BUKU SAKU
TURCTRADE UNION RIGHT CENTRE PEMANTAU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJSwatch
COVER SAMPUL DEPANCOVER SAMPUL BELAKANG
JAMINAN
SOSIAL
KESEHATAN
PANDUAN PRAKTIS ADVOKASI
BUKU SAKU
PANDUAN PRAKTIS ADVOKASI
JAMINAN
SOSIAL
KESEHATAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya kepada kita semua. Sehubungan dengan dijalankannya Undang undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah memberikan mandat kepada BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Sosial Kesehatan yang Secara resmi beroperasi sejak 1 januari 2014. Setiap program yang berjalan manakala tanpa didukung oleh sosialisasi yang massif serta peran pengawasan dan kontrol yang baik,maka program tersebut menjadi kurang maksimal.Terlebih program Jaminan Sosial Kesehatan bersifat pelayanan terhadap jaminan bagi seluruh rakyat indonesia.Oleh karena itu peran serta dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan.Mengingat hingga saat ini masih ditemui pelanggaran khususnya di fasilitas kesehatan maupun yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Buku ini merupakan wujud dari kepedulian kami terhadap program Jaminan Sosial Kesehatan.Buku yang memuat berbagai permasalahan di lapangan beserta strategi advokasi yang di kemas sederhana dan komunikatif serta memuat penjelasan yang di dasarkan pada landasan hukum dan peraturan yang ada,sehingga memudahkan bagi para relawan maupun siapa saja yang sedang menangani permasalahan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini,oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat dibutuhkan. Kami berterima kasih kepada segenap relawan kesehatan yang selama ini melakukan pendampingan advokasi dan memperkaya materi dalam buku panduan ini. Semoga kerjasama antara Trade Union Right Centre (TURC) dengan BPJS WATCH ini bermanfaat bagi setiap peserta program Jaminan Sosial Kesehatan demi terwujudnya cita cita bangsa indonesia sejahtera. TIDAK ADA KEADILAN SOSIAL TANPA JAMINAN SOSIAL. Terima Kasih Jakarta,12 September 2015 Penulis Sony Aris Mardiyanto
PANDUAN PRAKTIS ADVOKASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
Ditulis Oleh : Sony Aris Mardiyanto
Disunting Oleh : Surya Tjandra (Direktur Eksekutif TURC)
Timboel Siregar (Sekjen OPSI,BPJS WATCH Pusat) Ridwan Monoarfa (Dewan Pengawas BPJS Kesehatan)
Indra Munazwar (BPJS WATCH Pusat) Jamaludin Malik (Staf Ahli Anggota Komisi IX DPR RI )
Germant V. Agent (Direktur ELKAPE) Andriko S. Otang (Wakil Direktur TURC)
Daftar Isi
1. BAB I....................................................................SEPUTAR PERMASALAHAN KEPESERTAAN
2. BAB II...............................................................................SEPUTAR PERMASALAHAN IURAN
3. BAB III.....................................................................SEPUTAR PERMASALAHAN PELAYANAN
BAB I
SEPUTAR PERMASALAHAN KEPESERTAAN
Jika peserta PPU awalnya menanggung tiga orang anak, kemudian anak pertama telah berusia diatas 25 tahun/ telah bekerja/ menikah, apakah status kepesertaannya dapat digantikan oleh anak keempat dan seterusnya? dapat digantikan oleh anak ke empat dan seterusnya dengan ketentuan masuk ke dalam daftar tanggungan pekerja
Sering kali di RS terjadi kesalahpahaman manakala bayi baru lahir yang bukan dari peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.Bagaimana solusinya? Setiap bayi baru lahir dari peserta bukan pekerja penerima upah (Non PPU),Peserta bukan pekerja atau peserta pekerja penerima upah untuk anak ke empat dan seterusnya harus didaftarkan selambat lambatnya 3 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari).Jika sampai batas waktu yang ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan nomer identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum. Karena itu daftarkan segera bayi yang baru lahir sebelum batas waktu yang telah ditentukan.Aturan ini tertuang dalam Permenkes nomer 28 tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Program JKN BAB III tentang Peserta dan Kepesertaan. Bagaimana dengan perubahan peserta dari PBI menjadi non-PBI atau sebaliknya? Perubahan status peserta PBI menjadi non-PBI bisa dilakukan jika taraf hidup peserta PBI telah membaik dan sudah mampu membayar iuran bulanan. Peserta PBI yang ingin berganti status menjadi non-PBI cukup datang ke BPJS Kesehatan untuk membayar iuran pertamanya. Sementara itu, jika ada peserta non-PBI yang berganti status menjadi peserta PBI, pergantian status akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana jika peserta ingin melakukan perubahan hak kelas perawatan dan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama? perubahan faskes tingkat pertama dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data. Perubahan hak kelas perawatan
minimal kepesertaan 1 (satu) tahun,sedangkan perubahan Faskes tingkat I dapat dilakukan apabila peserta sudah terdaftar minimal 3 bulan di Faskes tingkat I sebelumnya.
Bagaimana jika peserta pindah domisili dan Bagaimana prosedur penambahan anggota keluarga? perubahan domisili dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan menunjukkan/memperlihatkan KTP asli/FC dengan alamat domisili terbaru,dan Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat, dengan mengisi Formulir Daftar Isian Penambahan Anggota Keluarga dan menunjukkan dokumen sebagai berikut :
a. Asli/Fotokopi SK terakhir (bagi PNS) b. Asli/Fotokopi Daftar Gaji terakhir yang telah dilegalisasi pimpinan unit
kerja c. Asli atau fotokopi Kartu Keluarga d. Pasphoto ukuran 34 sebanyak 1 lembar e. Asli/Fotokopi Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir (bagi penambahan
anak)
Bagaimana status kepesertaan bagi peserta yang meninggal dunia dan Apakah status peserta yang telah meninggal dunia dapat dialihkan? Apabila peserta meninggal dunia diwajibkan untuk melaporkan ke Kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu peserta yang meninggal dunia dan surat keterangan kematian agar status kepesertaannya dapat dinonaktifkan sekaligus menonaktifkan tagihan yang bersangkutan,sedangkan status kepesertaan peserta yang meninggal dunia tidak dapat dialihkan karena identitas peserta bersifat tunggal
Bagaimana status kepesertaan bagi peserta Pekerja Penerima Upah ( PPU) yang mengalami PHK? manfaat JKN masih dapat diperoleh selama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran. Setelah 6 (enam) bulan pasca PHK belum mendapatkan pekerjaan dan tergolong warga tidak mampu,maka peserta bisa didaftarkan menjadi PBI sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya adalah manakala peserta di PHK dari perusahaan dan telah di laporkan ke dinas terkait,maka hari itu BPJS merubah status kepesertaan langsung menjadi nonaktif,padahal ketentuan itu bertentangan dengan UU no 40 tahun 2004 Pasal 21.
Bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang tidak dalam satu KK semisal pembantu atau sopir? Memasukkan terlebih dahulu orang yang akan di daftarkan sebagai keluarga tambahan ke dalam Kartu Keluarga (KK).
Bagaimana jika peserta pindah domisili? perubahan domisili dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan menunjukkan/memperlihatkan KTP asli/FC dengan alamat domisili terbaru Bagaimana prosedur penambahan anggota keluarga? Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat, dengan mengisi Formulir Daftar Isian Penambahan Anggota Keluarga dan menunjukkan dokumen sebagai berikut :
a. Asli/Fotokopi SK terakhir (bagi PNS) b. Asli/Fotokopi Daftar Gaji terakhir yang telah dilegalisasi pimpinan unit
kerja c. Asli atau fotokopi Kartu Keluarga d. Pasphoto ukuran 34 sebanyak 1 lembar e. Asli/Fotokopi Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir (bagi penambahan
anak)
Bagaimana syarat pendaftaran calon bayi menjadi peserta BPJS ?
Bayi dalam kandungan peserta bukan penerima upah (PBPU)
Adanya denyut jantung
Melampirkan surat keterangan dokter
Mencantumkan data sesuai dengan identitas ibu. Contoh : Calon bayi Nyonya
NIK di isi adalah nomer KK (kartu keluarga) orangtuanya
Tanggal lahir adalah sama dengan tanggal saat mendaftar
Jenis kelamin sesuai dengan yang diperoleh saat USG
Jenis kelas rawat janin dalam kandungan sama dengan anggota keluarganya
Perubahan identitas dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hari pertama lahir dan bila melewati masa 3 (tiga) bulan maka tidak memperoleh pelayanan perawatan dan status tidak aktif
Tidak berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh pemda,serta perorangan kelas III yang tidak mampu dibuktikan dengan rekomendasi dari dinas sosial setempat.
Ketentuan ini sesuai dengan peraturan BPJS nomer 01 tahun 2015 pasal 8.
Apakah ada sanksi terhadap pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan? Sanksi terhadap pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah sanksi administrasi serta pecabutan layanan publik,termasuk pencabutan perizinan,izin ikut tender proyek,izin mempekerjakan tenaga kerja asing,izin mendirikan bangunan (IMB) dan lain lain. Peraturan ini tertuang Pasal 9 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Kadministrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara & Setiap Orang,Selain Pemberi Kerja,Pekerja,dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
BAB II
SEPUTAR PERMASALAHAN IURAN
Apa itu Virtual Account? Virtual Account adalah nomor identitas yang didapat
