Tugas Modul Audit Investigatif Dengan Menganalisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum

AUDIT INVESTIGATIF DENGAN MENGANALISIS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Modul Audit Investigatif

Modul Audit Investigatif i

sd

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya modul ini

dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada

Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada dosen

kami Bapak Drs. Muh. Ashari, MSA, Ak, CA yang telah memberikan bimbingan kepada

kami.

Dalam pelaksanaan audit salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan oleh

suatu tim audit adalah kertas kerja audit. Bahkan kertas kerja audit dapat berguna sebagai

alat pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengadilan jika terjadi kelalaian atau

penyelewengan yang dituduhkan kepada auditor.

Dalam modul ini dijelaskan pelaksanaan proses reviu KKA dilakukan secara

berjenjang mulai dari ketua tim, pengendali teknis (supervisor) dan pengendali mutu serta

penanggung jawab. Proses reviu dilakukan mulai dari tahapan perencanaan audit,

pelaksanaan audit dan penyelesaian pekerjaan audit

Mengingat betapa pentingnya fungsi kertas kerja audit maka mutu dari KKA ini harus

benar-benar diperhatikan melalui proses reviu berjenjang. Reviu dilakukan untuk

memastikan bahwa audit dijalankan sesuai dengan program kerja audit, serta simpulan

audit yang diambil dan dituangkan dalam laporan hasil audit telah didukung oleh bukti-bukti

kompeten yang cukup.

Kami berharap modul ini dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan

memahami akan pentingnya menjamin mutu suatu audit melalui proses reviu kertas kerja

audit.

Makassar, 20 Mei 2015

Penulis

i

Modul Audit Investigatif i

DAFTAR ISI

A. AUDIT INVESTIGATIF DENGAN MENGANALISIS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

i

Modul Audit Investigatif 1

I. TINJAUAN MATA KULIAH

1. Deskripsi Mata Kuliah2. Kegunaan Mata Kuliah3. Sasaran Belajar4. Urutan Penyajian5. Petunjuk Belajar bagi Mahasiswa dalam mempelajari modul

II. PENDAHULUAN1. Sasaran pembelajaran yang ingin dicapai

a. Mampu menganalisis unsur perbuatan melawan hukum dari beberapa contoh

kasus tindak pidana korupsi

b. Mampu memahami 30 jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang

Tipikor

c. Mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai Undang-

Undang Pemberantasan Tipikor

d. Mampu memahami beberapa istilah atau konsep undang-undang

e. Mampu menganalisis beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia

2. Ruang lingkup bahan modulBahan modul ini terutama berasal dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 juncto Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001

3. Manfaat mempelajari modulDengan mempelajari modul ini, memudahkan pembaca dalam memahami Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi secara terstruktur dan sistematis sesuai 7 (tujuh)

pengelompokan tindak pidana korupsi serta menguraikan menjadi 30 jenis tindak

pidana korupsi dan masing-masing unsur-unsur di dalamnya.

4. Urutan pembahasanDi awal pembahasan, pembaca akan diberikan pengantar bagaimana seorang

akuntan forensik bekerja dalam hubungan dengan masalah hukum. Pembaca

selanjutnya langsung disajikan empat contoh kasus sederhana yang dianalisis sesuai

pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan

1


menguraikan unsur-unsur tipikor di dalamnya untuk memberikan gambaran awal

bagaimana mengaitkan antara suatu kasus dengan UU pemberantasan tipikor dan

menguraikan unsur-unsur tipikornya.

Di bagian selanjutnya, disajikan ringkasan pengelompokan 30 jenis bentuk tipikor

yang diuraikan dari tujuh kelompok tipikor. Kemudian secara lengkap, tujuh kelompok

dan 30 jenis bentuk tipikor tadi, diuraikan unsur-unsurnya sesuai pasal-pasal yang

ada dalam UU Pemberantasan Tipikor.

Di bagian akhir pembahasan, dijelaskan pula beberapa konsep baik yang secara

umum dikenal dalam KUHP dan KUHAP maupun yang khas untuk tindak pidana

korupsi. Terkahir, disajikan analisis beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia

yaitu kasus Akbar Tandjung, Samadikun Hartono dan Djoko S. Tjandra.

5. Petunjuk khusus (bila ada yang spesifik)Dalam modul ini, apabila pembaca menemukan istilah UU Pemberantsan Tipikor

artinya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001.

2


III. MATERI PEMBELAJARAN1. Pengantar

Akuntan forensik bekerja sama dengan praktisi hukum dalam menyelesaikan

masalah hukum. Karena itu akuntan forensik perlu memahami hukum pembuktian

sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi, seperti pembuktian untuk tindak

pidana umum (dimana beberapa pelanggaran dan kejahatan mengenai fraud diatur),

tindak pidana khusus (seperti korupsi, pencucian uang, perpajakan, dan lain-lain),

pembuktian dalam hukum perdata, pembuktian dalam hukum administrasi dan

sebagainya.

Akuntan forensik mengenal teknik analisis dari pengalamannya sebagai

auditor. Modul ini membahas teknik analisis dengan menggunakan rumusan

mengenai perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “Undang-

Undang Tipikor). Dari contoh Undang-Undang Tipikor, pembaca dapat

menerapkannya dalam pembuktian hukum lainnya.

Perbuatan melawan hukum dirumuskan dalam satu atau beberapa kalimat

yang dapat dianalisis atau dipilah-pilah ke dalam bagian yang lebih kecil. Unsur-

unsur ini dikenal dengan istilah Belanda, Bestanddeel (tunggal) atau bestanddeelen

(jamak). Penyidik atau akuntan forensik mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk

setiap unsur tersebut. Bukti dan barang bukti yang dikumpulkan untuk setiap unsur

akan mendukung atau membantah adanya perbuatan melawan hukum.

2. Mengurai Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dari Contoh Kasus

Berikut ini disajikan empat matriks (diambil dari buku panduan yang diterbitkan

Komisi Pemberantasan Korupsi) yang masing-masing menunjukkan unsur-unsur dari

Pasal 2, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor.

Setiap matriks diberikan contoh kasus untuk memudahkan dalam memahami unsur-

unsur dan pembuktian.

Contoh Kasus I

B selaku Dirut BUMN telah menjual tanah negara yang merupakan aset

perusahaan (BUMN) yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha. Akan tetapi sebelum

melakukan transaksi penjualan B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F

sehingga tercapai kesepakatan bahwa B akan menurunkan harga NJOP tana h serta

1


sistem pembayaran dari F akan dilakukan secara bertahap. Kemudian B meminta

kepada F agar menyertakan 2 perusahaan pendamping untuk memenuhi

persyaratan formal dalam proses lelang.

Selanjutnya, B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga

NJOP tanah tersebut menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah

dibuatnya dengan F dan meminta suatu perusahaan appraisal untuk membuat

taksiran harga jual sesuai dengan permintaannya.

B kemudian mengatur siasat agar penjualan seolah-olah sesuai dengan

prosedur dengan cara membentuk panitia penaksir harga dan panitia penjualan,

akan tetapi B lebih dahulu memberikan pengarahan kepada panitia penaksir harga

agar menetapkan harga jual sesuai dengan keinginannya dan memerintahkan panitia

penjualan agar penawaran dibatasi hanya untuk F dan 2 perusahaan lain yang

disodorkan oleh F serta sistem pembayaran di dalam RKS dilakukan secara

bertahap. Sebenarnya, perbuatan B tersebut telah bertentangan dengan SK Menkeu

tentang penjualan aset negara dengan prosedur lelang terbuka untuk umum.

Pada tanggal 10 Januari 2005 aset berupa tanah tersebut dijual kepada F di

depan Notaris dengan harga Rp 100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN

penjualan tanah aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan

atau harga pasar sehingga seharusnya aset tersebut dijual dengan harga Rp 150 M.

Dalam proses penjualan aset tersebut, F mentransfer uang sebesar Rp. 15 M

ke rekening milik B.

Atas perbuatan B tersebut negara c.q. perusahaan BUMN tersebut telah dirugikan sebesar

Rp. 50 M.

Kasus diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik unsur tindak

pidana korupsi Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan

hasil sebagai berikut:

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2


Tabel 1No Unsur

Tindak PidanaFakta Perbuatan yang dilakukan dan kejadian

Alat Bukti yang mendukung

1 Setiap orang B adalah seorang Dirut BUMN - Keterangan dari Terdakwa B- KTP A/n B- SK pengangkatan B sebagai

Dirut BUMN

2 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

- Pada tanggal 10 Januari 2005 B mendapat transfer uang sebesar Rp 15 M dari F

- F telah mendapat kekayaan berupa aset tanah seluas 50

- Ha dengan harga dibawah NJOP/harga pasar

- Keterangan dari Terdakwa B- Keterangan dari Saksi F- Keterangan dari Petugas

Bank- Print-out rekening bank

3


No UnsurTindak Pidana

Fakta Perbuatan yang dilakukan dan kejadian


3 Dengan cara melawan hukum

- B telah menjual tanah negara aset per usahaan (BUMN)

- yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha.

- Sebelum menjual, B mengadakan beberapa kali pertemuan dengan F untuk melakukan negosiasi harga dan tata cara pembayaran.

- Setelah tercapai kesepakatan, B mengupayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga sesuai dengan kesepakatannya dengan F

- B meminta F agar mencari 2 perusahaan lain untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan secara lelang.

- B menunjuk panitia penaksir harga dan panitia penjualan untuk memenuhi formalitas administrasi proses penjualan secara lelang serta telah menetapkan harga tanah dan pembelinya serta sistem pembayaran secara bertahap.

- Padahal menurut SK Menkeu penjualan harus dengan prosedur lelang terbuka untuk umum dan pembayarannya harus dengan tunai.

- Pada tanggal 10 Januari 2005 aset tanah tersebut dijual dengan harga Rp 100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualan tanah aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan dan atau harga pasar sehingga seharusnya aset tersebut dijual dengan harga Rp 150 M.

- Keterangan dari Saksi F- Keterangan dari Panitia

penaksir Harga- Keterangan dari Panitia

penjualan- Keterangan dari Kantor PBB- Keterangan dari

PerusahaanAppraisal

- Keterangan dari Komisaris- Perusahaan- Keterangan dari Para

Direksi- Keterangan dari Notaris- Surat, seperti dokumen

yang berhubungan dengan penjualan, NJOP tanah, SK Panitia.

- SK Menteri Keuangan- SK Meneg- BUMN- Akta Jual Beli- Sertifikat tanah- Kwitansi penjualan- Print-out Rekening Koran

Perusahaan BUMN

4. Dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara

Negara dirugikan sebesar Rp 50 M - Keterangan dari Ahli dari BPKP

- Surat berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara.

KESIMPULAN:Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh B adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sehingga B dituntut untuk dipidana penjara.

Contoh Kasus II

W salah seorang pejabat di sebuah lembaga Negara dan telah ditunjuk

4


menjadi ketua panitia/penanggungjawab proyek pengadaan barang pada tahun 2005

di lembaga tersebut.

Pada akhir tahun anggaran, S selaku salah seorang pemeriksa dari instansi

yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan telah ditugaskan untuk

melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan atas proses pengadaan

barang yang telah dilakukan oleh W. Dalam melakukan pemeriksaan, S menemukan

adanya sejumlah indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan yang

mengakibatkan timbulnya kerugian negara. W mengetahui hal tersebut, lalu

berusaha melakukan pendekatan kepada S dengan menawarkan uang sebesar Rp

300 juta dan menyampaikan keinginannya kepada S supaya temuan indikasi

penyimpangan itu dihilangkan dari laporan hasil pemeriksaan.

S melaporkan upaya pemberian uang tersebut kepada Penyidik yang kemudian ditindak

lanjuti dengan melakukan perekaman terhadap pembicaraan W dengan S serta merekam

proses pemberian uang yang dilakukan oleh W kepada S. Pada saat W memberikan uang

kepada S, Penyidik melakukan penangkapan.

Kasus di atas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik unsur tindak

pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun

2001 dengan hasil sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang

yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. ....

Tabel 2No Unsur



1. Setiap orang - W salah seorang pejabat di sebuah lembaga Negara.

- W adalah ketua panitia/penanggungjawab proyek pengadaan barang di lembaga tersebut.

- Keterangan dari TerdakwaW

- KTP A/n W- SK sebagai ketua panitia

5


No UnsurTindak Pidana

Fakta Perbuatan yang dilakukan dan kejadian


2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu

- W memberi uang Rp 300 jt kepada S.- S melaporkan kepada Penyidik tentang

rencana pemberian uang oleh W.

- Keterangan dari Terdakwa- W dan Keterangan dari

Saksi S- Keterangan dari Petugas

Penyidik yang melakukan penangkapan.

- Alat bukti petunjuk berupa:1. Hasil perekaman oleh Penyidik tentang rekaman peristiwa pemberian uang dari Terdakwa W kepada Saksi S2. Uang tunai Rp 300 jt

3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

- S adalah seorang pegawai negeri di salah satu lembaga negara yang berfungsi sebagai pemeriksa keuangan negara.

- S sedang melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan oleh W.

- Keterangan dari Saksi S- SK S sebagai Pegawai

Negeri.- Surat Tugas S untuk

melakukan pemeriksaan di lembaga W

- Keterangan dari Atasan S.

4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya

- Pemberian uang oleh W kepada S dimaksudkan agar S dalam membuat laporan hasil pemeriksaan tidak mencantumkan temuan tentang adanya indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang.

- W mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban S selaku pemeriksa.

- Keterangan dari Terdakwa- W dan Keterangan dari

Saksi S- Keterangan dari Anggota- Tim S- Keterangan dari Atasan S- Surat berupa Laporan Hasil- Pemeriksaan Keuangan.

KESIMPULAN:Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh W adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sehingga W dituntut untuk dipidana penjara.

Contoh Kasus III

X selaku Panitera pada salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta adalah

panitera dalam perkara penipuan dengan Terdakwa Y (Terdakwa Y dalam perkara

penipuannya tidak ditahan).

Pada tanggal 2 Januari 2006, X didatangi oleh Y di ruang kerjanya untuk

melobi Ketua Majelis Hakim yaitu Hakim A yang menangani perkara tersebut agar 6


dalam putusan persidangan Y dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas,

dan X akan mendapat uang dari Y. Terhadap hal tersebut, X menyanggupi dan

meminta agar uang tersebut diserahkan terlebih dahulu kepadanya sebelum

perkaranya diputus.

Pada tanggal 10 Januari 2006 sekitar pukul 14.00 WIB, Y mendatangi X

diruang kerjanya dengan membawa satu buah tas hitam yang di dalamnya berisi

uang Rp 500 juta dan menyerahkannya kepada X, lalu X menerima tas yang berisi

uang tersebut.

Pada tanggal 24 Januari 2006, dalam sidang perkara penipuan dengan

Terdakwa Y, ternyata majelis hakim menyatakan Terdakwa Y terbukti bersalah

melakukan penipuan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun.

Mendengar putusan tersebut, Terdakwa Y langsung marah dan berteriak bahwa

seharusnya ia dibebaskan karena ia telah menyerahkan uang Rp 500 juta kepada X.

Atas kejadian tersebut, Y melaporkan X ke Polres. Dalam pengakuannya X

menyatakan ia telah melobi Hakim A selaku Ketua Majelis Hakim, namun Hakim A

tidak bersedia membantu Y, sedangkan uang Rp 500 juta telah habis ia gunakan

untuk membayar hutang-hutangnya.

Polres kemudian melakukan penyidikan dengan menetapkan X dan Y, masing-masing

sebagai Tersangka (berkas terpisah) dan perkara tersebut oleh Jaksa dilimpahkan ke

Pengadilan Negeri.


pidana korupsi Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan

hasil sebagai berikut:

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut

diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan

yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Tabel 3No Unsur

Tindak PidanaFakta Perbuatan

yang dilakukan dan kejadianAlat Bukti yang mendukung

7


1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Si “X” selaku Panitera Pengadilan Negeri - Keterangan dari Saksi A dan Saksi Y

- Keterangan dari Terdakwa X

- SK Pengangkatan selaku- Panitera

2 Menerima hadiah atau janji

Pada tgl 10 Januari 2006 di ruang kerjanya, X menerima uang sejumlah Rp 500 juta dari si “Y”

- Keterangan dari Saksi Y.- Keterangan dari Terdakwa

X- Keterangan dari Saksi-saksi

lain- Sebagian dari uang Rp 500

juta

3 Diketahuinya Si “Y” mengetahui - Keterangan dari Saksi Y

4 Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

Dengan uang Rp 500 juta tersebut, “X” selaku Panitera dapat melakukan pendekatan / melobi hakim yang memeriksa perkaranya untuk memenangkan perkaranya.

- Keterangan dari Saksi Y dan

- Saksi A- Keterangan dari Terdakwa

X

KESIMPULAN:Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh X adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sehingga X dituntut untuk dipidana penjara.

Contoh Kasus IV

X selaku Panitera pada salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta adalah panitera dalam

perkara penipuan dengan Terdakwa Y (Terdakwa Y dalam perkara penipuannya tidak

ditahan).

Pada tanggal 2 Januari 2006, X didatangi oleh Y di ruang kerjanya untuk melobi Ketua

Majelis Hakim yaitu Hakim A yang menangani perkara tersebut agar dalam putusan

persidangan Y dinyatakan tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, dan X akan mendapat 8


uang dari Y. Terhadap hal tersebut, X menyanggupi dan meminta agar uang tersebut

diserahkan terlebih dahulu kepadanya sebelum perkaranya diputus.

Pada tanggal 10 Januari 2006 sekitar pukul 14.00 WIB, Y mendatangi X diruang kerjanya

dengan membawa satu buah tas hitam yang di dalamnya berisi uang Rp 500 juta dan

menyerahkannya kepada X, lalu X menerima tas yang berisi uang tersebut.

Pada tanggal 24 Januari 2006, dalam sidang perkara penipuan dengan Terdakwa Y,

ternyata majelis hakim menyatakan Terdakwa Y terbukti bersalah melakukan penipuan dan

menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Mendengar putusan tersebut,

Terdakwa Y langsung marah dan berteriak bahwa seharusnya ia dibebaskan karena ia telah

menyerahkan uang Rp 500 juta kepada X.

Atas kejadian tersebut, Y melaporkan X ke Polres. Dalam pengakuannya X menyatakan ia

telah melobi Hakim A selaku Ketua Majelis Hakim, namun Hakim A tidak bersedia

membantu Y, sedangkan uang Rp 500 juta telah habis ia gunakan untuk membayar hutang-

hutangnya.

Polres kemudian melakukan penyidikan dengan menetapkan X dan Y, masing-masing

sebagai Tersangka (berkas terpisah) dan perkara tersebut oleh Jaksa dilimpahkan ke

Pengadilan Negeri.


pidana korupsi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan

hasil sebagai berikut;

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat

kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Tabel 4No Unsur



9


1 Setiap orang Si “Y” - Keterangan dari Saksi X- Keterangan dari Saksi lain- Keterangan dari Terdakwa

Y

2 Memberi hadiah atau janji

Pada tanggal 10 Januari 2006 di ruang kerja X, Y memberikan uang sejumlah Rp 500 juta kepada X

- Keterangan dari Saksi X- Keterangan dari Terdakwa

Y- Keterangan dari Saksi-saksi

lain- Sebagian dari uang Rp 500

juta

3 Kepada pegawai negeri

X selaku Panitera Pengadilan Negeri - Keterangan dari Saksi X- Keterangan dari Saksi lain- SK Pengangkatan selaku- Panitera

4 Dengan mengingat kekuasaan atau wewenangyang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberihadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

Y mengetahui selaku Panitera yang memegang perkaranya dapat melobi Ketua Majelis Hakim yang menangani perkaranya untuk membebaskan Y dalam perkara penipuan yang telah dilakukannya.

Keterangan dari Terdakwa Y

KESIMPULAN:Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001terpenuhi. Keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Y adalah sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 sehingga Y dituntut untuk dipidana penjara.

3. Tiga Puluh Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang tipikor merumuskan 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi

yang dibagi dalam tujuh kelompok yang diringkas dalam Tabel 5.

Dalam Tabel 5 terdapat kolom d/da. Dalam kolom ini d berarti “dan” atau da

berarti “dan/atau”. Kalau tertulis “dan” berarti kedua jenis pidana pokoknya (dalam 10


hal ini, pidana penjara dan pidana denda) harus dijatuhkan bersama-sama.

Penjatuhan dua jenis pidana pokok ini secara bersamaan merupakan sistem

kumulatif imperatif, dan terlihat dalam Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, dan 12B. Tindak

pidana korupsi dalam pasal-pasal ini dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup,

bahkan dalam Pasal 2 dikenakan hukuman mati. Ini menandakan bahwa sistem

kumulatif imperatif dikenakan terhadap tindak pidana korupsi yang paling berat. Di

samping sistem kumulatif imperatif, juga ada sistem kumulatif fakultatif. yang dapat

dilihat pada pasal-pasal yang menggunakan istilah “dan/atau” (da).

Tabel 5Perincian 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

No Kelompok Tipikor

Keterangan PidanaPenjara

PidanaPenjara(tahun) d/da

PidanaDenda

( juta Rp )Min Maks Min Maks

Kerugian Keuangan Negara1 Pasal 2 Memperkaya diri Seumur hidup 4 20 d 200 1.000

Pidana mati2 Pasal 3 Menyalahgunakan

wewenangSeumur hidup 1 20 da 50 1.000

Suap Menyuap3 Psl 5 ayat

(1)aMenyuap PN 1 5 da 50 250

4 Psl 5 ayat(1)b

Menyuap PN 1 5 da 50 250

5 Pasal 13 Memberi hadiah ke PN 3 da 1506 Psl 5 ayat(2) PN menerima suap 1 5 da 50 2507 Pasal 12.a PN menerima suap Seumur hidup 4 20 d 200 1.0008 Pasal 12.b. PN menerima suap Seumur hidup 4 20 d 200 1.0009 Pasal 11 PN menerima suap 1 5 da 50 25010 Psl 6

ayat(1).aMenyuap Hakim 3 15 d 150 750

11 Psl 6 ayat(1).b

Menyuap advokat 3 15 d 150 750

12 Psl 6 ayat(2)

Hakim & Advokat terima suap

3 15 d 150 750

13 Pasal 12.c Hakim menerima suap Seumur Hidup 4 20 d 200 1.00014 Pasal 12.d Advokat menerima suap Seumur Hidup 4 20 d 200 1.000Penggelapan dalam Jabatan15 Pasal 15 PN menggelapkan uang

atau membiarkan penggelapan

3 15 d 150 750

16 Pasal 9 PN. I memalsukan buku 1 5 d 50 25017 Pasal 10.a PN. I merusak bukti 2 7 d 100 35018 Pasal 10.b PN membiarkan orang lain

merusakkan bukti2 7 d 100 350

19 Pasal 10.c PN membantu orang lain merusakkan bukti

2 7 d 100 350

11


No Kelompok Tipikor

Keterangan PidanaPenjara

PidanaPenjara(tahun) d/da

PidanaDenda

( juta Rp )Min Maks Min Maks

Perbuatan Pemerasan20 Pasal 12.e PN memeras Seumur Hidup 4 20 d 200 1.00021 Pasal 12.g PN memeras Seumur Hidup 4 20 d 200 1.00022 Pasal 12.h PN memeras Seumur Hidup 4 20 d 200 1.000Perbuatan Curang23 Psl 7 ayat(1)

aPemborong berbuat curang

2 7 da 100 350

24 Psl 7 ayat(1)b

Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang

2 7 da 100 350

25 Psl 7 ayat(1)c

Rekanan TNI/Polri berbuat curang

2 7 da 100 350

26 Psl 7 ayat(1)d

Pengawas rekanan TNI/Polri berbu at curang

2 7 da 100 350

27 Psl 7 ayat (2) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang

2 7 da 100 350

28 Psl 12.h PN memeras 4 20 d 200 1.000Benturan Kepentingan dalamPengadaan29 Pasal 12.i PN turut serta dlm

pengadaan yang diurusnyaSeumur Hidup 4 20 d 200 1.000

Gratifikasi30 Psl 12B

jo.12CPN menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK

Seumur Hidup 4 20 d 200 1.000

4. Tindak Pidana Lain Berkaitan Dengan Tipikor

Selain ke-30 bentuk tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor Bab III

mengatur beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

1. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka,

terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

3. Dalam perkara korupsi, melanggar KUHP Pasal 220 (mengadukan perbuatan

pidana, padahal ia tahu perbuatan itu tidak dilakukan), Pasal 231 (menarik barang

yang disita), Pasal 421 (pejabat menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang

melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu), Pasal 422 (pejabat

menggunakan paksaan untuk memeras pengakuan atau mendapat keterangan),

Pasal 429 (pejabat melampaui kekuasaan ... memaksa masuk ke dalam rumah atau

ruangan atau pekarangan tertutup ... atau berada di situ secara melawan hukum)

atau Pasal 430 (pejabat melampaui kekuasaan menyuruh memperlihatkan

12


kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket ... atau kabar lewat

kawat)

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Tabel 5 di atas menyajikan pasal-pasal dan ayat-ayat dari Undang-Undang

Tipikor yang berisi 30 jenis tindak pidana berdasarkan tujuh kelompok. Pada

pembahasan di bawah ini, pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut diuraikan ke dalam

unsur-unsurnya (bestanddeelen)

TPK – KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

TPK – 1

Pasal 2:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam

ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian

negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak

pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan

bukan dengan timbulnya akibat.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan: yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan

sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut

dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang

berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana

korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan

tindak pidana korupsi.

13


No Unsur Tindak Pidana

1. Setiap orang

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

3. Dengan cara melawan hukum

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

TPK – 2

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

Penjelasan: Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.


1. Setiap orang

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

TPK – SUAP MENYUAPTPK – 3

Pasal 5 ayat (1) huruf a:




yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara

14


tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya; atau

Penjelasan: cukup jelas

b. .........


1. Setiap orang

2. Memberi atau menjanjikan sesuatu


4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya

TPK – 4




yang:

a. .........

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Penjelasan: cukup jelas


1. Setiap orang

2. Memberi sesuatu


4. Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau

tidak dilakukan dalam jabatannya

TPK – 5

Pasal 13:

15


Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat

kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Penjelasan: Cukup jelas.


1. Setiap orang

2. Memberi hadiah atau janji

3. Kepada pegawai negeri

4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada

jabatan atau kedudukan tersebut

TPK – 6

Pasal 5 ayat (2):




yang:

a. ........

b. ........

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula

untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.


1. Pegawai Negeri

2. Menerima pemberian atau janji16


3. Kepada pegawai negeri

4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b

TPK – 7

Pasal 12 Huruf a:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya;

Penjelasan: Cukup jelas

b. ........


1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara

2. Menerima hadiah atau janji

3. Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya

4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan

dengan kewajibannya

TPK – 8

Pasal 12 huruf b:




rupiah):

a. ..........

17


b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui

atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan

karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya;


c. ..........



2. Menerima hadiah

3. Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan



4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan



TPK – 9

Pasal 11:


dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut

diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan

yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.





3. Diketahuinya

4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran

orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

18



jabatannya

TPK – 10


(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau


b. ........


1. Setiap orang


3. Kepada hakim

4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya

untuk diadili

TPK – 11

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

setiap orang yang:

a. ........

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri

sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada

pengadilan untuk diadili.


19



1. Setiap orang


3. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan

4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

TPK – 12

Pasal 6 ayat (2):

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1).



1. Hakim atau advokat

2. Yang menerima pemberian atau janji

3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b

TPK – 13

Pasal 12 huruf c:




rupiah):

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepadanya untuk diadili


d. .......


1. Hakim20



3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

TPK – 14

Pasal 12 huruf d:




rupiah):

c. ......

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan

perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi

jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. .........


1. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan


3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi

nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

TPK – SUAP MENYUAPTPK – 15

Pasal 8:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

21


rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai

negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum

secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang

atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat

berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam

melakukan perbuatan tersebut.



1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu

2. Dengan sengaja

3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain

menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu.

4. Uang atau surat berharga

5. Yang disimpan karena jabatannya

TPK – 16

Pasal 9:


dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang

selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-

daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.



1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan


2. Dengan sengaja

3. Memalsu

4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

TPK – 1722


Pasal 10 huruf a:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang


menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai

barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan

di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau


b. ......




2. Dengan sengaja

3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai

4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau

membuktikan di muka pejabat yang berwenang

5. Yang dikuasainya karena jabatan

TPK – 18

Pasal 10 huruf b:






a. .........

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau


c. ..........


23




2. Dengan sengaja

3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai

4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a

TPK – 19

Pasal 10 huruf c:






b. .........

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.





2. Dengan sengaja

3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai

4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a

TPK – PEMERASANTPK – 20

Pasal 12 huruf e:



24



rupiah):

d. ......

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;


f. .........



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

3. Secara melawan hukum

4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

5. Menyalahgunakan kekuasaan

TPK – 21

Pasal 12 huruf g:




rupiah):

f. ......

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,

meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan

utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang


h. .........



2. Pada waktu menjalankan tugas

3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang25


4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya

5. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

TPK – 22

Pasal 12 huruf f:




rupiah):

e. ......

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,

meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri

atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang

kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang


g. .........



2. Pada waktu menjalankan tugas

3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau memotog pembayaran

4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas

umum

5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum

tersebut mempunyai utang kepadanya

6. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

TPK – PERBUATAN CURANGTPK – 23


26


(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual

bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang,

atau keselamatan negara dalam keadaan perang;


b. ........


1. Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan

2. Melakukan perbuatan curang

3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan

4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan

negara dalam keadaan perang

TPK – 24

Pasal 7 ayat (1) huruf b:




a. ..........

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan

bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud

dalam huruf a;


c. ..........


1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan

2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau

menyerahkan bahan bangunan.

3. Dilakukan dengan sengaja

27



4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

TPK – 25

Pasal 7 ayat (1) huruf c:




b. ..........

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan

curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

atau


d. ..........


1. Setiap orang


3. Waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang

TPK – 26

Pasal 7 ayat (1) huruf d:




c. ..........

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan

sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c


28



1. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia


3. Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

c

4. Dilakukan dengan sengaja

TPK – 27

Pasal 7 ayat (2)

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima

penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima

penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia

2. Membiarkan perbuatan curang

3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c

TPK – 28

Pasal 12 huruf h:




rupiah):

g. ..........

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,

telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah

29


sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak,

padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan; atau


i. ......



2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya

terdapat hak pakai

3. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Telah merugikan orang yang berhak

5. Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

TPK – 29

Pasal 12 huruf i:




rupiah):

h. ..........

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung

dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang

pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk

mengurus atau mengawasinya




2. Dengan sengaja

3. Langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,

pengadaan, atau persewaan.

4. Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk

30



mengurus atau mengawasinya

TPK – 30

Pasal 12 B:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian

bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima

gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian

bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pasal 12 C:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh

penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

gratifikasi tersebut diterima.

31


(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat

menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur

dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



2. Menerima gratifikasi

3. Yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya

4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari

sejak diterimanya gratifikasi

6. Beberapa Konsep Undang-UndangDi bawah ini ada catatan mengenai beberapa konsep, baik yang secara

umum dikenal dalam KUHP dan KUHAP maupun yang khas untuk tindak pidana

korupsi. Konsep-konsep itu adalah:

1. Alat bukti yang sah

2. Beban pembuktian terbalik

3. Gugatan perdata atas harta yang disembunyikan

4. Pemidanaan secara in absentia

5. “memperkaya” versus “menguntungkan”

6. Pidana mati

7. Nullum delictum

8. Concursus idealis

9. Concursus realis

10. Perbuatan berlanjut

11. “lepas dari tuntutan hukum” versus “bebas”.

Konsep-konsep ini akan dibahas secara singkat dan dimaksudkan untuk

membantu akuntan forensik yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan

hukum. Dalam analisis kasus, pembaca dapat melihat penerapan sebagian konsep-

konsep ini.

32


Alat Bukti yang SahPenjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan:

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa

petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi,

surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi

yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic

data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari

dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau

didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara

elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka,

atau perforasi yang memiliki makna.

Ini merupakan perluasan pengertian alat bukti yang sah dalam KUHAP sesuai

dengan perkembangan teknologi. Rumusannya sendiri dapat dilihat dalam Pasal 26 A

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak

pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan

atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik

yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam

secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf,

tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penjelasan dari pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam

mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many

(WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak

terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-

mail), telegram, teleks, dan faksimili.

33


Huruf b Cukup jelas

Ketentuan serupa mengenai alat bukti yang sah juga terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tinda Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Beban Pembuktian TerbalikPenjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-


Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan

yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus

terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan

terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14,

Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Penggunaan istilah “pembuktian terbalik” sebenarnya kurang tepat, istilah yang

seharusnya digunakan adalah pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast).

Gugatan Perdata atas Harta yang DisembunyikanPenjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-


Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata

terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui

setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang

disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak

pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili

negara.

Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 C dari Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001

Pasal 38 C

34


Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui

masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari

tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata

terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Penjelasan pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan

masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang

diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada

terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan

pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-

undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili

negara.

Perampasan Harta Benda yang DisitaKetentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 38 ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita”

dan penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan

pula untuk menyelamatkan kekayaan Negara”.

Karena orang itu telah meninggal dunia, kesempatan baginya banding tidak ada. Setelah ia

meninggal, pertanggungjawabannya dibatasi sampai pada perampasan harta benda yang

telah disita. Inilah peluang yang diberikan kepada negara di bawah pasal ini.

Pasal 38 ayat 7 Undang-Undang Tipikor memberi kesempatan kepada yang berkepentingan

untuk mengajukan keberatan. Ayat ini sekaligus memberi kepastian mengenai batas

waktunya. Ayat ini berbunyi:

“Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan

yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam

35


waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3).”

dan penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan

untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari

dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang

memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pemidanaan secara in AbsentiaGugatan kepada ahli waris dapat dilihat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat dan

ambulans oleh Pemda Jawa Barat.

Ahli Waris Tersangka Korupsi DituntutAhli waris Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi

Jawa Barat, digugat secara perdata. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Edwin

P Situmorang memastikan hal itu saat dihubungi, Kamis (21/1).

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy memastikan ahli waris

tersangka Yusuf digugat secara perdata. Itu dilakukan setelah kasus yang sebelumnya ditangani

KPK tersebut lalu diserahkan pula penanganannya kepada kejaksaan.

Sebelum meninggal, almarhum Yusuf terancam didakwa dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian negara yang ditimbulkan

dalam kasus korupsi tersebut mencapai lebih dari Rp 48 miliar.

Sumber: http://www.antikorupsi.org/id/content/ahli-waris-tersangka-korupsi-dituntut

Pengalaman mengenai koruptor yang melarikan diri atau tidak hadir dalam persidangan,

diatasi dengan ketentuan mengenai pemidanaan secara in absentia. Hal ini diatur dalam

pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang berbunyi sebagai

berikut:

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

36

http://www.antikorupsi.org/id/content/ahli-waris-tersangka-korupsi-dituntut


(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

(2) Cukup jelas(3) Yang dimaksud dengan “putusan” yang diumumkan atau diberitahukan adalah

petikan surat putusan pengadilan(4) Cukup jelas

“Memperkaya” versus “Menguntungkan”Perumusan TPK dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor berbeda dari perumusan dalam

Pasal 3. Dalam Pasal 2, digunakan istilah “memperkaya diri sendiri atau orang lain”.

Sementara itu, dalam Pasal 3, digunakan istilah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Mengapa pembuktian “memperkaya” lebih sulit dari pada “menguntungkan”?.

Memperkaya bermakna adanya tambahan kekayaan. Menguntungkan bermakna

keuntungan materiil (tambahan kekayaan, uang, harta) dan immateriil (timbulnya

goodwill,utang budi dan lain-lain).

Seorang pejabat menerima suap dari seorang pengusaha dan seluruh jumlah

itu diberikan kepada atasannya. Pejabat itu tidak memperkaya dirinya, tetapi tetap

menguntungkan dirinya. Dengan meneruskan seluruh suap itu kepada atasannya, ia

menguntungkan diri karena bisa mendapat keistimewaan (favor) dalam bentuk

kenaikan pangkat, jabatan, gaji dan seterusnya.

Pidana MatiBanyak orang menginginkan ketentuan pidana mati terhadap para koruptor dalam hal

jumlah yang dikorupsi besar. Namun, berapa jumlah korupsi yang dikategorikan besar?

Dalam Pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Tipikor, dikatakan: “Dalam hal

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam

keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Penjelasannya berbunyi sebagai

berikut:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan

sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana

tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan

undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai

pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis

ekonomi dan moneter.

37


Nullum DelictumDalam bahasa Latin, asa ini selengkapnya berbunyi:

1. Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali,

2. Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, atau

3. Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia.

Yang disingkat menjadi:

1. Nullum delictum

2. Nullum poena sine lege atau

3. Nullum crimen, nulla poena sine lege

Maknanya dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Suatu

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

perundangundangan pidana yang telah ada”

Dalam kaitan dengan TPK, asas ini dikemukakan dalam dua kasus. Pertama

untuk kasus-kasus TPK yang dilakukan sebelum keluarnya suatu undang-undang,

tetapi diadili setelah keluarnya undang-undang tersebut.

Hal ini misalnya terlihat dalam perdebatan di DPR ketika membahas

Rancangan Undang-Undang (yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971). Meskipun ada keinginan yang kuat dari beberapa fraksi untuk

menerapkan undang-undang itu secara retroaktif (berlaku surut), perumusan Pasal

36 dari undang-undang yang disahkan menunjukkan dipertahankannya asas nullum

delictum ini. Berikut ini kutipan dari pasal tersebut: “Terhadap segala tindak pidana

korupsi yang telah dilakukan sebelum saat Undang-Undang ini berlaku, tetapi

diperiksa dan diadili setelah Undang-Undang ini berlaku maka diperlukan Undang-

Undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.”

Timbulnya berbagai interpetrasi tentang berlakunya Undang-Undang Tipikor

juga dicatat dalam penjelasan undang-undang itu:

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan,

terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat

khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana

korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan.

Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan,

38


sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses

tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999.

Kedua, sewaktu KPK menangani kasus yang terjadi sebelum keuarnya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TPK, ada

orang yang mempertanyakan wewenang KPK dengan menggunakan asas nullum

delictum ini. Dalam kasus semacam ini, asas ini sebenarnya tidak dilanggar karena

substansi hukumnya sudah diatur dalam undang-undang yang mendahului TPK itu.

Yang terjadi kemudian adalah perluasan dari aparat yang menanganinya, yakni dari

polisi dan jaksa ke KPK.

Concursus IdeaisKonsep concursus idealis dan concursus realis ini terdapat dalam KUHP Bab

VI mengenai “Perbarengan Tindak Pidana”.

Konsep concursus idealis berkenaan dengan satu perbuatan yang tercakup

dalam lebih dari satu aturan pidana. Hal ini terlihat dalam Pasal 63 yang berbunyi

sebagai berikut:

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka

yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda,

yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum,

diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang

diterapkan.

Concursus RealisKonsep concursus realis ini berkenaan dengan beberapa perbuatan yang

dilakukan berbarengan. Hal ini terdapat dalam KUHP Pasal 65 yang berbunyi

sebagai berikut.

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu

pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang

diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang

39


trerberat ditambah sepertiga.

Perbuatan BerlanjutMasih dalam Bab VI KUHP, ada ketentuan mengenai apa yang dikenal sebagai satu

perbuatan berlanjut yang mirip dengan concursus realis (yakni dianggap satu perbuatan).

Namun pemidanaannya mirip dengan concursus idealis (dikenakan hanya satu pidana).

Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP yang berbunyi

sebagai berikut.

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan

pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok

yang paling berat.

“Lepas dari Tuntutan Hukum” versus “Bebas”Bagi orang awam, keputusan “Lepas dari tuntutan hukum” dan keputusan “bebas”

mempunyai makna yang sama. Dari sudut pandang KUHAP, kedua putusan ini mempunyai

makna dan konsekuensi yang berbeda.

Putusan bebas (vrijspraak) atau bebas murni (zuivere vrijspraak) diatur dalam

KUHAP Pasal 191 ayat 1 yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari

hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

“Lepas dari segala tuntutan hukum” (ontslag van alle rechtsvervolging) diatur

dalam KUHAP Pasal 191 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas

dari segala tuntutan hukum.”

Dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jaksa penuntut umum

dapat melakukan kasasi. Sementara itu, dalam putusan bebas murni, jaksa penuntut

umum tidak dapat melakukan kasasi.

7. Analisis Beberapa Kasus KorupsiPara akuntan forensik dapat menarik pelajaran berharga dari pendapat dan

komentar para ahli hukum mengenai kasus-kasus yang sudah ada putusan hakim.

Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah adalah salah satu seorang di antara para ahli hukum

pidana dan hukum acara pidana yang banyak menulis tentang kasus-kasus korupsi.

40


Analisis berikut disarikan dari tulisan beliau. Beliau memberikan pendapat

dalam kasus-kasus korupsi, seperti dalam kasus Akbar Tandjung di Pengadilan

Tinggi. Selanjutnya pendapat beliau digunakan oleh Mahkamah Agung meskipun

tidak secara utuh.

Dalam bukunya, Profesor Andi Hamzah mencantumkan posisi dan analisis

kasusnya secara terperinci. Analisis di bawah merupakan ringkasan untuk

menonjolkan hal-hal penting bagi akuntan forensik. Para akuntan forensik sebaiknya

mempelajari dokumentasi dari suatu kasus secara utuh, yaitu sejak surat dakwaan

yang diajukan penuntut umum, sampai kepada Mahkamah Agung.

Kasus Akbar Tandjung

Ringkasan posisi kasus ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Februari 1999, ada

pertemuan terbatas antara Presiden B.J Habibie, Akbar Tandjung (Sekretaris Negara),

Rahadi Ramelan (pejabat sementara Kepala Bulog), dan Haryono Suyono (Menteri

Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan) di Istana Merdeka.

Pertemuan itu membahas krisis pangan. Rahadi Ramelan melaporkan kepada Presiden

Habibie, ada dana non-budgeter untuk membeli sembako bagi rakyat miskin sebesar Rp40

miliar.

Dadang Sukandar (Ketua Yayasan Islam Raudatul Jannah) mengajukan

permohonan kepada Haryono Suyono untuk melaksanakan pengadaan dan

penyaluran sembako. Dadang Sukandar memperkenalkan Winfried Simatupang

(selaku mitra kerjanya) kepada Akbar Tandjung. Di depan Akbar Tandjung dan

stafnya, mereka berdua melakukan pemaparan.

Akbar Tandjung menyetujui rencana pengadaan dan penyaluran sembako.

Rahadi Ramelan membuat nota kepada Ruskandar (Deputi Keuangan Bulog) dan

Jusnadi Suwarta (Kepala Biro Pembiayaan Bulog). Selanjutnya Ruskandar dan

Jusnadi Suwarta membuat dan menandatangani beberapa cek.

Pada tanggal 2 Maret 1999, mereka menyerahkan dua cek (Bank Bukopin

dan Bank Ekspor Impor Indonesia) masing-masing sebesar Rp10 miliar kepada

Akbar Tandjung, yang kemudian diserahkannya lagi kepada Dadang Sukandar.

Pada tanggal 19 April 1999, mereka menyerahkan delapan cek Bank Bukopin

berjumlah Rp20 miliar, juga kepada Akbar Tandjung yang menyerahkannya lagi

kepada Dadang Sukandar; empat cek @Rp3 miliar dan empat cek lagi @Rp2 miliar.

Penyerahan cek-cek di atas sejumlah Rp40 miliar dilakukan tanpa bukti

tertulis. Dadang Sukandar menyerahkan uang pencairan cek itu kepada Winfried

Simatupang. Pengadaan dan penyaluran sembako tidak pernah terlaksana.

41


Pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap Akbar Tandjung,

Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang adalah sebagai berikut: Dakwaan

primair menggunakan Pasal 1 ayat (1) hurf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971,

sedangkan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 1 ayat (1) huruf a.

Pasal 1Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

Ayat (1)a) barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut

disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara;

b) barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Mengenai hal ini, Andi Hamzah menanggapi: ”.... dakwaan primair – subsidair

secara terbalik, .... menyimpang dari kebiasaan penyusunan surat dakwaan.”

Lazimnya, Pasal 1 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang

digunakan untuk dakwaan primair dan Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk dakwaan

subsidair.

Selanjutnya Andi Hamzah menulis:

Kerancuan lain dalam dakwaan penuntut umum adalah dicantumkannya

Pasal 65 KUHP (concursus realis). Ini berarti para terdakwa didakwa melakukan

lebih dari satu delik, yaitu Pasal 1 ayat (1) huruf b dan a dari Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1971.

“Untuk menghapus kekeliruan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri

menganggap pasal tersebut tidak tercantum dan mengganti dengan Pasal 64 KUHP.

Pencantuman pasal 64 KUHP atau perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) ini

pun tidak tepat karena penyerahan uang ke Dadang Sukandar dan Winfried

Simatupang hanya dua kali saja, masing-masing dua puluh miliar rupiah”

Mengenai kerja sama dengan keikutsertaan (medeplegen) yang disebutkan

dalam KUHP Pasal 55 (untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Badan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena

jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau

42


perekonomian negara), Andi Hamzah menyebutnya sebagai konstruksi yang paling

sulit dibuktikan.

Kalau mereka bertiga bersama-sama menguntungkan orang lain,

pertanyaannya adalah (pertanyaan ini diajukan oleh Andi Hamzah): Siapa orang lain

yang diuntungkan itu? Dadang dan Winfried adalah swasta murni yang tidak punya

jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan. Masalah kedua ialah: Bagaimana

membuktikan berapa bagian mereka masing-masing dari jumlah Rp40 miliar?

Selanjutnya Andi Hamzah menulis: “Kelihatan dakwaan penuntut umum

bermaksud Akbar Tandjung menguntungkan orang lain (Dadang dan Winfried), dan

pada waktu yang bersamaan kedua orang itu menguntungkan diri mereka sendiri,

lalu mereka melakukannya bersama-sama (medeplegen). Konstruksi seperti ini

menurut Mahkamah Agung tidak logis.” Kalau Akbar menguntungkan kedua orang

itu, mereka berdua mustinya tidak dipidana. Padahal baik Pengadilan Negeri

maupun Pengadilan Tinggi, memidana mereka berdua.

Masih ada kemungkinan lain. Bagaimana jika Dadang dan Winfried

menguntungkan diri sendiri, dan bukan Akbar Tandjung yang menguntungkan

mereka? Andi Hamzah menyimpulkan: “Jelas pikiran inilah yang ditempuh

Mahkamah Agung.” Akbar diputus bebas. Sebaliknya Dadang dan Winfried dipidana

berdasarkan dakwaan subsidair, yakni memperkaya sendiri secara bersama-sama

(mereka berdua). Dalam kasus ini Andi Hamzah merupakan saksi ahli yang

pendapatnya dikutip Mahkamah Agung. Pendapat beliau adalah penyerahan cek dari

Bulog ke Akbar belum ada tindak pidana. Tindak pidana terjadi saat sembako tidak

jadi dibeli.

Andi Hamzah berpendapat bahwa Akbar Tandjung seharusnya tidak didakwa

medeplegen dengan Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang, tetapi dengan

Pasal 415 KUHP juncto Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Noor 3 tahun 1971,

yakni menggelapkan uang. Pendapat ini dikemukakannya di depan Pengadilan

Negeri, tetapi tidak dikutip oleh Mahkamah Agung.

Sebagai penutup, berikut ini ringkasan tuntutan dan pidana penjara dari

kasus yang dimulai tanggal 11 Februari 1999 (rapat terbatas dengan Presiden

Habibie) dan berakhir tanggal 12 Februari 2004 (persidangan Mahkamah Agung).

Penuntut Umum Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi

Mahkamah Agung

Akbar Tandjung 4 tahun 3 tahun 3 tahun bebas

Dadang Sukandar 3 tahun 18 bulan 3 tahun 18 bulan

43


Winfried Simatupang

3 tahun 18 bulan 3 tahun 18 bulan

Kasus Samadikun Hartono

Penuntut Umum mendakwa Samadikun Hartono (Presiden Komisaris PT Bank Modern Tbk),

bersama-sama dengan Bambang Trianto (Presiden Direktur PT Bank Modern Tbk).

Dakwaan primair

Secara berlanjut (voortgezette handeling) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum atau secara tidak patut

menggunakan uang atau menyalurkan dana BLBI atau bertentangan dengan peruntukannya

yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara sebesar

Rp169.492.986.461,54.

Dakwaan subsidair

Perbuatan itu juga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan, yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara.

Menarik sekali apa yang dikatakan Andi Hamzah mengenai putusan Pengadilan Negeri dan

Mahkamah Agung dalam kasus Samadikun Hartono, serta tragedi pada akhirnya.

Dalam pertimbangan Pengadilan Negeri, perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan

sebagai perbuatan melangar hukum. Karena itu terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan

baik yang primair maupun yang subsidair.

Nyata sekali kekeliruan hakim karena pada dakwaan subsidair yang terdakwa juga

dibebaskan, tidak ada bagian inti (bestanddeel) melawan hukum sehingga tidak perlu

dibuktikan.

Adalah hak terdakwa dan penasihat hukumnya untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur

melawan hukum, dan jika hakim menerima alasan tersebut, putusannya harus lepas dari

segala tuntutan hukum dan bukan bebas (vrispraak). Putusan macam inilah yang disebut

oleh doktrin sebagai bebas murni atau niet zuivere vrijspraak yang sama dengan lepas dari

segala tuntutan hukum terselubung (verkapte ontslag van alle rechtsvervolging).

Oleh karena itu, benar putusan mahkamah agung yang menerima permohonan kasasi jaksa

44


penuntut umum karena putusan tersebut seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum yang

dapat diajukan dalam tingkat kasasi.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa Samadikun Hartono terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-

sama dan berlanjut. Terdakwa dipidana dengan pidna penjara empat tahun dan denda

sebesar Rp20.000.000,00 subsidair tiga bulan kurungan.

Kasus Djoko S. Tjandra

Djoko S. Tjandra merupakan kontrak cessie dengan Rudi Ramli (Bank Bali). Karena

perbuatan itu dilakukan pada tahun 1998, penuntut umum mendakwa Djoko Tjandra dengan

Pasal 1 ayat 1 huruf a dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor

3 Tahun 1971.

Menurut Andi Hamzah:

Kurang tepat mendakwa perbuatan cessie sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya

diri sendiri. Sehingga Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung membebaskan Djoko S.

Tjandra, dengan alasan perbeuatan melakukan cessie adalah perbuatan perdata dan bukan

pidana.

Yang menjadi soal sebenarnya adalah mengapa pencairan uang hasil cessie berjalan cepat

dan mulus. Mengapa kalau orang lain yang membuat cessie, hasil cessie-nya sulit

dicairkan? Jadi seharusnya Djoko S. Tjandra didakwa memberi suap kepada penjabat

negara dan BPPN primair pasal 209 KUHP juncto pasal 1 ayat (1) huruf c undang-undang

3/1971; subsidair pasal 1 ayat (1) huruf d undang-undang 3/1971 yang sekarang menjadi

Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor 1999.

Uang suapan dapat ditelusuri aliran dananya melalui bank atas nama Djoko S. Tjandra

kepada pejabat-pejabat tertentu. Mengapa aliran dana itu tertuju kepada pejabat tersebut,

apa andilnya dalam membuat cessie?

Pandangan Prof. Andi Hamzah tadi sejalan dengan pendekatan dalam audit investigasi

yang dikenal dengan sebutan ikuti jalannya uang atau follow the money.Kasus Djoko S. Tjandra berlanjut dengan Keputusan Mahkamah Agung atas PK (peninjauan

kembali) yang diajukan Kejaksaan. Dalam putusan MA tersebut, Djoko S. Tjandra dipidana

penjara 2 tahun.

45


DAFTAR PUSTAKA

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

Tuanakota, Theodorus M. 2016. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1999. Jakarta: Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2001. Jakarta: Republik Indonesia.

46

Documents

Tugas Modul Audit Investigatif Dengan Menganalisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum