Disebar1uaskan oleh':-'Bagiail-Hukum SetdaKola [ubuklinggau

Dlcetak Oleh :PERCT. MAWAR (0733-323202)

Dnaln & lJIy OutRancang Rancak Studio Dnaln(0733) 3244081081367490940

U3.e1a:\\ye

l3.\U1C}1\ ~OO'?J

4~~3.\\Ut\• ~o. . ,,\tu\al\'" . .1 •••. yel\'?,al\.. utl\

\ ye1\\\l\al\ da1aal\ utl\(: ." del\'?,al\'f,.~ob\\<;,e.••••

a

\ dal\.,.' "

;~

.:'= ; ~ )J~::;~.;'..:-i#

lEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

Namar 10 Tahun 2003Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA lUBUKUNGGAUNDMOR 45 TAHUN 2003

PERIZINAN PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAANUMUM DAN MOBil SEWA

a. bahwa perizinan pengangkutan dengankendaraan umum mobil sewa adalahmerupakan atat kendali untukperencanaan angkutan, pengawasan,pengaturan dan kendaU untukperencanaan angkutan, pengawasan,pengaturan dan pengendalian dn.ripengoperasian kendaraan urnum, mobH

:]'

Isewadalam rangka menciptaJn lalu lim.as

-;5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001

da~ angkutan jalan yang tertib, t.eratur tentang Pembentukan Kota l.ubuklinggaudan tertata serta peningkatan pelayan:m (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomorterhadap pengguna jasa angkutan LJmum 87, Tambahan Lembaran Negara Nomordalam Kota Lubuklinggau; 4114);

b. bahwa untuk menyelenggarakan dan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahunmelaksanakan perizinan pengangkutan I 1990 tentang Penyerahan Sebagiansebagaimana dimaksud huruf a diatas, Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalupertu diatur dan ditetapkan dengan Lintas dan Angkutan Jalan kepada DaerahPeraturan Daerah l<ota Lubukiinggau. Tingkat I dan DaerahTingkat II ( Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1990Mengingat 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1930 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

tentang Jalan ( Lembaran Negara Repubtik l1omor 3410 );Indonesia tahun 1980nomor 83, TambahanLembaran Negara nomor 3186 ); 7. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun

1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 ", Negara Republik Indonesia tahun 1993

tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraNegara Repubtik Indonesia tahun 1981 nomor 3527 );nomor 76, Tambahan Lembaran Negaranomor 3209 ); 8. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1993

tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor3. Undang-undang nomor 14 tahun 1992 Jalan ( Lembaran Negara Republik Indone-

tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan ( sia tahun 1993 nomor 60, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara nomor 3528 );tahun 1992 nomor 49, TambahanLembaran Negara nomor 3408 ); 9. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun

1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas4. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Jalan ( Lembaran Negara Republik Indo-

ten tang Pemerintahan Daerah ( Lembaran nesia tahun 1993 nomor 61, TambahanNegara Republik Indonesia tahun 1999 Lembaran Negara nomor 3529 );nomor 60, Tambahan Lembaran Negaranomor 3839 ); 10. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun

2 3

)1993 tentang Kendaraan •.••.•11 Pengernudi (Lembaran NegaraRepublik Indonesiatahun1993 nomor b2, Tambahan LembanmNegara nomor 3530 );

BAB IKETENTUAN UMUM

11. Keputusan Menteri Oalam Negeri d,mOtonomi Daerah nomor 2.1 tahun 2001tentang Tekhnik Penyusunan dan MaterimMuatan Produk-produk Hukum Daemh;

12. Keputusan Menteri Dala.m Negeri nomOi"7 tahun 2003 tentang PedomanOperasional Penyidik Pegawai Negeri SipilDaerah dalam penegakan PeraturanDaerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yangselanjutnya disebut sebagai Walikota;

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan yang bertang-gungjawabterhadap pelaksanaan pembinaan bidang lalu lintas danangkutan jalan Kota Lubuklinggau;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAlUBUKlINGGAU

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan KotaLubuklinggau yang bertanggungjawab terhadap pelaksaanurusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Lubuklinggau;

7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yangdisediakan untuk dipergunakan umum dengan dipungutbayaran;

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTENTANG PERIZINAN PENGANGKUTANDENGAN KENDARAAN UMUM DAN MOBILSEWA.

8.. Mobil Penumpang adalah set'iap kendaraan bermotor yangdHengkapi sebanyak-banyaknyCi. 8 ( delapan ) t:=mpatduduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baikdengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) te, "pat ducJuktidaktermasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupuntanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

bagi pe.:bperaSian kendaraan bermotor angkutan umumyang tidak terikat pada rute atau trayek tertentu, yangmerupakan perizinan kuantitas dalam mempertimbangkanarmada yang akan dioperasikan perusahaan danpermintaan yang muncul.10. Taksiadalah setiap kendaraan bermotor umum jenis mobil

penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapidengan argometer;

BAB IIPERIZINAN ANGKUTAN11. Mobil sewa adalah setiap mobil penumpang yangdisewakan

atau yang diborongkan untuk angkutan orang tidak da.tamtrayek, baik dengan maupun tanpa pengemudi; Bagian Pertama

Persyaratan Usaha

12. Kendaraan khusus adatah setiap kendaraan bermotoruntuk angkutan orang atau barang yangdirancang khususseperti Ambulans, Mobil Box, Mobil Tanki, Trailer, Traktordan sebagainya;

n. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yangmenyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengankendaraan dijalan;

(1) Pengusahaanangkutan orang dapat dilakukan oleh BadanUsaha yang berbentuk :a. BUMN / BUMD;b. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia;c. Koperasi;d. Perseorangan ( Warga Negara Indonesia ),

14. Izin usaha pengangkutan adatah izin pendirian perusahaanpengangkutan orang at au barang dengan kendaraanbermotor yang merupakan perizinan kuatitas yangberkaitan dengan mutu dan kemampuan usaha dalammelakukan kegiatan angkutan;

15. Izin trayek adalah sarana pengawasan dan pengendalianbagi pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umumpada rute atau trayek yang tetah ditetapkan untukmengetahui tingkat kebutuhan jasa pada rute atau trayektertentu datam daerah

(2) Untuk menyelenggarakan pengusahaan angkutan orangdengan kendaraan bermotor umum, wajib memiliki :a. Izin Usaha Pengangkutan;b. IZ'inTrayek atau Izin Operasi;Co Kartu Pengawasan;d. Buku Uji Kendaraan;e. Kartu Tanda Anggota Organda.

(3) Untuk menyelenggarakan pengusahaan angkutan denganmobil barang, wajib memiliki:a. l'2:jn UsahaPengangkutan;b. Buku Uji Kendaraan;

dan teratu,)etiap kendaraan bermotor angkutan orangwajib memiliki izin trayek;

(2) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek,tetap dan teratur setiap kendaraan bermotor angkutanorang, wajib memiliki Izin Operasi yang meliputikendaraan sewa, angkutan pariwisata dan taksi.

Bagian KeduaIzin Usaha Pengangkutan

(1) Setiap kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutanbarang yang diperuntukan bagi pelayanan angkutanumum, angkutan sewa atau angkutan khusU5 yangberdomisHi dalam Daerah wajib memiliki Irin UsahaPengangkutan;

(1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal5 ayat (1)Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.

(2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(2) Peraturan Daerah ini diterbitkan oleh :a. Oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk

angkutan yang melayani iebih dari satu DaerahPrepinsi;

b. oteh Gubernur Sumatera Selatan bagi angkutan yangmelayani lebih dan satu Daerah Kabupaten / Kotadalam Propinsi Sumatera Selatan;

c. Oleh Walikota bagi angkutan yang melayani WilayahKeta.

(2) Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah in; dapat digunakanuntuk mengusahakan :a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;b. Angkutan orang tidak datam trayek;c. Angkutan barang;d. Angkutan khusus;

Izi!1 usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PeraturanDaerah ini, diterbitkan oleh Walikota. Bagian Keempat

Kartu Pengawasan

Bagian KetigaIzin Trayek dan Izin Operasi

(1) Perusahaan dan atau kendaraan bermotor yang telahmendapat Surat Izin Usaha Pengangkutan, Surat IzinTrayek dan atau Surat Izin Operasi sebagaimana dimaksudPasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diberikan Kartu

Pengawasanbagi setiap kendaraan yang dll1~raSikannya.

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasct 7ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan turunan takterpisahkan dari Surat Izin Trayek angkutan atau suratizin operasi angkut~n.

(3) Kartu Pengawasan baTu akan diberikan setelah ada SuratKeputusan Pelaksanaan lzin Trayek Angkutan atau Suratlzin Operasi Angkutan.

(-1) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7ayat (1) Peraturan Daerah ini harus senantiasa beradadidat.am kendaraan d'isamping Surat-surat KendaraanBermotor lainnya.

BAa HITATA CARA MEMPEROLEH IZ!N

(1) Pemilik dan PengusahaAngkutan mengajukan permohonal1secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala DinasPerhubungan, dengan mempergunakan BentukPermohonan ( lampiran V contoh 1 Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor KM 84 Tahun 1999 ).

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasd8 ayat (1) Peraturan Daerah disertai lampiran :a. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan, bagi

permohonan yang berasal dari Badan Usaha;b. Kartu Tanda Penduduk (jati diri ) pemilik I pengusaha

yang bersangkutan, yang sah dan masih berlaku jika

)pemohon dari perseorangan;

c. Fotokopi 5urat Tanda Nomor Kendaraan (STNK ) yangsah dan masih beilaku ;

d. Fotokopi Buku Uji Kendaraan yang sah dan masihberlaku;

e. Fotokopi Nomor PokokWajib Pajak Daerah ( NPWPO);f. Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan;g. Tanda Keanggotaan ORGANDATahun berja.lan;h. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memaati

Peraturan Perundang-undangan dibidang Lalu Lintasdan Angkutan Jal('!,n;

1. Surat Pernyataan penggabungan bagi perusahi'1;:.notobus yang kepemilikannya terdiri dCl,ribeoerapaanggota;

j. Bagi Permohonan perpanjangan harus melampirkGnSurat lzin Usaha Pengangkutan, Surat Izin Trayek,Surat Izin Operasi dan Kartu Pengawasan terdahulu.

(3) Membayar retribusi perizinan yang besar dan jumlahnyaditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggauyang mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dan lzinUsaha Pengangkutan.

Selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari setelahpermohonan diterima, Kepala Dinas Perhubungan haru5meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Walikotadisertai saran / pertimbangan atas permohonan tersebut.

(1) Datam waktu setambat-lambatnya 14 (empat belas ) harisetelah permohonan dan saran / pertimbangan diterima

oleh Walikota, maka Walikota harus memb:.-)n jawabanatas permohonan tersebut diterima atau ditolak.

)sebagai akibat meningkatnya permintaan dan mobititasnya;

(2) Apabila permohonan ditolak, Walikota harus memberikanjawaban tertulis yang disertai dengan alasan - alasanpenolakan.

Bagian KeduaPerubahan izin

(3) Apabila permohonan disetujui, maka Walikota akanmenerbitkan Surat Keputusan Izin Trayek atau SuratPertimbangan Izin Operasi kepada Pejabat Pemberi IzinOperasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2)Peraturan Daerah ini.

Perubahan izin hanya akan diberikan, apabHa :a. Pembaharuan masa berlakunya izin;

BABIVPEMBERIAN, PERUBAHAN, PENOLAKAN DAN PENCABUTAN

SERTA MASA BERLAKUNYA IZIN

c. Pengalihan pemiUkan perusahaan atau kendaraanbermotcr;

Bagian PertamaPemberian 12:1n

Pemberian izin dapat dikabulkan apabila :a, Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk

penambahan jumlah kendaraan berdasarkan hasHsurveyfaktor muatan dimana load faktornya diatas 70 % ( tujuhpuluh persen );

Penolakan pengeluaran izin dilakukan, apabila :a. Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini;

b. Tidak menimbulkan keberatan ekonomi dari dan bagipengu5aha angkutan yang sudah melayani trayektersebut;

b. Kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan dan tidaklaik jalan serta tidak sesuai dengan peruntukannya;

Co Padatrayek yang diminta tidak lagi memungkinkan adanyapenambahan kendaraan baru berdasarkan hasH surveifaktor muatan.

Bagian KetigaPencabutan Izin

")pasal 5 dan pasa( 7 Peraturan Daerah ini, adalah :

Izin Usaha Pengangkutan selama perusahaan angkutanatau pemilik angkutan masih mengusahakan ataumengoperasikan kendaraan bermotornya atau tidakdicabut oleh Pejabat pemberi Izin;Pencabutan lzin Usaha Pengangkutan, Izin Trayek Angkutan, Izin

OperasiAngkutandan Kartu Pengawasandapat dilakukan, apabila :

a. Pemilik I pengusaha atau orang yang dikuasakan.mengoperasikan kendaraan tersebut sekurang-kurangnya3 (tiga ) kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuanPeraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Izin Trayek Angkutan dan Izin Operasi Angkutan setama 5( lima) tahun yang dapat diperpanjang untuk jangka waktuyang sarna atau tidak dicabut / dibatalkan oleh pejabatpemberi izin ;

b. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelayanantrayek, tarif angkutan sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) kali;

c. Kartu Pengawasan selama 1 ( satu ) tahun dan harusdioerpanjang untuk jangka waktu yang sarna, sesuaid~ngan masa berlakunya Izin Trayek Angkutan dan IzinOperasi angkutan, atau tidak dicabut / dibatalkan olehPejabat pemberi izin ;

e. Surat izin sudah habis masa berlaku dan setelah diberisurat Peringatan 3 ( tiga ) kali berturut-turut dalamtenggang waktu masing-masing 1 ( satu ) bulan;

d. Masa berlakunya izin-izin tersebut dianggap berakhir,apabila kendaraan bermotor yang diberikan izin dipindahtangankan atau dijual kepada pihak yang lain, walaupunmasa izin masih berlaku .

f. Berdasarkan evaluasi kinerja tahunan dari pejabatpemberi izin bahwa perusahaan tersebut tidak layakmeneruskan usahanya.

BAB VTARIF ANGKUTAN DAN WAJIB ANGKUT

Bagian KeempatMasa Ber'iakunya Izin

Bagian PertamaTarif Angkutan

Tarif angkutan yang dapat dipungut dan dikenakan terhadappengguna jasa angkutan umum, adalah :

'}a. Untuk angkutan penumpang umum aaalah tarif yang

ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan yangberlaku;

(2) !zin lnsidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,masa berlakunya untuk sekali jalan atau selama • tamanya14 ( empat betas ) hari.

b. Untuk angkutan barang dan angkutan khusus ditentukanberdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa danpenyedia jasa angkutan ;

BA~ VISISITEM INFORMASI MANAJEMEN DAN

EVALUASI KINERJA TAHUNAN

Bagian KeduaWajib Angkut

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin wajibmenyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinanangkutan dan Evaluasi Kinerja Tahunan Perusahaa.n

Angkutan.(1) Untuk menambah kekurangan angkutan pada keadaantertentu seperti Lebaran ( angkutan musiman ) liburansekolah, perayaan natal, tahun baru dan keadaan darurattertentu seperti bencana alarn, angkutan haj'i dan lain -lain, Walikota atas usul dan saran Kepala DinasPerhubungan dapat mengalihkan trayek dari suatukendaraan bermotor ke trayek lainnya.

(2) Sistem informasi, merupakan evaluasi kinerja Tahunansebagaimana dimaksud dalamayat (1) Pasal ini.

BAS VIIKETENTUAN PIDANA

(2) Penambahan kekurangan angkutan sebagaimalladimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan dengandHengkapi izin insidentiL

(1) Pengusaha atau pemiUk angkutan yang tidak menaatiketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah inidiancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulandan atau dehda paling banyak sebesar Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah), dan kendaraan bermotor tidak

. diperkenankan beroperasi sebagai alat angkutan umum;

C!) Izin insidentil dikeluarkan oieh Kepala Dinas Perhubunganatas nama Walikota, sesuai dengan ketentuan ataup2raturan yang berlaku.

(2) Tindakan pidana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)Peraturan Daerah ini adalah merupakan- pelanggaran;

IBAB VIIIpr~~\lYimKA~

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebaQaiPenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ataspelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksuddalam Undang - Undang Hukum Acara Pidanayang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka danmemeriksa tanda pengenal diri tersangka;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalamhUbungannya dengan pemeriksaan perkara;

T ')h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk

dari Penyidik Umum bo.hwatidak terdapat CUkllpbuktiatau peristiwd ter!iebut bukan merupa.kan tilluc,k

pidana;

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungj aW01.bkan.

(3) Penyidikan sebagaimana d'imaksud pasal 21 ayat (1)Peraturan Daerah ini memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyarnpaikan hasHpenyidika.nnya kepc:daPenuntut Umum sesuaidengan \<etentuanyang diatur dai~mUndang - undang Hukum Acara Pidana yang bertaku.

BABIXKETENTUAN PEMUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Daerah in; maka ketentuan -ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah iniyangmengatur tentang PerizinanPengangkutandengan KendaraanUmum dan Mobil Sewa dinyatakan tidak berlaku lag;'

lzin Usaha Pengangkutan yang telah diterbitkan sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai denganberakhirnya masa berlaku Izin Angkutan yang bersangkutan.

Hal - hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai pelaksanaaanya akan di~~~)lebih lanjutoleh Walikota.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.pada tanggal 30 Desember 2003

Diundangkan di Lubuklinggauada tanggal 31 Desember 2003

H. UBAIDllLAH IDRUS, SHPEMBINATIt INiP. 440012311

lEMBARAN DAERAH KOTA lU8UKlINGGAUTAHUN 2003 NOMOR 10 Sf.RI C