TUGAS MAKALAH

ETIKA PROFESI HUKUM

“INDEPENDENSI DAN PROFESIONALITAS HAKIM”

DISUSUN OLEH :

Firman Dwipinto Pattopang

NPM : 11010024p

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PROF. HAZAIRIN, SH BENGKULU

2013

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

perilaku terhadap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Sebagai salah satu unsur aparat penegakan hukum, tugas seorang

Hakim sungguh sangat berat. Hakim merupakan pengemban hukum praktis

yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran dan penegakan

hukum.

Diantara para penegak hukum yang lain posisi hakim cukup istimewa.

Menurut Wahyuni (2012) hakim merupakan konkretisasi hukum dan keadilan

yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan

dibumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dibeberapa dekade

terakhir, terutama setelah reformasi profesi hakim mendapatkan gugatan dari

berbagai elemen masyarakat karena dianggap hakim masih sering

menggadaikan profesionalitasnya untuk kepentingan sesaat dan jangka

pendek. Pelaksanaan hukum, penegakan rule of law, merupakan syarat

mutlak bagi berdirinya sebuah bangunan demokrasi. Salah satu syarat pilar

pokok suatu negara hukum adalah badan kehakiman atau peradilan yang

bebas dan tidak memihak. Peradilan harus bersifat independen serta impartial

(tidak memihak).

Peradilan yang bebas pada hakekatnya berkaitan dengan untuk

memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan

1

kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan

pihak lain. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir

(the last place) bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu dalam posisi

seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai sikap independensi, kemampuan

profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa

keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.

Menurut Gultom (2012) independensi dan profesionalitas seorang hakim

sangat penting dalam memeriksa dan membuat putusan suatu perkara di

pengadilan. Hal tersebut dicermati dalam tulisan “Penguatan Fungsi Komisi

Yudisial” yang didalamnya diungkapkan mengenai perbedaan pendapat

antara KY dengan MA terkait dengan rekomendasi penjatuhan sanksi non

palu selama enam bulan terhadap majelis hakim yang memeriksa kasus

Antasari Azhar. Keputusan tersebut diambil setelah KY menyimpulkan

bahwa terdapat pengabaian fakta hukum atau alat bukti dalam putusan hakim

yang diperiksa sehingga dianggap telah melanggar prinsip profesionalitas

hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencermati

lebih lanjut tentang pokok bahasan independensi dan profesionalitas hakim

secara komprehensif, sehingga pada akhirnya dapat menambah pandangan

dan referensi dalam mewujudkan hakim yang berkualitas.

2

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah tulisan ini adalah:

1. Bagaimana cara menjaga independensi dan profesionalitas seorang

hakim?

2. Apakah kendala yang mengancam independensi dan profesionalitas

hakim?

3. Bagaimana idealnya putusan seorang hakim yang independen dan

profesional?

3

LANDASAN TEORI

A. Independensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Depdiknas 2005)

tidak ditemukan istilah independen tetapi ditemukan istilah netral. Kata

independen umumnya kita terjemahkan dengan ‘bebas tidak terikat kepada

pihak lain’. Kata netral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (hal.780-781)

antara lain diberi penjelasan “tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu

salah satu pihak)”. Independensi juga diartikan sebagai kemerdekaan,

kebebasan dan ketakterikatan. Istilah independen dan netral dapat digunakan

dalam berbagai lapangan kehidupan politik, jurnalistik, seni budaya,

ekonomi, hukum, organisasi dan sebagainya.

Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana seseorang atau

lembaga tidak terikat dengan pihak manapun. Arti keberadaan tersebut

adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi

tertentu. Khususnya dalam bidang penegakan hukum, lembaga-lembaga

hukum tersebut mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan hukukm yakni

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Salah satunya adalah lembaga

kehakiman sebagai lembaga dengan kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan

bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk

4

menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Oleh

karenanya dalam Pasal 4 ayat (3) UU R.I. Nomor 4 tahun 2004, Pasal 3 ayat

(2) UU Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan bahwa segala campur tangan dalam

urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang,

kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini hakekat independensi

perlu diwujudkan agar dapat menyelaraskan tujuan lembaga kehakiman yang

diwakili oleh sikap seorang hakim.

B. Profesionalitas

Profesional pada hakikatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi

oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan

kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan,

keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong

terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu

pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja,

sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan secara efektif dan

efisien. Dalam hal ini, sebaik apapun pedoman perilaku hakim jika tidak

diterapkan secara konsisten, maka ia hanya bernilai hukum yang dicita-

citakan (ideal norm). Penerapan secara konsekuen dan konsisten tentang

pedoman perilaku hakim, pada gilirannya diharapkan akan dapat mendorong

timbulnya integritas yang tinggi di kalangan para hakim.

5

Pengembangan profesionalitas hakim sangat dipengaruhi paling tidak

oleh dua hal yaitu model pendidikan dan latihan, serta sistem pendidikan

hakim secara umum (Mukhlas, 2012). Pendidikan tinggi hukum di Indonesia

yang menganut civil law, menghasilkan produk yang memiliki kesenjangan

dengan kualifikasi di level praktis. Walaupun dari segi regulasi, lembaga-

lembaga pendidikan hukum itu telah mengalami banyak kemajuan, yakni

dengan penyempurnaan kurikulum serta masuknya mata-mata kuliah

pendukung, tetapi hal itu belum dapat menjamin keluaran yang profesional

dan siap pakai.

C. Hakim

Hakim adalah aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang

diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili/memutus suatu

perkara atau pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri

berasal dari kata Arab (hakima) حكم yang berarti "aturan, peraturan,

kekuasaan, pemerintah". Dia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang

dituntut. Seorang Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan

pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Kekuasaan hakim

berbeda-beda di berbagai negara. Di indonesia Hakim adalah pegawai negeri

sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode

kehormatan hakim. Hakim juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas

kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian

dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang.

6

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban

yaitu:

1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di

masyarakat.

2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh

dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Adapun tanggung jawab seorang hakim adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa

Tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) artinya telah

melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu,

dan berdampak positif bagi bangsa dan negara.

a. Melaksanakan peradilan dengan baik. Peradilan dilaksanakan sesuai

dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masayarakat, dan kepatutan (equity).

b. Keputusan bermutu. Keadilan yang ditetapkan oleh hakim

merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat,

dan tidak melanggar hak orang lain.

c. Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim

memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat

dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan bagi

pengembangan hukum nasional.

7

2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah

melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan

kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan

oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya.

Independensi dan profesionalitas merupakan sikap hidup yang harus

dipegang oleh setiap hakim. Kedua kata ini merupakan kunci bagi perubahan,

perkembangan, dan kemajuan suatu bangsa terutama dalam hal penegakan

hukum. Jadi, bila negara ingin mewujudkan prinsip negara hukum yang maju

dan berkembang, maka kedua prinsip ini harus dikedepankan.

8

PEMBAHASAN

A. Menjaga Independensi dan Profesionalitas Hakim

Menurut Gultom (2012), terdapat dua kategori independensi, yaitu

independensi institusional dan independensi hakim sendiri. Dalam

independensi institusional memiliki pengertian kebebasan kelembagaan

peradilan dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lain, khususnya para pihak

eksekutif dan legislatif. Selanjutnya independensi hakim itu pada dasarnya

melekat dalam pribadi hakim itu sendiri yang mana harus bebas atau

independen dalam mengadili dan memutus perkara yang ditanganinya. Letak

profesionalitas seorang hakim terdapat pada independensinya dalam

memeriksa dan mengadili perkara. Hal ini menjadikan konsep independensi

dan profesionalitas sulit dipisahkan karena pada dasarnya seorang hakim

dapat dikatakan memiliki profesionalitas dengan independensinya. Oleh

karena itu saat terjadi permasalahan antara KY dan MA setelah KY menilai

ada pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam kasus Antasari Azhar,

menunjukkan bahwa konsep independensi dan profesionalitas masih

menyatu.

Pada akhirnya, dalam tulisan Gultom (2012) menyarankan untuk

mengkaji kembali terkait prinsip kode etik perilaku hakim khususnya masalah

profesionalitas. Prinsip profesionalitas perlu dihapuskan dalam hal ini agar

tidak menimbulkan makna ganda karena pada dasarnya prinsip

profesionalitas tidak terpisahkan dari independensi seorang hakim dalam

mengadili dan memutus perkara. Kejelasan dalam kode etik perilaku seorang

9

hakim sangat mempengaruhi terciptanya lembaga peradilan yang berkualitas

dengan adanya hakim yang independen dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan lembaga penegakan hukum yang adil agar

dapat dipercaya masyarakat, independensi dan profesionalitas seorang hakim

perlu dijaga. Untuk menjaga independensi, seorang hakim harus bebas dari

campur tangan pihak-pihak lain yang dalam hal ini bebas dari pengaruh setiap

pekerjaan dalam mengadili dan memberi putusan atas suatu perkara, tidak

memihak kepada siapapun, dan tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan

dengan pihak yang terkait perkara. Selain itu juga seorang hakim harus

mampu menahan godaan dan tekanan yang dapat mengganggu

independensinya dalam bertugas. Pada akhirnya apabila independensi sudah

terpelihara dengan baik, maka prinsip profesionalitas akan sejalan terwujud.

B. Kendala yang Mengancam Independensi dan Profesionalitas Hakim

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa independensi

hakim berada dalam alam misterius pikiran dan nurani seorang hakim, yang

peraturan perundang-undangan sekalipun tidak dapat mendeterminasi mutlak

seorang hakim. Dalam proses penyelesaian suatu perkara oleh hakim yang

bebas (independence of judge), kemungkinan timbulnya kekeliruan,

kesalahan atau ketidaksetujuan atas suatu tindakan yustisial hakim dalam

proses peradilan, tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah secara administratif.

Kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan yang

bersifat peradilan, hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum dan bukan

upaya administratif. Dengan demikian hakim harus bebas dalam menjalankan

10

tugas peradilannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya tindakan baik

preventif maupun represif yang bersifat mempengaruhi, terkecuali melalui

upaya hukum yang tersedia menurut undang-undang.

Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara

(independence of judiciary). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat

mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-

dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang

dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan

rakyat Indonesia (Penjelasan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004). Hal tersebut

berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan

para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh

menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

negara dan bangsa Indonesia.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik,

ekonomi dan lainnya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan

wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan

pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga

dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan conflict of

interest bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau

perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan

perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam

11

menjalankan tugas yustisialnya. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh

oleh dorongan perilaku internal yang dapat membuatnya harus mengambil

putusan yang tidak imparsial dan netral akibat pikiran dan nuraninya tidak

lagi mampu berbahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian

hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang

tidak tercela, jujur, adil, dan profesionalitas dalam menjalankan wewenang

dan tugasnya. Keadaan tersebut menjelaskan mengenai adanya kendala yang

memungkinkan akan menghampiri independensi dan profesionalitas seorang

hakim.

C. Idealnya Putusan Seorang Hakim yang Independen dan Profesional

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo dalam Bakti (2009)

adalah “…suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang

diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para

pihak. Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum

merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai

tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan

menerapkan hukum inilah yang kerapkali menimbulkan rasa tidak puas di

kalangan masyarakat. Dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim

memiliki kebebasan, namun, kebebasan Hakim tersebut dipengaruhi oleh

banyak faktor seperti sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Kebebasan Hakim tersebut diberikan dalam rangka mengemban tugas untuk

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan

12

menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi

landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga

keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat

Indonesia. Dengan kata lain, kebebasan Hakim berarti harus memperhatikan

Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum.

1. Pandangan mengenai putusan hakim yang ideal:

a. Putusan Hakim Dalam Perspektif Tuntutan Sosial

Bagi penganut teori atau konsep yang dipengaruhi oleh pandangan

sosial mengenai hukum akan berkata: “Hakim yang baik adalah

Hakim yang memutus sesuai dengan kenyataan atau tuntutan sosial

yang ada dalam masyarakat”.

b. Putusan Hakim Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Bagi penganut teori atau konsep yang dipengaruhi oleh kepastian

mengenai hukum akan berkata: “Putusan Hakim yang baik adalah

putusan yang menjamin kepastian hukum.”. Menurut pandangan ini,

hukum harus diterapkan sebagaimana adanya. Tidak boleh ada

pandangan pribadi dalam memutus perkara. Hukum adalah hukum.

c. Putusan Hakim Dalam Perspektif Perpaduan Antara Tuntutan Sosial

Dan Kepastian Hukum

Teori ini menganut pendapat Celcus yang menganggap Hukum adalah

seni (dalam menerapkan) nilai kebaikan dan kepatutan. Apabila terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan

kemanfaatan masyarakat, dengan cara dikembalikan pada keadaan

yang senyatanya terjadi dan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

13

Proses mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata.

Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan

bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-

perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial

tertentu.

d. Putusan Hakim Dalam Perspektif Intelektual

Menurut Bagir Manan adalah bahwa: “Hakim yang baik adalah yang

mampu memadukan antara pertanggungjawaban dengan kepuasan”.

Dalam kenyataan, suatu putusan bertanggungjawab adalah putusan

yang mempunyai tumpuan-tumpuan konsep yang kuat, dasar hukum

yang kuat, alasan dan pertimbangan-pertimbangan (hukum dan atau

non hukum) yang kuat. Orang boleh berbeda terhadap putusan

semacam ini, tetapi tidak ada yang dapat menyalahkan karena diputus

atas dasar konsep yang kuat. Jadi, harus dibedakan antara

pertanggungjawaban dengan rasa puas atau tidak puas terhadap suatu

putusan. Pertanggungjawaban adalah untuk Hakim. Puas atau tidak

puas untuk pencari keadilan.

14

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Independensi dalam wujud profesionalitas merupakan harga mati seorang

hakim karena hanya dengan seorang hakim dan pengadilan yang

independen, hakim dapat memeriksa dan memutus suatu perkara secara

adil. Putusan yang memenuhi rasa keadilan adalah mahkota terindah bagi

seorang hakim.

2. Independensi dan profesionalitas seorang hakim memungkinkan

dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya yang

menjadi kendala, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan

sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan conflict of

interest bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau

perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim

3. Dalam mewujudkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat,

Hakim memegang peran sentral. Baik atau buruknya citra pengadilan

banyak tergantung pada putusan yang dibuat oleh para Hakim. Dalam

membuat putusan tersebut, Hakim tidak hanya terlingkupi oleh faktor

yuridis saja, melainkan terlingkupi pula oleh variabel sosiologis yang

amat kompleks.

15

B. Saran

1. Dalam menjaga independensi dan profesionalitas hakim dalam negara

yang demokratis, komitmen harus menjadi prioritas. Pengadilan harus

memiliki kekuatan menolak segala godaan dan intervensi dari manapun

yang dapat mempengaruhinya.

2. Untuk meminimalisir adanya kendala dalam hal pengaruh dari lingkungan

sekitarnya, perbaikan kesejahteraan hakim dapat menjadi alternatif dakam

membentuk setiap individu hakim sebagai “hakim yang berjiwa hakim”,

yakni hakim yang mampu secara cermat mengidentifikasi dan kemudian

memfiltrasi dirinya terhadap segala apa pun bentuk forum atau kegiatan

yang patut dipandangnya akan berpotensi mengganggu kebebasan dan

objektifitasnya dalam mengemban profesi luhur sebagai hakim.

3. Untuk menciptakan hasil putusan yang bermutu berbanding lurus dengan

peningkatan independensi dan profesionalitas para hakim. Oleh karena itu,

profesionalitas seorang hakim harus dipelihara dan didukung secara

komprehensif peningkatannya agar dapat menghasilkan hakim yang

berkualitas dengan putusan yang independen.

16

DAFTAR PUSTAKA

Bhakti, Teguh Satya. 2009. “Kriteria Putusan Hakim Yang Ideal”. [Artikel online]. Tersedia: http://teguhalexander.blogspot.com diakses 17 April 2013.

Goesniadhie S. Kusnu. 2009. “Prinsip Pengawasan Independensi Hakim”. Artikel. Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Balai Pustaka, Depdiknas.

M. Gultom, Binsar. 2012. “Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Mukhlas, Sunaryo. 2012. “Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia”. [Artikel Online]. Tersedia: http://www.fshuinsgd.ac.id diakases 17 april 2013.

Wahyuni, Fitri. 2012. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. [Artikel online]. Tersedia: http://fakultashukumunisi.blogspot.com diakses 17 April 2013.

Undang-Undang R.I. Nomor 4 tahun 2004 Pasal 4 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2)

17