berlangsung di kepulauan Indonesia yang kemudian berpengaruh kepada perlambatan rotasi bumi dan memperpanjang waktu siang hari; serta arus pasang surut memiliki peran penting dalam peralihan dan pencampuran karakter laut Indonesia.

B.2.Antropogenik

Keunikan wilayah pesisir tidak hanya dari proses alami yang sangat

erat kaitan antar elemen sistemnya. Secara umum wilayah pesisir

memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi yang dapat mengahasilkan

manfaat yang besar (Delaware, 1999) .

Dengan mosaik ragam ekosistem dan sumberdayanya, wilayah

pesisir dan laut merupakan ruang yang sangat strategis secara

ekonomi dan kesejahteraan sosial populasi penduduk yang ada di

dalamnya.

c. Perubahan/Change

perubahan di wilayah pesisir mengalami perubahan yang disebabkan

oleh perubahan-perubahan keseimbangan komponen sistem yang

lain (Forman and Godron, 1986, Gunawan, 1994)

Sumberdaya alam yang pulih dan yang tidak pulih memiliki karakter

rentang waktu yang berbeda, dengan demikian, pemanfaatannya

harus ditangani secara berbeda pula.

sumberdaya alam yang tidak pulih, biaya eksploitasi biasanya

dimasukkan ke dalam komponen biaya yang akan dibebankan

kepada komsumen. Sedangkan sumberdaya alam yang pulih, siklus

pemulihan (recovery) dari cadangan sumberdaya harus menjadi

pertimbangan utama dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut.

Eksploitasi (exploitation) – yaitu kolonisasi dari suatu daerah yang baru saja mengalami perubah

Konservasi (conservation) – yaitu tahap dimana akumulasi serta penyimpanan energi dan material secara perlahan berlangsung

Pelepasan (release) – yang disebut pula sebagai pengrusakan kreatif (creative destruction), yaitu tahap dimana akumulasi biomas dan nutrien yang tinggi hingga menjadi rentan (overconnected) sampai pada akumulasi tersebut dilepaskan oleh suatu agen seperti kebakaran hutan, badai, hama, dan sebagain

Reorganisasi (reorganization) – yaitu tahap dimana setelah terjadi pelepasan (release) ekosistem melakukan proses minimisasi hilangnya nutrien dan biomas sehingga nutrien dan biomas tersebut siap untuk tahap eksploitasi berikutnya.

Eksploitasi (exploitation) – yaitu kolonisasi dari suatu daerah yang baru saja mengalami perubah

Konservasi (conservation) – yaitu tahap dimana akumulasi serta penyimpanan energi dan material secara perlahan berlangsung

Pelepasan (release) – yang disebut pula sebagai pengrusakan kreatif (creative destruction), yaitu tahap dimana akumulasi biomas dan nutrien yang tinggi hingga menjadi rentan (overconnected) sampai pada akumulasi tersebut dilepaskan oleh suatu agen seperti kebakaran hutan, badai, hama, dan sebagain

Reorganisasi (reorganization) – yaitu tahap dimana setelah terjadi pelepasan (release) ekosistem melakukan proses minimisasi hilangnya nutrien dan biomas sehingga nutrien dan biomas tersebut siap untuk tahap eksploitasi berikutnya.

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL TERPADU

RESORCE

HUMAN UTILIZATION

DISASTER MITIGATION

ICM

Peran Ekosistem Pesisir Sebagai

Penyedia Sumberdaya Alam

Peran Ekosistem Pesisir Sebagai Penyedia

Jasa Pendukung Kehidupan & Kenyamanan

KOMPLEKSITAS KEGIATAN

WILAYAH PESISIR RAWAN

KONFLIK KEPENTINGAN

KEGIATAN INDUSTRI

PERHOTELAN

PARIWISATA

PELABUHAN

PEMUKIMAN

KEGIATAN

PELAYARAN

PERTAMBANGAN

11

( DENR, 2001)

KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN DI WILAYAH PESISIR

penggundulan hutan dan erosi

padat tangkap

polusi

limbah RT

limbah pertanian

kepadatan penduduk

penambangan pasir

pengeboman ikan Sampah pelabuhan

peracunan ikan

rusaknya habitat dan benih ikan

limbah budidaya ikan

penimbunan unsur kimia dari pertanian

operasi kapal asing di perairan teritorial

operasi kapal asing di perairan ZEEI

pertumbuhan penduduk di wilayah pesiisr

dampak industri

reklamasi dan pengembangan pantai

peracunan ikan

overfishing

akses terbuka

alat tangkap yg. merusak: trawl dasar, drift nets dan jaring halus

10

Peran Ekosistem Pesisir Dalam Mitigasi Bencana

PETA LOKASI TSUNAMI DI INDONESIA

(1960-2006)

2004

2006

2005

2005

1907

1921

1833

9

PRODUKTIVITAS HAYATI TINGGI

PUSAT KEGIATAN REKREASI, TRANSPORTASI, INDUSTRI,

PERMUKIMAN, PELABUHAN, BISNIS, DLL.

INTENSITAS PEMBANGUNAN TINGGI, BERLAKU REZIM

AKSES TERBUKA, RENTAN TERHADAP PERUBAHAN

LINGKUNGAN GLOBAL

140 JT PENDUDUK (60%) INDONESIA TINGGAL DI WILAYAH

PESISIR, 80% DI ANTARANYA BERGANTUNG PADA

PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN

KONTRIBUSI EKONOMI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PADA GDP : SEBESAR 24,5 % DARI TOTAL GDP NASIONAL

51 KOTA DAN 243 KABUPATEN BERADA DI PESISIR, DARI

TOTAL 440 KAB/KOTA DI SELURUH INDONESIA. (2005)

TIDAK KURANG DARI 360 TELUK

5

APA WILAYAH PESISIR

KONFLIK PEMANFAATAN RUANG

KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR

- 80% relatif miskin dengan tingkat pendidikan rendah

DEGRADASI EKOSISTEM DAN SDA

- 42% terumbu karang rusak berat, 29% rusak, 23% baik dan hanya 6% sangat baik

- Kerusakan 40% hutan mangrove

- Berkurangnya stok sumberdaya ikan

KERAWANAN BENCANA ALAM

- Abrasi. erosi, tsunami, perubahan iklim, dll.

PENCEMARAN LAUT DAN PESISIR

- Akibat aktivitas di daratan maupun di laut 6

PE

RM

AS

ALA

HA

N D

I W

P-3

-K

PENGELOLAAN KONSERVASI LAUT BELUM

OPTIMAL

Punahnya sejumlah spesies SDI

Eksploitasi sumber daya kurang sesuai

daya dukung lingkungan

KETIDAKPASTIAN DAN KEKOSONGAN HUKUM

- Konflik antar beberapa produk hukum

SUMBERDAYA KELAUTAN NON KONVENSIONAL

BELUM DIKELOLA SECARA OPTIMAL:

- Benda muatan kapal tenggelam, jasa

kelautan, wisata bahari, pasir laut, garam

laut, dll.

… lanjutan

7

PE

RM

AS

AL

AH

AN

DI W

P-3

-K

Sifat Common Property dan Rezim

Open Acces.

Kebijakan masih bersifat Sektoral.

Terbatasnya sarana dan prasarana.

Kurang Keterpaduan.

Rendahnya Sumber Daya Alam.

Lemahnya Peranan Masyarakat Adat.

PERMASALAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PPK

8

SEHINGGA PERLU?

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL

2

UU No 27 tahun 2007: PWP-3-K

12

1. Payung hukum dalam PWP-3-K.

2. Sinergisme pentaatan dan penegakan berbagai UU

terkait PWP-3-K.

3. Kepastian berusaha dan pertumbuhan ekonomi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah

dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah

pesisir dan mendorong peran pemda dalam PWP-3-

K secara berkelanjutan.

5. Menguatkan sistem kelembagaan yang mengelola,

menyelesaikan masalah, dan konflik di wilayah

pesisir dan PPK.

6. Menjamin akses masyarakat pesisir untuk

memanfaatkan sumberdaya pesisir dan PPK yang

telah dikelola secara lestari. 13

untuk apa ....?

melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;.

menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

TUJUAN UU PWP-3-K

14

BAB II. Pasal 4

BAGAIMANA PENGATURAN

PWP-3-K?

15

BAB III. PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu: perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Pesisir Terpadu: Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

16

Pasal 5

Pasal 6

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)

2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K)

4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K)

17

PERENCANAAN

Bagian tidak terpisahkan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Pemerintah Daerah

Mempertimbangkan kepentingan pusat dan daerah

Selama 20 tahun dan dapat ditinjau 5 tahun sekali

18

BAB IV. Pasal 8

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PPK

(RSWP-3-K)

PERENCANAAN

Arahan pemanfaatan SD Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi atau Kabupaten /Kota

Berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau 5 tahun sekali

Ditetapkan dengan Peraturan Daerah

19

BAB IV. Pasal 9

2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK

(RZWP-3-K)

PERENCANAAN

RZWP-3-K Provinsi

Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan

Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis

Nasional Tertentu, dan alur laut;

Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem

laut dalam suatu Bioekoregion;

Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan

Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan

konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut,

industri strategis, serta pertahanan dan keamanan

BAB IV. Pasal 10

20

PERENCANAAN

RZWP-3-K Kabupaten/Kota

Berisi arahan tentang:

alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan

Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana

Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;

keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil dalam suatu Bioekoregion.

Diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah

dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan,

Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV. Pasal 11

21

PERENCANAAN

kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diijinkan dan yang dilarang.

skala prioritas pemanfaatan SD sesuai karakteristik wilayah pesisir.

terakomodasikannya pertimbangan hasil konsultasi publik

mekanisme pelaporan teratur & sistematis untuk tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses.

ketersediaan SDM terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

Berlaku selama 5 tahun dan ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 kali

22

BAB IV. Pasal 12

3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK

(RPWP-3-K)

PERENCANAAN

RAPWP-3-K mengarahkan rencana pengelolaan &

rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana

strategis.

RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)

tahun.

23

BAB IV. Pasal 13

4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK

(RAPWP-3-K)

MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN

Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K

dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.

Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan

melibatkan Masyarakat.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-

3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan,

dan saran perbaikan.

Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan

Menteri untuk diketahui.

BAB IV. Pasal 14

24

Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah

provinsi yang bersangkutan.

Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau

saran terhadap usulan dokumen final perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dalam hal tanggapan dan/atau saran tidak dipenuhi,

maka dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan

secara definitif.

Lanjutan …..

25

DATA DAN INFORMASI

• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan

informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

• Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta

dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

• Data dan informasi dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang

dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap

memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

• Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil wajib menyampaikan data dan informasi

kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya

pemanfaatan.

• Perubahan data dan informasi hanya dapat dilakukan dengan

seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV. Pasal 15

26

Atlas Bappeda

Propinsi

Rencana

Strategis

Bappeda

Propinsi &

Kabupaten

Rencana

Zonasi Propinsi 1:250 K

Kabupaten 1:50 K

Rencana

Pengelolaan

Bappeda

Kabupaten

Rencana Aksi

Rencana

Pembangunan

Zona

Bappeda

Kabupaten

Dinas

Kabupaten

1

2

3

4

5

6

Gambar 1. Revisi Hirarki Rencana-Rencana ICZM

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN

PERENCANAAN

HUBUNGAN SECARA FUNGSIONAL ANTARA RENCANA ICZM

DAN PEMBANGUNAN DAERAH

ISU & ARAH

PEMBANGUNAN

RENCANA STRATEGIS

RENCANA AKSI

RE

NC

AN

A

PE

NG

EL

OL

AA

N

RE

NC

AN

A Z

ON

AS

I

OR

GA

NIS

AS

I &

AD

MIN

IST

RA

SI

PR

OG

RA

M

KE

SE

SU

AIA

N &

PO

TE

NS

I

SU

MB

ER

DA

YA

AL

AM

KEGIATAN

RENCANA TAHUNAN

DAERAH

PENGEMBANGAN

SISTEM &

PROSEDUR

PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI

PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA

MANUSIA

PENGEMBANGAN

INFORMASI

PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN

PENDANAAN

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SOSIO-EKONOMI

KEBERLANJUTAN

Pembangunan Berkesinamb

unganSiklus

Gambar 4.6. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

Lampiran I. Permen No. MEN…/KP/2008 tentangPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RSWP-3-K)

Lampiran II. Permen KP No. MEN…/KP/2008 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

Lampiran III. Permen KP No. MEN … /KP/2008 tentangPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECI

Lampiran IV. Permen KP No. MEN … /KP/2008 tentang PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RAPWP-3-K)

STANDAR DOKUMEN PERENCANAAN