UNDANG-UNDANG AP.pptx

UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2011

TENTANG

AKUNTAN PUBLIK(UU-AP)

AGENDA

Konstruksi Regulasi UU-AP

Susbstansi UU-AP Umum Entry Point Profesi AP Law Enforcement & Exit

PointHimbauan kepada Stakeholders 2

Urgensi UU-AP

a. Jasa Akuntan Publik digunakan oleh publik (stakeholders) dalam pengambilan keputusan ekonomi

b. Akuntan Publik berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas.

c. Akuntan Publik merupakan salah satu profesi penunjang dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu syarat terwujudnya pasar yang efisien

d. Di banyak negara lain, profesi Akuntan Publik lazim diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang

URGENSI UU AKUNTAN PUBLIK (1)

3

e. Belum ada peraturan setingkat Undang-Undang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik.

– Undang-Undang No.34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi Akuntan Publik.

– Peraturan yang ada adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

URGENSI UU AKUNTAN PUBLIK (2)

4

Pemerintah

MANAJEMENMANAJEMEN

Laporan Keuangan (unaudited)

Investor Masyarakat, dll Kreditur

PERANAN AKUNTAN PUBLIK

meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan

5

- Laporan Keuangan Auditan * - Laporan Auditor Independen**

AKUNTAN PUBLIK

Note: * tanggungjawab manajemen** tanggung jawab akuntan publik

Stakeholders

TUJUAN UU AKUNTAN PUBLIK

a. melindungi kepentingan publik; b. mendukung perekonomian yang sehat,

efisien, dan transparan;c. memelihara integritas profesi Akuntan

Publik;d. meningkatkan kompetensi dan kualitas

profesi Akuntan Publik; sertae. melindungi kepentingan profesi Akuntan

Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

6

KONSTRUKSI REGULASI UU AKUNTAN PUBLIK (1)

UNSUR REGULASI

• Regulasi yang meyakinkan bahwa jasa diberikan oleh orang yang memenuhi kualifikasi teknis dan moral

• Regulasi yang meyakinkan bahwa jasa diberikan dengan kualitas yang memadai

• Regulasi yang meyakinkan adanya pertanggungjawaban profesional

TUJUAN Melindungi

kepentingan publik. mendukung

perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan;

memelihara integritas profesi Akuntan Publik;

meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik;

melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

7

KOMITE• Memberikan

pertimbangan kepada Menteri;

• Lembaga Banding atas pengenaan sanksi administratif

MENKEU

•Regulasi•Perizinan•Pembinaan•Pengawasan

ASOSIASI• Standar

Profesi

• Ujian sertifikasi profesi

• PPL

• Reviu mutu

AKUNTAN PUBLIK & KAP• Hak memberikan jasa assurans (exclusive right)• Kewajiban AP & KAP

a.l: mematuhi SPAP, menjalankan sistem pengendalian mutu, menjaga independensi dan bebas dari benuran kepentingan

KONSTRUKSI REGULASI UU AKUNTAN PUBLIK (2)

Entry Point

• Izin AP• Perpanjangan izin AP• Izin AP Asing• Izin KAP/Cabang KAP

(bentuk usaha KAP dan nama KAP)

Law Enforcement & Exit Point

Sanksi Administratif

Ketentuan Pidana

Pencabutan izin AP

Pencabutan izin KAP/ Cabang KAP

8

Profesi AP• Kewajiban, Hak, dan

Larangan AP/KAP• Kerjasama Antar-KAP dan

KAP dengan KAPA/OAA• Kewenangan Menteri

Keuangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap AP/KAP

• Kewenangan Asosiasi Profesi Akuntan Publik

• Kewenangan Komite Profesi Akuntan Publik

SISTEMATIKA UU AKUNTAN PUBLIK (1)

BAB BAGIAN

I. KETENTUAN UMUM -

II. BIDANG JASA 1 Jenis Jasa

2 Pembatasan Pemberian Jasa

III. PERIZINAN AP 1 Umum

2 Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik

3 Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

4 Perpanjangan Izin

5 Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin.

9

UU Akuntan Publik terdiri dari 16 BAB dan 62 Pasal

BAB BAGIANIV. KANTOR AKUNTAN PUBLIK 1 Bentuk Usaha

2 Pendirian dan Pengelolaan

3 Rekan non-Akuntan Publik

4 Tenaga Kerja Profesional Asing

5 Izin Usaha

6 Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

7 Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

8 Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik

9 Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik


10

BAB BAGIANV. HAK, KEWAJIBAN & 1 Hak Akuntan Publik

LARANGAN 2 Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

3 Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

VI. PENGGUNAAN NAMA KAP -

VII. KERJA SAMA KAP 1 Kerja Sama Antar-Kantor Akuntan Publik

2 Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan KAPA atau OAA

3 Pendaftaran, Pembekuan, dan Pembatalan Status Terdaftar KAPA atau OAA


11

BAB BAGIANVIII. BIAYA PERIZINAN -

IX. ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK -

X. KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK -

XI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN 1 Umum

2 Pembinaan

3 Pengawasan

XII. SANKSI ADMINISTRATIF -

XIII. KETENTUAN PIDANA -

XIV. KEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN

-

XV. KETENTUAN PERALIHAN -

XVI. KETENTUAN PENUTUP -


12

Pengertian istilah, antara lain :1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh

izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional.

3. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

4. Organisasi Audit Indonesia (OAI) adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerja sama antar-KAP.

5. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa.

UU AKUNTAN PUBLIK:

KETENTUAN UMUM

13Pasal 1

UU AKUNTAN PUBLIK:

JENIS JASA

14

Jasa Asurans• jasa audit atas informasi keuangan

historis;• jasa reviu atas informasi keuangan

historis; dan• jasa asurans lainnya

AP dapat memberikan jasa selain asurans, yang berkaitan dengan:• akuntansi, • keuangan, dan • manajemen

Jasa selain Asurans

JASA EXCLUSIVE AP

Pasal 3Pasal 2

Pronouncements Issued by IFAC Standard-Setting Boards

15

Code of Ethics

ISQCs 1

IFAE

ISAs ISAEsISREs

ISRSs

Entry Point

• Izin AP• Perpanjangan izin AP• Izin AP Asing• Izin KAP/Cabang KAP

17

a. Izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.

b. Persyaratan izin AP: 1)memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik

yang sah;2)berpengalaman praktik memberikan jasa Akuntan Publik;3)berdomisili di wilayah NKRI;4)memiliki NPWP;5) tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin;6) tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

7)menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan

8) tidak berada dalam pengampuan.

c. Izin berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang.

UU AKUNTAN PUBLIK:

PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK

18Pasal 5 - 6

• Yang dimaksud dengan “sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah” adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh:a. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; ataub. perguruan tinggi yang terakreditasi oleh

Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik.

• Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.

UU AKUNTAN PUBLIK:

PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK

19Penjelasan Pasal 6

PROSES MENJADI AKUNTAN PUBLIK

20

S1 Akuntansi(PTN & PTS)

PPAk (PTN & PTS)

Register Negara Akuntan (Kemenkeu)

Ujian Sertifikasi AP(IAPI)

Izin Akuntan Publik (Kemenkeu)

S1/ D-IV/ setara Akuntansi & non-Akuntansi

(PTN & PTS)

Pendidikan Profesi AP* (PTN & PTS)

& Ujian Sertifikasi AP (IAPI)

Izin Akuntan Publik (Kemenkeu)

* Perlu koordinasi Kemenkeu, Kemendiknas, PTN/PTS, IAPI dan IAI

Penjelasan Pasal 6

WACANA 1: PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

21•Materi dan Jumlah SKS perlu didiskusikan dengan mengacu pada International Education Standards for Professional Accountants• Jumlah SKS yang harus ditempuh dalam PPAk dan PPAP bagi lulusan non Akuntansi harus lebih banyak dari lulusan Akuntansi

S1/D-IV/Setara Akuntansi*

REGISTER NEGARA AKUNTAN

S1/D-IV/SetaraFak. Ekonomi

S1/D-IV/SetaraNon Fak Ekonomi

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) *

Konsentrasi:Pendidikan Profesi

Akuntan Publik (PPAP)

CPA Exam


Akuntan Manajemen

CPMA Exam


Akuntan Lainnya

Ujian Sertifikasi Profesi

CPMACPAGELAR

PROFESI AKUNTANLAINNYA

AKUNTAN

WACANA 2: PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

22

* Perlu dilihat akreditasi jurusan Akuntansi atau kesesuaian materi/SKS dengan International Education Standards for Professional Accountants (IES)

** Materi dan jumlah SKS perlu didiskusikan dengan mengacu pada IES

S1/D-IV/ Setara

AkuntansiS1/D-IV/Setara Non Akuntansi

CPA Exam

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)**

Pendidikan Profesi Akuntan Publik

(PPAP) **

CPA

=A

B & CAKREDITASI *?

S2/ S3Akuntansi

Register Akuntan

WACANA 1 & 2

PPAk & PPAP • Materi dan jumlah SKS yang harus ditempuh dalam PPAk dan

PPAP perlu ada pengelompokan (cluster) sesuai dengan latar belakang pendidikan peserta:– Sarjana Akuntansi (AKUNTANSI);– Sarjana Ekonomi non Akuntansi (EKONOMI);– Sarjana non Ekonomi (NON EKONOMI), seperti: Teknik,

MIPA, Kedokteran, Hukum, Sosiologi dan Politik, Psikologi, dll.

• Jumlah SKS: AKUNTANSI < EKONOMI < NON EKONOMI• Secara umum penyelenggara PPAk dapat menyelenggarakan

PPAP. Namun perlu kriteria tertentu untuk dapat menyelenggarakan PPAP (dosen praktisi, tempat magang dll).

a. AP Asing dapat mengajukan permohonan izin AP apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari AP Asing tersebut.

b. AP Asing yang telah memiliki izin AP tunduk pada UU ini.

c. Persyaratan izin bagi AP Asing:1) berdomisili di wilayah NKRI;2) memiliki NPWP;3) tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin AP di

negara asalnya;

UU AKUNTAN PUBLIK:

PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK ASING (1)

24Pasal 7

4) tidak pernah dipidana;5) tidak berada dalam pengampuan; 6) mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;7) mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan

dan hukum dagang Indonesia;8) berpengalaman praktik dalam bidang penugasan

asurans;9) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh

dokter di Indonesia; dan10) ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling

pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari AP Asing.

UU AKUNTAN PUBLIK:

PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK ASING (2)

25Pasal 7

Bentuk Usaha KAP

Perseorangan

- AP (WNI)- Pegawai profesional WNA maks 1/10

Persekutuan Perdata atau Firma- Pemimpin Rekan: AP WNI- Rekan Non-AP maks 1/3- Rekan WNA maks 1/5- Pegawai profesional WNA maks 1/10

Bentuk lain yg sesuai dg karakteristik profesi

(Ditetapkan Menteri)

UU AKUNTAN PUBLIK:

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN KAP

28Pasal 12 - 13

a. KAP perseorangan harus menggunakan nama dari AP yang mendirikan dan mengelola KAP tersebut.

b. KAP non perseorangan harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa AP yang merupakan Rekan pada KAP tersebut.

c. Penggunaan nama akan diatur lebih lanjut dlm PMK

UU AKUNTAN PUBLIK:

PENGGUNAAN NAMA KAP

29Pasal 32

Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri, dengan syarat:

a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah NKRI;

b. memiliki NPWP Badan untuk KAP non-perseorangan atau NPWP Pribadi untuk KAP perseorangan;

c. mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;

d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;e. membuat surat pernyataan bagi bentuk usaha

perseorangan;f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan

dihadapan notaris bagi bentuk usaha non-perseorangan.

UU AKUNTAN PUBLIK:

IZIN USAHA KAP

35Pasal 18

SUBSTANSI UU AKUNTAN PUBLIK:

HAK AKUNTAN PUBLIK

39

a. memperoleh imbalan jasa;b. memperoleh perlindungan hukum

sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP; dan

c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa.

Hak Memberikan Jasa Asurans(Hak eksklusif Akuntan Publik)

Pasal 3 dan 24Pasal 3 & 24

Kewajiban AP, antara lain:a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan

Publik;b. menjaga kompetensi melalui pelatihan

profesional berkelanjutan;c. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode

etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

d. menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan.

UU AKUNTAN PUBLIK:

KEWAJIBAN AP (1)

40Pasal 25

Kewajiban KAP atau cabang KAP, antara lain:a. mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja

profesional pemeriksa di bidang akuntansi;b. mempunyai kantor atau tempat untuk

menjalankan usaha;c. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian

mutu; dand. memasang nama lengkap kantor pada bagian

depan kantor

UU AKUNTAN PUBLIK:

KEWAJIBAN KAP & CABANG KAP

41Pasal 27, 28

Larangan bagi AP, antara lain:a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1

KAP;b. merangkap sebagai:

1) pejabat negara;2) pimpinan atau pegawai pada lembaga

pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

3) jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.

UU AKUNTAN PUBLIK:

LARANGAN

42Pasal 30

Larangan bagi KAP, antara lain:a. mencantumkan nama KAPA atau OAA yang

status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan;

b. memiliki Rekan non-AP yang tidak terdaftar pada Menteri; dan

c. membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang.

44Pasal 31

UU AKUNTAN PUBLIK:

LARANGAN

SUBSTANSI UU AKUNTAN PUBLIK:

KERJA SAMA ANTAR-KAP

46

Organisasi Audit

Indonesia (OAI)

KAP G

KAP H

KAP C

KAP BKAP A

KAP EKAP F

KAP D

Tujuan OAI:• Pengembangan

metodologi• Pelatihan bersama• Memberikan jasa

bersama

47

STRUKTUR PASAR JASA AUDIT

Big 4 Solo

Medium2 Small Very Small

48

KAP3

KAP3

KAP3

KAP3

KAP12

Model A: KAP – 12 PARTNER

Model B:OAI – 4 KAP, 12 PARTNER

Model B diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing seperti model A:

• Metodologi • Reviu Mutu/Supervisi

• Budaya Organisasi • Kualitas SDM

OAI

KONSEKUENSI OAI

a. Pengembangan Metodologi → COST

b. Hak & Kewajiban (termasuk mekanisme memastikan kualitas OAI) → SANKSI KEANGGOTAAN

c. Pelatihan → COST

d. Berkelanjutan → GOING CONCERN

49

Berpikir tentang OAI

No. Sudut Pandang Concern1. Klien Apakah kualitas jasa yang diperoleh klien

menjadi lebih baik?2. KAP anggota OAI Apakah ada insentif ekonomis dari OAI?3. Regulator Adakah mekanisme untuk meyakini

kualitas jasa yang diberikan masing-masing anggota OAI sesuai dengan standar kualitas OAI?

4. Ikatan Keanggotaan

Apakah terdapat membership fee, sanksi keanggotaan, dan konsekuensi hukum?

5. Market Apakah pasar membutuhkan OAI?

50

a. Biaya dikenakan untuk:1) memperoleh izin Akuntan Publik;2) memperpanjang izin Akuntan Publik;3) memperoleh izin usaha KAP;4) memperoleh izin pendirian cabang KAP;5) memperoleh persetujuan pencantuman nama

KAPA atau OAA bersama-sama dengan KAP; dan

6) memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA

b. Penerimaan biaya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

UU AKUNTAN PUBLIK:

BIAYA PERIZINAN

56Pasal 41

AP berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik

Menteri menetapkan hanya 1 Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam UU ini

Asosiasi Profesi Akuntan Publik ditetapkan dengan Keputusan Menteri

UU AKUNTAN PUBLIK:

ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK (1)

57Pasal 43

Asosiasi Profesi Akuntan Publik berwenang:a. menyusun dan menetapkan SPAP;b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan

publik; c. menyelenggarakan pendidikan

profesional berkelanjutan; dand. melakukan reviu mutu bagi anggotanya.

59Pasal 43

UU AKUNTAN PUBLIK:

ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK (3)

Menteri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik

Anggota Komite Profesi Akuntan Publik berjumlah 13 orang yang terdiri dari:

UU AKUNTAN PUBLIK:

KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK (1)

1. Kementerian Keuangan 8. pengguna jasa akuntan publik

2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik

9. Kementerian Pendidikan Nasional

3. Asosiasi Profesi Akuntan 10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan

4. Badan Pemeriksa Keuangan

11. Dewan Standar Akuntansi Syariah

5. otoritas pasar modal 12. Dewan SPAP

6. otoritas perbankan 13. Komite Standar Akuntansi Pemerintah

7. akademisi akuntansi 60Pasal 45-46

Anggota Komite Profesi Akuntan diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya

Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik bersifat kolegial

Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dari unsur pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik

61Pasal 45-46

UU AKUNTAN PUBLIK:


Komite Profesi Akuntan Publik bertugas memberikan pertimbangan terhadap:1) kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan

pengawasan Akuntan Publik dan KAP;2) penyusunan standar akuntansi dan SPAP;

dan3) hal-hal lain yang diperlukan berkaitan

dengan profesi Akuntan Publik.

62Pasal 45-46

UU AKUNTAN PUBLIK:


Selain memberikan pertimbangan, Komite Profesi Akuntan Publik juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan KAP.

Keputusan Komite Profesi Akuntan Publik atas banding bersifat final dan mengikat

Tata cara beracara banding ditetapkan oleh Komite Profesi Akuntan Publik

63Pasal 45-46

UU AKUNTAN PUBLIK:


• Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap AP, KAP dan cabang KAP.

• Dalam rangka pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap AP, KAP dan cabang KAP.

UU AKUNTAN PUBLIK:

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

65Pasal 49-51

Law Enforcement & Exit Point

Sanksi Administratif

Ketentuan Pidana

Pencabutan/tidak berlakunya izin AP

Pencabutan/tidak berlakunya izin KAP & Cabang KAP

70

a. Menteri mengenakan sanksi administratif terrhadap AP, KAP dan Cabang KAP atas pelanggaran administratif.

b. Jenis sanksi administratif:1. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;2. peringatan tertulis;3. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas

tertentu;4. pembatasan pemberian jasa tertentu:5. pembekuan izin;6. pencabutan izin; dan/atau7. denda.

c. Denda dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

UU AKUNTAN PUBLIK:

SANKSI ADMINISTRATIF

71Pasal 53-54

UU AKUNTAN PUBLIK:

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55AP

Pasal 56PIHAK

TERASOSIASI

Pasal 57 (1) SETIAP ORANG

Psl 57 (2), (3), (4)AP/KAP Palsu

PIDANA:kurungan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta

TERKAIT JASA:Manipulasi atau memalsukan data, termasuk membantu

KERTAS KERJA ASURANS (SENGAJA):•Manipulasi/memalsukan kertas kerja•Tidak membuat kertas kerja•kertas kerja tidak dapat digunakan

Pernyataan/keterangan, dokumen palsu terkait perizinan AP/KAP, termasuk cabang

Pemalsu profesi AP baik individu atau korporasi

PIDANA:Kurungan maks. 6 tahun dan denda maks. Rp600 juta

Pasal 55

Akuntan Publik yang:1. melakukan manipulasi, membantu melakukan

manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan;

2. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa asurans yang diberikan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

74

UU AKUNTAN PUBLIK:

KETENTUAN PIDANA (1)

Pasal 56

Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

75

UU AKUNTAN PUBLIK:


Pasal 57

(1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik, dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

76Pasal 55-57

UU AKUNTAN PUBLIK:


Pasal 57

(2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir c atau butir d dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada butir e, pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

77

UU AKUNTAN PUBLIK:


Akuntan Publik dibebaskan dari tuntutan pidana atau gugatan apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.

UU AKUNTAN PUBLIK:

KEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN

78Pasal 58

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang telah memiliki izin Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku;

b. Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik yang masih berlaku harus memperbarui (registrasi ulang) izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan menyampaikan dokumen berupa surat keterangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAP dan/atau izin pendirian cabang KAP yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini;

UU AKUNTAN PUBLIK:

KETENTUAN PERALIHAN (1)

82Pasal 59

d. Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan Publik sampai ada ketentuan yang baru.

e. Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan pada suatu KAP dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus mendaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik dengan menyampaikan dokumen berupa surat keterangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

f. KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP harus mendaftar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

83Pasal 59

UU AKUNTAN PUBLIK:


g. KAP harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

h. Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteri ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

i. SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku.

84Pasal 59

UU AKUNTAN PUBLIK:


a. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:1. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34

Tahun 1954 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;2. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34

Tahun 1954 yang mengatur jasa Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan belum ada peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini, dinyatakan masih berlaku;

b. PP disusun paling lama 1 tahun, PMK paling lama 2 tahun.

c. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

UU AKUNTAN PUBLIK:

KETENTUAN PENUTUP

85Pasal 60-62

HIMBAUAN KEPADA PENGGUNA JASA (STAKEHOLDERS)

1.Menggunakan Akuntan Publik & KAP yang berizin. Jangan menggunakan Akuntan Publik & KAP palsu (tidak berizin) atau menggunakan Laporan Auditor Independen palsu.

2.Untuk meyakinkan mengenai Akuntan Publik & KAP yang berizin, stakeholders dapat mengkonfirmasi ke PPAJP atau IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia, www.iapi.or.id)

3.Apabila mengetahui adanya AP/KAP palsu (tidak berizin) agar melaporkan kepada aparat hukum.

4.PPAJP bekerja sama dengan IAPI menerbitkan Buku Direktori AP dan KAP setiap tahun. Buku Direktori dapat diperoleh di IAPI. Stakeholder dapat menggunakan Buku Direktori ini sebagai referensi. 86

Terima Kasih

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa PenilaiSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I.Gd. Djuanda II, Lt. 19-20Jln. Dr. Wahidin No. 1Jakarta Pusat 10710Telp. : (021) 384 3237 (direct)Fax. : (021) 350 8573Email: [email protected]: www.ppajp.depkeu.go.id

87

mailto:[email protected]

Documents

UNDANG-UNDANG AP.pptx