UJI SAHIH RUU TENTANG PENGELOLAAN TERPADU KAWASAN METROPOLITAN JABODETABEKJUR

UJI SAHIH RUU TENTANG PENGELOLAAN TERPADU KAWASAN MEGAPOLITAN JABODETABEKJURBandung, Selasa 1 Juli 2014Ruang Seminar Lantai 2, SAPPK ITB

KERJASAMA KOMITE DPD RI DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNGSUSUNAN ACARARegistrasi pesertaPembukaan Mewakili Rektor ITB, sambutan dari Dekan SAPPK ITB (Prof. B. Kombaitan) Sambutan dari Pimpinan TIM Kerja RUU Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jabodetabekjur (H. Dani Anwar) Mewakili Gubernur Jabar, Sekretaris BKSP Jabodetabekjur (Ir. Asep Sukarno, MT)Pemaparan Kerangka RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Jabodetabekjur (Dr. Yayat Supriyatna dan Dr. Hernadi Affandi)Penyampaian Pokok Materi tentang penyusunan RUU dari narasumber:Komara Djaja, SE., M.Sc., Ph.DDr. Triarko NurlambangAsep Warlan Yusuf (Dosen Universitas Parahyangan Bandung)Narasumber dari ITB:Prof. KusbiantoroIr. Andi OetomoDr. Ir. Denny Zulkaedi Johnny PattaH. Dani AnwarJakarta sudah berkembang sangat luar biasa (magnet perekonomian), sehingga perkembangan Jakarta sudah melewati batas-batas administrasi pengelolaannyaOtoritas penyelenggaraan pemerintah Jabodetabekjur berbeda, menyebabkan kesulitan perencanaan pembangunan kawasan terpadu. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga BKSP (1976) -> kelemahan kordinasiTidak ada rujukan yang disepakati dalam pengelolaan kawasan Jabodetabekjur -> Regulasi UU untuk memaksa agar seluruh kepentingan tunduk terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan terpadu kawasan megapolitan JabodetabekjurRUU merupakan inisiatif dari DPD RI, dengan harapan hasil akhir RUU dapat diimplementasikanIr. Asep Sukarno, MTBerdasarkan Pimpres 16 Th. 1976Pendagri No. 6 Th. 2006 -> dibentuk kepala sekretariat BKSP dengan masa kepengurusan selama 3 tahunTerdapat kelemahan dalam pengelolaannya, karena BKSP hanya bersifat koordinasi -> MoU Permasalahan utama DKI Jakarta sebagai Ibukota dan daerah otonom Jabodetabekjur -> Ledakan penduduk, wilayah terbatasKawasan Jabodetabekjur:Penataan ruang (Perpres belum diterapkan secara optimal)Transportasi (kemacetan) -> pengalihan lalu-lintas orang/barang ke luar kawasan Jabodetabekjur (missal: merelokasi kws. Industri dan membuat pelabuhan baru)Penanganan sampahPenanganan banjir dan pengelolaan airMasalah kependudukan terkait Sarana dan prasarana yang kurang memadaiDibutuhkan payung hukum untuk mengatasi permasalahan yang ada di JabodetabekjurDr. Yayat SupriyatnaMenyusun naskah akademis dan RUUMemetakan persoalan yang ada dan membuat koridor tunggung jawabMensinergikan aspek spasial plan dan aspek development plankawasan/ruang lingkup wilayahmnya: Jakarta dgn 9 daerah otonom di sekitarnya. Bagaimana posisi wilayah2 tsb terhadap DkiPersoalan pengelolaannya: apakah UU ini bersifat pengambilalihan tanggung jawab oleh suatu kewenangan UU?Pengelolaan berbasis rencana terpaduProgram-program antar wilayah tidak saling bersinergi, sehingga diperlukan pedoman pengelolaan terpadu, diharapkan semua keterkaitan bidang2 yang memiliki keterkaitan fungsional dapat disinergikanKonsep aspek kelembagaan: Otoritas Megapolitan JabodetabekjurTupoksi dan wewenang Bab 3 Pasal 33: lingkup kewenangan di bidang perencanaan terkait juga di bidang otoritas lainnyaPasal 36 tentang kewenangan kelembagaan untuk menga,bilalih ketika pemerintah Jabodetabek tidak dapat melaksanakan rencanaSumber anggaran mengacu kepada RAPBNHubungan kerjasama dan kordinasi dicantumkan dalam PPDr. Hernadi AffandiAspe-aspek yang akan dibahas dalam Uji Sahih:Substansi: hal-hal yang masih memerlukan tambahan/pengurangan, serta hal-hal yang belum tertampungTeknis: hal-hal yang secara redaksional belum memadaiAspek lain yang terkait: Masukan/saran dalam pelaksanaan RUU ke depanPENYAMPAIAN MATERI RUU (Andi oetomo)Otoritas Megapolitan JabodetabekjurPasal 18 -> Provinsi, Kabupaten, Kota, tidak mengenal desentralisasi fungsional wilayah/kawasan, hanya desentralisasi territorialKewenangan otonomi hanya untuk wilayah prov, kab, dan kotaDesentralisasi harus dibedakanJenis desentralisasi: politik, administratif, fiskal, dan ekonomi/pasarDesentralisasi dalam UU adalah devolusi -> delegasiSentralisasi vs Desentralisasi, keseimbangan yang harus dipilih secara tepat untuk efektifitas dan efisiensi pemerintahanJabodetabekjur (KSPN) -> Desentralisasi ekonomi memiliki dampak: efisiensi, ekuitas, dan stabilitas makroLayanan khusus yang akan didisentralisasikan dan jenis desentralisasi akan tergantung pada skala ekonomi yang memengaruhi efisiensu teknis Prinsip desentralisasi ekonomi untuk KSN Perkotaan: Politik dan ekonomi yang baik Syarat 1:Syarat 2: masyarakat setempat harus diberitahu tentang biaya layanan dan pilihan layanan yang tersedia, dan ketersediaan sumber daya dan sumber-sumbernya sehingga keputusan yang mereka buat bermakna.Harus ada mekanismeHarus ada akuntabilitas yang mengandalkan informasi publik

PENYAMPAIAN MATERI RUU (Andi oetomo)Bagaimana Desentralisasi Asimetris berbasis KSN Perkotaan Jabodetabekjur?Apakah dimungkinkan dalam konteks Indonesia yang menggunakan Desentralisasi Teritorial? (melingkupi lintas 3 daerah (territorial) Provinsi: Jawa Barat, DKI Jakarta, BantenUUD 45 dan/atau UU 32/2004 tentang Otda harus diubah dan disesuaikan dengan konsepsi desentralisasi utuhDimensi Kunci:Perencanaan: Pembagian keuntungan, tipe/jenis pelayanan, bentuk penyampaian, teknologi, pelibatan masyarakatPelaksanaan: perencanaan dan pembuatan keputusan, aspek hukum/legal, organisasi dan personel, pembiayaan, pengadaanKeberlanjutan: peningkatan kapasitas, proses pelaksanaan

PENYAMPAIAN MATERI RUU (asep warlan)6 kriteria UU yang baik: Aspiratif, norma baik, teknik drafting baik, dapat dijalankan, dapat ditegakkan, masyarakat mengerti UU tsbLatar Belakang UU: 1) empiris: problem yang sangat serius di kawasan: kelembagaan yg tdk efektif, dsb; 2)legal evidence: tidak bias mengintegrasikan. Posisis UU dikaitkan dgn UU lainnyaPengelolaan terpadu: KISS, kelemahan dari pengelolaan adalah ketidakterpaduanHubungan kewenangan antarpusat, kabupaten, dan provinsi belum teruraikan. Kerjasama antardaerah: bagaimanan cara pandang/regulasi dengan pengelolaan megapolitanDesentralisasi fungsional: basisnya adalah keahlian, adanya penguatan dari desentralisasi fungsionalAsas Subsidaritas: efisiensi pelayanan public (UU sector) ->UU pasal 18Penyelesaian konflik/sengketa: banyak antar kepentingan, ego-sector, ego-daerah, dsb.Konflik harus terkait dengan penegak hukum (kewenangan secondline enforcement) -> overside: tidak efektifnya daerah, pembiaran. Kapan harus mengambilalih/diserahkan kepada daerahPerizinan yang keliru yang tdk sesuai dengan tata ruangPartisipasi masyarakat dan kemitraan. Tanpa ada partisipasi problem lembaga akan sangat beratHarmonisasi: banyak UU yang berkaitan dengan fisik, UU yang berkaitan dengan kegiatan, ruang sebagai SD Ekonomi/sosial.

PENYAMPAIAN MATERI RUU (denny zulkaedi)Apresiasi: persoalan sudah ditangani oleh DPD, pemahaman persoalan pengelolaan wilayah yang lintas jenjang pemerintahan dan lintas sectorKerangka pengelolaan dan isu pokok (Perencanaan):Rencana Pembangunan Wilayah -> PerencanaanLembaga Pengelola Wilayah -> UU No. 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang: KSN (PP No. 26 Th 2008)RTR KSN: rencana rinci dan perangkat operasional dari RTRWN, merupakan acuan spasial bagi instansi sektoral dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan Apa perbedaan muatan Rencana Induk Pengelolaan Terpadu Kawasan Jabodetabekpunjur? Apabila perbedaan tidak ignifikan, sebaiknya menyempurnakan UU No. 32/2004 dan amandemennya: tidak mengatur lembaga pemeritahan pada jenjang antara Kabupaten Kota-Provinsi-PusatUU No. 25/2004: mengatur koordinasi dan kewenangan perencanaan pembangunan lintas wilayah, lintas daerah, dan lintas sectorUU No. 26/2007: mengatur koordinasi dan kewenangan pengelolaan lintas daerahPasal 46 (2) dan (3):

PENYAMPAIAN MATERI RUU (denny zulkaedi)Pertanyaan Klarifikasi:apa perbedaan muatan Rencama Induk Pengelolaan Terpadu Kawasan Jabodetabekjur dengan muatan RTR KSN Jabodetabekpunjur?Kesimpulan: UU Sektoral: Lingkungan Hidup (RIPKT = RTR KSN), TaRu, PemDa (Otoritas megapolitan Jabodetabekjur) -> Kawasan JabodetabekjurPerencanaan: apabila muatan perbedaan RIPTK Jabodetabekjur tidak signifikan berbeda, sebaiknya menyempurnakan kerangka perencanaan yang ada daripada membuat system perencanaan baru (kebiasaan instansi sektoral menyelundupkan perencanaan di dalam UU sektoral (Lihat UU No. 27/2007, UU No. 38/2004, UU No. 32/2009)Kelembagaan: apabila pengelola KT Jabodetabekjur dopegang lembaga setingkat menteri/lembaga khusus. Dapat ditetapkan dengan UU/PP, apabila ditetapkan dengan UU, maka yang perlu diatur adalah: kedudukan lembaga/otoritas, kewenangan dan kewajiban dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian bagi: setiap jenajang pemerintahan terkait, setiap sector kementrian terkait

Tanggapan ahli dalam seminar uji sahih ruu(johnny patta)Klarifikasi: apakah yang diinginkan UU kelak, mengelola metropolitan/ eco region? Metropolitan adalah fenomena perkotaan karena terjadinya (kriteria spasial) aglomerasi ekonomi, social, dan lahan terbangun dengan jumlah penduduk > 1 juta, eco region adalah wilayah yag memenuhi kriteria spasial Kalau yang ingin dikelola adalah Metropolitan Jabodetabek: maka perlu mendelineasi wilayahnya yaitu kawasan perkotaannya danjumlah penduduknya, pryeksi berdimensi waktu yg sama (hanya kawasan perkotaan saja, cianjur tidak dimasukkan)Kalau yang ingin dikelola adalah eco-region Jabodetabekjur: maka perlu mendelineasi wilayahnya yaitu kawasan ekologisnya dengan menggunakan kriteria spasial, misalnya DAS, vegetasi, iklim, dsbMetopolitan Jabodetabek bermakna fungsional dan tidak bermakna administrativeMegapolitan adsalah terminology yang digunakan real estate developer -> tidak relevan dalam UU (seharusnya Megalopolitan)Pengelolaan Metropolitan: Bentuknya metropolitan development management (public sector), metropolitan development corporation (private sector)Geser dari Authority menjadi Responsibility (kewenangan -> tanggung jawab)Tanggapan ahli dalam seminar uji sahih ruu(prof. kusbiantoro)Provinsi DKI Jakarta: fungsi ibukota Negara, pusat bisnsi, multifungsi= beban terlalu berat ->> harus dikurangiDKI Jakarta sebagai ibukota Negara= policy=given Untuk terpenuhinya fungsi tsb, missal struktur dan pola ruang diwarnaui oleh adanya: Ring I, Ring2, Ring 3Semua infrastuktur yang tekait dgn DKI sebagai ibukota Negara merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, bukan negosiasi antara DKI dengan provinsi/kab/kota terkaitTTW terkait dgn Jabodetabekjur:Iterasu 1: adanya system kota JakartaIterasi 2: pengelolaan wilayah sekitar akibat iterasi 1 tsbIterasi 3: feedback iterasi 2 unit iterasi 1Tanggapan ahli dalam seminar uji sahih ruu(Pakar sumber daya air: syahrul)Ada keberanian bagaimana mengatur masalah sumber daya air (lingkungan)

Tanggapan ahli dalam seminar uji sahih ruu(djoko suroso)Climate change karakteristik utamanya adalah uncertain: 1. isu perubahan iklim di kalangan dunia masih ada yg belum sepakat, 2. ketidakpastian perubahan iklim ke depannya masih sangat tinggi. Persoalan Jakarta ditambah oleh isu perubahan iklim (factor penambah kompleksitas persoalan Jakarta)Benahi persoalan-persoalan eksisting terlebih dahuluKajian scientificnya agak gegabah untuk menyimpulkan solusinya dari sisi perubahan iklimUntuk academic draft, ada isu terkait: bencana iklim (proyeksi2 iklim ke depan). Seharusnya menterjemahkan terlebih dahulu ke dalam peta hazard. Analisis dikonversi menjadi potensi2 banjir beberapa tahun ke depan. (Pasal 6 ayat 2)Defisit air tanah: potensi curah hujan ke depan, karena air tanah mempunyai resapan akuiferMetodologi modelling proyeksi masih menggunakan cara lama, asumsi mengenai reklamasi/giant sea wall tidak masuk ke dalam RUUKaitkan isu reklamasi dengan keterpaduan wilayah JabodetabekpunjurAspek kebencanaan yang perlu diwaspadi: hydrometeorology, geological hazard

Tanggapan ahli dalam seminar uji sahih ruu(EDI)Tanggapan ahli dalam seminar uji sahih ruu(EKO)Isi RUU sama dengan RTR KSN, maka kuatkan di RTR sajaTerminologi kawasan dan wilayah: JUR sebaiknya menggunakan kata wilayahTanggapan dpd ri()Tidak mungkin membiarkan kawasan Jabodetabekjur berkembang begitu saja, tanpa ada regulasiMasukan-masukan dari tenaga ahli akan dipertimbangkan dalam perbaikan UURUU ingin lebih focus kepada fungsional, buka kepada struktur. Rumusan RUU perlu dipertajam: antara UUTR lebih mengtur yang bersifat statis, sementara RUU mengatur yg bersifat dinamis (terkai perkembangan kota)Apakah ini desentralisasi? Bagaimana memadukan kembali?BKSP focus saja kepada lembaga yang mengatur otoritas